Kota Di Indonesia

Available Online at http://fe.unp.ac.id/ Book of Proceedings published by (c) SNEMA-2015 SEMINAR NASIONAL EKONOMI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI (SNEMA) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Padang-Indonesia.

ISBN: 978-602-17129-5-5

Audit Report Lag Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Abdul Munief Itsniawan1), Sri Suranta2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret1, 2) Jl. Ir Sutami 36 A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp: 0271-646994 Email: [email protected], [email protected]

Abstract This study aims to analyze the influence of local government experience, the size of local government, the number of audit findings, the audit opinion of the previous year, and the number of accounting entities, on audit report lag. The sampling method used in this study is purposive sampling, which are local governments in Kalimantan, Sulawesi and Maluku. The data used in this study is a secondary data, which are the financial statements of district / municipal audited by Supreme Audit Board (BPK). The method used to prove the hypothesis is multiple linear regression analysis with the classical assumptions test including normality, multicollinearity, and heteroscedasticity test using Statistical Package for the Social Science (SPSS). The test results prove that the experience of local government negatively affect the audit report lag. The number of audit findings has positive effect on audit report lag. The size, audit opinion, and number of local government accounting entity have no effect on audit report lag. Keywords: audit opinion, audit report lag, experience, number of entities, number of findings, size

1.

PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, setiap pemerintah daerah tersebut wajib menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan harus memiliki 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi keuangan dapat dikatakan relevan salah satunya apabila disajikan secara tepat waktu. Informasi yang disajikan tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatwaktuan (timeliness) dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sebelum laporan keuangan pemerintah daerah diterbitkan, laporan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menilai kewajarannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan (unaudited) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sementara dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan bahwa BPK harus menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 2 bulan setelah Laporan Keuangan (unaudited) diterima. Pada Semester I Tahun 2013 sendiri, BPK baru menyelesaikan 415 (79%) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang wajib menyusun LK (IHPS BPK). Bahkan terdapat 4 Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 yang baru diselesaikan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan masih banyaknya Laporan Keuangan yang disampaikan kepada DPRD melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Kegunaan laporan keuangan akan berkurang apabila laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam selama periode tertentu setelah tanggal pelaporan (SAP). Dengan mempersiapkan laporan keuangan yang tepat waktu, berarti pemerintah memberikan kesempatan bagi warga, pembayar pajak dan konstituen lain untuk mengakses informasi berguna yang dapat digunakan untuk membuat berbagai keputusan penting mengenai perumahan, sekolah, suara dan layanan yang mereka terima sebagai imbalan atas uang pajak mereka (Attmore,

Abdul Munief Itsniawan dan Sri Suranta

2011). Selain itu, laporan keuangan yang telah diaudit tersebut pada umumnya digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Menurut Cohen dan Leventis (2012), ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah cukup memakan biaya dan waktu. Pemerintah daerah harus membangun sistem peraturan, mengoperasikannya, melaksanakan mekanisme yudisial, serta mempublikasikannya dalam beragam media. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan sumber daya finansial untuk memasang dan melaksanakan sistem informasi akuntansi (SIA), mekanisme pengendalian, serta mempekerjakan akuntan internal dan/atau eksternal. Selain itu, penelitian serupa juga sudah dilakukan oleh Johnson (1998) yang menyimpulkan bahwa ketepatan waktu juga sangat tergantung oleh fungsi audit karena laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sebelum audit selesai. Di Indonesia, telah banyak dilakukan penelitian mengenai audit reportlag pada sektor swasta namun masih sedikit penelitian yang dilakukan pada sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk. (2014) pada Pemerintahan Malaysia menggunakan variabel ukuran, leverage, profitabilitas, dan opini audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan tingkat audit report lag pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, (2) memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag. Adapaun maanfaat penelitian ini dlakukan adalah: (1) bagi Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan, memberikan masukan dan bahan pertimbangan sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah, (2) bagi Pemerintah Daerah di Indonesia, menambah wawasan mengenai pentingnya ketepatwaktuan penyerahan laporan keuangan untuk mengurangi audit report lag yang panjang, dan (3) bagi Peneliti berikutnya, menambah wawasan para akademisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag pada pemerintah daerah dan menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya.

