Sub Bagian Hurna dan Tata usaha BpK Rr penvuaiqllan rlrovinsi Bali \'Ll
:.i
u; r",M/ ;,f $r -':"'il
ruu{ii$.e}[,
\.l**{
Kontribusi Bedugul Ditudin
hktansparan mengakui
abandn elola Bedugul p bulan
ribusi ke Pemkab abanan, namun j lahnya terus enurun. TABANAN, Nusa Anggota DPRD
I
Ketut pengelolaan DTW Bedugul, D Batunya,
antara Pemkab Tabanan dengan
Wayan Purnayasa telah lama habis. Namun hingga sekarang pengelolaannya saru gremeng
ftak jelas) sehingga DTW Bedugul terkesan terbengkalai. Politisi Hanura asal Desa Cepaka Kediri ini juga soroti minimnya setoran dari pengelola DTW Bedugul ke Pemkab Tabanan. "Tak
ada kejelasan setoran karena terserah yang mengelola," tuding Suwardiana, Kamis (7/1). Suwardiana menyayangkan, kontrak pengelolaan DTW Be-
Suwardiana soro
dugul dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Padahal, DTW
Kecamatan Baturi iyang dinilai
Bedugul yang menawarkan pesona keindahan Danau Beratan itu banyak dilirik investor. Bah-
tak professiona
Pendapatan
dari DTW Bedul dituding tak transparan dan ngelola nyetor ke Pemkab T n sesuka hati. Dia pun . agar Dinas Kebudayaan da Pariwisata Kebudavaan
(Disbudpar) Ta
nan untuk
kan, mantan Ketua PAC PDIP Kecamatan Kediri ini mdnyebut ada investoryang berani berikan
PAD sebesar Rp 2 miliar lebih untuk Pemkab Tabanan. Namun
Suwardiana usulkan ke Disbudmembuat kontrak baru dengan par Tabanan agar pengelolaan pihak ketiga. DTW Bedugul melibatkan adat Suwardiana m t kon- sehingga kue pariwisata diniktrak kerjasama Bedugul rnati langsung krama adat.
Edisi Hal
:
:
l
iLl;
lr<]rc,\trr CotG
Jika pihak adat di kawasan Bedugul tak siap mengelola, Disbudpar bisa mengundang investor dan lakukan tender terbuka, Selanj utnya dibuatkan perjanjian
kerjasama agar dapat disetujui dewan. "Jangan seperti saat ini, pengelolaan DTW Bedugul telah lama berakhir, tetapi gamang," tandas Suwardiana.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tabanan, Wayan
Adnyana mengakui kontrak kerjasama DTW Bedugul dengan pihak ketiga masih ngambang. Kesepakatan ini belum rampung
karena pembahasan kontribusi masih alot. "Masih proses pembahasan kontribusi sehingga
kontrak terkendala," ungkap Adnyana. Ditambahkan, jika masih belum ada titik terang hingga Maret 2016 ini, maka dibuatkan
Perda baru untuk pengelolaan DTW Bedugul. Pengelolaan DTW Bedugul nantinya akan diumumkan ke publik.
. Mengenai kontribusi DTW Bedugul ke Pemkab Tabanan, Adnyana mengaku tak tahu.
Sub Bagian Hurn
dan Tata Usaha BPK Rl perwakllan provinsi Bali
\Tufr
Menurutnya, kontribusi DTW Bedugul diketahui pihak Dinas
Pendapatan dan Pasedahan
Agung [Dispenda) Tabanan. Sebab Dispenda yang pegang aset,
sementara Disbudpar sebagai
pembina. Sementara Ka Dispenda Tabanan, Nyoman Sudarma mengatakan pengelola DTW Be. dugul setiap bulannya berkontribusi ke Pemkab Tabanan, namun
jumlahnya terus menurun. Berapa setoran yang masuk, Sudarma enggan mempublikasikannya. Sayang Ketua Badan
I
. IST Komang Gede Sanjaya didampingi Pengelola Wayan dermaga di DTW Bedugul yang menewaskan dua
Pengelola DTW Bedugul, Wayan Purnayasa belum bisa dikonfir-
masi baik per telepon maupun
SMS terkait setoran yang tak jelas dan kontrak kerjasama yang berakhir. 6t k21, cr51
Sub Bagian Huma dan Tata Usaha BpK Rl penwaltlilan llrovinsi Bali tlii* Y
llAKl,,tN trNll,ll
.,
ffiuss&
*\*; t>'f;1r"/
1,5M, KetuaIPD Divonis 4,bTahuil
DENPASAR, NusaBal
Mantan Ketua L D Sinabun, Sawan, Buleleng I Gusti Nyoman Suta alias Gusti Topong53, akhirnya
yang dipimpinnya.
