KOTA DI INDONESIA

Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Bandung, 8-9 Oktober 2013

Vol. 5 Oktober 2013 ISSN: 1858-2559

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA PUBLIK KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA Khoirul Aswar1 Lidya Primta Surbakti2 1,2

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UPN “Veteran” Jakarta Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 1 [email protected] 2 [email protected] Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Dana perimbangan, Pinjaman Daerah dan Penerimaan lain-lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik kabupaten/kota di Indonesia. data dikumpulkan berdasarkan laporan APBD tahun 2006 sampai tahun 2009. Data ini termasuk PAD, DP dan pendapatan lain-lain sebagai proksi dari desentralisasi fiskal dan ukuran belanja publik Data dianalisis menggunakan tehnik uji asumsi klasik dan hipotesis yaitu regresi sederhana dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 19). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap besarnya belanja publik. Transfer dana perimbangan ke daerah dan penerimaan lain-lain yang sah mempengaruhi jumlah belanja publik daerah. Sedangkan variabel pinjaman daerah mempunyai pengaruh yang kurang signifikan bila dibandingkan dengan variabel dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya kondisi daerah di Indonesia yang beragam dan berbeda-beda, maka pola desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal memang tepat untuk diimplementasikan di Indonesia. Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, PAD, Belanja Publik. Dana Perimbangan

PENDAHULUAN Di Indonesia, pembangunan merupakan sektor fisik yang sangat penting, khususnya pembangunan daerah, merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat, baik mencakup bidang keuangan maupun faktor strategis pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Agar hubungan tersebut dapat terealisasi, maka pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah. Sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah pusat harus me-

Aswar & Surbakti, Pengaruh Desentralisasi Fiskal…

nyerahkan sebagian sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Davey (1989) bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah pada prinsipnya lebih menyangkut persoalan tentang pembagian kekuasaan. Undang-undang pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah berikut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah Undang-undang No.5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang No.5 tahun 1974 ini telah meletakkan dasardasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip: Pertama, desentralisasi yang berarti penyerahan

E-161


urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Kedua, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabatpejabatnya didaerah. Ketiga, tugas perbantuan (medebewind) yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pusat di daerah. Namun pada kenyataannya pelaksanaan UU No. 5 tahun 1974 tidak optimal, dimana terjadi sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan (Kuncoro, 2004). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pada prinsipnya ialah penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga ada keseimbangan antara kewenangan atau urusan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pendanaannya. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Selain itu desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan daerah di Indonesia. Oleh karena itu di era desentralisasi fiskal ini pemerintah pusat memberikan skema bantuan transfer kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan pusat daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan mengatasi masalah kesenjangan antar daerah (ketimpangan horisontal) dan dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam untuk mengatasi masalah ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah (ketimpangan vertikal) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

E-162


Ada daerah dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, ada juga daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perkonomian yang telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya. Tetapi banyak juga daerah yang secara alamiah maupun struktur ekonomi masih sangat tertinggal. Oleh sebab itu diperlukannya suatu mekanisme dalam mengatur perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah guna membiayai tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah. Mekanisme yang dilakukan adalah pemerintah pusat memberikan dana transfer berupa hasil pajak bagi hasil non pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana transfer ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun realitasnya karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam sehingga diperlukannya suatu mekanisme dalam mengatur perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah guna membiayai tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah. Mekanisme yang dilakukan adalah pemerintah pusat memberikan dana transfer berupa hasil pajak bagi hasil non pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana transfer ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?, dan (2) Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan belanja public.



