KOTA DI INDONESIA

ANALISIS HUBUNGAN KORUPSI DAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Gadis Mahkota Negara1, Rus’an Nasrudin2

1

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia

2

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia

Email: [email protected], [email protected]

ABSTRAK

Permasalahan kemiskinan menjadi kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Sejak berlakunya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnnya sendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan korupsi. Penelitian ini menganalisis hubungan korupsi dan kemiskinan pada 60 kabupaten/kota di Indonesia periode 2006, 2008, dan 2010 menggunakan model langsung dan tidak langsung. Model tidak langsung menggunakan model pemerintah sebagai perantara antara korupsi dan kemiskinan dengan metode estimasi three stage least square (3SLS). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik model langsung dan tidak langsung korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia

ABSTRACT Poverty is the main problem in national economic growth. Since decentralization , it provide opportunities to regional government to set their budgets. This condition is used by some people to commit the act of corruption. This study analyzed the relationship of corruption and poverty at 60 municipalities’ in indonesia period of 2006, 2008, and 2010 using the direct and indirect models. Indirect model use the model of government as an intermediary between corruption and poverty with three stage least square (3SLS) as a estimation methods. The results of this study explain that both direct and indirect models of corruption does not affect poverty at municipalities’ level in indonesia. Key words: Corruption, Poverty, Municipalities’ Level, Panel Data, Three Stage Least Square (3SLS)

Analisis hubungan…, Gadis Mahkota Negara, FE UI, 2013

Pendahuluan

Korupsi bukan merupakan hal baru yang terjadi di negara berkembang terutama di Indonesia. Maraknya kasus korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di kota – kota besar tetapi juga terjadi di tingkat daerah dan kabupaten. Mirisnya, korupsi dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintah. Korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap sejumlah faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Artinya meningkatnya korupsi secara langsung mengurangi investasi perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, serta menimbulkan inefisiensi yang diindikasikan dengan meningkatnya biaya dalam kegiatan usaha, serta meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan, sehingga akan meningkatkan kemiskinan di suatu wilayah. Grafik 1 menunjukkan angka Head Count (HCI) atau persentase penduduk miskin dibawah garis kemiskinan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu 2002 – 2012. Angka tersebut dihitung berdasarkan persentase populasi penduduk Indonesia, didapatkan bahwa persentase penduduk miskin dibawah garis kemiskinan berada diatas 10 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Meskipun jumlah tersebut masih relatif tinggi tetapi pada grafik menunjukan adanya penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2006. Grafik 1. Perkembangan Head Count Population Indonesia periode 2002-2012 (%) 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber : World Bank, diolah

Dalam laporan peringkat negara terkorup yang dikeluarkan pada tahun 2008 oleh Transparency International (TI) Indonesia menduduki peringkat 22 pada wilayah regional


Asia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Angka Tersebut digunakan banyak negara sebagai bahan referensi atau tolak ukur situasi korupsi yang terjadi pada negara tersebut. Indeks Persepsi Korupsi direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka dengan rentang 010. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 10 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Pada tahun 2006, IPK Indonesia berada pada angka 2,4 sedangkan pada tahun 2008 Indonesia menempati urutan 128 dari seluruh negara di dunia dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 2,6. Sedangkan di tahun 2010, Indonesia menempati urutan 110 dengan skor IPK 2,8 angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2008. Grafik 2. Indeks Persepsi Korupsi negara - negara kawasan Asia Tenggara Periode 2006, 2008, 2010

Laos Timor Leste Philipines

2006

Indonesia

2008

Thailand

2010

Malaysia Singapore 0

2

4

6

8

10

Sumber : Transparency International, diolah.

