SKRIPSI
ANALISIS KETIDAKMERATAAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ANTAR KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGGARA
Oleh : FONA ADHITAMI Stb. B1A1 11 014
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
SKRIPSI
ANALISIS KETIDAKMERATAAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ANTAR KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGGARA
Oleh : FONA ADHITAMI Stb. B1A1 11 014
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
SKRIPSI ANALISIS KETIDAKMERATAAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ANTAR KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGGARA
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Oleh : FONA ADHITAMI Stb. B1A1 11 014
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016 Tanggal 19 Februari 2016
KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tenggara”. Salam dan Shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, untuk memberikan pengalaman kepada penulis dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari seluruh pihak untuk membantu dan memotivasi penulis agar lebih baik di masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Khususnya untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Obet Tumundo dan Ibu Kasmiati yang selalu mendoakan, memotivasi, mendukung pilihan ananda tercinta. Untuk itu, ananda mengucapkan
terima
kasih
sedalam-dalamnya
atas
doa,
motivasi
dan
dukungannya serta telah menjadi orang tua terbaik bagi ananda. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggitingginya kepada semua Pihak yang mendukung tercapainya karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS, Selaku Rektor Universitas Halu Oleo Kendari. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Syarif, SE., MS, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.
vii
3. Ibu Dr. Rosnawintang, SE., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 4. Bapak Dr. Tibertius Nempung, SE., M.S dan Ibu Ulfa Matoka, SE., M.Si Selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan saya saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Bapak Dosen Tim Penguji, yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan motivasi selama saya berada di bangku perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. 7. Untuk saudara Laki-laki ku, Indra Mawaldi Pratama, Deni Rizkifian, Fani Adhitama saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. 8. Untuk saudari Perempuan ku, Dewi Syafitri, Heni Ocfiani saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. 9. Teman-teman Ilmu Ekonomi 011, Muhamad Rudi Samuji SE, Kustiana Ayu,SE, Nur Amelia,SE, Siti Nurrohmah,SE, Ruhaniati, Leni Bakka, Hesti, Elfira, Chandri Maharani, Riski Setiawan, Didi Setiawan, Made Mudana, Siti Mana Wa Salwa, serta sahabat-sahabat 011 yang tidak sempat penulis sebutkan, saya ucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan dorongan kalian. 10. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UHO yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 11. Pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta sumbangsih wawasan dan pemikiran bagi seluruh pihak yang membacanya.
Kendari,
Februari 2016
Penulis
viii
ABSTRAK FONA ADHITAMI, B1A1 11 014, Analisis Ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, dibimbing oleh Hasan Aedy dan Abdul Aziz Muthalib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangnan dan faktor penyebab ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005-2013. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, meliputi berbagai hal yang menyangkut pengamatan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah semua data-data yng diperoleh dari dokumen resmi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilakukan dengan pembangunan manusia melalui upayaupaya yang diperlukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui peningkatan kemampuan dasar, agar dapat bersaing disegala bidang pembangunan. Pembangunan manusia juga dapat tercapai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kata Kunci : Kesenjangan, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
ix
ABSTRACT FONA ADHITAMI, B1A1 11,014 inequality analysis of the human development index (HDI), inter-district / town in Southeast Sulawesi, guied by Hassan Aedy and Abdul Aziz Muttalib. This study aims to determine the causes of the inequalities of strong growth and the human development index (HDI), inter-district / town in Southeast Sulawesi. The scope of this study is limited to the Human Development Index (HDI) in 2005-2013. Methods of data collection in this study is the use of methods of documentation, covering a wide range of issues relating to the observations on the human development index (HDI), inter-district / town in Southeast Sulawesi. The analytical method used in this research is to study all the data as the data obtained from official documents. Research has shown that in order to improve the quality of the human development index (HDI) can be done through the development of human government efforts required to improve the community by strengthening the core capacities to compete in all fields of development. Human development can be achieved by improving the quality of human resources(HR).
Keywords : Inqulity, Human Resource Development (SDA), the Human Development Index (HDI)
x
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN .............................................................................. i HALAMAN SAMPUL DALAM ............................................................................ ii HALAMAN PRASYARAT SARJANA................................................................. iii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ iv HALAMAN PENETAPAN PENGUJI................................................................... v HALAMAN KEASLIAN TULISAN...................................................................... vi KATA PENGANTAR ............................................................................................. vii ABSTRAK............................................................................................................. .... ix ABSTRACT................................................................................................................ x DAFTAR ISI ...................................................................................... ........ ........ .... xi DAFTAR TABEL .............................................................................. ........ ........ .... xiii DAFTAR GAMBAR ......................................................................... ........ ........ .... Xiv BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................ 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 1.5 Ruang Lingkup ...........................................................................................
1 1 16 17 17 17
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 2.1 Landasan Teoritis ....................................................................................... 2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia.......................................................... 2.1.2 Definisi Sumber Daya Mnusia (SDM) ............................................... 2.1.3 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .................................. 2.1.4 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)........... 2.2 Kajian Empirik ........................................................................................... 2.3 Kerangka Pemikiran ...................................................................................
18 18 18 23 24 26 27 30
BAB 3 METODE PENELITIAN ........................................................................... 3.1 Lokasi Penelitian ........................................................................................ 3.2 Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 3.2.1 Jenis Data ............................................................................................ 3.2.2 Sumber Data ....................................................................................... 3.3 Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 3.4 Teknik Analisis Data .................................................................................. 3.5 Definisi Operasional ...................................................................................
31 31 31 31 31 32 32 32
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 4.1Gambaran Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara ............... 4.1.1 Letak Geografis dan Administratif ..................................................... 4.1.2 Hidrologi, Geologi dan Topgrafi ........................................................
34 34 34 38
xi
4.1.3 Klimatologi ......................................................................................... 4.2 Keadaan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ....................................... 4.2.1 Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara .............. 4.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ............................................................................. vii 4.3 Hasil Penelitian .......................................................................................... 4.3 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ............................... 4.3.2 Faktor penyebab ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ........... 4.3.3 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ............................... 4.4 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)................... 4.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin ...................................................................................... 4.6 Pengaruh Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan ekonomi ..............................................................................
41 44
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 5.2 Saran ...........................................................................................................
61 61 61
DAFTAR PUSTAKA
xii
44 45 46 46 47 50 51 56 58
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Diagram Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .......................................... Tabel 4.1 Kondisi Topografsi Wilayah di Sulawesi Tenggara ................................... Tabel 4.2 Daftar Luas Wilayah dan Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 .............................................................. Tabel 4.3 Keadaan Hari Hujan dan Curah hujan di Beberapa Daerah di SulawesiTenggara ....................................................................................... Tabel 4.4 Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara ...................................................................................... Tabel 4.5 Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 .................... Tabel 4.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2013 .......... Tabel 4.7 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2013 .......................................... Tabel 4.8Angka Harapan Hidup Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2013 ....................................................................... Tabel 4.9Angka Melek Huruf Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2013 ....................................................................... Tabel 4.10 Rata-Rata Lama Sekolah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2013 ................................................................ Tabel 4.11Pengeluaran Per Kapita yang diSesuaikan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2013 ..........................................
xiii
15 40 41 43 44 45 47 51 53 54 55 57
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................................ 31 Gambar 4.1 Pengaruh Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 60 Pertumbuhan ekonomi ...........................................................................
