Kota 27

ADB Bantu Bangun IPALdi Lima Kota dan NUSSP Fase 2

SPBM USRI 2014 Resmi Dimulai di 34 Kabupaten/Kota

18

27

Edisi 01/Tahun XII/Januari 2014

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Bertindak Cepat di Masa

Darurat Bencana

LENSA CK • Pelantikan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum • Aksi tanggap darurat bencana Sinabung, banjir Jakarta, Manado, dan Jawa Tengah

daftar isi

Edisi 014Tahun XII4Desember 2013

Berita Utama Cepat 4 Bertindak di Masa Darurat Bencana

Cipta Karya 6 Ditjen dari Bantu Korban

Bencana sampai Upaya Atasi Banjir

liputan khusus Karya 2014 9 Cipta Dari Semangat

4 16

Perubahan Sampai Kinerja Terukur

info baru Petanu dan SPAM 13 SPAM Penet Tutupi Defisit Air Bali Selatan

Presiden ke 16 Kunker Mojokerto dan Jombang Menikmati Kenyamanan di Area Makam Gus Dur

Bantu Bangun IPAL 18 ADB di Lima Kota dan NUSSP Fase 2

19

SPBM USRI 2014 Resmi Dimulai di 34 Kabupaten/Kota

13 21

Serahkan Pengelolaan 21 PU Rusunawa Kepada 21 Pemerintah Kabupaten/ Kota

inovasi

25

Siapkah Kawasan Metropolitan Bandung Menangani Air Limbah secara Regional?

19

Panggung 27 Rumah Nusantara

Strategi dalam Menghadapi Bencana Banjir

PLUS! lensa ck • Pelantikan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum • Aksi tanggap darurat bencana Sinabung, banjir Jakarta, Manado, dan Jawa Tengah

2

25

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Djoko Dadan Krisnandar, Mursito, M.Redaksi Maliki Moersid, Adjar Prajudi, Tamin Pemimpin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, ChandraBuchori RP. Situmorang, Bhima Dhananjaya, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Elkana Catur H., DjatiDjati Waluyo Widodo, Dian Indah Raftiarty, Danang Pidekso Ariani Bagian Administrasi & Distribusi Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Joni Santoso Santoso, Nurfathiah Luargo, Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Hadi Mulana MP. Sibuea, Dwityo AdjarSucahyono, Prajudi, RinaR.Farida, Didiet A. Akhdiat, A. Sundoro, Dian Irawati, Nieke RG.Soeranto, Eko DjuliM. S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Nindyaputri, Prasetyo, Oloan MS., DianaHadi, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Kusumastuti, Aswin G. Sukahar, TM Hasan, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Kusumawardhani, Ade Syaiful Rachman, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aryananda Sihombing, Dian Suci Hastuti. Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M.Redaksi Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Alamat Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Telp/Fax. 021-72796578 Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Email Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, [email protected] Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, websitePutri Intan Suri, http://ciptakarya.pu.go.id Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimuratwitter No. 20, Kebayoran Baru 12110 @ditjenck Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected]

Mainstream Penanganan Bencana vs Penanganan Nonstruktural Erupsi Gunung Sinabung yang belum juga reda membuat banyak warga di sekitarnya meninggalkan aktivitasnya sehari-hari tanpa kepastian. Banjir bandang di Manado yang tak disangka-sangka meluluhlantakkan kota tersebut dan menimbulkan kerugian yang tak terhitung. Lain lagi banjir di Jakarta yang tak juga bisa tertangani dengan maksimal, padahal sudah menjadi rutinitas tahunan. Selanjutnya banjir di beberapa wilayah di Jawa Tengah seolah mensahihkan prediksi bakal ada rentetan bencana di 2014. Terlepas dari perdebatan mengenai bencana alam yang juga merupakan dampak dari buruknya hubungan manusia dengan alam, ada poin penting yang sangat mengkhawatirkan dalam rangkaian bencana ini, yaitu sektor penanganan bencana. Selalu saja dari bencana ke bencana alasan klasik seperti minimnya peralatan dan sarana pemenuhan kebutuhan korban bencana dimunculkan. Selama ini dikenal dua mainstream penanganan bencana, yaitu tanggap darurat bencana dan penanganan pascabencana. Bencana yang belakangan ini terus menghantam Indonesia menjadi pelajaran penting bahwa penanganan fisik tidak akan ada habisnya jika tidak didahului dengan penanganan nonstrutkural. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meminta semua pihak menyebarluaskan kesadaran perlunya pendekatan nonstruktural dalam penanganan banjir. Penanganan banjir tidak bisa selesai dengan pendekatan struktural seperti normalisasi sungai, pembangunan pompa, sodetan, dan upaya lain untuk menambah kapasitas badan air. “Menangani banjir tidak akan selesai dengan hanya pembuatan tanggul dan upaya fisik lain, tapi perlu ada perbaikan non teknis,” tegas Menteri PU. Pendekatan nonstruktural meliputi manajemen hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), penataan ruang, pengendalian erosi dan alih fungsi lahan, perijinan pemanfaatan lahan, pemberdayaan masyarakat kawasan hulu, dan manajemen daerah rawan banjir. Upaya lainnya meliputi penerapan sistem peringatan dini ancaman dan evakuasi banjir, peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan banjir, pengendalian penggunaan air tanah, dan pengelolaan dan perbaikan kualitas air sungai. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

Cover : Para pengungsi banjir di Pekalongan mengantre air bersih dari Hidran Umum (HU) yang disediakan Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya (Foto : Buchori) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 01 4Tahun XII4Januari 2014

3

berita utama

Bertindak Cepat

di Masa Darurat Bencana Usia bencana alam sama dengan perdaban manusia. Mempersoalkan bencana berarti berbicara dialog manusia dengan alam. Terlepas dari theologi bencana yang mengatakan sebagai hukuman maupun ujian manusia dari Tuhannya, yang pasti berdampak pada kerusakan permukiman.

4

berita utama

I

hwal merusak infrastruktur permukiman ini menjadi pintu masuk Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memegang peranan penting. Sesuai dengan ranah tugasnya, Ditjen Cipta Karya hadir untuk mewujudkan (kembali) permukiman layak huni yang rusak akibat bencana. Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia yang berada di jalur cincin api (ring of fire) terselip kewajiban bersama untuk mewujudkan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perwujudan permukiman yang terencana tersebut diuraikan Imam bisa dalam entitas kawasan strategis nasional, kewilayahan, kabupaten/kota, hingga lingkungan. “Dari entitas tersebut pasti ada wilayah-wilayah yang rawan bencana alam, apapun bentuknya. Harus ada zonasi yang jelas antara wilayah permukiman dan yang lain,” tutur Imam. Menyiapkan hunian di luar wilayah berpotensi bencana disebut upaya mitigasi. Kendati demikian, masih ada zona-zona rawan bencana yang masih memungkinkan dimanfaatkan untuk permukiman. Dari kemungkinan tersebut, tugas berikutnya adalah melakukan pengaturan dan pengendalian dalam beradaptasi terhadap potensi bencana. Tanggap Darurat Ketika terjadi bencana, pertolongan pertama yang harus dilakukan upaya tanggap darurat. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko, dalam beberapa kesempatan menyinggung pegawai PU harus menjadi orang Pekerjaan Umum. Salah satu terjemahannya, Agoes mengatakan, ketika terjadi bencana maka orang PU harus hari pertama ada di tempat guna memastikan kebutuhan apa saja yang perlu dibantu. Imam Ernawi melanjutkan, Ditjen Cipta Karya mengerahkan bantuan peralatan dalam masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh pimpinan setempat. Pengerahan bantuan peralatan melalui lima depo yang sudah dibangun dan fungsional di Medan, Padang, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. “Dari lima depo tersebutlah Ditjen Cipta Karya pertama kali mengerahkan bantuan ke lokasi bencana terdekat. Seperti bencan Erupsi Gunung Sinabung diambil dari Depo Medan, erupsi Gunung Kelud diambil dari Depo Surabaya, dan seterusnya,” jelas Imam. Selain peralatan di depo, Ditjen Cipta Karya juga memiliki Satuan Tugas (Task Force) Tanggap Darurat Bencana di setiap provinsi. Saat ini Satgas berjumlah 150 personil yang sudah dilatih oleh Kopassus di Batujajar dan Lembang, Jawa Barat. Mereka siap diterjunkan ke lapangan dimanapun bencana terjadi. Pengerahan peralatan dan personil dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pimpinan daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Mobilisasi peralatan dan personil ke lokasi bencana mengedepankan prinsip kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan BNPB sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,” tegas Imam. Penanganan Pascabencana Setelah masa tanggap darurat berakhir, belum tentu diikuti oleh kesiapan pengungsi kembali ke rumahnya karena kerusakan yang mendera. Kerusakan infrastruktur permukiman dan rumah penduduk tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk Ditjen Cipta Karya untuk memberikan penanganan yang disebut rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain yang dikhususkan untuk penanganan pascabencana,

Ditjen Cipta Karya juga secara kebetulan memiliki program serupa di wilayah-wilayah terdampak bencana seperti Erupsi Gunung Sinabung, banjir dan tanah longsor di Kota Manado, banjir Jakarta, dan banjir di Kudus, Pati, dan Pekalongan Jawa Tengah. Imam menyebut contoh pembanguna Rusunawa Jatinegara Barat yang ditargetkan November 2014 ini selesai dibangun. Rusunawa tersebut menunjang program relokasi penduduk Jakarta dari bantaran sungai ke hunian yang lebih layak. “Pembangunan Rusunawa tersebut meliputi dua buah menara 16 lantai dengan jumlah 518 unit Sarusun (Satuan Rumah Susun, red) dengan luas unit 30 m2, untuk menampung 518 KK,” jelas Imam. (Teks : Buchori)


5

berita utama

Ditjen Cipta Karya

dari Bantu Korban Bencana sampai Upaya Atasi Banjir Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan aksi tanggap darurat untuk korban bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia; erupsi Gunung Sinabung Sumatera Utara, banjir di DKI Jakarta, banjir bandang dan tanah longsor di Manado Sulawesi Utara, serta banjir yang melanda tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah.

