Prosiding Seminar STIAMI 2016 ISSN 2355-2883
Volume III, No. 01, Februari
KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT BERBASIS KEMITRAAN SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS
Bambang Irawan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
[email protected] Abstract. As a concept which has opportunities and challenges, sustainable development needs to take a calculation for the social, ecological and economic together and holistic as a dynamic aspect. Therefore, it takes a viewpoint that is oriented towards achieving competitive advantage through partnership mechanisms. One of kinds in a partnership is Public-private partnerships. As a form of alliance in public and private sectors, it aims to develop public facilities in order to improve public services and have a positive impact for all parties working together. Keyword: sustainable development, partnerships, Public-Private Partnerships Abstrak. Sebagai sebuah konsep yang memiliki peluang sekaligus tantangan, sustainable development harus mempertimbangkan aspek sosial, ekologi dan ekonomi secara bersamasama dan menyeluruh sebagai sebuah kajian yang dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sudut pandang yang berorientasi pada tercapainya keunggulan kompetitif melalui mekanisme kemitraan. Salah satu jenis dalam suatu kemitraan adalah kemitraan publikswasta. Sebagai bentuk aliansi di sektor publik dan swasta, bertujuan untuk mengembangkan fasilitas umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan berdampak positif bagi semua pihak bekerja sama. Keyword : sustainable development, kemitraan, Public-private Partnerships Konsep sustainable development
mencapai
pembangunan
yang
atau pembangunan berkelanjutan mengacu
berkelanjutan, yang meliputi bagaimana
kepada upaya mempertahankan prinsip
manusia dan kondisi lingkungan menjadi
pembangunan
berkesinambungan
kajian yang tidak pernah ada habisnya dan
dari waktu ke waktu. Ada banyak definisi
dapat dilihat atau dipahami sebagai dasar
terkait sustainable development saat ini
intervensi selanjutnya.
yang
beredar dan banyak pula penafsiran yang
Disiplin ilmu yang beraneka ragam
berbeda telah diterapkan pada tataran
memiliki pengaruh dan kontribusi pada
praktis
Memahami
dialog sustainable development. Masing-
defenisi tentang sustainable development
masing perspektif membuat asumsi yang
merupakan hal yang penting, karena
berbeda
memahami
dasar
lingkungan dan manusia (Lee et al, 2000:
dimana sarana (strategi, kebijakan dan
9), dan nantinya dapat dijadikan dasar
mekanisme)
untuk prioritas dan rekomendasi dalam hal
(Gibson,
defenisi
dapat
2005).
merupakan
digunakan
untuk
tentang
hubungan
antara
57
Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883
kebijakan
atau
Volume III, No. 01, Februari 2016
program
menyeluruh
jika
dijalankan. Selain itu, prinsip-prinsip yang
pembangunan
tetap
berjalan
dianut dalam sustainable development dan
berkelanjutan.
Namun,
dalam
fenomena
praktis, interkoneksi antara harapan dan
empiris
yang
yang
akan
muncul
menginginkan dan tataran
merupakan progres menuju pada hakikat
kebutuhan
untuk
pembangunan berkelanjutan sebenarnya.
pemikiran
dan
Selain
banyak
pembangunan
tentang
melintasi batas-batas disiplin tradisional dan pembuatan kebijakan yang ditetapkan
itu
banyak
ketidakpastian bagaimana
juga
dan
kontestasi
cara
terbaik
untuk
perubahan
yang
mempromosikan
sepertinya
mengintegrasikan tindakan
berkelanjutan
belum
didukung
dalam yang
oleh
berkelanjutan dan memperhatikan dampak
komunikasi efektif ( dapat dilihat pada
dari kebijakan dan mekanisme yang
gambar 1).