xiv
1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 latar Belakang Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Sesuai dengan perkembangan paradigma pembangunan ekonomi, maka telah terjadi perubahan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dari pendekatan pertumbuhan ekonomi (growth) menjadi pendekatan pembangunan manusia. Hal ini nampaknya sederhana, tetapi sering sekali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (United Nations Development Programme/UNDP: 2000:16). Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya pilihan kesehatan serta pilihan pendidikan, dan dapat memenuhi standar hidup layak yang semuanya dapat dicapai dengan peningkatan pendapatan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak (Badan Pusat Statistik, 2008). Pembangunan itu sendiri juga merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat suatu yang lebih baik menjadi meningkat. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk atau masyarakat melalui upaya-upaya
1
2
pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar agar sepenuhnya dapat bersaing disegala bidang pembangunan (United Nation Development Programme, UNDP). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat. (http://geogle.co.id). Pembangunan
manusia
merupakan
paradigma
pembangunan
yang
menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan. Dalam kasus Indonesia, seperti disebutkan dalam Indonesia Human Development Report 2004, perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan yang memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah :
3
1. banyak negara berkembang termasuk indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi jarang mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. 2. Banyak negara maju mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial seperti : penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan dan kekerasan dalam rumah tangga. 3. Beberapa negara berpendapatan rendah, tetapi mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan semua kemampuan dasar manusia. Rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin. Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : 1. Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan
4
pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhanekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia. 2. Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini. 3. Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi. 4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan ”Human Development Index” (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Drapper (1990) dalam kata pengantarnya pada Human Development Report 1990, munculnya Human Development Index (HDI) bukan berarti mengenyampingkan peran GDP, tetapi bagaimana menerjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia. Proses penerjemahan itu kadangkadang berhasil, tetapi tidak jarang yang gagal. Ada beberapa negara yang berhasil mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi dengan pendapatan per kapita yang rendah. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta
5
pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap dan komponennya. Oleh karena kebutuhan yang sifatnya terus menerus dan dalam segala bidang itulah usaha pembangunan yang diikuti juga dengan kebutuhan untuk setiap kali menyempurnakan dan mengembangkan data statistik yang ada. Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) tahun 2004 dikatakan bahwa dalam jangka pendek, walaupun tidak ada pertumbuhan ekonomi yang memuaskan, sebuah negara dapat meningkatkan pembangunan manusia yang cukup signifikan melalui pengeluaran publik yang direalisasikan dengan baik. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan realisasi belanja pembangunan terutama di sektor pendidikan dan sektor kesehatan akan memberi pengaruh yang positif bagi perkembangan pembanguan manusia. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia, ini akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif.Pemikiran kontemporer mengenai
6
pembangunan juga telah menempatkan kembali manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan. Lembaga PBB yang dibentuk untuk menangani masalah pembangunan, United Nations Development Programme (UNDP) telah membuat definisi khusus mengenai pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging people’s choices). Dalam konsep tersebut manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Pemerintah, baik secara nasional maupun regional di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/ kota, dalam pelaksanaan pembangunannya berorientasi dan bahkan terfokus pada upaya mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu cara mengukur tingkat kemajuan pembangunan kesejahteraan masarakat suatu wilayah nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota, adalah dengan menghitung atau mengukur tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi perkembangan kualitas pembangunan manusia, yakni pengeluaran pemerintah khususnya bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Apalagi sejak era otonomi daerah bergulir yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas
7
sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat. Prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kaitannya yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang diharapkan investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.
8
Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi(Teori Cobb-Douglas). Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas modal manusia (human capital-nya). Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasilhasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno (2001) yaitu: 1. Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. 2. Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapa terdistribusi secara baik dalam masyarakat. 3. Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.
9
Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspektingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusiaini yang mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapatdilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuskesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate), rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhisatu sama lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat. Apabila ketiga indikator tersebut dapat ditingkatkan dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, ini menandakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara (United Nation Development Programme, UNDP, 1990).
10
keberhasilan pembangunan manusia khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar
di
masyarakat
tersebut
dapat
teratasi.
Permasalahan-
permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalanya adalah pencapaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selain itu rumah tangga masyarakat memegangperanan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumahtangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: 1. makanan 2. kesehatan dan 3. pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan olehpendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan pendudukkaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkanpendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya.Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantupenduduk yang kurang mampu atau miskin (Charisma Kuriata Ginting, 2008). Ketidakmerataan atau ketimpangan atau biasa juga disebut disparitas merupakan dampak yang tidak terelakan dari pembangunan. Sehingga
11
ketidakmerataan pembangunan ini, akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah tersebut. Yang menjadi persoalan bukan perbedaan yang ada antara daerah, melaikan adanya ketidakmerataan yang terjadi sebagai akibatdari kebijakan-kebijakan pembangunan. Ketidakmerataan
pembangunan
yang
terus
menerus
terjadi
dapat
menciptakan kemiskinan antara generasi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Lusiana, 2008). Dampak negatif yang terjadi apabila ada ketidakmerataan pembangunan manusia adalah melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas (Todaro, 2004). Dampak positif ketidakmerataan pembangunan manusia adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan dapat meningkatkan pertumbuhannya dan meningkatkan kesejahteraan dan juga mendorong mobilitas tenaga kerja dari wilayah yang tinggi ketidakmerataan pembangunanmanusianya ke daerah yang ketidakmerataannya rendah. Ketidakmerataan dapat dibagi menjadi ketidakmerataan vertikal dan ketidakmerataan horizontal. Ketidakmerataan selain dilihat dari segi ekonomi juga dapat dilihat dari segi sosial (non ekonomi). Ketidakmerataan vertikal merujuk pada sebuah ketidakmerataan yang terjadi antar individu seperti ketidakmerataan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan. Sedangkan Ketidakmerataan horizontal merujuk pada ketidakmerataan dari perbandingan kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, dan gender. Ketidakmerataan horizontal dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mewujudkan potensinya dan menunjukan adanya kendala dalam
12
pengentasan kemiskinan, kerena mereka yang miskin sulit untuk memperoleh akses pelayanan publik (Stewart, 2007 dan lusiana 2008). Persoalan mengenai pencapaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB)
menetapkan
satu
ukuran
standar
pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Ini dibentuk berdasrkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, ratarata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan pembangunan manusiapeningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan. Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dalam kaitanya dengan pembangunan manusia, posisi pendidikan sangat strategis kerena bersinggungan langsung dengan pelaku pembangunan, yakni sumber daya manusia (SDM). Jika sumber daya manusia (SDM) yang ada memiliki kualitas yang tinggi, maka pembangunan akan berjalan dengan
13
lancar.Oleh karena itu, fokus pembangunan tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya (SDM). Hal ini didukung oleh Alam (2006), yang menyatakan bahwa fokus utama pembangunan tidak hanya sekedar petumbuhan ekonomi,
memperbesar
pendapatan per kapita, dan lain sebagainya, tetapi juga menampakkan hasil pada peningkatan kualitas hidup manusia. Dengan kata lain pembangunan manusia harus diarahkan pada pencapaian tahapan-tahapan kualitas manusia yang dapat diukur, yang diperlihatkan dalam Human Development Index(HDI) atau Indeks Pembanguna Manusia (IPM). Peningkatan kualitas manusia dengan pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi sumber daya manusia (SDM) itu sendiri, melainkan juga pada pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas telah memiliki pemahaman yang lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun dampak pendidikan terhadap pertumbuhan
ekonomi
diantaranya
adalah
berkembanganya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, kemampuan dan wawasan mereka agar mampu bekerja lebih produktif, baik secara perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan model modal manusia (human capital). Pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran sosial, politik dan budaya serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan didunia menempatkan pembangunan pendidikan sebagaikebijakan yang memiliki prioritas tertinggi.
