Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (1987)
Negara-negara pilzak penandatangan Dewan Eropa dengan ini, Memperlzatikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi untuk Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Fundamental,
Mengingat bahwa, menurut ketentuan Pasal 3 dalam Konvensi yang sama, "tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran penyiksaan dan atau penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan marta bat";
Mencatat bahwa mekanisme yang disediakan dalam Konvensi tersebut bekerja dalam hubungannya dengan orang yang menyatakan bahwa dia adalah korban pelanggaran- pelanggaran terhadap Pasal 3;
Meyakini balnva perlindungan pada orang-orang yang dirampas kebebasannya, dari penyiksaan dan atau penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat dapat diperkuat dengan sarana-sarana non-pengadilan yang bersifat pencegahan atas dasar kunjungan- kunjungan.
Menyetujui sebagai berikut:
Bab I
Pasall Harus dibentuk suatu Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (yang selanjutnya disebut sebagai "Komite"). Komite, dengan sarana kunjungan-kunjungan, akan memeriksa perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya, dengan tujuan memperkuat, kalau perlu, perlindungan terhadap orangorang tersebut dari penyiksaan dan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.
Pasal2 Setiap Peserta harus memperkenankan kunjungan-kunjungan, bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya oleh suatu penguasa pemerintah, sesuai dengan Konvensi ini, ke tcmpat manapun di dalam yurisdiksinya.
Pasal3 Dalam penerapan Konvensi ini, "Komite" dan para penguasa nasional Negara Pihak yang bersangkutan yang berwenang harus sating bekerja sama.
Bab II
Pasal 4 I. "Komite" akan terdiri dari sejumlah anggota yang sama denganjumlah Negara Pihak.
)
Para anggota "Komite" akan dipilih dari di antara orang-orang yang berwatak moral tinggi, terkenal kecakapannya di bidang hak-hak asasi manusia atau memiliki profesi, bcrpengalaman di bidang-bidang yang dicakup oleh Konvensi ini.
3. Tidak diperbolehkan dua orang anggota "Komite" merupakan warga negara dari Negara yang sama .
..J.. Para anggota "Komite" akan mengabdi dalam kedudukan perseorangan mereka, harus mandiri dan adil, dan dapat mengabdi kepada "Komite" dengan efektif.
Pasal 5 I. Para anggota "Komite" akan dipilih oleh Komite para Menteri Dewan Eropa dengan suara mayoritas absolut, dari suatu daftar nama-nama yang disusun oleh Biro Majelis Konsultatif Dewan Eropa; setiap delegasi nasional dari Negara Pihak dalam Majelis Konsultatif harus mengajukan tiga orang eaton, paling sedikit dua orang darinya merupakan warga negaranya. Prosedur yang sama harus diikuti dalam pengisian kekosongan yang secara kebetulan. 3. Para anggota "Komite" akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali hanya sekali. Namun demikian, di antara para anggota yang dipilih pacta pemilihan pertama, maka masa jabatan tiga orang anggota akan berakhir pada akhir masa dua tahun. Para anggota yang masa jabatannya berakhir pada akhir masa pertama dua tahun dapat dipilih dengan undian oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eropa dengan segera setelah pemilihan pertama telah diselesaikan.
Pasal 6 I. ''Komite" akan bersidang secara tertutup. Sebuah Kuorum adalah sama dengan mayoritas para anggotanya. Keputusan-keputusan "Komite" akan diambil dengan mayoritas para anggota yang hadir, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pas a! 10 ayat 2. 2. "Komite" akan menyusun peraturan-peraturan prosedurnya sendiri. 3. Sekretaris "Komite" akan disediakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eropa.
Bagian III
Pasal 7 1. "Komite" akan mengorganisir kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang ditunjuk dalam Pasal2. Selain dari kunjungan-kunjungan periodik, "Komite" dapat mengorganisir kunjungankunjungan lain seperti yang tampak pada Pasal 2 diperlukan dalam keadaan- keadaan itu. 2. Sehagai suatu peraturan umum, kunjungan-kunjungan dilaksanakan paling sedikit oleh dua orang anggota "Komite". Jika dipandang perlu, "Komite" dapat dibantu oleh para ahli dan para penerjemah.
Pasal8 I. "Komite" akan memberitahukan kepada Pemerintah Negara Pihak yang bersangkutan mengenai keinginannya untuk melaksanakan suatu kunjungan. Sesudah pemberitahuan tersehut, "Komite" setiap waktu dapat mengunjungi tempat manapun yang ditunjuk dalam
Pasal 2. 2. Suatu Negara Pihak akan menyediakan berbagai fasilitas berikut melaksanakan tugasnya:
kepada
"Komite" untuk
(a) akses ke wilayahnya dan hak untuk bepergian tanpa pembatasan; (b) informasi lengkap mengenai tempat-tempat kebebasannya sedang dilaksanakan;
di mana
orang-orang yang dirampas
(c) akses tidak terbatas ke tempat manapun di mana orang-orang yang dirampas kebebasannya. termasuk hak untuk bergerak di dalam tempat-tempat tersebut tanpa pem batasan; (d) informasi-infonnasi lain yang tersedia pada Negara Pihak yang diperlukan "Komite" untuk melaksanakan tugasnya. Dalam mencari informasi tersebut, "Komite" akan memperhatikan peraturan-peraturan hukum nasional yang berlaku dan etika-etika profesional. 3.
"Komite" dapat mewawancarai secara pribadi orang-orang yang dirampas kebebasannya.
4. "Komite" dapat berhubungan secara bebas dengan orang manapun yang diyakini dapat memberikan informasi yang relevan.
5. Kalau perlu, "Komite" dapat segera menyampaikan pengamatan-pengamatannya kepada para penguasa yang berwenang dari Negara Pihak yang bersangkutan.