diambil
menuju
pembangunan
berkelanjutan sejati. Optimalisasi
Prinsip-prinsip
ini
dari
pembangunan berkelanjutan yang mungkin kebijakan
dalam
lebih
baik
digambarkan
saling
konteks pertumbuhan yang berkelanjutan
lingkaran
akan berusaha untuk mempertahankan
berkelanjutan sebagai mana lingkaran
diterimanya tingkat pertumbuhan per-
berpotongan.
kapita pendapatan riil tanpa menghabiskan
memberikan
stok aset modal nasional maupun stok aset
pembangunan
lingkungan alam (Turner, 1988: 12),
berusaha untuk memaksimalkan tujuan di
kemampuan untuk melakukan apa yang
semua tiga bidang pada waktu yang sama
mereka memiliki alasan yang baik untuk
dan
nilai terus ditingkatkan. (Sen, 1999).
keuntungan saling mendukung satu sama
Pada
pembangunan
penggambaran perhatian
pada
berkelanjutan
kemungkinan
tersebut tujuan sebagai
menghasilkan
pembangunan
lain yang dapat dilakukan melalui tindakan
berkelanjutan terbentuk dari tiga factor
pembangunan berkelanjutan. Daerah kecil
atau pilar, seperti yang terlihat pada
yang merupakan arsiran terhadap seluruh
Gambar 1 berikut. Seperti halnya logika
lingkup atau pilar menggambarkan sifat
dalam arsitektur, Faktor-faktor atau pilar-
berkelanjutan dari banyak kegiatan, tetapi
pilar tersebut mengkonfirmasi kebutuhan
juga
akan pertimbangan aspek sosial, ekologi
memperluas daerah ini arsiran menjadi
dan ekonomi secara bersama-sama dan
lebih positif.
58
umumnya,
dengan
oleh
membuka
ide
potensi
untuk
Bambang Irawan, Sustainable Develovment Berbasis Kemitraan ...
Gambar 1 Tiga Faktor Utama Pembentuk Sustainability Development
Sumber : Elliot, A.J. (2013)
Satu dilupakan,
hal
yang
model
pemahaman
tidak
ini
boleh
mendukung
bahwa
dalam
'sistem
berpikir'
pada
pembangunan berkelanjutan.
mencapai
pembangunan berkelanjutan dalam praktek
Tantangan
secara teratur melibatkan berbagai sudut
Sustainability Development
pandang dari lingkup Sebagai
contoh,
konsep
yang berbeda.
pilihan
sulit
dalam
Kemitraan
dalam
Kemitraan atau aliansi merupakan desain yang relevan dan banyak digunakan
pembangunan berkelanjutan harus dibuat
serta
pada tahapan tertentu, pada waktu dan
menjalankan aktivitas bisnis dan urusan
skala yang khusus pula. Hal ini terkait
publik.
dengan tujuan yang ahendak dicapai dan
antara
bagaimana cara mendapatkannya. Adanya
independen
tujuan yang jelas dan bersinergi dalam
mencapai keunggulan kompetitif yang
pencapaian tujuan lain akan membawa
tidak
dampak
kemitraan
yang
kepentingan bekerjasama.
tidak dan Hal
sama
terhadap
kelompok ini
yang
dengan
telah
menjadi
Aliansi
yang
dua
tersebut.
organisasi
bertujuan
mencapai
tujuan
untuk
merupakan kolaborasi
setidaknya
dapat
acuan
tanpa
Aliansi
bersama,
untuk
adanya ditandai
melibatkan
merupakan
beberapa bentuk distribusi pendapatan, dan
keniscayaan dan merupakan persyaratan
biaya serta risiko yang muncul antara 59
Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883
Volume III, No. 01, Februari 2016
mitra yang menjalin kerjasama (Man,
tiga era pembangunan aliansi yang dapat
2013).
diidentifikasikan sebagai berikut: Penjelasan
terkait
konsep
1. Generasi pertama, yakni
kemitraan di atas, mengisyaratkan bahwa
venture
banyak
memungkinkan
Dalam era ini, penggunaan usaha
aliansi tersebut dapat terwujud. Secara
patungan relative lebih dominan dan
umum, Man (2013) membagi aliansi ke
diutamakan dalam pencapaian tujuan
dalam dua bentuk yakni aliansi ekuitas dan
organisasi
aliansi kontrak. Aliansi ekuitas melibatkan
internasional.
