KONSTRUKSI DISKRESI AHOK UNTUK REKLAMASI

KONSTRUKSI DISKRESI AHOK UNTUK REKLAMASI (Analisis Framing Pemberitaan Reklamasi Jakarta Pada Majalah Tempo)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Konsentrasi Jurnalistik Program Studi Ilmu Komunikasi

Oleh:

FUJI LARA SAKTI AFDININGSIH NIM. 6662122278

ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2016

ABSTRAK Fuji Lara Sakti Afdiningsih. NIM. 6662122278. Skripsi. Konstruksi Diskresi Ahok Untuk Reklamasi (Analisis framing pemberitaan reklamasi Jakarta pada majalah Tempo). Program Studi Ilmu Komunikasi. 2016. Prof. Dr. H. A. Sihabudin, M.Si ; Puspita Asri Praceka, S.Sos., M.I.kom. Topik penelitian ini perihal diskresi kontribusi tambahan 15 persen yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama untuk pengembang proyek reklamasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana majalah Tempo mengkonstruksi diskresi Ahok dalam kasus reklamasi Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma konstruktivisme. Sementara untuk teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis framing model Robert N. Entman. Berita yang menjadi objek penelitian diambil dari majalah Tempo yang terbit pada tanggal 11-17 April 2016, 23-29 Mei 2016, dan 20-26 Juni 2016 lalu yang berjumlah 12 berita, 8 diantaranya membahas diskresi. Dengan menggunakan model analisis framing model Robert N. Entman, maka berita ini akan diteliti dengan menggunakan empat perangkat unit analisis: define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Sesuai dengan perumusan masalah, maka hasil penelitian adalah Tempo mengkritisi diskresi yang dilakukan oleh Ahok. Tempo menghimbau KPK agar menyelidiki ketepatan diskresi yang dilakukan Ahok tersebut, karena tidak ada dasar hukum yang jelas dan menjadi sumber masalah dari kasus suap reklamasi. Aguan diduga ikut menghadang kontribusi tambahan tersebut. Namun Tempo sebaiknya mengurangi narasumber anonim dalam pemberitaannya agar kebenaran informasi menjadi relevan. Kata kunci : Reklamasi Jakarta, Diskresi Ahok, Majalah Tempo, Framing

ABSTRACT Fuji Lara Sakti Afdiningsih. NIM. 6662122278. Thesis. The Discretion Constructing Ahok For Reclamation (Framing analysis of the news Jakarta reclamation on Tempo magazine). Course of study Communication Science. 2016. Prof. Dr. H. A. Sihabudin, M.Si ; Puspita Asri Praceka, S.Sos.,M.I.kom. The topic of this research is concerning the additional 15 percent of discretionary contributions conducted by Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) to reclamation project developers. The purpose of this research was to determine how to construct discretion Ahok in Tempo magazine in the case of reclamation Jakarta. In this research the method used qualitative research with constructivism approach. While for the analytical technique used is the technique of framing analysis model of Robert N. Entman. The news of the research object is taken from the magazine Tempo published on 11 to 17 April 2016, 23 to 29 May 2016, and 20 to 26 June 2016 ago which amount 12 news, 8 of them discuss about discretion. By using the analysis framing model by Robert N. Entman, this news will be examined using four devices unit of analysis: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendation. According to problem statements, the result is Tempo criticizing discretion committed by Ahok. Tempo urges the KPK to investigate the accuracy of discretion by Ahok, because there is no clear legal basis and the source of the problem of bribery cases reclamation. Aguan suspected participated block the additional contribution. However Tempo should reduce anonymous source in reporting that the truth of the information become relevant. Keywords: Reclamation Jakarta, discretion Ahok, Tempo magazine, framing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang tak hentihentinya mencurahkan kasih dan rahmatNya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini sampai selesai. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Skripsi berjudul “Konstruksi Diskresi Ahok Untuk Reklamasi (Analisis Framing Pemberitaan Reklamasi Jakarta Pada Majalah Tempo) ini, penulis buat dengan segenap niat, usaha, semangat baik, dan kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu. Adapun skripsi ini mengangkat pembingkaian makna dalam sebuah berita dengan menggunakan analisis framing yang merupakan salah satu bidang kajian ilmu komunikasi. Selesainya pengerjaan skripsi ini, penulis rasakan sebagai sebuah hal yang patut disyukuri, terlebih dengan berbagai proses yang penulis lalui. Proses-proses itulah yang memberikan pembelajaran dan pengalaman yang amat berharga untuk penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih, kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini: 1. Dr. Agus Sjafari, S,Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya 2. Dr. Rahmi Winangsih, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

i

3. Darwis Sagita, M.Ikom, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi 4. Uliviana Restu, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing akademik penulis selama perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5. Prof. Dr. H. A. Sihabudin, M.Si Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan

arahan,

motivasi,

ilmu,

dukungan

selama

penulis

mengerjakan skripsi dan meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis. 6. Puspita Asri Praceka, S.Sos., M.I.Kom selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi, ilmu, dukungan selama penulis mengerjakan skripsi dan meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis. 7. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Ilmu Komunikasi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pelajaran kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi strata satu. 8. Untuk Mama (Bu yul) dan Papa (Pak Idis) yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mendukung agar cita-cita anak semata wayangnya ini tercapai. Terimakasih telah menginspirasi, terimakasih atas segala yang telah diberikan, terimakasih atas kehangatan dan kasih sayangnya. Mohon maaf lahir batin jika anak perempuan yang engga seberapa ini sering melakukan banyak kesalahan dan belum jadi yang terbaik. 9. Untuk keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh.

ii

10. Untuk yang terkasih Putri Novitasari, Septi Umiyanti, Santi Nurmayanti, Karlina Purnamawati, Devi Alfianti, Sufi Miliana, Ummu Khoerul Umah, Silvia Yonata, Rijal Artomi, Jeremia Pasaribu, Jonah Silas, Ramlan Stefanus, Julius Jeremi, Clinton Silaban, Tabah Nur Iman, untuk kebersamaan, kekeluargaan, kehangatannya. Terimakasih untuk suka-cita, pembelajaran dan nilai-nilai perjuangan yang telah didapatkan penulis selama 4 tahun ini. Terimakasih untuk semua cerita yang pernah tercipta. I love you guys! 11. Untuk Himma Hasanah, Inge Yulistia Dewi, Dea Puspa Anggraheni, Maria Novalia, Galeh Ramadhan, dan Fanny Rahardy, terimakasih telah menjadi sahabat yang sungguh baik dan menyenangkan. Terimakasih untuk semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Terimakasih untuk Untirta Movement Community, yang telah membantu penulis dalam proses pembentukan paradigma berpikir dan menanamkan nilai-nilai perjuangan. Terimakasih untuk senior dan junior terkasih atas segala ilmu yang telah diberikan dan membantu penulis dalam berproses. 13. Untuk Himakom Kabinet Sinergi, untuk IMIKI Untirta, untuk Komunikasi angkatan 2012, Senior dan Junior komunikasi atas pengalaman, sharing serta pembelajarannya yang telah diberikan kepada penulis. 14. Untuk kawan-kawan kelas jurnalistik angkatan 2012, kalian luar biasa. Terimakasih telah menjadi sahabat yang menyenangkan, kawan diskusi

iii

yang asik dengan segala wacana yang belum terwujud. Semoga kelak semua yang pernah kita impikan dapat terwujud. AMIN 15. Kepada Bang Tigor Hutapea S.H, Bang Puput Tridarma Putra, Bang Carlos serta Ka Fawas yang telah bersedia menjadi kawan diskusi dan memberikan banyak informasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 16. Terimakasih kepada Bank Indonesia dan Generasi Baru Indonesia (Genbi) dan KKM 74 yang telah menjadi teman baru dan keluarga baru penulis. 17. Terimakasih kepada semua yang telah membantu penulis dalam berproses dan menjalani kehidupan yang belum seberapa ini. Semangat baik, Semesta bersama kita semua. Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis berharap agar skripsi ini tidak hanya dapat berguna bagi penulis sendiri, juga bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dapat menambah referensi bagi yang membutuhkan. Penulis juga tidak menutup saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan penulis dikehidupan mendatang. Semoga kita semua tidak pernah bosan untuk terus berkembang bersama proses dengan segenap keikhlasan dan semangat yang baik. Serang, Oktober 2015

Fuji Lara Sakti Afdiningsih

iv

DAFTAR ISI

Halaman LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN HALAMAN PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

v

DAFTAR GAMBAR

ix

DAFTAR TABEL

x

DAFTAR LAMPIRAN

xi

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………

1

……………………………………………

7

1.3 Identifikasi Masalah ……………………………………………

7

1.4 Tujuan Penelitian

……………………………………………

8

1.5 Manfaat penelitian

……………………………………………

9

1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah

1.5.1 Manfaat Teoritis …………………………………………… 9 1.5.2 Manfaat Praktis …………………………………………… 9

v

BAB II KAJIAN TEORI ……………………………………

10

……………………………………………

13

……………………………

15

2.4 Konsep Berita dan Kebebasan Pers ……………………………

17

……………………………………

17

2.1 Komunikasi Massa 2.2 Media Massa

2.3 Majalah Sebagai Media Massa

2.4.1 Pengertian Berita 2.4.2 Nilai Berita

…………………………………………… 19

2.4.3 Jenis-jenis Berita

……………………………………

21

2.4.4 Struktur Berita

……………………………………

24

2.4.5 Mengenali Sumber Berita

……………………………

26

2.4.6 Proses Terbitnya Berita

……………………………

28

……………………………………

29

2.4.7 Kebebasan Pers 2.5

Diskresi Ahok untuk Reklamasi

……………………………

32

2.6

Analisis Framing ……………………………………………

35

2.7

Model Framing Robert N. Entman ……………………………

38

2.8

Konstruksi Realitas Sosial ……………………………………

42

2.9

Kerangka Berpikir

……………………………………

44

……………………………………

46

2.10 Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Paradigma Penelitian…………………………………………… 52 3.2 Metode Penelitian ………………………………………….

53

3.3 Instrumen Penelitian ………………………………………….

53

vi

………………………………………….

54

3.5 Teknik Pengumpulan Data ……………………………………

57

3.4 Unit Analisis

3.6 Teknik Analisis Data .…………………………………………. 57 3.7 Uji Keabsahan Data .………………………………………….

58

………….………………………………...

59

3.8 Jadwal Penelitian

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ……………………………………. 60 ……………………………

60

……………………………………………

62

……………………………

63

4.1.1 Sejarah dan Profil Tempo 4.1.2 Visi dan Misi

4.1.3 Struktur Organisasi Tempo

4. 2 Analisis Framing Robert N. Entman …………………………… 65 4.2.1

Analisis Framing Berita 1

……………………………

65

4.2.2


……………………………

70

4.2.3


……………………………

72

4.2.4


……………………………

74

4.2.5


……………………………

79

4.2.6


……………………………

83

4.2.7


……………………………

87

4.2.8


……………………………

92

4.2.9


……………………………

94

4.2.10 Analisis Framing Berita 10

……………………………

98

4.2.11 Analisis Framing Berita 11

……………………………

102

vii

……………………………

105

……………………………

108

5.1 Kesimpulan ……………………………………………………

115

……………………………………………

118

5.2.1 Saran Praktis

……………………………………………

118

5.2.2 Saran Teoritis

……………………………………………

118

4.2.12 Analisis Framing Berita 12 4. 3 Pembahasan Hasil Penelitian BAB V PENUTUP

5.2 Saran Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

120

LAMPIRAN

122

RIWAYAT HIDUP

viii

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Model Framing Robert N. Entman …………………………… 41 Gambar 2.2 Kerangka Berpikir .……………………………………………. 46

ix

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Elemen Framing Robert N. Entman

……………………… 40

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

……………………………………. 48

Tabel 3.1 Unit Analisis Data

……………………………………. 55

Tabel 3.2 Analisis Data

……………………………………. 58

Tabel 4.1 Analisis Framing Berita 1

…………………………… 65


…………………………… 70


…………………………… 72


…………………………… 74


…………………………… 79


…………………………… 83


…………………………… 87


…………………………… 92


…………………………… 94


…………………………… 98


…………………………… 102


…………………………… 105

x

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Kumpulan Berita Reklamasi di Majalah Tempo…………….. 122 Lampiran 2 Kumpulan Video Diskusi Ruang Tengah Tempo……………..151 Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan LBH Jakarta………………………..152 Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Walhi Jakarta ………………………160 Lampiran 5 Data terkait reklamasi Jakarta …………………………………166 Lampiran 6 Surat Izin Mencari Data …….…………………………………176 Lampiran 7 Buku Bimbingan Skripsi …….………………………………...177

xi

1

BAB I PENDlAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Reklamasi merupakan kegiatan melakukan pengerukan wilayah pantai menjadi daratan untuk proses pembangunan gedung, pemukiman, ataupun tempat wisata. Reklamasi menjadi persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di Indonesia, terdapat beberapa wilayah reklamasi yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, Bali, Kalimantan, dan juga Jakarta. Reklamasi di Jakarta bukan masalah yang baru terjadi, namun dalam 2 tahun terakhir reklamasi menjadi masalah yang pelik bagi masyarakat Jakarta. Sehingga membuat masyarakat pada akhirnya membentuk suatu gerakan untuk menyatukan suara, menolak kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Penolakan dilakukan karena reklamasi dianggap bukan sebagai solusi untuk memperbaiki permasalahan lingkungan yang terjadi di Jakarta, tetapi menjadi masalah baru. Masyarakat merasa dirugikan dengan penggusuran dan pengerukan wilayah pesisir pantai. Semenjak reklamasi dilakukan, kehidupan masyarakat sekitar menjadi semakin sulit. Lingkungan tangkap ikan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat tercemar, menyebabkan biota laut perlahan mati sehingga nelayan sulit dalam mencari tangkapannya. Permasalahan yang terjadi menjadi dasar masyarakat wilayah pesisir pantai akhirnya membuat gerakan untuk menolak reklamasi Jakarta.

1

2

Masalah reklamasi tidak hanya terjadi pada masyarakatnya, juga terjadi pada masalah regulasi yang menjadi hal yang pelik dalam kasus reklamasi. Rancangan peraturan daerah yang di dalamnya terdapat pembahasan terkait reklamasi, belum juga disahkan karena belum menemui kesepakatan dalam tubuh legislatif. Proyek reklamasi sudah mulai berjalan, pihak pengembang sudah mulai melakukan pengerukan walaupun aturan belum juga dirampungkan. Ahok sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta, melakukan inisiasi dengan mengeluarkan diskresi kontribusi tambahan 15 persen untuk pengembang yang ikut andil dalam proyek reklamasi. Menurut kamus hukum (BPHN), diskresi diartikan sebagai kekuasaan bertindak

dari

pejabat

pemerintah

dalam

situasi

tertentu,

berdasarkan

keyakinannya yang mengarah pada kebaikan, keadilan dan kelayakan. Dalam kasus reklamasi Jakarta, Ahok membuat kebijakan diskresi sebagai keputusan yang mendesak, karena belum rampungnya Raperda Tata Ruang dan Raperda Zonasi Wilayah Pantai Utara Jakarta yang menyangkut kontribusi tambahan 15 persen untuk reklamasi Jakarta. Sehingga diskresi dianggap sebagai solusi, untuk mengatasi permasalahan perizinan pengembang. Namun beberapa waktu lalu, sekitar pertengahan bulan Mei 2016, media massa dihebohkan dengan amuk Ahok terhadap majalah Tempo yang memberitakan kasus reklamasi teluk Jakarta. Ahok tidak terima dengan isi pemberitaan Tempo yang dianggap memfitnah dan terlalu menyudutkan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Majalah Tempo mengangkat pemberitaan perihal kasus reklamasi teluk Jakarta dalam tiga edisi khusus, namun yang menjadi sumber

3

masalah adalah edisi kedua yang berjudul “Amuk Reklamasi”, dalam majalah tersebut terdapat berita yang mengkaji perihal diskresi atau kebijakan Ahok dalam memberikan keputusan perihal pembayaran kontribusi tambahan dari pengembang proyek reklamasi. Dalam pemberitaan tersebut Tempo juga menjabarkan data berita acara rapat pembahasan kewajiban tambahan 15 persen, dari narasumber yang disembunyikan. Kontribusi tersebut merupakan keputusan Ahok yang diwajibkan untuk pengembang proyek reklamasi Jakarta. Dalam data tersebut tertulis datadata perusahaan yang ikut dalam pembangunan proyek reklamasi. Data ini menjadi alat untuk Tempo dalam mengkritisi dan membongkar kasus reklamasi yang kini sedang diselidiki oleh KPK tersebut. Dalam beritanya, Tempo mengatakan bahwa Ahok telah melakukan barter dalam proyek reklamasi yang kini sedang di garapnya dengan pengembang PT. Agung Podomoro Land. Kalimat barter yang dikeluarkan Tempo mendapat respon dari Gubernur DKI Jakarta tersebut, beliau tidak terima jika dikatakan melakukan barter dengan pihak pengembang. Sebagai pejabat negara, beliau meyakini bahwa keputusan diskresi yang dilakukannya guna untuk keberlangsungan proyek reklamasi. Respon tersebut mengarah pada pengancaman Ahok kepada pihak redaksi Tempo yang akan dilaporkan kepada pihak berwajib, karena isi berita tersebut dianggap telah menyudutkan dan memfitnahnya. Ahok pun mempertanyakan dari mana pihak redaksi Tempo mendapatkan berita acara rapat tersebut, karena berita acara rapat merupakan data rahasia pemerintah DKI Jakarta. Diskresi Ahok tersebut akhirnya melahirkan pro dan kontra.

4

Respon tidak hanya datang dari Ahok semata, para pendukung Ahok atau yang akrab disebut Teman Ahok juga angkat suara. Dalam akun Twitter-nya @kurawa, Rudi Valinca menuliskan bahwa wartawan Tempo tidak cover both side dalam memperoleh informasi, dan Tempo sedang dalam kesulitan ekonomi sehingga membutuhkan penyelamatan. Dengan menyerang Ahok, Tempo berharap dapat bekerjasama dengan Ahok. Serangan Tempo ini mengejutkan banyak kalangan, karena Tempo yang selama ini dianggap berkawan dengan Ahok dalam pemberitaannya kali ini berbanding terbalik dengan pemberitaan reklamasi yang diterbitkan redaksi majalah Tempo pada akhir bulan Mei lalu. Kasus reklamasi sedang hangat diperbincangkan, perihal perizinan yang legal atau tidak, perihal nasib warga setempat yang terkena gusuran, perihal permainan pengembang dan pemerintah, dan lain sebagainya. Media massa baik cetak ataupun elektronik begitu masif memberitakan kasus reklamasi tersebut. Sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta, Ahok kian menjadi sorotan dalam setiap pemberitaan terkait reklamasi. Majalah Tempo dalam 7 bulan terakhir tahun 2016 telah menerbitkan 3 edisi yang membahas perihal kasus reklamasi, edisi pertama terbit pada pertengahan bulan April tertanggal 11-17 April dengan headline Reklamasi Tujuh Keliling, edisi kedua tertanggal 23-29 Mei dengan headline Amuk Reklamasi, dan edisi ketiga 20-26 Juni dengan headline Duit Reklamasi Untuk Teman-Teman Ahok. Tempo merupakan media massa yang terbilang lama dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik, yaitu sejak tahun 1971. Dalam catatan sejarah, bahwa

5

masa orde baru media adalah alat politik kekuasaan dimana apa yang media beritakan tidak boleh bertentangan dengan pemerintah apalagi untuk mengkritisi. Media begitu disetir dalam kerja-kerjanya. Tempo merupakan media yang cukup berani untuk mengkritisi pemerintah pada saat itu. Pada tahun 1982, untuk pertama kali media massa ini mengalami pembredelan oleh rezim orde baru, karena pemberitaan mengenai kerusuhan yang terjadi saat kampanye pemilu 1982 yang membuat media ini dibredel. Pada tahun 1994, untuk kedua kalinya Tempo mengalami pembredelan terhadap berita yang disajikannya, terkait pembelian 39 kapal bekas dari Jerman Timur (Tempo.co:2016). Walaupun demikian, media massa ini masih dapat berkiprah didunia jurnalistik hingga hari ini dengan karakteristiknya yang tidak berubah. Jelang Pilkada 2017, kasus reklamasi adalah senjata bagi para pelaku politik untuk menyerang lawan politiknya. Media sebagai pilar demokrasi yang ke-4 kini dipertanyakan fungsinya, karena digunakan sebagian golongan untuk kepentingan politik. Begitupun dengan internalisasi media, independensi media juga ikut dipertanyakan karena dalam melakukan pemberitaan condong berat sebelah atau mendukung salah satu pihak dan menyerang pihak lainnya. Setelah mendapatkan kebebasan, dunia pers Indonesia kembali dihadapkan pada posisi dilematis, antara mempertahankan ataukah mengerem kebebasan yang dimiliki. Di satu sisi, runtuhnya kekuasaan represif Orde Baru membuat dunia pers menikmati masa gemilang dengan kebebasan yang seolah tak terbatas. Namun, di sisi lain, liberalisasi pada akhirnya mengundang kekhawatiran publik. Apresiasi yang tinggi dari publik terhadap era kebebasan pers saat ini, ternyata

6

tidak membebaskan pers dari munculnya masalah baru, yakni dampak-dampak negatif dari kebebasan dan industrialisasi pers (Sumadiria, 2006:27). Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakan. (Sobur, 2006:162) Pembingkaian diproses melalui konstruksi melihat realitas sosial, sehingga menghasilkan makna tertentu. Kerja jurnalistik ditentukan dari konstruksi dan makna tersebut, untuk menentukan narasumber dalam menggali informasi dan melakukan verifikasi, dan mengkaji suatu persitiwa dari sudut pandang mana. Sehingga dapat diketahui dengan cara apa sebuah realitas sosial ditandakan, yang kemudian diterbitkan menjadi berita. Pengambilan keputusan tersebut melibatkan nilai dan ideologi para pekerja jurnalistik yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.

7

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman sebagai pisau analisis. Entman menjelaskan 4 dimensi analisis framing, yaitu define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (sumber masalah), make moral judgement (penilaian dan pembenaran), dan treatment recommendation (penyelesaian yang ditawarkan). Analisis framing Robert N. Entman mendukung peneliti

untuk mencari tahu bagaimana majalah Tempo

membingkai, dan memaknai diskresi Ahok untuk reklamasi dan posisi Tempo dalam pemberitaanya. Dalam berbagai macam tudingan yang melayang kepada Tempo, framing merupakan pisau analisis yang tepat untuk mencari tahu makna apa yang tersirat dalam sebuah pemberitaan media massa. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka peneliti mengajukan judul penelitian “Konstruksi Diskresi Ahok untuk Reklamasi (Analisis Framing Pemberitaan Reklamasi Jakarta Pada Majalah Tempo)”

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut ; “Bagaimana Pembingkaian Berita Diskresi Ahok untuk Reklamasi Jakarta Pada Majalah Tempo?”

1.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tentukan, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut; 1. Bagaimana Define Problems Majalah Tempo dalam pemberitaan diskresi

8

Ahok untuk reklamasi Jakarta? 2. Bagaimana Diagnose Causes Majalah Tempo dalam pemberitaan diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta? 3. Bagaimana Make Moral Judgement Majalah Tempo dalam pemberitaan diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta? 4. Bagaimana

Treatment

Recommendation

Majalah

Tempo

dalam

pemberitaan diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian Dalam sebuah penelitian pastilah memiliki tujuan, dimana tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut ; 1. Untuk menganalisis Define Problems Majalah Tempo dalam pemberitaan diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta. 2. Untuk menganalisis Diagnose Causes Majalah Tempo dalam pemberitaan diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta. 3. Untuk menganalisis Make Moral Judgement Majalah Tempo dalam pemberitaan diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta. 4. Untuk menganalisis Treatment Recommendation Majalah Tempo dalam pemberitaan diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta.

9

1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Teoritis 1. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin Ilmu Komunikasi, khususnya komunikasi massa mengenai penggunaan analisis framing dalam sebuah berita. 2. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian-penelitian lanjutan mengenai suatu peristiwa yang dikemas media dalam sebuah berita.

1.5.2

Manfaat Praktis 1. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi mahasiswa jurnalistik dan wartawan dalam melihat suatu peristiwa yang akan diberitakan kepada khalayak. 2. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi mahasiswa jurnalistik dan wartawan dalam mengemas suatu peristiwa menjadi berita.

10

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Komunikasi Massa Komunikasi massa adalah proses dimana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, pada sisi lain diartikan sebagai bentuk komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak maupun elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Ardianto, 2004:31). Severin mengemukakan bahwa pengertian komunikasi massa pada intinya merupakan

komunikasi

yang

menggunakan

saluran

(media)

untuk

menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, bertempat tinggal jauh, heterogen, anonim dan menimbulkan efek-efek tertentu. Dalam komunikasi massa terdapat beberapa sifat yang melekat, juga sekaligus yang membedakannya dengan komunikasi yang lainnya (Ardianto, 2004:32). Burhan Bungin (2006:79) menjelaskan, terdapat 5 fungsi komunikasi massa, yaitu pengawasan, social learning, penyampaian informasi, transformasi budaya, dan hiburan. Pengawasan, media massa merupakan sebuah medium dimana dapat digunakan untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. Fungsi pengawasan ini bias berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif. Social Learning, media massa bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat dimana komunikasi massa itu berlangsung. Komunikasi massa dimaksudkan agar proses pencerahan 10

11

itu berlangsung efektif dan efesien dan menyebar secara bersamaan di masyarakat luas. Penyampaian Informasi, komunikasi massa memungkinkan informasi dari institusi publik tersampaikan kepada masyarakat secara luas dalam waktu cepat sehingga fungsi informatif tercapai dalam waktu cepat dan singkat. Transformasi Budaya, fungsi ini bersifat lebih dinamis dibandingkan dengan fungsi komunikasi massa lainnya. Komunikasi massa menjadi proses transformasi budaya yang dilakukan bersama-sama oleh semua komponen komunikasi massa, terutama yang didukung oleh media massa. Hiburan, seirama dengan fungsi-fungsi lain, komunikasi massa juga digunakan sebagai medium hiburan, terutama karena komunikasi massa menggunakan media massa. Hiburan tidak lepas dari fungsi media massa itu sendiri dan juga tidak terlepas dari tujuan transformasi budaya. Dalam mengkaji komunikasi massa, kita juga perlu tahu perihal komponen-komponen yang harus diperhatikan di dalamnya seperti yang diungkapkan oleh Hiebert, Ungurait, dan Bohn dalam (Ardianto, 2004:32) sebagai berikut : 1. Communicator (Komunikator) Komunikator komunikasi massa pada media cetak adalah para pengisi rubrik, reporter, redaktur, pemasang iklan, dan lain-lain. Sedangkan pada media elektronik, komunikatornya adalah para pengisi program, pemasok program (rumah produksi), penulis naskah, produser, aktor, presenter dan lain-lain. Pengirim pesan dalam komunikasi massa bukan seorang individu, melainkan suatu institusi, gabungan dari berbagai pihak.

12

2. Codes and Content Codes adalah sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi, sedangkan content atau isi media merujuk pada makna dari sebuah pesan. Dalam komunikasi massa, codes dan content berinteraksi sehingga codes yang berbeda dari jenis media yang berbeda, dapat memodifikasi persepsi khalayak atas pesan, walaupun content-nya sama. 3. Gatekeeper Gatekeeper pada media massa menentukan penilaian apakah suatu informasi penting atau tidak. Ia menaikkan berita yang penting dan menghapus informasi yang tidak memiliki nilai berita. 4. Regulator Regulator bekerja di luar institusi media yang menghasilkan berita. Regulator biasanya menghentikan aliran berita dan menghapus suatu informasi, tapi ia tidak dapat menambahkan atau memulai informasi, dan bentuknya lebih seperti sensor. 5. Media Media massa terdiri dari : media cetak, yaitu surat kabar dan majalah, media elektronik, yaitu radio siaran, televisi, dan media online (internet). 6. Audience (Audiens) Marshall McLuhan menjabarkan audience sebagai sentral komunikasi massa yang secara konstan dibombardir oleh media. Media mendistribusikan informasi yang merasuk pada masing-masing individu. Audience hampir tidak

13

bias menghindar dari media massa, sehingga beberapa individu menjadi anggota audiences yang besar, yang menerima ribuan pesan media massa. 7. Filter Filter adalah cara yang dilakukan media massa mengantisipasi hambatan dengan mempertimbangkan faktor yang menjadi sumber hambatan. 8. Feedback (Umpan Balik) Bentuk respon dalam komunikasi massa, audiens dapat dengan tertawa saat menonton suatu program lawak di televisi, atau mengomentari suatu berita pada surat kabar. Namun respon seperti ini tidak terlihat oleh komunikator komunikasi massa. Agar responnya dapat sampai kepada komunikator, audiens media massa harus memberikan feedback seperti menulis surat pembaca, menelepon redaktur media massa tersebut, berhenti berlangganan suatu media cetak, mematikan televisi, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan mengenai komunikasi massa diatas, pada penelitian ini media massa yang digunakan penulis sebagai objek penelitian adalah majalah. Majalah tempo adalah lembaga yang memproduksi informasi dengan jangkauan khalayak yang luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli diatas mengenai komunikasi massa.

2.2 Media Massa Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi

14

individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif; media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (McQuail, 1987:3). Menurut Ardianto (2004), media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah radio siaran, televisi, film, media on-line (internet). Setiap media massa cetak memiliki karakteristik yang khas. Pada penelitian ini penulis memilih media massa cetak yaitu majalah sebagai subjek penelitian. Komunikasi massa merupakan sejenis kekuatan sosial yang dapat menggerakan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efek atau hasil yang dapat dicapai oleh komunikasi yang dilaksanakan melalu berbagai media (lisan, tulisan, visual/audio) perlu dikaji melalui metode tertentu yang bersifat analisis psikologi dan analisis sosial. Donald K. Robert mengungkapkan, ada yang beranggapan bahwa efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa, oleh karena fokusnya pesan, maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa (Ardianto, 2004:48). Adapun peran media sangat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, produk yang dihasilkan oleh institusi media dapat secara langsung mempengaruhi pemikiran kebanyakan orang, sehingga efek yang dihasilkan pun beragam tergantung bagaimana tingkat intelektual masyarakat. Efek yang paling buruk dan

15

jangka panjang dari produk media massa adalah dapat merubah tatanan nilai dan norma sosial, karena masyarakat mentransformasi pandangannya tentang dunia sosial.

2.3 Majalah sebagai Media Massa Majalah merupakan salah satu produk media massa yang beragam kategorisasi dan segmentasi pembacanya. Sebagai media massa majalah memiliki fungsi yang beragam pula sebagai media cetak yaitu; sebagai majalah berita fungsinya adalah sebagai media informasi tentang berbagai macam fenomena yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai majalah wanita, pria, ataupun remaja majalah memiliki fungsi sebagai hiburan, isinya relatif mengenai berbagai informasi dan tips yang sifatnya ringan dan menghibur. Fungsi informasi dan mendidik menjadi prioritas dalam sebuah media massa, termasuk majalah sebagai media cetak yang memiliki beragam kategori. Walaupun era kecanggihan teknologi membuat media cetak mengalami degradasi namun majalah masih tetap berdiri tegak, hal ini karena majalah memiliki karakteristik yang berbeda dengan media cetak lainnya seperti surat kabar. Dalam bukunya Ardianto (2004) menjelaskan terdapat 4 karakteristik majalah yaitu penyajian lebih dalam, nilai aktualitas lebih lama, gambar atau foto lebih banyak, dan cover sebagai daya tarik. Penyajian lebih dalam, frekuensi terbit majalah pada umumnya adalah mingguan, selebihnya dwimingguan, bahkan bulanan (1 x sebulan). Majalah berita biasanya terbit mingguan, sehingga para reporternya punya waktu yang cukup lama untuk memahami dan mempelajari

16

suatu peristiwa. Mereka juga mempunyai waktu yang leluasa untuk melakukan analisis terhadap peristiwa tersebut. Sehingga penyajian berita dan informasinya dapat dibahas secara lebih dalam, lengkap, dan unsur how dikemukakan secara kronologis. Nilai aktualitas lebih lama, nilai aktualitas surat kabar berumur satu hari, berbeda dengan nilai aktualitas majalah yang bisa mencapai satu minggu. Ketika surat kabar yang terbit dua hari yang lalu jika dibaca hari ini sudah dianggap usang, maka tidak demikian dengan majalah. Karena membaca majalah tidak pernah tuntas dengan sekali baca, ada topik-topik menarik yang dipilih untuk dibaca lebih dulu. Oleh karena itu, majalah mingguan baru tuntas dibaca dalam tiga atau empat hari. Gambar atau foto lebih banyak, jumlah halaman lebih banyak, sehingga selain penyajian beritanya yang mendalam, majalah juga dapat menampilkan gambar/foto yang lengkap, dengan ukuran besar dan kadang-kadang berwarna, serta kualitas kertas yang digunakan pun lebih baik. Foto-foto yang ditampilkan majalah memiliki daya tarik tersendiri, apalagi apabila foto tersebut sifatnya eksklusif. Daya tarik foto sangat besar bagi pembacanya, karena itu promosi majalah edisi terbaru seringkali menonjolkan foto. Cover sebagai daya tarik, sampul majalah memiliki daya tarik tersendiri, cover adalah ibarat pakaian dan aksesorisnya pada manusia. Cover majalah biasanya menggunakan kertas yang bagus dengan gambar dan warna yang menarik. Menarik tidaknya cover suatu majalah sangat bergantung pada tipe majalahnya, serta konsistensi majalah tersebut dalam menampilkan ciri khasnya. Pada intinya, cover merupakan salah satu faktor daya tarik suatu majalah yang menunjukan ciri suatu majalah, sehingga secara sepintas pembaca dapat mengidentifikasi majalah tersebut.

17

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih majalah sebagai fokus penelitian. Majalah sebagai salah satu produk media massa yang menyajikan informasi mendalam tentang suatu peristiwa. Pada permasalahan Diskresi Ahok, majalah Tempo menjadi objek permasalahan, karena salah satu media massa yang memberitakan diskresi secara mendalam, dari berbagai macam sudut pandang dan juga data.

2.4 Konsep Berita dan Kebebasan Pers 2.4.1 Pengertian Berita Berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang melibatkan fakta dan data yang ada di alam semesta ini, yang terjadinya pun aktual dalam arti “baru saja” atau hangat dibicarakan orang banyak. Adapun cara melaporkan atau memberitakan sesuatu, supaya menarik perhatian orang banyak, orang lazim melakukannya dengan gaya to the point atau diplomatis (Suhandang, 2010:104). Hoeta Soehoet (2003) membagi pengertian berita kedalam dua bagian, yaitu secara makro dan mikro. Secara makro, surat kabar disebut lengkap, kalau surat kabar tersebut tiap terbit memuat semua berita yang terjadi sehari sebelumnya yang perlu diketahui pembacanya. Sedangkan secara mikro, suatu berita disebut lengkap kalau berita tersebut mengemukakan segala sesuatu mengenai peristiwa atau pendapat yang diberitakannya sebagaimana adanya.

18

Hoeta Soehoet (2003) menjelaskan, dari unsur-unsur jurnalistik tidak selamanya harus mutlak enam, diperbolekan jika hanya terdapat 4 unsur, yaitu apa (what), siapa (who), di mana (where), dan kapan (when). Alasannya empat unsur tersebut yang paling ingin diketahui pembaca dan tidak semua berita mengandung jawaban terhadap enam unsur kelengkapan berita. Definisi berita yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa berita adalah sebuah kerja jurnalistik yang menginformasikan tentang peristiwa yang terjadi secara lengkap, fakta, dan aktual, kemudian dikonsumsi oleh pembaca menjadi informasi yang penting atau tidak penting dan melahirkan dampak baik negatif ataupun positif dari berita yang ditulis oleh wartawan tersebut. Dalam memenuhi kerja jurnalistik, wartawan mengumpulkan informasi yang akan dijadikan bahan untuk membuat sebuah berita, informasi tersebut berasal atau diperoleh wartawan dari sumber berita. Sumber berita menurut Hoeta Soehoet (2003) terbagi dua, yaitu peristiwa dan manusia. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang terjadi di lapangan seperti gempa, banjir, pameran seni, pertandingan olahraga dan lain-lain. Manusia dimintai pendapat perihal peristiwa yang disaksikannya atau peristiwa yang tidak disaksikannya. Sedangkan menurut Barus (2010), sumber berita dibagi menjadi tiga yaitu sumber berita atas nama pribadi, sumber berita pribadi atas nama kelompok atau golongan, dan sumber berita organisasi/lembaga/instansi.

19

2.4.2 Nilai Berita Hal yang paling penting selain cara menyajikan adalah nilai dari berita itu sendiri, yaitu sebuah kejadian atau fakta bagaimanapun “dibumbu-bumbui” diberi warna kalau tidak memiliki nilai yang penting tetap akan menjadi hambar. Jadi, perpaduan antara fakta dan kejadian serta nilai berita itu sendiri akan menjadikan sebuah berita menarik (Tamburaka, 2012:138). Nilai berita adalah patokan penting bagi seorang wartawan dan meja redaksi dalam melihat suatu peristiwa yang kemudian diolah menjadi sebuah berita yang disuguhkan kepada masyarakat luas. Walaupun menurut Downie JR dan Kaiser dalam (Kurnia, 2005:17) nilai berita (news value) merupakan istilah yang tidak mudah didefinisikan, istilah ini meliputi segala sesuatu yang tidak mudah dikonsepsikan. Ketinggian nilainya tidak mudah untuk dikonkretkan, nilai berita juga menjadi tambah rumit bila dikaitkan dengan sulitnya membuat konsep apa yang disebut berita. Nilai berita memang menjadi patokan bagi meja redaksi dalam memilih dan memilah berita mana yang layak untuk terbit, dengan pertimbangan bagaimana dampak yang dihasilkan dari berita yang terbit. Dengan beragam kategori berita dan segmentasi pembacanya, meja redaksi dan para wartawan dapat memutuskan mana peristiwa yang penting untuk diliput dan mana yang tidak penting. Walaupun setiap pembaca memiliki penilaian tersendiri terhadap berita yang disajikan media massa, namun

20

media massa memiliki elemen-elemen nilai berita yang mendasari wartawan dan meja redaksi dalam meliput suatu peristiwa, Sumadiria (2006) menjelaskan perihal kriteria umum nilai berita, diantaranya: a. Keluarbiasaan (Unusualness), berita adalah sesuatu yang luar biasa. Kalangan jurnalistik sangat meyakini, semakin besar suatu peristiwa, semakin besar pula nilai berita yang ditimbulkannya. b. Kebaruan (Newness), berita adalah semua apa yang terbaru. Berita adalah apa saja yang disebut hasil karya terbaru. c. Akibat (Impact), berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Semakin besar dampak sosial budaya ekonomi atau politik yang ditimbulkannya, maka semakin besar nilai berita yang dikandungnya. d. Aktual (Timeliness), berita adalah peristiwa yang sedang atau baru terjadi. Sesuai dengan definisi jurnalistik media massa haruslah memuat atau menyiarkan berita-berita aktual yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. e. Kedekatan (Proximity), berita adalah kedekatan. Kedekatan yang berdasarkan dua bagian yaitu; kedekatan geografis yang menunjuk pada suatu peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Kedekatan psikologis yang menunjuk pada lebih banyak ditentukan oleh tingkat ketertarikan pikiran, perasaan, atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek atau peristiwa.