2. TELAAH LITERATUR 2.1. KerangkaTeoritis 2.1.1. Teori Keagenan Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam praktik pemerintahan di Indonesia, anggota legislatif berfungsi sebagai agen dan rakyat/pemilih sebagai pihak prinsipal. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. 2.1.2.

Akuntabilitas Akuntabilitas secara harfiah biasa disebut dengan accountable yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan” (Suryanto, 2009). Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antarindividu ataupun kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan dan ini merupakan suatu kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan (Schedler, 1999). 2.1.3.

Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum (Mulyadi, 2010). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAP (2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAP adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 2.1.4.

Pemeriksaan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23E, laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh instansi pemerintah wajib diperiksa terlebih dahulu oleh BPK RI. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-undang di bidang Keuangan Negara yaitu: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

354

Audit Report Lag Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlaku sejak 7 Maret 2007. Tujuan Standar Pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007). 2.1.5.

Audit report lag Setiap tahun perusahaan menyusun laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penting bagi perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas kepada pengguna. Salah satu karakteristik kualitatif perusahaan adalah tepat waktu (timeliness). Perbedaan antara akhir tahun buku dan tanggal laporan auditor disebut sebagai ‘audit report lag’ (Henderson dan Kaplan, 2000). Dalam penelitian-penelitian lain, audit report lag juga disebut dengan istilah audit delay, seperti dalam Ashton dkk. (1987), Johnson (1998), Cohen dan Leventis (2012). Audit report lag menurut Knechel dan Payne (2001) dibagi menjadi 3 komponen yaitu sceduling lag, fieldwork lag, dan reporting lag. Sceduling lag merupakan selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan atau tanggal neraca dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor. Hal ini berarti bahwa manajemen dapat menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Fieldwork lag merupakan selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya. Reporting lag merupakan selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor. Fieldwork lag dan reporting lag menunjukkan bahwa auditor juga memiliki peranan dalam penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Jika audit report lag semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. 2.2. Hipotesis Penelitian Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, pembentukan/pemekaran daerah baru menjadi semakin marak. Kurangnya pengalaman daerah baru dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengakibatkan pelaporan menjadi tertunda. Owusu-Ansah (2000) dalam penelitiannya terhadap 47 perusahaan non-profit yang terdaftar pada Zimbabwe Stock Exchange menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. Lebih lanjut dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penurunan jangka waktu audit report lag akan terjadi seiring dengan semakin banyak jumlah laporan keuangan yang diterbitkan. Dengan berjalannya perusahaan dan bertambahnya pengalaman bagian akuntansi, munculnya permasalahan baru yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan dapat dikurangi. Berdasarkan hal di atas, hipotesis yang akan diuji adalah: Hipotesis 1: Pengalaman pemerintah daerah dalam laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap audit report lag Besarnya suatu pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki. Penelitian Aziz dkk. (2014) menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Lebih lanjut Aziz dkk. menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar akan mendapat tekanan dari publik untuk segera menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Pemerintah daerah yang lebih besar juga memiliki goodgovernance dan internal kontrol yang lebih baik (CarslawandKaplan, 1991). Penelitian ini sejalan dengan Owusu-Ansah (2007) yang menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar di Zimbabwe adalah perusahaan multinasional sehingga mereka cenderung lebih memiliki akses terhadap teknologi modern. Selain itu perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dan komite audit yang lebih efisien, dan pada akhirnya auditor menghabiskan lebih sedikit waktu dalam melakukan pengujian kepatuhan dan substantif. Hasil tersebut menguatkan penelitian Dyer&McHugh (1975). Berdasarkan hal di atas hipotesis yang akan diuji adalah: Hipotesis 2: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit report lag Cohen dan Leventis (2012) menyatakan keberadaan temuan dalam laporan audit merupakan persyaratan dalam regulasi audit. Temuan muncul dalam opini audit akibat terdapat penyimpangan terhadap SAP dan penyimpangan lain terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Menurut LysandWatts dalam Aziz dkk. (2014), temuan pemeriksaan dapat mengakibatkan bertambahnya ARL karena auditor akan berusaha melindungi diri mereka sendiri dari kemungkinan adanya gugatan auditee dengan memperdalam proses audit. Dengan adanya temuan, auditor akan melakukan prosedur audit tambahan dan memperdalam