Desentralisasi fiskal diukur dengan cara membandingkan antara jumlah belanja daerah dengan jumlah belanja pusat (Zhang dan Zou, 1998). Rasio yang diperoleh akan menentukan derajat desentralisasi. Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh terhadap belanjanya, semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi pula tingkat desentralisasinya. Selama tahun 2001–2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan (Mahi, 2005) dalam penelitian Waluyo (2007). Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (equalizing transfer) (Ehtisham 2002, dalam penelitian Waluyo 2007). Ketergantungan terhadap dana perimbangan seperti DAU merupakan hambatan bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dan mengitensifkan pendapatan asli daerahnya (Brodjonegoro, 2002). Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian pemerintah Daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil (Sidik, 2002). Bappenas (2003) menyatakan bahwa dalam era otonomi seharusnya peran PAD semakin besar dalam membiayai berbagai belanja daerah. Seiring dengan peningkatan (pertumbuhan) meningkatnya pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula, sehingga penerimaan PAD menjadi semakin tinggi. Penelitian Agus Purwantoro 2007 yang meneliti tentang Pengaruh Desen-



tralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten atau Kota di Pulau Jawa. Dah hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal (dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya dana perimbangan, maka akan membawa pengaruh positif terhadap besarnya pendapatan asli daerah. Dari beberapa pernyataan dan hasil penelitian di atas maka dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut: H 1a : Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap PAD H 1b : Pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap PAD H 1c : Penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap PAD Berdasarkan penelitian Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian ang-garan cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004; Abdullah dan Asmara, 2006). Sementara dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah (sekitar 90-95%), namun bersifat contingent karena ditentukan oleh pemerintah pusat. Penelitian Agus Purwantoro 2007 yang meneliti tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten atau Kota di Pulau Jawa. Penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap besarnya belanja publik. Dari penjelasan dan hasil penelitian diatas maka dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut: H2a : Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja publik

E-163


H2b : Pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap belanja publik H2c : Penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap belanja publik

2.

METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota se Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 467 kota dan kabupaten di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data laporan realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 sampai dengan 2009. Data ini sebagai proksi dari desentralisasi fiskal dan besarnya belanja publik kabupaten/kota di Indonesia sebagian besar diperoleh dari instansi yang terkait baik Direkrorat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (http://www.djpkpd.or.id). Metode Pengambilan Sampel (sampling) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu (M.A., Supranto J., 1992). Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah sebagai variabel bebas (independent variable) yang diukur dengan menggunakan jumlah realisasi anggaran dana perimbangan, pinjaman daerah,

E-164

3.


dan pendapatan lain-lain yang sah tahun 2006 sampai dengan 2009. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam model persamaan 1a, 1b, 1c sebagai variabel terikat (dependent variabel) yang diukur dengan menggunakan jumlah realisasi PAD itu sendiri. Belanja publik sebagai variabel terikat (dependent variabel) dalam model persamaan 2a, 2b, 2c diukur dengan menggunakan jumlah realisasi belanja pembangunan pada tahun anggaran.

Alat Analisis Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali(2006), secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas). Persamaan regresi berikut akan digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada : Persamaan 1a (menguji hipotesis 1a)……..…. PAD = c + α1 DP + e ; Persamaan Ib (menguji hipotesis 1b) ……….. PAD = c + α2 PD +e; Persamaan Ic (menguji hipotesis 1c)………... PAD = c + α3 PLL +e; Persamaan 2a (menguji hipotesis 2a)……..…… BP = c + α1 DP + e ; Persamaan 2b (menguji hipotesis 2b)…………. BP = c + α2 PD +e; Persamaan 2c (menguji hipotesis 2c) ……………. BP = c + α3 PLL +e; ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang dibantu program statistik SPSS versi 19.




Tabel 1. Descriptive Statistics PAD BP DP PD PLL Valid N (listwise)

N Minimum 1861 ,00 1861 ,00 1861 ,00 1861 ,00 1861 ,00 1861

Maximum 61961253,00 4,08E8 2,70E8 975035,00 32614359,00

Mean 106405,7517 628295,0529 413759,0344 1068,5849 46213,4231

Std. Deviation 1517749,77338 9491071,13757 6265608,52591 24515,07509 775333,05887

Tabel 2. Model Summary Model 1 2

R ,956a ,998a

R Square ,914 ,996

Adjusted R Std. Error of the Square Estimate ,914 446335,30912 ,996 591835,69556

Pengujian Hipotesis 1a Tabel 7. Hasil Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap PAD Kota/Kabupaten di Indonesia Model 1

(Constant) DP

Unstandardized Coefficients B Std. Error 10783,299 10540,804 ,232

Nilai koefisien variabel Dana Perimbangan (X1) adalah sebesar 0,232 dengan signifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel dana perimbangan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis (H1a) bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia (Tabel 7).

