KONSEPSI NEGARA HUKUM

KONSEPSI NEGARA HUKUM By. FAUZUL

FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JATIM 18 Maret 2013 1

4/22/2013

PEMBAHASAN Pengertian Negara dan Wilayah Negara Susunan Organisasi Negara Sejarah Ketatanegraan Indonesia Negara Hukum Indonesia

2

4/22/2013

HIKMAH HARI INI

3

4/22/2013

Pengertian Negara  Secara etimologis  “negara” berasal dari bahasa asing Staat (Belanda, Jerman) atau State (Inggris).  Kata staat maupun state berasal dari bahasa Latin yang berarti status, yaitu “menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan”.  Menurut Niccolo Machiavelli meperkenalkan istilah La Stato yang berarti negara sebagai kekuasaan.  Kata “negara” yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa sansakerta nagari atau nagara,yang berarti wilayah, kota atau penguasa. 4

4/22/2013

Pengertian Negara (2) Maka dapat disimpulkan bahwa Negara adalah organisasi yang di dalamyan ada rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintahan yang berdaulat. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. 5

4/22/2013

Wilayah Negara  Suatu negara dapat terbentuk apabila memenuhi minimal unsur-unsur konstitusi.  Unsur konstitutif merupakan syarat mutlak yang harus ada untuk mendirikan negara, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur lain yang tidak mutlak yang dapat dipenuhi setelah negara tersebut berdiri, adalah pengakuan dari negara lain (unsur deklaratif).  a.Rakyat Rakyat merupakan unsur terpenting negara, karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Secara politis, rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu.

6

4/22/2013

Wilayah Negara (2)  Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu negara rakyat dapat dibedakan menjadi dua :  1.Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama. Secara sosiologis, penduduk adalah semua orang yang mendiami wilayah negara. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, juga disebut penduduk.

7

 2.Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis atau tamu – tamu internasional. 4/22/2013

Wilayah Negara (3)  Berdasarkan hubunganya dengan pemerintah negaranya rakyat dapat dibedakan menjadi dua:  1.Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing . warga negara juga dapat diperoleh berdasarkan suatu undang – undang.

8

 2.Bukan Warga Negara, adalah mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi amggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dimana mereka berada. Contoh : Duta Besar, konsuler, kontraktor asing. 4/22/2013

Wilayah Negara (4)

 b.Wilayah Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara sbg tempat berhuninya rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yg berdaulat. Jika warga negara mrupakan dasar personel suatu negara maka wilayah mrupakan landasan material negara.  1.Wilayah Daratan Wilayah daratan merupakan wilayah dipermukaan bumi dengan batas – batas tertentu dan didalam tanah di bawah permukaan bumi. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berupa : 9

 a.Batas alamiah, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang terjadi secara alami dalam bentuk sungai, danau, 4/22/2013 pegunungan, lembah dan hutan.

Wilayah Negara (5)  b.Batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, tiang tembok, pos penjagaan dan patok.  c.Batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan melalui batas – batas secara geofisika yang dapat dihitung dengan adanya garis lintang dan bujur dala daratan merupakan wilayah dipermukaan bumi m boal dunia.

 2.Wilayah Lautan Wilayah lautan merupakan perairan berupa samudera, laut, selat, danau dan sungai dalam batas wilayah negara. Negara yang tidak memiliki lautan disebut Land Locked. Sedangkan negara yang memiliki wilayah lautan dengan pulau – pulau didalamnya disebut archipelagic state. 10 4/22/2013

Wilayah Negara (6)  Batas wilayah lautan suatu negara dg negara lain dpt berupa :  a.Laut Teritorial (LT), yaitu wilayah laut yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara pantai dengan lebar wilayah 12 mil, diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar pantai ketika air surut kea rah laut bebas. b.Zona Bersebelahan (ZB), wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial. Jadi jika suatu negara telah memiliki wilayah teritorial sejauh 12 mil, maka wilayahnya menjadi 24 mil laut diukur dari pantai.