355


temuan auditnya maka waktu yang dibutuhkan akan menjadi lebih lama. Berdasarkan hal di atas hipotesis yang akan diuji adalah: Hipotesis 3: Jumlah temuan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap audit report lag Hasil penelitian Whittred (1980) membuktikan bahwa audit report lag yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat wajar dengan pengecualian. Hal ini sejalan dengan penelitian Carslaw dan Kaplan (1991). Adanya opini wajar dengan pengecualian mengindikasikan diperlukannya prosedur tambahan selama proses pemeriksaan yang dapat meningkatkan audit report lag (Payne dan Jensen, 2002). Opini wajar tanpa pengecualian berati auditor telah yakin bahwa pemerintah daerah telah menyelenggarakan akuntansi secara baik dan benar sehingga tidak diperlukan prosedur tambahan. Opini tidak wajar menunjukkan bahwa auditor telah yakin bahwa laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga tidak diperlukan prosedur tambahan. Tidak memberikan pendapat berati adanya pembatasan ruang lingkup audit sehingga prosedur pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut akan menyebabkan proses pemeriksaan menjadi tepat waktu atau lebih cepat. Hipotesis 4: Opini audit berpengaruh positif terhadap audit report lag Menurut PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah salah satu bentuk entitas pelaporan di pemerintahan Indonesia dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansinya. Hasil penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menemukan bukti empiris bahwa semakin banyak jumlah SKPD, maka proses kooperasi dan koordinasi antar SKPD menjadi semakin rumit dan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengontrol kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi oleh tiap SKPD. Semakin banyak jumlah SKPD maka akan berakibat pada semakin bertambahnya proses penggabungan dan waktu penyampaian laporan keuangan gabungan. Berdasarkan hal di atas hipotesis yang akan diuji adalah: Hipotesis 5: Jumlah entitas akuntansi berpengaruh positif terhadap audit report lag

3. METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis (hypothesis testing study) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh: pengalaman perintah daerah, ukuran pemerintah daerah, jumlah temuan pemeriksaan, opini audit, dan jumlah entitas akuntansi terhadap audit delay atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Populasi pada penelitian ini meliputi pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan oleh peneliti. Kabupaten/kota ini dipilih karena dianggap telah mewakili Indonesia bagian barat, tengah dan timur serta memiliki karakteristik yang hampir sama. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah audited tahun anggaran 2012 yang diterbitkan oleh BPK RI dan Daftar daerah otonomi baru 1999-2013 yang dikeluarkan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 3.2. Variabel Penelitian Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Audit Report Lag (ARL). Audit report lag adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku hingga tanggal pelaporan laporan keuangan yang telah diaudit (Johnson, 1998). Dalam pemerintah di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD. Dengan demikian, perhitungan audit report lag dihitung dari tanggal tutup buku hingga tanggal penyerahan laporan keuangan audited ke DPRD. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengalaman pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, jumlah temuan pemeriksaan, opini audit, dan jumlah entitas akuntansi. Pengalaman pemerintah (EXP) daerah diukur sebagai variabel dummy yaitu digolongkan sebagai daerah lama dan daerah pemekaran. Kode “1” untuk daerah lama dan kode “0”untuk daerah pemekaran.Penelitian ini menggunakan logaritma natural dari total aset pemerintah daerah sebagai pengukuran dari ukuran pemerintah daerah (SIZE).Temuan pemeriksaan (JML_TP) diukur dengan jumlah temuan yang muncul dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Dalam penelitian ini opini auditor (OPAUD) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pemerintah daerah yang menerima pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi kode 1 dan pemerintah daerah yang menerima pendapat

356


selain WDP diberi kode 0. Pengukuran jumlah entitas akuntansi (JML_ET) dalam penelitian ini menggunakan jumlah total SKPD dalam suatu kabupaten atau kota. 3.3. Metode Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut: ARL = β0+β1 EXP+β2 SIZE+β3JML_TP +β4 OPAUD +β5JML_ET+ε ARL β1, β2,…, β5 ε EXP SIZE JML_TP OPAUD JML_ET

: Audit report lag : Koefisien regresi : Tingkat kesalahan : Pengalaman Pemerintah daerah : Ukuran Pemerintah Daerah : Jumlah temuan pemeriksaan : Opini audit : Jumlah entitas pemerintah daerah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Statistik Deskriptif Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap keseluruhan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Variabel ARL EXP SIZE JML_TP OPAUD JML_ET Valid N (listwise) Definisi Variabel: ARL EXP SIZE JML_TP OPAUD JML_ET