Dampak korupsi sangat membahayakan proses kemajuan suatu negara, hal ini akan menghambat proses pembangunan dan akan memperparah kondisi kemiskinan. Selain dari itu tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang tidak kuat dan birokrasi yang dipenuhi praktik korupsi di segala lini telah melengkapi kesengsaraan rakyat dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel korupsi yang dijabarkan oleh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Kemiskinan di kabupaten/ kota Indonesia pada tahun 2006, 2008, dan 2010. Studi seperti ini sebelumnya telah dilakukan oleh Franciari (2013), dimana ia meneliti tentang hubungan korupsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan perbandingan antara tahun 2008 dan 2010. Untuk melengkapi dan melanjutkan penelitian sebelumnya, penelitian ini melihat hubungan antara korupsi dan kemiskinan secara langsung dan tidak langsung melalui model pemerintahan. Tentunya perbedaan yang medasar juga terdapat pada pemilihan model, dengan menggunakan


data panel untuk mengestimasi hubungan korupsi dan kemiskinan pada tahun 2006, 2008, dan 2010 secara keseluruhan. Tinjauan Literatur Korupsi di sektor publik umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. The USAID Handbook for Fighting Corruption (1999) menyatakan bahwa korupsi meliputi pelanggaran sepihak oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, serta pelanggaran menghubungkan aktor publik dan swasta seperti penyuapan, pemerasan dan penipuan. Menurut World Bank (2000), Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, karena korupsi mendistorsi hukum dan melemahkan fondasi institusi yang menyokong pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu, pertama Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Komoditi kebutuhan dasar makanan terdiri dari 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan , daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dll. Kedua adalah Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang diukur berdasarkan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar komoditi ini diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dalam mendukung analisa penelitian, penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) dalam bukunya berjudul "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature". Chetwynd menyatakan bahwa korupsi tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan namun dapat dijelaskan

secara

makro

melalui

dua

model,

model

ekonomi

dan

model

pemerintahan. Gambar 1 menunjukkan alur terjadinya korupsi mempengaruhi kemiskinan.


Gambar 1. Alur dampak korupsi terhadap kemiskina

Model Ekonomi Korupsi Model Pemerintah

Pertumbuhan Ekonomi KeFmpangan Pendapatan

Kemiskinan

Anggaran Pemerintah

Sumber : Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003)

Dalam model ekonomi dijelaskan bahwa korupsi menyebabkan investasi berkurang, mendistorsi pasar, menghalangi kompetisi, menciptakan inefisiensi dengan meningkatan biaya untuk berbisnis, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Dalam model pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi mengikis kapasitas lembaga pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, mengalihkan

investasi publik jauh dari

kebutuhan publik utama dalam proyek-proyek modal (dimana suap dapat terjadi), menurunkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan, dan meningkatkan tekanan anggaran pada pemerintah. Negin (2010) melakukan studi pada 97 negara di dunia pada tahun 1997 – 2006 dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi sementara korupsilah yang menyebabkan kemiskinan. Ada hubungan kausalitas satu arah, dari korupsi terhadap kemiskinan. Sementara itu, Chaudhary (2011) melakukan penelitian hubungan antara korupsi dan kemiskinan di Pakistan. Dengan menggunakan periode penelitian di tahun 1995 -2009 dan beberapa variabel kontrol seperti inflasi, pengeluaran pemerintah, dan GDP, didapatkan bahwa korupsi berdampak secara positif terhadap kemiskinan. Rahayu

(2012)

dalam

penelitiannya

menggunakan

generalized

method

of

moments/dynamic panel data (GMM/DPD) dan berfokus pada capability poverty dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini menguji hubungan kausal Granger antara korupsi dan kemiskinan dengan data dari 9 negara ASEAN selama periode pengamatan 2005-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi sementara korupsilah yang menyebabkan kemiskinan. Waluyo (2010) dalam penelitiannya tentang hubungan kausalitas antara korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan


kemiskinan pada 100

negara yang tersebar di lima benua, baik negara maju maupun

berkembang pada tahun 1995 – 1997. Hasil penelitian tersebut menunjukkan korupsi berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan kemiskinan tidak berdampak signifikan terhadap korupsi. Studi di Indonesia yang dilakukan oleh Franciari (2013) dengan menggunakan data dari 38 kabupaten/kota di Indonesia, studi ini menganalisis hubungan IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan di tahun 2008 dan 2010. Dengan membandingkan data antara tahun 2008 dan 2010, hasil yang didapatkan adalah korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan baik ditahun 2008 dan 2010. Artinya korupsi tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kemiskinan. Metodologi Penelitian Model penelitian yang digunakan menggunakan model langsung dan tidak langsung. Model tidak langsung didasarkan pada teori yang diungkapkan oleh Chetwynd (2003), menfokuskan pada model pemerintahan, dimana korupsi mempengaruhi kemiskinan melalui perantara menggunakan estimasi pooled three stage least square (3SLS) untuk menganalisis hubungan antara variabel tersebut. Gambar 2 menunjukkan kerangka berfikir model tidak langsung. Terdapat dua model pada Indirect Method, model pertama yaitu model belanja berdasarkan pada konseptual belanja dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah dan korupsi. Sedangkan model kedua yaitu model kemiskinan, secara tidak langsung dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah (DBH) dan alokasi moneter untuk menangani kemiskinan yang terdapat pada total belanja. Selengkapnya kedua model tersebut dijelaskan sebagai berikut : Gambar 2. Kerangka Berfikir Model Tidak Langsung