 C.Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil ke laut bebas. Negara pantai dapat mengambil kekayaan alam lautan dan melakukan kegiatan ekonomi tertentu.  d.Landas Kontinen (LK), yaitu wilayah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih.  e.Landas Benua (LB), yaitu wilayah lautan suatu negara yang 11 4/22/2013 lebarnya lebih dari 200 mil laut.

Wilayah Negara (7)  3.Wilayah Udara Wilayah udara adalah udara yang berada diwilayah permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Ada dua teori tentang konsepsi wilayah udara yang dikenal saat ini :  1)Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory)  a.Kebebasan ruang udara tanpa batas. Menurut teori ini ruang udara itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.  b.Kebebasan udara terbatas. Teori ini bersumber dari hasil sidang Institut de Droit Internasional pada sidang di Gent (1906), Verona (1910), dan Madrid (1911). Menurut teori ini : -Setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. -Negara kolong (negara bawah, subjacent state) hanya mempunyai hak atas wilayah / zona teritorial.

12

4/22/2013

Wilayah Negara (8)  2)Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air Sovereignty)  a.Teori keamanan, menyatakan suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Menurut Fauchille (1901) ketinggian wilayah udara adala 1.500 m, namun pada tahun 1910 ketinggian diturunkan menjadi 500 m.  b.Teori Pengawasan Cooper. Meurut Cooper (1951), kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.  c.Teori Udara, yaitu wilayah udara itu haruslah sampai pada suatu ketiggian dimana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara. 13

4/22/2013

Wilayah Negara (9)  4.Wilayah Ekstrateritorial Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada diluar wilayah negara itu. Menurut hukum Internasional, yang mengacu pada hasil Reglemen dalam Kongres Wina (1815) dan Kongres Aachen (1818), “Perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain merupakan wilayah akstrateritorial”. Daerah ekstrateritorial mencakup : 1.Daerah perwakilan diplomatic di suatu negara; 2.Kapal yang terapung di bawah bendera suatu negara 14

4/22/2013

Wilayah Negara (10)  C. Pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi daam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu  Kedaulatan mempunyai sifat – sifat pokok sebagai berikut :  1.Asli, artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi  2.Permanen, artinya kekuasaan itu tetap adal salama negara itu berdiri sekalipun pemegang kekuasaan beganti – ganti

 3.Tunngal, artinya kekuasaan itu merupakan satu – satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan kepada badan lain.  4.Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, maka kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap. 4/22/2013 15

Wilayah Negara (11)  Dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara, kedaulatan yang dimiliki pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut :  1.Kedaulatan ke dalam, artinya pemerintah memiliki kewenagan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi sesuai dengan peratuaran perundangan yang berlaku.  2.Kedaulatan ke luar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghomati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. 16

4/22/2013

Wilayah Negara (11)  d.Pengakuan dari negara lain Meskipun bukan merupakan unsur pembentuk negara, pengakuan dari negara lain memiliki hubangan dalam lingkup internasional yang sangat diperlukan. Sebab dalam tata hubungan internasional, status sebagai negara merdeka merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.  Suatu negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena beberap pertimbangan berikut :  1.Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidupnya baik karena ancaman dari dalam maupun intervensi dari negara lain.

17

 2.Ketentuan hukum alam yang tidak bisa dielakkan bahwa suatu negara tidak dapat nertahan hidup tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain.

4/22/2013

Wilayah Negara (12)  Pengakuan dari negara lain dapat bersifat de facto dan de jure.  1.Pengakuan secara de facto Pengakuan secara de facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara. Pengakuan ini bisa berlanjut pada terjalinnya hubungan dengan negara yang memberikan pengakuan tsb. Pengakuan de facto dibedakan menjadi dua :  a.Pengakuan de facto bersifat sementara Artinya pengakuan yang diberikan oleh suatu negara tanpa melihat bertahan tidaknya negara tersebut dimasa depan. Bila negara baru tersebut jatuh atau hancur, maka negara itu akan menarik kembali pengakuannya.

