PERAN APOTEKER DI DALAM PENGELOLAAN OBAT DAN ALKES DI INSTALASI FARMASI PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA.
Hardiah Djuliani
LANDASAN HUKUM
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan PP 51 Th. 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. PP 38 Th.2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 108 ayat (1) Praktik kefarmasiaan:
Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian HARUS obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pekerjaan Kefarmasian Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian
mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
KEBIJAKAN TENTANG OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN SKN Tujuan
KONAS
TERSEDIANYA OBAT DENGAN JUMLAH DAN JENIS SESUAI KEBUTUHAN, BERMUTU, TERSEBAR MERATA, MUDAH DIPEROLEH, RASIONAL DAN EFISIEN DALAM PENGGUNAAN
STRATEGI Konsep DOEN dan Obat Generik Peningkatan Pengelolaan Obat
SUB SISTEM SEDIAAN FARMASI, ALKES & MAKANAN PRINSIP AMAN, BERKHASIAT, BERMANFAAT BERMUTU
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA
TERSEDIA, MERATA TERJANGKAU
KEBUTUHAN DASAR MANUSIA TIDAK BOLEH DIPERLAKUKAN SEBAGAI KOMODITAS EKONOMI SEMATA
RASIONAL
TRANSPARAN BERTG-JAWAB
KEMANDIRIAN
PELAKU PELAYANAN HARUS BERTINDAK BERDASARKAN BUKTI ILMIAH TERBAIK, COST-EFFECTIVE DAN COST-BENEFIT
MASY BERHAK MENDAPAT INFORMASI YANG BENAR, LENGKAP DAN TIDAK MENYESATKAN.
SUMBER DAYA DALAM NEGERI DIKELOLA DAYA SAING TINGGI, MENGURANGI KETERGANTUNGAN LUAR NEGERI, MENJADI SUMBER EKONOMI MASY DAN DEVISA NEGARA
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL KEBIJAKAN PEMBIAYAAN OBAT
SASARAN
TUJUAN
Masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat memperoleh obat esensial setiap saat diperlukan
KETERSEDIAAN & PEMERATAAN OBAT
Obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama obat esensial senantiasa tersedia
KETERJANGKAUAN OBAT
Harga obat terutama obat esensial terjangkau oleh masyarakat
SELEKSI OBAT ESENSIAL
Tersedianya DOEN sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yg dpt digunakan dlm pelayanan kesehatan secara luas
PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL
Penggunaan obat dalam jenis, bentuk sediaan, dosis dan jumlah yang tepat, disertai informasi yg benar, lengkap & tdk menyesatkan
PENGAWASAN OBAT
1). Obat yang beredar harus memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu; 2). Masyarakat terhindar dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat
Menjamin : 1). Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; 2). Keamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; 3). Penggunaan obat yang rasional
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PROGRAM BINA KEFARMASIAN DAN ALKES TERKAIT DENGAN DINAS KESEHATAN
Arah Kebijakan Strategis Bina Kefarmasian dan Alkes I S U
ST
RATEGIS
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN DI SARANA YANKES
Penerapan Standar Pelayanan Farmasi
PENINGKATAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
Edukasi efektifitas sistem (PKD, RS, Masyarakat)
PEMENUHAN KEBUTUHAN OBAT DAN ALKES, UTAMANYA DI SEKTOR PUBLIK
Advokasi, Perencanaan & pengadaan
KONSISTENSI UPAYA PENINGKATAN SARANA PROD DAN DISTRIBUSI ALKES, TERMASUK TINDAK LANJUT
Perencanaan & pemberdayaan staf Daerah
KOMPETENSI POTENSIAL SDM
Pengembangan spesifik SDM
STRATEGI PADA ERA DESENTRALISASI
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN SERTA PEMERATAAN OBAT KEPADA MASYARAKAT
SUB BIDANG : OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (PP 38/2007) SUB-SUB BIDANG : KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT DAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN
PEMERINTAH :
PROVINSI :
KAB/KOTA :
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN BUFFER STOK OBAT, ALKES, REAGENSIA & VAKSIN TERTENTU SKALA NASIONAL
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN BUFFERS STOK OBAT, ALKES, REAGENSIA & VAKSIN LAINNYA SKALA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR, ALKES, REAGENSIA & VAKSIN SKALA KAB/KOTA
PENGELOLAAN OBAT Perencanaan
Penggunaan
DUKUNGAN MANAJEMEN ORGANISASI-PENDANAAN MANAJEMEN INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA
Distribusi
Pengadaan
Penyimpanan
ONE GATE POLICY
PERENCANAAN BOTTOM UP keterlibatan Unit Pelayanan & Pelaksana/penanggung jawab program SELEKSI Terbatas - Daftar Obat Esensial Nasional - Daftar Obat Pelayanan Kesehatan Dasar - Daftar Obat Program Kesehatan - Obat Generik
Seleksi dilakukan oleh TIM PERENCANAAN OBAT TERPADU di Provinsi dan Kab/Kota yang terdiri dari bagian Farmasi dan pemegang program.
PENGADAAN
Pemilihan PEMASOK yg memp reputasi baik adalah PBF (Pedagang Besar Farmasi) berizin dan masih berlaku. Pengadaan secara EFISIEN & EFEKTIF sesuai dengan kebutuhan nyata dan ketersediaan anggaran. Obat dan perbekalan kesehatan memenuhi klriteria keamanan, mutu, khasiat, dan keabsahan serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi) : Penyerahan Sertifikat Analisa Penetapan minimal Expire Date Sertifikat CPOB dari Industri Farmasi
PENYIMPANAN DISIMPAN DAN DIKELOLA di Instalasi Farmasi Provinsi (IF) dan Instalasi Farmasi Kab/Kota Dikelola oleh tenaga terlatih (Apoteker, Asisten Apoteker)
PENDISTRIBUSIAN PRINSIP DASAR : FEFO dan FIFO
MEKANISME : pengiriman/pengambilan SASARAN : - Kabupaten/Kota Puskesmas, - Puskesmas Jaringannya (Pustu/Polindes dsb)
PERIODE : sesuai situasi dan kondisi geografis setempat
PENERAPAN KEBIJAKAN RELOKASI antar Kabupaten dan Puskesmas
PENGGUNAAN
PRINSIP : PENGGUNAAN OBAT RASIONAL SASARAN : UMUM – GAKIN - ASKES