14
Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu.Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembanguan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasi-hasil pembangunan. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi indonesi Undang-undang 1945, secara ekspilit mengakui hal itu dengan mengamatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat indonesia”. Hal ini berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layakmerupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjaminterwujudnya hal itu. Pembangunan baik secara nasional maupun regional ditingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunannya berorientasi dan bahkan terfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.
15
IPM
Tabel 1.1 Diagram Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIMENSI Umur Panjang Pengetahuan dan Sehat
Layak
INDIKATOR Angka Harapan Angka Hidup
Melek
Rata-Rata
Pendapatan
Lama Sekolah
Kapita Rill yang
Huruf INDEKS
Indeks Harapan
DIMENSI
Hidup
Kehidupan yang
Indeks Pendidikan
disesuaikan Indeks Pendapatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum merupakan hasil yang optimal, masih terjadi kesenjanagan antara rencana dan pencapaian tujuan karena program penanggulanagan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (Vicious Cyrcle of Poverty). Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah akan
Per
16
berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan menyebabkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pengalaman pembangunan diberbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik karena memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh yang sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpangdan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004). Dari latar belakang diatas maka penulis kemudian mengambil judul “Analisis Ketidakmerataan
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
Antar
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana perkembanagan Indeks Pembanguana Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara? 2. Faktor-faktor penyebab ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara?
17
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 1. untuk mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2. untuk mengetahui faktor penyebab ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 1.4 Manfaat Penelitian 1. Bagi akademisi/keilmuan Dapat meningkatkan pengetahuan terutama pada analisis ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 2. Bagi pemerintah Diharapkan hasil penelitian ini untuk menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil kebijakankebijakan terkait dengan ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 3. Bagi penulis selanjutnya Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang terkait dengan ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka untuk menghindari interprestasi yang lebih luas terhadap kajian ini maka peneliti ini batasi dengan analisis ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005-2013.
18
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritis 2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas daripada teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Konsep pembangunan manusia yang dibangun oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0, dengan kategori sebagai berikut : Tinggi
:IPM lebih dari 80,0
Mengah Atas
:IPM antara 66,0 – 79,9
Mengah Bawah
:IPM antara 50,00 – 65,9
Rendah
:IPM kurang dari 50,00
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (beneficiaries) bukan sebagai objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.Pembangunan manusia memiliki dua sisi:
18
19
1.
fungsi dari pemberdayaan manusia dan
2.
pemakaian pemberdayaan itu untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi (National Human Development for Balize, 1997). Proses pembangunan manusia berjalan terus menerus seiring dengan
berjalannya waktu. Paling tidak tujuan akhir dari pembangunan manusia adalah kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Ada banyak cara untuk mencapai pembangunan manusia beberapa diantaranya adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan anggaran kesehatan, dan berbagai program lainnya. Perlu pula menjadi perhatian kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak berjalan sendiri akan tetapi tergantung mutu distribusi pendapatan dan tergantung pula prioritas belanja pemerintah. Definisi
Pembangunan
Manusia
menurut
UNDP
(United
NationDevelopment Program) adalah suatu proses untuk memperluas pilihanpilihanbagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjaditujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakansarana (principal means) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisipembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalamkonsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis sertadipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.
20
Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihanpilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.
Produktivitas.
Penduduk
harus
dimampukan
untuk
meningkatkan
produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. 2.
Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
21
3.
Kesinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4.
Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi
masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembanguan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto (GDP). Nilai Indeks Pembangunan Manusia(IPM) suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan
22
masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju. Sebagaimana laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian b. Pembangunan
dimaksudkan
untuk
memperbesar
pilihan-pilihan
bagi
penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata. c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan
23
e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Oleh karena itu, konsep pembentukan modal manusia hanya menangkap satu sisi dari pembangunan manusia. Sementara itu pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan menganut prinsip bahwa manusia sebagai pengguna manfaat, bukan sebagai agen perubahan atau peserta dalam proses pembangunan. Dan akhirnya pendekatan kebutuhan dasar menitikberatkan pada penyediaan barang dan jasa kepada kelompok penduduk yang tertinggal, bukan memperbesar pilihan umat manusia di segala bidang. 2.1.2 Definisi Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia (SDM) juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan atau perubahan, yang pada hakikatnya sumber daya manusia (SDM) berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak atau mencapai tujuan itu. Perekembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi karena itulah muncul istilah baru diluar Human Resources yaitu atau Human Capital. Disini sumber daya manusia (SDM) dilihat bukan sekedar aset utama tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan dan juga sebaliknya sebagai beban.
24
2.1.3 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Human Development Index (HDI) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Sebuah indikator yang lebih komprehensif, yang mampu menangkap tidak saja perkembangan ekonomi akan tetapi perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks
Pembangunan
Manusian
(IPM)
menggambarkan
beberapa
komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili dibidang kesehatan (angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebagai indikator
pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya : Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. Membentuk satu indeks kompesit dari pada menggunkan sejumlah indeks dasar.
25
Menciptakan satu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini : Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup. Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, mengah dan tinggi. Dan Standar hidup yang layak. Menururt United Nations Development Programme (UNDP) atau Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Bahkan secara ekspilit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitik beratkan pada pembangunan manusia yaitu sumber daya manusia (SDM). Pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara fisik dan mental akan memperbesar kesempatan untuk beradaptasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kemudian disempurnakan oleh United Nation Development Programme(UNDP, 1990). Alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran “bobot“ manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan non fisik manusia.
26
Alasannya pembangunan manusia adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari
peningkatan kesehatan, keahlian dan ilmu
pengetahuan. Dengan demikian formulasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur dari indeks kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup, rata- rata panjangnya usia penduduk dan kemampuan penduduk untuk baca tulis (melek huruf) serta penghasilan per kepala. 2.1.4 Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1. Indeks Angka Harapan Hidup Indeks
Harapan
Hidup
menunjukkan
jumlah
tahun
hidup
yang
diharapkandapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu. 2. Indeks Pendidikan Penghitungan Indeks Pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.
27
Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dimana angka melek huruf merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secarakeseluruhan. Sedangkan cerminan angka rata-rata lama sekolah merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. 3. Indeks Hidup Layak Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP mengunakan indikator yang dikenal dengan pendapatan per kapita riil. Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity). 2.2Kajian Empirik Apriliyah S. Napitulu (2007). “Pengaruh Indikator Kompesit Indeks Pembangungan Manusia (IPM) Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara.” Tulisanya meneliti tentangpengaruh indikator kompesit Indeks Pemangunan Manusia (IPM) terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Analisis yang dilakukan menggunkan Regresi Linear Berganda
28
dengan Ordinary Least Squared (OLS). Model yang digunakan adalah modifikasi ekonometrika sebagai berikut : Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + µ Dimana : Y
=jumlah penduduk miskin Sumatera Utara
X1
=angka harapan hidup (tahun)
X2
=angka melek huruf (persen)
X3
=konsumsi per kapita (rupiah)
µ
=tern of error
β
=koefisien regresi
α
=intercept hasil dari penelitian iini menunjukan bahwa dari ketiga variabel yaitu angka
harapan hidup, angka melek huruh dan konsumsi per kapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Sumatera Utara. M. Ilham Irawan (2009). “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.” bahwa variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, yaitu PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan variabel lainnya yaitu penanaman modal dalam negeri tidak segnifikan tetapi
29
memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Brata (2005), mengenai
pengaruh pengeluaran pemerintah daerah
khususnya bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia, memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula Indeks Pembangunan Manusia(IPM) yang dicapai. Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi (2009), yang juga melakukan penelitian di beberapa daerah di Jawa Tengah, menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Hal ini menunjukkan besarnya alokasi belanja modal dari APBD suatu daerah akan menentukan pengalokasian dana bagi peningkatan kesejahteran masyarakat yang dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia(IPM). M. Ilham Irawan yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia menemukan adanya hubungan positif antara PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal asing terhadap Indeks pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
30
2.3Kerangka Pemikiran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikenal dengan Human Development Index(HDI). Dimana indikator ini digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia, kemudian perlu ditambahkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia(IPM)yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam melakukan penelitian mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnyaAntar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari kerangka pikir yaitu sebagai berikut:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
kesehatan
Pendidikan
Pembangunan Manusia
Kesejahteraan Masyarakat
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Pendapatan
31
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada KantorBadan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara. 3.2 Jenis dan Sumber Data 3.2.1 Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk rentangwaktu (time series) tahunan mulai dari tahun 2005-2013 dan antar ruang (Cross Section)Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat data deskripsi. Penulis dalam membuat skripsi ini melakukan pengumpulan data dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu melalui pengumpulan beberapa data penting seperti jurnal, artikel yang telah dipublikasikan. Dan tahap kedua yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam analisa penelitian. 3.2.2 Sumber Data Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Sulawesi Tenggara, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yang disampaikan melalui media cetak, internet, jurnal, literatur dan buku-buku yang terkait. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan mencatat langsung, mengcopy dan mendownload dari sumber website yang bersangkutan.