pengaturan kepemilikan saham, perlakuan
memiliki
terhadap saham minoritas dari salah satu
menciptakan skala ekonomi atau
perusahaan, perusahaan joint
venture,
untuk mendapatkan benefts yang
yang merupakan badan hukum yang
berkaitan dengan kegiatan organisasi
terpisah di mana dua atau lebih perusahaan
yang tidak bersifat utama atau bisnis
memiliki saham. Namun, sebagian besar
inti
bentuk
organisasi yang bermintra adalah
bentuk
aliansi
yang
adalah
kontrak
dan
keragaman aliansi kontrak mungkin juga signifikan terhadap jumlah aliansi itu sendiri.
Bahkan,
tahun
1990-an.
menuju
level
Kemitraan orientasi
organisasi,
ini dalam
dengan
jumlah
terbatas; 2. Generasi kedua, yakni era kontrak
ini
dari awal 1990-an hingga 2010. Pada
menunjukkan kekuatan aliansi dan salah
era ini, aliansi kontrak menjadi lebih
satu
penting daripada usaha patungan.
alasan
utama
keragaman
sampai
era joint
untuk
popularitas
mereka, seperti setiap perjanjian dapat
tujuan
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
berorientasi pada inovasi, fexibility,
mitra. Secara bersamaan, bentuk aliansi
dan
secara khusu telah banyak muncul dalam
lingkungan bisnis. Kemitraan dalam
praktek di dunia saat ini.
model ini lebih berorientasi pada
Seiring perjalanan waktu, telah
kemitraan
berkaitan
ini
dengan
lebih
dinamika
core bisnis organisasi yag beraliansi.
muncul beberapa bentuk aliansi baru
Selama
seiring dengan tuntutan adaptasi struktur
organisasi yang aliansi tumbuh pesat
dan proses tata kelola yang dirancang dan
dan kemitraan menjadi cara normal
terus
mengorganisir
diciptakan
untuk
menghadapi
periode
ini,
kegiatan
jumlah
ekonomi,
tantangan zaman. Dalam perkembangan
dan sebagian besar dari kemitraan ini
kemitraan tersebut, setidaknya terdapat
bersifat bilateral;
60
Bambang Irawan, Sustainable Develovment Berbasis Kemitraan ...
3. Generasi
ketiga
kemitraan
Public-private Partnerships (PPP)
adalah aliansi terbuka. Pada konteks
atau kemitraan publik-swasta merupakan
ini, model kemitraan yang muncul
bentuk aliansi jangka panjang terbentuk
yang berpusat pada aliansi multi-
antara sektor swasta dan badan-badan
partner,
publik
inovasi
penciptaan
nilai
dari
terbuka,
dan
bersama.
Jenis
mengeksploitasi
dengan sumber
daya
tujuan sektor
kemitraan ini pada prinsipnya tidak
swasta dan keahlian dalam penyediaan dan
menghilangkan sama sekali aliansi
pelayanan publik. Pada skema public-
multi-mitra yang ada sebelum tahun
private partnership tersebut, sumber daya
1990-an dan usaha patungan yang
dan risiko dibagi antara sektor publik dan
ada, namun sebagai generalisasi,
swasta
karakterisasi
open
mengembangkan fasilitas publik dalam
innovation dan penciptaan shared
rangka meningkatkan pelayanan publik
values mendapat porsi yang luas
(Norment, 2002).
untuk
prinsip-prinsip
mendukung
memiliki
tujuan
untuk
perkembangan
Public-private Partnerships dapat
kemitraan dalam level praktis (Man,
digambarkan sebagai kontrak perjanjian
2013).
kepemilikan bersama antara badan publik
Perkembangan kemitraan di atas ada
seiring
hubungannya
dengan
dan perusahaan swasta, dimana, sebagai
perubahan
mitra, kedua belah pihak akan berbagi
lingkungan bisnis organisasi. Pengurangan
sumber daya bersama dan berbagi risiko
hambatan antara supply dan demand
dan manfaat, untuk menciptakan efisiensi
memungkinkan konstelasi besar banyak
dalam produksi dan penyediaan barang
organisasi untuk membentuk kemitraan
publik atau swasta. Konsep Public-private
ini.