21

f. Informasi (Information), berita adalah informasi. Informasi adalah segala sesuatu yang bisa menghilangkan ketidakpastian. Setiap informasi yang tidak memiliki nilai berita, menurut pandangan jurnalistik tidak layak untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan media massa. g. Konflik (Conflict), berita adalah konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur atau sarat dengan dimensi pertentangan. Konflik atau pertentangan, merupakan sumber berita yang tak pernah kering dan tak pernah habis. h. Ketertarikan Manusiawi (Human Interest), berita adalah yang menimbulkan efek berarti pada seseorang, sekelompok orang, atau bahkan lebih jauh lagi pada suatu masyarakat, tetapi telah menimbulkan getaran pada suasana hati, suasana kejiwaan, dan alam perasaannya. Hanya karena naluri, dan suasana hati kita merasa terusik, maka peristiwa itu mengandung nilai berita. 2.4.3 Jenis-jenis Berita Ada tiga aturan main yang perlu dipahami oleh setiap reporter/wartawan dalam mendapatkan berita, yaitu know news (tahu berita), know where to get it (tahu dimana mendapatkannya), dan go get it (bergegas untuk mendapatkannya). Dari ketiga prinsip tersebut tampaknya pekerjaan wartawan sangatlah sederhana, namun pelaksanaanya tidaklah sesederhana itu sebab jika di dalam sesungguhnya pekerjaan wartawan

22

menyangkut pekerjaan, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat rumit (Barus, 2010:38). Untuk dapat mengenal informasi, dibutuhkan upaya menuntun ke mana dan bagaimana memperoleh fakta yang diperlukan. Informasi yang diperlukan itu ditentukan oleh jenis berita, sebab hanya dengan mengetahui jenis berita kita dapat mengetahui sumbernya. Haris Sumadiria (2005:69) menjelaskan dalam bukunya jenis-jenis berita yang harus diketahui oleh para wartawan, yaitu straight news report, depth news report, comprehensive news, interpretative report, Feature story, depth reporting, investigative reporting, editorial writing Straight news report, adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Berita memiliki nilai penyajian objektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Berita ini ditulis dengan unsur 5W+1H. Depth news report, adalah laporan dimana reporter atau wartawan menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter, fakta-fakta yang nyata masih tetap besar. Comprehensive news, adalah laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh

ditinjau

dari

berbagai

aspek.

Berita

menyeluruh,

sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat dalam berita langsung (straight news).

23

Interpretative report, adalah berita yang memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. Dalam hal ini reporter menganalisis dan menjelaskan. Feature story, adalah berita dimana penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Penulis feature menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor dari pada pentingnya informasi yang disajikan. Depth reporting, adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pelaporan mendalam, dalam tradisi pers sering disajikan dalam rubrik khusus seperti laporan utama, bahasan utama, fokus. Investigative reporting, adalah berita yang berisikan hal-hal yang memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan. Editorial writing, adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum.

24

2.4.4 Struktur Berita Media cetak dalam setiap penerbitannya menyuguhkan berbagai macam berita kepada khalayak. Dikarenakan faktor kesibukan tidak semua berita dibaca oleh pembaca, hanya berita yang menurutnya menarik dan dibutuhkan. Dalam hal ini, wartawan sudah mengetahui bagaimana menyajikan berita dengan susunan yang tepat, sehingga pembaca mencapai tujuannya dalam memperoleh infomasi. Susunan berita yang dimaksud adalah piramida terbalik. Artinya, susunan berita dalam piramida terbalik adalah bagian inti atau penting dari pembuatan berita. Dalam skema piramida terbalik, inti berita diletakkan pada alinea pertama, dan informasi lanjutan yang melengkapi topik pemberitaan diletakkan pada alinea berikutnya. Skema lain pada piramida terbalik juga dapat terjadi, semakin ke bawah isi pemberitaan semakin mengerucut atau topik dibahas semakin mendalam. Hoeta Soehoet (2003) menjelaskan fungsi inti berita adalah memudahkan

pembaca

memahami

bagian

yang

terpenting

dari

keseluruhan isi berita. Karena itu inti berita harus memenuhi syarat yaitu; mengandung inti terpenting dari berita, lengkap, padat, dan singkat, bahasanya mudah dipahami dan menarik, serta susunannya teratur sebab akibatnya. Alinea kedua mengandung penjelasan dari alinea pertama. Kalau inti berita mengandung banyak persoalan penting, penjelasannya ditulis pada alinea-alinea berikutnya. Sesudah menulis berita, barulah

25

membuat judul berita. Jadi, judul berita hadir jika inti berita telah selesai, judul diperas dari inti berita. Fungsi judul berita adalah memperkenalkan isi berita di bawah judul kepada pembaca, sehingga dalam waktu sekilas saja, pembaca dapat mengambil kesimpulan apakah berita itu berguna atau tidak. Adapun syarat judul berita yaitu; judul mengandung inti terpenting dari seluruh isi berita dan judul disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, padat, dan menarik (Soehoet, 2003:78). Tanggal

berita

ditulis

sesudah

judul

berita,

fungsinya

memberitahukan kepada pembaca, di mana dan tanggal berapa reporter menulis naskah beritanya. Tanggal tersebut dilengkapi dengan bulan dan tahun, pembaca berhak mengetahuinya dan reporter wajib menuliskan yang sebenarnya (Soehoet, 2003:79). Setelahnya wartawan melakukan penyusunan naskah berita yang akan dikemas menjadi sebuah berita yang nantinya akan disuguhkan kepada khalayak sebagai informasi yang benar. Kemudian setelah menyusun naskah berita, seorang wartawan harus lihai dan pandai dalam menganalisis berita, dari mulai inti berita, judul berita, nilai berita, dan susunan berita, sehingga berita yang dikonsumsi khalayak teruji kebenarannya dan memenuhi keinginan pembaca.

26

2.4.5 Mengenali Sumber Berita Detak jantung dari jurnalisme terletak pada sumber berita. Menjadi wartawan berarti mengembangkan sumber. Wartawan harus tahu banyak. Dia harus tahu ke mana mencari informasi, siapa yang harus ditanya. Luwi Ishwara (2005) menjelaskan bagaimana seorang wartawan dalam memperoleh sumber beritanya, yaitu dengan melakukan observasi langsung, sistem beat, narasumber, dan wawancara. Observasi Langsung, wartawan yang mengamati langsung suatu peristiwa dapat membuat cerita itu menjadi hidup. Terdapat dua metode yang dapat dilakukan dalam observasi yaitu; Pertama, pra-peristiwa diperoleh dengan cara membuka kembali catatan-catatan, dokumentasi, buku, dan sebagainya yang berhubungan dengan peristiwa yang diliput. Kedua, pasca-peristiwa dimana sedapatnya wartawan harus menghubungi berbagai pihak (all sides). Berbagai sumber independen perlu dihubungi untuk melindungi tulisan dari prasangka atau distorsi. Pendekatan multisumber ini juga memberikan kredibilitas pada tulisan. Tindakan wartawan yang menggali dan menghubungi berbagai sumber; bertanya kepada berbagai pihak, kenyataannya adalah disiplin verifikasi. Sistem Beat, kebanyakan organisasi pemberitaan menerapkan struktur tradisional dalam mengumpulkan berita, yaitu memakai sistem “beat”, sistem ini membebankan tanggung jawab pada wartawan untuk suatu wilayah berita tertentu. Itulah beat-nya, sekaligus wilayah dan tambatannya. Sistem beat ini mengarah kepada spesialisasi bidang. Dalam

27

sistem beat terdapat kekuatan yaitu sumber, kontinuitas, dan pengamatan. Terdapat pula jebakan yang dapat ditenggarai yaitu perkoncoan, prasangka, ego, sempit, dan melemah. Kemudian yang terakhir yaitu rotasi periodik, wartawan yang baik sadar akan jebakan-jebakan tersebut dan berusaha menghindarinya. Editor, selain loyal pada efisiensi dari sistem beat ini, juga berusaha mengatasi kelemahan-kelemahannya. Narasumber, sumber memang penting untuk mengembangkan suatu cerita dalam memberikan makna dan kedalaman suatu peristiwa atau keadaan. Mutu tulisan wartawan tergantung dari mutu sumbernya. Semua sumber, baik itu orang (human sources), maupun informasi seperti dari catatan, dokumen, referensi, buku, kliping dan sebagainya yang digunakan oleh wartawan haruslah disebutkan asalnya. Namun, dalam menggunakan sumber ini wartawan harus tetap skeptis. Terdapat jenis narasumber yaitu sumber anonim yaitu sumber yang tidak mau disebutkan namanya dan identitas sumber adalah sumber yang mengizinkan redaksi untuk menuliskan identitas dirinya. Wawancara, adalah pertemuan tatap muka. Wawancara melibatkan interkasi verbal antara dua orang atau lebih, tetapi biasanya diprakarsai untuk suatu maksud khusus dan biasanya difokuskan pada suatu masalah khusus. Terdapat 10 tahap wawancara yaitu; jelaskan maksud wawancara, lakukan riset latar belakang, ajukan biasanya melalui telepon janji untuk wawancara, rencanakan strategi wawancara anda, temui responden anda, ajukan pertanyaan serius anda yang pertama, lanjutkan menuju inti dari

28

wawancara, ajukan pertanyaan-pertanyaan keras (yang sensitif dan menyinggung) bila perlu, pulihkan bila perlu dampak dari pertanyaanpertanyaan keras itu, dan akhiri dan simpulkan wawancara anda.

2.4.6 Proses Terbitnya Berita Menentukan, apakah suatu peristiwa memiliki nilai berita sesungguhnya merupakan tahap awal dari proses kerja redaksional. Biasanya seorang redaktur menentukan apa yang harus diliput, sementara seorang reporter menentukan bagaimana cara meliputnya, karena ia berurusan dengan tahap pencarian atau penghimpunan dan penggarapan berita (Kusumaningrat, 2006:71). Setelah seluruh materi terkumpul, maka dilakukanlah penulisan dan penyusunan naskah berita. Setelah naskah berita tersusun, kemudian wartawan mengirimkan naskah kepada pihak redaksi untuk diseleksi. Ada lima macam seleksi sesuai saluran berita yaitu, dari bahan berita yang ditulis reporter hingga menjadi berita, dari bahan berita yang ditulis koresponden hingga menjadi berita, dari bahan berita yang bersumber dari kantor berita hingga menjadi berita, dari naskah pendapat yang datang dari luar redaksi hingga menjadi pendapat, dan dari naskah pendapat staf redaksi menjadi pendapat. Setelah naskah berita diseleksi di meja redaksi kemudian dilakukan penyuntingan atau mengedit. Yang melakukan penyuntingan naskah berita menjadi copy berita adalah desk editor. Selama proses penyuntingan

29

berlangsung, dilakukan pula pemerkayaan terhadap berita. Dalam proses penyuntingan, desk editor harus benar-benar teliti, secara teknis dan subsantsi, karena baik atau buruknya dampak dari terbitnya sebuah berita menyangkut pada desk editor yang merupakan proses akhir dari pengelolaan sebuah berita, walaupun sebelum terbit harus mendapat persetujuan pimpinan redaksi, karena pimpinan redaksi bertanggungjawab secara keseluruhan.

2.4.7 Kebebasan Pers Pasca tumbangnya pemerintahan orde baru, Indonesia menapaki satu langkah kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 28, sejalan dengan hal tersebut pers juga masuk kedalamnya. Sejarah mencatat bahwa ruang gerak kerja jurnalistik pada masa orde baru sangat dibatasi oleh pemerintah, kini sudah mendapat titik cerah. Kebebasan tersebut diperkuat dengan adanya payung hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kerja-kerja jurnalistik tidak lagi dibatasi. Berkaitan dengan itu, dalam melaksanakan kebebasan pers, bias berita sangatlah tidak diharapkan, karena dalam kebebasan pers terkandung dua pengertian yaitu “bebas dari” dan “bebas untuk”. Konsep “bebas dari” merupakan pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak dipaksa melakukan sesuatu perbuatan yang menyimpang dari kepentingan publik.

30

Adapun “bebas untuk” berasal dari pemikiran Jacues dan Hegel yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan. Dalam perspektif ini, kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu tapi diberi kebebasan untuk berbuat sesuatu guna mencapai apa yang mereka inginkan (Kasiyanto, 2014:10). Kasiyanto (2014) dalam bukunya menyebutkan kebebasan pers merupakan konsep ideal sebagai sarana menuju demokratisasi, namun dalam prakteknya kebebasan pers tidak berjalan linear, ada aspek-aspek lain yang memengaruhi proses produksi dan konsumsi pers, yakni faktor intern pers, yang meliputi ideologi pers, kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme insan pers. Faktor ekstern yakni masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dan sumber berita. Investor (pemodal) dan advertiser (pengiklan) Kemerdekaan pers yang kini sudah digenggam para praktisi jurnalistik, menurut Shaffat (2008) dalam bukunya “Kebebasan, Tanggungjawab, Penyimpangan Pers” menjelaskan ada hal yang harus disadari bahwa betapapun hebatnya posisi pers, namun kekuatan media sejatinya merupakan pisau bermata ganda yang pada satu sisi, dengan kekuatannya pers dapat menjadi pelaku fungsi kontrol yang sangat kritis untuk membetulkan jalannya kekuasaan yang melenceng, dan pada sisi lain bila disalah gunakan kekuatan pers justru akan dimanfaatkan penguasa

31

untuk meninabobokan masyarakat dengan berita-berita yang penuh kepalsuan dan retorika. Agar terhindar dari hal ini, maka pers harus kembali pada tugas, fungsi, dan perannya semula sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan kode etik jurnalsitik. Tanggung jawab yang dijabarkan dalam kode etik wartawan harus benar-benar dijalankan, tidak hanya dijadikan macan kertas yang harus mengalah demi kepentingan pragmatis. Inilah makna hakiki kebebasan pers yang bertanggung jawab. Pers tidak hanya bebas dalam berekspresi tetapi kebebasan itu haruslah disertai dengan tanggung jawab terhadap halhal yang ditimbulkannya kemudian. Kebebasan pers harus menjadikan per situ menyadari akibat dari berita-berita yang disampaikannya dan mengarahkan akibat itu pada hal-hal yang positif. Para wartawan diharapkan bertanggung jawab dan bersikap objektif dalam analisis mereka dan sangat dianjurkan keluar dari bias atau prasangka pribadi (Shaffat, 2008:95).

2.5 Diskresi Ahok untuk Reklamasi Permasalahan reklamasi pantai utara Jakarta sudah berlangsung sejak tahun 2003 dan sudah berulang kali keluar masuk meja hijau. Kini reklamasi kembali menemui kemelutnya. Berdasarkan pemberitaan dari media massa, reklamasi pantai utara Jakarta kembali mencuat saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan Ketua Komisi D DPRD M Sanusi, yang kemudian disusul oleh penyerahan diri Presiden Direktur PT.

32

Podomoro Land Ariesman Widjaja kepada KPK. Proyek yang selama ini tidak masif diberitakan kini menjadi perhatian publik. Setelah itu, muncul banyak perdebatan tentang reklamasi pantai. Kali ini, tidak hanya dampak lingkungan yang dipermasalahkan. Perizinannya pun menimbulkan perdebatan dalam jajaran pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, serta upaya pengembang untuk melakukan suap kepada pejabat berwenang. Kontribusi tambahan 15 persen dianggap memberatkan pengembang, karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, beberapa pengembang merapatkan diri kepada pejabat berwenang untuk melakukan lobi agar kontribusi tambahan diturunkan menjadi 5 persen. KPK melakukan penyelidikan perihal kontribusi tambahan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Diduga terdapat tindak korupsi dan suap antara pemerintah dengan pengembang. Kontribusi tambahan proyek tersebut merupakan sebuah diskresi yang diberikan oleh Basuki Tjahaja Purnama kepada pengembang PT. Agung Podomoro Land dan pengembang lain yang melakukan pembangunan pada proyek reklamasi. Berdasarkan laporan dari KPK yang dimiliki oleh Tempo salinannya, terdapat kontrak 13 pekerjaan Muara Wisesa senilai Rp 392,6 miliar. Total biaya yang sudah dikeluarkan Rp 218,7 miliar. Sedangkan jenis pekerjaan yang digarap antara lain pembangunan dan pengadaan mebel rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pengadaan rumah pompa dan fasilitasnya, serta penertiban kawasan prostitusi Kalijodo. Berdasarkan temuan data tersebut, lahir kecurigaan bahwa terdapat barter dalam proyek kontribusi tambahan untuk reklamasi Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi

33

sedang mendalami dasar hukum perihal kontribusi tambahan proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang dikeluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, untuk mengetahui apakah benar terjadi penyimpangan. Basuki Tjahaja Purnama memberikan diskresi kepada pihak pengembang dengan alasan ketika sebuah peraturan tidak ada, pejabat boleh membuat kebijakan sendiri. Seperti pada kasus sanksi koefisien luas bangunan Mori Building Company di Semanggi, Jakarta. Pengembang ingin menambah tingkat gedung, beliau beri izin dengan membuat peraturan memakai perhitungan nilai jual obyek pajak (NJOP). Ahok menganggap keputusan tersebut

termasuk

kontribusi tambahan bukan sebuah barter, hal itu terjadi karena ada sebuah persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak pengembang. Pada kasus reklamasi Ahok merasa difitnah dengan tuduhan beliau melakukan barter dengan pihak pengembang dalam melaksanakan aturan kontribusi tambahan 15 persen. Perihal dasar hukum diskresi beliau menjelaskan dalam majalah Tempo bahwa “sewaktu terbit keputusan presiden tentang reklamasi yang lama, disebutkan pengembang harus kontribusi mengatasi banjir dan lain-lain. Tapi kan itu tidak jelas, kami tidak ingin membuat pulau tapi membebani anggaran daerah. Mengurus banjir di sini saja tidak beres, masak iya mau bikin pulau dengan mengeluarkan anggaran sendiri? Kalau saya tidak merumuskan angka 15 persen, tapi saya memberikan izin kepada mereka, rugi tidak pemda DKI? Kalau rugi, bukan barter dong”.

34

Diskresi Gubernur DKI Jakarta melahirkan kontroversi, salah satunya dari Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok salah mengartikan diskresi dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta "Ini menurut saya tidak tepat disebut sebagai sebuah diskresi. Karena, unsur-unsur diskresi dan cara-cara menggunakan diskresi juga diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan” tutur Donal (Firmansyah, 2016;Republika.co.id) Berdasarkan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) memang dinyatakan diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Ahok benar dalam hal itu, dia mempunyai hak untuk melakukan diskresi. Namun keputusan Ahok dalam diskresi tersebut perlu dikaji apakah prosedur dan alasan mengeluarkan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. Walaupun demikian, menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun bahwa Gubernur DKI Jakarta dapat dipidanakan jika berniat jahat pada keputusan diskresi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan penyelidikan

35

apakah ada niat jahat dalam diskresi yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dalam reklamasi pantai utara Jakarta, dikutip dari majalah Tempo. Diskresi ini masih dalam penyelidikan KPK untuk mengetahui dasar motif dari keputusan ini. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan masih akan meneliti diskresi yang dilakukan ahok terkait kontribusi tambahan reklamasi. Diskresi itu dapat diambil dengan tiga syarat yakni ketiadaan aturan yang mengatur dasar kebijakan, keputusan untuk kebijakan publik, dan tidak memperkaya diri atau orang lain (Puput, 2016:cnnindonesia.com). Kasus suap reklamasi yang menyangkut kontribusi tambahan 15 persen tersebut kini masih dalam proses penyelidikan. Ariesman Widjaja telah ditetapkan sebagai terpidana, Sanusi masih berstatus terdakwa karena pengadilan masih menggali informasi dari beberapa saksi terkait, diantaranya Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, dan juga pemda DKI untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan regulasi tersebut.

2.6 Analisis Framing Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas, untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Sebuah metode melihat cara media bercerita atas peristiwa, cara tersebut tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Metode semacam ini tentu saja berusaha mengerti dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingkai isu.

36

Peristiwa yang sama bisa jadi dibingkai secara berbeda oleh media (Eriyanto, 2002:10). Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multi-disipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam praktiknya, analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan cultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya (Sudibyo dalam Sobur, 2004:162). Gitlin mendefinisikan frame sebagai seleksi, penegasan, dan eksklusi yang ketat. Ia menghubungkan konsep tersebut dengan proses memproduksi wacana berita dengan mengatakan, “frame memungkinkan para jurnalis memproses sejumlah besar informasi secara cepat dan rutin, sekaligus mengemas informasi demi penyiaran yang efisien kepada khalayak (Sobur, 2004:165). Menurut G.J. Aditjondro, framing sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Proses framing bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak. Proses framing tidak hanya melibatkan para

37

pekerja pers, tapi juga pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-masing berusaha menampilkan sisi-sisi informasi yang ingin ditonjolkannya (Sobur, 2004:165). Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi (content) dari suatu pesan/teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Framing, terutama, melihat bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca (Eriyanto, 2002:11). Proses pembentukan dan konstruksi realitas hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Ada dua aspek dalam framing, yaitu memilih fakta/realitas dan menuliskan fakta (Eriyanto: 2002). Memilih fakta /realitas, proses aspek ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih dan apa yang dibuang? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angel tertentu, sehingga pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain.

38

Menuliskan berita, proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas, sehingga aspek yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Framing itu pada akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Apa yang kita tahu tentang realitas sosial pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita melakukan frame atas peristiwa itu yang memberikan pemahaman dan pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa. Apa yang dilaporkan oleh media seringkali merupakan hasil dari pandangan wartawan ketika melihat dan meliput peristiwa. Analisis framing membantu kita untuk mengetahui bagaimana realitas peristiwa yang sama itu dikemas secara berbeda oleh wartawan sehingga menghasilkan berita yang secara radikal berbeda (Eriyanto, 2002:97).

2.7 Model Framing Robert N. Entman Robert N. Entman menggunakan konsep framing untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan yaitu membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih

39

bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Informasi yang menonjol lebih terasa dan tersimpan dalam benak khalayak dibandingkan dengan informasi yang disajikan secara biasa, karena khalayak memiliki pandangan apa yang dia pikirkan atau suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikirannya (Eriyanto, 2002:220). Frame berita timbul dalam dua level; pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Frame berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita (Eriyanto, 2002:224). Entman dalam (Eriyanto:2002) melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Seleksi isu, aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta, dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang di masukkan (included), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (excluded). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Penonjolan aspek, aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

40

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Dalam bukunya Eriyanto (2002) menjelaskan Entman membagi konsep framing dalam 4 elemen, yaitu sebagai berikut : Tabel 2.1 Elemen Framing Robert N. Entman Define Problems

Elemen framing untuk melihat bagaimana suatu

(Pendefinisian masalah)

peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?

Diagnose causes

Elemen framing untuk melihat peristiwa itu

(Memperkirakan masalah

dilihat

atau sumber masalah)

dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah?

disebabkan

oleh

apa?

Apa

yang

Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? Make moral judgement

Elemen ini untuk melihat nilai moral apa yang

(Membuat keputusan moral)

disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?

Treatment Recommendation

Elemen framing ini melihat penyelesaian apa

(Menekankan Penyelesaian)

yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber : Eriyanto, 2007. Analisis Framing. Yogyakarta: LKiS

41

Gambar 2.1 Model Framing Robert N. Entman

 

Framing Seleksi isu Penonjolan aspek

BERITA / PEMBERITAAN

Define problems Treatment recommendation

Diagnose causes

Make moral judgement

Sumber : Sumber : Eriyanto, 2007. Analisis Framing. Yogyakarta: LKiS

2.8 Konstruksi Realitas Sosial Istilah konsturksi sosial realitas (social construction of reality), menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter. L Berger dan Thomas Luckman. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Tamburaka, 2012:75). Berger dan Luckman memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman realitas dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai

42

kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Bungin, 2006:191). Realitas sosial yang dimaksud pada gagasan Berger dan Luckman terdiri dari realitas objektif, realitas simbolis, dan realitas subjektif. Sedangkan pengetahuan yang dimaksud adalah realitas sosial masyarakat. Realitas sosial tersebut adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial (Bungin, 2006:192). Tugas pokok sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan dialektika antara diri (self) dengan dunia sosiokultural. Dialektika ini berlangsung dalam proses dengan tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi, oobjektivasi, dan internalisasi (Tamburaka, 2012:77). Eksternalisasi, proses ketika sebuah produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat yang setiap saat dibutuhkan dalam individu, maka produk sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar. Dalam konteks ini, informasi dari media massa merupakan produk sosial yang dibutuhkan individu/khalayak untuk memaknai lingkungan sosialnya. Objektivikasi, tahapan di mana produk sosial berada pada proses instusionalisasi atau pelembagaan, sedangkan individu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia. Objektivikasi bisa terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat

43

melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, tanpa harus terjadi tatap muka antar individu dan pencipta produk sosial itu. Objektivikasi dilakukan melalui signifikasi bahasa. Internalisasi, proses pemahaman atau penafsiran langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna, sebagai manifestasi dari proses-proses subjektif orang lain, yang demikian menjadi bermakna subjektif bagi individu itu sendiri. Kesesuaian sepenuhnya dari kedua makna subjektif dan pengetahuan timbal balik mengenai kesesuaian itu, mengandaikan terbentuknya pengertian bersama. Dalam konteks ini lewat pengaruh media massa akan membentuk pendapat umum atau yang dikenal opini publik yang sama. Burhan Bungin (2006) menjelaskan konstruksi realitas sosial dari dua paradigma yaitu paradigma definisi sosial dan paradigma konstruktivis. Paradigma definisi sosial berpandangan bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Dalam arti, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya, yang kesemuanya itu tercakup dalam fakta sosial yaitu tindakan yang menggambarkan struktur dan pranata sosial. Dan pada paradigma konstruktivis menjelaskan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi, yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial (Bungin, 2006:187). Nilai-nilai lain yang menjadi acuan konstruksi sosial media massa adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Media bukan hanya memberikan informasi dan hiburan tapi juga memberikan pengetahuan kepada khalayak

44

sehingga proses berpikir dan menganalisis sesuatu berkembang pada akhirnya membawa pada suatu kerangka berpikir sosial bagi terbentuknya sebuah kebijakan publik yang merupakan implikasi dari proses yang dilakukan elemen-elemen tersebut. Ini merupakan bagian bagaimana media merekonstruksi realitas sosial di masyarakat (Tamburaka, 2012:84).

2.9 Kerangka Berpikir Pada dasarnya berita merupakan sebuah produk hasil konstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh wartawan pada saat meliput suatu peristiwa. Apa yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya di tuliskan oleh wartawan, tetapi dipengaruhi oleh cara berpikir wartawan dalam memandang suatu peristiwa yang terjadi. Pemberitaan Diskresi Ahok untuk Reklamasi Jakarta merupakan hasil liputan wartawan di lapangan yang kemudian di tulis menjadi sebuah berita hasil konstruksi realitas yang dipengaruhi oleh cara pandang atau pola pikir wartawan dalam melihat peristiwa reklamasi tersebut. Dalam mencari berita, wartawan pun memilih peristiwa/isu mana yang penting untuk di liput dan isu mana yang ditinggalkan. Dalam hal ini, wartawan berada dalam tahap eksternalisasi dalam melihat suatu peristiwa yang kemudian di konstruksi menjadi berita dan diinformasikan kepada khayalak. Setelah berita ditulis oleh wartawan kemudian masuk ke dalam meja redaksi Tempo untuk diseleksi, penekanan isu mana yang lebih ditonjolkan atau dihilangkan, kedalaman fakta dari hasil konstruksi tersebut. Wartawan dan meja redaksi Majalah Tempo berada dalam tahap obyektivasi. Kemudian terbitlah

45

berita perihal Diskresi Ahok untuk Reklamasi pada Majalah Tempo edisi 4507 dengan headline “Reklamasi Tujuh Keliling”, edisi 4513 dengan headline “Amuk Reklamasi”, dan edisi 4517 dengan headline “Duit Reklamasi Untuk TemanTeman Ahok” dimana berita tersebut menghasilkan pemahaman atau penafsiran langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna, tahap ini adalah tahap internalisasi. Untuk memahami pemberitaan perihal diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta pada majalah Tempo, peneliti menggunakan analisis framing Robert N. Entman untuk melihat strategi majalah Tempo dalam melakukan seleksi isu dan penonjolan aspek dalam pemberitaan kasus reklamasi tersebut. Entman menitikan analisis framing dalam empat elemen, yaitu; Define problems, elemen ini menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Diagnose causes, elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari peristiwa. Make moral judgement, elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Treatment recommendation, elemen ini dipakai untuk melihat apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Berikut adalah kerangka konsep pemikiran penelitian yang penulis gambarkan dalam bentuk diagram:

46

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Kasus Reklamasi Jakarta

Wartawan meliput peristiwa

Informasi masuk&diseleksi meja redaksi

(Eksternalisasi)

(Objektivasi) Terbit berita diskresi Ahok untuk

(Internalisasi)

Reklamasi Jakarta

Analisis framing Robert N. Entman

Define

Diagonose

Make moral

Treatment

problems

causes

judgement

recommendat

(pendefinisia

(memperkira

(membuat

ion

n masalah)

kan masalah

keputusan

(menekankan

atau sumber

moral)

penyelesaian)

masalah)

2.10 Penelitian Terdahulu Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil judul “Konstruksi Diskresi Ahok untuk Reklamasi (Analisis Framing Pemberitaan Reklamasi Jakarta pada Majalah Tempo), dan menjadikan beberapa penelitian sebelumnya yang telah ada sebagai referensi dan bahan pembelajaran dalam pengerjaan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut;

47

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Meydita Simbolon berjudul “Konstruksi Berita Dalam Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta “Jokowi-Basuki dan Fauzi-Nachrowi dalam majalah Tempo). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigm konstruktivisme dan analisis framing model Pan dan Kosicki. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tempo memandang kedua pasangan calon gubernur Jokowi-Basuki dan Fauzi-Nachrowi, tim suksesnya serta strategi-strategi kampanye yang dilakukan dalam proses menjelang Pilkada Jakarta dan untuk mengetahui bagaimana posisi Tempo terhadap kedua kubu. Teori yang digunakan pada penelitian yaitu teori konstruksi sosial realitas dan interaksionisme simbolik. Penelitan Meydita menyimpulkan majalah Tempo cenderung memihak kepada kubu Jokowi-Basuki dengan penekanan berita yang cenderung lebih memberikan kesan positif, berbeda dengan Fauzi-Nachrowi yang penekanan berita cenderung memberikan kesan negatif. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zahrotusti’anah berjudul “Analisis Framing Tajuk Rencana Tentang Konflik Indonesia-Malaysia di Harian Republika Edisi Agustus 2010”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan paradigm konstruktivisme dan model analisis

framing Robert N. Entman.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana harian Republika mengemas kasus konflik Indonesia-Malaysia pada edisi Agustus sampai September 2010. Teori yang dilakukan pada penelitian ini yaitu teori konstruksi sosial realitas. Penelitian ini menyimpulkan Republika mengemas kasus konflik tersebut sebagai masalah komunikasi international yang melibatkan dua negara

48

tetangga serumpun. Sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik keduanya merupakan solusi utama yang ditawarkan Republika. Dari dua penelitian tersebut dapat dilihat perbandingannya dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu No. 1.

Item Judul

Analisis Framing

Konstruksi Berita

Fuji Lara Sakti Afdiningsih Konstruksi

Tajuk Rencana

dalam Media Massa

Diskresi Ahok

Tentang Konflik

(Analisis Framing

untuk

Indonesia-

Pemberitaan Dua

Reklamasi

Malaysia di

Pasangan Calon

(Analisis

Harian

Gubernur dan Wakil

framing

Republika Edisi

Gubernur DKI Jakarta

Pemberitaan

Agustus 2010

“Jokowi-Basuki dan

Reklamasi

Fauzi-Nachrowi dalam

Jakarta Pada

majalah Tempo)

Majalah Tempo)

Zahrotusti’anah

Meydita Simbolon

2.

Tahun

2011

2012

2016

3.

Tujuan

Untuk

Untuk mengetahui

Untuk

mengetahui

bagaimana Tempo

mengetahui

bagaimana

memandang kedua

Bagaimana

harian Republika

pasangan calon

Pembingkaian

mengemas kasus

gubernur Jakarta

Berita Diskresi

konflik

Jokowi-Basuki dan

Ahok untuk

49

Indonesia-

Fauzi-Nachrowi, tim

Reklamasi

Malaysia pada

suksesnya serta

Jakarta pada

edisi Agustus –

strategi-strategi

Majalah

September 2010

kampanye yang

Tempo?

dilakukan dalam proses menjelang Pilkada Jakarta dan untuk mengetahui bagaimana posisi Tempo terhadap kedua kubu. 4.

Teori

Konstruksi sosial

Konstruksi sosial

Konstruksi

atas realitas

realitas dan

sosial atas

interaksionisme

realitas

simbolik 5.

6.

Metode

Hasil

Kualitatif,

Kualitatif, paradigma

Kualitatif,

paradigma

konstruktivisme, model paradigma

konstruktivisme,

analisis framing Pan

konstruktivisme,

model analisis

dan Kosicki

model analisis

framing Robert

framing Robert

N. Entman

N. Entman

Republika

Majalah

mengemas kasus cenderung

Tempo memihak

tersebut sebagai kepada kubu Jokowi-

50

masalah

Basuki

dengan

komunikasi

penekanan berita yang

Internasional

cenderung

lebih

yang melibatkan memberikan dua

kesan

negara positif, berbeda dengan

tetangga

Fauzi-Nachrowi

serumpun. Sikap penekanan saling

cenderung

menghormati

kesan negatif.

dan

yang berita

memberi

menjaga

hubungan

baik

keduanya merupakan solusi

utama

yang ditawarkan Republika. 7.

Persamaan Menggunakan

Mengangkat berita

Menggunakan

analisis framing

perihal Ahok di

analisi framing

model Robert N.

Majalah Tempo

model Robert N.

Entman

Entman dalam menganalisis pemberitaan Ahok di

51

Majalah Tempo 8.

Perbedaan

Penelitian

Penelitian Meydita

Penelitian ini

Zahrotusti’anah

menganalisis perihal

menggunakan

menggunakan

pemberitaan media

hard news

tajuk rencana

dalam kegiatan politik,

majalah Tempo

sebagai objek

yaitu Pilkada

sebagai objek

penelitian. 9.

Sumber

penelitian

Repository

Reposiroty Online

Online

Universitas Sumatera

Universitas

Utara

Islam Negri Jakarta

52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian Dalam melakukan penelitian, paradigma atau pendekatan terkait erat dengan metode penelitian. Dimana pendekatan menjadi sebuah pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian untuk menafsirkan peristiwa atau realitas sosial, dalam penelitian kualitatif kali ini penulis menggunakan paradigma konstrukstivis sebagai paradigma penelitian. Menurut

Becker

dalam

(Kriyantono, 2010;48)

perpektif sebagai

seperangkat gagasan yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan tindakan; suatu spesifikasi jenis-jenis tindakan yang secara layak dan masuk akal dilakukan orang; standar nilai yang memungkinkan orang dapat dinilai. Sedangkan menurut Wimmer & Dominick menyebutkan pendekatan dengan paradigma, yaitu seperangkat teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis framing sebagai pisau analisis untuk mengetahui bagaimana konstruksi berita diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta pada majalah Tempo. Paradigma konstruktivis membantu peneliti untuk melihat bagaimana wartawan dan media massa mengkonstruksi fakta realitas sosial dalam sebuah berita yang dipercaya sebagai suatu kebenaran. Paradigma konstruktivis mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya.

52

53

3.2 Metode Penelitian Pada umumnya, dalam melakukan penelitian komunikasi terdapat dua metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam kuantitatif, komunikasi menjadi variabel yang dicari hubungan serta pengaruhnya dari proses komunikasi yang terjadi, penelitian dilakukan secara terkontrol, terstruktur, dan sistematik. Sedangkan kualitatif, penelitian mendapatkan keluasan dalam memperoleh informasi atau menganalisis datanya. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial menjadi objek penelitian dengan pengumpulan data sedalamdalamnya dan mengungkapkan makna-makna dari proses komunikasi yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor makna-makna dari pemberitaan majalah Tempo tentang diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta, dan juga ingin mengetahui bagaimana wartawan dan media massa mengkonstruksi realita sosial menjadi sebuah berita yang disebar luaskan kepada khalayak.

3.3 Instrumen Penelitian Kriyantono (2010) menjelaskan instrument penelitian adalah sebuah alat ukur untuk mengukur data di lapangan. Alat ukur adalah alat bantu yang menentukan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam mengumpulkan data. Alat ukur ini sangat penting untuk mencari data dengan membatasi kebenaran dan

54

ketepatan indikator variabel yang sudah ditetapkan dari data di lapangan, sehingga data yang terkumpul adalah sesuai dengan masalah dan tidak meluas. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen peneliti harus divalidasi, seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai isntrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2008:222).