DBH

PAD

DBH

IPK

BELANJA

KEMISKINAN

BELANJA


•

Model Belanja : Y1 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε

•

Model Kemiskinan : Y2 = α + β4X2 + β5Y1 + ε

dimana Yit

: Total belanja realisasi di daerah

X1it

: Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah

X2it

: Dana Bagi Hasil (DBH) daerah

X3it

: Indeks

Y2it

: Headcount

εit

: error term

Persepsi Korupsi (IPK) daerah Index (% populasi) daerah

Sedangkan untuk model langsung menggunakan regresi data panel untuk melihat pengaruh korupsi terhadap kemiskinan secara langsung. Variabel kemiskinan dalam bentuk Headcount Index berperan sebagai variabel dependen. Variabel independen utama adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan terdapat beberapa variabel yang berperan sebagai variabel kontrol. Menggunakan data 60 kabupaten/kota pada periode 2006, 2008, dan 2010. Lebih lengkapnya penjabaran model yang digunakan adalah sebagai berikut : Yit = α + β1Uit + ∑γiXit +εit Dimana : Yit

: Headcount

Uit

:

Index (% populasi) di daerah i pada tahun t

Variabel independen utama yaitu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di daerah i pada

tahun t Xit

:

Menotasikan variabel – variabel kontrol yang akan digunakan pada model yaitu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH)


εit

: Error

Term

t

: Tahun observasi (2006, 2008, dan 2010) Tabel 1: Variabel dan Proksi Data yang Digunakan No

Variabel

Proksi Data yang Digunakan

Sumber Data

Satuan

1

Kemiskinan

Headcount Index

BPS

persen

2

IPK

Indeks Persepsi Korupsi

TII

indeks

3

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

BPS

indeks

4

PAD

Pendapatan Asli Daerah

World Bank

rupiah

5

DBH

Dana Bagi Hasil

World Bank

rupiah

6

Belanja

Total Belanja Daerah

DJPK

rupiah

Ruang lingkup penelitian ini berada pada level kabupaten/kota. Penelitian ini berfokus pada 60 kabupaten/kota di Indonesia dengan rentang waktu atau periode yang dipilih adalah 2006, 2008, dan 2010. Periode tersebut dipilih karena kesediaan data untuk variabel independen utama yaitu Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pemilihan 60 kabupaten/kota didasarkan atas ketersediaan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia sebagai sampel.

Analisa dan Pembahasan Analisis Hasil Regresi Melalui Model Tidak Langsung Tabel 2 merangkum hasil regresi dengan metode estimasi menggunakan pooled three stages least square (3SLS) untuk melihat hubungan korupsi dan kemiskinan secara tidak langsung melalui variabel perantara. Model ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chetwynd yaitu korupsi mempengaruhi kemiskinan melalui dua model yaitu pemerintahan dan ekonomi. Hasil regresi ini menfokuskan hubungan tidak langsung korupsi dan kemiskinan dengan model pemerintahan melalui variabel total belanja. Artinya belanja dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah dan korupsi akan berdampak pada berkurangnya anggaran pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga kebutuhan masyarakat atas barang publik tidak terpenuhi. Sedangkan kemiskinan secara tidak langsung dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah dan alokasi moneter untuk mengangani kemiskinan yang terdapat pada total belanja.