6

berita utama

D

alam aksinya, Ditjen Cipta Karya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri serta Pemda/ Muspida setempat. Dirjen Cipta Karya, Imam S. Ernawi mengatakan, “Bantuan yang diberikan untuk korban banjir di Jakarta berupa tiga unit Mobil Tangki Air kapasitas 4.000 liter dan tiga unit Toilet Mobile.” Kedua peralatan tersebut dioperasikan oleh Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya di dua lokasi pengungsian, yaitu di Kantor Sub Dinas Kesehatan Jakarta Timur dan STIKES Binawan Kalibata Jakarta Selatan. Imam menjelaskan bahwa pada Jum’at (17/1) lalu, Ditjen Cipta Karya telah melakukan aksi tanggap darurat di Jakarta Timur untuk melayani Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Kampung Melayu, dan Posko Utama GOR Otista dengan total jumlah pengungsi sebanyak 1.643 jiwa. Untuk mengantisipasi kebutuhan para pengungsi, Ditjen Cipta Karya telah menyiapkan peralatan di Depo Pejompongan, di antaranya tiga unit Mobil Tangki Air kapasitas 4.000 liter, dua unit Toilet Mobile, 10 unit Hidran Umum, tiga unit Truck Angkut, satu unit Pompa Banjir, empat unit Perahu Karet, 10 unit Pengolah Air Cepat (PAC), dan peralatan pendukung lainnya. Peralatan tersebut siap untuk dimobilisasi apabila dibutuhkan. Imam kembali menjelaskan bahwa saat ini Ditjen Cipta Karya bersama Pemerintah Provinsi DKI sedang menyusun program bersama di bidang permukiman, sekaligus mendukung upaya menanggulangi banjir jangka panjang. Salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun Rusunawa Jatinegara Barat. “Rusunawa ini rencananya untuk menampung warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung dan wilayah lain yang menjadi langganan banjir”. Pembangunan Rusunawa tersebut meliputi 2 (dua) buah menara 16 lantai dengan jumlah 518 unit sarusun dengan luas unit 30 m2, untuk menampung 518 KK. Rusunawa Jatinegara Barat direncanakan selesai pada bulan Desember 2014, bahkan kalau bisa dipercepat, dan saat ini sudah mulai pekerjaan loading test untuk persiapan pekerjaan pondasi di lapangan yang diperkirakan selesai tanggal 26 Februari 2014 ini. Biaya keseluruhan yang dibutuhkan sesuai kontrak adalah sebesar Rp.160.242.510.000. Imam mengungkapkan harapannya agar pembangunan Rusunawa Jatinegara Barat dapat menjadi salah satu solusi untuk Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir di Jakarta. “Kami harap, Rusun Jatinegara Barat dapat mendukung program Pemprov DKI dalam merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali Ciliwung yang selama ini selalu terkena dampak banjir”. ungkap Imam. Tanggap Darurat di Sinabung Berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh Tim Tanggap Darurat Cipta Karya, jumlah pengungsi akibat dampak erupsi Gunung Sinabung saat ini mencapai 30.117 jiwa atau 9.388 KK. Imam menjelaskan, perlu ada upaya antisipasi dan penyelamatan warga dari dampak letusan Gunung Sinabung untuk jangka panjang. Bersama dengan BNPB, Ditjen Cipta Karya akan melakukan relokasi permukiman warga. “Kami telah melakukan identifikasi lokasi, membuat konsep desain hunian tetap (Huntap) dan menyusun mekanisme relokasi warga yang

terkena dampak erupsi Gunung Sinabung ke tempat yang lebih aman,” jelas Imam. Huntap ini akan dibangun di atas lahan yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Karo dengan luas lahan 25 Ha, yang diperuntukkan bagi 1.000 Kepala Keluarga (KK). Dalam penanganan korban bencana Sinabung, Ditjen Cipta Karya telah memberikan bantuan sama dengan yang dimanfaatkan oleh pengungsi di 42 titik pengungsian, yaitunya; 82 unit Hidran Umum; 46 unit WC knock down; 23 unit Tenda Hunian Darurat (THD) dan 520 buah jerigen. Seluruh peralatan tersebut berasal dari Depo Tanjung Morawa, Medan yang merupakan pusat penyimpanan alat-alat tanggap darurat Cipta Karya untuk wilayah Sumatra. Hingga hari ini (6/2), stock peralatan tanggap darurat bencana Cipta Karya di Depo Tanjung Morawa Medan anatara lain dua unit Mobil Tangki Air (MTA), 90 unit Hidran Umum (HU), 50 unit WC Knock Down dan satu unit Dump Truck, serta 50 tenda hunian darurat (THD), sedangkan barang/peralatan yang ada di Kantor dinas PU Kab. Karo adalah, 30 unit HU, 30 Unit WC Knock Down, 30 Unit Tenda Hunian Darurat (THD). Dalam pemanfaatan bantuan tersebut, Ditjen Cipta Karya berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Karo yang didukung oleh Satuan Kerja Provinsi di lingkungan Ditjen Cipta Karya dan


7

berita utama Satgas Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya, Sumatera Utara di beberapa wilayah. Tanggap Darurat di Manado, Sulawesi Utara Ditjen Cipta Karya melaksanakan tanggap darurat bencana untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Manado dengan menyediakan peralatan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana berupa 4 unit Mobil Tangki Air (MTA); satu unit IPA Mobile, 39 unit Hidran Umum; satu unit perahu karet; 20 unit PAC; dan 600 buah jerigen dengan kapasitas 10 liter. Dalam laporannya, Imam mengatakan, “Cipta Karya telah memberikan fasilitas air bersih melalui Hidran Umum dan Mobil Tangki Air (MTA). Hingga saat ini telah dimobilisasi empat unit Mobil Tangki Air, 34 unit Hidran Umum, satu IPA Mobile dan 61 buah jerigen.” Ditjen Cipta Karya melihat adanya permasalahan yang perlu ditangani setelah banjir surut, yaitu sampah akibat banjir serta evaluasi kondisi drainase perkotaan di Manado. Satgas Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya, selain mensuplai kebutuhan air bersih juga turut membantu dalam penanganan sampah di Jalan Sudirman, Kelurahan Komo Luar, Kota Manado. “Untuk penanganan sampah di Kota Manado, kami telah mengerahkan 5 Dump Truck, dua Backhoe Loader dan satu Excavator,” ungkap Imam. Tanggap Darurat di Jawa Tengah Pengungsi korban banjir di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kota Pekalongan yang berjumlah sekitar 56.101 jiwa telah memanfaatkan bantuan yang dikoordinasikan Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Cipta

8

Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemda dan BPBD setempat. Di Kabupaten Pati, bantuan diberikan untuk pengungsi di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati berupa 1 unit Mobil Tangki Air (MTA), 19 unit Pengolah Air Cepat (PAC), dan 20 Tenda Hunian Darurat (THD). Di Desa Banjar Rejo Kecamatan Gabus telah terpasang dan dimanfaatkan 5 unit PAC. Sedangkan di Kecamatan Juana berupa 10 unit WC Knock Down dan 5 unit THD. Sementara di Kabupaten Kudus telah dimobilisasi 4 unit Hidran Umum (HU). Peralatan untuk pengungsi di Kota Pekalongan antara lain berupa 2 unit MTA, 8 unit HU, 10 unit PAC, dan 200 jerigen. Delapan HU tersebut telah didistribusikan masing-masing 2 unit di Stadion Keraton dan Pesantren Habib Luthfi; serta masing-masing 1 unit di Posko PMI, Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Klego, dan PDAM Kota Pekalongan. Untuk mengantisipasi ancaman banjir, Ditjen Cipta Karya siap mengerahkan peralatan maupun personil Satgas Tanggap Darurat Bencana yang sudah terlatih. Logistik peralatan yang siap dikerahkan berupa 120 HU, 2 IPA Mobile, 6 MTA, 335 WC Knock Down, 20 Toilet Mobile, dan 110 THD. Banjir dan tanah longsor yang melanda tiga kabupaten/kota tersebut disebabkan oleh curah hujan tinggi yang tidak seimbang dengan kondisi alam. Pantauan satelit BMKG menunjukkan curah hujan di Pantura saja 285 milimeter per detik. Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Mineral Jawa Tengah, Prasetyo Budie Yuwono, penyebab utama banjir adalah kondisi hutan gundul yang terjadi di sejumlah kawasan dataran tinggi di Jawa Tengah. Keberadaan hutan gundul itu dinilai tak mampu menahan air agar meresap ke tanah, sehingga langsung mengalir ke sungai dan menimbulkan luapan di daerah muara. (Teks : : Tim Humas Cipta Karya)

liputan khusus

Cipta Karya 2014

Dari Semangat Perubahan Sampai Kinerja Terukur Tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus berbenah sebagai pembawa bendera permukiman di Indonesia (the Center of Human Settlement Information). Setidaknya ada tujuh semangat perubahan yang sedang diusung saat ini.

B

erikut adalah tujuh semangat perubahan yang diulas Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam Santoso Ernawi, dalam evaluasi pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2013 dan persiapan pelaksanaan TA 2014 di Tangerang, akhir Januari 2014 lalu. Transformasi Nilai Cipta Karya yang Baik. Seluruh aparat Ditjen Cipta Karya, siapapun termasuk staf, dapat memberi transformasi nilai yang baik di bidang permukiman kepada seluruh stakeholders (customer/pemerintah/mitra kita). Tujuannya agar Ditjen Cipta Karya lebih mengerucut sebagai organisasi yang baik dan dapat mengawal perwujudan permukiman menjadi lebih baik, seperti yang tertuang dalam logo Cipta Karya: “Untuk Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan”. Perencanaan yang Baik. Modal sebuah Ditjen harus memiliki planning, programming, dan budgeting yang berkualitas, dengan dinamikanya masing-masing, yang memuaskan seluruh direktorat. “Mengapa ada yang anggarannya paling tinggi, itu harus berdasar pada planning, programming, dan budgeting yang baik.

Contohnya kegiatan Peningkatan Kualitas SDM, bila dirasa baik maka harus dialokasikan, jangan sekedar dibicarakan,” terang Imam. Organisasi/Manajemen SDM yang Baik. Dengan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang baik akan menjamin organisasi menjadi lebih baik. Pembagian direktorat jenderal/direktorat/subdit/seksi memiliki kelebihan dan kekurangan maisng-masing, namun harus mencari jalan keluar lebih baik. Peningkatan Kapasitas SDM. Ditjen Cipta Karya mengusung semangat bekerja sambil belajar. Upaya tersebut harus didukung


9

liputan khusus No.