N 113 113 113 113 113 113 113

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Minimum Maximum Mean 66 381 155,89 0 1 0,50 26,8209 30,5412 28,116727 5 54 17,31 0 1 0,60 24 67 42,30

Std. Deviation 51,969 0,502 0,6683747 7,179 0,492 8,771

: Audit ReportLag : Pengalaman Pemerintah Daerah : Ukuran Pemerintah Daerah : Jumlah Temuan Pemeriksaan : Opini Audit : Jumlah Entitas Akuntansi

Variabel ARL memiliki rata-rata waktu 155,89 hari, waktu paling cepat 66 hari sedangkan paling lama adalah 381 hari dengan standar deviasi sebesar 51,97 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah telah tepat waktu dalam menyerahkan LKPD yang telah diaudit namun masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang terlambat. Variabel pengalaman pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 0,50, hal ini menunjukkanmenunjukkan bahwa terdapat jumlah daerah lama dan daerah pemekaran yang hampir sama dalam sampel penelitian ini. Nilai (Ln) aset pemerintah daerah berkisar antara 26,82 dan 30,54 dengan nilai rata-rata sebesar 28,12 dan standar deviasi sebesar 0,67.Jumlah temuan paling sedikit adalah 5 kasus dan jumlah temuan terbanyak adalah 54 kasus dengan rata-rata sebanyak 17,31 kasus dan standar deviasi sebesar 7,18 kasus. Nilai rata-rata variabel opini audit adalah 0,60 yang menunjukkan bahwa sampel yang diambil dalam penelitian ini sebagian besar memiliki opini WDP. 4.2.

Uji Asumsi Klasik Hasil pengujiannormalitas data menunjukkan nilai statistik (Z) Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,249 dengan signifikansi sebesar 0,088 . Oleh karena signifikansi lebih besar dari 0,05 ( = 5%), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk pengujian dengan model regresi berganda.

357


Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Glejser. Hasil pengujian menunjukkan nilai sig. pada tiap variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi audit reportlag berdasarkan masukan variabel independen di atas. Hasil uji multikolinieritasmenunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dai 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antarvariabel independen dalam model regresi. 4.3.

Pengujian Hipotesis Pengujian Koefisien Determinasi (Adjusted R2) menunjukkan nilai sebesar 0,115. Hal ini dapat diartikan bahwa variabilitas variabel bebas dapat menjelaskan 11,5% variabilitas audit reportlag. Sedangkan sisanya 88,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) menghasilkan nilai F test sebesar 3,776 dengan probabilitas signifikansi lebih kecil dari  = 0,05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel pengalaman, ukuran, jumlah temuan pemeriksaan, opini audit dan jumlah entitas akuntansi secara bersama-sama mempengaruhi variabel audit report lag. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) menunjukkan bahwa variabel Pengalaman pemerintah daerah dan jumlah temuan pemeriksaan memiliki p-value lebih kecil dari 0,05 sedangkan ukuran, opini audit, dan jumlah entitas akuntansi memiliki p-value yang lebih besar. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi StandardizedCoeffic UnstandardizedCoefficients Model ients B Std. Error Beta (Constant) 152,658 175,841 EXP -17,765 7,811 -0,236 SIZE 0,136 6,220 0,002 1 JML_TP 1,479 0,570 0,246 OPAUD 4,195 7,298 0,054 JML_ET -0,618 0,415 -0,143 a. DependentVariable: ARL

t

Sig.

