Analisis E-Government pada Kabupaten/Kota di Indonesia (disadur dari skripsi : Rachmat Tauffan Mulus, Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma, 2009)
Pengertian E-Government The World bank Group mendefinisikan E-Government sebagai : “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Ares Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business and other arms of government” Definisi lain : “Electronic government or, e-government is the process of transacting business between the public and government through the use automated systems and the internet network, more commonly refrerred to as the World Wide Web” Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti : G2C (Government to Citizen), GSB (Government to Business Enterprises) dan G2G (Government to Government – inter agency relationship). Inpres 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government “Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangakan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien. Melalaui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknolooi informasi. Pemanfaatn teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan, yaitu : 1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis 2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara.
Menurut panduan dari KOMINFO (2003), isi minimal pada setiap situs web pemerintah daerah : 1. Selayang Pandang Menjelaskan secara singkat tentang keberadaaan Pemda bersangkutan (sejarah, moto, lambing dan arti lambing, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi) 2. Pemerintahan Daerah Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemda bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari pimpinan daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya 3. Geografi Menjelaskan antara lain keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, social dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeric atau statistic harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya 4. Peta Wilayah dan Sumberdaya Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (dari Bakosurtanal) dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (dikeluarkan oleh instansi pemda yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan pengguna. 5. Peraturan/Kebijakan Daerah Menjelaskan peraturan daerah (perda) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah ini semua perda yang dikeluarkan disosialisasikan kepada masyarakat luas. 6. Buku Tamu Tempat untuk menerima masukand ari pengguna situs web pemda bersangkutan UNIT ANALISIS E-GOVERMENT DAN KATEGORIS 1. Informasi Menu Utama dalam Website a. Potensi Daerah : informasi mengenai potensi yang ada pada pemerintah daerah, baik berupa potensi alam, pariwisata, perdagangan, dan lainnya b. Komoditas Utama : informasi mengenai kekayaan dan hasil alam yang berada di pemerintahan daerah, berdasarkan sector pertanian, perkebunan, pertenakan, dan lainnya. c. Kualitas SDM : kualitas masyarakat pada pemerintah daera, latar pendidikan yang harus dimiliki pada setiap masyarakat supaya dalam penempatan karyawan pada suatu perusahaan lebih mudah dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka dapat. 2.
Informasi tambahan dalam fasilitas Website a. Tahap 1 : informasi tambahan dalam bidang pendidikan, baik pendidikan secara formal atau bidang ilmu pengetahuan secara umum yang ada pada pemerintah daerah b. Tahap 2 : informasi tambahan di bidang perniagaan, baik kegiatannya maupun komoditi yang tersedia pada daerah pemerintahan tersebut. c. Tahap 3: informasi tambahan mengenai kegiatan yang berlangsung pada pemerintahan daerah ataupun kegiatan diluar pemerintahan daerah tersebut dan masih berkaitan
3.
Penyediaan hubungan a. G2C ( Government to Citizein) : tersediannya sarana penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti komunikasi secara online atau forum diskusi b. G2B ( Government to Business) : informasi mengenai kerjasama yang akan dilakukan atau telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya berkerjasama dalam proyek pembangunan jalan tol dengan investor c. G2G ( Government to Government) : informasi mengenai kerjasama dengan pemerintahan daerah , provinsi lain
4.
Aksesibilitas Kecepatan dalam akses jaringan untuk membuka website dan menu – menunya. Kecepatan dibedakan atas 3 jangkauan yaitu kurang dari 10 detik, antara 10 – 30 detik dan lebih dari 30 detik
5.
Disain a. Animasi : gambar yang didesaign begerak b. Grafis : perpaduaan dan komposisi warna yang baik c. Teks lengkap : tulisan mengenai website secara detail dan jelas serta mudah dimengerti.
6.
Jumlah tingkat informasi Jumlah tingkatan informasi di dalam suatu situs web pemerintah akan digolongkan ke dalam 4 tingkatan. Hal ini disesuaikan dengan isi Inpres 3/2003, yaitu: a. Tingkat 1 : Persiapan, meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya Warnet dll b. Tingkat 2 : Pematangan, meliputi pembuatan situs informasi public interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain c. Tingkat 3 : Pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan public dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain d. Tingkat 4 : Pemanfaatan, meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (interagency relationship), G2B (Government to Business) dan G2C (Government to Citizen) yang terintegrasi.
Unit Analisis e – government telah memiliki bobot nilai begitu juga dengan kategorisnya. Bobot nilai yang diberikan disesuaikan dengan penilain berdasarkan analisis yang dilakukan. Berikut tabel unit analisis e-government dan kategorinya:
Unit Analisis E-Government dan Kategorisasi No.
Unit Analisis
Bobot Nilai
Informasi Menu 1
Utama dalam Web
25%
Site
2
Informasi tambahan dlm fasiltias web site
Penyediaan
3
Hubungan
4
Aksesibilitas
5
6
Design
Jumlah tingkatan Informasi
20%
15%
10%
10%
20%
Kategori
Bobot Kategori
Nilai Indikator
Nilai
Potensi daerah
40%
N
NxB
Komoditas Utama
30%
N
NxB
Kualitas SDM
30%
N
NxB
Tahap I
20%
N
NxB
Tahap II
30%
N
NxB
Tahap III
50%
N
NxB
G2C
40%
N
NxB
G2B
30%
N
NxB
G2G
30%
N
NxB
< 10 detik
100%
10 – 30 detik
70%
> 30 detik
50%
Animasi
30%
N
NxB
Grafis
30%
N
NxB
Teks lengkap
40%
N
NxB
Tingkat 1
25%
N
NxB
Tingkat 2
25%
N
NxB
Tingkat 3
25%
N
NxB
Tingkat 4
25%
N
NxB
B
% Nilai Total
Total Nilai x Bobot Nilai
Total Nilai x Bobot Nilai
Total Nilai x Bobot Nilai
Total Nilai x Bobot Nilai
Total Nilai x Bobot Nilai
Total Nilai x Bobot Nilai
Jelaskan tiap kategori penilaian yang ditemukan dalam website Buatlah narasi minimal 5 paragraf dan kesimpulan dari analisis Anda Setiap propinsi dibahas oleh 2 kelompok, tapi dengan kabupaten yang berbeda Penentuan kabupaten yang dipilih diserahkan oleh masing-masing kelompok DAN TIDAK BOLEH SAMA
Propinsi Jawa Barat: Propinsi Jawa Tengah: Propinsi Jawa Timur: Propinsi DKI Jakarta:
Kabupaten 1 – Kelompok 1 Kabupaten 2 – Kelompok 2 Kabupaten 1 – Kelompok 3 Kabupaten 2 – Kelompok 4 Kabupaten 1 – Kelompok 5 Kabupaten 2 – Kelompok 6 Kabupaten 1 – Kelompok 7 Kabupaten 2 – Kelompok 8