Tabel 2. Hasil Regresi Model Tidak Langsung Hubungan Korupsi dan Kemiskinan Dependen : Belanja

Dependen : Kemiskinan

Variabel

3SLS

Variabel

3SLS

Independen

Pooled

Independen

Pooled

PAD

3,131***

DBH

1,96e-06

(0,158) DBH

0,888***

(1,98e-06) Belanja

(0,050) IPK

7.102,603

(1,45e-06) Cons

(28.313,74) Cons

-3,37e-06** 12,988*** (1,45e-06)

369010*** (138.115,5)

Rsq

0,856

Rsq

0,009

P

0,000

P

0,020

Chi2

722,59

Chi2

5,40

Observasi

121

Observasi

121

*: signifikan pada alfa 10%, **: signifikan pada alfa 5%, ***: signifikan pada alfa 1% - Analisis Koefisien Model Belanja Pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa pada model belanja memiliki

Rsquare

sebesar 0,856, artinya variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 85 persen. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Total Belanja Realisasi secara signifikan. Hasil regresi menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi total belanja secara signifikan dan positif pada alfa 1 persen. Koefisien sebesar 3,131 menjelaskan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.000.000 maka akan meningkatkan total belanja sebesar Rp 3.131.385. Variabel Dana Bagi Hasil juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap total belanja pada alfa 1 persen. Koefisien sebesar 0,888 menunjukkan setiap kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1.000.000 maka total belanja daerah akan naik sebesar Rp 888.542. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.


Variabel Korupsi dalam bentuk persepsi menunjukkan hubungan yang tidak signifikan artinya tingkat korupsi tidak mempengaruhi total belanja daerah. Tingginya tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap keputusan pemerintah daerah untuk mengatur total belanja dalam program pembangunan daerah. Secara statistik korupsi tidak berpengaruh, tetapi hasil koefisien menunjukkan bahwa korupsi dalam bentuk indeks persepsi mempunyai hubungan positif terhadap belanja. Artinya ketika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) naik mengindikasikan tingkat korupsi di suatu daerah akan turun, hal ini akan diikuti oleh kenaikan total belanja disuatu daerah. -

Analisis Koefisien Model Kemiskinan Pada tabel 2 menunjukkan hasil regresi antara kemiskinan dengan kapasitas keuangan

daerah yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan alokasi keuangan pemerintah untuk menangani kemiskinan yang terdapat pada variabel total belanja daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa Rsquare adalah 0,9 persen, angka tersebut sangat kecil sekali untuk menjelaskan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model. Pada tabel diatas menunjukkan hubungan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dan kemiskinan tidak signifikan, artinya Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Variabel Belanja yang dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil) dan Korupsi, memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien sebesar -3,37e-06 menunjukkan kenaikan pada total belanja daerah sebesar Rp 1.000.000 maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,37e-06 persen. Semakin tinggi belanja daerah maka tingkat kemiskinan semakin berkurang. Variabel belanja yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menurunkan tingkat kemiskinan, apabila pemerintah daerah dapat menaikkan PAD, dengan asumsi PAD tersebut dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat maka peningkatan PAD tersebut dapat direalisasikan untuk peningkatan aktivitas ekonomi. -

Analisis Korupsi dan Kemiskinan Berdasarkan hasil regresi menggunakan pooled three stage least square, korupsi tidak

berpengaruh terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Korupsi bukan merupakan faktor utama penyebab kemiskinan, artinya tingkat korupsi secara makro di Kabupaten/Kota Indonesia belum dapat dikatakan sebagai penyebab tingginya tingkat kemiskinan.


