Konsepsi "Limited Guarantee'''9 terhadap Nasabah Bank dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Oleh: Jamiii G i n t i n ^ H . , MH Abstract The condition that unable to pay the fund to the customer at the hank that has a liquidation experience is a bad image for the financial condition in Indonesia, to evade this awful image the government has tried to ensure all customer's fund through Keppres No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum that has been renewed by Keputusan Presiden Rl No. 17 Tahun 2004 and Moil between Bank Indonesia and Republic Indonesia Finance Ministry at 8 April 2004, along with KMK No.l89/KMK.06/2004 about the government will ensure all customer's fund in bank that will be liquidated, which this condition is known as Blanked Guarantee. Actually this condition is very dangerous to the Indonesian government where government has to ensure all customer's fund so through UU No.24 Tahun 2004, been established Lembaga Penjamin Simpanan which limit the guarantee to the customer's fund in liquidated bank in certain amount and this is known as Limited Guarantee, the application of the Limited Guarantee is ruled in Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pendahuluan Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang didirikan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 37 B Undang-Undang No. lOTahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dalam ketentuan ayat 2 Pasal 37 B tersebut menyebutkan bahwa "untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)' 38
dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, selain amanah dari ketentuan undang-undang perbankan tersebut, didirikannya Lembaga Penjaminan Simpanan merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi dunia perbankan dewasa ini dikarenakan berkurangnya kepercayaan masyarakat 1
Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan menyebutkan "(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan"
Law Review, Fakullas Hukum Universilas Pelitu Harapan, Vol. VI. No. I. lull 2006
Jamin Ginting . Konsepsi "Limited
Guam tee" terhadap Nasabah Bank dalam
terhadap perbankan. Hal ini diakibatkan kurangnya peraturan yang mengatur perlindungan nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi. Ketika krisis ekonomi terjad«!i Indonesia yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan drastis di sektor perbankan antara lain adalah dengan mencabut ljin usaha sejumlah bank. Ketika 16 bank pada tanggal 1 Nopember 1997 dicabut dan dilikuidasi industri perbankan mengalami rush sebagai konsekuensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, hal ini terjadi bukan hanya terhadap bank yang mengalami likuidasi tetapi juga terhadap seluruh bank, sehingga sektor perbankan seluruhnya mengalami goncangan kerena masyarakat tidak memiliki kepercayaan lagi untuk menempatkan dananya di bank, peran Bank Indonesia yang berfungsi sebagai lender of last resort belum optimal karena kurangnya peraturan yang memberikan jaminan keamanan dana nasabah penyimpan di bank pada saat krisis tersebut. Lalu setelah mengalami goncangan tersebut Presiden mengeluarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang telah
dirubah dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2004 dan Nota Kesepakatan Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan RI tanggal 8 April 2004 serta KMK No. 189/KMK.06/ 2004 penhal bahwa pemerintah akan menjamin seluruh dana nasabah penyimpan di bank yang akan dilikuidasi. Kebijakan pemerintah untuk menjamin seluruh dana nasabah penyimpan di bank swasta dan negara ini dikenal dengan istilah Blanket Guarantee,2 dimanapenjaminan dana nasabah dijamin secara komprehensif dan total sehingga pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap dana nasabah bank penyimpan jika bank mengalami likuidasi dan penutupan oleh Bank Indonesia. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong • Pengertian Blanket Guarantee tidak terdapat dalam Black 'a Law Dictonary tetapi ada bebarapa pengertian yang relevan dengan hal tersebut yang tercantum dalam Error! Not a valid link, yaitu Blanket mortgage adalah Cover two or more assets or properties which are pledged to support the given debt (blanck 's law dictionary) dan Blanket policy yaitu Policy covering more than one type of property in one location, or one or more types of property at more than one location.