3.4 Unit Analisis Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono,2008:209). Unit analisis pada penelitian ini adalah Majalah Tempo edisi 11-17 April 2016, edisi 23 Mei-29 Mei 2016 dan edisi 20-26 Juni 2016 yang mengangkat berita perihal kasus reklamasi Jakarta, pemberitaan tersebut menjadi laporan utama Tempo. Adapun judul berita yang terdapat dalam edisi tersebut adalah sebagai berikut :

55

Tabel 3.1 Unit Analisis No

Edisi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11-17 April 2016 11-17 April 2016 11-17 April 2016 11-17 April 2016 11-17 April 2016 11-17 April 2016 23-29 Mei 2016 23-29 Mei 2016 23-29 Mei 2016

10 11 12

20-26 Juni 2016 20-26 Juni 2016 20-26 Juni 2016

Judul Berita Tiga Relasi Suap Reklamasi Geliat Naga Pertama Dua Kaki Staf Basuki Tarik Ulur Pasal Kontribusi Reklamasi Penuh Kontroversi Laut Diuruk Sedimen Menumpuk Petunjuk Baru dari Jalan S. Parman Kontroversi Diskresi Basuki Tangan Aguan Menghadang Kontribusi Tambahan Dari Pantai Mutiara Ke Teras Balai Kota Duo Kakap Konco Gubernur Proposal Dahulu Relawan Kemudian

Dari dua belas berita yang peneliti pilih untuk dianalisis, hanya terdapat 8 berita yang membahas diskresi Ahok terkait kontribusi tambahan 15 persen. Diantaranya yang berjudul Tiga Relasi Suap Reklamasi, Tarik Ulur Pasal Kontribusi, Reklamasi Penuh Kontroversi, Petunjuk Baru dari Jalan S.Parman, Kontriversi Diskresi Basuki, Tangan Aguan Menghadang Kontribusi Tambahan, Dari Pantai Mutiara ke Teras Balai Kota, dan Duo Kakap Konco Gubernur. Alasan peneliti memilih meneliti berita tersebut, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pembingkaian majalah Tempo dalam memberitakan kasus diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta yang penuh dengan kontroversi. Hasil dari pembingkaian tersebut kemudian diperlihatkan kepada khayalak bagaimana sudut pandang dan independensi Tempo dalam melihat peristiwa tersebut, dan dalam mengemas realitas menjadi sebuah berita yang diinformasikan kepada khalayak. Peneliti melakukan batasan pada berita yang akan diteliti, yaitu pemberitaan pada majalah edisi 11 April 2016 dengan headline “Reklamasi Tujuh

56

Keliling”. Majalah tersebut merupakan edisi pertama Tempo pada tahun 2016 yang membahas reklamasi Jakarta. Selain hard news, di dalamnya terdapat wawancara dengan Sunny Tanuwidjaja dan Pengacara Mohamad Sanusi yaitu Krisna Murti, dan Basuki Tjahaja Purnama. Terdapat juga informasi mengenai pengembang yang ikut serta melakukan reklamasi dan informasi mengenai perjalanan panjang kasus reklamasi. Kedua edisi 23 Mei 2016, majalah edisi kali ini dengan headline “Amuk Reklamasi” menjadi hangat dalam perbincangan masyarakat. Dimana majalah Tempo yang semula dianggap berkawan dengan Ahok, kali ini berbanding terbalik dianggap menyerang Ahok. Mendapat respon pula dari Gubernur DKI Jakarta tersebut dengan tindakan ingin menggugat pihak redaksi Tempo, karena tidak terima dengan isi pemberitaan yang dimuat Tempo. Selain hard news, terdapat di dalamnya Tempo menjabarkan perihal berita acara rapat dan wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta. Terakhir, peneliti menggunakan majalah edisi 20 Juni 2016 dengan headline “Duit Untuk Teman-Teman Ahok”. Ini merupakan edisi ketiga majalah Tempo pada tahun 2016 yang memberitakan kasus reklamasi Jakarta dan terbit setelah edisi yang mengalami pertikaian. Selain hard news pada edisi ini terdapat didalamnya kronologi tanggal kegiatan Ahok dan kasus reklamasi, aliran dana suap reklamasi, dan wawancara dengan Hasan Nasbi.

57

3.5 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian, cara-cara yang dilakukan peneliti untuk menganalisis penelitian yang sedang dilakukan guna untuk mendapatkan hasil yang relevan. Beragam cara yang dapat dilakukan peneliti dalam pengumpulan data, teknik pengumpulan data bergantung pada metodelogi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif atau kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, focus group discussion, wawancara, dokumentasi, dan studi kasus. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan yaitu pengumpulan data berupa berita perihal diskresi Ahok untuk reklamasi Jakarta, pada majalah Tempo edisi tahun 2016, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang membahas kasus Tempo dan Ahok, melalui media online, media sosial, dan forum-forum diskusi.

3.6 Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa. Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif, analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data dalam

58

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono:2007). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis framing model Robert N. Entman, yang terdiri dari define problems (pendefinisian masalah), diagnose cuases (memperkirakan masalah atau sumber masalah), make moral judgement (membuat keputusan moral), dan treatment recommendation (menekankan penyelesaian), dari empat skema tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis wartawan dan redaksi majalah Tempo dalam mengkonstruksi realitas sosial ke dalam sebuah pemberitaan. Peneliti menggunakan bagan di bawah ini dalam menganalisis penelitian; Judul Berita : Edisi/Tanggal : Tabel 3.2 Analisis Data Perangkat Framing Robert N. Entman Define Problems Diagnose Causes Make Moral Judgement Treatment Recommendation

Keterangan

3.7 Uji Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif, beragam cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data. Uji keabsahan dalam sebuah penelitian diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Untuk keabsahan data pada penelitian ini, peneliti akan melampirkan semua berita yang menjadi objek

59

penelitian dan juga melampirkan data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian.

3.8 Jadwal Penelitian Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara bertahap yaitu selama 6 bulan, terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016. Penentuan waktu penelitian di tinjau dari beberapa tahap yaitu, persiapan, pelaksanaan, penelitian di lapangan, hasil penelitian, sampai kesimpulan akhir. Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

Bulan No

Agenda Mei Juni Juli Agustus September Oktober

1

Pra-Riset dan Penyusunan BAB 1-3

2

Analisis Berita Pengumpulan data

dan

3

Wawancara Pengelolaan data

dan

4

Penyusunan hasil akhir penelitian

60

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1 Sejarah dan Profil Tempo Pada tahun 1969, terbit sebuah majalah berita mingguan bernama Ekspres. Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Christianto Wibisono, dan Usamah adalah nama-nama pencetus pendirian Ekspres. Namun, pada perjalanannya terdapat perbedaan prinsip antara jajaran redaksi dan pihak pemilik modal utama, maka terjadi perpecahan yang menyebabkan Goenawan dan beberapa kawannya keluar dari Ekspres. Setelah hampir setahun, Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Harjoko Trisnadi, Lukman Setiawan, dan Christianto Wibisono bersepakat untuk membuat media massa baru. Pada tahun 1971, Tempo resmi terbit sebagai media massa di Indonesia,

di

bawah

PT.

Grafiti

Pers

sebagai

penerbitnya.

Pemberian nama Tempo untuk media tersebut memiliki beberapa alasan. Pertama kata Tempo mudah diucapkan, terutama oleh para pengecer. Kedua cocok pula dengan sifat sebuah media berkala yang jarak terbitnya longgar, yakni mingguan. Dan ketiga, kata Tempo bisa juga diartikan waktu, sebuah pengertian yang dengan segala variasinya banyak digunakan oleh penerbitan jurnalistik di seluruh dunia. Tempo tampil berani dalam setiap pemberitaanya, informasi yang pada saat rezim baru dianggap tabu untuk diangkat, Tempo sajikan dengan berani dan kritis. Dengan keberaniannya tersebut Tempo dapat diterima masyarakat, karena

60

61

mengedepakan peliputan berita yang jujur dan berimbang, serta tulisan yang disajikan dalam prosa yang menarik dan jenaka. Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya Tempo dibredel. Tempo dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya, Golkar. Saat itu tengah dilangsungkan kampanye dan prosesi Pemilihan Umum. Tapi akhirnya Tempo diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani semacam "janji" di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, Menteri Penerangan saat itu. Seiring prosesnya mekanisme internal keredaksian Tempo dan semangat jurnalisme investigasinya semakin mengental. Maka makin tajam daya kritik Tempo terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah sedemikian melumut. Puncaknya, pada 21 Juni 1994. Untuk kedua kalinya Tempo dibredel oleh pemerintah, melalui Menteri Penerangan Harmoko. Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto pada kasus pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman. Akibat dari pembredelan tersebut membuat Tempo beristirahat panjang, dapat dikatakan vakum dalam beberapa waktu. Namun setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, Tempo terbit kembali pada 12 Oktober 1998. Setelah terbit kembali pada 6 Oktober 1998, Tempo melakukan perbaikan dan menyesuaikan dengan dinamika pasar.

Untuk meningkatkan skala dan

kemampuan penetrasi ke bisnis dunia media, maka pada tahun 2001, PT. Arsa Raya Perdana go public dan mengubah namanya menjadi PT Tempo Inti Media Tbk. (Perseroan) sebagai penerbit majalah Tempo yang baru. Dana dari hasil go public dipakai untuk menerbitkan Koran Tempo yang berkompetisi di media harian (https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah).

62

4.1.2 Visi dan Misi VISI : Menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. MISI : a. Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda. b. Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik. c. Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia. d. Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan. e. Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui pengingkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik. f. Menjadi

pemimpin

pasar

dalam

bisnis

multemedia

dan

pendukungnya. Dengan mengatahui Visi dan Misi, khalayak dapat melihat bagaimana karakteristik dan sudut pandang media dalam mengemas

63

peristiwa menjadi sebuah berita. Termasuk Tempo yang selama ini dikenal dengan media yang berani dan kritis.

4.1.3 Struktur Organisasi Tempo 

Pemimpin Redaksi

: Arif Zulkifli



Redaktur Eksekutif

: Budi Setyarso



Redaktur Senior

: Amarzan Loebis, Bambang Harymurti, Edi Rostiadi M, Fikri Jufri, Goenawan Mohamad, Leila S. Chudori, Putu Setia, Toriq Hadad.



Redaktur Pelaksana

: Setri Yasra, Y Tomi Aryanto, Purwanto Setiadi, Seno Joko Suyono, Yos Rizal Suriaji, Wahyu Dhyatmika.



Redaktur Utama

: Jajang Jamaludin, Elik Susanto, Widiasi Agustina, Yandhrie Arvian, Idrus F Shahab, Dodi Hidayat, Kurniawan, Philips Parera, Yudono Yanuar.



Redaktur

: Anton Aprianto, Sunudyantoro



Redaktur Kreatif

: Gilang Rahadian



Redaktur Desain

: Eko Punto Pambudi, Fitra Moerat Ramadhan Sitompul, Yuyun Nurrachman.



Redaktur Foto

: Rully Kesuma (Koordinator), Ijar Karim, Mahanizar Djohan.

64



Staf Redaksi

: I Wayan Agus Purnomo, Syailendra Persada, Prihandoko, Erwan Hermawan



Reporter

: Linda Novi Trianita, M. Rizki, Mitra Tarigan, Amri Mahbub, Reza Aditya R.

Dari nama yang tertulis di struktur organisasi Tempo di atas, Anton Apriantono, Sunudyantoro, I Wayan Agus Purnomo, Syailendra Persada, Prihandoko, Erwan Hermawan, Linda Novi Trianita, M. Rizki, Mitra Tarigan, Amri Mahbub,

Reza Aditya R, adalah orang Tempo yang

melakukan peliputan perihal reklamasi Jakarta yang dimuat di majalah Tempo dalam 3 edisi yang menjadi objek penelitian peneliti.

65

4.2 Analisis Framing Robert N. Entman 4.2.1 Analisis Framing Berita 1 Judul Berita

: Tiga Relasi Suap Reklamasi

Edisi/Tanggal

: 4507/11-17 April 2016

Tabel 4.1. Analisis Framing Berita 1 Perangkat Framing Keterangan Robert N. Entman Define Problems Jaringan suap proyek reklamasi. Dari hasil pemeriksaan KPK, duit digelontorkan dari Ariesman Direktur Utama Podomoro Land kepada Sanusi melalui Trinanda (paragraph 5)

Diagnose Causes

KPK juga meminta imigrasi untuk melarang Sugianto Kusuma dan Richard Halim Kusuma pemilik Agung Sedayu Group serta Sunny Tanuwidjaja yang masuk radar KPK sejak awal Februari lalu untuk bepergian ke luar negri (paragraph 6&7) Sugianto Kusuma alias Aguan aktor di balik jaringan suap reklamasi. Sunny menghubungi Aguan membahas kewajiban pengembang membayar kontribusi tambahan 15 persen (paragraph 7) Aguan melalui anaknya Richard mendekati pimpinan DPRD untuk melakukan lobi menurunkan kontribusi tambahan menjadi 5 persen (paragraf 17) Aguan beberapa kali bertemu Basuki mencoba melobi eksekutif (paragraf 19)

66

Make Moral Judgement


Permainan skenario pengembang dan pemerintah perihal proyek reklamasi. Semua skenario yang dititipkan ke sejumlah anggota DPRD dan orang dekat Basuki buyar setelah Sanusi dicokok penyidik KPK (paragraf 26) KPK terus memburu jejaring suap proyek reklamasi. Secara tidak langsung pada paragraf terakhir Tempo merekomendasikan agar KPK terus memburu jejaring suap Ariesman-Sanusi, dengan memanggil sejumlah anggota DPRD.

Define Problems. Pada beritanya, Tempo menuturkan jaringan suap kasus reklamasi Jakarta sebagai pendefinisian masalahnya. Dalam isi beritanya, Tempo menjelaskan bahwa terjadi suap antara pengembang dengan pejabat pemerintah perihal kontribusi tambahan 15 persen dalam proyek reklamasi. Terdapat tiga relasi suap yang telah Tempo identifikasi, yaitu Ariesman Widjaja pemilik Podomoro Land, Sugianto Kusuma pemilik Agung Sedayu Group, dan Pemerintah DKI. Tempo mendapatkan informasi tentang jaringan suap reklamasi Jakarta dari keterangan KPK yang kini masih terus menyelidiki kemana saja aliran suap tersebut. Tempo menjelaskan dari mulai paragraf awal hingga akhir, siapa saja aktor di balik kasus suap reklamasi tersebut. Diagnose Causes. Penyebab masalah yang Tempo identifikasi dalam beritanya yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan. Aguan melakukan berbagai upaya agar kontribusi tambahan 15 persen turun menjadi 5

67

persen. Hal tersebut dapat dilihat dari pertengahan paragraf Tempo menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Sugianto Kusuma alias Aguan agar pemerintah menurunkan biaya kontribusi tambahan. Berawal dari paragraf 11 di bawah ini : “Sunny mengakui pernah berbicara dengan Aguan, yang meminta tuntutan pengembang soal kontribusi 5 persen disampaikan ke Basuki. Agar pembahasan raperda tak berlarut-larut, Aguan juga meminta kontribusi itu dicantumkan dalam peraturan gubernur saja” Tidak berhenti disitu, Tempo juga menguatkan pada paragraf 18 dengan upaya Aguan menggunakan anaknya Richard Halim untuk mendekati pimpinan DPRD, yang terindikasi KPK sedikitnya tiga kali penyerahan uang untuk anggota dewan. Dapat dilihat pula pada paragraf 20 dan 21, Tempo menggambarkan Aguan terus berupaya melakukan segala cara dan semua lini pertahanan untuk keuntungan bisnisnya dalam proyek reklamasi Jakarta. “Pengembang tak hanya bergerilia di Kebon Sirih- sebutan untuk kantor DPRD. Aguan juga mencoba melobi eksekutif. Selain melalui Sunny, Aguan beberapa kali bertemu dengan Basuki. Sambil menyantap pempek di rumahnya, Aguan meminta Basuki menurunkan kontribusi tambahan menjadi 5 persen” (paragraf 20) “Karena lobi menurunkan kontribusi tambahan menemui jalan terjal, Aguan meminta bantuan bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Ia meminta Ariesman memastikan kontribusi tambahan dikunci diangka 5 persen dalam Perda Tata Ruang Pantura. Ariesman pun menawarkan “jasa” Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D dan anggota Badan Legislasi DPRD” (paragraf 21) Secara tidak langsung Tempo menjelaskan bahwa Aguan adalah aktor dari jaringan suap proyek reklamasi Jakarta tersebut. Tidak hanya

68

itu, Tempo pun menggiring pembaca dengan tindak-tanduk yang dilakukan oleh Aguan dan jaringan bisnisnya. Hal ini Melahirkan anggapan bahwa Agung Sedaya Group merupakan pengembang yang melakukan penyelewengan dan tidak tertib aturan, seperti yang terdapat pada paragraf 17 di bawah ini : “Karena Raperda Tata Ruang dan Raperda Zonasi belum disahkan, semua pengembang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Faktanya, PT. Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group, sudah membangun rumah, toko di sana, yakni di Pulau D. Basuki mengklaim pembangunan sudah dihentikan dan kawasan itu sudah disegel. Tapi dari pantauan Tempo, sampai Rabu pekan lalu, aktivitas pembangunan di pulau tersebut masih berdenyut”

Walaupun Tempo lebih sering membahas upaya Aguan dalam menurunkan kontribusi tambahan menjadi 5 persen, tetapi Tempo juga menjelaskan tentang kemana saja jaringan suap tersebut mengalir. Aguan bukanlah satu-satunya pengembang yang melakukan suap, karena terdapat Ariesman pemilik Podomoro Land yang juga ikut dalam kasus penyuapan tersebut. Make Moral Judgement. Tempo menilai ada skenario yang dimainkan oleh pengembang dan pejabat pemerintah untuk meraup keuntungan. Hal ini dijelaskan oleh Tempo dari paragraf ke paragraf. Dimulai dari Aguan melobi Sunny, kemudian Sunny bermain dengan DPRD, Aguan dengan DPRD, Aguan dengan Ariesman kemudian dengan Sanusi, Sunny dan Sanusi dengan internal DPRD. Adanya skenario tersebut diperkuat dengan penyataan Tempo pada paragraf 24 dan 25 berikut ini :

69

“Semula pentolan Badan Legislasi DPRD merancang skenario agar kontribusi 15 persen diatur dalam peraturan gubernur saja. Ternyata Basuki menyambut baik pengalihan ketentuan kontribusi tambahan ke peraturan gubernur. Ia malah menganggap hal itu sebagai kesempatan untuk menetapkan kontribusi 15 persen tanpa campur tangan DPRD” (paragraf 24) “Merespon Basuki, politikus Kebon Sirih merancang ulang skenario. Mereka mencoba menyusupkan ketentuan kontribusi 5 persen pada bagian penjelasan Raperda Tata Ruang. Rumusannya sempat berubah dari “lima persen” menjadi “sekurang-kurangnya lima persen”. Membaca kehendak baru DPRD itu, Basuki berkukuh menolak dan meminta kembali ke usul semula 15 persen diatur perda” (paragraph 25) Tempo juga menyatakan semua skenario yang telah dititipkan ke sejumlah anggota DPRD dan orang dekat Basuki buyar setelah Sanusi ditangkap penyidik KPK. Permainan proyek tersebut sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Treatment Recommendation. Dalam beritanya Tempo tidak secara langsung menawarkan solusi perihal kasus suap proyek rekmalasi tersebut. Solusi ditawarkan oleh Tempo melalui pernyataan KPK dibawah ini pada paragraf terakhir : “Komisi antikorupsi masih memburu jejaring suap Ariesman-Sanusi. Pekan ini, KPK akan memanggil sejumlah anggota DPRD. “Indikasi keterlibatan mereka ada, tapi sinyalnya masih lemah” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang” Dari penyataan tersebut, dapat terlihat bahwa Tempo mendukung KPK agar dapat mengungkap dan menangkap jejaring suap dalam proyek reklamasi Jakarta tersebut.

70

4.2.2 Analisis Framing Berita 2 Judul

: Geliat Naga Pertama

Edisi/Tanggal

: 4507/11-17 April 2016

Tabel 4.2. Analisis Framing Berita 2 Perangkat Framing Keterangan Robert N. Entman Define Problems Tempo menuliskan tentang trackrecord Sugianto Kusuma alias Aguan dalam dunia bisnis hingga kegiatan sosial. Diagnose Causes Aguan adalah pengusaha kelas kakap di Indonesia. Geliat bisnisnya merajalela di negri ini dari mulai properti hingga otomotif. Make Moral Aguan pembisnis yang memiliki Judgement jiwa sosial Treatment Tidak ada solusi yang ditawarkan Recommendation Tempo pada pemberitaan terkait Aguan tersebut.

Define Problems. Tempo menuliskan tentang bagaimana geliat bisnis

Sugianto

Kusuma

alias

Aguan.

Bisnis

dan

juga

sisi

kemanusiaannya dalam kegiatan sosial yang kini sedang dijalaninya. Diagnose Causes. Tempo mengatakan bahwa Aguan adalah orang yang melegenda dalam dunia bisnis. Aguan merupakan orang nomor satu dalam deretan “The Gang of Nine”, bisnis Aguan terbentang dari properti hingga otomotif. Jejak bisnis Aguan sudah berlangsung sejak masa orde baru. Selain itu, secara tidak langsung dapat dilihat Tempo ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa Kapuk Naga Indah sudah

71

bersahabat lama dengan pemerintah. Walaupun awalnya bukanlah milik Aguan, namun sejak Taipan Anthony Salim bekerjasama dengan Aguan pada tahun 1998, perusahaan tersebut diambil alih oleh Aguan. Dilihat pada paragraf ke-4 di bawah ini : “Kapuk Naga Indah pernah mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga. Perusahaan tersebut kemudian mulai menguruk pesisir utara” Make Moral Judgement. Pesan moral yang disampaikan oleh Tempo adalah selain pandai dalam berbisnis, Aguan memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Aguan bergabung dalam sebuah yayasan sosial yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. “Aguan tergugah masuk kegiatan sosial sejak sebagian besar wilayah Jakarta dilanda air bah 14 tahun lalu. Ketika itu permukiman padat penduduk di sekitar rumah tinggalnya di Pantai Indah Kapuk terendam banjir. Setelah bergabung dengan yayasan, Aguan banyak membangun rumah susun untuk warga miskin” (paragraf 7) “Ketika gempa dan tsunami melanda Aceh pada akhir 2004, Aguan juga mengulurkan tangan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menyalurkan bantuan dan membangun perumahan untuk korban tsunami” (paragraf 8) Tempo juga menuliskan bahwa kini Aguan sudah tidak aktif dalam dunia bisnis, dan kerajaan bisnisnya diserahkan kepada anak pertamanya yaitu Richard Halim Kusuma. Aguan kini lebih fokus pada kegiatan sosialnya. Treatment

Recommendation.

Tempo

tidak

rekomendasi solusi pada pemberitaan terkait Aguan tersebut.

memberikan

72


: Dua Kaki Staf Basuki

Edisi/Tanggal : 4507/11-17 April 2016 Tabel 4.3 Analisis Framing Berita 3 Perangkat Framing Keterangan Robert N. Entman Define Problems Peran Sunny Tanuwidjaja, sebagai orang terdekat Basuki, Sunny kerap digunakan jasanya oleh para pengusaha sebagai penyampai pesan (paragraf 1) Diagnose Causes Sunny Tanuwidjaja mendapat cegah-tangkal dari KPK karena kasus dugaan suap kasus reklamasi Jakarta. Make Moral Sunny dianggap memiliki dua Judgement kaki. Treatment Dalam berita terkait Sunny Recommendation Tanuwidjaja, Tempo tidak memberikan rekomendasi solusi.

Define Problems. Dalam beritanya, pendefinisian masalah yang Tempo jelaskan yaitu peran Sunny Tanuwidjaja sebagai staf dan juga orang terdekat Basuki. Sunny dinilai cukup loyal terhadap Basuki, karena sudah menjalin hubungan sejak Basuki belum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu Sunny masih berstatus mahasiswa pascasarjana, dan kini menjadi staf Basuki. Faktor kedekatan tersebut yang membuat Sunny kerap menjadi penghubung antara Gubernur DKI tersebut dengan sejumlah politikus dan pengusaha. Jika terjadi ketidak sepakatan perihal kebijakan

antara

gubernur

menggunakan jasa Sunny.

dengan

pengusaha,

maka

pengusaha

73

“kalau ngomong langsung engga bisa, ada yang engga enak atau takut. Jadi lewat gue”(paragraf pertama) Tidak hanya itu, Sunny juga kerap menjadi simpul penghubung ketika hubungan Basuki dengan anggota DPRD tidak harmonis. “Dia (Basuki) kadang buang badan, enggak mau konfrontasi” (paragraf 3) Diagnose Causes. Pada bagian ini, Tempo mengidentifikasi bahwa cegah-tangkal yang dilakukan KPK terhadap Sunny berkaitan dengan kasus suap proyek reklamasi. Hal ini terjadi menurut identifikasi Tempo karena faktor peran Sunny sebagai penghubung antara Basuki dengan politikus dan juga sejumlah pengusaha, sehingga terdapat dugaan bahwa Sunny ikut terlibat dalam kasus reklamasi tersebut. “Sunny juga kadang menjadi pintu masuk bagi pegusaha yang hendak bertemu dengan Basuki. Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk yang sering memakai jasanya. “Ariesman kalau mau ketemu Pak Gubernur lewat gue, tapi kadang langsung” ujar Sunny” (paragraf 2) Make Moral Judgement. Loyalitas Sunny terhadap Basuki dibarengi dengan hubungan baik Sunny dengan para pengusaha yang kerap menggunakan jasanya. Sehingga Tempo menuding bahwa Sunny telah melakukan dua kaki sebagai staf Basuki. Hal ini juga diperjelas dengan pernyataan Basuki yang ditulis Tempo pada paragraf 12 : “Basuki mengaku tak pernah menggaji Sunny. Belakangan, dengan alasan butuh duit, Sunny memberi tahu Basuki bahwa dia bekerja sebagai konsultan politik untuk beberapa pengusaha. Salah satunya Peter Sondakh, pemilik Grup Rajawali”

74

Secara tidak langsung, hubungan yang dimiliki Sunny dengan para pengusaha berlatarbelakang keuntungan materi. Dengan kecerdasan Sunny dalam melakukan analisis politik, perannya menjadi bertambah. Treatment Recommendation. Dalam berita yang dilansir Tempo perihal peran Sunny Tanuwidjaja tersebut, tidak terdapat solusi yang ditawarkan Tempo dalam tulisannya.


: Tarik – Ulur Pasal Kontribusi

Edisi/Tanggal

: 4507/11-17 April 2016

Tabel 4.4 Analisis Framing Berita 4 Perangkat Framing Robert N. Entman Define Problems

Diagnose Causes



Keterangan Tempo membahas bagaimana jalan cerita peraturan kontribusi tambahan yang kini dalam pengawasan KPK karena dugaan suap antara pengembang dengan pejabat Pemerintah DKI Jakarta Tempo menuliskan bagaimana internal DPRD berkelit dalam menangani peraturan kontribusi tambahan proyek reklamasi, dan juga permainan DPRD dengan para pengembang. Ketentuan kontribusi tambahan jadi bahan tawar-menawar di DPRD. Tak lepas dari imingiming uang (lead) DPRD melakukan penyelewengan jabatan. Tempo tidak tuliskan secara langsung solusi yang ditawarkan perihal tarik ulur pasal kontribusi tersebut.

75

Define Problems. Pasal kontribusi diminati anggota dewan untuk digarap karena berlimpah keuntungan di dalamnya. Dalam beritanya Tempo menjelaskan bagaimana jalan cerita pasal kontribusi tersebut dalam tangan Pemerintah DKI dan anggota DPRD hingga kini dalam penyelidikan KPK. Lahirnya pasal kontribusi tambahan untuk proyek reklamasi Jakarta tersebut, membuat anggota dewan mendadak jadi aktor memainkan skenario yang begitu cantik dalam proyek reklamasi Jakarta. Terjadinya tarik-ulur status aturan kontribusi di dalam tubuh DPRD membuat kasus ini akhirnya tercium KPK. “Bola panas reklamasi menggelinding setelah Gubernur Basuki Tjaha Purnama menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi PT. Muara Wisesa Samudra pada Desember 2014” (paragraf 5) Dalam tulisannya di atas, Tempo mengidentifikasi kasus suap proyek reklamasi berawal dari langkah gubernur tersebut, hingga akhirnya para pengembang merapatkan diri dengan para dewan. Walaupun awalnya sembilan fraksi di DPRD tidak sepakat dengan keputusan gubernur tersebut, dengan sebuah “pelumas” (istilah suap yang Tempo sebutkan) akhirnya enam fraksi anggota dewan serempak mendukung reklamasi. Hal tersebut di perkuat dengan tulisan Tempo di bawah ini : “Pengembang berkeberatan terhadap kontribusi tambahan 15 persen yang diatur Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka melobi DPRD agar kontribusi tambahan diturunkan jadi 5 persen. Lobilobi itu tak lepas dari “pelumas” (paragraf 10) Penyelewengan yang dilakukan DPRD tersebut akhirnya tercium Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tindakan tangkap tangan anggota

76

dewan Mohamad Sanusi. Dari tangkap tangan tersebut KPK menyita uang Rp 2 miliar, yang merupakan duit panas dari Trinanda Prihantoro, asisten personal PT Agung Podomoro Land yang dititipkan uang oleh bosnya Ariesma Widjaja. Tidak hanya itu, Tempo mengidentifikasi bahwa suap tidak hanya berlangsung dengan satu pengembang. Hal serupa juga terjadi dengan pengembang lain yang melakukan suap kepada pimpinan DPRD beserta jajarannya, yang kini sedang diselidiki KPK. “Komisi antikorupsi menengarai perubahan sikap DPRD itu tak terlepas dari lobi para pengembang reklamasi. Sebelum menangkap Sanusi, misalnya, radar KPK memantau komunikasi bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dengan pimpinan DPRD. Aguan meminta pimpinan Dewan “mengamankan” pasal tentang kontribusi tambahan dalam Raperda Tata Ruang Pantura” (paragraf 8) Diagnose Causes. Pembahasan pasal kontribusi menjadi berkelit, Tempo dalam beritanya mengidentifikasi penyebabnya adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. DPRD diduga telah bermain api dengan pengembang untuk melicinkan aturan kontribusi tambahan dari 15 persen menjadi 5 persen. Dijelaskan dalam tulisan Tempo di bawah ini : “Seorang anggota DPRD lain menuturkan, usul melenyapkan rumusan 15 persen dari rancangan peraturan daerah merupakan skenario bersama pengembang dan pimpinan DPRD. Membaca gelagat Basuki akan sulit menerima penurunan kontribusi, pengembang dan pimpinan Dewan mengubah strategi. “yang penting angka itu hilang dari perda,” kata anggota Dewan yang ikut pembahasan” (paragraf 13)

77

Sebagai jantungnya pemerintahan daerah, DPRD terus mengatur skenario mengikuti pesanan pengembang dan agar keuntungan yang di depan mata tak hilang. Hal ini diperjelas dalam berita Tempo di bawah ini “Kalangan pengembang rupanya tak mau DPRD memberi Basuki cek kosong. Melihat sikap keras Basuki, mereka meminta lagi DPRD mencantumkan kontribusi tambahan 5 persen itu. Dalam rapat konsolidasi naskah akhir rancangan perda pada 8 Maret lalu, Taufik meminta kontribusi tambahan 5 persen dimasukkan ke penjelasan Raperda Tata Ruang. Usul mereka persisnya: “Tambahan kontribusi adalah kontribusi yang dapat diambil di awal dengan mengkonversi dari kontribusi (yang 5%) yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara Gubernur dan pengembang” (paragraf 15) Make Moral Judgement. Permainan skenario dalam tubuh DPRD dinilai Tempo secara tidak langsung sebagai penyelewengan jabatan. Sebagai jantungnya pemerintahan daerah seharusnya DPRD memberikan solusi yang solutif dalam menangani kasus reklamasi Jakarta tersebut, bukan mencari keuntungan bermain dengan para pengembang. Hal ini diliat dari lead berita yang Tempo tuliskan : “Ketentuan kontribusi tambahan jadi bahan tawar-menawar di DPRD. Tak lepas dari iming-iming uang” Dan juga diperjelas dengan tulisan di bawah ini : “Sejumlah anggota DPRD yang menolak reklamasi menuturkan, ada mobilisasi anggota Dewan untuk menghadiri rapat pengesahan dua rancangan perda yang dijadwalkan pada akhir pekan lalu. Beredar pula “gula-gula” bahwa mereka yang hadir bakal pulang membawa uang Rp 100 juta” (paragraf 17) Penyelewangan

jabatan

tersebut

diperkuat

dengan

kata

“penyusupan” yang Tempo tuliskan, bahwa anggota DPRD telah

78

melakukan kesewenangan dengan menyusupkan aturan-aturan yang merauk keuntungan. “Penyusupan kembali angka 5 persen ini menyulut amarah Basuki. Di atas risalah rapat, Basuki membuat disposisi, “Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi!” toh, penolakan Basuki tak menyurutkan langkah DPRD. Dalam rapat pimpinan gabungan DPRD, 16 Maret, Taufik dkk melunakkan usul mereka jadi “sekurang-kurangnya sebesar kontribusi lahan 5 persen”, sampai hari itu, pemerintah DKI berkukuh pada angka 15 persen” (Paragraf 16) Treatment Recommendation. Dalam beritanya Tempo tidak menawarkan solusi secara langsung, namun terdapat makna secara tidak langsung dalam fakta yang Tempo muat dalam beritanya, bahwa KPK harus melakukan penyelidikan kepada anggota DPRD lainnya yang menerima suap atau menjadi aktor dalam permainan kasus reklamasi Jakarta.

79


: Reklamasi Penuh Kontroversi

Edisi/Tanggal

: 4507/11-17 April 2016


Diagnose Causes



Keterangan 1. Kegiatan reklamasi dihentikan oleh gubernur namun pengembang tetap mendirikan bangunan 2. Kewenangan reklamasi yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat atau daerah Kasus proyek reklamasi menjadi kontroversi disebabkan karena kewenangan yang tidak jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak tegasnya pemerintah dalam menangani reklamasi. Hal ini terdapat pada judul berita Tempo mengatakan reklamasi penuh kontroversi, dan juga pada isi berita yang menuliskan argument dari pemerintah daerah dan kementerian, bahwa kewenangan reklamasi berada di bawah naungannya masing-masing. Disampaikan pada paragraf terakhir, pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyampaikan bahaya reklamasi bagi lingkungan hidup.

Define Problems. Dalam beritanya masalah yang Tempo tonjolkan adalah perihal aturan proyek reklamasi yang penuh kontroversi. Aturan tersebut menjadi masalah bagi pengembang dan juga pemerintah. Surat izin mendirikan bangunan belum ada ditangan pengembang, karena

80

masih harus menunggu Peraturan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta disahkan. Namun walaupun demikian, para pengembang sudah mulai mendirikan bangunan di beberapa pulau reklamasi, Agung Sedayu Group salah satunya yang sudah mendirikan bangunan di pulau D. Perusahaan tersebut melanggar aturan walaupun sudah mendapatkan teguran dari Dinas Penataan Kota, untuk menghentikan segala bentuk kegiatan di pulau tersebut atas perintah gubernur, kemudian tak ada respon dan pengembang tetap melakukan pembangunan. Aturan reklamasi tidak hanya berhenti di IMB, sejak dicetuskan oleh Presiden Soeharto pada 1995, peraturan presiden yang dibuat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Gubernur Jakarta. Padahal teluk Jakarta adalah taman konservasi yang kewenangannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semenjak itu aturan proyek reklamasi tersebut masih menjadi kontoversi. Diagnose Causes. Kontroversi proyek reklamasi yang saat ini sedang terjadi, dalam beritanya Tempo mendiagnosa penyebabnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Tidak jelasnya aturan reklamasi yang kewenangannya berada di tangan siapa membuat proyek ini jadi terombang-ambing. Ketidak jelasan kewenangan tersebut sudah berlangsung lama, berikut tulisan Tempo : “Pelanggaran reklamasi bukan cuma IMB. Proyek mercusuar ini langsung memicu kontroversi begitu dicetuskan Presiden Soeharto pada 1995. Peraturan presiden yang dibuat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Gubernur Jakarta. Padahal Teluk Jakarta adalah taman konservasi yang kewenangannya berada di Menteri Kelautan dan Perikanan” (paragraf 10)

81

Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di situ diatur bahwa kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi-Puncak Cianjur masuk kawasan strategis nasional tertentu yang pengelolaanya ada di pemerintah pusat. Dan juga Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal 16 menyatakan izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi di kawasan strategis nasional tertentu ada di tangan menteri. Di sinilah beda tafsir antara Menteri Susi dan Gubernur Basuki. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DKI, ada aturan lain yang membedakan Jakarta sebagai kawasan strategis. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, pesisir pantai Jakarta termasuk Kawasan Strategis Nasional. Adapun Kawasan Strategis Nasional hanya Pulau Onrust. Make Moral Judgement. Tidak jelasnya kewenangan proyek reklamasi yang menjadi kontroversi memperlihatkan ketidak tegasan pemerintah dalam menangani kasus reklamasi Jakarta ini. Hal tersebut dapat dilihat dari tulisan Tempo berikut : “…. Pemerintah Jakarta beberapa kali menggelar rapat dengan Kementrian Kelautan membahas kewenangan izin reklamasi ini dan definisi kawasan strategis tertentu. Namun tak pernah ada titik temu”(paragraf 14)

82

Pemerintah dilema dalam menentukan kewenangan proyek reklamasi Jakarta tersebut, hal ini yang membuat kasus reklamasi tak kunjung usai. Adapun dilema tersebut diperkuat pada tulisan di bawah ini: “Istana Kepresidenan menengahinya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang awalnya menyebutkan izin reklamasi ada di tangan Susi, meralat dan menyatakan bahwa kewenangan itu sudah didelegasikan kepada pemerintah Jakarta” (paragraf 16) Treatment Recommendation. Di luar kekisruhan izin reklamasi, Tempo menawarkan solusi bahwa ada masalah lain yang harus diselesaikan yaitu analisis dampak lingkungan dari kegiatan reklamasi. Hal ini disampaikan dari pernyataan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini : “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai sepuluh amdal untuk sepuluh pulau cacat hukum. Soalnya, kata Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan San Afri Awang, Kementerian tak pernah dilibatkan menilai amdal yang dibuat pemerintah DKI Jakarta” (paragraf 17) “Adapun Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta Junaedi menyatakan amdal reklamasi tak perlu melibatkan Kementrian Lingkungan Hidup…. Menurut Junaed, Komisi Amdal DKI Jakarta berwenang menilai kerangka acuan yang diajukan pengembang. Apalagi para pengembang sudah mengajukan izin sebelum Ahok menjabat” (paragraf 19) Tidak hanya masalah amdal yang harus diselesaikan, analisis lingkungan lain pun harus diperhatikan, karena reklamasi itu berbahaya bagi lingkungan. Selain tak ada amdal regional yang mencakup keseluruhan pulau, reklamasi akan mengubah arus laut yang mematikan

83

biota, menghilangkan mata pencaharian nelayan, hingga merusak pesisir. Pengerukan pasir untuk menimbunnya juga bisa menumpas keberagaman hayati laut. Pemerintah harus pertimbangkan dampak jangka panjang dari reklamasi, jangan hanya memikirkan keuntungan dari pembangunan semata.


: Laut Diuruk Sedimen Menumpuk

Edisi/Tanggal

: 4507/11-17 April 2016

Tabel 4.6 Analisis Framing Berita 6 Perangkat Framing Keterangan Robert N. Entman Define Problems Tempo menuliskan dampak reklamasi dari segi lingkungan dan juga kondisi sosial masyarakat. Diagnose Causes Secara tidak langsung Tempo menuliskan penyebab dari timbulnya dampak reklamasi adalah pemerintah dan pengembang, karena mereka yang melakukan kegiatan reklamasi tersebut. Make Moral Kegiatan reklamasi yang Judgement dilakukan oleh pemerintah dan pengembang menjadi sumber masalah bagi masyarakat dan lingkungan Treatment Tempo menawarkan solusi Recommendation untuk menanggulangi dampak reklamasi dari pernyataan beberapa para ahli.