,002

Standardized Coefficients Beta ,956

T 1,023

Sig. ,306

138,964

,000

Pengujian Hipotesis 1b Nilai koefisien variabel Pinjaman Daerah (X2) adalah sebesar 54,318 dengan signifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel pinjaman daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis (H1b) bahwa Pinjaman Daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia (Tabel 8).

Tabel 8. Hasil Estimasi Pengaruh Pinjaman Daerah Terhadap PAD Kota/Kabupaten di Indonesia

Model 1

(Constant) PD

Unstandardized Coefficients B Std. Error 40655,955 16199,243 54,318


,652


T 2,510

Sig. ,012

83,317

,000

E-165



Tabel 9. Hasil Estimasi Pengaruh Penerimaan Lain-lain yang Sah Terhadap PAD Kota/Kabupaten di Indonesia Coefficientsa

Model 1

(Constant) PLL


,015

Pengujian Hipotesis 1c Nilai koefisien variabel Penerimaan Lain-lain yang sah (X3) adalah sebesar 1,821 dengan signifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel penerimaan lainlain yang sah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis (H1c) bahwa Penerimaan Lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia (Tabel 9). Pengujian Hipotesis 2a Nilai koefisien variabel Dana Perimbangan (X1) adalah sebesar 1,512 dengan signifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel dana perimbangan maka


T 1,011

Sig. ,312

123,318

,000

akan meningkatkan belanja publik. Oleh karena itu, bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis (H2a) bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Publik di Kabupaten/Kota di Indonesia (Tabel 10). Pengujian Hipotesis 2b Nilai koefisien variabel Pinjaman Daerah (X2) adalah sebesar 355,785 dengan signifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel pinjaman daerah maka akan meningkatkan belanja publik. Oleh karena itu, bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis (H2b) bahwa Pinjaman Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Publik di Kabupaten/Kota di Indonesia (Tabel 11).

Tabel 10. Hasil Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Publik Kota/Kabupaten di Indonesia Coefficientsa

Model 1

(Constant) DP


,002


T ,200

Sig. ,842

673,809

,000

Tabel 11. Hasil Estimasi Pengaruh Pinjaman Daerah Terhadap Belanja Publik Kota/Kabupaten di Indonesia Coefficientsa

Model 1

(Constant) PD

E-166


3,552


T 2,655

Sig. ,008

100,152

,000




Tabel 12. Hasil Estimasi Pengaruh Penerimaan Lain-lain yang Sah Terhadap Belanja Publik Kota/Kabupaten di Indonesia Coefficientsa

Model 1

(Constant) PLL


Pengujian Hipotesis 2c Nilai koefisien variabel Penerimaan Lain-lain yang sah (X3) adalah sebesar 11,954 dengan signifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel penerimaan lainlain yang sah maka akan meningkatkan belanja publik. Oleh karena itu, bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis (H2b) bahwa Penerimaan Lainlain yang sah berpengaruh positif terhadap Belanja Publik di Kabupaten/Kota di Indonesia (Tabel 12). Analisis Hasil Penelitian Dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam bidang ekonomi, pemerintah mengemban tiga tugas atau fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi, dimana dalam fungsi ini, pemerintah berperan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat. Pada umumnya fungsi ini lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Dalam fungsi ini, pemerintah berperan dalam mendistribusikan sumbersumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Dengan kata lain pemerintah menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses sumber-


,060


T 1,143

Sig. ,253

199,020

,000

sumber ekonomi dan juga mendapatkan penghasilan yang layak. Sehingga diharapkan dapat terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Dimana dalam fungsi ini, pemerintah berperan dalam menjamin daan menjaga stabilitas ekonomi secara makro dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi secara nasional. Dalam rangka desentralisasi, pemerintah perlu mengadakan pembiayaan yang jelas dalam pelaksanaannya, dengan cara memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan atas asas dasar desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Selain pemberian dana perimbangan, pemerintah pusat juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada guna membiayai kebutuhan daerahnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan pajak daerah dan restribusi daerah. Hasil penelitian ini dapat membuktikan pengaruh dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang pada kenaikan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia, meskipun ada faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tersebut. Nilai adjusted r square yang diperoleh dari uji hipotesis Ia dan Ib dan