selama 4,5 tahun karena i Rp 1,5 miliar di LPD usan ini jauh dari tuntutan
sebelumnyayangn penjara selama 7 t Dalamsidangdi
untut terdakwd dengan pidana
(6/1J petangyangdig
pin majelis hakim Eilward Harrsti Topong dinyatakan secara elakukan tindak pidana korupsi UU nomor 31 tahun 1999 ten-
ris Sinaga, terdakwa sah dan meyakihkan r
sesuai pasal 3 pasal 1 tang pemberantasan diubah dan ditambah perubahanata5UU pidana korupsi jo
TipikorDenpasa4 Rabu
6aayat (1) KUHP
putusan, majelis hakim kan pertimbangan memtidak mendukung program rantas:u:r tipikon Serta tidak
TERDAIO/A. lGusti Nyoman Sutapa alias Gusti Topong termenung pasca dijatuhi hukuman 4,5 tahun oleh majelis hakifi Pengadilan Tlpikor Denpasar, Kamis {7/1).
L
beratkan, )zaiu ter
pemerintah da-lam mendulrungprogram desa Sedangkan sopan,belumpernah
penahananjtegas maj
untukperekonomian meflngankan adalah terdal5wa danterdakwaadalahtunjatuhkan hulmman kepada enam bulan dikurangi masa hakim dalam putusainya.
pong yang sama sekali tidak didampingi keluarg rya juga diberi pidana tambahan berupa dend p 50 juA subsider 4 bulan serta mengembalika lrugian negara Rp 1.,5 miliar. "Dengan ketentuan j fidak mengembalikan kerugian negara satu bula setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka ha r bendanya disita oleh negara atau jika tidak mencu pi, diganti hukuman 3 tahun penjara," tutup majeli hakim. Hukumanini jauh rri tuntutan JPU Narapati yang
Edisi : :"^.tt
Hal ,5-
,.l1'
\'r -: r'J: ,r/ .":;, $i" . i!:+:4..
Korupsi divonis pidana terbukti melakukan
-';'i.lr:;,.:-.a.
;li-il't--r ':'l';.
', Enntrar-r
,o(t
sebelumnya menuntut terdakwa ddngan hukuman 7 tahun penfara ditambah mengembalikan kerugian negara Rp 1,5 miliar subsider 5 tahun peniara. pada sidang, kuasa hularm terdal$E Made Sirardika mengaakan ma$ih pikir-pikiratas'putusan ini. Hal yang sama diunglpplonf PU. Dalam dakwaan sebeluinnya perbuatan fang dilakukan terdala,rra dengan cara uarg pinjampn dari LPD digunakan oleh terdalaara untuk membiafrai laedit Rp 460 juta, untuk usaha.bata Rp 300 ribuf sewa kontrak tanah usaha bata merah selama 4 tahun dengan rincian pertahun Rp 30 jua. Terdakwa juga membeli sebidang tanah seluas 6 are Rp 300 juta, usaha ayam broiler Rp 20 juta, membayar sisa bagian utang sebesar Rp 30 juta, biaya kebetuhan sehari hari Rp 30 juta, membangun rumah Rp 160 juta,,membayartabungan wajib Rp 26,5 juta , membayar'pokok pinjaman Rp 3,5 juta dan membayar administrasi Rp 75 ribu. Akibat perbuatan terdakwa lSgafa dirugikan hingga Rp 1,9 miliar.6 rez ll
Sub Bagian Hurna dan Tata Usaha BPK Rl Perwaltllarr t]rovinsi Bali
hle{$reffi Pastik Tegaskan 2016 Harus Lebih s Tanggulangi Kemiskinan
* Titi
eratkan Bantuan bagi
DENPASAR, NusaBati
Pusat Statistik
Na
ulangi kean saat Badan
onal (BPS)
wilayah Bali, Panusuar Siregar, tentang Potret Perkemban Indikator Makro i hingga -Pembangunan tahun 20'15 dan-antisi 2016 di ruang rapat Gubernur, enin (11l'l). Pastika menyamc kan kepri-
masih diduduki oleh
sementara posisi
risi
$
Kl Jakarta dan ketiga
wal(tu sampai akhir tahun, agar sesuaijuga dengan program pemerintah
langsung tuntaskan, m rsa tergeser jadi posisi 4 padahal ambisi kita tahun ini jadi no 1" ; Pastika. an, SKPD terkait harus i masalah
yang menyebabkan
pusat Nawacila, yaitu membangun oan ptnggtran," tanclasnya. Sementara itu Kepala BPS, Panusuan Siregar dalam paparannya
kinan
Jnemang membenarkan lonjakan
nurunan angka tersebut, mes pun harus mengundang tenaga at cari solusi. Bahkan me
at kemiski-
riil yang terjadi. "Jika
asalahan a faktor
nan untuk melihat
pendidikan, bangun sel jika terbentur anggaran
sarannya. lly mereka SMA dan Pastika adanya padahal
sudah begitu banyak b urkan ke desa-desa. terbut adalah Desa
disal-
E
leng.'Jadi tahun ini tuan lebih banyak r itu," tambahnya. Dia ini persoalan kemir mengingat paparan dibeberkan di awal ti
Edisi Hal
ke tingkat
enam desa tertinggal di
Sepang Kelod di
'@.