84

Define Problems. Dampak reklamasi adalah masalah yang ingin Tempo sampaikan dalam beritanya. Tempo menuliskan bahayanya dampak dari kegiatan reklamasi yang merugikan masyarakat dan juga lingkungan. “Pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi Teluk Jakarta akan memperparah sedimentasi. “kurang dari 40 tahun, wilayah teluk dan daerah pesisir Jakarta akan seperti kolam……” (Paragraf 10) Dampak reklamasi tidak hanya terjadi pada lingkungan, Tempo juga menuliskan hal yang terjadi pada masyarakat sekitar. “Karena terjadi pendangkalan, nelayan terpaksa melaut sejauh 30 kilometer ke Pulau Damar di Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu pun tak ada jaminan nelayan bakal memperoleh ikan lebih banyak. Sedangkan risikonya hamper pasti: mesin kapal jadi cepat rusak lantaran kemasukan pasir yang terbawa arus”(paragraf 3) Diagnose Causes. Secara tidak langsung Tempo mendiagnosa bahwa penyebab timbulnya dampak reklamasi adalah Pemerintah dan Pengembang. Mengapa demikian? Karena mereka yang melakukan kegiatan reklamasi di beberapa pulau teluk Jakarta. Jika pemerintah dan pengembang tidak merancang dengan baik proyek reklamasi tersebut dampaknya akan berbahaya bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Hal tersebut diperkuat dengan tulisan Tempo di bawah ini : “Sejak Pulau baru tumbuh, banyak nelayan mengeluh. “cari rajungan dan ikan makin susah karena lautnya makin dangkal” kata Nuryadi, nelayan” (paragraf 2) Pendangkalan di dekat Pelabuhan Muara Angke mulai terasa dua tahun lalu. Kala itu, Pulau D, sekitar dua kilo dari Pulau G, mulai dibangun. Trisno meyakini pendangkalan terjadi akibat pengurukan pasir di kedua pulau tersebut” (paragraf 4)

85

Tempo juga menuliskan kondisi dari segi kajian lingkungan yang informasinya diperoleh dari beberapa sumber yang telah melakukan penelitian terkait lingkungan. Tulisan di bawah ini juga menjadi penguat dari diagnosa Tempo : “Bangunan di atas pulau reklamasi pun tak lepas dari masalah. Bila tak dirancang dengan padat, Josaphat (pakar radar satelit) meramalkan, tanah pulau reklamasi akan mengalami likuifaksi” (paragraf 12) Bahaya reklamasi bisa sampai pada likuifaksi (pencairan tanah) jika pemerintah dan pengembang tidak memperhatikan dampaknya. Likuifaksi memang menjadi dampak paling serius di kebanyakan pulau hasil reklamasi. Make Moral Judgement. Isi berita yang Tempo tuliskan mengenai dampak reklamasi, melahirkan penilaian pembaca bahwa reklamasi menjadi sumber masalah bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Dari segi lingkungan dapat dilihat dari pernyataan sumber Tempo yang telah melakukan kajian lingkungan menyampaikan bahaya dampak dari reklamasi yang dirangkum pada lead beritanya yaitu : “Reklamasi akan membuat sirkulasi arus laut berkurang. Sedimen meningkat. Teluk Jakarta bisa menjadi comberan raksasa” Sumber masalah bagi masyarakat sekitar, Tempo tuliskan pada paragraf terakhir dalam beritanya, yaitu sebagai berikut : “Di Teluk Jakarta, derap reklamasi baru mulai. Tapi dampaknya sudah dirasakan para nelayan. Karena nelayan harus menjala ikan lebih jauh, sewaktu mereka pulang ke darat, harga ikan sudah turun”

86

Treatment Recommendation. Tempo menawarkan solusi untuk menanggulangi dampak reklamasi yaitu dengan menyedot air laut dari gerowong dan jebakan sedimen. Hal tersebut Tempo sampaikan melalui pernyataan ahli di bawah ini : “Salah satu caranya adalah menyedot air laut dari gerowong. Kemudian lubang tersebut disuntik beton cair guna mengembalikan kepadatan fondasi tanah. Yang terakhir adalah menanamkan pelat baja hingga kedalaman 12 meter di sepanjang bibir pantai. Fungsinya untuk mencegah air laut masuk kembali”(paragraf 15) Jebakan Sedimen dikatakan oleh Widodo dapat mencegah terjadinya comberan raksasa melihat Singapura menggunakan sistem ini. Namun penggunaan sedimen jebakan belum diketahui, apakah bisa diterapkan di Teluk Jakarta. Dengan alasan desain jebakan sedimen dan beton dengan sitrat ramah lingkungan harus dirancang sesuai dengan karakteristik alam setempat. Namun desain reklamasi wajib memikirkan semua dampak bagi daerah sekitarnya, termasuk mitigasi bencana dan konsep ramah lingkungan. Dari pernyataan para ahli tersebut, Tempo secara tidak langsung menawarkan solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pengembang dalam melakukan kegiatan reklamasi agar dampaknya tidak merugikan banyak pihak.

87


: Petunjuk Baru dari Jalan S. Parman

Edisi/Tanggal : 4513/23-29 Mei 2016 Tabel 4.7 Analisis Framing Berita 7 Perangkat Framing Keterangan Robert N. Entman Define Problems Tempo menuliskan temuan KPK satu lembar rangkuman catatan keuangan 13 proyek PT. Muara Wisesa Samudra dan menjabarkan berita acara rapat pemda DKI Jakarta Diagnose Causes Ahok bertanggungjawab terhadap aturan kontribusi tambahan yang dikeluarkan, sebagai syarat untuk mendapatkan izin reklamasi. Make Moral Adanya barter dalam proyek Judgement reklamasi. “Sejauh ini unsur menjanjikan, barter, dan tidak ada dasar hukumnya cukup kuat” (paragraf 11) Treatment KPK segera selidiki dasar hukum Recommendation dari barter yang telah dilakukan dalam reklamasi.

Define Problems. Temuan baru penyidik KPK berupa daftar keuangan 13 proyek yang dikerjakan PT. Muara Wisesa Samudra dan berita acara rapat pemda DKI yang salinannya diperoleh Tempo, menjadi daftar baru fakta aturan kontribusi tambahan dalam kasus reklamasi Jakarta. Hal ini lah yang menjadi topik utama Tempo dalam beritanya. Melalui berita acara tersebut, Tempo mempublikasi bahwa ada administrasi yang tidak beres dalam kasus reklamasi Jakarta, begitu pun dengan daftar keuangan 13 proyek yang diduga telah terjadi barter dalam

88

menetapkan aturan kontribusi tambahan. Ketidak beresan administrasi diperkuat dengan tulisan Tempo di bawah ini : “Seorang penegak hukum di KPK mengatakan kebijakan penerimaan kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi berpotensi menyimpang karena tidak memiliki landasan hukum” (paragraf 8) “Gelar terakhir pada Rabu tiga pekan lalu menyepakati temuan itu menjadi bahan untuk membuka penyelidikan baru. Pimpinan KPK meminta penyidik memperkuat bukti unsur menguntungkan pihak lain dan benar-benar mengkaji apakah temuan itu ada unsur kerugian negaranya” (paragraf 11) Terdapat dugaan terjadinya penyimpangan, Tempo menyinggung peran Basuki Tjahaja Purnama sebagai orang nomor satu DKI Jakarta tersebut. “Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan penyimpangan penerimaan di muka pembayaran kontribusi tambahan dari pengembang proyek reklamasi. Peran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditelusuri” (lead berita) Diagnose Causes. Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemangku kewenangan yang memberikan izin kepada pengembang untuk melakukan kegiatan reklamasi. Aturan kontribusi tambahan dicetuskan oleh beliau sebagai syarat untuk memperoleh izin tersebut. Hal ini lah yang mendukung Tempo mengidentifikasi bahwa Basuki atau Ahok penyebab dari terjadinya benang kusut dalam kasus reklamasi. Mengapa demikian? Pertama aturan kontribusi tambahan menjadi peluang suap menyuap antara pengembang dengan pejabat pemerintah, karena pengembang merasa keberatan akhirnya mendekati legislatif untuk melakukan lobi-lobi, kedua diduga terdapat barter antara Pemda DKI dengan pengembang, hal ini

89

karena ditemukannya data keuangan dan berita acara rapat memperkuat terjadinya barter tersebut. Identifikasi barter tersebut tercetus dari penyidik KPK yang pernyataanya Tempo muat. “Kepada penyidik, Ariesman membenarkan, 13 proyek yang dikerjakan pada 2013-2016 itu kewajiban tambahan proyek reklamasi yang diminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, ada proyek yang sedang dan sudah dikerjakan. “hal tersebut akan diperhitungkan ke kontribusi tambahan”, ujar Ariesman” (paragraf 4) “Penyidik mencecar Ariesman tentang bagaimana Basuki meminta PT. Muara Wisesa mengeluarkan biaya kontribusi tambahan di muka. Atas pertanyaan itu, Ariesman menjawab bahwa Basuki mengirim memo kepadanya agar menggarap sejumlah proyek. Untuk mengeksekusi memo itu, Ariesman berkoordinasi dengan kepala dinas terkait. Setelah selesai, proyek itu akan diserahterimakan dengan pemerintah DKI Jakarta” (paragraf 21) Tempo menuliskan bahwa Basuki menyangkal telah melakukan barter dan beliau percaya diri tak melakukan kekeliruan. “Basuki mengaku, dalam rapat, tak cuma menagih di muka, tapi mengikat komitmen pengembang dengan surat perjanjian. Tujuannya agar pengembang tak mengelak dari kewajiban. Ia mengaku sempat mengancam tak bakal menerbitkan izin empat pengembang itu sebelum mereka mengerjakan kontribusi tambahan” (paragraf 25) “Dasar pengenaan kontribusi tambahan, kata Basuki, diskresi gubernur atau keputusan pejabat daerah karena situasi mendesak dan belum ada aturan hukumnya. Dia juga membenarkan pernah mengirim surat ke Ariesman untuk urusan proyek kontribusi tambahan. “Bukan memo, tapi draft teknis” (paragraf 26) Make Moral Judgement. Penilaian moral dari fakta baru kasus reklamasi Jakarta adalah terdapat penyelewengan kebijakan yang dilakukan Pemda DKI Jakarta. Penyelewengan tersebut dimuat Tempo

90

dari pernyataan KPK sebagai barter proyek yang digarap oleh pengembang. “KPK menduga proyek kontribusi tambahan itu sebagai barter penerbitan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang diterbitkan Basuki pada 23 Desember 2014. Dugaan ini didukung juga dengan temuan dokumen berita acara rapat Basuki dengan pihak pengembang pada Maret 2014 dan dokumen izin reklamasi. “Tim sedang mencari bukti ada atau tidaknya niat jahat untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana” (paragraf 13) “Sejauh ini, unsur menjanjikan, barter, dan tidak ada dasar hukumnya cukup kuat” kata sumber Tempo (paragraf 11) Tempo juga menuliskan kronologi rapat Basuki dengan pengembang pada tahun 2014, yang dapat menjadi pendukung opini “barter” tersebut. “Menurut pengakuan seorang peserta rapat, dalam pertemuan kurang dari dua jam itu, Basuki meminta pengembang membangun sejumlah proyek kontribusi tambahan yang ketentuannya akan diatur peraturan gubernur. Belakangan, kontribusi tambahan 15 persen ini diusulkannya masuk Raperda”(paragraf 19) Dalam dokumen berita acara rapat, tertulis proyek kontribusi tambahan ini untuk membantu mengendalikan banjir di kawasan utara Jakarta. Jenis pekerjaannya antara lain pengadaan pompa dan rumah pompa, pembangunan rumah susun dan jalan inspeksi, pengerukan dan peninggian tanggul kali, serta pembangunan rumah susun beserta kelengkapannya. “Basuki dan para pengembang sepakat pekerjaan proyek bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kebutuhan lapangan. Kewajiban ini belakangan juga dicantumkan dalam keputusan gubernur tentang izin pelaksanaan reklamasi empat pengembang yang diteken Basuki” (paragraf 21)

91

Treatment Recommendation. Tempo menyampaikan solusi agar KPK segera melakukan penyelidikan terkait dugaan barter yang dilakukan Pemda DKI dengan pengembang. Solusi tersebut disampaikan melalui pernyataan Agus Rahardjo di bawah ini : “Agus Rahardjo mengatakan lembaganya serius menyoroti temuan itu dan berharap penyelidikannya bisa segera dimulai. “sedang kami selidiki dasar hukum barter itu, mudah-mudahan segera diumumkan” (Paragraf 14) Tempo juga menyarankan agar penyidik terus menyisir proyek lain Podomoro yang masuk biaya kontribusi tambahan. Dan juga Pemda DKI harus menyelesaikan dulu fisik maupun administrasinya, karena penyerahan proyek kontribusi tambahan bermasalah. “Seorang pejabat di Balai Kota DKI Jakarta mengatakan pejabat Bagian Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak menerima proyek yang sudah selesai karena belum adanya dasar hukum atas pembiayaannya. Misalnya terjadi dalam proyek rusunawa di Daan Mogot, Jakarta Barat” (paragraf 22)

92


: Kontroversi Diskresi Basuki

Edisi/Tanggal

: 4513 /23-29 Mei 2016


Diagnose Causes

Make Moral Judgement Treatment Recommendation

Keterangan Tempo membahas ketepatan diskresi yang dilakukan oleh Basuki berdasarkan undangundang dan sudut pandang pemerintahan. Basuki penyebab dari polemik perihal kebijakan menerima di muka kontribusi tambahan. Tempo menilai diskresi yang dilakukan oleh Basuki menuai kontroversi. Terlihat pada judul KPK perlu menyelidiki apakah niat dibalik lahirnya diskresi Basuki tersebut.

Define Problems. Tempo membahas perihal ketepatan diskresi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dalam kebijakan menerima di muka kontribusi tambahan dari pengembang dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Tempo mengkaji diskresi tersebut berdasarkan undang-undang dan ilmu pemerintahan, untuk menelusuri apakah diskresi yang dilakukan Basuki atau Ahok tersebut tepat dan tidak ada kekeliruan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. UndangUndang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan UndangUndang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar

93

Tempo untuk mengkaji diskresi. Tulisan Tempo di bawah ini menampakan ketegasan Tempo dalam melihat diskresi tersebut : “Pelakasanaan diskresi juga membutuhkan syarat. Diantaranya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diskresi juga mesti didasari alasan yang obyektif, tak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilandasi itikad baik” (paragraf 8) Diagnose Causes. Dalam polemik kebijakan menerima di muka kontribusi tambahan, Tempo menduga Basuki adalah penyebab utamanya. Mengapa demikian? Karena keputusan yang diambilnya melalui diskresi seorang pejabat pemerintah dan Tempo menuliskan bahwa diskresi menjadi tempat berlindung Gubernur DKI Jakarta dalam menjawab tudingan adanya penyimpangan di balik kebijakan kontribusi tambahan yang diberikan kepada pengembang. “jawaban berkelit Basuki ini menuai polemik…” (paragraf 3) Tulisan tersebut memperkuat bahwa Tempo mendiagnosa penyebab dari polemik yang terjadi adalah Basuki Tjahaja Purnama. Make Moral Judgement. Tempo menilai diskresi yang dilakukan oleh Basuki menuai kontroversi yang terdapat pada judul dan adanya kekhawatiran terhadap niat jahat dalam diskresi. Di bawah ini adalah tulisan Tempo yang memperkuat penilaian tersebut : “Salah satu argument yang memberatkan adalah kebijakan itu dibuatnya ketika payung hukum diskresi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, belum disahkan” (paragraf 3) “Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Basuki bisa dipidana jika berniat jahat pada keputusan diskresi itu”(paragraph 4)

94

Treatment Recommendation. Tempo menawarkan solusi agar penyidik KPK menyelidiki apakah ada niat jahat tersebut dalam diskresi yang dilakukan oleh Basuki. Solusi tersebut secara tidak langsung ditawarkan oleh Tempo dari pernyataan Refly Harun. “Dia mengatakan, jika kebijakan diskresi yang diambil seorang pejabat publik tidak ada niat jahatnya tapi merugikan negara, kebijakannya perlu dievaluasi. Pihak yang mengevaluasi tentu atasan pejabat tersebut. Dalam kasus Gubernur DKI Jakarta, yang berhak melakukan evaluasi adalah Menteri Dalam Negeri” (paragraf 5)


: Tangan Aguan Menghadang Kontribusi Tambahan

Edisi/Tanggal

: 4513/23-29 Mei 2016

Tabel 4.9 Analisis Framing Berita 9 Perangkat Framing Keterangan Robert N. Entman Define Problems Tiga siasat kandas yang dilakukan oleh pimpinan DPRD untuk menurunkan kontribusi tambahan Diagnose Causes Aguan pemilik Agung Sedayu Group menghadang kontribusi tambahan melalui pimpinan DPRD Make Moral Pimpinan DPRD melakukan Judgement berbagai upaya untuk mengabulkan permintaan pengembang mengatur biaya kontribusi tambahan yang dititipkan kepadanya. Kebijakan dapat dibeli Treatment Secara tidak langsung terdapat Recommendation pesan bahwa KPK harus menyelidiki pimpinan DPRD dan jajarannya

95

Define Problems. Kontribusi tambahan menjadi topik utama pembahasan Tempo dalam beritanya. Tempo membahas terdapat tiga siasat yang dilakukan oleh pimpinan DPRD dalam upaya menurunkan biaya kontribusi tambahan sesuai dengan permintaan pengembang, diantaranya Sugianto Kusuma dan Ariesman Widjaja. Pertama, Prasetyo Edi Mursadi dan Mohamad Taufik sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta mengatur untuk menurunkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dari Rp 18-22 juta yang diperkirakan menjadi RP 10 juta. Kedua, memasukan Sanusi ke dalam Badan Legislasi menjelang pembahasan Raperda perihal reklamasi, Sanusi dianggap dapat menjadi jembatan dewan dengan pengembang dalam urusan reklamasi. Ketiga, Dewan memindahkan kontribusi tambahan dari peraturan daerah ke peraturan gubernur. Karena merasa gagal mempengaruhi kebijakan Basuki, Taufik mengajak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono untuk maju menjadi calon wakil gubernur pada Pilkada tahun 2017 melalui jalur nonpartai. Diagnose Causes. Dalam polemik biaya kontribusi tambahan, Tempo mendiagnosa penyebabnya adalah Pimpinan DPRD, Prasetyo Edi Marsudi dan Mohamad Taufik yang bermain dengan salah satu pengembang Sugianto Kusuma alias Aguan.

96

“Pengembang tentu keberatan. Sugianto Kusuma salah satu yang getol berusaha memangkas kewajiban itu. Bos Agung Sedayu Group ini punya lima pulau seluas total 1.329 hektare, melalui PT Kapuk Naga Indah, sehingga akan paling besar membayar kontribusi. Ia diduga memaki pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyetop keinginan Gubernur Basuki itu” (paragraf 3) Permainan tersebut juga diperkuat dengan tulisan Tempo di bawah ini : “Ketika itu, sebagai ketua Badan Legislasi, Taufik hendak memanggil Dinas Pajak dan Badan Pertahanan Nasional untuk membicarakan NJOP. “Kata dia, itu titipan Aguan” ujar Taufik” (Paragraf 5) Lobi anggota dewan sangat gencar agar NJOP pulau reklamasi ditetapkan sangat rendah. “…siasat lain anggota Dewan adalah memindahkan kontribusi tambahan dari peraturan daerah ke peraturan gubernur. Taufik yang disebut getol melobi opsi ini” (paragraf 20) Make Moral Judgement. Adanya juali beli kebijakan dalam Badan Legislatif dalam kasus reklamasi Jakarta. Penilaian Tempo tersebut dituliskan secara sistematis, bagaimana skenario yang diatur oleh pimpinan dewan dalam menjalankan permintaan pengembang agar menurunkan biaya kontribusi tambahan. “Menurut Inggard Joshua dari Nasdem, setelah kumpul-kumpul itu, beredar kabar ada suap Rp 5 miliar bagi anggota yang mendukung penurunan kontribusi”(paragraf 15) Tempo juga menuliskan bahwa ada iming-iming lain, seperti diskon bagi anggota dewan jika membeli apartemen di pulau reklamasi, juga uang rapat agar pembahasan peraturan daerah itu mencapai kuorum. “Saya ditawari Rp 100 juta oleh pimpinan. Kata Fajar Sidik dari Gerindra”(paragraf 16)

97

Ada juga ongkos jalan-jalan ke luar negeri dan hadiah mobil Alphard. Taufik salah satu yang disebut mendapat suap berupa sangu dan tiket berlibur ke Amerika Serikat dari Aguan, namun dia menyangkalnya. “Menurut Sanusi kepada penyidik KPK, perintah sogok itu datang langsung dari Aguan. Suatu kali pada Desember 2015, ia dipanggil Aguan ke kantornya di Harco Mangga Dua, Jakarta. Aguan meminta Sanusi berkoordinasi dengan anaknya, Richard Halim Kusuma”(paragraf 18) “Setelah pertemuan di Harco itu, Sanusi menyampaikan keinginan Aguan kepada Sunny Tanuwidjaja, anggota staf khusus Gubernur Basuki. KPK telah menyadap percakapan mereka tentang kontribusi reklamasi”(paragraf 19) Treatment Recommendation. Jika dilihat dari tulisannya terdapat pesan yang ingin disampaikan bahwa KPK harus benar-benar menyelidiki kasus suap reklamasi ini, dari mulai pimpinan DPRD dan jajarannya serta pengembang yang melakukan suap.

98


: Dari Pantai Mutiara Ke Teras Balai Kota

Edisi/Tanggal : 4517/20-26 Juni 2016 Tabel 4.10 Analisis Framing Berita 10 Perangkat Framing Keterangan Robert N. Entman Define Problems Dugaan aliran dana reklamasi ke relawan Ahok. Diagnose Causes Tempo menuliskan bahwa Sunny dan Cyrus menjadi perantara antara pengembang dengan Teman Ahok dalam dugaan adanya aliran dana yang masuk kepada Teman Ahok. Make Moral Adanya aliran dana dari Judgement pihak-pihak tertentu untuk melancarkan kepentingan politik Treatment KPK mendalami informasi Recommendation aliran dana dan menelusuri peran Sunny dan hubungannya dengan Basuki.

Define Problems. Dugaan adanya aliran dana yang mengalir dalam tubuh Teman Ahok dari pengembang reklamasi menjadi topik pembahasan Tempo dalam beritanya. Teman Ahok adalah relawan penyokong Basuki Tjahaja Purnama untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen mulanya, namun kini berbelok menjadi jalur partai. Tempo menuliskan hasil penyelidikan KPK terhadap Andreas Bertoni, mantan Managing Director Cyrus Network Public Affairs, yang menghasilkan informasi bahwa pengembang PT. Agung Podomoro Land

99

dan Agung Sedayu Group pernah mengucurkan dana sebagai bagian dari realisasi proposal pendirian Teman Ahok. Aliran dana tersebut disalurkan melalui Cyrus dan Sunny Tanuwidjaja. Tempo menuliskan kronologi dugaan aliran dana tersebut secara sistematis dalam tulisannya. Dari tanggal, jumlah uang, isi proposal, pihak-pihak yang bersangkutan. Identifikasi Tempo tersebut membuat pihak yang bersangkutan tendensius dengan dugaan yang tuliskan. Terlihat Tempo menuliskan respon pihak yang bersangkutan tersebut ketika dimintai konfirmasi. Diagnose Causes. Sunny Tanuwidjaja dan Cyrus diduga menjadi perantara dana yang mengalir dari pengembang reklamasi ke Teman Ahok. Kedekatan Sunny dengan pengembang menjadi jalan aliran dana tersebut mengalir. Tempo menuliskan berdasarkan keterangan Andreas, mantan orang Cyrus. “Ia menyebutkan dana itu cair atas usaha Sunny, antara lain berasal dari dua perusahaan pengembang reklamasi, yakni PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group” (paragraf 8) Keterangan lain juga memperkuat perihal peran Sunny : “Sejumlah informasi menyebutkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menelusuri lalu lintas rekening Sunny. Di situ terlihat jejak mencurigakan dari Podomoro Land dan Agung Sedayu Group” (paragraf 20) Sebagai orang dekat Basuki, Sunny memiliki peran penting dalam kegiatan politik Gubernur DKI Jakarta tersebut.

100

“Kepada penyelidik KPK, Andreas mengatakan bersama Hasan dan Sunny kerap bertemu dengan Basuki di Balai Kota. Tujuannya adalah menggagas dukungan publik buat Basuki. Soal pendanaan, menurut dia, Basuki meminta Andreas membuat proposal Teman Ahok untuk diserahkan ke Sunny” (paragraf 12) Tempo juga mengatakan bahwa sebagian aktivis Teman Ahok berasal dari Cyrus yang tercatat sebagai lembaga konsultan politik yang dipimpin Hasan Nasbi. Tempo juga menuliskan peristiwa 14 April 2015 bagaimana cerita penyerahan dana di Pantai Mutiara Jakarta, yang diperoleh Tempo secara detail dari Andreas. Dari cerita tersebut diperoleh informasi jumlah uang yang totalnya Rp 1,3 miliar, serta peran Sunny dan Cyrus. Make Moral Judgement. Dugaan adanya aliran dana yang mengalir dari pengembang kepada relawan Ahok melalui Sunny dan Cyrus, membuktikan bahwa terjadinya politik uang untuk melancarkan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. “Duit itu disebutkan sebagai bagian dari realisasi proposal pendirian Teman Ahok, yang disepakati dalam rapat antara Sunny dan sejumlah petinggi Cyrus di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, awal April 2015”(paragraf 9) Adapun dalam proposal yang dibuat pada Desember 2014 itu mencantumkan biaya pengumpulan kartu tanda penduduk warga Jakarta sebesar Rp 10,2 miliar. Ini meliputi sewa 15 gerai di Mall dan 300 posko relawan. Sedangkan biaya konsultan mencapat Rp 14 miliar. Pada Maret 2015, Teman Ahok mulai dibentuk. Untuk operasional awal, Sunny menyerahkan sumbangan konglomerat yang dekat dengannya sebesar Rp

101

700 juta. Informasi tersebut yang Tempo tuliskan memperkuat penilaian bahwa terjadinya politik uang. Treatment Recommendation. Melalui pernyataan KPK Tempo secara tidak langsung menawarkan solusi dalam beritanya terkait aliran dana dari pengembang untuk Teman Ahok tersebut. “Agus Rahardjo membenarkan kabar bahwa lembaganya akan mengembangkan kasus ini pada keterlibatan penyelenggara negara. Semua temuan, termasuk aliran dana ke Teman Ahok, kata dia, sedang dipelajari. “kami prioritaskan kasus suapnya untuk segera ke pengadilan”, baru setelah itu mengeluarkan penyelidikan baru” (paragraf 21) Dan juga pernyataan di bawah ini yang dituliskannya pada akhir paragraf beritanya yang menjadi penguat dari solusi yang ditawarkan. “Laode Muhammad Syarif memastikan lembaganya serius mengusut pengakuan Andreas tentang aliran dana ke Teman Ahok melalui Cyrus itu. Termasuk, kata dia, menelusuri peran Sunny dan hubungannya dengan Basuki. “kami sudah membentuk tim untuk mendalami itu”

102


: Duo Kakap Konco Gubernur

Edisi/Tanggal

: 4517/20-26 Juni 2016


Diagnose Causes



Keterangan Tempo menuliskan kedekatan Basuki dengan dua pengembang yaitu Podomoro Land dan Agung Sedayu Group Keterkaitan kedekatan Basuki dengan pengembang dalam kasus reklamasi Sisi pragmatis dari kedekatan Ahok dengan dua pengembang kelas kakap di Indonesia Tempo tidak menuliskan solusi dalam beritanya

Define Problems. Kedekatan hubungan Basuki Tjahaja Purnama dengan bos Podomoro Land dan Agung Sedayu Group, menjadi topik utama pembahasan Tempo dalam beritanya. Tempo menuliskan bahwa hubungan keduanya sudah terjalin lama, jauh sebelum Basuki menjadi gubernur. Kedekatan Basuki dengan Ariesman berlangsung sejak tahun 2014, sedangkan dengan Sugianto Kusuma alias Aguan sudah berlangsung sejak Basuki masih menjadi Bupati. Diagnose Causes. Basuki sebagai orang nomor satu DKI Jakarta memiliki peranan penting dalam setiap kebijakannya. Begitu pun dengan kedekatannya dengan dua pengembang Podomoro Land dan Agung

103

Sedayu Group. Tempo menuliskan bagaimana hubungan diplomatis Basuki dengan dua pengembang tersebut. Kedua pengembang tersebut memiliki peranan penting dalam kegiatan politik Basuki, berikut Tempo tuliskan : “Basuki yang masih berstatus wakil gubernur, menceletuk, “kalau ini di beresin, 2017 tidak usah kasih kami duit kampanye” (paragraf pertama) Tulisan di atas Tempo tuliskan pada saat pertemuan Basuki dengan Ariesman pada rapat tahun 2014 dalam pembahasan kontribusi tambahan. Basuki kerap menggandeng Ariesman dalam pembangunan di Jakarta membangun fasilitas publik sebagai tanggung jawab perusahaan. Begitu pun dalam kasus reklamasi yang kini memanas, Basuki meminta Podomoro Land membangun 13 proyek sebagai bentuk kontribusi tambahan reklamasi, namun pernyataan tersebut tidak diakui Gubernur DKI Jakarta tersebut. Tidak hanya Podomoro, Tempo juga menuliskan bagaimana Sugianto Kusuma alias Aguan pemilik PT Agung Sedayu Group juga memiliki peranan penting. “Saat dia menjadi calon legislator pada 2009 dari Golkar, Aguan jugalah yang ikut menyumbang, “Aguan kasih Rp 500 juta buat kampanye” ujar Basuki” (paragraf 8) “Hubungan keduanya makin akrab ketika Basuki di Jakarta. Sebulan dua bulan kami ngobrol. Makan pempek. Gue mesti rayu dia untuk bangun ini-itu” ujar Basuki”(paragraf 9)

104

Make Moral Judgement. Tempo menilai dalam beritanya yaitu duo kakap konco gubernur, hal tersebut dituliskan Tempo pada judul beritanya. Jika dilihat dari isi berita yang Tempo tuliskan, kedekatan gubernur dengan pengembang terdapat sisi pragmatis untuk kepentingan politik. Terlihat pada tulisan Tempo mengenai bantuan pengembang terhadap kegiatan politik Basuki. Treatment

Recommendation.

Tempo

tidak

menuliskan

rekomendasi solusi dalam beritanya yang terkait kedekatan Basuki dengan dua pengembang kelas kakap tersebut, yaitu Ariesman Widjaja dan Sugianto Kusuma.

105


: Proposal Dahulu Relawan Kemudian

Edisi/Tanggal

: 4517/20-26 Juni 2016


Diagnose Causes



Keterangan Tempo membahas bagaimana polemik aliran dana Teman Ahok yang digunakan untuk mendukung Basuki pada Pilkada 2017 Tempo menuliskan bahwa relawan Teman Ahok didirikan sejumlah orang yang terafiliasi dengan konsultan politik Cyrus Network dan dirancang oleh Hasan Nasbi dan Sunny Tanuwidjaja 1. Adanya sikap tendensius pihak Cyrus terhadap Tempo 2. Politik Uang Tempo tidak menuliskan rekomendasi solusi dalam beritanya

Define Problems. Tempo membahas polemik aliran dana Teman Ahok yang digunakan untuk mendukung Basuki dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Berawal dari pernyataan Junimart Girsang yang membeberkan tentang adanya dana Rp 30 miliar ke Teman Ahok, namun hal tersebut

106

disangkal oleh Teman Ahok. Dugaan tersebut kini menjadi polemik dan sedang dalam penyelidikan KPK. Tempo juga menuliskan bahwa orang Cyrus ikut berperan dalam pembentukan Teman Ahok. Ada tiga identifikasi yang Tempo tuliskan : Pertama, Hasan mengerahkan sumber dayanya di Cyrus Network melatih anggota Teman Ahok membuat strategi kampanye, membangun citra di depan publik, hingga melakukan pemasaran melalui jejaring sosial. Kedua, Hasan juga memfasilitasi Teman Ahok menggunakan salah satu gedung yang dia sewa, yang lokasinya bersisian dengan kantor Cyrus. Karena itulah letak markas Teman Ahok dan Cyrus bersebelahan. Ketiga, Hasan memberi dana tunai Rp 500 juta. Meskipun dana itu disebut saweran, Hasan tak bersedia menyebut koleganya yang ikut menyumbang. Dalam laporan keuangan per Juni 2015, sumbangan Hasan dicatat sebagai penerima pihak ketiga. Tempo juga menuliskan perihal pertanggungjawaban keuangan Teman Ahok yang kini dipertanyakan. Terlihat kekhawatiran Teman Ahok terkait kasus suap reklamasi, Berikut tulisan Tempo pada paragraf terakhir: “Hingga dua pekan lalu, laporan keuangan Teman Ahok sempat berhenti di Agustus 2015. Pertanggungjawaban Desember 2015 baru diunggah secara bersamaan pada Selasa malam pekan lalu, sesaat sebelum hiruk-pikuk polemik dana reklamasi” Diagnose Causes. Sunny Tanuwidjaja dan Cyrus Network dianggap berperan besar dalam pendirian Teman Ahok dan juga dalam hal kerja-kerja serta pendanaan. Hal tersebut Tempo tuliskan dari pernyataan Junimart Girsang dan Andreas Bertoni, di bawah ini :

107

“Junimart Girsang membeberkan informasi tentang adanya dana Rp 30 miliar ke Teman Ahok. Junimart menerima informasi duit pengembang reklamasi itu diberikan melalui anggota staf khusus Gubernur Basuki, Sunny Tanuwidjaja”(paragraf 6) “Menurut Andreas Bertoni saat diperiksa penyidik KPK pada 15 April lalu, Teman Ahok didesain Cyrus Network bersama angota staf khusus Basuki, Sunny Tanuwidjaja. Menurut dia, Cyrus menyiapkan proposal dengan nilai Rp 24 miliar. Belakangan, angka di proposal melonjak menjadi Rp 30 miliar. “Targetnya satu juta dukungan untuk Ahok,” ujarnya”(paragraf 7) Identifikasi tersebut juga Tempo tuliskan pada lead beritanya : “Teman Ahok didirikan sejumlah orang yang terafiliasi dengan konsultan politik Cyrus Network. Dirancang Hasan Nasbi dan Sunny Tanuwidjaja” Make Moral Judgement. Dalam beritanya Tempo, terdapat dua penilaian moral. Pertama, terlihat sikap tendensius pihak Cyrus Network terhadap Tempo, di bawah ini terdapat tulisan Tempo untuk memperkuat : “Saat mengetahui wartawan yang dia ajak berbicara berasal dari Tempo, Hasan memilih melambaikan tangan. “saya enggak mau, sama media lain mau,” ujarnya sembari masuk ke kantornya. Amir pun mengitil Hasan”(paragraf 2) Kedua, adanya politik uang yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh peruntungan dalam kepentingan politik. Identifikasi tersebut terlihat pada judul berita yang Tempo buat yaitu “Proposal Dahulu, Relawan Kemudian”. Tidak hanya itu, dalam pendirian stan Teman Ahok mendapatkan spesialisasi harga, nilai sewa yang dibayarkan jauh di bawah rata-rata harga pasar.

108

Treatment

Recommendation.

