KOTA. saripedia.wordpress.com

ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

saripedia.wordpress.com

I.

PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah yang mampu melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia1. Lembaga perwakilan rakyat daerah yang telah dibentuk pada tiap tingkatan pemerintahan daerah untuk masing-masing provinsi/kabupaten/kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi telah dibentuk DPRD provinsi sedangkan pada tingkat kabupaten/kota telah dibentuk DPRD kabupaten/kota. Peran DPRD disini adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah, memegang kekuasaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kekuasaan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 1

PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjelasan Umum.

Tulisan Hukum – Seksi Informasi Hukum

1

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452. Pemerintah daerah disini adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah3. Selaku lembaga, DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat4. Hak interpelasi adalah hak lembaga perwakilan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara5. Hak angket adalah hak lembaga perwakilan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan6. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket7. Selain selaku lembaga, DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai hak-hak yang melekat pada setiap anggotanya. Salah satu hak anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota adalah mengikuti orientasi dan pendalaman tugas8. Kegiatan orientasi pelaksanaan tugas oleh anggota DPRD dilaksanakan pada permulaan masa jabatannya, sedangkan pelaksanaan pendalaman tugas oleh anggota DPRD dilaksanakan pada masa jabatan anggota DPRD9. Dalam pelaksanaan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas oleh anggota DPRD terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara lain diselenggarakan oleh event organizer (EO) swasta yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Depdagri maupun dari segi teknis penyelenggaaraan bimbingan teknis, sehingga oleh Kementerian Dalam Negeri telah dibuat beberapa peraturan sebagai payung hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2011 tanggal 23 November 2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2. 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 3 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 298 dan Pasal 349 5 M. Abari, Lengkap, Lembaga Tinggi Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, Jakarta: Lima Adi Sekawan, 2011, halaman 77. 6 Ibid, halaman 77-78. 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 298 ayat (4) dan Pasal 349 ayat (4) 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo. Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 299 huruf g, Pasal 350 huruf g dan Pasal 10 huruf g 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 28


2

2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 160/1967/SJ tanggal 23 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan No.895.3/7330/Diklat tanggal 27 November 2012 tentang Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD. Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang kemudian dijabarkan kembali dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tulisan hukum mengenai orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 3.

4. 5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

II. PERMASALAHAN Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu: 1. Siapa yang bisa menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD? 2. Bagaimana prosedur penyelenggaraan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD? 3. Bagaimana pola penyelenggaraan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD?


3

III. PEMBAHASAN 1. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota atau orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah10. Sedangkan pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri11. Secara umum, tujuan orientasi dan pendalaman tugas adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia12. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013, tujuan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kemudian dijabarkan sebagai berikut13: a. Tujuan orientasi: 1) Mengenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 2) Meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 3) Meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat pratiotisme dan wawasan kebangsaan. b. Tujuan pendalaman tugas: 1) Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD; dan 2) Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Dari tujuan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD seperti yang telah disebutkan di atas, sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut14: a. Meningkatnya pemahaman peran dan fungsi anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota.

10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 1 angka 5. 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 1 angka 6. 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 2. 13 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf A Tujuan dan Sasaran. 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 3.


4

b. Mendorong anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013, sasaran pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kemudian dijabarkan sebagai berikut15: a. Sasaran orientasi yaitu terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah antara DPRD dengan pemerintah daerah. b. Sasaran pendalaman tugas yaitu meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas diuraikan sebagai berikut16: a. Orientasi dilakukan dalam bentuk orientasi. b. Pendalaman tugas dilakukan dalam bentuk: 1) Pendidikan dan pelatihan (Diklat); 2) Bimbingan Teknis (Bimtek); 3) Workshop (lokakarya)/seminar/sosialisasi/semiloka. Untuk masing-masing kegiatan, durasi kegiatan dan jumlah peserta telah diatur sebagai berikut17: Jumlah No.