SASARAN STRATEGIS/OUTPUT

SAT

Target RPJMN 2010-2014

Target Renstra Cipta Karya

Capaian 2010

I

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

A

Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat (Pencapaian Target MDGs)

2011

Pencapaian s/d 2013

2012

2013

1. Akses Air Minum a. SPAM Terfasilitasi

PDAM

185

206

87

103

124

98

b. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) Regional

Regional

-

15

-

-

3

6

9

c. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) di Kawasan MBR

Kawasan

577

1.392

71

355

331

898

1.655

d. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) di IKK

IKK

e. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) di Perdesaan

Desa

f. Fasilitasi Prasarana dan sarana air minum (SPAM) di Kawasan Khusus

206

820

953

170

178

192

243

783

4.650

10.239

2.807

1.811

2.312

1.930

8.860

Kawasan

153

749

19

65

244

383

711

a. Infrastruktur Air Limbah

Kawasan

221

2.038

37

129

630

859

1.655

b. Pembangunan drainase perkotaan

Kab/Kota

50

100

25

58

46

56

185

c. Meningkatnya TPA di Kab/Kota

Kab/Kota

210

210

62

98

92

73

325

d. Tersedianya prasarana persampahan terpadu 3R

Kawasan

250

442

56

74

101

96

327

1.189

2. Akses Sanitasi

3. Penanganan Kumuh

B

a. Infrastruktur Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan

447

1.292

242

398

245

304

b. Terbangunnya RUSUNAWA & infrastruktur pendukungnya

Twin Block

270

250

40

70

48

67

225

c. Infrastruktur Kawasan permukiman perdesaan

Kawasan

322

1.019

153

203

197

308

861

21.984

10.950

10.948

10.930

10.925

10.950

10.950

185

237

237

237

237

237

237

8.803

26.994

3.900

5.862

5.592

16.503

31.857

Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Perkotaan) 1. Pemberdayaan Masyarakat a. Pendampingan pemberdayaan sosial P2KP/PNPM)*

Kelurahan

2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan

C

a. Terlayaninya kws oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE)**

Kecamatan

b. Terbangunnya prasarana & sarana lingkungan permukiman perdesaan (PPIP+RIS PNPM)

Desa

Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan 1. Tertib Bangunan Gedung a. Peraturan Penataan Bangunan & Lingkungan

NSPK

37

152

12

8

43

62

125

b. Bangunan gedung dan fasilitasnya

Kab/Kota

337

474

44

134

44

155

377

Kawasan

1.228

1.589

137

322

411

470

1.277

2. Penataan Lingkungan a. Sarana dan prasarana lingkungan permukiman

dengan grand design SDM, via capacity development, keprofesian, manajemen, mengelola lintas sektoral, kebutuhan kompetensi, dan hubungan dengan asosiasi profesi. Program peningkatan SDM ini setidaknya harus dimiliki masing-masing direktorat. Produk yang Terukur Outcome-nya. Produk dari Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (Turbinwas) harus betul-betul terukur outcomenya di masing-masing direktorat. Ditjen Cipta Karya boleh puas dengan capaian output, dimana pencapaian Renstra 2010-2014 disebutkan sudah summa cum-laude, meski anggarannya juga sebenarnya meningkat dari rencana semula 50 T. namun kepuasan terhadap ouptput baru step pertama. “Jadi target minimal sudah terpenuhi, tapi paling tidak kita harus memberi konstribusi merumuskan outcome dengan lebih baik dan mempercepat produksi SNVT,” terang Imam. Step berikutnya adalah outcome. Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) harus memiliki manual mutu dan tidak dilepas sendiri. Imam menegaskan, jika output dari target Renstra terlampaui adalah wajar karena anggarannya sudah jauh melebihi pada saat menyusun rencana target. Transparansi dan Akuntabilitas. Mengelola informasi (proses dan hasil) dengan sebaik-baiknya untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. “Anggaran kita yang besar wajib dipertanggungjawabkan, kalau perlu ekspos kepada publik

10

untuk menunjukaan posisi yang lebih baik sebagai organisasi pemerintah dengan kinerja yang baik,” tutur Imam. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dengan tata kelola yang baik harus mampu membuat para pegawai bekerja lebih produktif dengan program yang ada. “Jangan sampai kita sendiri tidak happy dalam bekerja, melihat perbedaan yang sangat mecolok. Penting juga untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dengan menjaga etika,” kata Imam. Jika disepakati Ditjen Cipta Karya sudah cumlaude mengejar ouput Renstra 2010-2014, maka tugas jangka panjang Ditjen Cipta Karya selanjutnya adalah mengkonsolidasikan outcome melalui capaian kinerja. “Outcome harus dikembalikan ke fungsi. Jangan larut dengan kegiatan,” ujar Imam singkat mengawali evaluasi pelaksanaan TA 2013 maisng-masing direktorat. Kinerja Direktorat Bina Program menjadi yang pertama disorot. Dalam tugas dan fungsinya, Dit. Bina Program mencakup Planning, Programming, dan Budgeting. Di dalamnya ada evaluasi kinerja dan pengelolaan Data dan Informasi. Dari lima cabang pohon tersebut, Imam mengharuskan ada kriteria keberhasilannya. Kinerja 2013 Kegiatan Ditjen Cipta Karya bernama Program Pembinaan dan

liputan khusus Pengembangan Infrastruktur Permukiman terbagi dalam tiga besar sasaran strategis. Pertama, meningkatkan pelayanan dasar masyarakat (pencapaian target MDGs). Kedua, penanggulangan kemiskinan (pemberdayaan masyarakat/PNPM Perkotaan dan Perdesaan). Ketiga, meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan. Pada sasaran pelayanan dasar masyarakat terdapat pelayanan terhadap akses air minum, akses sanitasi dan penanganan kumuh. Dari rentang waktu TA 2010-2013, performa terbaik akses air minum dicapai pada TA 2011, selanjutnya menurun pada TA 2012 dan kembali melonjak pada TA 2013. Lonjakan capaian TA 2013, selain banyaknya program aspirasi dan optimalisasi, juga mendapatkan penambahan dari program kompensasi BBM berupa Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM). Capaian hingga 2013 ada tambahan sekitar 9,4 juta jiwa. Artinya hingga 2013 ada tambahan akses air minum aman sekitar 61,83%. “Dari sisi Renstra sudah magna cumlaude. Ukuran keberhasilan dari capaian layanan air minum. Ada gap 10%, dikejar selama tiga tahun 2013-2015,” kata Direktur Pengembangan Air Minum, Danny

Sutjiono. Capaian air minum pada 2013 sebesar 3,78% terhadap total penduduk Indonesia atau setara dengan 9,4 juta Sambungan Rumah (SR) terbesar didapatkan dari program SPAM di kawasan MBR, yakni 702.847 SR atau 3,5 juta jiwa. Selanjutnya berturutturut hingga yang terkecil yaitu Dana Alokasi Khusus sebesar 239.920 SR (1.2 juta jiwa), program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebanyak 110.400 SR (552 ribu jiwa), SPAM perdesaan 94.920 SR (474 ribu jiwa). Sementara dari program water hibah USAID dan AusAID tahap II didapatkan 106.490 SR (532.550 jiwa), SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) 2,3 juta jiwa, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) termasuk business to business (B to B) menghasilkan 70 ribu SR (350 ribu jiwa), dan dari kerjasama mulitpihak melalui Corporate Social Responsibility (CSR) telah mengalirkan air minum ke 684 SR (3.420 jiwa). Danny juga memaparkan rencana capaian di TA 2014, yaitu peningkatan sebanyak 7,85 juta SR atau setara dengan cakupan pelayanan 3,12%. Dengan capaian pada 2014 nanti dapat mencapai total cakupan 64,95%. (Teks : Buchori)

Evaluasi Kinerja pada output-output prioritas Pencapaian TA 2013 1. SPAM IKK target 243 IKK tetapi dalam pelaksanaan tahun ini ada tambahan melalui Program P4-IP (40 IKK) dan Directive Presiden (5 IKK) sehingga total 298 IKK, apabila pelaksanaan selesai, maka capaian akan melebih rencana TA. 2013. 2. SPAM Perdesaan target 1.687 desa, tercapai 1.930 desa terdiri dari SPAM Perdesaan Rawan Air/Terpencil, PAMSIMAS, Kebijakan pro rakyat (PDT dan ESDM) dan penambahan target capaian pada Program P4-IP. 3. Infrastruktur Air Limbah target 837 kawasan, pencapaian 859 kawasan (102,63%). 4. Pembangunan Drainase Perkotaan, target 55 Kab/Kota, tercapai 56 Kab/Kota (101,82%). 5. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah target 74 Kab/Kota tercapai 73 Kab/Kota (98,65%), hal ini disebabkan karena adanya penghematan anggaran. 6. P2KP/PNPM target 10.950 kelurahan, tercapai 11.073 kelurahan (101,12%), karena adanya penambahan target capaian pada Program P4-IP. 7. PPIP (PPIP + RIS PNPM) target 6.640 desa, tercapai 16.503 desa (248,54%), karena ada penambahan target capaian pada Program P4-IP. 8. Rusunawa, target 67 TB, terealisasi 67 TB (100%). 9. Sarana dan Prasarana Lingkungan target 403 kawasan, tercapai 407 kawasan (100,99%).

d. RISE (realisasi 237 Kecamatan dari 185 Kecamatan) f. PPIP + RIS PNPM (realisasi 31.857 Desa dari 8.803 Desa) 2. Output-output yang sudah memenuhi Target Renstra (2010 – 2014) : a. SPAM Terfasilitasi (realisasi 206 PDAM dari 206 PDAM) b. SPAM MBR (realisasi 1.655 kws dari 1.392 kws) c. Infrastruktur Drainase Perkotaan (realisasi 185 Kab/Kota dari 100 Kab/Kota) d. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (realisasi 325 Kab/Kota dari 210 Kab/Kota) d. RISE (realisasi 237 Kecamatan dari 237 Kecamatan) f. PPIP + RIS PNPM (realisasi 31.857 Desa dari 26.994 Desa) 3. Output-output yang belum mememuhi target RPJMN (20102014) a. SPAM Regional (realisasi 9 regional target RPJMN tidak disebutkan) b. SPAM IKK (realisasi 783 IKK dari 820 IKK) c. RUSUNAWA (realisasi 225 TB dari 270 TB) d. P2KP (realisasi 10.950 kelurahan dengan lokasi tidak berulang) dari 21.984 kelurahan lokasi berulang 4. Output-output yang belum mememuhi Target Renstra (2010 –2014) a. SPAM Regional (realisasi 9 regional dari 15 regional) b. SPAM IKK (realisasi 783 IKK dari 953 IKK) c. SPAM Perdesaan (realisasi 8.860 desa dari 10.239 desa) c. SPAM Kawasan Khusus (realisasi 711 kws dari 749 kws.) d. Infrastruktur Air Limbah (1.655 kws dari 2.038 kws.) e. Infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R (realisasi 327 kws dari 442 kws.) f. Infrastruktur kawasan Permukiman Perkotaan (realisasi 1.189 kws dari 1.292 kws.) g. RUSUNAWA (realisasi 225 TB dari 250 TB) h. Infrastruktur kawasan Permukiman Perdesaan (realisasi 861 kws dari 1.019 kws.) i. Bangunan Gedung dan Fasilitasnya (realisasi 377 kab./ kota dari 474 kab./kota) j. Sarana dan Prasarana Lingkungan ( realisasi 1.277 kws dari 1.589 kws.)