Tidak

terdapat

solusi

yang

ditawarkan Tempo dalam beritanya yang terkait aliran dana Teman Ahok tersebut.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Permasalahan terkait “diskresi” Tempo menuliskan bahwa Ahok berlindung di balik diskresi yang dilakukannya. Diskresi yang dilakukan oleh Basuki dianggap sebagai terobosan baru oleh Tempo, namun memiliki catatan penting yang harus dilakukan pengawasan, karena akibat dari diskresi tersebut melahirkan masalah baru yaitu penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pencari keuntungan. Tempo juga menjelaskan pengertian diskresi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga melakukan verifikasi ke beberapa pengamat pemerintahan perihal ketepatan diskresi yang dilakukan Ahok tersebut. Peneliti menilai bahwa Tempo ingin KPK menyelidiki perihal ketepatan diskresi yang dilakukan Ahok tersebut. Mengapa menjadi bermasalah? Karena Ahok bersikeras bahwa kebijakannya tersebut tepat untuk mengatasi masalah reklamasi, berangkat dari Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Ahok meyakini keputusannya itu tepat. Namun landasan hukum yang diyakini Ahok dianggap tidak relevan, karena adanya peraturan-peraturan baru dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum disahkan ketika Ahok mengeluarkan diskresi. Sehingga diskresi ini masih

109

dalam perdebatan dan penyelidikan KPK untuk mengetahui ketepatan kebijakan tersebut. Diskresi tersebut perihal aturan kontribusi tambahan 15 persen yang harus dibayarkan pengembang proyek reklamasi, yang kini aturan tersebut menjadi sumber masalah dari kasus suap pengembang dengan oknum pemda DKI Jakarta. Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal (1), Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan

yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak

lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula prosedur penggunaan diskresi yang harus pejabat lakukan dan akibat hukum dari penggunaan diskresi jika terjadi kesewenang-wenangan. Berikut peneliti akan menjelaskan ketentuan diskresi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam pasal 22 ayat (2) tertulis bahwa setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk; (a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, (b) mengisi kekosongan hukum, (c) memberikan kepastian hukum, (d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dalam pasal 24 menjelaskan Persyaratan Diskresi, Pejabat Pemerintah yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat yaitu; (a) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), (b) tidak

110

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, (c) sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), (d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif, (e) tidak menimbulkan konflik kepentingan, (f) dilakukan dengan itikad baik. Dalam pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 26 menjelaskan Prosedur Penggunaan Diskresi yaitu; (1) pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan, (2) pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada atasan pejabat, (3) dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. Dalam pasal 31 ayat (1) menjelaskan penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila; (a) menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, (b) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26, 27, 28, dan/atau, (c) bertentangan dengan AUPB, ayat (2) akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan. Ahok sebagai pejabat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan diskresi. Namun keputusan Ahok dalam diskresi tersebut berpotensi

111

melanggar peraturan yang ada, karena sebaiknya Ahok terlebih dahulu mengkajinya apakah keputusannya ini tepat atau tidak, dan perlu adanya laporan langsung kepada atasannya sebelum bertindak, dimana atasannya adalah Kementerian Dalam Negri. Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang tersebut, KPK dapat menjadikannya sebagai rujukan untuk mengkaji dan mengambil tindakan apakah diskresi yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, apalagi Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menggunakan Undang-Undang tersebut sebagai landasan mengambil keputusan. Perlu diselidiki karena khawatir akan menimbulkan konflik kepentingan. Berita terkait reklamasi dihasilkan dari liputan wartawan Tempo di lapangan, dengan melihat kondisi dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Sehingga berita tersebut lahir dari hasil konstruksi pemikiran wartawan yang telah melalui proses penggalian informasi perihal reklamasi Jakarta dari berbagai pihak. Paradigma berpikir wartawan Tempo dan pihak redaksi berpengaruh dalam menentukan arah atau makna yang ingin ditonjolkan pada berita tersebut sebelum diterbitkan. Strategi Tempo mengkonstruksi diskresi yang dilakukan Ahok adalah sebuah keputusan yang tidak tepat. Redaksi kata-kata yang digunakan Tempo dalam membahas diskresi ditulis dengan gaya bahasa yang terkesan mengkritik, layaknya karakter Tempo. Terdapat pada salah satu judul berita yang Tempo tuliskan “Kontroversi Diskresi Ahok” pada isi berita Tempo

112

mengatakan Ahok berlindung dibalik diskresi. Tidak hanya itu, Tempo juga secara tersirat ingin menyampaikan bahwa Sugianto Kusuma alias Aguan adalah aktor di balik kasus suap yang kini sedang diselidiki KPK tersebut. Walaupun Tempo memposisikan dirinya sebagai media yang netral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada beberapa beritanya Tempo terlihat menyudutkan pihak-pihak seperti Ahok, Aguan, Teman Ahok, Sunny dan Cyrus. Berita

terkait

reklamasi

tersebut tersirat

makna yang ingin

disampaikan oleh pihak Tempo kepada pembaca bahwa ada hal urgent dalam proyek reklamasi yang harus diperhatikan. Polemik reklamasi tidak hanya sebatas masyarakat nelayan yang terkena dampak buruknya, tetapi ada masalah lain yang juga berdampak besar, yaitu menyangkut ekonomi sosial politik. Pencemaran lingkungan, dampak dari reklamasi memang tidak jauh dari pencemaran lingkungan jika pemerintah dan pengembang tidak memperhatikan dan mengkaji dengan baik, saat ini dampak buruk terhadap lingkungan sudah terlihat dan kajian amdal belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah dan pengembang. Peneliti mencari data dan melakukan konfrimasi perihal dampak lingkungan, bahwa proyek tersebut sudah mengalami “cacat bawaan” karena prosesnya melanggar beberapa ketentuan hukum seperti UU No. 27 tahun 2007 dan revisinya No. 1 Tahun 2004 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, maupun UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya

113

tercantum soal perlunya Dokumen Analisis Dampak Lingkungan. Data tersebut peneliti dapatkan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan juga Wahana Lingkungan Hidup Jakarta, lembaga tersebut merupakan salah dua dari koalisi yang melakukan advokasi untuk reklamasi Jakarta. Jika dikaji dari segi ekonomi politik dapat dipahami bahwa kegiatan reklamasi melahirkan kecacatan regulasi sejak awal, dimana pembuatan regulasi melahirkan praktek perburuan rante yang melibatkan pengusaha dan pelaku politik guna untuk memuluskan aturan main agar proyek tersebut dapat berlangsung. Ketidakadilan ekonomi lahir dari sini, keputusan reklamasi bukan lagi menjadi solusi untuk kepentingan bersama tetapi menjadi kepentingan bagi para pemilik modal domestik maupun asing yang bekerja sama dengan pemangku kewenangan regulasi. Akibatnya masyarakat pesisir, nelayan tradisional, pemilik usaha skala kecil yang bergantung pada ruang laut, termarjinalkan dan tertindas secara langsung. . Kecacatan hukum yang paling dominan adalah aturan kontribusi tambahan yang hingga kini tak berujung pengesahannya sampai terjadi penangkapan oleh KPK. Tempo juga ingin menyampaikan bahwa kasus suap tidak hanya berhenti pada Ariesman Widjaja dan Sanusi. Tempo mengidentifikasi bahwa ada pihak lain yang juga ikut andil dalam penyelewengan tersebut, seperti Sugianto Kusuma alias Aguan, Sunny Tanuwidjaja, dan juga Teman Ahok serta Cyrus. Dari berita Tempo dapat dinilai bahwa pemerintah DKI Jakarta melakukan penyelewengan jabatan dan

114

tidak serius dalam menangani kasus reklamasi tersebut. Malah dijadikan sebagai ladang keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Jakarta darurat reklamasi dengan segala polemik yang terjadi di dalamnya, media sebagai ruang informasi publik sudah seharusnya memberikan informasi perihal suatu peristiwa yang terjadi sehingga permasalahan tersebut mendapat pengawalan dan pengawasan secara bersama oleh masyarakat. Jika ditinjau dari penelitian terdahulu, Tempo terlihat berbeda dalam menuliskan berita tentang Ahok. Pada penelitian Simbolon (2012), Tempo lebih memihak kepada Ahok dalam pemberitaan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Pemberitaan tentang Jokowi dan Ahok dituliskan dalam citra yang positif dibandingkan dengan kubu lawan yaitu Fauzi dan Nachrowi yang cenderung negatif. Namun pada pemberitaan terkait diskresi, Tempo berbanding terbalik dengan mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok perihal aturan kontribusi tambahan 15 persen. Tempo terlihat menyudutkan Ahok dalam pemberitaanya, sehingga melahirkan opini di pembacanya bahwa Tempo tidak lagi berkawan dengan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut.

115

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan diskusi yang sudah dilakukan oleh peneliti, untuk mengetahui bagaimana majalah Tempo mengkonstruksi diskresi Ahok untuk reklamasi, dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pemberitaan Tempo mengenai Reklamasi Jakarta, antara lain : Define Problems. Dalam pemberitaan reklamasi Jakarta, Tempo mengkritisi diskresi yang dilakukan Ahok untuk reklamasi Jakarta. Diskresi yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dianggap sebagai sebuah terobosan baru yang memiliki catatan penting di dalamnya. Diskresi yang dianggap sebagai jalan tengah ternyata menjadi sumber dari masalah suap yang kini sedang diselidiki KPK. Dengan karakter Tempo yang berani dan kritis, Tempo coba membongkar kebusukan yang terjadi dalam kasus reklamasi. Masalah regulasi yang tidak memiliki ketegasan sampai pada dampak buruk yang diakibatkan dari reklamasi. Tidak hanya itu Tempo terlihat menyudutkan Teman Ahok, Sunny Tanuwidjaja dan Cyrus dalam pembahasan terkait aliran dana suap tersebut. Namun kebenaran informasi yang Tempo paparkan dalam beritanya menjadi kurang relevan, karena narasumber yang anonim dan tidak cukup cover both side.

115

116

Diagnose Causes. Tempo menitik beratkan bahwa Ahok adalah orang yang bertanggungjawab atas polemik diskresi yang terjadi. Keputusan tersebut berdampak pada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pejabat daerah dan beberapa pihak terkait seperti pengembang dan juga Teman Ahok dalam kasus reklamasi Jakarta tersebut. Tidak hanya itu, keputusan yang dikeluarkan oleh Ahok pada Maret 2014 tersebut dipertanyakan dasar hukum yang melandasi keputusan tersebut. Mengapa demikian? Karena dasar undangundang yang kini menjadi payung hukum yang digenggam Ahok, belum disahkan ketika diskresi tersebut dicetuskan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di keluarkan pada akhir tahun 2014. Tempo juga mengarahkan pembaca bahwa Sugianto Kusuma alias Aguan ikut menghadang kontribusi tambahan 15 persen yang ditetapkan Basuki Tjahaja Purnama. Terdapat 3 berita yang Tempo tuliskan khusus tentang Aguan, yaitu Geliat Naga Pertama, Tangan Aguan Menghadang Kontribusi Tambahan, dan Duo Kakap Konco Gubernur. Make Moral Judgement. Pembenaran mengenai penyelewengan yang terjadi dalam tubuh reklamasi, Tempo jabarkan melalui data-data yang diperolehnya dari hasil investigasi. Tempo juga menyampaikan bahwa ada masalah yang urgent dalam kasus reklamasi Jakarta. Masalah tersebut tidak hanya perihal korupsi dan lingkungan, tapi juga menyangkut regulasi, ekonomi dan juga hajat hidup orang banyak. Reklamasi memiliki dampak buruk jangka panjang jika tidak diperhatikan dan dikaji dengan benar. Secara tidak langsung Tempo melakukan sosial learning kepada pembacanya, yang

117

dimaksud adalah Tempo memberikan pencerahan-pencerahan kepada pembacanya untuk membuka mata dan telinga agar bersama melakukan pengawasan dalam melihat kasus reklamasi Jakarta tersebut. Namun Tempo tidak menyatakan sikap apakah reklamasi Jakarta tetap dilanjutkan atau dihentikan dalam artian menolak reklamasi. Treatment Recommendation. Tempo secara tidak langsung menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dengan benar dan mendalam, membongkar kasus suap reklamasi dan ketepatan diskresi yang dilakukan oleh Ahok. Menindak penyelewengan yang telah dilakukan oknum-oknum pencari keuntungan dalam kasus reklamasi Jakarta tersebut. Tempo sebagai salah satu pelaku komunikasi massa sudah menjalankan fungsinya sebagai media yang menyampaikan informasi kepada khalayak dan sebagai pengawasan pada suatu peristiwa dengan melakukan peringatan dan kontrol sosial. Dalam pemberitaan reklamasi Tempo secara tidak langsung menggiring pembacanya untuk memperhatikan kasus reklamasi Jakarta. Sesuai dengan kajian komunikasi massa yang merupakan sejenis kekuatan sosial yang dapat menggerakan proses sosial kearah suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

118

5.2 Saran Penelitian 5.2.1 Saran Praktis Tempo merupakan media massa yang tergolong media yang memiliki kredibilitas cukup tinggi. Dalam memperoleh informasi Tempo pun tak jarang melakukan investigasi mendalam. Namun sebaiknya Tempo mencantumkan narasumber yang ditemuinya untuk memperoleh informasi, walaupun dalam dunia jurnalistik merahasiakan identitas narasumber

atau

narasumber

yang

anonim

adalah

hal

yang

diperbolehkan, namun itu dapat berpengaruh pada sudut pandang pembaca apakah narasumber tersebut dapat dipercaya informasinya atau tidak. Sehingga nilai berita yang disuguhkan menjadi tidak kuat kebenarannya. Sebaiknya Tempo meminimalisir narasumber yang anonim.

5.2.2 Saran Teoritis Penelitian menggunakan analisis teks bersifat subjektif. Peneliti memperoleh kebebasan dalam menganalisis suatu teks. Hasil analisis terhadap suatu teks berdasarkan sudut pandang atau pola pikir peneliti dalam melihat teks tersebut. Penggunaan analisis framing adalah metode yang tepat untuk menganalisis makna dari sebuah teks yang ingin disampaikan oleh penulis teks. Dalam menganalisis teks, seorang peneliti dituntut untuk peka dan kritis dalam memaknai sebuah teks pemberitaan.

119

Walaupun analisis framing bersifat subjektif, peneliti sebaiknya lebih cekatan menggali informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan berbagai macam sumber dalam kasus atau peristiwa yang dimuat dalam teks, agar memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga analisis peneliti dapat dipertanggungjawabkan dan lebih mendalam sehingga peneliti dapat mengetahui alur penulisan dan makna yang tersirat dari wartawan atau penulis teks tersebut.

120

DAFTAR PUSTAKA Ardianto, Elvinaro dkk. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group Eriyanto. 2007. Analisis Framing. Yogyakarta: LKiS Hoeta, Soehoet. 2003. Dasar-dasar Jurnalistik. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta Ishwara, Luwi. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: Buku Kompas Kasemin, Kasiyanto. 2014. Sisi Gelap Kebebasan Pers. Jakarta: Prenada Media Group Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. 2006. Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya Kurnia, Septiawan Santana. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia McQuail, Dennis.1987. Teori Komunikasi Massa ed.2, Erlangga: Jakarta Sedia, Willing Barus. 2010. Jurnalistik Petunjuk Menulis Berita. Jakarta: Erlangga Shaffat, Idri. 2008. Kebebasan, Tanggungjawab, dan Penyimpangan Pers. Jakarta: Prestasi Pustaka Sobur, Alex. 2006. Analisis Teks Media Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya Suhandang, Kustadi. 2010. Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi. Bandung: Nuansa Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta Sumadiria, Haris. 2006. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature. Bandung: Simbiosa Rekatama Media World Bank Institute, Seri Studi Pembangunan. 2006. Hak Memberitakan, Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Tempo Tamburaka, Apriadi. 2012. Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Skripsi : Lestari, Reni. 2015. Konstruksi Konflik TNI-GAM dalam Berita “Kejarlah Daku Kau Ku Sekolahkan” (Analisis Struktur Narasi Model Algirdas Greimas Pada Karya Jurnalisme Sastrawi di Majalah Pantau). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang Adil, Ichsan. 2015. Pembingkaian Berita Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ8501 Pada Koran Kompas dan Radar Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang

121

Simbolon, Meydita. 2012. Konstruksi Berita dalam Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta “Jokowi-Basuki dan Fauzi-Nachrowi” dalam Majalah Tempo. Universitas Sumatera Utara. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37526/6/.chapterIIIV.pdf. 13 Mei 2016, Pukul 15:17 WIB Zahrotusti’anah. 2011. Analisis Framing Tajuk Rencana Tentang Konflik Indonesia-Malaysia di Harian Republika Edisi Agustus 2010. Universitas Islam Negri Jakarta. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21571/1/ ZAHROTUSTI'ANAH-FDK.pdf. 2 April 2016, Pukul 20:57 WIB

Sumber lain : Cnnindonesia. 2016. KPK Selidiki Diskresi Reklamasi Ahok Takut. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161006194135-12163826/kpk-selidiki-diskresi-reklamasi-ahok-tak-takut/. 08 Juni 2016, Pukul 15:53 WIB Facebook Tempo.co. 2016. Diskusi Ruang Tengah https://www.facebook.com/pg/TempoMedia/videos/?ref=page_inte rnal. 10 Juni 2016, Pukul 21:45 WIB Infohukum KKP. 2016. Draft Undang-undang. http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/download/552/?type_ id=1. 23 Oktober 2016, Pukul 21:15 WIB Liputan6. 2016. Ahok Pastikan Tetap Pungut Kontribusi Tambahan dari Pengembang. http://news.liputan6.com/read/2602891/ahok-pastikan-tetappungut-kontribusi-tambahan-dari-pengembang. 08 Juni 2016, Pukul 15:53 WIB Republika.co.id. 2016. Ahok Salah Artikan Diskresi. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pemprovjabar/16/05/26/o7rx01377-icw-ahok-salah-artikan-diskresi. 08 Juni 2016, Pukul 15:53 WIB Tempo.co. 2016. Diskresi Ahok Ini yang Dipersoalkan KPK. https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773627/diskresiahok-ini-yang-dipersoalkan-kpk. 08 Juni 2016, Pukul 16:25 WIB Tempo.co. 2016. BPK diminta investigasi diskresi Ahok. https://m.tempo.co/read/news/2016/05/19/063772316/bpk-dimintainvestigasi-diskresi-ahok. 08 Juni 2016, Pukul 16:25 WIB Tempo.co. 2016. Tentang Sejarah. https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah. 12 Agustus 2016, Pukul 17:07 WIB

122

LAMPIRAN

123

LAMPIRAN 1 KUMPULAN BERITA REKLAMASI DI MAJALAH TEMPO

LAPORAN UTAMA REKLAMASI TELUK JAKARTA

TIGA RELASI SUAP

REKLAMASI KOMISI ANTIKORUPSI MEMBONGKAR JARINGAN SUAP DI BALIK PEMBAHASAN ATURAN REKLAMASI. ORANG DEKAT BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN SUGIANTO KUSUMA ALIAS AGUAN IKUT TERSERET. KETERLIBATAN PIMPINAN DPRD TERUS DIUSUT. Reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Muara Angke, Jakarta, April 2016. FOTO: TEMPO/FRANNOTO

58 |

| 17 APRIL 2016

122


123

S

60 |

| 17 APRIL 2016

Kala itu Sanusi menerima duit dari Trinanda sebesar Rp 1 miliar. Adapun uang US$ 8.000 milik pribadi Sanusi. Dari hasil pemeriksaan Sanusi dan Trinanda, penyidik mendapat informasi duit digelontorkan atas perintah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Keesokan harinya, KPK mengumumkan Ariesman, Sanusi, dan Trinanda sebagai tersangka. Beberapa jam kemudian, Ariesman menyerahkan diri ke KPK. Adapun Gery dan Berlian akhirnya dilepas karena hanya perantara. Tapi keduanya masih dicegah ke luar negeri. Jumat itu, komisi antikorupsi juga mengirimkan permohonan pencegahan ke luar negeri untuk Sugianto Kusuma alias Aguan dan Ariesman. Aguan tak lain bos perusahaan properti Agung Sedayu Group. Dua perusahaan ini mengantongi izin reklamasi pulau di pesisir Jakarta. Rabu pekan lalu, KPK juga meminta Imigrasi mencegah Richard Halim Kusuma, Direktur Agung Sedayu Group, yang juga anak Aguan. ”Ada beberapa hal yang hendak diklarifikasi kepada mereka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengenai alasan pencekalan. Nama Sunny masuk radar KPK sejak

Ariesman Widjaja dan Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, April 2015. awal Februari lalu. Menurut seorang penegak hukum, Sunny ketika itu menghubungi Aguan. Mereka membicarakan kewajiban pengembang membayar kontribusi tambahan 15 persen dalam Raperda Tata Ruang. Aguan menanyakan peluang menurunkan kontribusi tambahan jadi 5 persen. ”Ada indikasi Sunny menjanjikan sesuatu kepada Aguan,” kata seorang penegak hukum di KPK. Ketika diperiksa penyidik, Jumat dua pekan lalu, Sanusi membeberkan peran Sunny. Dicecar 17 pertanyaan, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta itu mengaku beberapa kali berkomunikasi dengan Sunny membahas nasib Raperda Tata Ruang Pantura Jakarta. Termasuk yang mereka bahas adalah permintaan Aguan agar kontribusi tambahan bisa diturunkan menjadi 5 persen. Pada Februari lalu, setelah rapat paripurna pengesahan dua raperda batal untuk kedua kalinya, Sanusi mengaku ditelepon Sunny. Sanusi kembali bertanya apakah Basuki sudah menyetujui permintaan

YOPIE/BERITAJAKARTA.COM

UNNY Tanuwidjaja tak bisa menyembuny ikan kegelisahannya. Rabu sore pekan lalu, anggota staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu mendapat informasi bahwa ia dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kantor Imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sunny mengetahui kabar itu setelah membaca pesan pendek yang baru masuk ke telepon selulernya. Mantan peneliti Centre for Strategic and Internasional Studies itu mengempaskan tubuhnya ke kursi di Restoran Sate Senayan, Cideng, Jakarta Pusat. Tangannya beberapa kali mengetuk meja. ”Gue lemes, nih, kalau dicekal. Enggak bisa tidur,” katanya ketika ditemui Tempo, Rabu pekan lalu. Keesokan harinya, KPK resmi mengumumkan cegah-tangkal (cekal) untuk Sunny. Berlaku enam bulan, pencekalan Sunny berkaitan dengan kasus dugaan suap di balik pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Dua rancangan yang dibahas Dewan bersama pemerintah DKI adalah Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jakarta. Kedua rancangan peraturan itu akan menjadi payung hukum reklamasi 17 pulau di pesisir utara Jakarta. Sepekan sebelum mencekal Sunny, penyidik KPK meringkus anggota Badan Legislasi DPRD Jakarta, Mohamad Sanusi. Politikus Partai Gerindra ini dicokok bersama anggota stafnya, Gery, di Mal FX Sudirman, Jakarta, setelah menerima Rp 1 miliar dari Trinanda Prihantoro, Personal Assistant PT Agung Podomoro Land. Duit diserahkan Trinanda kepada Gery melalui Berlian, karyawan Podomoro Land. Tak lama berselang, penyidik menangkap Trinanda dan Berlian di tempat terpisah. Dalam penangkapan itu, penyidik juga menyita uang Rp 140 juta dan US$ 8.000 yang dibawa Sanusi. Duit Rp 140 juta sisa pemberian sebelumnya, pada 28 Maret.

124

Dewan agar kontribusi tambahan itu menjadi 5 persen. Menurut Sanusi kepada penyidik, Sunny menjawab ia sudah bertemu dengan Basuki. ”Kata Sunny, Gubernur sudah oke,” ujar Sanusi, yang mengaku tahu detail pertemuan keduanya. Pengacara Sanusi, Krisna Murti, membenarkan pengakuan kliennya kepada penyidik KPK. Menurut Krisna, Sanusi memang pernah ditelepon Sunny ihwal penurunan kontribusi menjadi 5 persen. ”Klien saya ketika itu bertanya, ’Koko lu (Gubernur) gimana soal 5 persen, apa sudah setuju?’,” kata Krisna. ”Dijawab Sunny sudah oke.” Sunny mengakui pernah berbicara dengan Aguan, yang meminta tuntutan pengembang soal kontribusi 5 persen disampaikan ke Basuki. Agar pembahasan raperda tak berlarut-larut, Aguan juga meminta kontribusi itu dicantumkan dalam peraturan gubernur saja. ”Saya bilang nanti saya atur,” kata Sunny. Kemudian Sunny menyampaikan pesan Aguan kepada Basuki. ”Pak Gubernur bilang terserah, asalkan 15 persen tetap masuk,” ujarnya. Sejak awal, Sunny mengaku tak setuju kontribusi 15 persen itu. ”Itu memberatkan pengusaha,” katanya. Sunny juga membenarkan pernah berkomunikasi dengan Sanusi. Namun ia mengaku hanya bertanya kenapa dua raperda tak kunjung disahkan DPRD. Basuki, sementara itu, mengatakan tak tahu bahwa Sunny pernah menelepon Aguan mengenai kontribusi tambahan. Memang Basuki sempat menyetujui kontribusi tambahan masuk ke peraturan gubernur. Tapi itu langkah taktis saja. Soalnya, DPRD sempat mengancam tak akan membahas raperda lagi jika usul mereka ditolak. Adapun soal nilai kontribusi tambahan, sepanjang pembahasan, pemerintah DKI berkukuh tak boleh kurang dari 15 persen. Aguan belum bisa dimintai komentar. Dicari di kantornya, seorang anggota staf Agung Sedayu meminta Tempo membuat janji lebih dulu. Surat permohonan wawancara juga belum dibalas. Pekan lalu Tempo dua kali mencari Aguan ke kantor Yayasan Buddha Tzu Chi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Barat. Di yayasan tersebut,

Aguan menjabat ketua. Pada Kamis pekan lalu, sejumlah pegawai Yayasan mengatakan Aguan ada di kantor. Tapi Kepala Pengelola Gedung Buddha Tzu Chi Winarso mengatakan Aguan tak mau ditemui. ●●●

PEMBAHASAN Raperda Tata Ruang dan Raperda Zonasi jadi pantauan KPK sejak awal Februari lalu. Ketika itu pembahasan memasuki pasal tentang kontribusi tambahan yang wajib dibayar pengembang reklamasi. Kontribusi tambahan usul eksekutif sebesar 15 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP) atas lahan hasil reklamasi. Sebelumnya, dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, hanya diatur kewajiban fasilitas sosial dan umum serta kontribusi pengembang seluas 5 persen lahan. Begitu menjadi Gubernur DKI, Basuki menambahkan kontribusi 15 persen. Dengan kontribusi tambahan itu, pemerintah DKI menghitung akan memperoleh duit Rp 48,8 triliun. ”Itu untuk membangun infrastruktur,” kata Basuki. Sejauh ini ada tujuh perusahaan pengembang yang akan membangun dan mengelola 13 pulau reklamasi. Karena Raperda Tata Ruang dan Raperda Zonasi belum disahkan, semua pengembang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Faktanya, PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group, sudah membangun rumah toko di sana, yakni di Pulau D. Basuki mengklaim pembangunan sudah dihentikan dan kawasan itu sudah

Sunny mengaku tak setuju kontribusi 15 persen itu. ”Itu memberatkan pengusaha,” katanya.

disegel. Tapi dari pantauan Tempo, sampai Rabu pekan lalu, aktivitas pembangunan di pulau tersebut masih berdenyut. Sembari meneruskan pengurukan pulau, para pengembang terus melobi untuk menurunkan besaran kontribusi 15 persen menjadi 5 persen. Aguan, melalui anaknya Richard Halim, misalnya, mendekati pimpinan DPRD. Komisi antikorupsi mendeteksi sedikitnya tiga kali penyerahan uang untuk anggota Dewan. ”Jalurnya lewat pimpinan Dewan dan Badan Legislasi Daerah,” ujar seorang petinggi KPK. Komisi antikorupsi, misalnya, pernah mendeteksi rencana penyerahan ”suplemen” untuk Dewan pada 22 Februari lalu. Transaksi akan dilakukan di jembatan penyeberangan yang menghubungkan pusat belanja ITC Mangga Dua dengan kantor Samsat Jakarta Utara. Namun tim KPK yang tengah memantau penyerahan uang malah disergap sekelompok polisi di gerai Indomaret, kawasan Harco Mangga Dua, Jakarta Utara. Tiga penyidik KPK yang mengintai dari balik mobil Kijang Innova digelandang ke kantor Kepolisian Resor Jakarta Utara. Berdalih salah paham, polisi akhirnya melepaskan mereka. Pengembang tak hanya bergerilya di Kebon Sirih—sebutan untuk kantor DPRD. Aguan juga mencoba melobi eksekutif. Selain melalui Sunny, Aguan beberapa kali bertemu dengan Basuki. Sambil menyantap pempek di rumahnya, Aguan meminta Basuki menurunkan kontribusi tambahan menjadi 5 persen. Basuki membenarkan pernah beberapa kali bertemu dengan Aguan. Namun, menurut Gubernur, dia tak pernah berjanji menurunkan angka kontribusi dari 15 persen. Karena lobi menurunkan kontribusi tambahan menemui jalan terjal, Aguan meminta bantuan bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Ia meminta Ariesman memastikan kontribusi tambahan dikunci di angka 5 persen dalam Perda Tata Ruang Pantura. Ariesman pun menawarkan ”jasa” Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D dan anggota Badan Legislasi DPRD. Ariesman dan Sanusi sudah dekat sejak 2000-an. Sanusi pernah menjadi Direktur Marketing PT Citicon Mitra Tanahabang.

17 APRIL 2016 |

| 61


62 |

| 17 APRIL 2016

baru DPRD itu, Basuki berkukuh menolak dan meminta kembali ke usul semula: 15 persen diatur perda. Semua skenario yang dititipkan ke sejumlah anggota DPRD dan orang dekat Basuki buyar setelah Sanusi dicokok penyidik KPK. Seharusnya Rabu pekan lalu adalah agenda rapat paripurna pengesahan dua perda ini. Namun rapat itu pun kembali dibatalkan. Pengacara Ariesman, Ibnu Achyat, mengaku belum tahu manuver kliennya dalam melobi DPRD. ”Klien saya belum diperiksa sebagai tersangka. Jadi saya belum banyak tahu,” katanya. Adapun Mohamad Taufik membantah pernah menerima ”suplemen” untuk me-

Namun tim KPK yang tengah memantau penyerahan uang malah disergap sekelompok polisi di gerai Indomaret, kawasan Harco Mangga Dua, Jakarta Utara.

Ariesman Widjaja (foto kiri) dan Mohamad Sanusi di gedung KPK, Jakarta. loloskan pasal kontribusi 5 persen. Menurut Taufik, pembahasan kedua raperda berlangsung sangat terbuka. ”Tak ada yang ditutup-tutupi,” kata Taufik. Karena itu, Taufik mengatakan siap bila dia dipanggil KPK. Wakil Ketua DPRD lainnya, Triwisaksana, juga menyangkal tudingan bagi-bagi uang di balik pembahasan raperda reklamasi. ”Saya tak menerima apa pun. Saya serahkan semuanya ke KPK,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. Melalui Kepala Pengelola Buddha Tzu Chi Winarso, Jumat pekan lalu, Aguan mengatakan akan mengutus direksi Agung Sedayu Group untuk menjelaskan kasusnya kepada Tempo. Ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono, menjelaskan panjang-lebar soal proyek reklamasi, termasuk tuduhan kepada anak perusahaan Agung Sedayu tersebut. Tapi Nono meminta semua penjelasannya tak dikutip. Komisi antikorupsi masih memburu jejaring suap Ariesman-Sanusi. Pekan ini, KPK akan memanggil sejumlah anggota DPRD. ”Indikasi keterlibatan mereka ada, tapi sinyalnya masih lemah,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. ● ANTON APRIANTO, SYAILENDRA PERSADA, MAWARDAH, NUR HARYANTO

FOTO-FOTO: TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO

Perusahaan ini digandeng PT Jakarta Realty—perusahaan patungan Jakarta Propertindo dan Agung Podomoro—yang membangun Thamrin City. Lewat Ariesman, Aguan meminta Sanusi membantu meloloskan dulu dua rancangan perda itu. Tujuannya agar pembangunan ruko di Pulau D yang dikelola anak usahanya segera mendapat izin mendirikan bangunan. Ketika diperiksa KPK pada Jumat dua pekan lalu, Sanusi mengatakan ia pernah dipanggil Aguan ke kantornya. ”Pak Aguan komplain, kok pekerjaan anak-anak di DPRD enggak beres-beres,” ujar Sanusi kepada penyidik. Sanusi menggandeng Mohamad Taufik, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra. Taufik, yang juga kakak Sanusi, adalah Ketua Badan Legislasi DPRD. Semula pentolan Badan Legislasi DPRD merancang skenario agar kontribusi 15 persen diatur dalam peraturan gubernur saja. Ternyata Basuki menyambut baik pengalihan ketentuan kontribusi tambahan ke peraturan gubernur. Ia malah menganggap hal itu sebagai kesempatan untuk menetapkan kontribusi 15 persen tanpa campur tangan DPRD. Merespons Basuki, politikus Kebon Sirih merancang ulang skenario. Mereka mencoba menyusupkan ketentuan kontribusi 5 persen pada bagian penjelasan Raperda Tata Ruang. Rumusannya sempat berubah dari ”lima persen” menjadi ”sekurang-kurangnya lima persen”. Membaca kehendak

125

GELIAT NAGA PERTAMA Aguan tak hanya pintar berbisnis. Ia aktif di yayasan sosial keagamaan.

S

UGIANTO Kusuma adalah orang nomor satu dalam deretan ”sembilan naga” yang melegenda. Ketika Orde Baru berkuasa, sepak terjang bisnis Sugianto bersama ”The Gang of Nine” mulai merajalela. Aguan—panggilan Sugianto—disebut-sebut sebagai sang godfather. Bisnis mereka terentang dari properti hingga otomotif. Aguan juga bermitra bisnis dengan taipan Trihatma Kusuma Haliman dengan membangun kelompok Agung Podomoro. Grup ini telah dirintis sejak 1969. Proyek yang pernah dikerjakannya antara lain kawasan Kelapa Gading dan Mangga Dua Square. Dalam wawancara khusus dengan Tempo beberapa tahun lalu, Trihatma mengisahkan kedekatannya dengan Aguan. ”He is my best partner,” kata Trihatma. Aguan masuk ke urusan reklamasi di utara Jakarta melalui PT Kapuk Naga In66 |

| 17 APRIL 2016

Sugianto Kusuma (Aguan).

dah, anak usaha Agung Sedayu Land. Kapuk Naga Indah mengerjakan lima pulau, yaitu A dan B dengan luas 459 hektare yang masuk wilayah Banten, serta C, D, dan E seluas 872 hektare yang ada di wilayah DKI Jakarta. Pulau C dan D saat ini sedang dalam tahap reklamasi. Bahkan di Pulau D sudah berdiri bangunan. Orang dekat Aguan mengatakan Kapuk Naga Indah awalnya dimiliki oleh taipan Anthony Salim. Kapuk Naga Indah pernah mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga. Perusahaan tersebut kemudian mulai menguruk pesisir utara. Dalam perjalanannya, Kapuk Naga Indah kesulitan pembiayaan akibat krisis

126

ekonomi 1998. Apalagi bos mereka terjerat skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kemudian Anthony menggandeng Aguan. Taipan kelahiran Palembang itu menanam saham di Kapuk Naga Indah. ”Akhirnya dia mengambil alih mayoritas Kapuk Naga Indah,” ujarnya. Belakangan, Aguan tidak melulu berbisnis. Ia juga aktif di dunia filantropi dengan mengurus Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Menurut orang dekatnya, lelaki kelahiran Palembang, 10 Januari 1951, ini aktif di yayasan sosial keagamaan itu sejak 2002. Kini Aguan menjadi wakil ketua umum yayasan tersebut. ”Dia sudah jarang menyentuh bisnisnya,” katanya. Kerajaan bisnis Aguan diserahkan kepada anak pertamanya, Richard Halim Kusuma. Aguan tergugah masuk kegiatan sosial sejak sebagian besar wilayah Jakarta dilanda air bah 14 tahun lalu. Ketika itu permukiman padat penduduk di sekitar rumah tinggalnya di Pantai Indah Kapuk terendam banjir. Setelah bergabung dengan yayasan, Aguan banyak membangun rumah susun untuk warga miskin. Ketika gempa dan tsunami melanda Aceh pada akhir 2004, Aguan juga mengulurkan tangan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menyalurkan bantuan dan membangun perumahan untuk korban tsunami. ”Kami terpanggil membangun rumah di sana. Apalagi kami sudah memiliki pengalaman dengan membangun rumah susun di Muara Angke bagi masyarakat bantaran kali di wilayah tersebut,” kata Aguan di Jakarta pada 2006. Yayasan yang dikelola Aguan membangun ribuan rumah di atas lahan sekitar 27 hektare. Rinciannya, 1.000 unit rumah di Meulaboh, 700 unit di Lham Seupeng, Banda Aceh, dan 2.000 unit di Neuheun, Aceh Besar. Tempo dua kali mendatangi kantor Yayasan Buddha Tzu Chi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pada kedatangan kedua, Kepala Pengelola Yayasan, Winarso, mengatakan Aguan akan mengirim orang dari Agung Sedayu ke kantor Tempo untuk memberi penjelasan. ”Bapak juga sudah membaca surat permintaan wawancara,” katanya. ● SYAILENDRA PERSADA, NUR HARYANTO

TEMPO/ARIF FADILLAH


127

DUA KAKI STAF BASUKI Sunny Tanuwidjaja adalah penghubung Basuki dengan kalangan pengusaha dan politikus.

JFCC.INFO

B

AGI sejumlah pengusaha properti, Sunny Tanuwidjaja adalah pembawa pesan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setiap kali tak sepakat dengan kebijakan Gubernur, mereka menyampaikan unek-unek lewat Sunny. ”Kalau ngomong langsung, enggak bisa. Ada yang enggak enak atau takut,” kata Sunny, Rabu pekan lalu. ”Jadi lewat gue.” Sunny juga kadang menjadi pintu masuk bagi pengusaha yang hendak bertemu dengan Basuki. Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk yang sering memakai jasanya. ”Ariesman kalau mau ketemu Pak Gubernur lewat gue, tapi kadang langsung,” ujar Sunny. Ketika hubungan Basuki dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak harmonis, Sunny juga mengaku sering menjadi simpul penghubung dengan kalangan politikus itu. ”Dia (Basuki) kadang buang badan, enggak mau konfrontatif,” katanya. Rabu pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi melarang Sunny bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Keputusan cegahtangkal (cekal) ini berkaitan dengan dugaan suap proyek reklamasi pesisir utara Jakarta. Salah satu tersangkanya Ariesman. Pengacara Ariesman, Ibnu Akhyat, menyatakan tak tahu hubungan kliennya dengan Sunny. Basuki membenarkan kabar bahwa Sunny kerap menyampaikan keluhan pengusaha. Tapi, menurut Gubernur, kebijakan dia sama sekali tak bisa dipengaruhi Sunny. ”Semua pertemuan transparan. Rapat saja gue upload di YouTube,” ujarnya.

Sunny Tanuwidjaja Basuki pertama kali bertemu dengan Sunny pada akhir 2009. Ketika itu, Basuki baru dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Sunny mahasiswa pascasarjana (S-2) jurusan ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Sunny, yang tergabung dalam Fellowship of Indonesian Christians in America, mengundang Basuki menjadi pembicara. ”Tahun depannya, gue ke Amerika,” kata Basuki. ”Lima hari diperas siang-malam untuk diskusi politik.” Dalam kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan niatnya mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen pada pemilihan kepala dae-

rah 2012. Basuki meminta beberapa mahasiswa menjadi relawan untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk warga Jakarta. Sunny termasuk yang terlibat. ”Dia nyiapin promosinya dan nempel gue mendatangi kampung-kampung,” ujar Basuki. Sampai Basuki dipinang sebagai calon pendamping Joko Widodo, Sunny terus mendampingi mantan Bupati Belitung Timur ini. Suatu waktu, pengurus salah satu partai penyokong pasangan Jokowi-Ahok kurang senang terhadap keberadaan Sunny. Mereka meminta Sunny dikeluarkan dari tim sukses pemilihan gubernur. Tapi Basuki menolak. ”Dia ini bisa analisis, bisa baca survei, bisa ngomong,” kata Basuki menjelaskan alasan mempertahankan Sunny. Setelah Basuki menjadi Wakil Gubernur Jakarta, Sunny terus merapat. Menurut Sunny ia ingin mengamati perilaku politik Basuki dalam mewujudkan mimpinya menjadi gubernur. ”Dari hitungan political science, menurut Sunny, enggak ada ceritanya Ahok jadi gubernur,” ujar Basuki. Faktanya, sebelum pemilihan kepala daerah 2017 digelar, Basuki sudah menempati kursi DKI-1 karena Jokowi terpilih menjadi presiden. Dengan alasan riset pula Sunny mendampingi Basuki bertemu dengan sejumlah tokoh politik, termasuk Presiden Jokowi. ”Dia akan menganalisis pertemuanpertemuan itu.” Hasilnya, kata Basuki, untuk disertasi doktoral Sunny di Northern Illinois University. Basuki mengaku tak pernah menggaji Sunny. Belakangan, dengan alasan butuh duit, Sunny memberi tahu Basuki bahwa dia bekerja sebagai konsultan politik untuk beberapa pengusaha. Salah satunya Peter Sondakh, pemilik Grup Rajawali. Berasal dari keluarga pengusaha, Sunny juga punya hubungan dengan sejumlah konglomerat. ”Dia itu sepupu istri bos Sinar Mas, Franky Widjaja,” ujar Basuki. Sunny membenarkan, dia bekerja untuk Peter Sondakh dan punya hubungan kerabat dengan bos Sinar Mas. ”Ada juga yang bilang saya keponakan Gubernur. Nah, itu ngarang,” katanya. ● ANTON APRIANTO

17 APRIL 2016 |

| 67


128

TARIK-ULUR PASAL KONTRIBUSI Ketentuan kontribusi tambahan jadi bahan tawar-menawar di DPRD. Tak lepas dari iming-iming uang.