18

 b.Pengakuan de facto bersifat tetap Artinya, pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan dibidang ekonomi dan perdagangan. 4/22/2013

Wilayah Negara (13) 2.Pengakuan secara de jure a.Pengakuan de jure bersifat tetap Artinya, pengakuan dari negara lain berlaku untuk selama – lamanya setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu cukup lama.

b.Pengakuan de jure bersifat penuh Artinya, terjadinya hubungan atar negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. 19

4/22/2013

Wilayah Negara (14)  Dalam Pasal2 (1) Konvensi Hukla dijelaskan bahwa setiap negara memiliki “land territory” dan “internal waters”. Konvensi Hukla 1982 ini telah menjawab unsur kedua khususnya tentang bagaimana suatu negara menetapkan “defined territory” di laut, yang berbatasan dengan laut territorial. Penetapan “defined territory” serta status hukumnya yang terkait dengan udara di atasnya, selain terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago tentang Civil Aviation tahun 1944, juga diatur “kembali” tatanannya dalam Konvensi Hukla 1982 ini. 20 4/22/2013

Wilayah Indonesia  Sesuai dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda.  Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime KringenOrdonantie(TZMKO) 1939.  Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82) 21

4/22/2013

Negara Hukum  Pemikirn ttg Negara Hukum tlah muncul sbelum terjadinya revolusi Inggris tahun 1688.  Akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke 17 dan mulai populer pada abad ke 19.

 Latar belakng munculny pemikirn ttg negara hukum merupkan reaksi thd kesewenang-wenangan yg pernah terjadi dimasa lampau.  Olh krna itu unsur2 negara hukum mempunyai hub yg erat dg sejarah dan perkembangan masyarakt suatu bangsa.  Sejarh timbulny pemikirn atau cita negara hukum pertama kali dikemukakan olh Plato dalm bukunya Nomoi, penyelenggaraan pemerintah yg baik yg diatur olh hk.  Kemudian dipertegas olh Aristoteles (muridny), suatu negara yg baik a/ negara yg diperinth dg konstitusi dan berkedaulatan 22 hk. 4/22/2013

Negara Hukum (2)  Eropa Barat: konsep negara hk lahir abad 17.  Faktor pengaruh: aliran individualisme dan gerakan Renaissance  Konsep negara hk lahir pd abad 17 dan 18 melalui pemikiran dan tulisan para sarjana, kekuasaan negara dibagi menjadi wilayh kekuasaan, yiatu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Teori ini kemudian dikenal dg tris politika.

 Kawasan Eropa kontinental: muncul konsep rechstaat (negara hukum) sangat dipengaruhi faham liberalisme dan individualisme  Negara Anglo saxon: muncul konsep Rule of 23 Law yg kelahirannya jg sangat dipengaruhi faham liberalisme dan individualisme

4/22/2013

Negara Hukum (3)  Negara Sosialis: muncul konsep socialist legality. Yg menginginkan adanya realisasi dari sosialisme sbg sumber yg paling menentukan segala aktivitas organ negara, pemerintahan, pejabat pemerintahan n warga negara.  Islam telah menemukan konsep negara hukum sendiri, bahwa hkm hrs berkuasa dalam negara yg disandarkan kpd S. Almaidah: 27-50. negara yg tidk berdasarkan hk a/ negara kafir. 24

4/22/2013

ASAS-ASAS NEGARA HUKUM  Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli);  asas monopoli paksa berarti, bahwa: monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi ...

 Asas persetujuan rakyat;  Dengan kata lain, konstitusi harus secara nyata mencerminkan asas kedaulatan rakyat, dengan demikian persetujuan rakyat tidak dapat diwakili. ...

 Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap)  Asas persekutuan hukum berarti, bahwa: Rakyat dan penguasa Negara bersama- sama merupakan suatu persekutuan hukum (rechtsgemeenschap, legal ... 25

4/22/2013

DAFTAR PUSTAKA

 Mexsaxai Indra , Hukum Tata Negara Indonesia , Refika Aditama, Bandung,2011  Jimly Ash-Shiddiqie, Hukum Tata Negara & PilarPilar Demokrasi ,Sinar Grafika, Jakarta, 2011  M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Mandar Maju, Bandung,2008  Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia,Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

26

4/22/2013

SEKIAN

TERIMA KASIH

27

4/22/2013