Sandingan Capaian Kinerja 2010 – 2013, terhadap RPJMN dan Target Renstra (2010 – 2014) 1. Output-output yang sudah memenuhi target RPJMN (2010 – 2014) a. SPAM Terfasilitasi (realisasi 206 PDAM dari 185 PDAM) b. SPAM MBR (realisasi 1.655 kws dari 577 kws) C. SPAM Perdesaan (realisasi 8.860 desa dari 4.650 desa) c. Infrastruktur Drainase Perkotaan (realisasi 185 Kab/Kota dari 50 Kab/Kota) d. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (realisasi 325 Kab/Kota dari 210 Kab/Kota)


11

liputan khusus

Kata Mereka Dadan Krisnandar (Sekretaris Ditjen Cipta Karya): “Dalam rangka memberikan support management Direktorat Jenderal Cipta Karya, kami memberikan input pada 2014. Selain melalui pembinaan SDM, keuangan, pranata (peraturan perundangan), pengelolaan asset, dan tata laksana umum lainnya, kami juga mengemban prioritas lain seperti penyelenggaraan Hari Habitat Dunia 2014, penyiapan Workshop pendahuluan rapat pertemuan Asia Pasifik 2015, serta infrastruktur tanggap darurat bencana”.

Antonius Budiono (Direktur Bina Program): “Kami sudah mulai menyusun planning yang ukurannya adalah keterpaduan. Kemudian dituangkan dalam proses programming yang mulai mensinkronkan program internal Cipta Karya dan pengembangan wilayah berbasis ke-PU-an”.

Adjar Prajudi (Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan): “Untuk mendukung kebijakan keterpaduan di Kawasan Strategis Nasional, pada 2014 kami akan memfasilitasi percepatan Perda Bangunan Gedung (BG) pada 139 kabupaten/kota. Sampai saat ini sebanyak 195 kabupaten/ kota sudah memiliki Perda BG. Sisanya yang akan kami fasilitasi masih berwujud Ranperda BG ada 107 kabupaten/kota dan sama sekali belum ada Ranperda BG ada 32 kabupaten/kota”.

M. Maliki Moersid (Direktur Pengembangan Permukiman): “Tantangan kami di 2014 adalah perluasan capaian penanganan kawasan kumuh di perkotaan. Sejak 2010-2013, kami sudah menghasilkan sumber data eksisting permukiman kumuh yang mencatat masih ada 520.790 Ha luasan kumuh di Indonesia. Sementara baru 54.076 Ha luas kawasan kumuh yang sudah tertangani hingga 2013. Data tersebut masih terus kami mutakhirkan”.

Djoko Mursito (Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman): “Selain terus berupaya mencapai target MDGs 2015 sebesar 62.41% - dimana pada 2012 sesuai data BPS capaian MDGs untuk Air Limbah sebesar 57.35% - kami juga memiliki isu strategis 2014 lainnya seperti Program Penanganan Sampah Regional Mamminasata, Program Penanganan Banjir DKI JUFMP/JEDI, dan Sewerage DKI Zona I dalam rangka peningkatan pelayanan air limbah untuk masyarakat DKI Jakarta”.

Danny Sutjiono (Direktur Pengembangan Air Minum): “Dit. PAM diamanahi anggaran 2014 sekitar Rp5,79 triliun. Kami akan prioritaskan berdasarkan lokasi dan program. Lokasi prioritas adalah Kawasan Staregis Kabupaten/Kota (KSK) yang direkomendasikan di RTRW dan dijadikan keterpaduan infrastruktur Cipta Karya. Selain itu dalam rangka pemenuhan SPM, lokasinya adalah kabupaten/kota yang belum memenuhi sasaran MDGs”.

Tamin M. Zakaria Amin (Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/BPPSPAM): “BPPSPAM telah mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Ini akan mendorong kinerja kami di 2014, yaitu penyehatan PDAM, Restrukturisasi Utang PDAM, pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Business to Business (B to B). penyehatan PDAM menghadapi tantangan berat, yaitu kuatnya pengaruh eksternal dan lemahnya daya dukung internal di PDAM”.

12

info baru

SPAM Petanu dan SPAM Penet Tutupi Defisit Air Bali Selatan Setelah mendapatkan pasokan air minum kapasitas 300 liter/detik dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanu, satu tahun lagi kawasan strategis Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) akan mendapatkan tambahan 300 liter/detik dengan mulai dibangunnya SPAM Penet.

D

alam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI), Bali-Nusa Tenggara, Kawasan Bali Selatan yang lebih dikenal dengan Kawasan Sarbagita termasuk dalam koridor ekonomi sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Selain itu, kawasan Sarbagita juga sering dijadikan tempat penyelenggaraan event-event besar berskala internasional. Event internasional terakhir adalah sebagai tuan rumah Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) 2013 yang diselenggarakan di kawasan Sarbagita. Satu masalah mendasar untuk mendukung pariwisata Bali adalah pemenuhan kebutuhan air minum. Yang satu ini mutlak harus dijamin dan didukung oleh semua pihak terkait, mengingat strategisnya wilayah Sarbagita ini. Saat ini, masalah keterbatasan sumber air baku di Kawasan Sarbagita menyebabkan kapasitas


13

info baru

Foto : Puskom

produksi penyediaan air minum mengalami defisit yang signifikan. Atas dasar itu, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air menggunakan skema regionalisasi dalam penyediaan air minum. Harapannya, masing-masing kabupaten dan kota sebagai daerah administrasi otonom dapat bekerja sama di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Bali untuk melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat dan industri pariwisata di Kawasan Sarbagita. Kerjasama ini diawali dengan pembangunan SPAM Regional Petanu yang diharapkan dapat mengurangi tekanan defisit terhadap kebutuhan tambahan kapasitas. Namun ke depannya, defisit kapasitas yang masih ada tetap harus kita kejar dan karenanya upaya-upaya yang lebih keras dan lebih serius harus kita lakukan dengan konsisten. Untuk mendukung upaya tersebut, saat ini juga telah siap diresmikan prasarana air baku dari Tukad Penet yang mampu menambah kapasitas pelayanan air minum sebesar 300 L/dt untuk wilayah Sarbagita. Dengan SPAM Regional Petanu, selain meningkatkan kapasitas produksi air minum sebesar 300 liter/detik, bagi masyarakat pelanggan air minum yang sudah ada saat ini diharapkan dapat menerima pelayanan air minum yang lebih baik dengan kualitas air minum, kuantitas air yang memadai, dan kontinuitas pelayanan selama 24 jam. “Pembangunan SPAM Petanu ini sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi hotel-hotel untuk

14

mendukung pariwisata di kawasan terpadat di Bali ini,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, kepada Presiden SBY, 20 Januari 2014 lalu di Sanur, Denpasar. Pembangunan SPAM Petanu ini didukung oleh Bendung Karet Tukad Petanu yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan air tanah oleh hotel-hotel di kawasan Denpasar dan Badung tersebut untuk mencegah intrusi air laut dan penurunan muka tanah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan SPAM Petanu merupakan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten di Provinsi Bali yang telah berinisiatif dan bekerja keras untuk dapat mensinergikan pengembangan SPAM di Kawasan Bali Selatan khususnya di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Terobosan SPAM Dua tahun lalu, sinergi program air antara Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya bertemu pada satu titik positif. Keduanya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Gubernur Bali, Walikota Denpasar, Bupati Badung, dan Bupati Gianyar pada tanggal 11 November 2011 di Kota Denpasar sebagai langkah awal untuk menyiapkan pembangunan SPAM Petanu. MoU tersebut menunjukkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama merasa bertanggung jawab dan dengan penuh inisiatif berupaya melakukan percepatan pembangunan

info baru dan pengelolaan pelayanan sistem penyediaan air minum Petanu untuk Kawasan Sarbagita sesuai yang diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 16 Tahun 2005. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, sangat mengapresiasi upaya terobosan dalam mengembangkan SPAM Regional Petanu yang kemudian dilanjutkan dengan SPAM Penet ini. Koordinasi yang sangat baik dan kerja keras semua pihak terkait mampu dilakukan sehingga Pembangunan SPAM Regional Petanu dan Penet dapat terwujud. Djoko mengharapkan ke depannya agar kerja sama ini terus dapat dilakukan dengan baik oleh semua pihak, mulai dari program, pendanaan, pelaksanaan pembangunannya hingga pengoperasian dan pemeliharaannya. Tujuannya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Bali, khususnya di Kawasan Sarbagita. Tidak kalah pentingnya, kata Djoko, SPAM Petanu dan Penet dapat menjadi contoh dan meningkatkan motivasi bagi daerahdaerah lainnya dalam mengembangkan pelayanan air minum secara regional untuk mengatasi keterbatasan sumber daya air baku serta mengatasi keterbatasan pendanaan pembangunan dari pemerintah kabupaten dan kota. “Saya sangat mendorong skema pengembangan SPAM Regional dapat diterapkan juga di daerah-daerah lain untuk mengatasi ketersediaan air baku yang tidak merata antar wilayah administrasi. Dengan demikian pelayanan air minum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa dibatasi wilayah administratif melalui peran aktif dari Pemerintah Provinsi,” imbuh Djoko Kirmanto. Di hadapan Presiden SBY, Djoko Kirmanto menargetkan pembangunan SPAM Penet rampung pada tahun 2014 ini. SPAM berkapasitas 300 liter per detik tersebut nantinya akan memenuhi

kebutuhan air minum untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. “Rampungnya SPAM Penet akan melengkapi fungsi SPAM Petanu yang telah selesai terlebih dahulu pada 2013”, kata Djoko Kirmanto. Dijelaskan, konsumsi air minum di Kawasan Bali Selatan atau Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung (Sarbagita) pada 2005 telah mencapai 76 persen dari total konsumsi air di Bali. Bahkan sejak 2010, kebutuhan pelayanan air minum untuk Sarbagita sudah defisit. “Kawasan Bali Selatan, sebagai salah satu destinasi wisata andalan, kebutuhan air minumnya terus meningkat. Berdasarkan kajian kami, jika tidak dilakukan pembangunan SPAM baru, kawasan ini akan defisit air minum 600 liter per detik pada 2015,” sebut Djoko Kirmanto. Djoko Kirmanto menjelaskan Kementerian PU meresponnya dengan membangun SPAM Petanu untuk menyuplai masingmasing Denpasar (150 liter per detik), Badung (100 liter per detik) dan Gianyar (50 liter per detik). Sedangkan SPAM Penet yang tengah konstruksi nantinya dimanfaatkan untuk Denpasar dan Badung masing-masing sebesar 150 liter per detik. Imam S. Ernawi menyebutkan, pengembangan air minum adalah tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu, konstruksi SPAM Petanu dilakukan dengan dana bersama dengan total nilai Rp344,3 miliar. Nilai tersebut berasal dari dana Kementerian PU Rp97,5 miliar, APBD Provinsi Bali Rp120,8 miliar serta APBD Badung, Gianyar dan Denpasar bersama PDAM terkait Rp126 miliar. SPAM Penet dikerjakan dengan dana patungan Kementerian PU Rp131,3 miliar APBD provinsi Rp67,5 miliar serta APBD Badung, Denpasar bersama PDAM sebesar Rp126 miliar. Untuk itu, Imam memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali serta Bupati Badung, Bupati Gianyar dan Walikota Denpasar yang telah menunjukkan komitmen dan melakukan upaya sinergis untuk mewujudkan pengembangan SPAM di kawasannya. Upaya pemenuhan air minum di Bali Selatan tidak berhenti hanya dengan telah terbangunnya kedua SPAM itu. Selanjutnya Kementerian PU bersiap untuk pengerjaan SPAM Ayung dengan kapasitas 1.800 liter per detik dan SPAM Unda dengan 1.000 liter per detik. Keduanya baru akan mulai dibangun pada 2016-2025. (Teks : Buchori)


15

info baru

Kunker Presiden ke Mojokerto dan Jombang

Menikmati Kenyamanan di Area Makam Gus Dur

Foto : Dodo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mojokerto dengan meninjau Museum Majapahit di Trowulan. Selanjutnya Presiden menghadiri Haul (peringatan 4 tahun) wafatnya Gus Dur di kompleks pemakaman Presiden ke-4 RI ini di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang.