rakan karena jumlah pengangguran yang melonjak yaitu sebesar 1,37% di Maret menjadi 1,99o/o di bulan september 2015. Penyebab lainnya adalah penurunan pelaku usaha di
sekolah
SD dan SMA sekaliour
Binvan. Desa Menoani. Deda Ulian dan DEsa i kecamatan Kintamani,
melonjak menjadi 5,25% di bulan September. Penyebabnya diperki-
di sana,
bungkan
SMA bisa dimasukkan SMK Bali Mandara. Dalam kesempatan juga menyayangkan
kemiskinan masih 4,47o/o namun
desa-desa
jarak jauh, bisa men, Bahkan untuk an yang ingin melanjutka
kemiskinan yang terjadi tahun-201S
di Bali. Pada Maret 2015, angka
untuk menrrutnya jika
perlu langsung terjun sebagai indikator tin
desa
, Desa
Abuan,
di
serta
, Bulebanenam desa tahun bisa tuntas masih "Masih ada
-l
GUBERNUR Pastika (tengah) bersama pejabat pemprov Bali.
penyebab menurunn-yz posisi kita,
is
tud
rJ
pertama
disusul oleh Kaliman Selatan dan Bangka Belitung. "Harus cari
penambahan jumlah
til
t,
hatinannya karrlna t li tergeser dari posi6i no 2 di nomor 4 dengan tingkat ken inan paling rendah di Indonesia.
Desa Tertinggal
!Mr T l&,6ffi hee ih'i
Gubernur Bali, Je Mangku Pastika, tegaskan hwa tahun 2016 setur;h SKpD harus 'kerniiskindn. Hal itu menerima paparan
O
sektor pertanian dan industri, padahal
sektor ini merupakan sektor yang
.IST
pemprov Bali, Siregar juga memaparkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Bali. Saat ini Bali menduduki peringkat sepuluh dengan tingkat pertum-
buhan ekonomi sebesar 6,17yo, di atas rata-rata nasional yang hanya sebsar 4,17%. Dia juga berharap serapan anggaran pemerintah tidak
kecil di awal tahun karena bisa
mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Dia juga mengapresiasi tingkat inflasi di Bali yang lagi-lagi terendah tingkat nasional, bahkan dalam kurun 20 tahun terakhir ini. Inflasi di B€li cukup terkendali di angka2,57Yo
di bawah nasional sebesbr 3,35o/o.
Dia menyarankan agar Pemprov terus mengawal laju inflasi dengan menyuplai banyak kebutuhan pokok
paling mudah digeluti. Dalam kesempatan itu Siregarjuga menambahkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang menurun membuat sektor ini menjadi kurang diminati lagi terutama
karena bulan depan akan menyambut lari raya keagamaan yaitu Haii Raya calungan dan lmlek. Terakhir yang menjadi sorotannya adalah tingkat kunjungan wisatawan
mengapresiasi langkah pemprov Bali dalam mengatasi kesenjangan sosial di Bali. Pada tahun lalu indeks kesenjangan sosial di Bali hanya 0,98% dan merupakan terendah tingkat nasF onal. "Saya yakin ini berkat program-
tumbuhan ekspor. Bali penyumbang devisa terbesar di Indonesia dengan tingkat kunjungan wisman mencapai
oleh anak muda. Namun Siregar
program yang bapak gelontorkan, sehingga mampu dirasakan oleh
masyarakat luas," bebernya. Selain itu, dalam pemaparan yang
j]tga dihadiri oleh Asisten Bidang
Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Ketut Wija dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan
(L) mtt,r
,
'9d5
mancanegara (wisman) dan per-
di seluruh Indonesia. Akan tetapi ada beberapa bulan tertentu 41o/o
yaitu Februari sampai dengan Maret ada kecenderungan turun, sehingga
cliharapkan langkah nyata pemerintrah untuk menarik lebih banyak minatwisman lagi di bulan-bulan tersebut. Dan
untuk ekspor di Bali masih rendah di tahun 2015, hal itu diperkirakan karena imbas kelesuan ekonomi di tingkat nasional. @
.