31
32
3.3 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu : Teknik dokumentasi, meliputi berbagai hal yang menyangkut pengamatan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. 3.4 Teknik Analisis Data Teknik analisis yang akan digunakan dalam penyusunan analisis ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dengan menelaah semua data-data yang diperoleh daridokumen resmi. Data-data yang ada diproses melalui pengelompokan data, klasifikasi menuruturutan permasalahan dan klasifikasi faktor-faktor internal dan eksternal. Setelah itumelakukan penyusunan analisis dengan menggunakan data deskripsi. 3.5 Definisi Operasional 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini menunjukan suatu
ukuran kualitas hidup manusia yang diakui secara internasional. Komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain : angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Data mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diperoleh di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara.
33
2.
Sumber daya manusia (SDM) Sumber daya manusia (SDM) merupakan variabel yang sangat penting
dalam meningkatkan pembangunan. Dengan memanfaatkan dan meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan-kegiatan, maka pembangunan yang diharapkan dapat tercapai. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang membaikdapat dilihat dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf hidup pendidikan.
34
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara 4.1.1 letak Geografis dan Administratif letak georrafis Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi Secara geografis, terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'-06°15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'-124°45' Bujur Timur. WilayahProvinsi Sulawesi Tenggara di Sebelah Utara berbatsan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di laut Flores, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone dan Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda. Secara administratif, sejak tahun 1999 (Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999) telah terjadi pemekaran sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara seiring dengan tuntutan otonomi daerah, dua kabupaten yang baru mekar yaitu: 1. Kabupaten Kolaka Timur dimekarkan dari Kabupaten Kolaka pada tahun 2012, 2. Kabupaten Konawe Kepulauan dimekarkan dari Kabupaten Konawe pada tahun 2012. Sehingga pada Tahun 2013 terdiri atas 12 wilayah Kabupaten (Kabupaten Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, dan 34
35
Konawe Kepulauan) dan 2 wilayah kota, (Kota Kendari serta Kota Bau-Bau). Pada tahun 2013, wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Provinsi SulawesiTenggara dengan ibu kota Kendari terdiri dari dua belas kabupaten dan dua kota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun melakukan pemekaran Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada masing-masing Kabupaten dan Kota. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi ke dalam 209 kecamatan yang membawahi 2.247 desa/Kelurahan/UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). 1. Kabupaten Buton Wilayah administrasi pemerintah Daerah Kabupaten Buton tahun 2013 terdiri atas 21 kecamatan yang di bagi menjadi 242 desa/ UPT/ kelurahan dan Ibukotanya adalah Pasarwajo. 2. Kabupaten Muna Wilayah administrasi pemerintahan Daerah Kabupaten Muna tahun 2013 terdiri atas 33 kecamatan yang dibagi menjadi 240 desa / UPT / kelurahandan Ibukotanya adalah Raha. 3. Kabupaten Konawe Wilayah administrasi pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe tahun 2013 terdiri atas 23 kecamatan yang dibagi menjadi 341 desa/ UPT/ Kelurahan dan Ibukotanya adalah Unaaha.
36
4. Kabupaten Kolaka Wilayah administrasi pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2013 dengan ibukota Kolaka terdiri atas 12 kecamatan yang dibagi menjadi 135 Desa/ UPT / Kelutahan . 5. Kabupaten Konawe Selatan Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013 terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 365 desa/ UPT / Kelurahan dan ibukotanya adalah Andoolo. 6. Kabupaten Bombana Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana tahun 2013 terdiri atas 22 kecamatan yang dibagi menjadi 140 desa/ UPT / Kelurahan dan ibukotanya adalah Kasipute. 7. Kabupaten Wakatobi Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2013 terdiri atas 8 kecamatan yang dibagi menjadi 100 desa/ UPT / Kelurahan dan ibukotanya adalah Wanci 8. Kabupaten Kolaka Utara Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2013 terdiri atas 15 kecamatan yang dibagi menjadi 133 desa/ UPT / Kelurahan dan ibukotanya adalah Lasusua.
37
9. Kabupaten Buton Utara Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2013 terdiri atas 6 kecamatan yang dibagi menjadi 90 desa/ UPT / Kelurahan dan ibukotanya adalah Buranga. 10. Kabupaten Konawe Utara Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2013 terdiri atas 10 kecamatan yang dibagi menjadi 147 desa/ UPT / Kelurahan dan ibukotanya adalah Asera. 11. Kabupaten Kolaka Timur Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2013 terdiri atas 12 kecamatan yang dibagi menjadi 133 desa/ UPT / Kelurahan dan ibukotanya adalah Tirawuta. 12. Kabupaten Konawe Kepulauan Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2013 terdiri atas 7 kecamatan yang dibagi menjadi 76 desa/ UPT/Kelurahan dan ibukotanya adalah Wawonii. 13. Kota Kendari Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kota Kendari tahun 2013 terdiri atas 10 kecamatan yang dibagi menjadi 64 Kelurahan dan ibukotanya adalah Kendari.
38
14. Kota Bau – Bau Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kota Bau-Bau tahun 2013 terdiri atas 8 kecamatan yang di bagi menjadi 43 Kelurahan dan ibukotanya adalah Baubau. 4.1.2 Hidrologi, Geologi dan Topografi ProvinsiSulawesiTenggaramemilikibeberapasungaibesarmaupunsungaikecil yangdapatdipergunakan
untuk
kebutuhanairbersih,irigasi,pembangkit
listrik,danuntukberbagaikebutuhanlainnya.Beberapa sungaibesarsepertiSungaiKonaweha diKonawe,SungaiLasolodiKonaweUtara,SungaiTamboli
di
Kolaka,memilikidebitairhingga200m3perdetik. Selainsungaidiatasmasihbanyaksungai-sungaidiwilayahProvinsiSulawesi Tenggara
antaralainSungai
Lalindu,SungaiRoraya,SungaiSampolawa,SungaiWandasa,
SungaiKabangka
Balanodanlain-lain. Di
sampingsungai-sungai
tersebutterdapatpula2(dua)rawayangcukupbesar,yaituRawaAopayang terdapatdiKabupatenKonaweSelatandanRawaTinondoyangterdapatdiKabupatenK olaka.Berdasarkan tigajenisbatuanyaitubatuan
peta
geologi,
kondisibatuanterdiridari
sedimen,batuanmetamorfosisdanbatuanbeku.