Partnerships
Internasionalisasi
pembangunan
menyiratkan
bahwa
ada
pengetahuan juga menuntut organisasi
beberapa tanggung jawab bersama antara
untuk memasuki sumber pengetahuan di
sektor publik dan sektor swasta dalam
seluruh dunia melalui mitra. Selain itu,
pencapaian hasil atau kegiatan bersama
saat ini organisasi telah banyak menguasai
(Collin, 1998). Konteks hubungan ini
keterampilan mengelola aliansi bilateral
meliliki perbedaan dengan jenis hubungan
dan siap untuk bermetamorphosis ke
lainnya antara publik dan sektor swasta, di
tingkat berikutnya yang lebih kompleks.
mana
sektor
publik
kontrol atas kebijakan Public-Private
Partnerships
Bentuk Kemitraan Ideal
sebagai
mempertahankan yang diambil
setelah menerima saran dari organisasi di sektor swasta. 61
Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883
Volume III, No. 01, Februari 2016
Public-private
partnerships
perusahaan
milik
negara
untuk
umumnya adalah struktur organisasi yang
periode tertentu dan kepemilikan dan
terpisah, bukan hubungan tawar yang telah
keputusan investasi tetap dimiliki oleh
ditetapkan antara organisasi yang bersifat
pemerintah.
otonom. Grant (1996) berpendapat bahwa
manajemen, pemerintah membayar
berbagi kewenangan dan tanggung jawab,
operator
investasi bersama, berbagi risiko dan
fasilitas dengan mengasumsikan risiko
saling menguntungkan merupakan inti dari
operasionalnya,
konsep
kontrak
kemitraan.
Menurut
Plummer
Dalam
swasta
kontrak
untuk
mengelola
sementara
sewa
pada
pemerintah
(2000), Public-private partnerships secara
menyewakan kepada operator swasta
khusus
yang mengambil risiko operasional
mengacu
pada
bentuk-bentuk
kemitraan di mana pemerintah menetapkan bentuk kerjasama dengan sektor swasta di
dalam menjalankan aktivitasnya. 2. Konsesi. Pada jenis ini, entitas swasta
mana sektor swasta menyediakan beberapa
mengambil
bentuk investasi di dalamnya. Dengan
perusahaan
demikian,
alih milik
terminologi
Public-private
periode
memiliki
kecenderungan
mengasumsikan
partnerships
pengelolaan negara
selama
dan
juga
tertentu
resiko
investasi
bukan hanya untuk layanan dan kontrak
secara signifikan. Yang
termasuk
manajemen kemitraan, tetapi mencakup
dalam
sewa dan konsesi.
merehabilitasi, mengoperasikan, and
World Bank (2005) dalam Akinoye dan
Beck
pandang
(2009),
yang
mengambil
lebih
mendefenisikan partnerships investasi
holistik
(publik
dan
konsesi
ini
:
mentransfer; merehabilitasi, leasing
sudut
atau menyewa, dan mentransfer; dan
dalam
membangun,
Public-private sebagai
jenis
semua
bentuk
swasta)
dalam
merehabilitasi,
mengoperasikan dan mentransfer. 3. Proyek Greenfield. Jenis ini memiliki empat
kategori:
membangun,
proyek-proyek yang melibatkan partisipasi
menyewa dan memiliki; membangun,
swasta dalam penyediaan infrastruktur
memiliki,
sektor publik. Secara khusus, Public-
membangun,
private Partnerships telah diidentifikasi
mengoperasikan,
dan
empat kategori, yakni:
membangun,
memiliki
1. Manajemen dan sewa kontrak. Bentuk
mengoperasikan; dan proyek atas
ini merupakan kontrak di mana badan
perdagangan, di mana oraganisasi
swasta mengambil alih pengelolaan
swasta
62
dan
atau
mentransfer,
atau
memiliki, mentransfer;
perusahaan
dan
patungan
Bambang Irawan, Sustainable Develovment Berbasis Kemitraan ...