Pasal 9 1. Dalam keadaan-keadaan pengecualian, maka para penguasa yang berwenang dari Negara Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan protes kepada "Komite" terhadap ktlflJUngan tersebut pada waktu atau pad a tern pat tertentu yang diusulkan oleh "Komite". Protes tersebut hanya dapat diajukan atas alasan-alasan pertahanan nasional, keselamatan umum, kekacauan yang gawat di tempat-tempat di mana tinggal orang-orang yang dirampas kebebasannya, kondisi kesehatan seseorang atau bahwa suatu interogasi mendesak yang berkaitan dengan suatu kejahatan besar yang sedang berlangsung. 2. Mengikuti protes tersebut, maka "Komite" dan Negara Pihak yang bersangkutan segera mengadakan konsultasi agar dapat mernperjelas situasinya dan mcncari persetujuan mengenai pengaturan-pengaturan untuk mernungkinkan "Komite" rnelaksanakan fungsi- fungsinya secara tepat-guna. Pengaturan-pengaturan tersebut dapat mencakup pemindahan setiap orang ke tempat lain sebagaimana yang diusulkan oleh ··Komite". Sampai kunjungan tersebut terjadi Negara Pihak harus memberikan informasi kepada "Komite" mengenai setiap orang yang bersangkutan.
PasallO 1. Sesudah melakukan setiap kunjungan, "Komite" akan rnenyusun suatu laporan mengenai faktafakta yang diketemukan selarna kunjungan, dengan memperhatikan setiap pengamatan yang mungkin telah disampaikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan. "Komite" akan menyampaikan kepada Negara Pihak yang bersangkutan laporannya yang berisi setiap rekomendasi yang dianggap perlu. "Komite" dapat berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan, dengan tujuan menyarankan, kalau pcrlu, perbaikan-perbaikan dalam perlindungan pada orang-orang yang dirampas kcbebasannya. 2. Apabila Negara Pihak yang bersangkutan gaga! bekerja sama atau menolak untuk memperbaiki situasi dengan mengingat rekomendasi-rekornendasi "Kornite", rnaka "Komite" dapat mernutuskan sesudah Negara Pihak yang bersangkutan rnempunyai kesempatan untuk
memberitahukan pendapatnya, dengan mayoritas dua pertiga anggotanya untuk rnembuar suatu pernyataan umum mengenai masalah itu.
Pasalll 1. Informasi yang dikumpulkan oleh "Komite" dalam kaitannya dengan suatu kunjungan. laporannya dan konsultasi-konsultasinya dengan Negara Pihak yang bersangkutan adalah rahasia. 2. "Komite" akan rnengumumkan laporannya,
bersama-sama
dengan
setiap tanggapan dari
Negara Pihak yang bersangkutan, kapan pun diminta untuk mengerjakan demikian oleh Negara Pihak tersebut. 3. Ba\!aimanapunjuga, data pribadi tidak dapat diumumkan tanpa persetujuan tcgas dari orang yang bersangkutan.
Pasal 12 Dengan tunduk pada peraturan-peraturan kerahasiaan dalam Pasa! 11, maka "Komite" setiap tahun akan menyampaikan kepada Komite para Menteri, suatu Iaporan umum mengenai aktivitasaktivitasnya yang akan dikirimkan kepada Majelis Konsultatif dan diumumkan.
Pasall3 Para anggota "Komite", para ahli dan orang-orang lain yang membantu "Komite", selama dan sesudah masa jabatan mereka, diminta untuk menjaga kerahasiaan fakta- fakta atau informasi karcna telah mengetahui selama melaksanakan fungsi-fungsi mereka.
Pasall4 I. Nama-nama orang yang membantu "Komite" akan dirinci dalam pcmbcritahuan menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1. 2. Para ahli akan bertindak atas instruksi-instruksi dan di bawah kekuasaan "Komite". Mereka harus memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus di bidang-bidang yang dicakup oleh Konvensi ini dan akan terikat oleh kewajiban-kewajiban yang sama mengenai kemandirian, keadilan dan kesediaannya sebagai anggota "Komite". 3. Suatu Negara Pihak dengan pengecualian, dapat menyatakan bahwa seorang ahli atau orang lain yang membantu "Komite" tidak dapat diperkenankan untuk ikut serta dalam kunjungan ke suatu tempat di dalam yurisdiksinya.
Bagian IV
Pasal15 Setiap Negara Pihak harus memberitahukan kepada "Komite" mengenai nama dan alamat penguasa yang berwenang untuk menerima pemberitahuan-pemberitahuan dari Pemerintahnya, dan pejabat penghubung manapun yang dia mungkin menunjuknya.
Pasall6
"Komite", para anggota dan ahli yang ditunjuk dalam Pasal 7 ayat 2, akan memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang dinyatakan dalam Anneks pada Konvensi Ill!.
Pasall7 I. Konvensi ini tidak akan memengaruhi ketentuan-ketentuan hukum domestik atau perjanjian internasional manapun yang memberikan perlindungan Jebih besar bagi orang- orang yang dirampas kebebasannya. 2. Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini dapat ditafsirkan sebagai membatasi atau melanggar kewenangan organ-organ Konvensi Eropa mengenai Hak-hak Asasi Manusia, atau dari kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh para Negara Pihak menurut Konvensi terse but. 3. "Komite" tidak dapat mengunjungi tempat-tempat perwakilan atau delegasi para Negara Pelindung atau Komite Internasional Palang Merah, secara efektif mengunjunginya atas suatu dasar yang tetap menurut Konvensi-konvensi Jenewa, 12 Agustus 1949 dan Protokol-protokol Tambahannya, 8 Juni 1977.