68 |

| 17 APRIL 2016

Tuty Kusumawati Bola panas reklamasi menggelinding setelah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi PT Muara Wisesa Samudra pada Desember 2014. Anak perusahaan Agung Podomoro Land itu diizinkan menguruk laut seluas 161 hektare di pantai Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara. Izin reklamasi Pulau G itu digugat organisasi yang menamakan diri Jakarta Monitoring Network ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada Maret tahun lalu. Sembilan fraksi di DPRD semula kompak mendukung gugatan tersebut. Pertengahan Agustus tahun lalu, DPRD membentuk Panitia Khusus Reklamasi. Namun penggugat mundur di tengah jalan. Usia Pansus Reklamasi pun tak sampai seumur jagung. Baru dua bulan berjalan, sikap DPRD berubah. Dalam rapat paripurna DPRD pada akhir November tahun lalu, enam fraksi berbelok mendukung reklamasi. Hanya tiga fraksi yang masih menolak, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Demokrat, dan Golkar. Toh, DPRD akhirnya setuju melanjutkan pembahasan dua rancangan peraturan itu. Komisi antikorupsi menengarai perubahan sikap DPRD itu tak terlepas dari lobi para pengembang reklamasi. Sebelum menangkap Sanusi, misalnya, radar KPK

memantau komunikasi bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dengan pimpinan DPRD. Aguan meminta pimpinan Dewan ”mengamankan” pasal tentang kontribusi tambahan dalam Raperda Tata Ruang Pantura. Aguan belum bisa dimintai tanggapan. Ada tiga kewajiban pengembang yang diatur rancangan peraturan tersebut. Pertama, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau. Lalu ada kontribusi 5 persen lahan. Terakhir, kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi. Pengembang berkeberatan terhadap kontribusi tambahan 15 persen yang diatur Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka melobi DPRD agar kontribusi tambahan diturunkan jadi 5 persen. Lobi-lobi itu tak lepas dari ”pelumas”. Anggota Komisi D DPRD, Prabowo Sunirman, mengaku pernah ditawari sejumlah uang oleh koleganya dengan syarat mendukung penurunan nilai kontribusi. ”Saya tolak,” kata politikus Partai Gerindra yang juga anggota Pansus Reklamasi ini. Bolak-balik rapat selama hampir tiga bulan, pemerintah DKI dan Badan Legislasi DPRD tak mencapai kata sepakat. Dalam rapat 15 Februari lalu, Ketua Badan Legisla-

BERITAJAKARTA.COM

T

UTY Kusumawati khusyuk mendengarkan rekaman rapat antara pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ruang kerjanya pada Rabu pekan lalu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini memutar dokumentasi rapat untuk persiapan menghadapi pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Esok harinya, penyidik KPK hampir 12 jam memeriksa Tuty. Penyidik mencecar dia dengan pertanyaan seputar pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) di DPRD. Tuty dan kawan-kawan mewakili pemerintah DKI dalam pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta serta Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil itu. ”Saya jelaskan bagaimana DPRD ngotot menurunkan kontribusi dari 15 menjadi 5 persen,” katanya seusai pemeriksaan. Pembahasan dua rancangan peraturan yang berlarut-larut itu menjadi sorotan setelah KPK mencokok anggota Badan Legislasi DPRD DKI, Mohamad Sanusi, pada Kamis dua pekan lalu. Dari tangan Sanusi, penyidik KPK menyita uang Rp 2 miliar. Hari itu Sanusi menerima duit panas dari Trinanda Prihantoro, asisten personal PT Agung Podomoro Land. Uang itu titipan dari bos Agung Podomoro, Ariesman Widjaja. Komisi antikorupsi mencurigai duit tak hanya mengalir ke Sanusi. ”Ada jejak duit menyebar dari pimpinan sampai anggota,” ujar seorang penyidik. Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab diplomatis ketika dimintai konfirmasi soal ini. ”Kami akan mengembangkan penyidikan,” katanya.

129 BENTURAN SEPANJANG JALAN

si Mohamad Taufik mengusulkan angka 15 persen kontribusi tambahan dihilangkan dari peraturan daerah. ”Cukup dalam peraturan gubernur,” kata Taufik dalam rapat. Namun Tuty dan kawan-kawan berkukuh agar angka 15 persen jadi kesepakatan legislatif dan eksekutif. Selama pembahasan rancangan peraturan daerah, Sanusi yang juga adik Taufik itu tak banyak bicara. Tapi, bila pembahasan mentok, Tuty kerap melihat Sanusi menghubungi seseorang. ”Buntu, nih. Buntu,” demikian percakapan Sanusi yang pernah didengar Tuty. Sejumlah anggota DPRD menyebut Sanusi memang bukan ”aktivis” sidang. Dia lebih banyak bermain di belakang layar. ”Dia cocoknya disebut operator pengembang di DPRD,” kata seorang kolega Sanusi. Seorang anggota DPRD lain menuturkan, usul melenyapkan rumusan 15 persen dari rancangan peraturan daerah merupakan skenario bersama pengembang dan pimpinan DPRD. Membaca gelagat Basuki akan sulit menerima penurunan kontribusi, pengembang dan pimpinan Dewan mengubah strategi. ”Yang penting angka itu hilang dari perda,” kata anggota Dewan yang ikut pembahasan. Perdebatan tentang angka 15 persen kembali berlangsung pada rapat 16 Februari lalu. Sewaktu jeda, Tuty dan kawankawan melapor ke Basuki. Di luar dugaan Tuty, Basuki ternyata setuju kontribusi tambahan diatur dalam peraturan gubernur. ”Saya dikasih cek kosong. Lebih mudah menetapkan 15 persen lewat peraturan gubernur,” kata Basuki beralasan. Dalam rapat lanjutan hari itu, eksekutif dan legislatif sepakat menghilangkan angka 15 persen dari rancangan perda. Kalangan pengembang rupanya tak mau DPRD memberi Basuki cek kosong. Melihat sikap keras Basuki, mereka meminta lagi DPRD mencantumkan kontribusi tambahan 5 persen itu. Dalam rapat konsolidasi naskah akhir rancangan perda pada 8 Maret lalu, Taufik meminta kontribusi tambahan 5 persen dimasukkan ke Penjelasan Raperda Tata Ruang. Usul mereka persisnya: ”Tambahan kontribusi adalah kontribusi yang dapat diambil di awal dengan

mengkonversi dari kontribusi (yang 5%) yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara Gubernur dan pengembang.” Penyusupan kembali angka 5 persen ini menyulut amarah Basuki. Di atas risalah rapat, Basuki membuat disposisi, ”Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi!” Toh, penolakan Basuki tak menyurutkan langkah DPRD. Dalam rapat pimpinan gabungan DPRD, 16 Maret, Taufik dkk melunakkan usul mereka jadi ”sekurang-kurangnya sebesar kontribusi lahan 5 persen”. Sampai hari itu, pemerintah DKI berkukuh pada angka 15 persen. Sejumlah anggota DPRD yang menolak reklamasi menuturkan, ada mobilisasi anggota Dewan untuk menghadiri rapat pengesahan dua rancangan perda yang dijadwalkan pada akhir pekan lalu. Beredar pula ”gula-gula” bahwa mereka yang hadir bakal pulang membawa uang Rp 100 juta. ”Katanya uang sudah disiapkan,” ujar seorang politikus yang tak mau disebut namanya. Belum sempat rapat paripurna itu digelar, penyidik KPK mencokok Sanusi. Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi tak bisa dimintai komentar. Beberapa pesan yang dikirim lewat layanan WhatsApp hanya dibaca. Kamis pekan lalu, Tempo mendatangi rumah dinas Prasetio di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun rumah itu kosong. Dicari ke kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan, Prasetio juga tak ada. Adapun Taufik menyangkal kabar tentang bagi-bagi uang untuk memuluskan pembahasan rancangan peraturan daerah itu. ”Rapatnya kan terbuka, siapa saja bisa lihat prosesnya,” katanya. Taufik pun mengaku tak pernah bertemu dengan Ariesman ataupun Aguan. ”Saya tak kenal mereka,” ujar Taufik. Pengacara Sanusi, Krisna Murti, membenarkan kliennya menerima duit dari orang Agung Podomoro. Ibnu Akhyat, pengacara Ariesman, juga mengkonfirmasi pemberian uang tersebut. Namun keduanya kompak berdalih bahwa itu bukan suap. ”Itu jasa konsultasi teknis. Sebab, Sanusi pernah membantu proyek Ariesman,” kata Akhyat. ● SYAILENDRA PERSADA, ANTON APRIANTO,

RENCANA menguruk pesisir utara Jakarta ditetapkan lewat keputusan presiden yang diteken Soeharto pada 1995. Sejak itu, terbit berbagai aturan, yang tak jarang bertentangan. Pemerintah pusat, diwakili Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, pernah bersilang pendapat dengan pemerintah DKI Jakarta.

1995 Presiden Soeharto meneken Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara. Pasal 4: Wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada di tangan Gubernur DKI Jakarta.

2003 Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2003, yang menyatakan rencana reklamasi pesisir Jakarta tidak layak dari sisi lingkungan. Enam perusahaan menggugat keputusan menteri itu. Mahkamah Agung, dalam tahap peninjauan kembali, membatalkan keputusan tersebut.

2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal 70: Semua peraturan pelaksanaan Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tetap berlaku. Pasal 72: Kepres Nomor 52 Tahun 1995 dan Kepres Nomor 73 Tahun 1995 tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan penataan ruang.

2009 Terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36: Setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan izin lingkungan.

LINDA TRIANITA

17 APRIL 2016 |

| 69


130

REKLAMASI PENUH KONTROVERSI Anak perusahaan Agung Sedayu mendirikan bangunan di pulau reklamasi tanpa izin. Kementerian Lingkungan menyatakan reklamasi terlalu riskan dan berbahaya.

L

IMA truk Hino wira-wiri di Pu-

lau D. Sepuluh tukang bangunan masuk ke salah satu pulau reklamasi di pantai utara Jakarta itu pada Rabu siang pekan lalu. Seorang petugas keamanan berdiri di bibir jembatan yang menghubungkan ke perumahan Pantai Indah Kapuk memeriksa alat-alat kerja para pegawai bangunan itu. Aktivitas di pulau seluas 312 hektare yang dikelola PT Kapuk Naga Indah itu seolah-olah tak mengindahkan perintah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sehari sebelumnya. Basuki memerintahkan Dinas Penataan Kota DKI menghentikan segala kegiatan di Pulau D karena izin mendirikan bangunan belum keluar. ”Su-

70 |

| 17 APRIL 2016

dah kami segel,” kata Basuki alias Ahok. Nyatanya, para tukang masih bekerja. Dua baris rumah toko berkelir cokelat berdiri berjajar. Bangunan lain tinggal dipasangi genting. Ruko lain masih kerangka bangunan. ”Ada yang finishing, sedang dibangun, dan ada yang akan dibangun,” ujar Kepala Bidang Pengawasan Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Wiwit Djalu Adji. Dinas Penataan Kota sesungguhnya mengetahui pembangunan di pulau itu sejak setahun yang lalu. Dinas meminta PT Kapuk Naga menghentikan pembuatan ruko. Tak ada respons. Hingga inspeksi ketiga pada Selasa pekan lalu, pembangunan tak surut-surut. ”Mereka harus bayar penalti,” kata Wiwit. Dan hanya itu yang bisa dilakukan Wi-

wit. Kapuk Naga jelas melanggar. Anak usaha Agung Sedayu Group itu mengantongi izin reklamasi pada 2007 dari Gubernur Fauzi Bowo. Aturannya, izin itu hanya bisa dipakai membangun pulau, bukan mendirikan bangunan. Sebab, izin mendirikan bangunan harus menunggu Peraturan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta disahkan. Rancangannya batal disahkan pada Rabu pekan lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah batal mengesahkan setelah salah satu anggotanya dari Gerindra, Mohamad Sanusi, dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga menerima suap dari anak usaha PT Agung Podomoro, pengembang Pulau G, untuk menghilangkan pasal kontribusi tambahan 15 persen dari pengembang dalam rancangan tersebut. Belakangan, dugaan suap itu merembet ke Agung Sedayu. Sugianto Kusuma alias Aguan, taipan pemilik Agung Sedayu, dicekal bepergian ke luar negeri. Ia diduga turut mengatur pemangkasan tambahan kontribusi pengembang dalam Rancangan Peraturan Tata Ruang itu. Aturan itu disahkan sekalipun, untuk mendapatkan IMB, Kapuk Naga atau PT Muara Wisesa yang membangun Pulau G mesti menunggu aturan turunannya, yakni Panduan Rancang Kota. Kapuk Naga dan para pengembang reklamasi kemudian bisa mengajukan surat izin penunjukan penggunaan tanah, peta blok, baru IMB. Meski mereka sudah jelas-jelas melanggar, Basuki tak berminat membongkar seluruh bangunan di Pulau D. ”Kalau dibongkar semua sekarang, nanti pengusaha rugi. Kami biarkan dulu,” ujarnya. Pelanggaran reklamasi bukan cuma IMB. Proyek mercusuar ini langsung memicu kontroversi begitu dicetuskan Presiden Soeharto pada 1995. Peraturan presiden yang dibuat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Gubernur Jakarta. Padahal Teluk Jakarta adalah taman konservasi yang kewenangannya berada di Menteri Kelautan dan Perikanan.

BERITAJAKARTA.COM

Basuki Tjahaja Purnama menerima pihak PT Muara Wisesa di Balai Kota DKI Jakarta, April 2015.

2012 ●

131

Terbit Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal 16: Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi kawasan strategis nasional tertentu dan reklamasi lintas provinsi.

Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di situ diatur bahwa kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi-Puncak Cianjur (Jabodetabek-Punjur) masuk kawasan strategis nasional tertentu yang pengelolaannya ada di pemerintah pusat. ”Semestinya Jakarta masuk wilayah strategis kami,” kata Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. Apalagi ada peraturan lain, yakni Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pasal 16 menyatakan izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi di kawasan strategis nasional tertentu ada di tangan menteri. Di sinilah beda tafsir antara Menteri Susi dan Gubernur Basuki. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, ada aturan lain yang membedakan Jakarta sebagai kawasan strategis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, pesisir pantai Jakarta termasuk Kawasan Strategis Nasional. Adapun Kawasan Strategis Nasional Tertentu hanya Pulau Onrust. Tuty mengatakan pemerintah Jakarta beberapa kali menggelar rapat dengan Kementerian Kelautan membahas kewenangan izin reklamasi ini dan definisi kawasan strategis tertentu. Namun tak pernah ada titik temu. Menurut Tuty, izin reklamasi merupakan amanat Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang mengatur izinnya di tangan gubernur. Pada 2008, terbit Keputusan Presiden Nomor 54 tentang Penataan Ruang Kawasan. Sebagian isi Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang diterbitkan pada era Presiden Soeharto itu dicabut, tapi hanya hak tata ruang. Rinciannya, pulau-pulau buatan di area sepanjang 32 kilometer ini tidak boleh menempel di daratan. Pembatas antara pulau dan daratan harus dibuat kanal lateral berkisar 200-300 meter. Kedalaman pulau total seluas 5.100 hektare itu harus minus 8 meter. Menurut Tuty, aturan-aturan itu sudah diadopsi dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Renca-

na Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta. Dalam perda itu sudah ditetapkan bentuk dan besaran tiap pulau. Istana Kepresidenan menengahinya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang awalnya menyebutkan izin reklamasi ada di tangan Susi, meralat dan menyatakan bahwa kewenangan itu sudah didelegasikan kepada pemerintah Jakarta. Di luar kekisruhan izin, reklamasi juga dipersoalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kementerian Lingkungan menilai sepuluh amdal untuk sepuluh pulau cacat hukum. Soalnya, kata Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan San Afri Awang, Kementerian tak pernah dilibatkan menilai amdal yang dibuat pemerintah DKI Jakarta. Menurut Afri, keterlibatan Kementerian termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Pasal 54 menyatakan Kementerian, melalui Komisi Amdal, berhak menilai amdal suatu proyek jika berlokasi di dua provinsi. ”Reklamasi itu berlokasi di Banten dan Jakarta,” tuturnya. Adapun Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta Junaedi menyatakan amdal reklamasi tak perlu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Dia mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Dalam aturan itu, menurut Junaedi, Komisi Amdal DKI Jakarta berwenang menilai kerangka acuan yang diajukan pengembang. Apalagi para pengembang sudah mengajukan izin sebelum Ahok menjabat. Di luar soal penilai amdal, Kementerian Lingkungan menyatakan reklamasi itu berbahaya bagi lingkungan. Selain tak ada amdal regional yang mencakup keseluruhan pulau, reklamasi akan mengubah arus laut yang mematikan biota, menghilangkan mata pencarian nelayan, hingga merusak pesisir. Pengerukan pasir untuk menimbunnya juga bisa menumpas keberagaman hayati laut.

Catatan: Separuh Pulau A dan B berada di wilayah Provinsi Banten. Pasal 32: Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum penerbitan perpres diproses sesuai dengan aturan lama. Izin reklamasi yang sudah dikeluarkan tetap berlaku sampai masanya habis. Pasal 33: Semua peraturan tentang reklamasi pesisir dan pulau kecil tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan perpres sampai keluarnya peraturan baru. ●

Gubernur Fauzi Bowo menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Gubernur mengeluarkan empat izin prinsip reklamasi: 1. Pulau F untuk PT Jakarta Propertindo 2. Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra 3. Pulau I untuk PT Jaladri Kartika 4. Pulau K untuk PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

●

Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) lintas provinsi harus disetujui Menteri Lingkungan Hidup.

2013 Terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013. Peraturan ini menyebutkan penilaian dan pemeriksaan dokumen amdal dilakukan Komisi Amdal daerah.

● LINDA TRIANITA, ERWAN HERMAWAN, AMRI MAHBUB

17 APRIL 2016 |

| 71


132

LAUT DIURUK SEDIMEN MENUMPUK Reklamasi akan membuat sirkulasi arus laut berkurang. Sedimen meningkat. Teluk Jakarta bisa menjadi comberan raksasa.

72 |

| 17 APRIL 2016

Widodo Setiyo Pranowo, peneliti senior dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan pindahnya habitat ikan akibat pendangkalan sudah diperkirakan jauh sebelum proyek reklamasi berjalan. Widodo pernah membuat studi dampak pembangunan National Capital Integrated Coastal Development—proyek tanggul laut Jakarta—dan Jakarta Giant Sea Wall. Hasilnya, 17 pulau reklamasi dan tanggul raksasa bakal menahan sedimen dari 13 sungai di Jakarta, Karawang, dan Bekasi. Kajian serupa dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada 2013. Menurut riset itu, konsentrasi sedimen yang terhambat bakal tersebar di badan sungai dan kanal di antara pulau-pulau reklamasi. ”Sedimentasi bahkan bisa menyatukan semua pulau,” ujar Widjo Kongko, peneliti di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BPPT. Widjo juga menjelaskan, volume sedi-

men akan meningkat karena sirkulasi arus laut berkurang. Sedimen juga terus menumpuk karena daya flushing—pembilasan alami oleh pasang-surut laut—menghilang. Menurut perhitungan Widjo, sedimen dasar laut, khususnya di muara sungai, akan bertambah tiga sentimeter setiap sepuluh hari. Studi yang dilakukan tim Chiba University, Jepang, menunjukkan hasil tak jauh berbeda. Memakai Alos Palsar, teknologi radar beresolusi tinggi, mereka menemukan sedimentasi di utara Jakarta berasal dari dataran tinggi di Jawa Barat yang terbawa sungai-sungai yang bermuara di Jakarta. Pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi Teluk Jakarta akan memperparah sedimentasi. ”Kurang dari 40 tahun, wilayah teluk dan daerah pesisir Jakarta akan seperti kolam,” kata Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, pakar radar satelit asal Indonesia di Chiba yang memimpin studi tersebut. Lumpur dan sampah yang dibawa 13 sungai akan terjebak di kolam itu, termasuk

TEMPO/M IQBAL ICHSAN

P

ERAHU kayu milik Nuryadi, 47 tahun, melambat ketika mendekati Pulau G di Teluk Jakarta, Rabu pekan lalu. Dari kejauhan, daratan hasil reklamasi itu tampak seperti bukit pasir yang mengapung di permukaan laut. Di atasnya, lima mesin penggali hidrolik berwarna hijau muda sibuk menguruk. Pulau buatan itu hanya berjarak sekitar tiga kilometer dari Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Sejak pulau baru tumbuh, banyak nelayan mengeluh. ”Cari rajungan dan ikan makin susah karena lautnya makin dangkal,” kata Nuryadi, nelayan sekaligus pemilik perahu yang Tempo tumpangi itu. Karena terjadi pendangkalan, nelayan terpaksa melaut sejauh 30 kilometer ke Pulau Damar di Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu pun tak ada jaminan nelayan bakal memperoleh ikan lebih banyak. Sedangkan risikonya hampir pasti: mesin kapal jadi cepat rusak lantaran kemasukan pasir yang terbawa arus. Menurut Trisno, 22 tahun, anak buah Nuryadi, pendangkalan di dekat Pelabuhan Muara Angke mulai terasa dua tahun lalu. Kala itu, Pulau D, sekitar dua kilometer dari Pulau G, mulai dibangun. Trisno meyakini pendangkalan terjadi akibat pengurukan pasir di kedua pulau tersebut.

2014

Pembangunan salah satu pulau kawasan reklamasi Teluk Jakarta, Jumat pekan lalu. polutan berupa logam berat dan limbah industri lain. ”Selat reklamasi akan terlihat bak comberan raksasa,” ujar Josaphat. Bangunan di atas pulau reklamasi pun tak lepas dari masalah. Bila tak dirancang dengan padat, Josaphat meramalkan, tanah pulau reklamasi akan mengalami likuifaksi. Pulau reklamasi bisa ”mencair” ketika gempa minimal berkekuatan 6 skala Richter mengguncang. ”Akibatnya, gerowong dalam tanah akan terbentuk.” Likuifaksi pernah terjadi di Urayasu, Chiba, Jepang. Sewaktu gempa hebat terjadi di Sendai pada 2011 yang berujung tsunami, tanah pulau buatan untuk kawasan perumahan elite itu jadi encer. ”Bangunannya tidak roboh, tapi miring sekitar 20 derajat,” ucap Josaphat. Likuifaksi memang menjadi dampak paling serius di kebanyakan pulau hasil rekla-

masi. Meski begitu, menurut Josaphat, masih ada solusi untuk mencegah masuknya air laut ke dalam gerowong di bawah tanah pulau reklamasi. Salah satu caranya adalah menyedot air laut dari gerowong. Kemudian lubang tersebut disuntik beton cair guna mengembalikan kepadatan fondasi tanah. Yang terakhir adalah menanamkan pelat baja hingga kedalaman 12 meter di sepanjang bibir pantai. Fungsinya untuk mencegah air laut masuk kembali. World Harbour Project, konsorsium internasional independen pemantau pembangunan kawasan pesisir, mencatat masalah lain dari reklamasi: kerusakan lingkungan. ”Salah satunya terbentuk comberan raksasa,” kata Widodo. Indonesia dan Singapura masuk konsorsium ini. Untuk mencegah timbulnya comberan raksasa, Singapura memakai sistem ”jebakan sedimen”. Cara kerjanya sederhana, yakni memakai alat penangkap sedimen organik dan anorganik, lalu menyebarkannya ke berbagai sudut. ”Cukup efektif,” ujar Widodo. Selanjutnya, limbah bisa dinetralkan dengan instalasi penyaring sebelum air laut dibuang kembali ke samudra. Norwegia menerapkan langkah seperti ini. Untuk menyiasati kerusakan habitat biota laut, sementara itu, bisa dipilih beton yang menjadi hunian baru banyak spesies, seperti kerang dan karang. Hanya, Widodo belum tahu apakah cara ini bisa diterapkan di Teluk Jakarta. Alasannya, desain ”jebakan sedimen” dan beton dengan sitrat ramah lingkungan harus dirancang sesuai dengan karakteristik alam setempat. Yang jelas, dia menekankan, desain reklamasi wajib memikirkan semua dampak bagi daerah sekitarnya. ”Termasuk mitigasi bencana dan konsep ramah lingkungan.” Di Teluk Jakarta, derap reklamasi baru mulai. Tapi dampaknya sudah dirasakan para nelayan. Karena nelayan harus menjala ikan lebih jauh, sewaktu mereka pulang ke darat, harga ikan sudah turun. ”Kami datang telat, ikan tak segar lagi,” kata Trisno sambil menambatkan kapal. ● AMRI MAHBUB

133

●

Pelaksana tugas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, memperpanjang empat izin prinsip yang dikeluarkan Fauzi Bowo. Basuki menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra.

●

Kementerian Kelautan dan Perikanan menolak reklamasi dengan alasan izin seharusnya ada di pusat, bukan daerah karena pada 1 Januari 2014 terbit Undang-Undang Nomor 1 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil.

2015 ●

2 Maret Pemerintah DKI Jakarta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

●

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi: 1. Pulau F untuk PT Jakarta Propertindo 2. Pulau I untuk PT Jaladri Kartika 3. Pulau K untuk PT Pembangunan Jaya Ancol

●

7 Desember Pembahasan pertama kedua peraturan daerah tersebut.

2016 ●

15 Februari Pemerintah dan DPRD DKI mulai membahas Pasal 116 tentang kontribusi tambahan dalam Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

●

16 Februari DPRD mengusulkan kontribusi tambahan dicantumkan dalam peraturan gubernur. Usul ini kemudian disetujui Gubernur Basuki.

●

8 Maret Ketua Badan Legislasi Mohamad Taufik mengusulkan kontribusi tambahan 5 persen masuk penjelasan peraturan daerah. Basuki menolak ide tersebut.

●

11 Maret Mohamad Taufik mengusulkan hal serupa, tapi dimodifikasi menjadi “sekurangkurangnya 5 persen”. Pemerintah DKI tak setuju.

●

31 Maret Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi Pembangunan DPRD Mohamad Sanusi ketika menerima suap dari pegawai PT Agung Podomoro. 17 APRIL 2016 |

| 73

134

135

136

137

138

139

140

141

142

DARI PANTAI MUTIARA KE TERAS BALAI KOTA KPK MENELUSURI DUGAAN ALIRAN DANA PENGEMBANG REKLAMASI KE RELAWAN AHOK. ANGGOTA STAF GUBERNUR BASUKI TJAHAJA PURNAMA DISEBUT MENJADI PERANTARA. KESAKSIAN PEMBAWA UANG.

26 JUNI 2016 |

| 31

143

TRANSAKSI GANJIL RELAWAN BASUKI PENGUSUTAN perkara korupsi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi pantai utara Jakarta terus bergulir. Bermula dari keganjilan pungutan kontribusi tambahan, Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan pengucuran uang dari pengembang reklamasi ke Teman Ahok, relawan penyokong Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju lewat jalur independen. Diduga ada aliran dana miliaran rupiah.

10 September Basuki resmi keluar dari Partai Gerindra, yang menyokongnya ketika maju sebagai wakil gubernur pendamping Joko Widodo. › 11 November Basuki dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, yang terpilih sebagai presiden. › 12 November Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengancam menggunakan hak interpelasi karena pengangkatan Basuki sebagai gubernur menabrak aturan. › Desember Basuki serta anggota staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja, dan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi beberapa kali bertemu membahas pembentukan organisasi relawan penyokong Ahok. Mereka kemudian membuat proposal pembentukan Teman Ahok. › 23 Desember Basuki menerbitkan izin pelaksanaan untuk Pulau G yang dikelola PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro. 2015 Maret Awal Ratusan relawan menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, menggalang 32 |

| 26 JUNI 2016

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyimak pertanyaan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Junimart Girsang, tertegun. Dalam rapat kerja di gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Rabu pekan lalu, itu komisi antikorupsi diminta menjelaskan penanganan sejumlah kasus. Setelah bertanya tentang pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah Jakarta yang penyelidikannya baru saja dihentikan komisi antikorupsi, Junimart beralih ke perkara suap reklamasi pantai utara Jakarta. ”Kami mendapat info, ada dana pengembang reklamasi Rp 30 miliar untuk Teman Ahok melalui Sunny dan Cyrus,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. ”Saya tidak tahu apakah KPK telah melakukan pemeriksaan pada Sunny atau Cyrus.” Teman Ahok adalah relawan penyokong Basuki Tjahaja Purnama untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen. Sunny Tanuwidjaja merupakan anggota staf khusus Basuki. Sedangkan Cyrus yang disebut Junimart adalah lembaga konsultan

K

politik yang dipimpin Hasan Nasbi. Hasan awalnya menjadi penopang pendanaan Teman Ahok. Kantornya di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, berdampingan dengan sekretariat kelompok itu. Sebagian besar aktivis Teman Ahok pun berasal dari Cyrus. Hasan tidak membantah menggagas dan mendanai tahap awal Teman Ahok. ”Kalau itu, gue akui,” ujarnya. Agus menjawab pertanyaan Junimart dengan menyatakan komisi antikorupsi akan menerbitkan surat penyelidikan perkara itu. ”Kelihatannya ada yang cukup besar dan perlu waktu cukup lama,” katanya. Kepada wartawan setelah rapat, Agus menyebutkan, ”Sebenarnya informasinya sudah ada. Tinggal memperdalam saja.” Dari sejumlah sumber informasi, komisi antikorupsi telah meminta keterangan Andreas Bertoni, bekas Managing Director Cyrus Network Public Affairs, pada 15 April lalu. Atas prakarsa teman dekatnya, Miftah Sabri, Andreas bersedia dimintai keterangan oleh tiga penyelidik KPK. Miftah mengenal satu dari tiga penyelidik itu. Semula pertemuan di gelar di restoran Marco Padang Peranakan di lantai lima pusat belanja Pacific Place, Sudirman, Jakarta. Karena tempatnya terlalu ramai dan terbuka, mereka pindah ke kafe Potato Head di lantai dasar mal tersebut. Se-

TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO

2014 18 Maret Basuki menggelar rapat dengan empat pengembang reklamasi dan menyepakati izin pelaksanaan reklamasi jika pengembang mengerjakan sejumlah proyek kontribusi tambahan.

144

dukungan kepada Basuki. Ini awal lahirnya Teman Ahok. Pertengahan Pendiri Teman Ahok diduga menerima dana Rp 700 juta, melalui Cyrus Network, dari seorang konglomerat yang diserahkan melalui Sunny Tanuwidjaja.

”Itu gosip.” Hasan Nasbi ”Enggak ada itu.” Sunny Tanuwidjaja Akhir Teman Ahok mulai mengumpulkan kartu tanda penduduk warga DKI Jakarta. Mereka mengklaim pendanaan berasal dari pinjaman Hasan Nasbi.

Sunny Tanuwidjaja setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis pekan lalu (kiri).

FACEBOOK TEMAN AHOK

Pertemuan antara pendiri Teman Ahok dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Januari 2016. lama dua jam, sejak pukul 13.00, Andreas membeberkan kesaksiannya tentang aliran dana untuk Teman Ahok yang disalurkan melalui Cyrus. Ia menyebutkan dana itu cair atas usaha Sunny, antara lain berasal dari dua perusahaan pengembang reklamasi, yakni PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group. Kepada penyelidik, Andreas mengaku hanya mengetahui dua kali pencairan dana dari pengembang reklamasi, yakni Rp 1,3 miliar dari Agung Podomoro pada 14 April 2015 dan Rp 7 miliar dari Agung Sedayu pada 19 Agustus 2015. Duit itu disebutkan sebagai bagian dari realisasi proposal pendirian Teman Ahok, yang disepakati dalam rapat antara Sunny dan sejumlah petinggi Cyrus di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, awal April 2015. Andreas bergabung dengan Cyrus pada Oktober 2014 sebagai managing director. Dengan posisi ini, Andreas memiliki akses ke klien dan pendanaan. Setahun kemudian, ia keluar dari kantor itu. Hasan

Nasbi mengatakan memecatnya karena dia menyetujui dan menarik sendiri dana Cyrus yang nilainya sekitar Rp 300 juta. ”Buat gua, itu udah maling,” ujar Hasan. Pada awal bekerja, Andreas langsung terlibat dalam usaha Cyrus membentengi Gubernur Basuki yang baru naik posisi setelah Joko Widodo menjadi presiden. Sang Gubernur dalam posisi diserang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara politis. Hubungan eksekutif dan DPRD Jakarta tidak harmonis karena Basuki menemukan pos yang disebutnya ”anggaran siluman” dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepada penyelidik KPK, Andreas mengatakan bersama Hasan dan Sunny kerap bertemu dengan Basuki di Balai Kota. Tujuannya adalah menggagas dukungan publik buat Basuki. Soal pendanaan, menurut dia, Basuki meminta Hasan berkoordinasi dengan Sunny. Hasan kemudian meminta Andreas membuat proposal Teman Ahok untuk diserahkan ke Sunny. Proposal ini juga bagian dari upaya menyiapkan Basuki sebagai calon independen 2017. ”Target dukungannya satu juta KTP,” ujar Andreas. Proposal yang dibuat pada Desember 2014 itu mencantumkan biaya pengumpulan kartu tanda penduduk warga Jakarta sebesar Rp 10,2 miliar. Ini meliputi sewa 15 gerai di mal dan 300 posko rela-

› April Awal Sunny dan sejumlah petinggi Cyrus mengadakan rapat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, membahas anggaran Teman Ahok. Disepakati nilainya Rp 30 miliar. Pertengahan Sunny bersama sejumlah petinggi Cyrus Network diduga mengambil uang Rp 1,3 miliar di rumah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land di Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

”Enggak benar itu.” Ibnu AKHyat, pengacara Ariesman Widjaja ”Terserah lu mau menulis apa.” Sunny Tanuwidjaja › 13 Juli Basuki berjanji maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen jika Teman Ahok bisa mengumpulkan satu juta KTP. › 19 Agustus Cyrus diduga menerima uang Rp 7 miliar bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, lewat Sunny di kantornya di Graha Pejaten 4, Jakarta Selatan.

”Itu tak benar.” Hasan Nasbi Pengacara Aguan, Kresna Wasedanto, tak mau berkomentar. › 22 Oktober Basuki menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau I untuk PT Jaladri Kartika Pakci, anak usaha Agung Podomoro. 26 JUNI 2016 |

| 33

145

wan. Sedangkan biaya konsultan mencapai Rp 14 miliar. Pada Maret 2015, Teman Ahok mulai dibentuk. Untuk operasional awal, menurut Andreas, Sunny menyerahkan sumbangan konglomerat yang dekat dengannya sebesar Rp 700 juta. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan kabar bahwa anak buahnya meminta keterangan Andreas di Pacific Place. Ia juga mengakui adanya keterangan Andreas menyangkut aliran dana pengembang untuk Teman Ahok melalui Cyrus. ”Saya tahu peristiwa itu dan memang benar,” katanya. Wakil Ketua KPK yang lain, Basaria Panjaitan, menambahkan, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa untuk penelusuran aliran dana ini. ”Diperiksa di luar,” ujarnya. Miftah juga membenarkan, ia bertemu dengan Andreas dan penyelidik KPK

PENGUASA PULAU BUATAN MELALUI anak usahanya, dua perusahaan pengembang properti papan atas ini menguasai proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

di Pacific Place. Ia mengaku tidak tahu isi pembicaraan Andreas dengan petugas KPK karena berpisah dengan mereka di Marco. ”Mereka bertemu di tempat lain. Aku pun lanjut urusan lain,” katanya. Andreas tidak menyangkal pernah dimintai keterangan oleh KPK di Pacific Place. Dua kali ditemui Tempo, ia meminta semua penjelasannya tidak dikutip. ”Itu tanya saja ke KPK,” ujarnya. Andreas juga tak mau menanggapi pernyataan Hasan yang menuduhnya menggelapkan dana Cyrus. Sunny menyangkal tudingan sebagai perantara aliran dana pengembang ke Teman Ahok melalui Cyrus. ”Enggak, enggak ada itu,” katanya. Hasan juga membantah tudingan ini. ”Gua capek mengklarifikasi gosip,” ujarnya. Salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastono, mengatakan pendanaan organisasi relawan itu murni dari penjualan kaus dan merchandise. Menurut dia, kegiatan itu sudah menghasilkan Rp 2,5 miliar. Basuki mengatakan tak tahu-menahu soal aliran dana untuk Teman Ahok dari pengembang. Ia mengaku kerap bertemu dengan Sunny dan Hasan, tapi tak pernah membahas soal pembentukan Teman Ahok.

Agung Sedayu Agung Podomoro

Informasi tentang aliran dana ke Teman Ahok ini menjadi petunjuk baru bagi KPK dalam pengembangan kasus suap rancangan peraturan daerah reklamasi. Dalam kasus ini, Komisi sudah menetapkan tiga tersangka: Mohamad Sanusi, politikus Gerindra dan anggota DPRD DKI Jakarta; Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, sebagai pengembang reklamasi; dan Trinanda Prihantoro, anak buah Ariesman. Dalam waktu dekat, kasus ini akan diajukan ke pengadilan. Sejumlah informasi menyebutkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menelusuri lalu lintas rekening Sunny. Di situ terlihat jejak mencurigakan dari Podomoro Land dan Agung Sedayu Group. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permintaan untuk menelusuri rekening orangorang dekat Basuki. ”Sudah dijawab dan diserahkan ke KPK,” ujarnya. Agus Rahardjo membenarkan kabar bahwa lembaganya akan mengembangkan kasus ini pada keterlibatan penyelenggara negara. Semua temuan, termasuk aliran dana ke Teman Ahok, kata dia, sedang dipelajari. ”Kami prioritaskan kasus suapnya untuk segera ke pengadilan,” ujar Agus. ”Baru setelah itu mengeluarkan penyelidikan baru.”

