Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 1 (April 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

HASIL PENELITIAN

Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia Malahayati1 Amrizal2 Muhammad Nasir3 Correspondence: [email protected] 1. 2.

3.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract This paper describes the concept of legal protection and human rights on Indonesian domestic workers, especially those working in Malaysia. This research is a normative juridical research using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were analyzed through conceptual approaches. The result shows that the legal and human rights protection against domestic workers is still not maximal, both in terms of the substance of the law and practices because the concept of legal protection has not been properly accommodated within the existing legal instruments. Properly, the concept of law and human rights protection of domestic workers should be based on international legal instruments. The important things to note in drafting legal protection of domestic workers is the protection of the dignity, security, and legal certainty. Keywords: Concept, Legal Protection, Domestic Workers

Human

Rights,

Konsep Perlindungan Hukum dan HAM… – Malahayati, dkk. (1-28)| 1

ISSN 2302-6219

Konsep Perlindungan Hukum dan HAM… – Malahayati, dkk. (1-28)

LATAR BELAKANG

menyebutkan dalam penelitiannya bahwa

Perlindungan

terhadap

berdasarkan

Lembaga

data

Swadaya

dari

Masyarakat

tenaga kerja Indonesia yang bekerja

Migrant CARE tahun 2004-2010, di

di luar negeri selama ini telah diatur

Malaysia angka kekerasan terhadap

dalam

TKI menduduki posisi kedua setelah

beberapa

aturan

hukum.

Pengaturan hukum tentang tenaga

Arab

kerja dibagi atas 2 yaitu tenaga

pertama di tahun 2009. Padahal

kerja dalam negeri yang diatur

sebelumnya, Malaysia dan Indonesia

dalam

telah

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 13 tahun 2003 1

tentang

Ketenagakerjaan ,

dan

Saudi

dan

bahkan

posisi

memprakarsai

Memorandum

of

(selanjutnya

disebut

suatu

Understanding MoU)

yang

tenaga kerja luar negeri yang diatur

mengatur mengenai migrasi tenaga

dalam

Republik

kerja antara kedua Negara pada

Indonesia Nomor 39 tahun 2004

tahun 1998 dan dilanjutkan dengan

tentang

dan

menandatangani satu MoU lagi pada

Kerja

tahun 2004. Kedua MoU tersebut

Undang-Undang Penempatan

Perlindungan

Tenaga 2

Indonesia (UU PPTKILN). Walaupun kebijakan

terkait

tidak beberapa

perlindungan

mencakup

pengaturan

terhadap Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

tenaga kerja Indonesia di Malaysia

Untuk

itu

kesepakatan

telah diupayakan oleh Indonesia dan

mengenai

Malaysia,

memiliki keterampilan” perlu dibuat

termasuk

menghasilkan

buruh

“yang

tidak

perjanjian bilateral antara kedua

terpisah.3

negara, namun Ana Sabhahana Azmy

Indonesia dan Malaysia membentuk

1

2

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan

Sehingga

Lembar Negara Republik Tahun 2004 Nomor 4445. 3

kemudian

Indonesia

YB Datuk Dr. Fong Chan Onn, Menteri Sumber Daya Manusia, membuat pernyataan ini dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Human Rights Watch pada jumpa pers, Kuala Lumpur, Malaysia, 16 Februari 2004. Lebih lanjut lihat Human Rights Watch VOL.16, No.9 (C). 2004 terjemahan Bahasa Indonesia.

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 1 (April 2015) | 2

ISSN 2302-6219

Konsep Perlindungan Hukum dan HAM – Malahayati, dkk. (1-28)

perlindungan

terhadap

hak-hak

kekerasan yang ada, menunjukkan

dasar TKI di Malaysia khususnya

bahwa kebijakan perlindungan yang

sektor PRT yang tertuang dalam MoU

ada di era demokrasi, belum dapat

tentang Perekrutan dan Penempatan

memberikan jaminan perlindungan

Penata

Tangga

bagi TKW, khususnya di Malaysia7.

Indonesia yang disahkan di Bali pada

Terhitung mulai tanggal 1 Desember

13 Mei 20064.

2011, Menteri Tenaga Kerja dan

Laksana

Rumah

Transmigrasi (selanjutnya disebut Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia

juga

memberlakukan 5

Menakertrans)

secara

resmi

mencabut moratorium penempatan

moratorium untuk sektor informal .

TKW ke Malaysia. Setelah lebih dari

Selama moratorium sektor informal

dua

tersebut berjalan6, terjadi kasus

diterapkan

kekerasan

yang

Winfaidah,

seorang

4

5

di

kebijakan sejak

Juni

tersebut 2009.

dialami

oleh

Pencabutan moratorium dilakukan

PLRT

yang

setelah pemerintah Indonesia dan

dianiaya dan diperkosa hingga babak belur

tahun

Malaysia.

Malaysia

menyepakati

untuk

Kasus-kasus

Penempatan TKI ke Malaysia dibedakan menjadi 2, yakni sektor formal yang bekerja pada pertambangan, perkebunan, pabrik dan bangunan diatur dalam MoU tentang sektor formal tahun 2004, sedangkan sektor informal wanita yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga diatur dalam MoU tentang sektor informal tahun 2006. Berdasarkan data dari BNP2TKI bahwa pengiriman TKI sektor informal di negara penempatan lebih banyak, bahkan Malaysia menjadi Negara terbesar penempatan sektor informal dari tahun 2006-2012 yakni sebesar 1.870.580. Diakses melalui http://www.bnp2tki.go.id/statistikmainmenu-86/penempatan/6756penempatan-per-tahun-per negara2006-2012.html. Moratorium adalah pemberhentian sementara pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di sektor informal, yaitu pekerja rumah tangga (PRT) migran yang ditempati oleh perempuan. Langkah ini digunakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi pada TKW di Malaysia.