publik-swasta
membangun
dan
pembangunan pertambangan, jalan tol,
mengoperasikan fasilitas baru selama
pembuangan limbah dan telekomunikasi
periode ditentukan dalam kontrak
(IIPF, 2005).
proyek. 4. Divestasi. Hal ini dilakukan melalui transfer ekuitas pemerintah secara penuh
atau
parsial
transfer
pemerintah, dimana pihak swasta membeli saham ekuitas di perusahaan milik negara melalui penjualan aset, penawaran
umum,
atau
program
privatisasi. Pada dasarnya, tingkat keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan sektor publik berkisar dari penyediaan layanan murni, ketiadaan akses untuk fasilitas
umum,
penyediaan
layanan
berbasis pada penggunaan fasilitas umum hingga
kepemilikan
fasilitas
umum.
Gentry dan Fernandez (1998) mencatat bahwa
bentuk
kepemilikan
diadopsi
tergantung pada isu-isu seperti: tingkat kontrol yang diinginkan oleh pemerintah; kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan yang diinginkan; kapasitas pihak swasta
untuk
menyediakan
layanan;
kerangka hukum dalam hal regulasi dan evaluasi; dan ketersediaan sumber daya keuangan dari sumber-sumber publik dan swasta.
Contoh
fasilitas
yang
dikembangkan melalui proyek pendanaan dengan
mekanisme
Public-private
Partnerships meliputi, pembangkit energi, perkembangan
jaringan
Daftar Pustaka : Collin, S., 1998. In the twilight zone: a survey of public-private partnerships in Sweden. Public Productivity and Management Review, 21(3), 272– 283. Elliot, A.J., 2013. An Introduction to Sustainable Development, Fourth Editions, London : Rouledge Akintoye, A. and Beck, M., 2009. Policy, Finance & Management for Public-Private Partnerships, West Sussex : John Wiley & Sons Gentry, B. and Fernandez, L., 1998. Evolving public private partnerships: general themes and examples from the urban water sector. OECD Proceedings, Globalisation and the Environment, Perspectives from OECD and Dynamic NonMembers Economies, pp. 99–125. Gibson, R.B., 2005. Sustainability Assessment, London : Earthscan Grant, T. (1996) Keys to successful public–private partnerships. Canadian Business Review, 23(3), 27–28. IIPF, 2005. International project finance. http://members.aol.com/projectfin/ project finance links.htm. Lee, K., Holland, A. and McNeill, D. (eds). 2000, Global Sustainable Development in the Twenty-First Century, Edinburgh: Edinburgh University Press Man, A. Pieter de, 2013. Alliances : An Executive Guide To Designing Successful Strategic Partnerships, West Sussex : John Wiley & Sons
pipa, 63
Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883
Norment, R., 2002. PPPs – American style. The PFI Journal, 39, 26. Plummer, J. (2000) Private Sector Participation In Water And Sanitation Services In Stutterheim, South Africa. Building Municipal Capacity for Private Sector Participation, Working paper 44201, GHK International, 526 Fullham Rd, SW6 5NR, London, http://www.undp.org/pppue/library/ publications/stutterheim.pdf. Sen, A., 1999. Development as Freedom, Oxford : Oxford University Press Turner, R.K., 1988. Sustainable Environmental Management, London : Belhaven
64
Volume III, No. 01, Februari 2016