Bentuk Kegiatan

Durasi

Peserta/Kelas

Keterangan

(Orang) 1

Orientasi

2

Pendalaman Tugas

30 jam pelajaran

20 s.d. 80

Apabila jumlah peserta

a. Diklat

≥ 30 jam pelajaran

20 s.d. 60

lebih 1 dari jumlah maksimal, maka peserta

b. Bimtek

20 s.d. 30 jam pelajaran

20 s.d. 60

dibagi menjadi 2 (dua)

20 s.d. 60

kelas/lebih.

c. Workshop (lokakarya)/ ≤ 20 jam pelajaran seminar/sosialisasi/ semiloka

2. Penyelenggara Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pihak Penyelenggara orientasi dan pendalaman tugas telah diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

15

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf A Tujuan dan Sasaran. 16 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf B Bentuk Kegiatan. 17 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf C Durasi Kegiatan dan Jumlah Peserta.


5

Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu18: 1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. 2. Pemerintah daerah provinsi dapat menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas kepada anggota DPRD kabupaten/kota yang berada diwilayahnya. 3. Sekretariat DPRD provinsi; 4. Sekretariat DPRD kabupaten/kota; 5. Partai politik dalam hal ini Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi 6. Perguruan tinggi dalam hal ini Lembaga Pengabdian Masyarakat atau sebutan lainnya yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor/ketua/pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan. Tempat pelaksanaan kegiatan orientasi dapat dilaksanakan di Jakarta atau ibukota provinsi19. Sedangkan pendalaman tugas dapat dilaksanakan di ibukota provinsi atau kota lain sesuai dengan kebutuhan20. Sedangkan tempat penyelenggaraan yang diadakan oleh Sekretariat DPRD yang bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut21: 1. Di kota dimana Perguruan Tinggi tersebut berdomisili; 2. Di kota lain dalam satu provinsi dimana Perguruan Tinggi itu berdomisili; atau 3. Di kota dimana sekretariat DPRD itu berdomisili. Bagi Sekretariat DPRD provinsi, partai politik atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur22. Koordinasi dengan Kemendagri oleh penyelenggara orientasi dan pendalaman tugas dilakukan untuk membahas mengenai materi pembelajaran, modul dan tenaga pengajar23.

18

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 5. 19 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf G Tempat Kegiatan. 20 Ibid. 21 Ibid. 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (1). 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 6 ayat (2).


6

Bagi penyelenggara kegiatan orientasi dan pendalaman tugas, narasumber yang akan memberikan materi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu24: a. pejabat struktural dan pejabat fungsional sesuai dengan keahlian dibidangnya; b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya. Metode pembelajaran orientasi dan pendalaman tugas, antara lain melalui ceramah dan diskusi25 3. Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Prosedur penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dibagi menjadi 5 (lima) 26 yaitu : a. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Provinsi atau sebutan lainnya dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas harus melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Prosedur: a) Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur; b) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:  Proposal Kegiatan;  Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan). c) Apabila berkas lengkap, Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka; d) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya. 2) Asal peserta: Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota diwilayahnya. b.

Sekretariat DPRD Provinsi dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas harus melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri melalui Gubernur, dengan ketentuan sebagai berikut:

24

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jo. Lampiran huruf F Narasumber dan Metode Pembelajaran, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 10. 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 11. 26 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf H Prosedur Penyelenggaraan dan Asal Peserta.


7

c.

d.

1) Prosedur: a) Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi atas nama Gubernur; b) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:  Proposal Kegiatan;  Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan). c) Apabila berkas lengkap Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka; d) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya. 2) Peserta: Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas harus melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri melalui Gubernur, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Prosedur: a) Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota; b) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:  Proposal Kegiatan;  Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan). c) Apabila berkas lengkap, Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka; d) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya. 2) Peserta: Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi ke Badan Diklat Kemendagri dengan ketentuan sebagai berikut :


8

1) Prosedur: a) Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri yang ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Pimpinan tertinggi dengan tanda tangan asli berwarna selain hitam dan berstempel basah; b) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:  Proposal Kegiatan;  Sertifikat Akreditasi yang masih berlaku;  Surat perjanjian kerjasama antara Sekretaris DPRD dengan Rektor/Ketua/Pimpinan tertinggi perguruan tinggi;  Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan). c) Apabila berkas lengkap Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka; d) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya. 2) Peserta: a) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan/ Kota. b) Dalam 1 (satu) kali penyelenggaraan maksimal berasal dari 3 (tiga) kabupaten/kota. 3) Program Studi dan Akreditasi: a) Program studi: Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Hukum, Administrasi Negara, Administrasi Keuangan, Komunikasi, Administrasi Pembangunan dan Manajemen. b) Akreditasi:  B untuk lembaga perguruan tinggi; atau  A dan B untuk program studi perguruan tinggi yang berdomisili di pulau Jawa;  B dan B untuk program studi perguruan tinggi yang berdomisili di luar pulau Jawa. e.

