a
Konsil Kedokteran Indonesia
R OADMAP M enuju
Dashboard Informasi Kedokteran-Kesehatan Indonesia Daryo Soemitro dr., Sp.BS Ketua Divisi Registrasi
Millennium Development Goals 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Tujuan Tujuan Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan programprogram pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini.
Tiga unsur strategis dalam menegakkan Etika dan Sistem Hukum Praktik Kedokteran
Sistem Pendidikan
Etika & Sistem Hukum Sistem YanKes
Sistem Pembiayaan
Kepentingan sistem pendidikan yang berada dalam ranah KKI dan KEMENDIKBUD, Kepentingan sistem pelayanan kesehatan yang menjadi ranah KEMENKES Kepentingan sistem pembiayaan yang berada dalam ranah KEMENKEU
KETERPADUAN KEBUTUHAN DATA / INFORMASI KEDOKTERAN & KESEHATAN SECARA NASIONAL STAKEHOLDERS KEDOKTERAN / KESEHATAN
KKI - KEMENKES - KEMENDIKBUD Strat
egic
Right Information
Tactical
Right Time
Op
a n o i t era
Right Format
l
ORGANISASI PROFESI DR/DRG AIPKI/AFDOKGI - ARSPI/ARSGMPI - PERSI MASYARAKAT ( Pendidikan - Penelitian - Pelayanan Kesehatan )
KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; Koordinasi Stakeholder Internal dan/atau Institutional Kemkes 5. catatan Public yang menyangkut pribadi Private Domain Domain seseorang yang berkaitan dengan Domain kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
Legalitas Penggunaan Data Pribadi Kemdikbud
KKI
AS IS
KESEPAKATAN BERSAMA
ROADMAP
MOU Landasan kerjasama Pokja Bersama Lintas K/L
Unik Number Dr/Drg
SOP Keamanan Pertukaran Data
Legalitas Penggunaan Data Pribadi Kemdikbud
KKI
AS IS
Kemkes
Koordinasi Stakeholder Internal Public Domain
Institutional Domain
Private Domain
KESEPAKATAN BERSAMA
DetikNas KEMENDIKBUD
KKI
KEMENKES
Menentukan Jenis dan Kedalaman Informasi Terpadu
Dashboard Informasi Kedokteran Kesehatan Indonesia PENDIDIKAN - PELAYANAN KESEHATAN - PENELITIAN
HPEQ
Menjadi Rujukan Untuk Pengembangan TIK
AIPKI/AFDOKGI
ARSPI/ARSGMPI
FK/FKG
RS PENDIDIKAN
IDI/PDGI
PERSI
DINKES
KEMENTERIAN - LEMBAGA - STAKEHOLDER LAIN ??
Saat ini masing-masing stakeholder sedang/sudah membangun TIK untuk kebutuhan internal
DetikNas KEMENDIKBUD
KKI
KEMENKES
Tugas Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DeTIKNas) Keppres RI Nomor 20 tahun 2006
1. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; 2. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; 4. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.
Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah STR Kadaluwarsa Sesuai Kelompok Bidang Keilmuan Data : 31 Desember 2011
Jumah Lulusan Dr per Fakultas di berbagai bagian di Indonesia
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 SP2010.BPS
187,241,521 44,234,409 6,165,396
Bagaimana strategi untuk mengintegrasikan data yang berawal dari Institusi Pendidikan, tanpa mengorbankan TIK yang
Institusi Pendidikan
sudah terimplementasikan
AIPKI/AFDOKGI
ARSPI/ARSGMPI
FK/FKG
RS PENDIDIKAN
IDI/PDGI
PERSI
DINKES
KEMENTERIAN - LEMBAGA - STAKEHOLDER LAIN ??
Saat ini masing-masing stakeholder sedang/sudah membangun TIK untuk kebutuhan internal
No Mahasiswa Undang Undang Nomor 23 No Mhsw Tubel tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan No Internsip No KTP pasal 13 ayat (1) setiap penduduk wajib memiliki Nomor No Pokok Anggota Induk Kependudukan (NIK) No Pajak No Induk Pegawai Negeri No Induk Dosen No Anggota ABRI
Organisasi Profesi
92
??
