[99] Kursi Buat Korupsi
Wednesday, 06 March 2013 01:18
Korupsi di parlemen bentuknya banyak mulai dari budgeting hingga legislasi itu sendiri.
Sejak reformasi, Indonesia makin demokratis. Sayangnya proses demokratisasi itu tak signifikan dengan proses pemberantasan korupsi. Bukannya korupsi hilang, tapi tambah tak karuan. Jumlahnya pun tak lagi jutaan tapi milyaran.
Ada apa? Ya, karena demokrasi itu mahal. Demokrasi butuh uang. Bisa dibayangkan, berapa uang yang harus disiapkan oleh seorang wakil rakyat atau kepala daerah agar namanya dikenal dan kemudian dipilih oleh konstituennya. Jika Pramono Anung menyebut kebutuhan menjadi anggota DPR 6-22 milyar rupiah, pertanyaannya apa iya mereka mau menyediakannya sendiri? Apa mereka mau rugi? Kalau gajinya tak cukup menutup modal bagaimana? Dan banyak pertanyaan lainnya.
Fakta menunjukkan, banyak celah yang dipakai oleh partai politik untuk mengeruk dana untuk menghidupi partai dan anggotanya. DPR menjadi salah satu ladangnya, selain lewat birokrasi. Soalnya DPR memiliki fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan untuk ‘mengambil untung’.
Korupsi partai di parlemen, menurut Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, bentuknya banyak. “Bicara korupsi politisi berarti mengenai kewenangan. Mereka punya budgeting (penganggaran), di mana mereka mengintervensi proses budgeting untuk kemudian digunakan bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan mereka,” jelasnya.
Mereka misalnya, mengusulkan proses penganggaran yang nanti dikerjakan oleh rekanan mereka, nanti dananya lari ke kelompok-kelompok mereka, atau mereka meminta jatah dari
1/5
[99] Kursi Buat Korupsi
Wednesday, 06 March 2013 01:18
eksekutif. Mereka juga memiliki kewenangan untuk menentukan pejabat-pejabat publik.
Dalam hal fungsi budgeting, DPR memiliki posisi yang menentukan. Menurut terpidana kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Wa Ode Nurhayati, bagi-bagi jatah lumrah terjadi di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. "Semua sudah diplot. Tidak ada satu pun daerah yang tidak diplot (sebagai jatah pihak tertentu)," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (19/6/2012).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Haris Iskandar mengungkapkan, hampir semua anggota Komisi X DPR menitipkan proyek universitas kepada pihak pemerintah. Hal ini disampaikan Haris saat bersaksi dalam persidangan kasus d ugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan terdakwa Angelina Sondakh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (18/10/2012). ‘Permainan’ politikus juga di bidang legislasi. Menurut Ade, politisi menggunakan kewenangan dalam penyusunan aturan untuk kepentingan mereka sendiri atau mereka memperdagangkan penyusunan aturan untuk kepentingan mereka.
Praktek jual beli ayat undang-undang di Badan Legislasi (Baleg) DPR diyakini bukan hanya isu, melainkan realitas yang sudah berlangsung lama. Indikasinya banyaknya uji materi undang-undang yang diajukan publik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak 2003 hingga 2011, terdapat 406 kali pengujian undang-undang ke MK.
Ketua MK Mahfud MD menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU itu. "Orang yang berkepentingan itu bisa beli pasal tertentu ke DPR. Jadilah undang-undang berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat," kata Mahfud dalam suatu kesempatan.
Partai Islam
2/5
[99] Kursi Buat Korupsi
Wednesday, 06 March 2013 01:18
Begitu ada seorang presiden partai Islam terkena kasus korupsi, ada pihak yang mengusulkan agar partai Islam itu mengubah asasnya menjadi asas sekuler. Alasannya, partai Islam itu telah memperburuk citra Islam.
Menurut juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto, bahwa keterlibatan politikus partai Islam memperburuk citra Islam, itu ya. Tapi, lanjutnya, persoalannya bukan pada asas partai Islam itu. “Itu terjadi karena partai Islam itu jauh dari Islam, akhirnya korupsi,” tandasnya.