Law Review, Fakullas Hukum Universilas Pe/it< Harapan, Vol VI, No.l, Juli 2006
39
Jamin Ginting . Konsepsi "Limited Guarantee " terhadap Nasahah Bank dalam
untuk melakukan usaha bank secara prudent (prinsip kehati-hatian bank), sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan keputusan presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karen itu diperlukan dasar hukum yang kuat dalam bentuk Undang-Undang. Tanggung jawab ini disadari akan membahayakan pemerintah sehingga pada saat perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, pemerintah mengusulkan untuk membentuk suatu lembaga penjamin simpanan nasabah bank sebagai pengalihan dari tanggung jawab pemerintah secara menyeluruh (blanket guarantee) menjadi penjaminan terbatas (limited guarantee) oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sekarang yang menjadi pertayaan adalah bagaimana konsep penjaminan terbatas (limited 40
guarantee) oleh Lembaga Penjamin Simpanan tersebut ? Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memiliki fungsi pertama, adalah mencegah kepanikan nasabah dengan menyakinkan bahwa keamanan simpanan/ tabungan para nasabah penyimpan terjamin, kedua, adalah mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum sehingga dapat mencegah ancaman terjadinya risiko kebangkrutan bank, dan ketiga adalah sebagai pengawas yang melakukan pemantuan neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi setiap bank. Kelembagaan LPS Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga yang berbadan hukum, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam melaksanakan tugas dan wewenang-
Law Review, Fakullas Hukuni Universitas Pelila Harapan, Vol VI, No. I, Juli 2006
Jamin Ginting
Konsepsi "Limited Guarantee " Icrhadap Nascibah Bank dahim
nya bersifat independen, transparan dan akuntabel. Organ dari LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif, dewan komisioner merupakan pimpinan dari LPS sedangkan Kepala Eksekutif bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang dari LPS, dewan komisioner ini terdiri dari 6 orang yang terdiri atas, seorang dari Departemen Keuangan, seorang unsur pimpinan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), seorang dari Bank Indonesia dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar Lembaga Penjamin Simpanan. Dewan komisioner inilah yang memiliki kewenangan untuk mewakili LPS di dalam dan diluar pengadilan. Untuk modal awal kegiatan LPS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 4 triliun rupiah dan sebesarbesamya 8 triliun rupiah. Jika dibandingkan perlindungan nasabah di Amerika, Amerika Serikat menggunakan sistem perlindungan langsung melalui skim asuransi simpanan yang diselenggarakan oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)3, suatu lembaga yang
akan mengganti dana yang disimpan oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi. FDIC didirikan dengan tujuan pertama, menghentikan kontraksi lebih pada sistem perbankan, kedua, mengaktifkan kembali pemberian kredit oleh perbankan; dan ketiga, melindungi bank-bank kecil. FDIC ini didirikan dengan Banking Act of 1933.4 Kewenangan LPS Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2004 memberikan penuh kewenangan kepada LPS untuk melakukan pendataan dan pengaturan tata cara menjadi peserta LPS dan syarat-syarat pembayaran sehubungan dengan keanggotaan. Selain hal tersebut untuk meningkatkan kinerja dari lembaga ini agar berjalan efektif, juga diberi kewenangan antara lain sebagai kurator (reciver) dan konservator serta tanggungjawab atas pertama, segera mengganti pemegang saham pengendali dari bank yang insolven tanpa perlu mendapat pengesahan 5 Sitompul, Zulkarnaen, Perjanjian Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (menyanibut kehadiran Lembaga Penjaminan Simpana), Jumal Hukum Bisnis No. .., Vol. ..., Jakarta 2004, him 80 4 Ibid. hal. 81.
Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. VI, No. I, Juli 2006
41
Jamin during
Konsepsi "Limited Guanintcc" terhadup Nasabah Bank da lam
pengadilan, kedua, mengelola perusahaan sebagai pemegangfiducia nasabah penyimpan dan kreditor lain, termasuk pemegang saham, ketiga, memaksimalkan net present value bank. Sebagai kurator atau konservator lembaga asuransi simpanan paling tidak sementara dapat mengelola bank bermasalah sebagai going concern dengan maksud mengurangi kerugian nasabah penyimpan dan debitor sehingga dampak negatifnya terhadap publik dapat dikurangi, keempat, menjual seluruh asset dan kewajiban bank dan hasil bersihnya dibagikan berdasarkan urutan proritas kreditor. Pasal 92 UU No. 24 Tahun 2004 juga menyebutkan kewenangan dari LPS untuk memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak membayar premi penjaminan dan tidak menyampaikan laporan berkala dan semua bank yang telah memiliki ijin usaha dinyatakan menjadi peserta penjaminan sehingga seluruh bank berkewajiban melaporkan dana nasabahnya dan membayarkan premi kepada LPS.
42
Konsep "Limited Guarantee'''' dalam UU No. 24 Tahun 2004 Konsepsi perlindungan dalam Lembaga Penjaminan Simpanan adalah perlindungan terbatas, Pasal 11 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 menyebutkan "Nilai simpanan yang di jamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100 juta", dengan demikian simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu mendapat jaminan terbatas dalam satu bank, selain simpanan pokok, bunga simpanan juga di jamin berdasarkan yang tercatat pada pembukuan pada tanggal dilakukannya penutupan bank. Pihak Bank tidak berkewajiban untuk membayar bunga terhitung sejak bank diserahkan pada tim likuidasi. Pasal 19 juga membatasi pembayaran terhadap nasabah penyimpan j ika terdapat halhal, pertama, apabila data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank, kedua, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan atau, ketiga nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, dengan tindakan Lembaga
Law Review, Fakullas Hukuni Ihiiversitas
Pelita Harapan,
Vol. VI, No. I. Juli 2006
Jamin Gintmg . Konsepsi "Limited Guara tee" lerhadap Nasabah Bank dalam
Pejamin Simpanan ini, nasabah yang merasa dirugikan dapat melakukan atau mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan didukung oleh bukti nyata dan jelas dan atau melakukan upaya hukum ke pengadilan jika Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah tersebut, Lebaga Penjamin Simpanan hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar. Masa mulai berlakunya ketentuan Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2004 ini adalah 18 bulan sejak undang-undang Lembaga Penjaminan Simpanan ini berlaku efektif artinya 18 bulan sejak tanggal 22 September 2005, sehingga sekarang penjaminan dari blanket guarantee menjadi limited guarantee dilakukan melalui beberapa tahapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 UU No. 24 Tahun 2004, menetapkan tahapan peralihan dari jaminan secara penuh menjadi jaminan terbatas adalah 18 bulan sejak berlaku efektif undangundang pejaminan tersebut dengan tahapan sebagai berikut: a. Selama 6 bulan sejak berlakunya UU
LPS
(Undang-Undang
Lembaga Penjamin Simpanan seluruh nilai simpanan dijamin; b.
6(enam)bulanberikutnyajumlah yang dijamin paling tinggi Rp. 5 milyar;
c.
6(enam)bulanberikutnyajumlah maksimal yang dijamin adalah Rp. 1 milyar; dan
d. setelah 18 bulan berlakunya UU LPS maksimal yang dijamin adalah Rp. lOOjuta. Besamya jumlah maksimal yang dijamin tersebut dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem Premi dalam Penjaminan LPS Sistem premi ini dilaksanakan untuk meminimalkan risiko yang dialami oleh nasabah jika terjadi kebangkrutan bank, hal ini memberikan konsekwensi bagi bank untuk membayar premi terhadap dana simpanan nasabah (pasal 9 huruf c sedangkan prosedur pembayaran premi tersebut dilakukan 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, berdasarkan Pasal 12 ayat (5) disebutkan prosedur dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi akan ditetapkan dengan peraturan LPS.
Law Review. Fakullas Hukum I hiiversitas Pelit> Harapan.