Partai Politik Tingkat Pusat atau Partai Politik Tingkat Provinsi dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri dengan ketentuan sebagai berikut:


9

1) Prosedur: a) Partai Politik Tingkat Pusat menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri yang ditandatangani oleh Sekjen, sedangkan Partai Politik Tingkat Provinsi ditandatangani oleh Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi; b) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:  Proposal Kegiatan;  Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan). c) Apabila berkas lengkap, Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka; d) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya. 2) Peserta: a) Penyelenggara Partai Politik Tingkat Pusat: anggota DPRD dari Partai Politik yang bersangkutan; b) Penyelenggara Partai Politik Tingkat Provinsi: anggota DPRD dari Partai Politik yang bersangkutan yang berasal dari maksimal 3 (tiga) Provinsi. Pada setiap penyelenggaraan orientasi atau pendalaman tugas yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa setiap surat yang disampaikan kepada Badan Diklat Kemendagri tentang penyelenggaraan orientasi atau pendalaman tugas harus dilengkapi dengan proposal27. Proposal yang diajukan dalam rencana kegiatan orientasi atau pendalaman tugas harus mendeskripsikan mengenai28: a. Jenis dan nama kegiatan; b. Tujuan kegiatan; c. Jadual Kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan; d. Pembiayaan; dan e. Jumlah dan asal peserta.

27

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf I Proposal Penyelenggaraan. 28 Ibid.


10

4. Pola Penyelenggaraan Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Dalam penyelenggaraan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas terdapat dua pola yang dapat dilaksanakan, yaitu29: a. Swakelola Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penyelenggara adalah Sekretariat DPRD; 2) Pengelolaan akademis dan pertanggungjawaban anggaran/keuangan oleh Sekretariat DPRD. b. Kerja sama Dilaksanakan dengan pola sebagai berikut: No. 1

Pola Kerja

Pihak Pertama

sama Maksimal

Pihak Kedua

Sekretariat DPRD bertanggung

Bertanggung jawab dalam

jawab:

hal:





Menyerahkan biaya

a. Dituangkan dalam bentuk perjanjian

penyelenggaraan dan

menyurat ke Badan

kerjasama.

seluruh aspek pelaksanaan orientasi dan pendalaman

Diklat Kemendagri.

b. Bagi Perguruan Tinggi Negeri

tugas kepada pihak kedua selaku penyelenggara. 

Koordinasi surat

Keterangan



Proses pembelajaran.



Pengelolaan keuangan



Penyediaan bahan ajar,

Menandatangani halaman belakang sertifikat.

tenaga pengajar/moderator/ pendamping tenaga pengajar. 

Penyediaan akomodasi dan konsumsi.



Penyediaan Seminar kit



Menerbitkan dan Menandatangani sertifikat.



Evaluasi dan pelaporan.

(PTN) biaya dikelola melalui Mekanisme Badan Layanan Umum PTN yang bersangkutan. c. Bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) biaya dikelola melalui Rekening Rektor/ Pimpinan PTS yang bersangkutan.

2

Quasi

a. Sekretariat DPRD: (1) Menyerahkan pengelolaan seluruh aspek akademis kepada pihak kedua. (2) Bertanggung jawab untuk koordinasi surat menyurat ke Badan

Bertanggung jawab dalam

Dituangkan dalam

hal:

bentuk perjanjian kerjasama.



Proses pembelajaran.



Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar/ moderator/ pendamping tenaga pengajar.

29

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf J Pola Penyelenggaraan.


11

No.