0,868 -2,275 0,022 2,593 0,575 -1,492

0,387 0,025 0,983 0,011 0,567 0,139

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa semakin besar suatu entitas maka semakin besar pula cakupan audit yang diperlukan sehingga pada akhirnya akan memperlama proses audit. Lingkungan audit pada penelitian terdahulu tersebut adalah sektor swasta dan pemerintah di luar negeri dimana audit pemerintah daerah dilakukan oleh KAP yang mempunyai fleksibilitas waktu audit. Hal tersebut berbeda dengan audit pada pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan oleh BPK. Undang-undang menuntut pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan hingga diterbitkannya laporan keuangan. Hal tersebut akan mendorong BPK untuk berusaha tidak melanggar peraturan mengenai jangka waktu pemeriksaan tersebut. Pengujian atas variabel opini audit membuktikan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap waktu penyampaian laporan keuangan (audit reportlag). Hal ini sejalan dengan penelitian Dwyer& Wilson (1989), McLelland&Giroux(2000), dan Rustiarini& Sugiarti (2013). Menurut Rustiarini dan Sugiarti, opini auditor tidak berpengaruh pada audit delaydisebabkan karena auditor telah bekerja secara profesional sehingga apapun opini yang dikeluarkan auditor tidak mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit. Jumlah entitas pemerintah daerah juga terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap waktu penyampaian laporan keuangan (audit report lag). Semakin sedikit jumlah entitas akuntansi tidak selalu berakibat pada semakin cepatnya waktu penyampaian laporan keuangan. Jumlah entitas yang terlalu sedikit dapat berakibat pada semakin bertambahnya beban pada tiap-tiap entitas dan menjadi kurang efektif. Penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai macam spesialis dapat memberikan pengetahuan dasar yang lebih luas dan meningkatkan pertukaran informasi dan ide-ide (Kimberly &Evanisko, 1981; Aiken&Hage, 1971; Aiken, Bacharach, &French, 1980)

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 5.1. Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (audit report lag) dalam hal ini pemerintah kabupaten 358


dan kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 (lima) variabel yang diuji hanya 2 (dua) variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang tersebut adalah pengalaman pemerintah daerah dan jumlah temuan pemeriksaan. Adapun ukuran, opini audit, dan jumlah entitas dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 5.2. Keterbatasan dan Saran Keterbatasan penelitian ini adalah karena keterbatasan data yang diperoleh, peneliti hanya menggunakan 5 (lima) variabel dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2013 serta hanya dilakukan terhadap 113 sampel dari 491 pemerintah kabupaten dan kota. Penelitian ini juga tidak melakukan pengelompokan terhadap variabel audit report lag. Audit report lag hanya dihitung sebagai jumlah hari sampai terbitnya laporan auditor. Penelitian ini tidak membagi audit report lag ke dalam dua kelompok, yaitu lamanya penyelesaian laporan keuangan unaudited yang dilakukan pemerintah daerah dan lamanya penyelesaian audit yang dilakukan BPK RI. Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang disampaikan di atas maka dapat diberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan jumlah sampel penelitian lebih dari satu tahun agar lebih representatif, menambahkan variabel lain yang dapat memberikan hasil yang lebih baik, dan memilih sampel pemerintah daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Variabel lain yang dapat ditambahkan dapat dari karakteristik auditor maupun karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik auditor dapat berupa pengalaman auditor, pendidikan auditor, pengalaman auditor, gender, dan sebagainya. Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa tipe pemerintah daerah, latar belakang kepala daerah, luas daerah, ukuran DPRD, dan sebagainya. Selain itu perlu dilakukan pengelompokan terhadap audit reportlagagar lebih terlihat apakah keterlambatan terjadi selama penyelesaian laporan keuangan unaudited oleh pemerintah daerah atau selama proses penyelesaian audit oleh BPK RI.

REFERENSI Aiken, M. dan J.Hage. 1971. The Organic Organization and Innovation. Sociology, 5, 63-82. ______, S. B.Bacharach;dan J. L.French. 1980. Organizational Structure, Workprocess, and Proposal Making In Administrative Bureaucracies. Academy of Management Journal, 23, 631-652. Ashton, R. H., J. J. Willingham, dan R. K. Elliott. 1987. An Empirical Analysis of Audit Delay. Journal of Accounting Research, 25 (2): 275-292. Attmore, R. H. 2011. The Importance of Timely Government Financial Reporting. The Journal of Government Financial Management, 60 (2): 8-10. Aziz, A. A., F. Isa, dan M. F. Abu. 2014. Audit Report Lags of Federal Statutory Bodiesin Malaysia. Recent Advancesin Economics, Management and Development, 73-78. Banimahd, B., M. Moradzadehfard, dan M. Zeynali. 2012. Audit Report Lag and Auditor Change: Evidence from Iran. Journal of Basicand Applied Scientific Research, 2 (12): 12278-12282. Carslaw, C.A. dan S.E.Kaplan. 1991. An Examination of Audit Delay: Further Evidence from New Zealand. Accounting and Business Research, 22 (85): 21-32. Cohen, S., dan S. Leventis. 2012. Effects Of Municipal, Auditing and Political Factors On Audit Delay. Accounting Forum, 37 (2013): 40-53. Dwyer, P. D., and E. R.Wilson. 1989. An Empirical Investigation of Factors Affecting The Timeliness of Reporting by Municipalities. Journal of Accounting and Public Policy, 8, 29–55. Dyer IV, J.C., and A.J.McHugh. 1975. The Timeliness of theAustralian Annual Report. Journal of Accounting Research, (Autumn): 204-220. Febrianty. 2011. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay Perusahaan Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2009. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, 1 (3): 294-320. Handerson, B.C., and S.E.Kaplan. 2000. An Examination of Audit ReportLag for Banks: A Panel Data Approach. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 19 (2): 159-174.