Vol. VI. No I. Juli 2006
43
Jamin Ginting Konsepsi "Limited Guarantee" lerhadap Nasabah Bank dalam
Besamya premi untuk setiap priode 2 bulan sekali ditetapkan sama untuk setiap bank yaitu sebesar 0,1 % (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap pnode, tingkatan premi ini dapat diubah bila dipenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria hal-hal sebagai benkut: a. terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank, yaitu apabila nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank lebih dari Rp. 100.000.000,-(seratusjuta) b. akumulasi cadangan penjaminan telah melampau tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total simpanan di setiap bank; atau c. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (exposure) pada industri perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan juga boleh menetapkan premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala rasio kegagalan bank, jika hal ini diterapkan maka tingkatan premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5 % (lima per seribu). Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan 44
skala rasio kegagalan bank tersebut harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan hasilnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Lembaga Penjamin Simpanan wajib membayar klaim penjaminan kepada Nasabah penyimpan dari bank yang dicabut ljin usahanya, pemberian klaim melalui bank ini berdasarkan kelayakan setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data dan informasi yang dari bank selambatlambatnya 90 hari (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak ijin usaha bank dicabut. LPS mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambatlambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Jangka waktu bagi nasabah yang akan mengajukan klaim adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut, dengan demikian jika nasabah tidak melakukan permohonan klaim sejak izin usaha bank tersebut dicabut, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Pejaminan Simpanan menjadi hilang. Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi.
Law Review, Fcikultas Hukum Universilas Pelila Harapan,
Vol. VI, No I, Juli 2006
Jamin Gtnting . Konsepsi "Limited Guarantee" terhadap Nasabah Bank dalam
Mark B. Hapgood6 memberikan
Sistem Kompensasi (Set off) Sistem Set o/Jdalam KUHPerdata merupakan salah satu cara untuk mengakhiri sebuah perikatan yaitu dalam bentuk kompensasi. Dalam UU No. 24 Tahun 2004 mengakomodasi sistem kompensasi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2004, menyebutkan "Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim Pejaminan di lakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan."
pengertian "set off adalah : "Prosedur dimana sebuah . tuntutan dan utang atau ganti rugi diajukan dengan jalan membebaskan sebuah tuntutan utang atau ganti rugi lainnya. Jadi, ini berarti bahwa setiap pengimpasan (set off) hanya dapat menghasilkan satu atau dua solusi, yaitu semua kewajiban kedua belah pihak hapus, atau sebagai pilihan semua kewajiban salah satu pihak hapus dengan meninggalkan sebuah saldo yang harus dibayar oleh salah satu pihak kepada pihak lain"
Beberapa literature perbankan menjelaskan makna konsep "set off" sebagai berikut: "A Counter claim demand which defendant holds against plaintiff cause of action. Remedy employed by defendant to discharge or reduce plaintiff's demand by an opposite one arising from transaction which is extrinsic plaintiff's cause of action " 5 ' Ibrahim, Johannes. Penerapan Konsep Kopensasi (Set-off) dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, Jurnal Hukum Bisnis, No. .., Vol. .., Jakarta, 2004, him. 64
Dalam penjumpaan utang ada 2 hal yang dimiliki oleh nasabah yaitu nasabah debitur atau nasabah yang mendapat fasilitas kredit dari bank yang diterimanya dan nasabah penyimpan yang memiliki simpanan/dana di bank. Kewajiban untuk membayar sejumlah uang merupakan utang, yang telah ada pada awal transaksi, namum pembayaran itu baru dilakukan 6
ibid.