Luasmasing-masing jenisbatuantersebutadalahbatuansedimenseluas2.579.790ha,batuan metamorfosisseluas754.409hadanbatuanbekuseluas479.801ha.
39
Terdapat6(enam)jenistanahyaitutanahpodzolikseluas2.299.729 haatau60,30ha/persendariluas
tanah
diSulawesi
Tenggara,tanahmediteranseluas898,802ha(23,57%)tanahlatosol seluas349,784ha (9,17%),tanahalluvialseluas129.569ha(3,40%),tanahorganosol
seluas116.099
ha(3.04 %),dantanah gromusolseluas20.017ha(0,52%). SecaraumumtopografiSulawesi Tenggarabergelombanghinggabergunung.Padabeberapatempat terdapatdataranaluvialsepertiMowewe,Lainea,Ladongidanlainlain.SebagianbesartopografiSulawesiTenggaraterdiridaritanahberbukithinggaberg unung,yaitu±74%sedangselebihnyadatarsampaiberombak±26%,sebagaimanadisaji kanpadatabelberikut: Tabel 4.1 Kondisi Topografis Wilayah Sulawesi Tenggara KondisiTanah
Luas(km2)
Luas(% )
Dataransampaiberombak
9.916,40
26
Tanahberbukit
9.535,00
25
18.688,60
49
38.140,00
100
Pegununganrelatifrendah Jumlah
Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2012
40
Luas wilayah dan persentase Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai mana disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.2 Daftar Luas Wilayah dan Persentase Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010
No. Kode
Kabupaten/Kota
Luas Wilayah (km2)
Persentase thdp Luas Provinsi (%)
1
7401
Kabupaten Buton
2,681.22
7.04
2
7402
Kabupaten Muna
2,945.05
7.74
3
7403
Kabupaten Konawe
5,302.86
13.93
4
7404
Kabupaten Kolaka
6,918.33
18.17
5
7405
Kabupaten Konawe Selatan
5,779.47
15.18
6
7406
Kabupaten Bombana
3,001.00
7.88
7
7407
Kabupaten Wakatobi
559.54
1.47
8
7408
Kabupaten Kolaka Utara
3,391.67
8.91
9
7409
Kabupaten Buton Utara
1,864.91
4.90
10
7410
Kabupaten Konawe Utara
5,101.76
13.40
11
7471
Kota Kendari
300.89
0.79
12
7472
Kota Bau-bau
221.00
0.58
7400
Provinsi Sulawesi Tenggara
38,067.7
100.00
https://www.google.com
Berdasarkan kelaskemiringan lahanmakakondisitopografi DiSulawesiTenggaradapatdibedakansebagaiberikut: a.DataranKonaweha– Lahumbutidenganluaskuranglebih87.500ha. b. DataranRate– rate–Lambandiadenganluaskuranglebih25.000ha. c. DataranWaworamo–Punggalukudenganluaskuranglebih18.000ha.
41
d. DataranTinanggea–Lakaradenganluaskuranglebih17.000ha. e.DataranLalindu–Lasolodenganluaskuranglebih17.000ha. f. DataranKondadenganluaskuranglebih14.000ha. g. DataranSamparadenganluaskuranglebih14.000ha. h.DataranRorayadenganluaskuranglebih10.000ha. i. DataranKolondenganluaskuranglebih4.000ha. j. DataranOko-oko –Tawaidenganluaskuranglebih13.500ha. k.DataranKolaka–Pomalaadenganluaskuranglebih12.000ha. l. DataranWatuputihdenganluaskuranglebih7.000ha. Dari data diatas, maka Kabupaten/Kota dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Konawe Selatan dan kabupaten dengan luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan kota dengan luas wilayah terbesar adalah Kota Kendari dan kota dengan luas terkecil adalah kota Bau-Bau. 4.1.3 Klimatologi Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat di bedakan ke dalam 5(lima) klasifikasi iklim,yaitu:
42
Tabel4.4 No
1
2
3
4 5
Tipe Iklim
SekitarwilayahKecamatanAsera(Kab.KonaweUtara) SekitarwilayahKecamatanLainea(Kab.KonaweSelatan) B SekitarwilayahKecamatanPakuedanLasusua(Kab.Kolak aUtara) SekitarwilayahKecamatanKabawo(Kab.Muna) SekitarwilayahKecamatanLambuya,WawotobidanSampara(Kab.Konawe) SekitarKecamatanLainea,TinanggeadanKonda(Kab.KonaweSelatan) SekitarwilayahKecamatanWolo,Kolaka,WundulakodanMowewe(Kab.K olaka) SekitarKecamatanPasarWajo(Kab.Buton) C KecamatanRarowatu,KabaenaTimurdanRumbia(Kab.Bombana) SekitarKecamatanWolio(KotaBaubau) SekitarKecamatanKulisusu(Kab.ButonUtara) SekitarwilayahKecamatanPondidaha,Abuki(Kab.Konawe) SekitarwilayahKecamatanMoramo,Tinanggea,Landono,Angata(Kab.Konawe Selatan) SekitarwilayahKecamatanWatubangga,TirawutadanLadongi(Kab.Kolaka) SekitarwilayahKecamatanBatauga,Sampolawa,Kapontori,Lasalimu, Gu(Kab. Buton) D SekitarwilayahKecamatan,KabaenadanPoleangTimur(Kab. Buton) SekitarwilayahKecamatanBungi(Kota Baubau) SekitarKotaKendari SekitarKecamatanTikepdanLawa(Kab.Muna) SekitarWilayahKecamatanMawasangka(Ka E b.Buton) SekitarWilayahKecamatanKaledupa(Kab.W G SekitarKecamatanTomia(Kab.Wakatobi) akatobi) Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi
Sulawesi Tenggara
43
Tabel4.3 KeadaanHariHujandanCurahhujandiBeberapaDaerahdiSulawesiTenggara Andoolo Raha Baubau Pomalaa Kendari Bulan Pasarwajo (Buton)
(Muna)
(Konawe
(Kolaka)
Selata HH
C
HH
Januari
-
H-
8
Februari
15
775
Maret
16
April
C
HH
190,0 H 18
138,60 H
22
106,30 H 18
7
382,0 13 0
178,70
16
820
14
465,0 14 0
151,10
15
1.165
15
Mei
16
1.720
15
395,0 8 0 992,0 12 0
Juni
15
1.254
11 1.224, 0
Juli
14
2.159
8
Agustus
4
67
8
Septembe -
-
2
Novembe 4
Oktober r
Desembe r Jumlah r
8
HH
C
141,90 H
15
246,60 H
160,80 18
159,10
16
203,30
19
190,40 22
208,40
21
224,50
103,60
21
216,90 24
112,20
15
216,70
55,20
21
271,10 19
135,40
11
30,60
8
41,20
16
93,20 16
151,40
11
35,90
324,0 00
6
70,30
11
153,20 11
221,30
9
148,80
1
0,40
5
23,10
5
10,70
3
1,00
5
139,0 0 037,0
2
31,80
7
2,10
3
20,00
4
4,00
325
5
68,0 0
1
1,00
10
108,50 6
42,10
2
1,50
426
12
245,0 0
5
33,70
14
220,10 15
61,20
11
72,10
1.359
12
187,0 19 0
288,20
20
243,00 26
468,90
19
234,10
109 10.070
C
HH
C
HH
n) C
120 4.648, 107 1.093,80 182 1.788,7 183 1.732,60 0
00 Sumber: SultraDalamAngka,Tahun2012
0
137 1.419,1 0
44
Tabel 4.5 Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Laju Persebaran Kepadatan 2 Pertumbuhan Luas (Km ) Penduduk Kab./Kota (%) Penduduk (%) Kab. Buton Kab. Muna Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab.Konawe Selatan
2.675,25 2.890,41 5.798,94 2.916,42 4.514,20
261.722 279.928 223.727 223.381 280.595
11,09 11,86 9,48 9,46 11,89
98 97 39 77 62
0,23 1,12 1,45 2,39 1,95
Kab. Bombana Kab. Wakatobi
3.056,08 425,97
150.186 95.157
6,36 4,03
49 223
2,82 0,21
Kab. Utara
Kolaka
3.391,62
129.953
5,51
38
2,45
Kab. Utara
Buton
1.996,59
57.422
2,43
29
1,40
Kab. Konawe Utara
4.877,46
54.752
2,32
11
2,04
Kab. Kolaka Timur
4.001,96
113.834
4,82
28
2,39
Kab. Konawe Kep.