16

M

useum Majapahit adalah salah satu museum arkeologi yang menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi penting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit. “Mari kita abadikan kebesaran Majapahit yang gemilang di cagar budaya ini, semoga Indonesia makin jaya dan gemilang”, pesan SBY sebelum meninggalkan museum. Presiden beserta rombongan yang terdiri dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga menghadiri peringatan 4 tahun wafatnya Presiden Abdurrahman Wahid di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Pondok Pesantren Tebuireng merupakan salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy’arie, kakek dari KH. Abdurrahman Wahid presiden RI ke-4 pada tahun 1899. Keberadaan Pondok Pesantren Tebuireng semakin mendapat perhatian dari masyarakat luas dan pemerintah ketika pada akhir 2009 menjadi tempat peristirahatan terakhir Presiden Gus Dur.

info baru Perhatian pemerintah diwujudkan dalam bentuk bantuan pembangunan beberapa sarana pondok yaitu tempat wudhu, aula, kantin, pompa diesel, taman, pagar belakang, dinding glass block, paving halaman, dan pagar ramp yang dilaksanakan pada tahun 2011-2013. Tujuan dari pembangunan sarana fisik pada komplek pondok ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan para penghuni pondok serta pengunjung dalam berziarah ke makam Presiden RI ke4. Terkait hal itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum juga merevitalisasi kawasan makam Almarhum Mantan Presiden RI ke 4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang terletak di Jombang mulai pada tahun 2011. Revitalisasi makam Gus Dur ini masuk kedalam target strategis Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) kegiatan Ditjen Cipta Karya. Total anggaran untuk program PBL strategis 2011 mencapai Rp 177 M. Revitalisasi kawasan Makam Gus Dur meliputi penataan kawasan di sekitar makam seperti pembangunan taman, akses jalan dan sebagainya. Makam Gus Dur akan menjadi kawasan wisata religi. Penataan Kawasan makam Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dibangun Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada TA 2011 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang telah siap diresmikan. Penataan kawasan tempat ziarah di lingkungan Pondok Pesanteren (PP) Tebu Ireng, Jombang. Para peziarah yang tiap harinya mencapai 3.000-5.000 orang ini sudah dapat

menikmati fasilitas yang tertata rapi. Para santri pun sudah bisa menempati asrama baru yang lebih bersih. Penataan makam Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dibangun Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada TA 2011 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang diresmikan oleh Menko Kesra Agung Laksono di Tebu Ireng.Turut mendampingi dalam peresmian tersebut mantan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, mantan Direktur PBL Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono, Wakil Bupati Jombang Widjono Soeparno serta Pengasuh Pesantren Tebu Ireng K.H Sholahuddin Wahid (Gus Sholah). Dalam sambutannya, Agung Laksono menjelaskan, peresmian tersebut hanya tahap awal, yakni meliputi bangunan untuk tempat dzikir peziarah, asrama, serta dapur. Sedangkan untuk tempat parkir dan museum akan diresmikan pada tahap selanjutnya. “Karena memang pembangunan area makam Gus Dur ini dilakukan secara bertahap,” kata Agung. Sementara itu, mantan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, penataan kawasan makam Gus Dur merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden. Dimana perlu adanya fasilitas di komplek makam Gus Dur dan lingkungan pesantren ditata dengan membangun gedung asrama dan penataan area ziarah bagi pengunjung. Jalan lingkungan dibuat sedemikian rupa agar dapat menghubungkan simpul-simpul pusat kegiatan sosial dan budaya dengan konstruksi beton. Sedangkan area parkir dirancang untuk memisahkan antara kegiatan pondok dan lalu lintas peziarah. Mewakili keluarga, Gus Sholah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan pembangunan makam kakaknya itu. Menurut Gus Sholah, semua itu berawal dari jumlah peziarah yang terus meningkat dari hari ke hari. Jika hari biasa, jumlah peziarah sekitar 2 ribu orang. Sedangkan pada hari libur, jumlah peziarah mencapai 7 sampai 8 ribu orang. Gus Sholah kemudian melaporkan kondisi tersebut ke presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), tepatnya pada Maret 2010. “Alhamdulillah oleh Bapak Presiden langsung ditindaklanjuti. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perkerjaan Umum yang telah merencanakan dan membangun fasilitas ini,” kata Gus Solah. (Teks : Ari Iswanti/Sumber: Humas Cipta Karya)


17

info baru

ADB Bantu Bangun IPAL di Lima Kota dan NUSSP Fase 2 Pemerintah Indonesia menegosiasikan bantuan Asian Development Bank (ADB) untuk membangun 5 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di 5 kota.

N

egosiasi dilakukan pada beberapa waktu lalu, untuk program Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) antara Pemerintah Indonesia dan ADB. Lima kota yang mendapatkan bantuan diantaranya Cimahi, Palembang, Makassar, Jambi dan Pekanbaru. Jangka waktu kegiatan ini 7 tahun, dari 2014-2020. Tim Negosiasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang didampingi oleh Direktur Permukiman dan Perumahan BAPPENAS serta Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. “Kegiatan MSMIP merupakan program yang bertujuan untuk mendorong investasi di sektor sanitasi, khususnya air limbah dengan membangun IPAL, “ungkap Direktur Bina Program Antonius Budiono. Antonius Budiono menjelaskan Pembangunan IPAL di 5 kota tersebut akan memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Diperkirakan 70.373 rumah tangga di perkotaan (312.000 jiwa) dan 12.780 bangunan komersial akan menerima manfaat ini. Selain itu program ini juga menyentuh 10%-28% masyarakat miskin di setiap kota. NUSSP Tahap II Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya untuk mewujudkan lingkungan

18

permukiman yang sehat, layak huni dan berkelanjutan. Salah satunya melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) -Phase II yang dibiayai melalui pinjaman Asian Development Bank (ADB) yang menyasar 20 kabupaten/ kota dalam 4 tahun mendatang. Untuk merealisasikan rencana itu, di Asian Development Bank – Indonesia Resident Mission dilaksanakan negosiasi untuk program NUSSP Fase 2 antara Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank. Tim negosiasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Ayu Sukorini dan didampingi oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo, Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono, dan Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Maliki Moersid. Menurut Antonius Budiono, kegiatan NUSSP Fase 2 merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan sehat, layak dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan yang terpadu serta meningkatkan kapasitas infrastuktur perumahan dan permukiman di 20 Kota/Kabupaten di Indonesia. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 tahun yaitu Tahun 2014 – 2018. Direncanakan, pembangunan lingkungan permukiman sehat dan layak ini akan meliputi 20 kabupaten/kota dan mencakup luasan kawasan kumuh sebesar 3.000 Ha (300 Kelurahan) yang memberikan manfaat kepada 55.000 Kepala Keluarga miskin serta membangun 845 unit rumah tipe 27/90. Selain itu kegiatan ini juga akan membangun kawasan pemukiman baru di 5 lokasi NSD (New Site Development). Kegiatan NUSSP Fase 2 akan menelan biaya sebesar USD 74,4 Juta. Jangka waktu pengembalian pinjaman ini adalah 20 tahun. (Teks: Ari Iswanti)

info baru

SPBM USRI 2014 Resmi Dimulai di 34 Kabupaten/Kota Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) untuk tahun ini resmi dimulai untuk 432 lokasi dengan nilai Rp151,2 miliar. Pelaksanaan program yang mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ditandai dengan Kick off Meeting di Jakarta pada 22 Januari 2014.

D

irektur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Djoko Mursito saat membuka pertemuan tersebut menyatakan, USRI Tahun 2014 akan dikerjakan pada 34 kabupaten/kota di 5 provinsi yang telah memiliki Strategi Sanitasi Kota (SSK). “Acara ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan program SPBM-USRI Tahun 2014, khususnya dalam kesiapan lokasi

serta promosi hygiene dari kabupaten/kota penerima manfaat, serta pemenuhan komitmen Pemerintah Daerah terhadap program tersebut,” ungkap Djoko Mursito. Turut hadir sebagai narasumber perwakilan dari Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK, Sarjono, perwakilan Dit. Anggaran I Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, perwakilan Dit. Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari Asian Development Bank (ADB).


19

info baru

Lebih lanjut dijelaskan Djoko Mursito, komponen program USRI merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan sanitasi masyarakat dengan cara memberikan Bantuan langsung Masyarakat (BLM) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini didanai dari pinjaman Asian Development Bank (ADB). “Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dan perilaku higienis sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai (Millenium Development Goals) MDGs melalui pelayanan sanitasi berbasis masyarakat,” tambah Djoko. Melalui proses pemberdayaan yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas dan pemberian dana BLM sebagai dana stimulan Pemerintah Pusat kepada masyarakat calon penerima manfaat, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat dalam menangani persoalan sanitasi. Kabupaten/kota calon penerima manfaat merupakan kabupaten/kota yang memiliki lokasi kelurahan yang telah menerima dana BLM sebanyak minimal satu kali siklus dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan. Persiapan pelaksanaan SPBM-USRI sangat membutuhkan dukungan, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota, khususnya mengenai komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mengalokasikan Biaya Operasional Proyek (BOP) sebesar minimal satu persen dari total dana BLM di provinsi dan minimal sebesar 5 persen dari total dana BLM di Kab/Kota, sehingga dapat memperkuat efektifitas pelaksanaannya bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, Direktur Pengembangan PLP berpesan untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan terjalinnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga kesinambungan program ini di masa yang akan datang. Rekrutmen TFL Seiring dengan dimulainya SPBM USRI, lima provinsi yang terdapat kabupaten/kota penerima mengkoordinasikan perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kegiatan ini. Rekrutmen yang kompetitif bertujuan untuk menhjaring para TFL yang berkualitas dan berkompeten untuk dapat turun membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan USRI di kabupaten/kota. Salah satunya diselenggarakn oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Provinsi Jawa Tengah. Di Ruang Rapat Besar Kantor Satker PPLP, sebanyak 153 peserta mengikuti ujian tertulis tahap kedua dari proses rekrutmen TFL USRI. Dalam tahap ini diambil 75 peserta yang akan mengikuti proses wawancara. Provinsi Jawa Tengah membutuhkan sekitar 237 TFL yang akan ditugaskan di 18