,-
Sub Bagian Huma
a Usaha BPK RI Pedwakllarr Provinsi Bali
I\Tefr}li_w
PD Pasar Klaim R evit alisasi Pa iar
Tradisional ]alan Terus 1.,
I
*/
I .
NUSAEALI/YUDA
gedung Pasar Kertha Sari alias pasar Latu di Abiansemal, rusak dan Foto diambil pada Jumat (8/1).
MANGUPURA,
usaBali Perusahaan aerah (PD) Pasar Bad.ung memasang targ merevitalisasi lima pasar tradisional yang ikelola. Tiga pasar ditarget rampung tahun i yakni Pasar Kapal, paiar ;a_Dua. Sedangkan untuk
tahun 2017 yal dikenal densin Pasar Kuta li. Untuk revita, perusahaan p
,
Edisi Hal
i Pasar Kerthi
Sari atau
lain Pasar Latu, dan
i tiga pasar tradisional
t merah ini menyiapkan r Rp 4,8 miliar. Anesaran
:D induk 2016. Sem6itara. revitalisasi Pasa Kertha Sari dan pasar Kuta II akan dia 2077 mendatang. Dari hitung-hitun!-an Pasar; kebutuhai revitersebut menghabiskan anggaran Rp 14 iliar. Dirut PD Badung Made Sutarma, menyatakan, p ram revitalisasi pasai tersebut adala program yang terbilang mendesak. Me rt kondisi pasar yang ta[ lagi representati _ "Pasar-pasar :u kami pandang urqen (mendesali) un direvitalisasi. Tetapi d=ari
I{oir^
L
{}da{.l'rr
r
Sbtt-
Sub Bagian l-lurna dan Tata Usaha llPK l{l Perwalq.ltran l}rovinsi Bali
Pemkab Sertifikatkan
4zsRuaslalan SINGAMIA, NusaBali
Seluruh jalan kabupaten di wilayah Buleleng atau 425 ruas jalan, kini diprioritaskan bersertifikat. Langkah itu guna mencegah
klaim pihak lain terhadap status
jalan kabupaten yang aset Pemkab Buleleng itu.
Data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah [BPKADJ Buleleng menyebut, total
ruas jalan yang sudah berstatus jalan kabupaten mencapai 425. ruas jalan. falan tersebut
tersebar di sembilan kecamatan di Buleleng. 425 ruas jalan itu sudah tercatat sebagai aset Pemkab padal<artu inventaris barang (KIB) kode B (tanahJ. Hanya saja-,
sejauh
ini ruas jalan tersebut
belum bersertifikat sebagai aset Pemkab, "Mulai tahun ini kami
prioritaskan untuk pensertifikatan, karena sebelumnva kami harus selesaikan aset-as6t tanah yang berpotensi bermasalahi' jelas Kabid Analisis Kebutuhan Aset BPKAD Buleleng Putu Parwata, Senin (11/1) di ruang kerjanya.
Dijelaskan, pensertifikatan
ruas jalan tersebut sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 1007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Dalam pedoman itu disebutkan, aset berwgjud yang mempunyai masa marifaat lebih dari 12 bulan, dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
Edisi t_sd4\.
Hal
:
--1-_-
)4"rtaq"
\ $((-
oleh r{rasyarakat umum menjadi asetdperah. "falan itu merupakan aset t(tap, jadi ini harus disertifikatkan, termasuk juga aset-aset lainnya seperti Puskesmas dan sekolah," ielas Putu Parwata didampingi'Kasdbid Pengamanan Aset Made Pada.
Menurut Arwata, pensertifikatan ruas jalan kibupaten
tersebut dilakukan secara bertahap. Karena proses pensertifikatan ruas jalan membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi, ruas jalan kabupaten itu sudah, ada yang diperlebar sehingga
pengukurannya membutuhkan
waktu yang lama. Selain itu, masih ada aset-aset lain yang
mesti disertifikatkan baik yang tercatat di buku aset KIB mau-
pqn usulan dari luar seperti lahan sekolah. "Mungkin tiap
tahunnya rata-rata 50 ruas jalan yang bisa kami ajukan pensertifikatannya. Karena kami juga harus ajukan aset lainnya untuk disertifikatkan," ujarnya. Selain harus mensertifikatkan aset lainnya, sesuai kerjasama dengan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng di tahun 2016, target capaian sertifikat atas seluruh aset hanya bisa men-
capai 150 bidang. "Tahun ini juga
seluruh lahan kantor lurah
-di
Kecamatan Buleleng, kami ajukan pensertifikatannya," imbuh
Parwata,6 k19