993,51
30.396
1,29
31
1,45
Kota Kendari
295,89
314.126
13,31
1.062
3,04
Kota Bau Bau Prov. Sultra
305,70 38.140,00
145.427 2.360.611
6,16 100,00
476 62
2,00 1,81
pertumbuhan
ekonomi
Sumber: Provinsi Dalam Angka tahun 2014 4.2
Keadaan
penduduk
dan
laju
Antar
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 4.2.1 Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 sebanyak 2.360.611 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 62 jiwa. Penyebaran
45
penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara masih bertumpu di Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari masing-masing sebesar 11,86 persen, 11,89 persen, dan 13,31 persen sedangkan kabupaten yang paling rendah penyebaran penduduknya adalah Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, dan Buton Utara masing-masing sebesar 1,29 persen, 2,32 persen, dan 2,43 persen. Sementara dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Kendari yakni sebanyak 1.062 jiwa per Km2 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Konawe Utara dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 11 jiwa per Km2. Dilihat dari sisi laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara 2012-2013 sebesar 1,81 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota tertinggi di Kota Kendari 3,04 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Wakatobi sebesar 0,21 persen. 4.2.2 laju
Pertumbuhan
EkonomiAntar
Kabupaten/Kota
di
Provinsi
Sulawesi Tenggara Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tenggara pada masing-masing Kabupaten berbeda-beda. di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 laju pertumbuhan ekonominya sebesar 1,81 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terendah berada pada Kabupaten Wakatobi dengan nilai sebesar 0,21 persen dan di susul oleh Kabupaten Buton sebesar 0,23 persen.sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota yang tertinggi
46
berapada pada Kabupaten Kota Kendari dengan nilai sebesar 3,04 persen pada tahun 2013. 4.3 Hasil Penelitian 4.3.1
Perkembangan
Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)
Antar
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan hasil pengamatan, maka hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kabupaten/Kota
2005
Buton
65.20.00
66.70
67.08.00
67.82
68.24.00
68.80
69.34.00
69.95
70.35.00
Muna Konawe/Kab Kendari Kolaka Konawe Selatan Bombana Wakatobi Kolaka Utara
64.90 66.80
65.80 67.00.00
65.93 67.96
66.49.00 68.72
67.03.00 69.27.00
67.45.00 69.77
67.95 70.42.00
68.35.00 70.95
68.97 71.67
68.80 67.60 63.80 63.00.00 67.20.00
69.76 68.37.00 65.35.00 65.54.00
Buton Utara Konawe Utara Kolaka Timur Konawe Kepulauan
-
69.60 68.20.00 64.00.00 64.20.00 67.30.00 65.30.00 66.30.00 -
66.83 66.89 -
70.06.00 68.86 66.05.00 66.03.00 67.91 67.16.00 67.43.00 -
70.41.00 69.24.00 66.63 66.70 68.50.00 67.62 67.97 -
70.83 69.42.00 67.20.00 67.20.00 68.93 68.07.00 68.38.00 -
71.46.00 69.80 67.85 68.04.00 69.33.00 68.86 69.24.00 -
72.00.00 70.24.00 68.51.00 68.78 69.87 69.31.00 69.84 -
72.39.00 70.70 69.67 69.77 70.65 70.13.00 70.66 68.59.00 66.04.00
Kota Kendari Kota Bau-Bau SULAWESI TENGGARA
73.40.00 69.70 67.50.00
74.00.00 70.60 67.80
74.55.00 71.56.00 68.32.00
75.09.00 72.14.00 69.00.00
75.31.00 72.87 69.52.00
75.66 73.48.00 70.00.00
76.07.00 74.10.00 70.55.00
76.51.00 74.58.00 71.05.00
77.02.00 75.10.00 71.73
67.57
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sultra Dari Tabel 4.6terlihat bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2005-2013, khususnya pada Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan tidak mengalami perkembangan dari tahun 2005-2012 dan berkembang kembali pada
47
tahun 2013 seperti yang terlihat pada tabel diatas. Sedangkan pada Kabupaten/Kota yang lainnya terus mengalami perkembangan tiap tahunnya walaupun pada masing-masing Kabupaten/Kota ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. 4.3.2 Faktor penyebab ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 1. Perbedaan Demografis Kondisi demografis antar provinsi berbeda satu dengan lainnya, ada yang didominasi oleh sektor pertanian, ada yang didominasi oleh sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi demografis ini biasanya menyebabkan pembangunan ekonomi tiap daerah berbeda-beda. Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. 2. Kegiatan Ekonomi Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar
48
daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 3. Alokasi Investasi Indikator lain juga yang menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah, karena tidak adanya kegiatan ekonomi yang produktif. 4. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. 5. Perbedaan sumber daya alam (SDA) antar provinsi Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam (SDA) akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya (SDA). Sebenarnya sampai dengan tingkat tertentu pendapat ini masih dapat dikatakan, dengan catatan sumber daya alam (SDA) dianggap sebagai modal awal
49
untuk pembangunan. Namun, belum tentu juga daerah yang kaya akan sumber daya manusia (SDA) akan mempunyai tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi juga jika tidak didukung oleh teknologi yang ada . Penguasaan teknologi dan peningkatan taraf sumber daya manusia (SDM) semakin penting, maka sebenarnya 2 faktor ini lebih penting daripada sumber daya manusia (SDA). Memang sumber daya manusia (SDA) akan mendukung pembangunan dan perkembangan, tetapi akan percuma jika memiliki sumber daya manusia (SDA)yang minim dengan teknologi dan sumber daya manusia (SDM). 6. Alokasi dana pembangunan Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.