20

kabupaten/kota, diantaranya di Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Blora, Rembang, Kudus, Jepara, Brebes dan juga Kota Semarang. Tim Province Project Implementation Unit (PPIU) memberikan kesempatan juga kepada TFL yang tahun sebelumnya sudah mempunyai pengalaman melaksanakan kegiatan SPBM USRI pada TA 2013 untuk dapat melamar lagi menjadi TFL tahun anggaran 2014 dengan hanya mengikuti proses wawancara melalui metode FGD yang disetujui oleh PPIU dan CPMU. “Diharapkan rekruitmen ini dapat menyaring calon TFL yang berkualitas dan berkompeten untuk dapat turun membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan USRI di kabupaten/kota di Jawa Tengah,” ujar Susanti Kepala Seksi Manajemen Pengawasan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Permukiman dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Program SPBM menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program sampai dengan upaya keberlanjutan khususnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana sanitasi berbasis masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Suharsono Adi Broto, Tim Provincial Project Implementation Unit (PPIU) saat mewakili Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah membuka workshop Penguatan Pelaku Program SPBM USRI TA 2014, beberapa waktu lalu. Bertempat di ruang rapat Gedung Diklat LPMP Provinsi Jawa Tengah. Acara ini memberikan pembekalan kepada para pelaku Program SPBM USRI TA 2014, setelah sebelumnya dilakukan perekrutan TFL SPBM USRI TA 2014. Turut hadir dalam acara tersebut Central Project Implementation Unit (CPMU), Tim (PPIU), Tim Regional Project Management Consultan (RPMC), Distric Consultan Team (DCT) dan Distric Project Implementation Unit (DPIU) dari 18 Kabupaten/ Kota, serta seluruh Tim Fasilitator Lapangan (TFL) 18 Kabupaten/ Kota penerima SPBM USRI TA 2014. Acara Workshop ini diikuti oleh 237 peserta yang merupakan hasil seleksi TFL untuk 18 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar adalah TFL lama, dimana jumlah TFL perempuan sebanyak 91 orang (38,40%) dan laki-laki sebanyak 146 orang (61,60%). Menurut Suharsono, workshop ini merupakan awal dari kegiatan SPBM-USRI tahun 2014. “Sesuai dengan master schedule SPBM USRI 2014 bulan Februari 2014 sudah ada penetapan lokasi kelurahan sasaran dari bupati atau walikota setempat dan selanjutnya akan diadakan pelatihan TFL yang menurut rencana dijadwalkan dua gelombang yaitu di Semarang dan Surakarta. (Teks: Buchori/Marsya Paramitha)

info baru

PU Serahkan Pengelolaan Rusunawa Kepada 21 Pemerintah Kabupaten/Kota Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghibahkan 44 twin block (TB) rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) senilai Rp 540,3 miliar kepada 21 kabupaten/ kota. Dari jumlah tersebut terdapat 4.341 unit Rusunawa yang dihibahkan pada tahap V, VII dan XII. Satu twin block bisa menampung rata-rata 98 unit rumah di bawah tipe 21 dan tipe 24.

D

engan diserahkannya ke-44 rusun itu, aset tersebut nantinya menjadi milik Pemerintah kabupaten/ kota untuk memudahkan pemeliharaan dan pengelolaannya. Hal tersebut dikemukakan Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi usai penandatanganan hibah Rusunawa didampingi Direktur

Pengembangan Permukiman, Muhammad Maliki Moersid, dan Kepala Pusat PBMN, Alex A. Chalik, 21 Januari 2014 di Jakarta. Menurut Imam, 44 TB Rusunawa yang dihibahkan tersebut tersebar di 10 provinsi. Yakni, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Bangka Belitung Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 2 twin block di kecamatan Medan Labuan di Kota Medan senilai Rp 18,46 miliar dan 1 twin block di Kecamatan Sei Tualang di Kota Tanjung Balai senilai Rp 14,38 miliar. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 4 twin block di Kecamatan Batu Aji di Kota Batam senilai Rp 52,6 miliar. Di Provinsi Bangka Belitung terdapat 2 twin block di Kecamatan Pangkalbalam di Kota Pangkal Pinang senilai Rp 27,66 miliar. Di Provinsi Banten terdapat 4 twin block di Kota Tangerang senilai Rp 50,8 miliar dan 1 twin block di Kabupaten Serang senilai Rp 10,2 miliar. Di Provinsi Jawa Barat terdapat twin block di Kota Bandung senilai Rp 12,1 miliar; 3 twin block di Kabupaten Bandung senilai Rp39,51 miliar dan 6 twin block di Kota Cimahi senilai Rp 71,76 miliar. Di Jawa Tengah terdapat 1 twin block di Kota Semarang senilai Rp 7,9 miliar; 3 twin block di Kabupaten Jepara senilai Rp 35,9 miliar; 2 twin


21

info baru block di Kota Surakarta senilai Rp 24,35 miliar dan 2 twin block di Kota Salatiga senilai Rp 24,57 miliar. Di Provinsi DI Yogyakarta terdapat 1 twin block di Kabupaten Sleman senilai Rp 12,44 miliar dan 1 twin block di Kabupaten Bantul senilai Rp 12,51 miliar. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 3 twin block di Kota Surabaya senilai Rp28,61 miliar; 3 twin block di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 41,91 miliar; 1 twin block di Kota Probolinggo senilai Rp 12,61 miliar dan 1 twin block di Kabupaten Madiun senilai 12,65 miliar. Di Provinsi kalimantan Selatan terdapat 1 twin block di Kota Banjarmasin senilai Rp 15,43 miliar. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 1 twin block di Kabupaten Bantaeng senilai Rp 14,14 miliar. Adapun Rusunawa yang sudah terhuni antara lain di Jl. Seruni, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Belawan Labuan di Sumatera Utara; Rusunawa di Kelurahan Tanjung Ucang di Kecamatan Batu

Aji; 1 twin block di Kelurahan Agebang Raya, Kecamatan Jatiuwung; di Kihapit Kelurahan Leuwighajah; Jalan Sawah Besar, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari di Semarang; Kelurahan Jebres dan Kelurahan Purwadiningratan di Kecamatan Jebres di Kota Surakarta; Kelurahan Mungunsari Kecamatan Sidomukti di Kota Salatiga; Jalan Grudo, Kecamata Tegal Sari di Kota Surabaya. Jalan Brantas, Kecamatan Kademangan di Kota Probolinggo dan di kelurahan Kalayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin. Kementerian Pekerjaan Umum berkewenangan menyelenggarakan infrastruktur permukiman telah mewujudkannya berupa bantuan penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah. Pembangunan Rusunawa adalah komponen penting yang dirancang untuk menghilangkan kantong-kantong kumuh beserta segala permasalahannya. Yakni dengan cara memukimkan masyarakat

Kementerian Pekerjaan Umum berkewenangan menyelenggarakan infrastruktur permukiman telah mewujudkannya berupa bantuan penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah. Rusunawa Aceh

22

info baru

Rusunawa di Yogyakarta

yang semula tinggal didalamnya ke hunian yang layak, nyaman aman dan terjangkau pada lokasi-lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana diamanatkan oleh RTRW. Imam mengungkapkan, proses penyerahan aset ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara beberapa institusi diantaranya adalah

pemerintah daerah (penerima bantuan), pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU dan Kementerian Keuangan, BPKP, serta Sekretariat Negara. “Hingga saat ini telah dihibahkan ke pemerintah daerah sejumlah 85 twin blok dan dialihstatuskan kepada Kementerian Pendidikan

Informasi Proses Hibah / Alih Status Rusunawa Kementarian Pekerjaan Umum NO

PROSES HIBAH / ALIH STATUS

JUMLAH

NILAI PEROLEHAN

A.

Rusunawa yang telah dihibahkan kepada Pemda

85 TB

Rp. 953,619,214,915

(1)

29 November 2012 kepada 18 Pemerintah Kota/Kab

27 TB

Rp. 221,761,890,880

(2)

29 Mei 2013 kepada Pemprov DKI Jakarta

14 TB

Rp. 191,569,051,252

(3)

21 Januari 2014 kepada 21 Pemerintah Kota/Kab

44 TB

Rp. 540,288,272,783

A.

Rusunawa yang telah dihibahkan kepada Pemda

85 TB

Rp. 953,619,214,915

Sejak tahun 2005, Kementerian PU melanjutkan pembangunan Rusunawa yang telah dirintis oleh Departemen Kimpraswil sejak tahun 2003 dengan istilah Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa tidak pulih biaya.


23

info baru

rusunawa Menteng Asri, Bogor

dan Kebudayaan sejumlah 22 twin blok, termasuk 44 twin blok yang diserahkan hari ini kepada 21 Kota/Kabupaten,” kata Imam. Sejak tahun 2005, Kementerian PU melanjutkan pembangunan Rusunawa yang telah dirintis oleh Departemen Kimpraswil sejak tahun 2003 dengan istilah Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa tidak pulih biaya. Hingga tahun 2013 ini telah dibangun 352,5 TB + 1 menara Rempoa, atau 34.582 unit Sarusun (Satuan Rumah Susun). Pembangunan Rusunawa melalui Kementerian PU melalui APBN yang mencapai Rp. 2,8 Triliun.

Imam melanjutkan, direncanakan hingga akhir RPJMN 20102014 nanti Kementerian PU akan menambah 2.498 unit Sarusun, atau 20 TB + 2 menara Jatinegara Barat, sehingga total rusun yang dibangun adalah 372,5 TB + 3 menara atau 37.080 unit Sarusun. Tarif sewa Rusunawa ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan penghuni dan besaran subsidi dari pemerintah daerah. Di bawah ini terdapat 2 contoh tarif Rusunawa di Kota Surabaya dan Kota Batam sebagai berikut: (Teks : Buchori. Sumber: Dit. PAM)

Contoh Penetapan Tarif Rusun yang Diatur Perda 1. Tarif sewa Rusunawa Grudo Kota Surabaya a. Lantai I sebesar Rp. 80.000,b. Lantai II sebesar Rp. 72.000,c. Lantai III sebesar Rp. 64.000,d. Lantai IV sebesar Rp. 52.000,e. Lantai V sebesar Rp. 36.000,(berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 14 Tahun 2013).