Ia menandaskan, di dalam sistem yang buruk, yaitu demokrasi, siapapun memang akan cenderung menjadi buruk. Menurutnya, hanya mereka yang berusaha keras menjaga kebersihan diri terus menerus yang bisa terhindar dari pengaruh buruk itu, meski dengan risiko terlempar dari arena atau kemudian karena terdesak ia akhirnya terpaksa terlarut juga dalam suasana yang buruk itu.
Di sisi lain, fakta menunjukkan partai-partai sekuler juga melakukan korupsi. Mereka juga memperburuk citra Islam karena banyak koruptornya juga orang-orang yang mengaku Muslim.
Sistemik
Ini menjadi bukti berikutnya bahwa persoalan korupsi bukan sekadar persoalan individual. Korupsi di Indonesia adalah masalah sistemik. Buktinya, ustadz yang politikus saja sampai terlibat korupsi.
Walhasil, menurut pengamat politik Suswanta Abu Alya, demokrasi adalah sistem rusak sehingga membuat individu menjadi rusak. “Perpaduan antara sistem yang rusak dengan individu yang rusak sangat membahayakan sekali. Seperti terlihat sekarang ini,” katanya.
Sistem demokrasi liberal telah menjadikan ukuran-ukuran kebahagiaan semata-mata fisik dan material. Ketika seseorang inin menjadi seorang politisi dan pejabat, dia akan melakukan semua cara untuk memperbanyak kekayaan serta merebut kekuasaan. Kekuasaan membuat dia merasa mendapatkan kebahagian, mendapatkan semua yang diinginkan. Di sisi lain, hukum
3/5
[99] Kursi Buat Korupsi
Wednesday, 06 March 2013 01:18
yang ada sangat lemah untuk membuat jera koruptor. “Ini semakin menunjukkan bahwa sistem demokrasi ini biangnya korupsi,” katanya. [] Humaidi
Boks
Dulu Pas-pasan, Sekarang Mewah-mewahan
Banyak orang berebut menjadi partai politik. Untuk apa? Supaya kaya! Lain tidak.
Seorang petinggi sebuah partai berasas Islam, setiap harinya mengenakan jam merek terkenal yang harganya mencapai belasan hingga puluhan juta. Mobil yang diparkir di rumahnya lebih dari lima biji. Padahal dulunya, ia orang yang biasa-biasa saja.
Ini hanya salah satu contoh perubahan kekayaan yang dimiliki oleh para politikus DPR. Tapi, fakta memang tak jauh dari itu. Tak ada anggota DPR yang berubah menjadi miskin setelah duduk di Senayan.
Satu anggota DPR yang spektakuler peningkatan kekayaannya adalah mantan Putri Indonesia 2001, Angelina Sondakh. Terungkap kekayaannya melonjak hingga 1.000 persen semenjak dirinya menjadi anggota DPR. Angie menjadi anggota dewan pertama kali sejak 2004, satu tahun setelah dia melaporkan harta kekayaanya ke KPK. Dia kembali terpilih pada Pemilu Legislatif pada 2009 dan aktif sampai saat ini di fraksi demokrat.
Contoh lainnya, politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 7 milyar. Politikus PKB ini sebelum duduk di DPR, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2004-2009. Dia tercatat dua kali melaporkan harta kekayaannya kepada
4/5
[99] Kursi Buat Korupsi
Wednesday, 06 March 2013 01:18
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diperoleh dari Humas KPK, pria kelahiran Donggala, 25 Maret 1973 ini melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2003 dan 29 Januari 2010. Total harta yang dimiliki tahun 2003 senilai Rp 483.769.500. Politikus Partai Golkar Airlangga Hartarto memiliki kekayaan Rp 46 milyar. Anggota DPR ini. Pada laporan 21 Desember 2006, ia memiliki sebesar Rp 33 milyar dan US$ 40.000. Pada akhir 2009, total harta Rp 46 milyar dan US$ 40.000.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga tercatat memiliki kekayaan yang lumayan besar setelah terjun ke dunia politik. Mantan Ketua Umum HMI ini memiliki kekayaan mencapai Rp 2,24 milyar dan 2.300 dollar AS yang tercatat pada 2011. Itu yang dilaporkan dan tercatat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
5/5