Institusi Pendidikan
Internsip
PNS SWASTA ABRI / KEPOLISIAN
RS Pendidikan Jejaring - Satelit
Rumkit Puskesmas
PRIBADI
MASALAH INTEGRASI DATA ANTAR STAKEHOLDER
No Mahasiswa Undang Undang Nomor 23 No Mhsw Tubel tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan No Internsip No KTP pasal 13 ayat (1) setiap penduduk wajib memiliki Nomor No Pokok Anggota Induk Kependudukan (NIK) No Pajak No Induk Pegawai Negeri No Induk Dosen No Anggota ABRI
Organisasi Profesi
92
??
Institusi Pendidikan
Internsip
PNS SWASTA ABRI / KEPOLISIAN
RS Pendidikan Jejaring - Satelit
Rumkit Puskesmas
PRIBADI
PULAU-PULAU MAYA SISTEM INFORMASI TIDAK TERINTEGASI
KONSEP PEMIKIRAN NO ID KEDOKTERAN
Organisasi Profesi Institusi Pendidikan
PNS
Internsip
NID
Log Book
SWASTA ABRI / KEPOLISIAN RS Pendidikan Jejaring - Satelit
1
2
Kd Nakes
3
4
5
6
Kode Institusi Pddk Pertama
Rumkit Puskesmas 7
8
Thn Msk
9
10
PRIBADI
11
12
13
14
Tanggal Lahir (Sistematika = KTP)
15
16
Pembeda
JENIS TENAGA KESEHATAN (PP No. 32 tahun 1996, tentang TENAGA KESEHATAN)
TENAGA KESEHATAN I II
Tenaga Medis Tenaga Keperawatan
III Tenaga Kefarmasian IV Tenaga Kesehatan Masyarakat V
Tenaga Gizi
VI Tenaga Keterapian Fisik
VII Tenaga Keteknisian Medis
MELIPUTI 1 dokter 2 dokter gigi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
perawat bidan. apoteker analis farmasi asisten apoteker epidemiolog kesehatan entomolog kesehatan mikrobiolog kesehatan penyuluh kesehatan administrator kesehatan sanitarian nutrisionis dietisien fisioterapis okupasiterapis terapis wicara radiografer radioterapis teknisi gigi teknisi elektromedis analis kesehatan refraksionis optisien otorik prostetik teknisi transfusi perekam medis
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan persamaan persepsi terhadap kebutuhan informasi bersama yang selanjutnya dapat menjadi arah roadmap TIK di masing-masing K/L dalam menunjang terwujudnya Dashboard Informasi Kedokteran-Kesehatan Indonesia 1. Membentuk Pokja di stakeholder utama & pokja gabungan
SUB-POKJA KEMENDIKBUD SUB-POKJA KKI
POKJA BERSAMA
Dashboard Informasi Kedokteran Kesehatan Indonesia
SUB-POKJA KEMENKES
Fokus bahasan di pokja/subpokja disesuaikan kepentingan dan target yang terlebih dahulu ditetapkan bersama
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan persamaan persepsi terhadap kebutuhan informasi bersama yang selanjutnya dapat menjadi arah roadmap TIK di masing-masing K/L dalam menunjang terwujudnya Dashboard Informasi Kedokteran-Kesehatan Indonesia 1. Membentuk Pokja di stakeholder utama & pokja gabungan
SUB-POKJA KEMENDIKBUD SUB-POKJA KKI
POKJA BERSAMA
Dashboard Informasi Kedokteran Kesehatan Indonesia
SUB-POKJA KEMENKES
Fokus bahasan di pokja/subpokja disesuaikan kepentingan dan target yang terlebih dahulu ditetapkan bersama
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan persamaan persepsi terhadap kebutuhan informasi bersama yang selanjutnya dapat menjadi arah roadmap TIK di masing-masing K/L dalam menunjang terwujudnya Dashboard Informasi Kedokteran-Kesehatan Indonesia 1. Membentuk Pokja di stakeholder utama & pokja gabungan 2. Melakuan brain-storming untuk : memperoleh cara inventarisasi data yang sudah tersedia di berbagai pusat data ( “AS IS” ) menyusun jenis informasi yang akan menjadi muatan DIKKN ( “ TO BE” ) mencapai kesepahaman terkait aspek legal data pribadi/institusi, standar prosedur manajemen pertukaran data dan sistematika Nomor Identitas Nakes. 3. Menyusun Roadmap pentahapan implementasi menuju terwujudnya DIKKN 4. Menyusun rencana sosialisasi Roadmap dan implementasinya.
TERIMA KASIH
WORKING TOGETHER FOR THE SUCCESS OF OUR NATION