Dalam teori yang dijelaskan oleh Chetwynd korupsi berpengaruh terhadap kemiskinan melalui dua model yaitu model ekonomi dan juga pemerintahan. Dalam penelitian ini menfokuskan pada model pemerintah, dimana pada model ini menjelaskan ketika terjadi peningkatan pada korupsi akan menurunkan kapasitas dari pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini tidak terbukti untuk kasus 60 Kabupaten/Kota di Indonesia, dimana secara statistik kemiskinan tidak dipengaruhi oleh korupsi. Korupsi dalam bentuk persepsi yang dilakukan pada pelaku usaha dan pemerintahan belum dapat membuktikan bahwa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di level makro. Berdasarkan model pemerintah, variabel belanja sebagai representasi dari anggaran keuangan pemerintah yang salah satu didalamnya terdapat alokasi untuk menangani kemiskinan tidak dipengaruhi oleh korupsi. Meskipun tidak signifikan hasil koefisien yang ditunjukkan oleh regresi tersebut sesuai dengan hipotesis. Artinya ketika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) naik mengindikasikan tingkat korupsi turun, maka total belanja daerah akan naik. Seiring dengan kenaikan total belanja daerah tersebut maka kemiskinan akan turun. Karena alokasi dalam belanja daerah digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan bahwa pada saat ini meskipun tingkat korupsi cukup tinggi tetapi tidak berpengaruh terhadap tingginya kemiskinan secara makro. Hal ini membangun optimisme Indonesia untuk mendorong pembasmian korupsi dari daerah hingga pusat. Jika korupsi dibiarkan begitu saja bisa jadi dimasa mendatang korupsi dapat mempengaruhi kemiskinan. Franciari (2013) mengungkapkan hubungan antara korupsi dengan kemiskinan memang tidak dapat dikuantifikasi dan langsung. Korupsi tidak selalu menyebabkan kemiskinan, karena korupsi bisa “tidur bersama” dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Analisis Hasil Regresi Melalui Model Langsung Tabel 3 merangkum regresi panel antara korupsi dan kemiskinan kabupaten/kota Indonesia dengan data tahunan periode 2006, 2008, 2010. Tabel tersebut merupakan ringkasan hasil regresi data panel untuk mengetahui hubungan korupsi dan kemiskinan secara langsung. Tabel 3 Hasil Regresi Model langsung Korupsi terhadap Kemiskinan pada kabupaten/ kota Indonesia. Dependent Variabel : Head Count Index (%Population) /Kemiskinan


Variabel

GLS

Independent IPK

-0,365 (0,715)

IPM

-1,065*** (0,185)

lnBelanja

0,859 (1,551)

lnPAD

-1,124 (0,798)

lnDBH

-0,163 (0,248)

Cons

91,134*** (16,152)

Log likelihood

-384,54

Observasi

121

Prob>chi2

0,000

*: signifikan pada alfa 10%, **: signifikan pada alfa 5%, ***: signifikan pada alfa 1% Pada uji Chow menunjukkan model menggunakan fixed effect, sedangkan untuk uji Langrange Multiplier menggunakan random effect. Uji Hausman terhadap model ketiga untuk menguji apakah model tersebut menggunakan fixed effect atau random effect dengan variabel dependen kemiskinan dan variabel independen IPK, IPM, inflasi, dan total belanja menunjukkan hasil Prob > chi2 = 0,083. Artinya P value < α yaitu terima H0, berarti model yang dipilih adalah menggunakan fixed effect. Tabel 4.4 menunjukkan hasil rangkuman uji pemilihan model regresi. Tabel 4 Rangkuman uji pemilihan model regresi Pengujian

Hasil

Uji Chow

0,000

Uji LM

0,000

Uji Hausman

0,083


Uji pelanggaran asumsi dasar dilakukan dengan pengujian multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Dari uji pelanggaran tersebut terdapat masalah pada autokorelasi dan heterokedastis, oleh karena itu dilakukan regresi menggunakan Generalized Least Square (GLS) untuk menganalisis masalah tersebut. Pengujian multikolinearitas didapatkan bahwa Variance Inflation Factor

(VIF) variabel independen dan dependen

memiliki nilai lebih dari 10 artinya terdapat masalah multikolinearitas, tetapi hal ini diabaikan karena ada atau tidak adanya variabel tersebut hasil Rsquare yang didapatkan tidak terlalu berubah. Maka variabel tersebut tetap dimasukkan kedalam model. -