2. Tarif sewa Rusunawa Kota Batam: a. Lantai I sebesar Rp. 240.000,b. Lantai II sebesar Rp.225.000,c. Lantai III sebesar Rp.210.000,d. Lantai IV sebesar Rp.195.000,(berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 tahun 2011).(ind)

“Hingga saat ini telah dihibahkan ke pemerintah daerah sejumlah 85 twin blok dan dialihstatuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 22 twin blok, termasuk 44 twin blok yang diserahkan hari ini kepada 21 Kota/ Kabupaten,” Dirjen Cipta Karya, Imam S Ernawi

24

inovasi

Siapkah Kawasan Metropolitan Bandung Menangani Air Limbah secara Regional? (belajar dari Tokyo Metropolitan Government) Iendra Sofyan*)

Perkembangan perkotaan di berbagai negara saat ini sangat cepat. Satu kota dengan kota lain bersatu membentuk satu kawasan perkotaan yang lebih besar. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Barat adalah kawasan Bandung Raya atau Metropolitan Bandung yang terdiri dari 4 kota yaitu Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

S

ebagian Kabupaten diperlukan infrastruktur perkotaan yang memadai dan mampu mengatasi beratnya beban perkotaan. Salah satu infrastruktur perkotaan yang penting adalah pengelolaan air limbah domestik. Infrastruktur ini sangat penting dalam rangka mengatasi beban pencemaran air limbah domestik yang sangat besar. Jika tidak ditangani, dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan tetapi pada kesehatan manusia yang akhirnya dapat mengurangi tingkat kecerdasan manusia. Penanganan air limbah domestik secara sistem dilakukan dengan dua cara yaitu terpusat dalam satu wilayah/skala kota (off site) dan masing-masing rumah/skala kecil (on site). Beberapa kota besar melakukan sistem off site atau skala kota. Kawasan Bandung

Raya meskipun terdiri dari beberapa kota, penanganan air limbah domestiknya belum secara terpadu/bersama. Untuk skala kota ini memang memerlukan biaya sangat besar baik pembangunan maupun pengelolaannya. Pada kesempatan ini, dituturkan pengelolaan air limbah domestik salah satu kota besar di Jepang yaitu Tokyo. Pemerintah Tokyo menyadari bahwa dalam penanganan sumber daya air, keterpaduan pembangunan sangat diperlukan. Salah satunya penanganan air limbah perkotaan menjadi faktor utama dalam siklus air. Sistem penyaluran air limbah domestik memegang peranan penting dalam menjamin lingkungan hidup yang aman dan menyenangkan serta meningkatkan sirkulasi air yang sehat. Sektor lain adalah drainase permukiman atau perkotaan, secepat mungkin air hujan dialirkan ke sungai maupun laut. Konsep keterpaduan di Indonesia sendiri sudah mulai dirancang dan dikembangkan sejak konsep pembangunan Pelita (pembangunan lima tahun) melalui program Integrated Urban Infrastructure Development Program (IUIDP) atau Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Terintegrasi/terpadu. Namun dirasakan belum berhasil secara optimal dikarenakan pelaksanaan pembangunan tidak berlanjut. Konsep ini sampai sekarang terus diupayakan. Berawal dengan menuangkan konsep pembangunan terpadu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, walaupun tentang air minum tetapi di dalamnya mengatur sektor air limbah dan persampahan. Hal ini diartikan bahwa penyediaan air minum memerlukan sumber air baku yang berasal dari air permukaan maupun air tanah. Untuk mendapatkan air baku yang baik diperlukan penanganan melalui perlindungan air dari air limbah domestik maupun sampah. Sehingga diperlukan penanganan yang terpadu antar sektor tersebut.


25

inovasi

Di negara Jepang pengelolaan air limbah pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (local authority), hal ini sama dengan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, menegaskan bahwa pengelolaan sanitasi atau air limbah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah meskipun pada ujungnya menjadi tanggung jawab bersama antar tingkatan pemerintahan. Pemerintah Metropolitan Tokyo dibentuk dalam rangka pengelolaan infrastruktur di kawasan Metropolitan Tokyo yang terdiri dari 26 kabupaten, 3 kota dan 1 desa. Terdapat 4 (empat) target utama dalam keterpaduan pembangunan air limbah di Tokyo yaitu pertama, perbaikan lingkungan hidup melalui pengolahan air limbah. Air limbah yang dihasilkan dari rumah-rumah dan industri diolah terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke alam. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman. Kedua, pencegahan banjir melalui drainase air hujan. Dalam rangka melindungi kota dari banjir dengan sistem drainase yang baik yang mampu secepat mungkin mengalirkan air hujan ke badan air penerima (sungai atau laut). Ketiga, Pemeliharaan kualitas air di badan air penerima. Air yang masuk ke badan air penerima dipertahankan dan dipelihara agar tetap baik kualitasnya melalui pengendalian pembangunan di bantaran sungai atau laut. Artinya bahwa setiap air buangan yang dihasilkan harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Keempat, reklamasi air. Diciptakannya lingkungan kota yang sehat melalui efisiensi penggunaan sumber daya air dan energi. Bentuk fisik yang dilakukan adalah melakukan reklamasi

26

air dan membangunan fasilitas pengolahan air limbah yang bersifat multi fungsi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam pelaksanaannya Pemerintah Metropolitan Tokyo secara khusus menangani 23 kawasan (wards). Di dalamnya dibagi menjadi 10 titik pengolahan yang dilayani melalui 13 pusat reklamasi dengan debit air limbah per harinya adalah 4,38 juta kubik dari jumlah populasi sebanyak 8.692.000 jiwa dan luas area 57.839 Ha. Kondisi ini mirip dengan kawasan Metropolitan Bandung dimana untuk tahun 2010 jumlah populasinya sebanyak 5.813.269 jiwa dan luas wilayah sebesar 106.015 Ha. Konsep pembangunannya memungkinkan untuk diterapkan di kawasan Metropolitan Bandung. Penanganan dilakukan secara regional (antar kabupaten/kota). Salah satu kawasan regional yang ditangani oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo adalah area Tama yang terletak sebelah Barat Tokyo. Sistem jaringan air limbah di kawasan Tama dirancang operasionalnya melalui kerjasama antara pemerintah Metropolitan Tokyo dengan pemerintah daerah. Terdapat pembagian tugas yaitu pemerintah Metropolitan Tokyo mempunyai tanggung jawab untuk pembangunan dan manajemen jaringan air limbah utama regional dan pusat reklamasi air, sedangkan setiap pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengembangan jaringan air limbah dari rumah-rumah yang disalurkan ke jaringan utama regional. Berikut 4 (empat) pembagian tugas antar pelaku yaitu pertama, sistem jaringan air limbah. Pemerintah Metropolitan Tokyo membangun dan memelihara jaringan air limbah utama, pusat reklamasi air dan fasilitas utama lainnya. Kedua, jaringan air limbah publik yang disambungkan ke sistem air jaringan air limbah regional. Sistem regional menghubungkan pemerintah daerah/lokal yang membangun secara luas konstruksi jaringan ke rumah dan pekerjaan pemeliharaannya. Ketiga, sistem jaringan air limbah publik individual atau independen. Setiap pemerintah lokal menyelesaikan konstruksi, operasional dan pemeliharaan jaringan air limbah masingmasing dari rumah-rumah ke fasilitas pengolahan. Keempat, sistem jaringan air limbah dalam rangka perlindungan lingkungan khusus yang dibutuhkan kota maupun desa. Seperti halnya kota Metropolitan Tokyo, kawasan Metropolitan Bandung merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional yang memiliki ciri perkembangan kota yang sama. Beberapa sektor bidang ke-Cipta Karya-an mulai diperlukan penanganan secara regional diantaranya adalah sistem penyediaan air minum dan persampahan. Sedangkan sektor air limbah khususnya dengan sistem off site masih berada di Kota Bandung, meskipun lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbahnya (IPAL) berada di Kabupaten Bandung, Bojongsoang. Situasi seperti ini menuntut dilakukannya perkembangan perkotaan secara Regional. Namun demikian perlu dilakukan kajian lebih dalam, terutama aspek kelembagaan yang harus siap dan disepakati bersama sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan. *) PPK Randal Pusat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

inovasi

Rumah Panggung Nusantara

Strategi dalam Menghadapi Bencana Banjir Widya Aprilia Kurnia*)

Permasalahan tentang perubahan iklim di Indonesia berkisar pada soal penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa, serta hilangnya serapan karbondioksida. Hal itu yang menempatkan Indonesia sebagai penyumbang utama pemanasan global.

B

angsa Indonesia juga akan menjadi korban utama perubahan iklim, dan bila kita tidak segera belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini, jutaan rakyat akan menanggung akibat buruknya. Sejauh ini, perhatian terhadap perubahan iklim terutama difokuskan pada mitigasi dan utamanya pada upayaupaya untuk menurunkan karbondioksida. Prioritas yang paling mendesak adalah menemukan berbagai cara untuk mengatasi kondisi lingkungan hidup yang baru ini, yaitu beradaptasi. Meski mereka tidak menyebutnya dengan istilah adaptasi, banyak yang telah berpengalaman dalam adaptasi ini. Orang-orang yang tinggal di daerah yang rawan banjir, misalnya, sejak dulu sudah membangun rumah panggung. Yang masih perlu dilakukan sekarang ini adalah mengevaluasi dan membangun di atas kearifan budaya lokal yang sudah ada untuk membantu rakyat. Pembangunan yang sangat intensif secara langsung memiliki pengaruh terhadap lingkungan permukiman setempat dan secara tidak langsung pada daerah di sekitarnya atau daerah di bawahnya. Secara umum, pembangunan yang dilakukan di daerah rawa-rawa adalah dengan melakukan reklamasi atau penimbunan rawa dan hanya sebagian kecil yang melaksanakannya dengan


27

inovasi

Rumah tradisional Indonesia dengan konsep panggung, hampir dapat ditemui di banyak daerah di Indonesia. Daerah dengan rumah tradisional yang memiliki konsep ini diantaranya di Sumatera dan Kalimantan.

menggunakan tiang atau kolom. Pada daerah berkontur, pembangunan umumnya dilakukan dengan cara cut and fill dengan perkuatan tanah. Selanjutnya, pada daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor dan gempabumi, pembangunan dilakukan dengan cara yang umum dilakukan pada daerah yang relatif aman dari bencana. Menurut pendapat arsitek Briyan Talaosa, konsep desain rumah yang tanggap terhadap banjir tidak dapat terwakili oleh sebuah model atau gaya tertentu. Kecermatan memilih dan