359


Ismail, H., M. Mustapha, and C.O. Ming. 2012. Timeliness of Audited Financial Reports of Malaysian Listed Companies. International Journal of Business and Social Science, 3 (22): 242-247. Jensen, M. C., and W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360. Johnson, L. E. 1998. Further Evidence On The Determinants of Local Government Audit Delay. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 10 (3): 375-397. Kimberly, J. R., and M. J.Evanisko. 1981. Organizational Innovation: The Influence of Individual, organizational, and Contextual Factors on Hospital Adoption of Technological and Administrative Innovations. Academy of Management Journal, 24, 689-713. Knechel, W.R., and J.L. Payne. 2001. Additional Evidence on Audit Report Lag Auditing. Journal of Practice and Theory, 20 (1), 137-146. Longo, R. 2005. Accelerated Financial Reporting in the Federal Government-How Did It Go? The Journal of Government Financial Management,Spring 2005 (54): 32-38. McLelland, A.J., and G. Giroux. 2000. An Empirical Analysis of Auditor ReportTiming by Large Municipalities. Journal of Accounting and Public Policy, 19:263-281. Merdekawati, I.,dan, R. J.Arsjah. 2011. Timeliness of Financial Reporting Analysis: an Empirical Study in Indonesia Stock Exchange. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Mohamad M., W.M.T.W. Abdullah, and M.S. Deris. 2012. Audit Delay in Local Authorities: An Exploratory Study in Kedah, Perak and Kelantan. International Conference on Economics, Business Innovation, 38: 175-179. Mohamad-Nor, M. N., R. Shafie, dan W. N. Wan-Hussin. 2010. Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia. Asian Academy of Management Jurnal of Accounting and Finance, 6 (2): 57-84. Munsif, V., K. Raghunandan, and D.V. Rama. 2012. Internal Control Reporting and Audit Report Lags: Further Evidence. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31 (3): 203-218. Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Owusu-Ansah, S. 2000. Timeliness of Corporate Financial Reporting In Emerging Capital Markets: Empirical Evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. Accounting & Business Research, 30 (3): 1-33. Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University:1-200. Payne, J. L., dan K. LJensen. 2002. An Examination of Municipal Audit Delay. Journal of Accounting and Public Policy, 21: 1–29. Rachmawati, S. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Audit Delay dan Timeliness. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10 (1): 1-10. Republik Indonesia. 1974. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 38. Sekretariat Negara. Jakarta. ______. 1999. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60. Sekretariat Negara. Jakarta ______. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47. Sekretariat Negara. Jakarta. ______. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta. ______. 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta. ______. 2006. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta. ______. 2010. Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123. Sekretariat Negara. Jakarta.

360


Rustiarini, N.W., dan N.W.M. Sugiarti. 2013. Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor pada Audit Delay. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 2 (2): 657-675. Schedler, Andreas. 1999. “ConceptualizingAccountability”, dalam The Self-Restraining State: Power andAccountabilityin New Democracies, :13-28. Sekaran, U., dan R. Bougie. 2013. Research Methods for Business, 6e. WestSussex: John Wiley& Sons. Suhardjanto, D., dan R. R. Yuliningtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing, 8 (1): 30-42 Suryanto. 2009. Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. STIA Lembaga Administrasi Negara. Vuko,T., and M. Cular. 2014. Finding Determinants of Audit Delay by Pooled OLS Regression Analysis. Croatian Operational Research Review, 5: 81-91. Vuran, B., and B. Adiloğlu. 2013. Is Timeliness of Corporate Financial Reporting Related to Accounting Variables? Evidence from Istanbul Stock Exchange. International Journal of Business and Social Science, 4 (6): 58-70.

361

Kota Di Indonesia

Recommend Documents