50
4.3.3
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tabel 4.7 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2013 Kabupaten/Kota 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Buton
7
7
7
7
7
7
6
6
8
Muna
8 6
9
6
10 5
10 5
10 5
10 4
10 4
12 4
12 4
Kolaka
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Konawe Selatan
4
4
4
4
4
5
5
5
5
Bombana
9
12
12
11
11
12
12
11
11
Wakatobi
10
11
11
12
12
11
11
10
10
Kolaka Utara
5
5
6
6
6
6
7
7
7
Buton Utara
-
10
9
8
9
9
9
9
9
Konawe Utara
-
8
8
9
8
8
8
8
6
Kolaka Timur
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Konawe Kepulauan
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Kota Kendari
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kota Bau-Bau
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SULAWESI TENGGARA
24/3 3
25/33 25/33 25/33 25/33 25/33 25/33 26/33 27/34
Konawe/Kab Kendari
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sultra. Berdasarkan tabel 4.7 masing-masing kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tenggara berada pada peringkat yang berbeda-beda. Perlambatan yang serupa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Peningkatan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2013 yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan keprihatinan dengan perubahan
51
peringkat yang menurun 2 peringkat dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yang naik 2 peringkat dan 4 Provinsi lainnya yang turun 1 peringkat saja. Meski
demikian pertumbuhan
Indeks Pembangunan Manusia(IPM)
Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2008 – 2012 mencapai 0,78 persen di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Meskipun terjadi penurunan peringkat Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara, namun Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan dari 69,52 menjadi 7,73. Kota Kendari dan Kota Bau-Bau menduduki peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi yaitu 77,02 dan 75,1 termasuk kelompok menengah ke atas, sedangkan terdapat 3 Kabupaten termasuk kelompok menengah ke bawah dengan capaian IPM 68,97 Kabupaten Muna, 69,67 Kabupaten Bombana, dan 69,67 Kabupaten Wakatobi. Pelambatan
peringkatIndeks
Pembangunan
Manusia(IPM)
Provinsi
Sulawesi Tenggara sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya, berikut gambaran umum komponen-komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi tenggara dari tahun 2005 sampai tahun 2013. 4.4 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1. Angka harapan hidup Derajat kesehatan merupakan indikator utama pembangunan sumber daya manusia. Selama kurun waktu lima tahun 2009-2013, pelayanan kesehatan adalah
52
merupakan salah satu kegiatan unggulan yang termasuk dalam program pokok BAHTERAMAS. Pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di puskesmas sampai dengan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut dengan fasilitas kelas III di RSUD Kabupaten/Kota, dengan rujukan tertinggi di RSUD provinsi. Angka harapan hidup dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Tabel 4.8 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005-2013 Kode Kabupaten/Kota
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7471 7472
Buton 67.10 67.20 67.55 67.89 Muna 65.40 65.60 65.69 65.79 Konawe/Kab Kendari 66.00 66.20 66.47 66.74 Kolaka 65.60 66.10 66.36 66.61 Konawe Selatan 66.90 67.00 67.16 67.31 Bombana 66.70 66.90 67.10 67.30 Wakatobi 67.00 67.60 67.69 67.83 Kolaka Utara 65.40 65.00 65.14 65.27 Buton Utara 67.00 66.19 67.64 Konawe Utara 65.90 67.33 66.47 Kolaka Timur Konawe Kepulauan Kota Kendari 68.40 68.80 68.88 68.95 Kota Bau-Bau 69.00 69.20 69.50 69.79 SULAWESI 7400 66.80 67.00 67.20 67.40 TENGGARA Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sultra.
68.23 65.88 67.01 66.87 67.47 67.51 67.95 65.41 67.96 66.76 69.02 70.09
68.58 65.97 67.28 67.13 67.63 67.71 68.07 65.55 68.28 67.05 69.09 70.39
68.93 66.07 67.55 67.38 67.78 67.91 68.18 65.69 68.60 67.34 69.17 70.69
69.28 66.16 67.82 67.64 67.94 68.12 68.30 65.83 68.92 67.63 69.24 70.99
67.60 67.80 68.00 68.21 68.56
Angka harapan hidup waktu lahir sangat berpengaruh pada penurunan kematian bayi. Oleh karena itu Angka harapan hidup sangat peka terhadap perubahan peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin kenaikan angka harapan hidup pada waktu lahir dan penurunan angka kematian bayi.
69.38 66.66 68.32 67.74 68.24 68.52 68.60 66.13 69.32 67.93 63.53 64.81 69.64 71.39
53
2. Angka Melek Huruf Angka melek aksara atau biasa disebut angka melek huruf, menunjukkan proporsi penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Angka melek huruf dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Tabel 4.9 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005-2013 Kode Kabupaten/Kota
2005
7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7471 7472
2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
Buton 85.70 85.70 85.72 85.72 Muna 85.00 87.40 87.59 87.59 Konawe/Kab Kendari 94.00 94.00 93.95 94.60 Kolaka 93.10 93.10 93.14 93.14 Konawe Selatan 94.10 94.10 94.10 94.10 Bombana 85.30 85.30 87.55 88.20 Wakatobi 84.40 85.50 88.78 88.80 Kolaka Utara 92.30 92.30 93.02 93.02 Buton Utara 85.30 93.80 86.50 Konawe Utara 93.80 86.45 93.80 Kolaka Timur Konawe Kepulauan Kota Kendari 97.30 97.30 98.37 98.37 Kota Bau-Bau 93.80 95.00 95.16 95.16 SULAWESI 7400 91.30 91.30 91.30 91.42 TENGGARA Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sultra.
85.72 87.83 94.61 93.16 94.11 88.49 89.13 93.04 86.59 93.80 98.38 95.30
86.57 87.97 94.61 93.25 94.12 89.28 89.86 93.07 87.02 93.81 98.60 95.58
86.60 87.99 94.66 93.27 94.13 89.31 90.37 93.58 88.25 93.82 98.63 95.60
86.62 88.37 94.68 93.30 94.13 89.53 91.35 93.61 88.34 93.84 98.68 95.65
86.65 88.73 94.73 93.46 94.15 91.47 93.03 94.54 89.36 94.03 92.64 90.99 98.69 95.71
91.51 91.85 91.95 92.04
92.59
Tingkat melek hurufmenunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atauprogram keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untukmemperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupanmereka sehari–hari.
2013
54
3. Rata-Rata Lama Sekolah Indikator rata–rata lama sekolah mengukur jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang telah dijalani. Semakin tinggi tingkat rata–rata lama sekolah, menunjukkan kualitas pendidikan dari penduduk yang berada di suatu provinsi semakin baik. Rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Tabel 4.10 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005-2013 Kode Kabupaten/Kota 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7471 7472
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Buton 6.10 6.10 6.10 6.27 Muna 7.00 7.20 7.17 7.30 Konawe/Kab Kendari 7.60 7.60 7.96 7.98 Kolaka 7.70 7.70 7.70 7.70 Konawe Selatan 7.60 7.60 7.60 7.60 Bombana 5.90 5.90 6.20 6.23 Wakatobi 5.80 6.20 6.50 6.52 Kolaka Utara 7.40 7.40 7.40 7.40 Buton Utara 6.00 7.00 7.59 Konawe Utara 7.00 7.59 7.00 Kolaka Timur Konawe Kepulauan Kota Kendari 10.50 10.60 11.01 11.01 Kota Bau-Bau 8.80 9.40 9.55 9.55 SULAWESI 7400 7.60 7.60 7.71 7.74 TENGGARA Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sultra.
6.52 7.35 8.01 7.71 7.62 6.59 6.85 7.51 7.87 7.05 11.13 9.75
6.72 7.43 8.34 7.90 7.63 6.82 6.89 7.55 8.02 7.08 11.25 9.84
6.93 7.45 8.55 8.08 7.65 7.12 7.59 7.57 8.03 7.70 11.37 9.87
7.04 7.53 8.56 8.09 7.66 7.28 7.76 7.65 8.05 7.97 11.39 9.89
7.13 7.55 8.90 8.28 7.69 7.57 8.07 7.82 8.14 8.43 8.98 6.86 11.41 9.97
7.90
8.11
8.21
8.25
8.44
Oleh karena itu kebijakan yang tepat sasaran sangat perlu dilakukan untuk mengajak penduduk usia sekolah agar bersekolah. Strategi yang dapat dilakukan dapat melalui pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil, penyuluhan dan
55
sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sekolah dan melalui pembebasan biaya sekolah untuk masyarakat miskin. 4. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan adalah kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi perkapita.Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah. Umumnya,
seluruh
komponen
Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami perubahan tiap tahunnya.