28

mesiasati lokasi rawan banjir dengan konsep menyeluruhlah yang harus dilakukan dalam skala kawasan, bukan skala site per 1 unit hunian. Sebagai contoh, permukiman pada lokasi pasang surut air laut. Bisa saja hunian yang berada pada lokasi tersebut dibuat konsep rumah apung yang dapat beradaptasi dengan ketinggian air. Tapi, dalam kasus lain, belum tentu rumah apung cocok untuk daerah banjir yang lokasinya berada di tanah darat. Rumah tradisional Indonesia dengan konsep panggung, hampir dapat ditemui di banyak daerah di Indonesia. Daerah dengan rumah tradisional yang memiliki konsep ini diantaranya di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera, salah satunya dapat dilihat di daerah Sumatera Selatan yang wilayahnya adalah rawa dan sungai serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sedangkan di Kalimantan, bisa dilihat di permukiman suku Dayak dan suku Banjar yang wilayahnya juga sebagian besar adalah rawa dan sungai. Sebagai contoh, rumah Betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Sedangkan rumah trasidional di Kota Palembang yaitu Rumah Limas, Rumah Gudang dan Rumah Limas Gudang yang merupakan jenis rumah panggung. Jenis rumah tersebut telah memiliki adaptasi dengan kondisi alam Palembang yang merupakan dataran rendah serta sebagian besar dipengaruhi oleh pasang surut sungai Musi. Rumah panggung dibangun di daerah rawa dan dataran rendah dengan ketinggian lantai di atas permukaan air pasang dengan ketinggian lantai panggung dapat mencapai ukuran satu hingga dua meter. Maksud dari peninggian tersebut adalah untuk menghindarkan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh genangan air atau banjir. Rumah Limas yang berbentuk rumah panggung secara fungsional memenuhi syarat untuk mengatasi kondisi rawa dan sungai seperti yang ada di Kota Palembang. Rumah Bubungan Tinggi merupakan satu dari sebelas tipe rumah tradisional di Kalimantan Selatan yang diidentifikasi oleh Seman (2001). Bentuk bubungannya yang tinggi menjadikannya dinamai Bubungan Tinggi. Seman juga menyebutkan kemiringan atap utama sebesar 45o sedangkan Muchamad (2007) lebih akurat dengan menyebutkannya sebesar 60o. Tambahan ruang yang menempel di kiri kanan bangunan yang disebut sebagai anjung menjadikannya dinamai pula sebagai Rumah Baanjung. Ciri-ciri rumah Bubungan Tinggi yaitu bentuk atap utama yang bervolume besar digunakan sebagai penyimpan panas (thermal mass) untuk dilepaskan ke dalam ruangan pada malam

inovasi hari. Kemiringan atap yang cukup tinggi digunakan untuk mempercepat limpahan air hujan. Teritisan lebar hanya terdapat pada bagian depan bangunan menaungi beranda. Selebihnya, Rumah Bubungan Tinggi ini kurang memberikan teritisan yang lebar, terutama pada sepanjang sisi-sisi kiri dan kanan bangunan hingga ke bagian anjung sehingga pada bagian-bagian ini dinding mengalami tampias maupun terkena sinar matahari langsung. Peninggian lantai melalui konstruksi panggung mencapai ketinggian sekitar 2 meter dari permukan tanah pada bagian lantai tertingginya, sedangkan pada bagian lantai terendahnya mencapai ketinggian hingga sekitar 1,5 meter. Karena tanah berupa rawa yang mengalami air pasang dan surut di sepanjang tahunnya, bagian kolong tidak difungsikan untuk aktivitas seharihari tetapi hanya difungsikan sebagai tempat menyimpan balokbalok kayu, atau menambatkan perahu. Dalam kaitannya dengan iklim, peninggian ini difungsikan untuk menghindari pasang surut air rawa, menghindari luapan banjir Sungai Martapura, dan untuk mengurangi tingkat kelembaban dengan menjauhkan lantai dari permukaan tanah. Mengingat banyaknya ketersediaan kayu di hutan-hutan Kalimantan Selatan, maka kayu digunakan sebagai material utama pada Rumah Bubungan Tinggi. Material kayu yang digunakan pada Rumah Bubungan Tinggi adalah material yang adaptif terhadap iklim khas setempat. Hanya ada dua jenis kayu yang digunakan di Rumah Bubungan Tinggi ini yaitu kayu galam ( Melaleuca sp) dan kayu besi (Eusideroxilon zwageri) atau disebut juga sebagai kayu ulin. Kayu galam yang tahan air digunakan sebagai pondasi yang ditanam ke dalam rawa sepenuhnya untuk menghindari pelapukan. Rumah Betang adalah salah satu rumah adat dari Kalimantan yang tepatnya di Kalimantan Barat, terutama di daerah hulu sungai yang menjadi pusat dari pemukiman suku Dayak, karena dahulu sungai merupakan jalur transportasi utama bagi suku Dayak untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari seperti bertani maupun berdagang. Rumah betang mempunyai ciri-ciri yaitu bentuk panggung dan memanjang. Pada suku Dayak tertentu, pembuatan rumah panjang bagian hulunya haruslah searah dengan matahari terbit dan sebelah hilirnya ke arah matahari terbenam, sebagai simbol kerja keras untuk bertahan hidup. Bentuk dan besar rumah Betang berbeda-beda di berbagai tempat. Ada rumah Betang yang panjangnya mencapai 150 meter

dan lebar hingga 30 meter. Umumnya rumah Betang di bangun dalam bentuk panggung dengan ketinggian tiga sampai lima meter dari tanah. Tingginya bangunan rumah Betang ini untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan yang mengancam daerah-daerah di hulu sungai di Kalimantan. Sungai yang sangat berpengaruh di sekitar Rumah Betang adalah Sungai Kapuas. Indonesia dengan keberagaman budayanya terlihat pada aneka ragam jenis rumah adat yang dimiliki, telah memiliki adaptasi dalam menghadapi iklim yang mempengaruhi. Salah satu adaptasi yang dihadapi yaitu bencana banjir, dimana sebagian besar rumah adat di Indonesia telah mengangkat konsep bagaimana adaptasinya dalam menghadapi bencana banjir. Hal itu terwujud dalam rumah panggung yang hampir ada di seluruh daerah di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Pada daerah-daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang dominasi wilayahnya adalah sungai dan rawa, telah beradaptasi dengan situasinya dalam rumah adat yang berbentuk panggung. Peninggian pada rumah panggung adalah sebagai berikut Rumah Limas di Palembang 1–2 meter, Rumah Bubungan Tinggi 2 meter dan Rumah Betang 3–5 meter. Tingginya bangunan rumah panggung ini untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan

Indonesia dengan keberagaman budayanya terlihat pada aneka ragam jenis rumah adat yang dimiliki, telah memiliki adaptasi dalam menghadapi iklim yang mempengaruhi.


29

inovasi

Dengan keberagaman tradisi dan budaya yang dimiliki Indonesia terutama dalam bentuk rumah tradisionalnya sebagian besar telah mengangkat adaptasi terhadap iklim di Indonesia.

yang mengancam daerah-daerah di hulu sungai Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk kontruksi, khususnya pada tiang untuk peninggian lantai rumah panggung, digunakan material khusus yaitu kayu yang tahan terhadap air. Kayu yang digunakan untuk Rumah Limas di Palembang adalah kayu ulin dan kayu merbau, Rumah Bubungan Tinggi Suku Banjar yang digunakan yaitu kayu Galam dan kayu Ulin, dan Rumah Betang Suku Dayak yaitu kayu Ulin. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis kayu yang umum dipakai adalah Kayu Ulin. Jenis kayu ini selain kuat terhadap air, juga anti rayap. Dengan keberagaman tradisi dan budaya yang dimiliki Indonesia terutama dalam bentuk rumah tradisionalnya sebagian besar telah mengangkat adaptasi terhadap iklim di Indonesia. Pada rumah panggung telah disesuaikan dengan kondisi pada

30

saat terjadi banjir. Begitu pula pada material yang digunakan pada konstruksi rumah panggung yang adaptif terhadap situasi tersebut. Terlebih situasi lingkungan saat ini yang menyebabkan perubahan iklim, sehingga bencana banjir semakin tidak dapat dihindari lagi. Karenanya, pendekatan perencanaan rumah dengan merujuk kepada kearifan lokal yang ditunjukkan dari rumah panggung perlu sekali untuk ditinjau dan tentu saja menyesuaikan dengan kondisi yang cocok. Sehingga dampak dari bencana banjir tersebut dapat dihindari dan tidak menyebabkan akibat yang lebih buruk lagi. *) Staf Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II (Surabaya), Ditjen Cipta Karya

lensa ck

Pelantikan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Foto-foto : Buchori


31

lensa ck

Aksi tanggap darurat bencana Sinabung, banjir Jakarta, Manado, dan Jawa Tengah

Foto-foto : Buchori

32

lensa ck

Foto-foto : Buchori


33

seputar kita

Gubernur Jateng Sepakat Bantu Atasi Banjir di Semarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani Kesepakatan Bersama Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan pada Sistem Drainase Semarang Tengah. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya banjir yang setiap tahun selalu menghantui warga Kota Semarang. “Tetapi sistem ini tidak akan berarti bila warga Kota Semarang tidak memperbaiki sikap dalam hal membuang sampah,” ujar Ganjar saat memberi sambutan usai membubuhkan tanda tangannya pada Senin (20/1) di Ruang Meeting VVIP Pemkot Semarang. Penandatanganan tersebut merupakan hasil dari fasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Djoko Mursito mengatakan, dengan penandatanganan kesepakatan ini Pemerintah Kota Semarang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengelolaan kolam retensi di Kota Semarang, mengingat lokasi kolam retensi ini berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. (tata randal jateng)

DWP Cipta Karya Beri Bantuan Korban Banjir DHarma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan bantuan kepada 35 keluarga pegawai Ditjen Cipta Karya yang menjadi korban banjir. Bantuan berupa uang tunai dan bahan Sembako tersebut diberikan di Wisma Sanita, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (21/1). Koordinator aksi DWP Peduli, Ibu Cessilia Djoko Mursito, mengatakan bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada sesama pegawai Ditjen Cipta Karya yang menjadi korban banjir. Mereka antara lain tinggal di Kelurahan Bendungan Hilir, Mampang, dan Kota Bekasi. “Kami dari Dharma Wanita bekerjasama dengan Ditjen Cipta Karya bekerjasama memberikan bantuan untuk mereka yang mengalami banjir hampir seminggu ini. Diantara mereka juga ada yang petugas penjaga pintu air Krukut di Pejompongan tanpa henti,” kata Cessilia. (Teks : bcr)

‘Cipta Karya Gowes’ Bantu Banjir Jakarta Komunitas pesepeda Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang dikenal dengan Cipta Karya Gowes atau ‘Cikago’ pada Rabu (22/1) memberikan bantuan logistik Sembako, pakaian, popok, susu, dan makanan bayi kepada korban banjir DKI Jakarta di tiga lokasi pengungsian. Lokasi tersebut yaitu di Gelanggang Remaja Jakarta Timur di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Rusun Penjaringan Jakarta Utara, dan di Masjid Jami’ Al Islam Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Selain menampung insan Cipta Karya yang hobi bersepeda, komunitas Cikago juga dibentuk untuk mempromosikan Green City yang dapat memenuhi kebutuhan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu kawasan, sehingga dapat mengurangi bahkan memecahkan masalah lingkungan, bencana alam, polusi udara rendah, bebas banjir, rendah kebisingan dan permasalahan lingkungan lainnya. (Teks : bcr)

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Kota 27

Recommend Documents