PT Kapuk Naga Indah

MMM

Agung Podomoro

Status: Izin prinsip Luas: 79 hektare

Agung Podomoro

A Status: Izin prinsip Luas: 380 hektare

B Status: Proses reklamasi Luas: 276 hektare

C

D

E

F

G

H I

Status: Proses reklamasi Luas: 312 hektare Status: Proses reklamasi Luas: 276 hektare

SATU hal yang bisa ditelusuri dari keterangan Andreas kepada komisi antikorupsi adalah peristiwa 14 April 2015. Ia menceritakan penyerahan dana di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, secara mendetail. Mobil Mazda Biante abu-abu dan Avanza putih meluncur dari kantor Cyrus di Graha Pejaten sekitar pukul 12.00. Dua mobil itu berpenumpang lima orang, yaitu Andreas, Amir Maulana, Yustian Fajri Masanto, seorang anggota staf Cyrus, dan sopir. Mereka hendak menuju der-

Status: Izin pelaksanaan Luas: 161 hektare

Status: Izin pelaksanaan Luas: 405 hektare

J A K A R TA U TA R A

146

Mobil Honda CR-V berpelat B-1854-TJJ yang digunakan Sunny, di halaman parkir Balai Kota, Jakarta, April 2016 (kanan). Amir Maulana (bawah). maga di Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Mereka menuju dermaga untuk bertemu dengan Sunny, yang pada saat bersamaan juga sedang menuju rumah Ariesman di Pantai Mutiara. Mereka hendak mengambil duit Rp 1,3 miliar seperti yang dianggarkan proposal. Menurut Andreas kepada KPK, duit itu awalnya diambil Sunny dengan mobilnya, Chevrolet Captiva hitam, dari rumah Ariesman. Duit disimpan di sejumlah koper hitam. Setelah itu, duit-duit tersebut dipindahkan ke mobil Mazda Biante abu-abu melalui pintu belakang. Selanjutnya, duit dibawa ke kantor Cyrus di Pejaten dan ditaruh di brankas lantai dua. Di lantai dua, tas itu dibuka dan berisi uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Andreas sempat

36 |

| 26 JUNI 2016

berfoto di depan tumpukan uang tersebut. Foto itu sudah ia berikan kepada penyelidik KPK. Tak lama setelah pencairan itu, Sunny disebutkan minta dibelikan mobil. Pada 9 Juni 2015, Cyrus membelikan mobil Honda CR-V hitam di dealer Honda Simatupang, Jakarta Selatan, seharga Rp 470 juta. Juga Avanza Veloz hitam mika seharga Rp 190 juta. Pembayaran dilakukan Erika Zahara dari Bagian Keuangan Cyrus melalui transfer dari rekening pribadinya di sebuah bank swasta dengan nomor 676020xxxx. Tempo mengecek nomor rekening itu di anjungan tunai mandiri dan menemukan rekening itu atas nama Erika. Dimintai konfirmasi, Erika membantah info bahwa transaksi pembelian mobil menggunakan rekeningnya. ”Ngarang Anda,” ujarnya. PPATK sedang menelisik transaksi di rekening Erika satu tahun terakhir untuk menelusuri ada atau tidak aliran dana dari pengembang reklamasi. Kepala PPATK Muhammad Yusuf tidak menyangkal soal ini. ”Prosesnya masih berjalan,” katanya. Mobil Honda CR-V yang dibeli itu belakangan sehari-hari dipakai Sunny. Pada

8 April lalu, misalnya, Sunny membawa mobil berpelat nomor B-1854-TJJ itu dan memarkirnya di Balai Kota. Dari penelusuran Tempo, surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil itu masih atas nama Yus-

UPETI PENGEMBANG MELALUI Sunny Tanuwidjaja, duit pengembang proyek reklamasi disebutsebut sampai ke Cyrus Network. Informasi ini terungkap dari pengakuan mantan Managing Director Cyrus Network Andreas Bertoni kepada penyelidik KPK pada 15 April lalu. Keterangan: Bagian dari proposal Rp 30 miliar untuk pemenangan Basuki melalui Teman Ahok Bukan bagian dari proposal Rp 30 miliar untuk pemenangan Basuki melalui Teman Ahok Aliran dana dari konglomerat + Ariesman + Aguan diteruskan Sunny ke Cyrus Imbalan Cyrus ke Sunny berupa mobil Honda CR-V hitam dan Toyota Avanza hitam Pertengahan Mei 2015, Hasan menyalurkan Rp 500 juta ke Teman Ahok

TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO (ARIESMAN), TIGAPILARNEWS.COM (MOBIL), DOK. CYRUS (AMIR, HASAN)

Ariesman Widjaja.

147

tian, petinggi Cyrus. Di situ tertulis nomor rangka mobil MHRRM3870FJ502154 dan nomor mesin K24Z994634540. Hasan mengatakan mobil itu memang dibeli Cyrus dan atas nama Yustian. ”Itu mo-

bil dinas Cyrus. Semua orang boleh pinjam,” ujarnya. Adapun Avanza diberikan Sunny kepada anggota staf Basuki, Michael Victor Sianipar. Kepada Tempo, Michael mengaku pernah meminta bantuan Sunny membeli mobil Avanza Veloz hitam mika. Ia mengatakan mobil itu dibeli dengan uangnya sendiri. ”Karena saya kurang tahu mobil,” ujarnya. Dua bulan berselang, pada 19 Agustus, Andreas ikut menerima dana Rp 7 miliar di lantai dua kantor Cyrus. Melalui orangorang Cyrus yang mengambil dana tersebut, Andreas mendapat informasi bahwa dana itu diambil dari Sunny dan merupakan pemberian Aguan. ”Mereka bilang uang itu dari ’Harco’ melalui ’Kampret’,” kata Andreas. ”Harco”, menurut Andreas, adalah kode panggilan untuk Sugianto Kusuma alias Aguan dalam percakapan di kantor Cyrus, yang merujuk pada kantor pusat Agung Sedayu Group di Harco Mangga Dua, Jakarta Pusat. Agung Sedayu punya lima pulau dan ia sudah dicekal untuk keperluan penyidikan. Adapun Sunny dipanggil ”Kampret”, makian khas yang acap ia lontarkan kepada teman dekat-

nya. Sedangkan Ariesman dipanggil ”Pluit”, yang merujuk pada alamat kantor Podomoro Land. Pengacara Aguan, Kresna Wasedanto, tak memberi komentar. ”Bentar… bentar,” ujarnya. Adapun pengacara Ariesman dan Podomoro, Ibnu Akhyat, membantah tuduhan itu. ”Tidak benar itu,” katanya. Sunny tak mau menanggapi saat ditanyai soal seluruh pengakuan Andreas kepada KPK tentang penyerahan uang dari Ariesman dan Aguan. ”Terserah mau nulis apa,” katanya kepada Ananda Teresia dari Tempo. Sebelumnya, kepada Tempo, ia mengaku dekat dengan Aguan dan Ariesman. ”Mereka kalau ketemu Pak Gubernur lewat saya,” ujarnya. Laode Muhammad Syarif memastikan lembaganya serius mengusut pengakuan Andreas tentang aliran dana ke Teman Ahok melalui Cyrus itu. Termasuk, kata dia, menelusuri peran Sunny dan hubungannya dengan Basuki. ”Kami sudah membentuk tim untuk mendalami itu,” ujarnya. M ANTON APRIANTO, MUHAMAD RIZKI, LARISSA HUDA, PRIHANDOKO, MUHAMMAD KURNIANTO (TANGERANG)

Konglomerat yang dekat dengan Sunny, Pertengahan Maret 2015 (Rp 700 juta)

Ariesman Widjaja PT Agung Podomoro Land, 14 April 2015 (Rp 1,3 miliar)

Sunny Tanuwidjaja

Cyrus Network atau Hasan Nasbi

teman ahok

Sugianto Kusuma Agung Sedayu Group, 19 Agustus 2015 (Rp 7 miliar)

26 JUNI 2016 |

| 37

148

SATU video yang diunggah di YouTube dua tahun lalu merekam keakraban Basuki Tjahaja Purnama dan Ariesman Widjaja. Hari itu, 4 April 2014, pemerintah DKI Jakarta dan perwakilan pengembang meneken perjanjian kontribusi tambahan. Basuki, yang masih berstatus wakil gubernur, menceletuk, ”Kalau ini diberesin, 2017 tidak usah kasih kami duit kampanye.” Tahun yang disebut Basuki merujuk pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Pernyataan ini disambut gelak tawa peserta rapat. Ariesman, yang sedang meneken surat perjanjian, membalas, ”Asyik….” Belum sempat lawan bicaranya menyambung kalimat, Basuki mengulang ucapannya, ”Enggak usah sumbang 1 kampanye.” ”Enggak usah, ini saja sumbangannya, sudah jadi langsung,” Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land itu menyambar. Penandatanganan hari itu menjadi tindak lanjut rapat pada 18 Maret 2014 terkait dengan kontribusi tambahan para pengembang reklamasi. Ariesman ketika itu tidak mewakili perusahaannya. Dia justru menjadi kuasa dua perusahaan lain, yakni PT Jakarta Propertindo, badan usaha daerah Jakarta, dan PT Taman Harapan Indah, anak usaha PT Intiland Development. Keceriaan Basuki dan Ariesman sirna dua tahun kemudian. Ariesman ditetapkan sebagai tersangka suap reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada April lalu. PT Muara Wisesa, anak perusahaan Agung Podomoro, merupakan pemegang konsesi Pulau G, salah satu lahan reklamasi. Belakangan, anggota staf khusus Basuki, Sunny Tanuwidjaja, ikut terseret dan dicegah ke luar negeri. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui kedekatannya dengan Agung Podomoro, perusahaan yang didirikan Anton Haliman pada 1969. Proyek pertama Podomoro adalah kompleks perumahan di Simprug, Jakarta Selatan, yang selesai dibangun pada 1973. Hingga 2012, Agung Podomoro telah menyelesaikan 16 apartemen, 15 kawasan hunian, dan 16 kawasan komersial. Salah satu kontribusi yang menjadi sorotan adalah penertiban kawasan Kalijodo. Ketika diperiksa penyidik KPK,

S

38 |

| 26 JUNI 2016

2

1. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bersama Sugianto Kusuma alias Aguan di Jakarta, Mei 2015. 2. Wakil Direktur I Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, saat rapat dengan Basuki Tjahaja Purnama. sebulan sekali. Acap pertemuan digelar di Buddha Tzu Chi, yayasan milik Aguan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sesekali mereka makan siang di kantor Basuki. ”Sebulan dua bulan kami ngobrol. Makan pempek. Gue mesti rayu dia untuk bangun ini-itu,” ujar Basuki. Meski dekat, Basuki mengatakan Aguan tak bisa mengintervensi kebijakannya. Beberapa kali, Basuki mengklaim, dia menertibkan usaha Aguan. ”Bisnisnya yang di Kemayoran gue bongkar. Menteng View juga gue sikat.” MWAYAN AGUS PURNOMO, ANTON APRIANTO, LARISSA HUDA

YOPIE/BERITAJAKARTA/PENGPROV DKI

DUO KAKAP KONCO GUBERNUR

Ariesman menuturkan proyek ini merupakan 1 dari 13 proyek yang diminta Basuki. Dia mengaku dana yang dikeluarkan Podomoro bakal diperhitungkan sesuai dengan nilai kontribusi tambahan dari izin reklamasi Teluk Jakarta yang didapat perusahaannya. Basuki membantah pernyataan Ariesman. Menurut dia, kontribusi Podomoro hanyalah pembangunan jalan inspeksi. Basuki memang kerap meminta Agung Podomoro ikut andil membangun fasilitas publik sebagai tanggung jawab perusahaan. Misalnya membantu pembangunan rumah susun, jalan layang Pluit, serta gedung parkir Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dia pun tak sungkan mengungkapkan kedekatannya dengan perusahaan properti tersebut. ”Yang mau meledek saya Gubernur Podomoro, terserah,” ujarnya. Bukan hanya Podomoro yang terseret. Reklamasi Teluk Jakarta juga menyeret raksasa properti lain, yaitu Agung Sedayu Group. Anak usaha Agung Sedayu, PT Kapuk Naga Indah, menjadi pemegang konsesi Pulau C dan G. Bos Agung Sedayu, Sugianto Kusuma alias Aguan, telah dicegah ke luar negeri. Basuki dan Aguan punya sejarah pertemanan panjang. Hubungan keduanya terentang sejak Basuki masih menjadi bupati. Saat dia menjadi calon legislator pada 2009 dari Golkar, Aguan jugalah yang ikut menyumbang. ”Aguan kasih Rp 500 juta buat kampanye,” kata Basuki. Hubungan keduanya makin akrab ketika Basuki di Jakarta. Sunny Tanuwidjaja menuturkan, Basuki dan Aguan bertemu

149

Relawan Teman Ahok di Posko Mal Ambasador, Jakarta.

PROPOSAL DAHULU RELAWAN KEMUDIAN

TEMAN AHOK DIDIRIKAN SEJUMLAH ORANG YANG TERAFILIASI DENGAN KONSULTAN POLITIK CYRUS NETWORK. DIRANCANG HASAN NASBI DAN SUNNY TANUWIDJAJA.

AMIR Maulana memilih mengajak Tempo duduk di tenda satuan pengamanan Kompleks Graha Pejaten pada Kamis pekan lalu. Saat itu, Tempo hendak meminta konfirmasi pemberitaan tentang adanya aliran dana pengembang melalui Cyrus Network ke Teman Ahok. Dia memperkenalkan diri sebagai Direktur Operasional Cyrus Network. Tanpa tedeng aling-aling,

TEMPO/ADITIA NOVIANSYAH

A

Amir berkata, ”Kami lagi siapkan berkas tuntutan buat Tempo. Daripada ikut-ikutan, mending balik aja.” Sepuluh menit berselang, Chief Executive Officer Cyrus Network Hasan Nasbi datang menggunakan taksi. Saat mengetahui wartawan yang dia ajak berbicara berasal dari Tempo, Hasan memilih melambaikan tangan. ”Saya enggak mau, sama media lain mau,” ujarnya sembari masuk ke kantornya. Amir pun mengintil Hasan. Di gedung sebelah, tempat Teman Ahok bermarkas, setali tiga uang. Salah

satu pendiri Teman Ahok, Richard Saerang, sempat ke luar ruangan. ”Lagi sibuk,” kata Richard menolak permintaan wawancara. Pendiri lain, Singgih Widyastono, memilih menjawab lewat pesan WhatsApp. ”Pertanyaan seputar tudingan sudah saya jawab kemarin,” ujarnya. Hari itu, Teman Ahok seharusnya berulang tahun pertama. Lima anak muda, yakni Amalia Ayuningtyas, Muhammad Fathony, Richard Handris Purwasaputra, Aditya Yogi Prabowo, dan Singgih Widyastono, mendirikan Perkumpulan Teman Ahok. Organisasi ini didirikan karena Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sedang ribut dengan politikus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. ”Ahok tak memiliki partai, kami bikinlah Teman Ahok,” kata Singgih. Target sejuta dukungan hampir terpenuhi setelah Teman Ahok bergerak setahun. Hingga Kamis pekan lalu, tinggal 9.677 fotokopi kartu tanda penduduk yang diperlukan untuk mencapai target. Di berbagai akun media sosial, Teman Ahok mengajak pendukungnya menghitung mundur perolehan fotokopi KTP. Padahal jumlah dukungan yang telah dikumpulkan jauh di atas syarat pengajuan calon perseorangan, yaitu 532 ribu surat dukungan. Di tengah kabar baik tersebut, hantaman datang dari Kompleks Parlemen, Senayan. Saat rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota Komisi Hukum DPR, Junimart Girsang, membeberkan informasi tentang adanya dana Rp 30 miliar ke Teman Ahok. Junimart menerima informasi duit pengembang reklamasi itu diberikan melalui anggota staf khusus Gubernur Basuki, Sunny Tanuwidjaja. ”Saya tak tahu apakah KPK sudah memeriksa soal ini,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, menyebut tudingan tentang aliran dana pengembang sebagai hadiah ulang tahun lembaga yang dia dirikan. ”Kami mengutuk dan memikirkan langkah selanjutnya bersama tim,” kata Amalia.

26 JUNI 2016 |

| 39

Menurut mantan Managing Director Cyrus Network Andreas Bertoni—saat diperiksa penyelidik KPK pada 15 April lalu—Teman Ahok didesain Cyrus Network bersama anggota staf khusus Basuki, Sunny Tanuwidjaja. Menurut dia, Cyrus menyiapkan proposal dengan nilai Rp 24 miliar. Belakangan, angka di proposal melonjak menjadi Rp 30 miliar. ”Targetnya satu juta dukungan untuk Ahok,” ujarnya. Hasan Nasbi mengakui adanya proposal yang dibuat bekas karyawannya itu. Hanya, proposal tersebut dibuat atas inisiatif pribadi sehingga tak pernah menggunakan logo dan format Cyrus Network. Tujuannya adalah menunjukkan dedikasi karena berstatus pegawai baru di kantornya. ”Mungkin di atas Rp 20 miliar yang dia bikin,” kata Hasan. Di luar urusan proposal, Hasan menyebutkan memang pernah ada rencana bersama Sunny soal pemilihan kepala daerah DKI pada 2017. Salah satunya, apakah Basuki perlu didampingi konsultan politik ketika maju menjadi calon gubernur. Pertimbangan saat itu, bakal ada biaya pemenangan jika memakai konsultan. ”Tapi hasilnya enggak ada,” ujarnya. Sunny mengaku tak tahu-menahu tentang pembiayaan Teman Ahok. Meskipun Hasan mengklaim proposal tak jalan, angan-angan menggalang dukungan untuk Basuki tetap berlanjut. Hasan menuturkan, jaringan Teman Ahok merupakan kelanjutan Relawan Jakarta Baru saat pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Ketika itu, Cyrus merekrut 15 ribu orang untuk mengawal pasangan ini, sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara di Jakarta. Di komunitas relawan inilah Hasan bertemu dengan para pendiri Teman Ahok. Sang juru bicara, Amalia Ayuningtyas, saat pemilihan kepala daerah DKI pada 2012 masih kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Belakangan, Amalia sempat magang di Cyrus Network, sejak Juni 2013 hingga Oktober 2014. ”Se-

40 |

| 26 JUNI 2016

telah itu, dia ke Kontan,” kata Hasan. Salah satu pendiri Teman Ahok, Aditya Yogi Prabowo, pun masih memiliki kaitan dengan Basuki. Dia sempat bekerja di bawah anggota staf khusus Basuki, Michael Sianipar, yang bertugas membuat pertemuan sosialisasi agenda pemerintah, seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Saat Jokowi dan Basuki terpilih, Aditya menjadi koordinator wilayah untuk Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Hasan mengerahkan sumber dayanya di Cyrus Network. Dia, misalnya, menugasi seorang anak buahnya, Yustian F.M., melatih anggota Teman Ahok membuat strategi kampanye, membangun citra di depan publik, hingga melakukan pemasaran melalui jejaring sosial. Saat pemilihan presiden, Yustian menjadi koordi-

Veriﬁkasi KTP oleh relawan Teman Ahok di Graha Pejaten, Jakarta.

nator Laskar Biji Kopi alias Laskar Barisan Jiwa Kotak-kotak Putih. Hasan juga memfasilitasi Teman Ahok menggunakan salah satu gedung yang dia sewa, yang lokasinya bersisian dengan kantor Cyrus. Karena itulah letak markas Teman Ahok dan Cyrus bersebelahan. Menurut Hasan, rumah yang dia pinjamkan itu merupakan gudang penyimpanan logistik saat pemilihan presiden. ”Daripada tak dipakai,” ujarnya. Selain itu, Hasan memberi dana tunai Rp 500 juta. Meskipun dana itu disebut saweran, Hasan tak bersedia menyebut

koleganya yang ikut menyumbang. Dalam laporan keuangan per Juni 2015, sumbangan Hasan dicatat sebagai penerimaan pihak ketiga. Menurut Singgih, dana ini digunakan untuk persiapan awal ke lapangan, seperti pencetakan formulir dukungan dan pembuatan merchandise. Beres dengan urusan teknis, Teman Ahok mengajukan permohonan pendirian stan di sepuluh pusat belanja. Namun tak ada satu pun yang menyambut keinginan ini. Sebagian pengelola khawatir terhadap adanya kegiatan politik. Pusat belanja pertama yang menyambut adalah Emporium Pluit, milik Agung Podomoro, yang kini tersangkut suap reklamasi Teluk Jakarta. ”Ahok sering menonton film di sana,” kata Amalia. Amalia menuturkan, sewa stan menjadi komponen pembiayaan mereka. Rata-rata setiap bulan Teman Ahok membuka 10 stan di pusat belanja. Pada Agustus-November 2015, biaya yang dihabiskan untuk komponen ini Rp 129159 juta per bulan. Angka ini turun drastis pada Desember 2015, yakni Rp 59 juta. Komponen terbesar justru ada pada mata anggaran utang jangka pendek. Nilai sewa yang dibayarkan Teman Ahok jauh di bawah rata-rata harga pasar. Di Kuningan City saja, biaya sewa stan seluas 12 meter persegi Rp 15-20 juta per pekan. Di Cilandak, harganya mencapai Rp 5 juta per hari. Soal rendahnya angka ini, Amalia menjelaskan, ”Kami mendapatkan banyak diskon.” Singgih mengatakan keuangan Teman Ahok bisa dipertanggungjawabkan dan diaudit. Mereka juga transparan dengan mengunggah laporan di laman resmi Teman Ahok. Hingga dua pekan lalu, laporan keuangan Teman Ahok sempat berhenti di Agustus 2015. Pertanggungjawaban keuangan sejak September hingga Desember 2015 baru diunggah secara bersamaan pada Selasa malam pekan lalu, sesaat sebelum hiruk-pikuk polemik dana reklamasi. M WAYAN AGUS PURNOMO, ANTON APRIANTO, DEVY ERNIS

FACEBOOK TEMAN AHOK

150

151

LAMPIRAN 2 Video Diskusi Ruang Tengah yang diadakan Tempo, diunduh dari akun facebook Tempo (Tempo Media)

152

LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Hari/Tanggal : Jumat/23 September 2016 Waktu

: 17:00 – 18:00 WIB

Tempat

: Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Narasumber

: Tigor Hutapea, S.H

Peneliti melakukan verifikasi kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, karena ingin mengetahui bagaimana sudut pandang hukum perihal kasus reklamasi Jakarta, dan memilih Tigor Hutapea S.H sebagai narasumber karena Tigor merupakan salah satu pengacara dari LBH Jakarta yang ditugaskan untuk mengadvokasi kasus reklamasi Jakarta. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Tigor Hutapea, S.H

Bagaimana situasi reklamasi di lapangan? Kalo situasi di reklamasinya, kan berhenti nih pulaunya. tapi situasi di masyarakatnya di nelayannya, itu masih banyak yang menolak reklamasi. Kenapa? Sebab daerah yang direklamasi adalah daerah mereka menangkap ikan. Dan akibat dari reklamasi, pesisir lautan itu jadi tercemar. Sebab pasir-pasir itu kan tersebar, ikan engga mau hidup di daerah yang airnya keruh. Akhirnya penurunan pendapatan lah mereka. Yang kedua, masyarakat terganggu karena pulau ini menghambat mereka untuk mencari ikan. Seharusnya mereka bisa langsung, tapi kini mereka harus berputar

lebih

jauh,

ongkosnya

lebih

mahal.

Akhirnya

biaya

pendapatannya semakin turun, itu lah situasi di lapangannya, dan mereka masih menolak sampai sekarang, walaupun ada intimidasi-intimidasi juga dari pihak pengembang. intimidasinya dalam bentuk “oke saya kasih uang tapi jangan protes”, ada upaya seperti itu tapi itu tidak banyak mengubah sikap masyarakatnya. Kalo situasi di kami yang mendampingi atau

153

mengadvokasi, kita masih cukup keras untuk menolak, baik dari Walhi, KNTI, LBH Jakarta, mahasiswa UI, mahasiswa BEM se-Indonesia, masyarakat betawi, dan supporter bola masih nolak. Jadi kalo di tataran kampanye kita di media cukup banyak yang mendukung kita, itu lah situasi yang terjadi. Kalo masalah yang baru-baru ini, kita lihat si Luhut itu mau melanjutkan, ini malah membuat satu protes sendiri, karena Luhut melanjutkan tanpa dasar yang jelas. Kenapa sudah diputuskan bahwa ini tidak boleh dilanjutkan. Walaupun belum putus di pengadilan tinggi, tapi keputusan Luhut melanjutkan ini kesalahan lah. Masyarakat marah terhadap Luhut, kenapa ramai di media?

Karena Luhut melakukan

kesalahan yang fatal, Luhut melanjutkan tanpa memperhatikan keputusan di pengadilan, itu lah kesalahan fatalnya mengapa media mengangkat isu ini kembali. Sampai kita tiga kali turun ke jalan,

Jika di tinjau dari dasar hukum, bahwa kewenangan dalam memutuskan status reklamasi ada di tangan siapa? Karena terdapat tarik menarik kewenangan antara daerah dan pusat. Jadi awalnya memang pemda diberi kewenangan untuk melakukan reklamasi, itu di tahun 1995, melalui Keppres itu. Tapi memang kami melihat bahwa kewenangan pemda untuk melakukan reklamasi itu sudah tidak relevan lagi, karena sudah banyak peraturan-peraturan baru yang muncul, sehingga menurut kita sudah tidak relevan lagi lah pemda untuk melakukan reklamasi. Nah kemarin ketika ramai sekali, dan menjadi berita nasional, akhirnya masalah ini harus ditarik ke tingkat pemerintah pusat, ke Menkomaritim. Harus di tarik ke pemerintah pusat untuk dilakukan kajian

secara

holistik

dengan

melibatkan

banyak

kementerian-

kementerian, sehingga kalo melihat trand-nya, ini menjadi urusannya pemerintah pusat bukan lagi menjadi urusan pemda. Untuk menilai lanjut atau

tidaknya,

menjadi

keputusan

pemerinah

pusat

tapi

untuk

mengeksekusinya tetap pemda. Ada dua kementerian yang sangat penting, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan

154

Hidup dan Kehutanan, KLHK menilai ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh pengembang, sehingga di berikan sanksi, sanksi nomor 344 sama 345 sehingga itu berhentikan sampai mereka memenuhi syarat-syarat yang minta oleh KLHK, sehingga sampai sekarang berhenti. Kalo dari segi lingkungan yang memberikan sanski KLHK. Nah dari KKP, itu punya kepentingannya bahwa yang menyangkut tentang nelayan, lingkungan laut, maka KKP yang melakukan penilaian, memberikan rekomendasi. Nah rekomendasi tersebut di serahkan ke KLHK maka KLHK lah yang memberikan sanksi. Menkomaritim tidak bisa memberikan sanksi tetap harus KLHK.

Sudah diberi sanksi, namun ada kabar bahwa pengembang tetap melakukan kegiatan reklamasi sampai merembet ke kasus korupsi tangkap tangan? ooo korupsi dulu, baru adanya sanksi. Kayanya setelah di beri sanksi itu mereka berhenti total, engga ada kegiatan.

Jika sudah diberhentikan, ini kan sudah terlanjur, di biarkan pun jadi ngerusak lingkungan juga. Solusi yang ditawarkan? Ada solusi yang ditawarkan, pertama itu sifatnya teguran, kedua sifatnya itu pemberhentian izin dan kegiatan, yang ketiga upaya paksa. Yang kemarin itu pemberhentian izin, bukan pencabutan, apabila ternyata si pengembang tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang dilakukan maka izin nya di cabut, karena dampak lingkungannya yang begitu besar maka dilakukanlah upaya paksa. Apa upaya paksa yang bisa kita lakukan? Mengembalikan ini ke posisi semula, maka pulaunya harus dihilangkan. Dikeruk lagi, di kembalikan lagi pasirnya ke banten sana. Itu upaya paksa yang harus di lakukan untuk memulihkan lingkungan ini.

155

Terkait diskresi, kontribusi tambahan, informasi dari media, bahwa ini tidak tepat, ada kesalahan dari Ahok. Dari segi dasar hukum, diskresi tersebut bagaimana? Mungkin nanti pahami dulu diskresi itu apa ya. Diskresi ini adalah keputusan yang dilakukan oleh pejabat, dalam keadaan yang mendesak. Mendesaknya ini apa? karena tidak adanya aturan, harus secepatnya diputuskan, itu lah yang disebut mendesaknya. Sekarang si Ahok menggunakan alasan diskresi untuk meminta 15 persen ke pengembang, nah apakah ini ada dasar hukumnya? Tidak ada. Apakah ini ada alasan mendesaknya? Tidak ada juga. Nah ada kesalahan yang dilakukan Ahok ketika dia meminta 15 persen menggunakan alasan diskresi. Kenapa jadi heboh? Karena dia ada dua alasan yang tidak dipenuhi, jadi alasan diskresi Ahok ini engga benar, karena tidak ada aturannya dan tidak ada alasan mendesak, 15 persen dianggap diskresi ini salah makanya rame di media. Nah kemudian, untuk mensiasatinya di buat lah perda, supaya di masukin 15 persen, tapi 15 persen ini muncul sebelum perda di buat. Nah itu ramenya, sementara pengembang engga mau 15 persen, dia minta 5 persen ketangkaplah Sanusi. Perihal diskresi ini, kenapa media angkat karena terjadi kesalahan. Sama halnya seperti Luhut, kenapa jadi ramai? Karena Luhut salah tidak memperhatikan keputusan hukumnya di PTUN, makanya dia salah. Ahok juga salah karena dia menggunakan diskresi yang 15 persen dengan alasan yang tidak tepat.

Sejauh ini bagaimana proses advokasi yang dilakukan? Kita ada dua cara, ada litigasi dan non litigasi. Litagasi itu kita ke pengadilan. Pengadilannya ke PTUN, jadi ada 4 pulau yang kita gugat. G, F. I, dan K. Ada non litigasi, cara-cara di luar pengadilan, seperti apa? ya kita melakukan lobi, lobi ke pemerintah, mencari informasi ke pemerintah berdasarkan undang-undang KIP, demo, kampanye di media sosial.

156

Perihal kasus korupsinya, adakah informasi perihal aliran dana korupsi reklamasi dan apakah ikut mengadvokasi juga perihal kasus korupsinya? Sejauh ini kita masih mendorong sebatas melalui konferensi pers, masih sebatas itu. Awalnya kita melakukan pemantauan di pengadilan, untuk mendengar peristiwa apa saja yang terjadi dalam kasus korupsi itu. Dugaan-dugaan kita itu tidak hanya Sanusi sendiri, ada beberapa anggota DPRD yang mungkin terlibat. Dan menurut kita tidak hanya si Ariesman Wijaya sendiri, tapi kita melihat ada juga pengembang-pengembang lain seperti Aguan dan lain-lain yang terlibat. Dari hasil pemantaun di pengadilan, kita membuat semacam rilis media dan semacam konferensi pers, untuk mendorong KPK membuka semua kasus ini. Perihal aliranaliran dana kemana saja, dan keterlibatan siapa saja yang ada dalam kasus korupsi itu, jadi tidak hanya dananya tapi keterlibatan. Karena kan pidana itu tidak hanya yang memberi, tapi juga yang menyuruh, mengantarkan, dan juga mengetahui, sebatas itu yang kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan investigasi, hanya sebatas pemantauan di pengadilan.

Perihal masalah amdal, adakah kajian lingkungan yang menjadi aturan? Perihal amdal di Google banyak bisa kita cek, tapi kita melihatnya gini. Ini pulau 17, misalnya saya ambil contoh 4 pulau, amdalnya ini hanya di buat untuk pulau ini saja, masing-masing pulau punya amdal. Ketika dia membuat amdal, hanya memantau pulau-pulaunya saja, padahal ini satu ekosistem laut, yang air dari pulau ini bisa ke pulau sini, ikan dari pulau sini bisa ke pulau sini, nelayan dari sini bisa ke sini, ini kan bukan ekosistem darat. Ekosistem darat aja amdalnya harus bagus, dia hanya membuat amdal di satu pulau, tidak melihat dampak di pulau lainnya. Padahal ada pulau lain yang akan di buat. Seharusnya ketika bikin amdal di satu pulau, dia juga harus memperhatikan pulau lain yang akan di buat. Nah ketika di analisa, misalnya di analisa amdal A, kalo hanya menganalisa amdal pulau A, dampak lingkungannya tidak akan terlihat. Makanya harus juga di analisa, pulau-pulau lain. Jika di bentuk pulau di

157

sini, dan di sini, kira-kira dampaknya akan seperti apa. Jika diperiksa juga pulau-pulau yang lain yang akan dibentuk akan terlihat sekali dampak lingkungan yang akan terjadi. Kami menilai bahwa kesalahan amdal hanya memantau amdal satu pulau saja, tanpa memperhatikan amdal pulau-pulau lain, seharusnya ini juga di uji. Kalo di uji akan terlihatlah dampak yang sangat besar, kami melihat amdalnya salah, amdalnya parsial tidak terpadu.

Pandangan terkait kasus reklamasi yang terbaru? Luhut sewenang-wenang aja mengambil keputusan, menurut kita. Melihat pernyataan Luhut melanjutkan ternyata KKP dan KLHK tidak boleh melanjutkan. Itukan ada apa, berarti tidak adanya kordinasi juga.

Tapi dari salah satu media bahwa bu Susi menyatakan kewenangan di serahkan sepenuhnya kepada pemda? Kalo pun di serahkan ke pemda, pemda harus ikut rekomendasi yang dikeluarkan oleh pusat. Karena dia kan hanya eksekusi (pelaksana), yang boleh memutuskan sekarang hanyalah pusat. Tapi yang menjalankan adalah pemda, kalo pemda menjalankan tetapi tidak mengikuti rekomedasi pusat, kalo pusat bilang berhenti tapi dia tetap menjalankan, pemdanya yang bermasalah, karena dia kan eksekusi. Kalo yang menurut saya cukup netral itu kompas, kalo yang secara mendalam itu tempo karena sering sharing dengan ahli. Mereka juga kalo wawancara saya, nanya apa dasarnya datanya.

Apakah ada data yang dimiliki LBH dapat dipublikasi yang dapat diketahui oleh publik? Untuk data, LBH punya banyak, ada juga yang kita muat di web, beberapa media yang minta data kita kasih data hasil penelitian dan ada juga liat di web untuk informasi kajian. Banyak kajian-kajian reklamasi di Google, tapi kajian yang dibuat oleh Menkomaritim itu tidak ada yang pernah di

158

publish. Itu kita dapatkan baru kemarin kita minta, minta lewat belakang. Banyak yang di tutupi, setelah kita bedah ke beberapa data, ternyata datanya itu justru begitu mencengangkan. Ternyata PLTU akan mengalami permasalahan, reklamasi akan mengakibatkan permasalahan sosial, banyak yang kita temukan. Makanya kemarin Rizal Ramli memberhentikan, karena data tersebut sangat tidak mendukung reklamasi. Data-data tersebut kita minta secara resmi untuk di buka, karena ketika di buka kami yakin bahwa hasilnya akan sangat mencengangkan.

Data tersebut dinilai mencengangkan, apakah berdasarkan hasil kajian? Data tersebut memang buat kajian dan ada hasilnya. Contohnya data yang kita dapat dari menteri Susi, surat dari Menteri Susi kepada Menkomaritim dan itu tidak dipublikasikan. Kita (LBH) dapat dari orang.

(baca surat), ini tidak di publikasi ya, padahal Bu susi menjelaskan dampak – dampak reklamasi berbahaya Saya yakin banyak data yang ditutupin, makanya ketika Luhut melanjutkan saya bilang Luhut ngaco. Kita yakin banyak sekali data yang tidak pro reklamasi, tapi ditutup - tutupin.

Menurut dugaan ku sih, ini adanya kepentingan pengembang di dalamnya. Iya. Sama seperti amdal itu, ketika mereka sosialisasikan apakah mereka bilang pulau itu untuk apa, mereka tidak bilang. Ketika mereka sosialisasi ke tingkat RW bahwa akan bikin pulau, tapi mereka tidak sosialisasikan bahwa pulau itu untuk apa.

159

Perihal oknum-oknum yang mencari keuntungan melakukan doktrin ke masyarakat untuk pro reklamasi, apakah pihak advokasi melakukan penetralisiran? Iya ada upaya tersebut, tapi oknum tersebut bukanlah nelayan, tokoh agama setempat atau tokoh masyarakat. Seolah-olah dia nelayan padahal bukan.

Dampak reklamasi tidak hanya sebatas Jakarta saja padahal, bahwa ada dampak yang akan menimpa wilayah lain seperti Banten. Yang paling tidak imbang adalah, terlalu kuat membicarakan Jakarta-nya tapi tidak membicarakan dampak di Banten-nya. Padahal di sana ada 700 hektar yang terkena abrasi.

Untuk kampanye, propaganda apa yang di lakukan? Kita menggunakan media sosial sebagai media alternatif untuk melakukan kampanye dan propaganda

Dari segi politik, perihal barter bagaimana pendapatnya? Kalo dari data yang kita punya, reklamasi ini memang untuk membarter beberapa proyek pembangunan di Jakarta, Kalijodo, Kali Apuran Jakbar di gusur menggunakan dana reklamasi, kita melihat bahwa reklamasi selain adanya korupsi, reklamasi juga menyebakan adanya kerusakan lingkungan di Jakarta, dana barternya digunakan untuk melakukan penggusuran. Jadi reklamasi ini memang biang masalah.

Data perihal barter dapat dari mana? Kami dapat dari pengadilan, tapi kita tidak bisa foto hanya melihat saja, ada 8 perjanjian kalo tidak salah.

160

LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA WAHANA LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA

Hari/Tanggal : Jumat/07 Oktober 2016 Waktu

: 16:00 – 17:00 WIB

Tempat

: Kantor Wahana Lingkungan Hidup Jakarta

Narasumber

: Puput Tridarma Putra

Peneliti melakukan verifikasi kepada Wahana Lingkungan Hidup Jakarta, karena ingin mengetahui bagaimana kajian lingkungan perihal kasus reklamasi Jakarta, dan memilih Puput Tridarma Putra sebagai narasumber karena Putra merupakan Direktur Eksekutif Daerah Walhi dan juga beliau mengadvokasi kasus reklamasi Jakarta. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Puput Tridarma Putra

Bagaimana pandangannya terkait regulasi reklamasi? Kalo mengenai regulasi jelas, itu ada tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah. Kalo versi dari KKP itu kan jelas kawasan strategis nasional, DKI memang kawasan istimewa (khusus), kalo berbicara Ahok dia bilang ada Keppres tahun 1995, ini di patahkan lagi dengan adanya Keppres perihal kawasan Jabodetabek.

Perihal kasus reklamasi, kajian lingkungannya apakah benar bermasalah? Kalo kajian itu sangat bermasalah, karena waktu kita berkunjung jadi peserta amdal, walhi kan selalu dilibatkan jika sudah bicara amdal. Jika di Jakarta ada yang ingin bangun appartemen, hotel di Jakarta, termasuk reklamasi dan Giant Sea Wall, kita diikut sertakan menjadi peserta. Dan dalam kajian itu, jelas sekali tidak melibatkan publik atau masyarakat terdampak, itu bermasalah. Berbicara kajian lingkungan, lingkungan strategisnya bermasalah. Salah satunya daerah kawasan strategis nasional, jika ada dibangun reklamasi akan berdampak kerusakan lingkungannya ke

161

wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sekitarnya. Kenapa? Karena material itu diambil dari Banten dan Bogor untuk memenuhi kebutuhan material di kawasan reklamasi.

Prosedur atau aturan yang harus dilakukan sebenarnya seperti apa? Dihentikan tindakannya. Jika kita mengacu pada reklamasi yang dilakukan periode Sutiyoso, seperti PIK (Pantai Indak Kapuk) itu, kan sudah berdampak kerusakan ruang pencarian nelayan, kerusakan ekosistem, bencana ekologi banjir, itu kan sudah berdampak jadi kita tidak menyarankan harus bagaimana-bagaimana, titik tindakannya dihentikan reklamasi.