56
Tabel 4.11 Pengeluaran Per Kapita yang di Sesuaikan Antar Kabupaten/kota, Tahun 2005-2013 Kode
Kabupaten/Kota
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7401
Buton
596 500
616 000
617 980
-
623 499 606 136 601 397 626 634 604 151 597 998 589 393 611 614 601 818 598 330 -
624 090 611 296 606 240 629 261 607 825 599 836 593 120 617 200 602 439 602 702 -
624 449 614 938 607 717 630 685 608 825 601 241 596 294 621 277 603 439 605 702 -
626 920 620 457 612 010 635 291 612 534 605 237 598 186 623 787 607 639 608 817 -
631 145 623 136 616 755 640 216 616 969 610 117 602 460 628 926 610 761 611 906 -
-
-
-
-
-
-
-
617 600
621 600
621 700
591 900
593 100
601 750
628 138 607 114 611 718
629 311 612 110 615 290
631 538 616 108 616 987
635 175 621 670 621 438
639 954 625 464 625 812
634 611 626 419 619 082 642 271 620 405 613 887 605 356 632 730 614 638 615 236 618 933 601 737 643 465 628 361 628 774
7402
Muna
598 400
600 500
600 790
7403
Konawe/Kab Kendari
587 900
588 400
595 600
7404
Kolaka
617 800
623 900
624 530
7405
Konawe Selatan
591 100
597 900
598 980
7406
Bombana
585 000
585 800
592 570
7407
Wakatobi
576 000
579 000
584 380
7408
Kolaka Utara
604 000
608 100
608 200
7409
Buton Utara
-
600 800
592 570
7410
Konawe Utara
-
587 700
600 800
7411
Kolaka Timur
-
-
7412
Konawe Kepulauan
-
7471
Kota Kendari
7472
Kota Bau-Bau
7400
598 900 601 000 604 960 SULAWESI TENGGARA Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sultra.
4.5 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya memicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan
57
ketimpangan kemiskinan ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik sosial maupun politik dimasa yang akan datang. Kemiskinan juga merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh semua negara didunia, terutama negara sedang berkembang. Masalah yang dihadapi ini merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain : tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa dan lokasi geografis. Apriliyah S.Napitulu (2007), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manausia (IPM) mempunyai pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki indikator kompesit dalam perhitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah. Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknomogi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.
58
4.6
Pengaruh
Peningkatan
Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)terhadapPertumbuhan ekonomi Pertama, Kabupaten Wakatobi dan Kota Bau-bau daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatanIndeks Pembangunan Manusia(IPM) di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatanIndeks Pembangunan Manusia(IPM) (pro-growth, prohuman development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang endidikan dan kesehatan. Kedua, Kabupaten Buton Utara, Buton, Kab, Kendari/Konawe dan Bombana
yang terletak di kwadran II termasuk kategori daerah dengan
pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata (low growth, pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Ketiga, Kabupaten Muna dan Kolaka Utara terletak di kwadaran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development). Kondisi ini menegaskan perlunya
59
pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. Keempat, Kabupaten Kolaka, Kota Kendari, Konawe Selatan dan Konawe Utara terletak di kwadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata (highgrowth, less-pro human development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada gambar dibawah ini, dampak Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012.
https://bangwilsultra.files.wordpress.com/2012/04/bappenas_kuadran_ipm.png Gambar 4.1 Pengaruh Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan ekonomi
60
Distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. Pertama, Kabupaten Wakatobi, Buton Utara, Butondan Kota Bau-bau terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, Kabupaten Bombana dan Konawe/Kab.Kendari yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah ratarata,tapi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di atas rata-rata (low growth, pro-human development). Ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara 2014dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.
61
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan
mengenai
analisis
ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005-2013 dengan menggunakan data deskripsi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2005-2013, khususnya pada Kabupaten Kolaka Timur dan konawe kepulauan tidak mengalami perkembangan dari tahun 2005-2012 dan berkembang kembali pada tahun 2013. Sedangkan pada kabupaten/kota yang lainnya terus mengalami perkembangan tiap tahunnya walaupun pada masing-masing kabupaten/kota ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. 2. Ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara angara lain: perbedaan demografif, kagiatan ekonomi, alokasi investasi, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, perbedaan sumber daya alam (SDA) dan alokasi dana pembangunan.
62
5.2 Saran Sehubungan dengan kesimpulan mengenai analisis ketidakmerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005-2013, maka saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut 1. Kualitas perkembangan pembangunan manusia merupakan sektor yang mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian agar 61
dapat mencegah terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin. Untuk itu diperlukan perhatian yang besar dari pemerintah guna lebih menumbuhkan dan mengembangkan kualitas pembangunan manusia di masa mendatang. 2. Dalam pengembangan kegiatan peningkatan pembangunan manusia diharapkan bukan sekedar wacana tapi benar-benar diaplikasikan, minimal suatu program yang dapat menumbuh kembangkan kreatifitas masyarakat dalam bersaing disegala bidang pembangunan yang dimana dapat mencegah terjadinya jumlah penduduk
miskin
dan
dapat
menumbuhkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
pertumbuhan
ekonomi
DAFTAR PUSTAKA Alhumami Amich. 2005. Evolusi pemikiran pembangunan. Bappenas. Jakarta Alam. 2006. Fokus utama pembangunan manusia bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Apriliyah S. Napitulu. 2007. Pengaruh Indikator Kompesit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Miskin di Sumatera Utara. Apriliyah S. Napitulu. 2007. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai peranan penting dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNDP . 2004. Langkah untuk mempercepat pembangunan manusia dengan keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi. Brata. 2005. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah DaerahTerhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Konteks Regional Di Indonesia. Brata Aloysius Gunandi. 2000. Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional. Badan Pusat Statistik. 2008. Pengertian Pembangunan dan Dibentuk Melalui Tiga Dimensi Dasar. Badan Pusat Statistik. 2015. Data Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. Charisma Kuriata Ginting. 2008. Pengeluaran Rumah Tangga Ditentukan Oleh Pendapatan. Charisma Kuriata Ginting. 2008. Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia.
Devianti Patta. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sulawesi Selatan Peiode 2001-2010. Fhino Andrea Christy dan Priyo Hardi Adi. 2009. Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Guritno. 2001. Tiga peran dalam perekonomian yang menunjang pembangunan Manusia. http :// google.co.id. Definisi pembangunan Manusia. http :// www.google.com. Daftar luas dan persentase Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010. Lusiana. 2008. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan kemiskinan. M. Ilham Irawan. 2000. Analisis Faktor-Faktor Ynag Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia. M. Ilham Irawan. Hubungan positif anatara PDB, anggaran pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mankiw. 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Nota Atmodjo. S. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Jakarta : Rineka Cipta. National Human Development for Balize. 1997. Pemakaian pemberdayaan atau keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi. Stewart. 2007 dan Lusiana. 2008. Ketidakmerataan pembangunan dibagi menjadi dua yaitu ketidakmerataan vertikal dan ketidakmerataan horizontal.
Todaro. 2000. Pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Todaro. 2004. Dampak negatif ketidakmerataan pembangunan manusia. United Development Report. 1990. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. United Development Report. 1990. Penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalaah ukuran keberhasilan pembangunan. United Development Report. 1995. Paradigma pembangunan manusia terdiri atas empat komponen utama. United Development Report. 1995. Dasar pemikiran konsep pembangunan. United Development Report. 2000:16. Pengertian manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya,