Pola Kerja

Pihak Pertama

sama

Pihak Kedua

Keterangan

Diklat Kemendagri. (3) Menerbitkan dan menandatangani sertifikat. (4) Pengelolaan keuangan. (5) Evaluasi dan pelaporan. b. Partai Politik: (1) Menyerahkan pengelolaan seluruh aspek akademis kepada pihak kedua. (2) Bertanggung jawab untuk koordinasi surat menyurat ke Badan Diklat Kemendagri. (3) Menerbitkan dan menandatangani sertifikat. (4) Pengelolaan keuangan. (5) Evaluasi dan pelaporan. 3

Minimal

Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk:

Bertanggung jawab terhadap:

a. Bertanggung jawab untuk



Pengajar; dan/atau

koordinasi surat menyurat ke Badan Diklat



Bahan ajar.

Disampaikan dengan surat resmi.

Kemendagri. b. Memohon fasiltasi 1 (satu) atau beberapa aspek penyelenggaraan orientasi atau pendalaman tugas kepada pihak kedua:  Pengajar; dan/atau  Bahan ajar. c. Pengelolaan keuangan. d. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat. e. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan


12

Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Peserta orientasi pendalaman tugas anggota DPRD yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik diberikan sertifikat. Pihak yang akan menandatangani sertifikat yaitu30: a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri pada halaman depan dan oleh Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada halaman belakang untuk orientasi; b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri pada halaman depan dan oleh Kepala Pusat Diklat terkait pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri; c. Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur pada halaman depan dan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi; d. Sekretaris Daerah Provinsi pada halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD Provinsi pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Provinsi; e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota pada halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota; f. Ketua Umum/Pimpinan tertinggi Partai Politik pada halaman depan dan oleh ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh Dewan pengurus pusat/tingkat pusat; g. Ketua Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi Partai Politik pada halaman depan dan oleh ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh Dewan pengurus daerah/tingkat provinsi; dan h. Rektor atau pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan pada halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD serta Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk pendalaman tugas diselenggarakan oleh 1 (satu) Sekretariat DPRD yang bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pelaporan atas kegiatan orientasi dan pendalaman tugas dilakukan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Diklat Kemendagri. Laporan mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang dilampiri fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat/piagam penghargaan, fotocopy surat jawaban dari Badan Diklat 30

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 12 ayat (2).


13

Kemendagri atas usulan penyelenggaraan kegiatan, biodata peserta, daftar hadir peserta, jadwal kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan yang berbentuk hardcopy selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kegiatan ditutup.31. Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri (Badan Diklat Kemendagri) dan atau Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri32. Badan Diklat Kemendagri dan atau Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri melakukan monev terhadap33: a. penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi atau sebutan lainnya; b. pendalaman tugas yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di luar wilayah provinsi yang bersangkutan; c. pendalaman tugas yang diselenggarakan partai politik; dan d. perguruan tinggi. Badan Diklat Provinsi atau sebutan lainnya melakukan monev terhadap pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya dan hasilnya dilaporkan ke Kepala Badan Diklat Kemendagri selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan monev34. Untuk Biaya monitoring dan evaluasi melekat pada kegiatan masing-masing penyelenggara35.

IV. PENUTUP Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sedangkan pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas yaitu Badan Diklat Kemendagri dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa 31

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf N Pelaporan. 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 13. 33 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf M, Monitoring dan Evaluasi, angka 1. 34 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf M, Monitoring dan Evaluasi, angka 2. 35 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran huruf M, Monitoring dan Evaluasi, angka 3.


14

dan Politik Kemendagri. Pemerintah daerah provinsi dapat menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas kepada anggota DPRD kabupaten/kota yang berada diwilayahnya, atau Sekretariat DPRD provinsi, Sekretariat DPRD kabupaten/kota, partai politik, atau perguruan tinggi. Pihak-pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD harus melaksanakan prosedur penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dengan mempedomani pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk pola penyelenggaraan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara yang ada yaitu dengan swakelola atau kerja sama dengan pihak lain. Walaupun pola yang dilaksanakan berbeda, setiap penyelenggara wajib memberikan sertifikat kepada peserta yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan adanya pengaturan yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, diharapkan tidak akan terjadi lagi penyalahgunaan dari pelaksanaan kegiatan ini, baik dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi.


15

DAFTAR PUSTAKA BUKU M. Abari, Lengkap, Lembaga Tinggi Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, Jakarta: Lima Adi Sekawan, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.


16

KOTA. saripedia.wordpress.com

Recommend Documents