Jika diberhentikan, kan sekarang kondisinya jadi terbengkalai, merugikan, dan akankah ada dampak lain yang ditimbulkan? Pasti ada, seperti yang tadi saya sampaikan Teluk Jakarta ini kan sudah terbentuk secara alamiah berabad-abad yang lalu. Kalo ada campur tangan manusia merubah bentang alam teluk Jakarta pasti akan berdampak. Dengan adanya reklamasi berarti akan memperparah aliran sungai terhambat dan terjadi sedimentasi, gelombang laut pun yang tadinya luas bergelombangnya ini akan terhambat juga. Itu akan berdampak ke wilayah sekitar, seperti abrasi dan lain-lain.

Sekarang sudah diberhentikan, solusi apa yang ditawarkan? Karena tidak mungkin dibiarkan terbengkalai Kemarin kita bilang harusnya dibongkar, kembalikan ke asalnya seperti semula. Karena dia mau perpanjang amdal pun tidak bisa, kalo kemaren dia bilang gagal karena tidak ada amdal, melanggar trus bikin amdal itu tidak bisa. Kalo mau lanjutin ya bongkar dulu kembalikan ke kondisi semula, baru di bicara amdalnya. Nah diamdal pun pasti akan mentok lagi kan. Itu saran kami

162

Bagaimana prosedur amdal yang harus di ikuti dalam proyek reklamasi ini? Engga ada toleransi lagi, sebenarnya berbicara amdal kan harus di bongkar semua, karena sudah menyalahi aturan sekarang. Nah ini lah ketidak tegasan pemerintah dalam menjalankan regulasinya. Dalam peraturan khususnya di hukum dan lingkungan. Ini kesalahan banyak pihak sebetulnya. Kalo kami dari Walhi menyatakan harus bongkar.

Berarti secara tidak langsung pernyataan sikap gagalkan reklamasi Jakarta? Iya, karena dari dampak ekologi, sosial, pelanggaran HAM, ekonomi, budaya, itu jelas-jelas sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi tidak ada toleransi untuk dilanjutkan atau dikaji amdal. Semua praktisi sudah menyatakan ini bermasalah. Hanya Luhut saja yang ingin melanjutkan.

Apakah Walhi sudah melakukan pengkajian perihal wilayah reklamasi ini terkait pernyataan sikap bahwa ini harus diberhentikan. Apakah karena memang karna sudah bermasalah atau memang karena wilayah Muara Angke ini tidak layak untuk dilakukan reklamasi? Pertama jika kita bicara Singapore, Dubai, atau pun Jakarta ini kan berbeda ya. Wilayah Jakarta kan lebih rendah dan kita masih punya pulau wilayah luas. Singapore itu kan memang wilayah sedikit kecil, dan reklamasi Singapore itu kan dampaknya lintas negara. Berapa pulau itu yang hilang akibat pengambilan material seperti Riau, Singapore selesai masalahnya, tetapi kan masalahnya ke di Indonesia. Kita sudah melakukan kajian, ada kurang lebih 16 alasan mengapa kami menolak. Seperti ekologi, ekonomi, sosial, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Jadi semua yang kita tolak itu ada alasannya. Kita tidak anti pembangunan, tapi kita melihat pembanguna seperti apa.

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk memperkuat tuntutan? Banyak, ada pengkajian, kordinasi ke semua instansi pemerintah dan kementerian, sampe ke para akademisi. Sebenarnya kami tidak bisa

163

mengutarakan semuanya, karena khawatir isu ini disusupi oleh agen-agen yang sudah diklaim, dan ini sudah terjadi, termasuk delegasi. Jadi tidak bisa kita publish terkait apa saja rencana kami. Media pun tidak kita informasikan sepenuhnya.

Saya hanya ingin melakukan verifikasi saja, perihal informasi yang Tempo tuliskan tentang kasus reklamasi Apa yang diberitakan Tempo itu sama dengan kita, apa yang disamapaikan di situ sama seperti di lapangan. Untuk kajian reklamasi, Tempo bagus hampir 90% sama, karena kami selalu komunikasi.

Saya ingin tahu perihal amdalnya seperti apa? Karena kemarin kan sempat ramai perihal ketepatan amdal. Kita ada data perihal amdal, amdal harus dibuat untuk keseluruhan. Kalo dia bikinnya parsial, dampaknya kan menyeluruh harusnya menyeluruh. Inilah kebusukan orang-orang ini, dia membuat strategi untuk menjebol regulasi dengan memecah-mecah, dari 5100 hektar di bagi-bagi ada yang 500 hektar, ada yang 700, supaya lolos diaturan pusat. Kalo di nasional itu kan sekian prosedurnya, sertifikatnya ini kan prosedur. Akhirnya bisa kita kalahkan di pengadilan. Faktanya kan amdal itu menyusul, setelah pembangunan baru ada amdal. Itu kan kami tolak, amdalnya cacat.

Adakah penyadaran yang dilakukan ke masyarakat sekitar agar mereka paham terkait reklamasi ini? Ada, karena memang dalam pengorganisasian kami, kami memperkuat komunitas, membentuk komunitas, melakukan pendidikan lingkungan, sosial budaya ekonomi.

Sejauh ini sudah sejauh mana pendidikan yang dilakukan? Kalo dari berita kan kita melihat bahwa ada penyusupan dari pihak perusahaan. Setiap hari kita melakukan penyadaran, mereka tadinya tidak

164

sadar yang kasusnya sebatas sengketa antara perusahaan ternyata kan ada efek evaluasi, efeknya ke pulau pari. Penyadaran dari sisi ekonomi, kebijakan, dan lokalnya. Jika diliat dari perpektif bisnis, dengan adanya reklamasi, pulau pari akan menjadi lebih mahal, jadikan untuk properti wisata. Efeknya kesitu melihat potensinya, kalo dengan reklamasinya mereka akan bermasalah dari itu tadi perubahan arus dan pengambilan pasir juga oleh kapal-kapal itu, kan sudah terjadi abrasi. Pulau menyedot sampai ke Banten lalu balik lagi ke sini. Pasti kita melakukan edukasi ke mahasiswa, masyarakat terdampak, dan juga ke pemerintah.

Jika dilihat dari segi politis, bagaimana pandangannya? Ini sangat politis, karena berbicara regulasi kan berbicara kebijakan kemudian berbicara politik, alurnya seperti itu. Adanya keputusan perda kan berarti adanya kepentingan bisnis, adanya kepentingan politik, itu saling berkaitan sampai akhirnya terjadi operasi tangkap tangan. Karena ka nada transaksi kebijakan, itu kan sangat politis sekali.

Bagaimana perihal diskresi kontribusi tambahan? Keputusan Ahok tersebut sangat politis ya, menyangkut pilpres, pilkada yang lalu, pilpres yang sekarang sampai yang akan datang. Kenapa beberapa statement saya itu saya mengatakn bahwa ini bermuatan politis, ini muatan dengan bisnis. Karena faktanya sudah terungkap satu persatu kan, dari mulai KKN, korupsi, masalah kebijakan barter. Ada beberapa orang yang tidak percaya dengan logika saya berpikir, ternyata semuanya sudah terbukti. Akhirnya itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang politis.

Berarti secara tidak langsung diskresi ini tidak tepat? Sangat tidak tepat. Ditambah lagi dengan kebijakan Jokowi membuat ederan di pengadilan bahwa kepala daerah tidak bisa dipidanakan, itu kan sangat politis sekali.

165

Diskresi ini kan sudah sejak tahun 2014, ketika itu Ahok masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta Engga tau juga, karena kan baru santernya sekarang. Dia kan mencari cela, setiap ada isu dia mengkontur itu, lalu memperbaharui isu, memperbaharui pertahanan mereka untuk pembenaran. Sekarang dia kalo mau rasional, sudah jelas-jelasu kasus ini dulu kan reklamasi kami menggugat, KLH menggugat, dimenangkan digugat lagi karena adanya politik dimenangkan pengembang. Ini menjadi contoh perkara reklamasi Jakarta, kenapa kini dilanjutkan dengan menggunakan diskresi segala. Kenapa DPRD bungkam semua, karena periode pertama mereka sudah terjebak semua. Ahok pintar dia pengalaman, sejak di DPR RI, kemudian Bupati, dia juga menjadi wakil dan juga menjadi staf khusus periode Sutiyoso, dia sudah matang prosesnya semua. Ini adanya kecurangan intelektual, kami mengambil sikap menolak.

Tapi diskresi ini kan dulu juga pernah keluar pada tahun 90an, ini yang menjadi pernyataan Ahok kenapa dulu tidak dipermasalahkan tapi kini saya dipermasalahkan Dulu kami mempermasalahkan, tapi memang tidak sesanter sekarang. Ini kan hanya menjadi alibinya saja. Dan dulu kan yang dikeluarkan SK nya penataan bukan pembangunan, berbeda. Tuntutan kami kan jelas, di beberapa media kami sudah menyampaikan itu dengan beberapa koalisi, bahwa keputusan tersebut tidak bisa dipakai diskresi atau apapun.

166

LAMPIRAN 5 DATA TERKAIT REKLAMASI JAKARTA DIPEROLEH DARI LBH DAN WALHI JAKARTA Pengantar Memahami Menolak Reklamasi di Teluk Jakarta Pendahuluan DKI Jakarta adalah kota pesisir yang terbentuk dan terbangun melalui proses akresi dan sendimentasi secara alamiah. Jakarta memiliki topografi rendah dan landai dengan sungai-sungai yang melintasi seluruh wilayah yang menjadikannya sebagai kota delta yang diapit dua sungai besar sebagai potensi sumber daya air yakni Sungai Ciliwung di timur dan Sungai Cisadane di barat. Selain dua sungai tersebut, terdapat tiga belas sungai yang berhulu di bogor dengan curah hujan yang tinggi, menyebar di seluruh kota Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta. Jakarta telah mengalami beban pembangaunan yamg melampaui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan penelitian Nicco Plamonia dan Guru Besar Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Arwin Sabar, laju penurunan muka tanah di Jakarta Utara sejak tahun 1985-2010 mencapai -2,65 meter di Cilincing hingga -4,866 meter di Penjaringan. Situasi ini memperparah bencana ekologis berupa banjir rob di sepanjang teluk Jakarta. Dampak Lingkungan Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, reklamasi di Teluk Jakarta akan memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup serta permasalahan atas sosial ekonomi masyarakat di pesisir Jakarta. Berbagai dampak buruk yang dapat timbul dari proyek reklamasi mulai dari meningkatnya banjir di Jakarta. Gangguan operasional proyek obyek vital nasional dan pelayanan publik secara langsung dan tidak langsung terhadap infrastruktur (jaringan kabel dan pipa bawah laut) dan industri (pembangkit listrik yang ada). kerusakan dan pencemaran ekosistem laut dengan kondisi perairan yang tidak optimum akibat pengaruh perendaman di hilir, sedimentasi dan penurunan kualitas air termasuk juga potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu. Potensikonflik dengan masyarakat pesisir Jakarta baik yang berprofesi sebagai nelayan tradisional skala kecil maupun dengan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Dampak-dampak yang ada akan terjadi dimulai dari fase konstruksi hingga fase operasional pulaupulau yang akan direklamasi. Reklamasi yang telah terjadi di daerah lahan basah mengakibatkan hilangnya fungsi daerah penampungan air. Selain itu reklamasi di wilayah pesisir menyebabkan aliran sungai semakin lambat yang akan menaikan muka air. Karena laju kecepatan aliran air berkurang maka sedimentasi di muara pun bertambah yang menyebabkan pendangkalan di wilayah hilir muara. Reklamasi akan merusak sistem tata air di pesisir lama seluas 10.000 hektar pada radius 8-10 km dari bibir pantai lama. Ini disebabkan bertambah panjangnya aliran 13 sungai

167

hingga 1,5 km tetapi sungai menjadi landai. Yang akan menyebabkan air sungai sulit mengalir ke laut dengan rencahnya muara sungai. Dampak buruk reklamasi akan terganggu mengganggu proyek vital seperti PLTU, PLTGU karang, PLTGU Muara tawar, Pelabuhan Tanjung Priok di sekitar Teluk Jakarta. Reklamasi pantura yang mengubah perairan menjadi daratan akan berdampak terhadap PLTU karena berkurangnya pasokan air laut yang berfungsi sebagai pendingin yang otomatis akan mematikan pembangkit karena suhu tidak stabil. Reklamasi akan menyebabkan meningkatnya suhu air laut 1-2 derajat yang tidak akan efektif untuk mendinginkan reactor pembangkit listrik dalam PLTU, PLTGU karang, PLTGU Muara tawar.Dengan matinya pembangkit listrik maka tidak akan berfungsi dan berjalan seperti biasa.Padahal obyek vital yang berada di sekitar areal reklamasi seperti PLTU/PLTGU Muara Karang menyuplai 45% kebutuhan listrik di Jakarta termasuk Istana Negara, Monas, Jl. Sudirman, termasuk PLTGU Muara Tawar, Pelabuhan Tanjung Priok dan Taman Impian Jaya Ancol. Pasokan listrik akan terganggu bahkan akan terhenti jika proyek reklamasi terus dilanjutkan. Padahal PLTU dan PLTGU Muara Karang memiliki kapasitas produksi listrik sebanyak 1.200 megawatt yang memasok 30% kebutuhan Jakarta atau 10% dari total kebutuhan wilayah Jawa dan Bali. Contoh gangguan telah terjadi pada tahun 1990-an, dimana PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali (PT PJB sebagai anak perusahaan PT. PLN) terancam akibat reklamasi yang telah dilakukan dan banjir yang terjadi akibat reklamasi. PT. PJB sudah membangun tanggul setinggi 2,5 meter dan memperpanjang pintu air pendingin ke laut. Dapat dibayangkan apabila suplai listrik karena kegiatan reklamasi ini jika terganggu akan mengakibatkan keresahan masyarakat dan kerugian ekonomi yang besar. Secara khusus di area reklamasi Pulau G yang telah diterbitkan izin SK Gubernur No. 2238 terdapat pipa dan jaringan kabel bawah laut. Dengan tertimbunnya jaringan pipa bawah laut tersebut karena reklamasi, maka kabel dan jaringan pipa bawah tidak bisa dilakukan perawatan yang akan mencancam keberlangsungan pasokan bahan bakar minyak dan gas di Jakarta. Akibat lainnya pasokan gas untuk pembangkit di Tanjung Priok dan industri di Jakarta yang disuplai PT Perusahaan Gas Negara (PGN) akan terganggu. Sebab terminal pipa gas di Muara Karang ssebenarnya menerima pasokan dari lapangan gas BP Indonesia di Laut Jawa untuk konsumen di Jakarta. Reklamasi juga merusak sumber daya dan ekosistem laut dimulai dari tahap konstruksi dan dalam tahap operasional berjalannya pulau-pulau reklamasi. Dalam tahap kontruksi, akan terjadi pencemaran perairan akibat terlepasnya bahan-bahan pencemar saat pengerukan berlangsung. Hal ini menjadi masalah utama yang harus diperhatikan karena tingginya konsentrasi bahan pencemar dalam sedimen dan dekatnya lokasi pengerukan dengan kegiatan perikanan budidaya. Adanya limpasan sedimen tersuspensi dan kekeruhan perairan yang tinggi saat kegiatan pengerukan dan reklamasi berlangsung telah diidentifikasi sebagai vektor dampak utama yang dihasilkan oleh seluruh kegaitan reklamasi. Dampak turunan dari limpasan sedimen kemudian akan meningkatkan kekeruhan perairan sekitarnya. Perubahan pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai, hidrologi dan potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi akan meningkatkann

168

kecepatan arus di sekitar wilayah reklamasi akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem di Kepulauan Seribu akibat meningkatnya transport material termasuk bahan pencemar dan sedimen. Dampak lain yang diterima karena sifat dinamisnya laut adalah pertumbuhan karang di Kep. Seribu yang akan terganggu akibat tekanan bahan pencemar dan sedimen. Jakarta sebagai kota pesisir berkorelasi dengan ketergantungan banyak masyarakat di pesisir pada sumber daya pesisir sebagai sumber penghidupan mata pencaharian yang berprofesi sebagai nelayan tradisional dan skala kecil. Dengan adanya reklamasi di Teluk Jakarta, berpotensi menghadirkan konflik dengan sedikitnya 7.000 nelayan di Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang dan pemukiman depan Taman Impian Jaya Ancol dan Marunda Pulo. Konflik yang dapat terjadi mulai dari akses terhadap sumber daya laut yang dirampas, penggusuran terhadap pemukiman serta menyulitkan akses terhadap sumber daya laut yang semakin jauh dan terancam oleh situasi laut yang serba ketidakpastian. Dalam fase kontruksi, konsekuensi reklamasi berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan perairan laut yang menurunkan pendapatan nelayan. Dampak tersebut akibat dari sulitnya akses terhadap wilayah penangkapan hingga hilangnya daerah penangkapan yang ada. limpasan sedimen yang ada akan menurunkan kualitas sumber daya tangkapan. Dalamtahap operasi, reklamasi akan memberikan dampak sosial ekonomi kepada nelayan secara jangka panjang. Dampak tersebut meliputi hilangnya wilayah penangkapan ikan, sulitnya akses menuju tempat pendaratan ikan, dan dampak perairan yang keruh. Rencana Pulau Reklamasi yang direncanakan oleh PT. Dwi Marunda Makmur, PT. Kawasan Berikat Nusantara dan PT. Tangerang International City akan berdampak langsung terhadap sentra kawasan perikanan terutama terhadap bagan dan budidaya kerang hijau. Hal ini merupakan contoh utama tumpang tindihnya pemanfaatan lahan perairan. Dampak lain adalah penggusuran di Jakarta yang telah terjadi sepanjang tahun 2000-2011 yang telah menggusur sedikitnya 3.579 Kepala Keluarga nelayan dari tempat tinggalnya. Pemerintah merencanakan untuk menyediakan rumah susun bagi nelayan yang dipindahkan ke Pademangan. Secara teknis dan sosial, rumah susun sangat tidak tepat bagi kehidupan nelayan yang khas. Mata pencaharian ribuan pembudi daya ikan yang selama ini memanfaatkan Teluk Jakarta akan hilang. Proses penggusuran yang dilakukan oleh pemeritah akhirakhir ini telah menjadi gambaran buruk dan ancaman bagi kelompok-kelompok marjinal. Reklamasi tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Teluk Jakarta. Malah yang terjadi adalah memperburuk kualitas pencemaran yang telah terjadi di wilayah Teluk Jakarta. Hal ini didukung oleh sikap pemerintah yang tidak pernah secara serius memperhatikan hak-hak nelayan tradisional skala kecil di Jakarta. Hilangnya mata pencaharian ribuan pembudi daya ikan tidak pernah menjadi bahan pertimbangan. Dalam proyek Giant Sea Wall diperkirakan sedikitnya 16.855 nelayan akan kembali lagi digusur dari ruang hidup dan ruang usahanya (Pusat Data dan Informasi KIARA: 2014).

169

Melanggar Hukum Reklamasi adalah kebijakan yang dipaksakan oleh rezim orde baru. Keppres No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita VImendasari terbitnya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang terbit pada 13 Juli 1995. Terbitnya Keppres No. 52/1995 lahir dari pemerintahan orde baru yang sentralistik tanpa disertai pertimbangan perlindungan lingkungan sebagai bagian pembangunan. Keppres tersebut menetapkan Reklamasi Pantura sebagai satusatunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan. 1 Keppres 52/1992 secara sepihak menetapkan mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta struktur pelaksana proyek Reklamasi Pantura yang terdiri dari Tim Pengarah, Badan Pengendali dan Badan Pelaksana.2 Pasca runtuhnya Orde baru, Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta pada 19 Februari 2003. Namun Kepmen LH No. 14/2003 digugat secara administratif oleh enam perusahaan kontraktor reklamasi.Dalam perjalanannya, di PTUN tingkat pertama dan kedua, para pengusaha (Penggugat) dimenangkan. Selanjutnya dalam tingkat kasasi Menteri LH dan Penggugat Intervensi lainnya dimenangkan. Tetapi di tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung memenangkan para pengusaha dan mencabut putusan kasasi. Putusan PK menyatakan dicabutnya status hukum keberlakuan Kepmen LH No. 14/2003 dan telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan terhadap Kepmen LH no. 14/2003 pada pokok permasalahannya berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama, Kewenangan Menteri LH menerbitkan keputusan Ketidaklayakan Lingkungan RencanaReklamasi Pantura Jakarta dan kedua, Kewenangan Menteri LH untuk mewajibkan instansi yang berwenang untuk tidak menerbitkan izin pelaksanaan Reklamasi Pantura. Pokok permasalahan gugatan yang diajukan tidak menyinggung mengenai ketidaklayakan lingkungan dari proyek reklamasi karena putusan hukum tidak mempertimbangkan aspek perdebatan ekologis atas dampak buruk dari reklamasi. Dari putusan tersebut juga menegaskan kewenangan penghentian reklamasi terletak pada presiden. Putusan pengadilan hanya menyentuh aspek prosedural bahwa Kepmen LH 14/2003 tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum dalam penerbitan dimana Menteri LH merupakan bagian dari Tim Pengarah. Oleh karena itu aspek yang terkait dengan dampak buruk terhadap lingkungan dari proyek reklamasi bahwa ada ancaman bencana ekologis tidak pernah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

1

Konsiderang huruf a dan b KEPPRES No. 52 Tahun 1995. Pasal 4, 5, 6 dan 8 Keppres 52/1995.

2

170 PERPEKTIF HUKUM KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA Oleh: Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.1 1. Judicial Control oleh PTUN. Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pulau G, Pulau F, Pulau I dan Pulau K saat ini dalam proses persidangan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di tingkat pertama, PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G, dan mewajibkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G—serta memerintahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menunda pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding. Sedangkan persidangan terhadap izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, I dan K masih berlangsung di PTUN Jakarta. Artinya, PTUN sebagai Instrumen Pengawasan Eksternal terhadap Keputusan Pemerintahan yaitu Perizinan Reklamasi, sedang melaksanakan fungsinya melaksanakan judicial control. 2. Pengabaian Regulasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dijadikan sebagai Landasan/Dasar Hukum dalam Perizinan Reklamasi Pulau G, F, I dan K. Padahal yang disebut sebagai pemangku kepentingan utama dalam UU 27 Tahun 2007 adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti: nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan masyarakat.2 Pengabaian terhadap Regulasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadikan Perizinan Reklamasi Pulau G, F, I dan K menjadi bertentangan dengan hukum. Ditambah lagi bahwa Pasal 7, pasal 9 dan Pasal 10 UU No 27 tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) serta menetapkannya dengan Perda. Artinya, Perda RZWP-3-K dibuat terlebih dahulu baru kemudian Izin Reklamasi. 3. Dugaan Suap Raperda RZWP-3-K. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, juga Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (“APL”), Ariesman Widjaja dan karyawan Agung PT APL, Trinanda Prihantono berkaitan dengan suap dalam Pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035. Hal ini mengindikasikan terdapatnya konflik kepentingan berkaitan dengan Kebijakan Reklamasi. 4. Illegalitas Keputusan Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Illegalitas Keputusan Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dilihat baik dari sisi kewenangan, prosedur maupun substansi, dimana syarat sah Keputusan Pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan aspek wewenang Disampaikan pada Dialog Publik dengan Tema “Kebijakan Reklamasi, Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya”, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2016, di Jakarta. Aktif sebagai Pengajar di Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia.

1

2

Lihat ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

171 merupakan Keputusan yang tidak sah, sedangkan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan aspek prosedur dan substansi merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. 5. Tindakan Hukum (Rechtshandelingen) penting diperhatikan, karena akan menimbulkan akibat hukum terhadap Warga Masyarakat yang terkena tindakan tersebut. Terdapat pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, melawan hukum dan melampaui kewenangan. Prof. Prajudi Atmosudirdjo mensyaratkan tiga hal yaitu (1) Legitimasi—kegiatan Administrator Negara jangan sampai menimbulkan heboh karena tidak diterima oleh masyarakat setempat; (2) Yuridikitas—perbuatan Administrator Negara tidak dapat melawan hukum; (3) Legalitas—tidak satupun perbuatan Administrator Negara yang dapat dilakukan tanpa dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun keadaan darurat perlu pembuktian. 6. Prinsip Good Governance. Prinsip Good Governance tetap dikedepankan dalam penerbitan Izin, guna tercapainya keseimbangan antara ketiga pemangku kepentingan yaitu State, Private Sector dan Civil Society Organization. Govenance dapat tercipta dengan baik apabila ketiga pemangku kepentingan (state, private sector, dan society) sebagai kekuatan yang bersinergi, saling mendukung dan memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran dan saling mengawasi yang dilakukan oleh tiga pemangku kepentingan tersebut, sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Prinsip good governance digunakan untuk menilai apakah Keputusan telah berfungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya sehingga terjadi sengketa hukum. 7. Simpulan dan Saran. Pertama, kasus dugaan suap Raperda RZWP-3-K dan Gugatan Hukum berkaitan dengan Perizinan Reklamasi menjadi cermin diabaikannya Prinsip Good Governance, disamping berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam kaitan dengan penegakan hukum, dibutuhkan adanya koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam melaksanakan tugas pengaturan (peraturan perundang-undangan) maupun penetapan (Keputusan/Beschikking). Ketiga, terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi seyogyanya Gubernur DKI Jakarta melakukan penarikan kembali Izin tersebut. Penarikan kembali Keputusan (Ketetapan) tidak lain adalah suatu keputusan (ketetapan) baru yang menarik kembali (dan menyatakan tidak berlaku lagi) keputusan (ketetapan) terdahulu. Dua hal yang menyebabkan keputusan ditarik kembali sebagai sanksi: (a) Tidak mematuhi syarat, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada perizinan; dan/atau (b) pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin telah memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila dapat tersebut diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan.  

172

19 AlasanPenolakanReklamasiTeluk Jakarta No. Argumentasi 1. MelanggarHakRakyat yang DijaminKonstitusi UUD 1945 - Reklamasi telah melepaskan hak menguasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada pengusaha properti. Melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. - Reklamasi mengurangi wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran. Sehingga nelayan tradisional kehilangan sumber kehidupannya. Melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan bagi semua warga negara. - Reklamasi akan menggusur pemukiman nelayan atasnama penertiban. Hanya untuk pembangunan bagi segelintir kelas ekonomi atas. Melanggar Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin Hak untuk Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang Baik dan Sehat bagi semua warganegara. 2.

Jakarta Tenggelam Banjir di Jakarta akan semakin menggila dan menghebat. Reklamasi menghilangkan fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan. Aliran sungai akan melambat sehingga terjadi kenaikan air di permukaan. Akibatnya sedimentasi bertambah dan terjadi pendangkalan muara yang berefek pembendungan yang signifikan. Praktis, frekuenasi banjir pun meningkat karena kapasitas tamping sungai yang terlampaui oleh debit sungai. Apalagi di Teluk Jakarta bermuara sekitar 13 sungai.

3.

Ditambah dengan penurunan muka tanah di Jakarta Utara sejak tahun 1985-2010 mencapai -2,65 meter di Cilincing hingga -4,866 meter di Penjaringan (NiccoPlamonia& Prof. Arwin Sabar). Beban pembangunan telah melampaui daya dukung dan daya tampung (carrying capacity) Jakarta yang memperparah bencana ekologis berupa banjir rob di sepanjang teluk Jakarta. Pada saat ini saja di setiap musim hujan Jakarta selalu terendam banjir, banjir dalam skala luas bias terjadi akibat reklamasi pantai utara Jakarta. Proyek Warisan Orde Baru yang Berpihak pada Pemodal

4.

DitetapkanolehKeppres No. 52 Tahun 1995 tanpa adanya kajian dan pertimbangan lingkungan hidup (sebelum adanya UU`PPLH dan Tata Ruang) serta penuh dengan kolusi dan korupsi. Reklamasi adalah proyek orde baru tanpa partisipasi dan konsultasi masyarakat serta prinsip perlindungan warga nelayan tradisional dan lingkungan hidup. Keppres 52 Tahun 1995 telah dicabut oleh Perpres No. 54 Tahun 2008. Merusak Lingkungan Hidup

5.

Telah dinyatakan tidak layak dan merusak lingkungan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Teluk Jakarta. Putusan pengadilan membatalkan tetapi tidak menghilangkan penilaian ketidaklayakan lingkungan hidup dari Reklamasi Pantura Jakarta. Menghancurkan Ekosistem Sumber Pasir Urugan

173

Setiap hektar pulau reklamasi akan membutuhkan 632.911 m3 pasir. Jika dikalikanluaspulaureklamasi yang direncanakan 5.153 ha (Tempo, 2015), maka akan membutuhkan sekitar3,3 juta ton m3 pasir.

6.

7.

Pengambilan bahan urugan (pasir laut) dari daerah lain akan merusak ekosistem laut tempat pengambilan bahan tersebut. Juga terjadi konflik berdarah dengan nelayan lokal seperti di Lontar, Serang-Banten. Mengancam Jakarta sebagai Kawasan Strategis Nasional Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang berfungsi penting bagi kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Jika reklamasi diteruskan dengan berbagai dampak lingkungan hidup diatas akan menghancurkan Jakarta sebagai ibukota negara, situs sejarah nasional, dan kawasan ekonomi nasional yang penting. Tidak Ada Reklamasi Alamiah Tetapi Sebuah Proyek Rekayasa Lingkungan yang Merusak dan Menghancurkan Ekosistem

8.

Bentang alam Jakarta terbentuk secara alamiah melalui proses akresi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Proses tersebut terjadi dengan terbentuknya13 sungai yang mendorong sedimentasi secara alamiah yang kemudian mencapai hilir di Teluk Jakarta lalu mengeras dalam waktu ratusan hingga ribuan tahun. Proses ini sangat alamiah dan tidak merusak lingkungan. Jadi tidak pernah terjadi reklamasi alamiah di Jakarta, karena reklamasi merupakan rekayasa lingkungan yang mengabaikan kondisi Teluk Jakarta. Menghancurkan Ekosistem di Kepulauan Seribu

9.

Pertumbuhan karang di Kep. Seribu akan terganggu akibat tekanan bahan pencemar dan sedimen. Ditambah lagi dengan adanya perubahan arus yang semakin meningkat akan menghantam pulau-pulau kecil di pulau Seribu. karena Perubahan arus akan menggerus gugusan pulau kecil dari Kepulauan Seribu yang terdekat Teluk Jakarta akibatnya akan tergerus, rusak dan bahkan lenyap. Salah satu pulau kecil yang bersejarah adalah Pulau Onrust sebagai situs sejarah perkembangan VOC di Indonesia. Merusak Tata Air di Wilayah Pesisir

10.

Jika reklamasi dilakukan seluas 5.100 ha, maka sistem tata air di wilayah pesisir lama akan rusak. Kerusakan sistem tata air terjadi setidaknya pada radius 8-10 m. Karena reklamasi akan menambah beban sungai Jakarta di saat musim hujan. Jika air sungai terhambat keluar, maka akan menyebabkan penumpukan debit air di selatan. Menghancurkan Mangrove Muara Angke dan Habitat Satwa yang Dilindungi Hutan bakau sebagai tempat bertelur dan habitat ikan-ikan kecil (nursery) dan hutan mangrove penangkal abrasi akan digantikan oleh tumpukan pasir dan semen. Pada tahun 1992 Jakarta memiliki 1.140,13 Ha yang dikonversi seluas 831,63 Ha menjadi pemukiman elit, lapangan golf, kondominium dan sentra bisnis di kawasan pemukiman Pantai Indah Kapuk (PIK). Saatini, hutan mangrove di Teluk Jakarta tersisa seluas 25,02 ha dan akan rusak

174

11.

secara perlahan karena sirkulasi arus yang berubah. Tanggul laut akan menambah tekanan dan mengakibatkan kerusakan suaka marga satwa tersebut. Jakarta Green Monster mencatat seluruhnya ada 91 jenis burung, yakni 28 jenis burung air dan 63 jenis burung hutan, yang hidup di wilayah ini. Sekitar 17 jenis di antaranya adalah jenis burung yang dilindungi. Merusak Situs Sejarah Jakarta

12.

Situs sejarah kota Jakarta sebagai kota bandar dengan pulau-pulau bersejarahnya di sekitar Teluk Jakarta akan tergerus dan hilang. Pelabuhan Sunda Kelapa juga akan terancam dengan keberadaan 17 pulau reklamasi yang direncanakan oleh Pemerintah. Mengancam Obyek Vital Nasional

13.

Terdapat PLTGU dan PLTU di Muara Karang, Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman di Jakarta Muara Baru. Reklamasi Pulau akan merusak kabel pipa kabel dan gas bawah laut yang menjadi suplai listrik Ibukota Jakarta. Reklamasi Untuk Siapa? Reklamasi dibangun untuk kelas ekonomi atas, tidak untuk semua kelas apalagi kelas menengah ke bawah. Harga properti yang dijual paling rendah seharga Rp. 3.77 M (LB 128M2/LT 90M2). Siapa yangsanggup membelinya?

14.

Kekurangan tanah menunjukkan kesalahan model pembangunan yang tersentralistik di Jakarta. Reklamasi hanyalah proyek rakus kemaruk menguntungkanpengusaha properti. Teluk Jakarta Butuh Restorasi Bukan Reklamasi, Revitalisasi Tanpa Reklamasi

15.

Pencemaran logam berat di perairanTeluk Jakarta masih dalam standar aman nasional tapi telah melampaui standar Netherlands Standards for Water Sendiment. Reklamasi akan memperberat pencemaran logam berat di teluk jakarta. Yang seharusnya dilakukan adalah melakukan restorasi lingkungan dengan membenahi pencemaran sungai dan mengembalikan fungsi teluk jakarta sebagai tempat pertumbuhan mangrove, kawasan hijau, dan biota laut bukanlah reklamasiyang justru akan menambah kerusakan dan pencemaran laut dan pesisir. Pembusukan dan Comberan Raksasa Berakibat Kematian Ikan Makin Hebat

16.

Perairan di Teluk Jakarta pasca proyek reklamasi danGiant Sea Wall akan menjadi comberan raksasa sebab arus laut yang diharapkan dapat mencuci limbah dari sungai-sungai di jakarta dihalangi oleh giant sea wall dan pulau-pulau reklamasi. Sementara limbah dari 13 sungai akan masuk ke daerah pulau-pulau rekmalasi yang akan mengakibatkan menumpuknya limbah-limbah dari sungai didasar pesisir sekitar pulau. Akibatnya terjadi kematian ikan akan semakin hebat karena kemampuan pembilasan alami (natural flushing) semakin hancur, pemumpukan sedimen beracun dari 13 sungai, terjadi ledakan alga (booming fithoplankton) yang mengakibatkannya kadar oksigen rendah dan terjadi kematian ikan. Mengancam Identitas Nelayan sebagai Penopang Kedaulatan Pangan Reklamasi akan merampas dan menghilangkan wilayah penangkapan ikan

175

17.

didaerah pesisi. Sebanyak 16.000. KK nelayan pesisir terancam tergusur dari wilayah hidup dan kehilangan pekerjaannya. Reklamasi 17 Pulau akan mengganggu aktivitas 600 kapal dari total 5.600 kapal nelayan yang ada di DKI Jakarta. Padahal nelayan merupakan pahlawan protein bangsa, salah satu penopang kedaulatan pangan. Hal ini telah diakui dunia internasional dengan mengubah paradigm nelayan tradisional sebagai solusi lapangan pekerjaan, pemenuhan pangan perikanan dan ketimpangan kemiskinan. Untuk diketahui bahwa ikan didaerah pesisir dan daerah laut dalam berbeda jenisnya, berbeda cara tangkapnya dan berbeda alatnya. Reklamasi secara langsung membunuh nelayan pesisir / tradisional. Memperkuat Pemiskinan dan Ketidakadilan terhadap PerempuanPesisir

18.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak pernah memperhitungkan situasi khusus perempuan di pesisir Teluk Jakarta. Tidak pernah ada data terpilah gender maupun kajian dampak yang berbeda terhadap perempuan. Perempuan pengupas kerang hijau menurun tajam pendapatannya, sehingga banyak yang bekerja serabutan termasuk menjadi buruh cuci ataupun pemulung. Ditambah dengan beban kerja domestiknya, rata-rata perempuan di pesisirTeluk Jakarta bekerja setidaknya 18 jam sehari yang membahayakan kesehatan reproduksinya. Reklamasi Tidak Memberi Nilai Tambah Pada Jakarta

19.

Reklamasi hanya akan menjadi perumahan dan pusat komersial dengan desain arsitektur medioker yang tidak menjadi inspirasi ataupun kebanggaan Jakarta. Tidak ada capaian besar maupun urgensi ekonomi padahal biaya sosial dan lingkungannya sangat tinggi. Jangan bayangkan Esplanade di Singapura atau Pantai Rio di Brazil, atau fasilitas publik yang bermanfaat, tetapi bayangkan reklamasi akan sekedar menjadi Pantai Indah Kapuk seluas separuh Kota Bogor. Mimpi Buruk Poros Maritim Prof AB. Lapian menyatakan Indonesia adalah sebagai “Negara kelautan yang bertabur pulau-pulau”, namun reklamasi menjadikannya negara daratan rekayasa dan pembohongan kelautan. Reklamasi memungunggi lautan dengan menimbun laut menjadi daratan baru. Oleh karena itu reklamasi adalah mimpi buruk poros maritim yang hanya akan menjadi omong kosong.

176

LAMPIRAN 6 SURAT IJIN MENCARI DATA

177

LAMPIRAN 7 BUKU BIMBINGAN SKRIPSI

178

179

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Curriculum Vitae Data Pribadi Nama Tempat & Tanggal Lahir Jenis Kelamin Status Pernikahan Alamat

No. HP Email

: Fuji Lara Sakti Afdiningsih : Lebak, 26 April 1994 : Perempuan : Belum menikah : Permata Balaraja Blok A71, No.15, RT08/01, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang - 15610 : 081288931378 : [email protected]

Riwayat Pendidikan Periode (Tahun) Sekolah/Institusi/Universitas 1999 - 2000 TK Keumala Bhayangkari Balaraja 2000 - 2006 SDN Balaraja I 2006 - 2009 SMP Citra Islami Islamic Village 2009 - 2012 SMAN I Kabupaten Tangerang 2012 - sekarang

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pengalaman Organisasi Periode (Tahun) 2012 - sekarang 2012 – 2013 2013 - 2014 2015

Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Perguruan Tinggi

Organisasi Untirta Movement Community Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI) Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta Generasi Baru Indonesia (Genbi) BI

Pengalaman Magang Periode (Tahun) Instansi / Perusahaan 2016 Media Nusantara Citra Television

Posisi Camera person

KONSTRUKSI DISKRESI AHOK UNTUK REKLAMASI

Recommend Documents