E-167



Ic masing-masing sebesar 0,847, 0,996 dan 0,894. Hal ini menunjukkan variasi pendapatan daerah yang dapat dijelaskan oleh pengaruh dana perimbangan 84,7%, pinajaman daerah 99,6% dan 89,4% dijelaskan oleh pengaruh penerimaan lain-lain yang sah. Hasil ini cukup menunjukkan bahwa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang sah berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia secara keseluruhan. Hasil pengujian terhadap hipotesis 2a, 2b dan 2c untuk Kabupaten/Kota di Indonesia secara statistik diterima karena nilai signifikansinya (masing-masing sebesar 0,000) lebih kecil dibandingkan dengan alpha 0,05. Nilai adjusted r square untuk hipotesis 2a sebesar 0,996, hipotesis 2b 0,847 dan hipotesis 2c sebesar 0,956. Dengan demikian, variasi belanja publik dapat dijelaskan oleh dana perimbangan sebesar 99,6%, pinjaman daerah 84,7% dan dijelaskan penerimaan lain-lain yang sah sebesar 95,6%. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh positif pada kenaikan belanja publik.

Dengan adanya dana perimbangan, maka akan membawa pengaruh positif terhadap besarnya pendapatan asli daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak akan menjadikan pemerintah daerah tersebut mengandalkan sumber dana belanjanya hanya dari dana transfer tersebut. Namun, secara empiris, besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pendapatan di Kab/Kota di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil membuktikan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap besarnya belanja publik. Transfer dana perimbangan ke daerah dan penerimaan lain-lain yang sah mempengaruhi jumlah belanja publik daerah. Oleh sebab itu, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya kondisi daerah di Indonesia yang beragam dan berbeda-beda, maka pola desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal, memang tepat untuk dimplementasikan di Indonesia, karena memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sumberdaya sesuai dengan kepentingan masyarakat daerahnya dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Saran Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, maka yang perlu diperhatikan adalah menambah jumlah sampel yang digunakan guna meningkatkan daya generalisasi, menambah rentang waktu pengamatan sehingga data semakin valid, menguji pengaruh komponen-komponen dana perimbangan seperti DAU, DAK dan bagi hasil terhadap PAD dan belanja publik.

Simpulan Penelitian ini telah dapat membuktikan secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Indonesia. Desentralisasi fiskal lebih menitikberatkan pada desentralisasi pengeluaran dan belum diimbangi oleh desentralisasi penerimaan. Hal ini membawa konsekuensi yang cukup menantang bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan desentralisasi penerimaan bagi daerah itu sendiri.

E-168



DAFTAR PUSTAKA Brodjonegoro, B., & Martinez, J. 2002. An analysis of Indonesia’s transfer system: Recent performance and future prospects”, presented at The Andrew Young School of Policy Studies sponsored conference on “Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?”, Georgia State University, Atlanta. Davey, K.J. 1988. Pembiayaan pemerintah daerah: Praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga, UI-Press, Jakarta. Ghozali, I. 2006. Analisis multivariate lanjutan dengan program SPSS, Edisi 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gujarati, D. 2003. Basic econometrics. New York: McGraw-Hill, Inc. Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan pembangunan daerah. Penerbit Erlangga. Jakarta. Purwantoro, A. 2007. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pendapatan asli



daerah dan belanja Publik kabupaten/kota di Pulau Jawa. Tesis. Magister Sains Akuntansi, UGM, Yogyakarta. Syukriy, A., & Halim, A. 2004. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah: Studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi, 13, 90- 109. Waluyo, J. 2007. Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Zhang, T., & Zou, H-F. 1998. Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. Journal of Public Economics, 67, 221-240. ________, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ________, Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

E-169

KOTA DI INDONESIA

Recommend Documents