Law Review, Fakullas Hukum Vniversitas Pelila Harapan, Vol. VI, No. I, .Juli 2006
45
Jam iii Gin ting : Konsepsi "Limited Guarantee " terhadap Nasahah Bank dalam
kemudian. Upaya mempergunakan hak-hak dalam set-off merupakan bentukjaminan bagi pemenuhan suatu kewajiban, atau setidak-tidaknya untuk mencegah akibat-akibat tidak dipenuhinya suatu prestasi (non performance) : Beberapa persyaratan agar supaya set-off dapat dilaksanakan adalah7 : 1) Kedua belah pihak satu sama lain harus merupakan nasabah debitor dan kreditor. Jadi, kedua belah pihak harus mempunyai hubungan mutualistis; 2) Pokok masalah dari kewajiban silang kedua belah pihak harus sama. Oleh sebab itu, kewajiban untuk menyerahkan minyak sejumlah tertentu misalnya, tidak dapat diimpaskan dengan kewajiban menyerahkan barang lain. Dengan begitu klaim silang terhadap utang dengan mata uang berlainan tidak dapat diimpaskan, kecuali kalau diperbolehkan oleh perjanjian; 3) Klaim silang yang sudah cukup matang untuk diajukan adalah utang yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayarkan. Set off atas 7
Ibid. him. 65
46
utang dapat saja dimintakan oleh nasabah debitor meskipun saat pelunasan belum matang, asal saja hal itu tidak merugikan kepentingan kreditor; 4) Klaim silang itu harus cair (liquid), artinya besarnya masing-masing klaim harus dapat ditentukan dengan segera dan secara sederhana. Misalnya, jumlah klaimnya sudah tertera dalam kuitansi atau sudah ada barang bukti cukup untu menentukan besarnya ganti rugi. Set off dapat dirumuskan sebagai sebuah perjumpaan utang antara dua orang debitor, dimana masing-masing mempunyai kewajiban silang (cross obligation) dan kewajiban tersebut sudah jatuh tempo dan dapat dibayarkan, yang saling dimiliki oleh satu pihak kepada pihak lain, dihapuskan karena bekerjanya hukum, baik dengan sendirinya atau setelah diajukan pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Prosedur yang digunakan dan perhitungan yang dilakukan berdasarkan penjelasan pasal 18 UU No. 24 Tahun 2004, menerangkan bahwa penjumpaan utang (set off /
Law Review, Fakullas Hukum Universilas Pelita Harapan, Vol. VI, No. I, Juii 2006
Jamin Ginting : Konsepsi "Limited Guarantee" terhadap Nasabah Bank dalam
kompensasi) hanya dapat dilakukan kepada kewajiban nasabah debitor yang telahjatuh tempo dan atau gagal bayar (default/macet) Misalnya A mermliki simpanan sebesar Rp. 200 juta dan kewajiban Rp. 25 juta. Simpanan A yang dijamin sebesar Rp. 100 juta tetapi dapat dibayarkan kepadanya adalah Rp. 100 juta - Rp. 25 juta = Rp. 75 juta. MenurutZulkarnain Sitompul,8 ada dua hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan set off. Pertimbangan pertama adalah memberikan insentif kepada debitor untuk membayar pinjamannya sekarang atau kemudian hari kepada nasabah penyimpan dan kreditor bank lainnya untuk tetap mempercayai sistem perbankan. Pertimbangan kedua adalah meminimalkan biaya bagi penjaminan simpanan. Apabila seorang nasabah penyimpan sekaligus juga debitor dari bankdilikuidasi, simpananya tersebut haruslah di set off terhadap pinjamannya, tetapi hanya apabila pinjamannya tersebut telahjatuh tempo atau bermasalah. Adalah tidak adil bagi 8 Sitompul, Zulkarnain. Pejaminan Dana..., Op. Cit. him. 81