Analisis Koefisien Regresi Model Langsung Hasil regresi menunjukkan hubungan negatif antara korupsi dan kemiskinan tetapi

kedua variabel tersebut tidak berhubungan secara signifikan. Artinya pada analisis hubungan langsung korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Dalam beberapa studi empiris sebelumnya yaitu Waluyo (2010), Rahayu (2012), dan Franciari (2013) juga mengatakan bahwa hubungan antara korupsi dan kemiskinan adalah negatif. Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joko Waluyo (2010) untuk melihat hubungan kausalitas antara korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan lintas negara dengan sampel 100 negara yang tersebar di lima benua, baik negara maju maupun berkembang. Ditemukan bahwa hubungan antara korupsi dan kemiskinan bernilai negatif dan signifikan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa negara yang relatif lebih rendah tingkat korupsinya maka kemiskinannya juga akan turun, sedangkan negara yang lebih tinggi tingkat korupsinya maka akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di negara tersebut. Hasil regresi tiga mengindikasikan bahwa pada kabupaten/kota di Indonesia korupsi bukan merupakan faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan secara makro. Hasil regresi terhadap variabel kontrol juga menunjukkan hubungan yang tidak signifikan yaitu pada variabel Belanja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Ini berarti bahwa faktor utama kemiskinan secara langsung di level makro bukan merupakan dari kapasitas keuangan daerah dan korupsi, tetapi kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan dan pembangunan manusia.


Koefisien sebesar -1,065 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka kemiskinan di suatu daerah akan turun sebesar 1,065 persen. Variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan pengaruh yang signifikan pada level signifikansi 95 persen atau tingkat alfa sebesar 5 persen. Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan pendapatan.

Kesimpulan Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan tidak signifikan dipengaruhi oleh korupsi secara statistik baik melalui model tidak langsung dengan perantara total belanja daerah, dan model langsung pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan temuan empiris yang diungkapkan oleh Chetwynd (2003) yang menyatakan bahwa hubungan antara korupsi dan kemiskinan bernilai negatif dan signifikan yang menunjukkan bahwa daerah yang relatif lebih rendah tingkat korupsinya maka kemiskinannya juga akan turun, sedangkan daerah yang lebih tinggi tingkat korupsinya maka akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Korupsi dalam bentuk persepsi belum mempengaruhi kemiskinan secara makro di Indonesia. Artinya korupsi bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten/Kota Indonesia. Melalui model pemerintahan dengan variabel perantara yaitu total belanja dapat ditarik kesimpulan, bahwa korupsi tidak mempunyai hubungan secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Untuk model langsung yang memasukkan variabel kontrol seperti belanja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Bagi hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini mungkin dikarenakan keterbatasan data yang tersedia dan indikator utama untuk mengukur korupsi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang didapatkan berdasarkan persepsi dari pelaku usaha dan pemerintah. Meskipun hasil penelitian menunjukkan kemiskinan tidak dipengaruhi oleh korupsi secara statistik pada level makro, pemerintah harus sigap dalam menangani kasus tersebut.


Bila dibiarkan maka korupsi akan menyebar dan akan berkembang pesat sehingga dapat mempengaruhi kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya sebaiknnya dimasukkan model ekonomi untuk melihat perbandingan hubungan antara korupsi dan kemiskinan secara tidak langsung. Selain itu penelitian ini menggunakan data makro sehingga hasil yang didapatkan bersifat aggregat, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data level mikro melalui penelitian secara langsung pada suatu daerah.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, official website, available at www.bps.go.id Chaudhary, M. G. (2011). Empirical Relationship between Corruption and Poverty: A Case Study of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(1), 462-471. Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption and Poverty : A Review of Recent Literature. Washington DC: Management Systems International. Dininio, P., & Kpundeh, S. J. (1999). A Handbook on Fighting Corruption1. Washington D.C: Center for Democracy and Governance. Franciari, P. S. (2013). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010). Diponegoro Journal of Economics, 2(2), 1-14. Lanjouw, P., Pradhan, M., Saadah, F., Sayed, H., & Sparrow, R. (2001). Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending ? Washington D.C: World Bank. Negin, V., Rashid, Z. A., & Nikopour, H. (2010). The Causal Relationship Between Corruption and Poverty: A Panel Data Analysis. Munich Personal RePEc Archive. Rahayu, I. P., & Widodo, T. (2012). The Causal Relationship Between Corruption and Poverty in ASEAN: A General Method of Moments/ Dynamic Panel Data Analysis. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 15(3), 527-536.


Transparancy International Indonesia, official website, availabel at www.ti.or.id Waluyo, J. (2010). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan : Suatu Studi Lintas Negara. Buletin Ekonomi, 8(2), 70-170. World Bank, official website, available at www.worldbank.org


KOTA DI INDONESIA

Recommend Documents