nasabah penyimpan atau kreditor lainnya apabila debitor bermasalah khususnya debitor yang turut punya andil terhadap kebangkrutan bank tersebut menikmati manfaat jaminan dari lembaga penjaminan simpanan. Dengan demikian simpanan nasabah tersebut haruslah di set off terhadap pinjamnnya yang bermasalah atau telah jatuh tempo tersebut. Sedangkan set off bagi debitor dengan kolektibiitas pinjaman lancar berarti secara tidak adil menghilangkan modal kerja dan mengancam kesinambungan usahanya. Simpanan yang Dijamin Jenis-jenis simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dirinci sebagai berikut: a. Semua jenis simpanan termasuk giro, deposito, dan tabungan dalam mata uang rupiah b. Pokok dan bunga. Bunga yang dijamin dihitung berdasarkan yang tercatat pada pembukuan pada tanggal dilakukannya penutupan bank. Nasabah penyimpan pada bank bermasalah biasanya menerima bunga yang lebih tinggi. Lembaga penjaminan simpanan tidak berkewajiban membayar bunga tinggi tersebut terhitung
Law Review, Fakullas llukum Universilas I'elila Harapan, Vol. VI, No I, Juli 2006
47
Jamin Ginting : Konsepsi "Limited Guarantee"
sejak bank diserahkan kepadanya. Perlu pula dipertimbangkan untuk menetapkan batasan pada suku bunga simpanan dari bank yang bangkrut. c. Simpanan dalam valuta asing sebaiknya juga dijamin. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya capita ftigt atau flight to quality. Namun demikian, dengan menjamin simpanan dan valuta asing, lembaga penjaminan simpanan akan menghadapi risiko nilai tukar. Untuk itu dapat ditentukan bahwa pembayaran klaim dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar saat bank diserahkan kepada lembaga penjaminan simpanan. Jenis simpanan ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 17 UU Lembaga Penjamin Simpanan. Kesimpulan Lembaga Penjamin Simpanan yang telah dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004, telah membatasi kewajiban pemerintah dari penjamin seluruh kewajiban bank blanket gurantee menjadi limited gurantee. Pembatasan ini diharapkan dapat 48
terhadap Nasabah Bank dalam
memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat memperkecil terjadinya risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Pembatasan penjaminan ini dilakukan tidak secara langsung tetapi bertahap sesuai dengan penjadwalan yang diatur dalam tahapan-tahapan tertentu yang akhirnya batasan jumlah yang akan dijamin dalam setiap bank adalah sebesar Rp. 100 juta. Konsepsi pembatasan penjaminan ini {limited gurantee) dilakukan dengan memperhatikan keuangan yang dimiliki pemerintah dan perlindungan serta tanggung jawab dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan memiliki fungsi sebagai lender of last resort. Ketentuan bahwa nasabah penyimpan dijamin sebesar Rp. 100 juta ini tidaklah berlaku sebagai ketentuan yang mutlak. Dalam hal tertentu penjaminan ini dapat diberikan dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil jika terjadi hal-hal tertentu yang disebutkan dalam undang-undang dan hal tersebut harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika dilihat dari sisi nasabah penyimpan konsepsi ini merugikan nasabah yang memiliki jumlah
Law Review, Fakultas Hukum llniversitas Pelila llarapan, Vol VI, No I. Juli 2006
Jamin Gin ting . Konsepsi "Limited Guarantee"
simpanan yang sangat besar tetapi dari sisi pembatasan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan keuntungan keuangan bagi pemerintah untuk membatasi risiko yang dihadapi oleh bank terlikuidasi. Daftar Pustaka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
terhadap Nusabah Bank dalam
Dr.
Johannes Ibrahim, SH, M.Hum, Penerapan Konsep Kompensasi (set-off) dalam UU No. 24/2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. Tahun 2004
Dr.
Johannes Ibrahim, SH, M.Hum, Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. ..., Tahun 2004.
Munir Fuady, SH, MH, LLM, Hukum Perbankan Modren, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LLM, Penjaminan dan Nasabah Bank: Dari Blanket Guarantee ke Limited Gurantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan), Jumal Hukum Bisnis, Vol.., Tahun, 2004.
Law Review. Fakultas Hukum Universitas I'e/ita flarapan. Vol VI. No I, Juli 2006
49