6

Kebijakan moratorium yang diberlakukan malah menjadikan TKW illegal di sektor PRT menjadi bertambah, data dari KBRI di Kuala Lumpur menunjukan bahwa sekitar 5000 TKW disektor PRT dikirim ke Malaysia dimasa moratorium. Anis Hidayah, Buruh MIgran: Membangun Hubungan Republik Indonesia-Malaysia Berbasis HAM, Migrant CARE, 2010, lebih lanjut lihat http://www.tabloiddiplomasi.org/curre nt-issue/101-diplomasi-oktober2010/955--buruh-migran-membangunhubungan-ri-malaysia-berbasisham.html, diakses 16 Oktober 2014, Pukul 10:10 WIB.

7

Ana Sabhahana Azmy, 2011, Negara dan Buruh Migran: Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Studi Terhadap Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia, Tesis, Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 8.


ISSN 2302-6219


menandatangani

Protokol

asasi

tentang

Indonesia, khususnya yang bekerja di

Perekrutan dan Penempatan Penata

Malaysia yang telah dilaksanakan

Laksana Rumah Tangga Indonesia 30

selama ini.

Amandemen

MoU

manusia

terhadap

PLRT

Mei 2011. Menakertrans menjelaskan beberapa

kegiatan

dilakukan

yang

sebelum

moratorium,

telah

mencabut

diantaranya

dengan

melakukan serangkaian pertemuan bilateral, baik berupa forum joint working group (JWG) dan joint task force (JTF) sebagai persiapan teknis pelaksanaan kembali penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke Malaysia.8 Oleh memberikan

METODE PENELITIAN Hasil

penelitian

didapatkan juridis

ini

melalui

penelitian

normative

dengan

menggunakan data-data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dianalisis

maupun melalui

tersier.

Data

pendekatan

konseptual dan diuraikan secara deskriptif analitis.

karena

itu,

untuk

perlindungan

hukum

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM

yang maksimal terhadap PLRT di

Satjipto

Rahardjo

Malaysia khususnya, atau di luar

mengatakan bahwa hukum hadir

negeri umumnya, maka dibutuhkan

dalam

sebuah konsep perlindungan hukum

mengintegrasikan

yang dapat diakomodir dalam sebuah

mengkoordinasikan

instrumen hukum yang lebih kuat

kepentingan yang bisa bertubrukan

secara yuridis.

satu sama lain. Pengkoordinasian

masyarakat

adalah

dan kepentingan-

kepentingan-kepentingan

PERMASALAHAN

untuk

tersebut

di-lakukan dengan cara membatasi

Tulisan ini akan menjawab permasalahan tentang bagaimana konsep perlindungan hukum dan hak

8

Pendapat Menakertrans yang dijelaskan oleh Pusat Humas Kemenakertrans 01Desember2011, dapat diakses melalui http://menteri.depnakertrans.go.id/?s

how=news&news_id=771. Diakses November 2014, Pukul 12: 20 WIB.

23


ISSN 2302-6219

dan


melindungi

kepentingan-

kepentingan tersebut.9

penilaian

manusia

menciptakan melindungi

Hukum

melindungi

martabat

untuk

kondisi dan

manusia

yang

memajukan serta

untuk

kepentingan seseorang dengan cara

memungkinkan manusia menjalani

memberikan kekuasaan kepadanya

kehidupan yang wajar sesuai dengan

untuk bertindak dalam memenuhi

martabatnya.12

kepentingannya

tersebut.

Pemberian kekuasaan, atau yang sering

disebut

dengan

hak

ini,

Philipus

M.

Hadjon

berpendapat bahwa:

dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.10 Menurut kepentingan hak,

bukan

Paton,

suatu

merupakan

sasaran

hanya

karena

ia

dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur

perlindungan

dan

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindugan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”13

kepentingan, tapi juga kehendak.11 Terkait

fungsi

hukum

untuk

memberikan

perlindungan,

Rasjidi

B.

dan

mengatakan ditumbuhkan

Arief

bahwa dan

Lili

Sidharta

hukum

itu

dibutuhkan

manusia justru berdasarkan produk

9

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

10

Ibid.

11

Ibid, hlm. 54.

12

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 64.

Sejalan Milne

dengan

dalam

itu,

tulisannya

A.J. yang

berjudul the Idea of Human Rights mengatakan:

“A

regime

which

protects human rights is good, one which fails to protect them or worse

13

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 38.


ISSN 2302-6219


still does not acknowledge their

harus

senantiasa

mampu

existence is bad.”14

memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan

Perlindungan hukum dalam Bahasa

Inggris

disebut

legal

harus mampu menangkap aspirasiaspirasi hukum dan keadilan yang

protection, sedangkan dalam Bahasa

berkembang

Belanda disebut rechtsbecherming.

tersebut

Harjono

ketentuan yang mengatur tentang

mencoba

pengertian sebagai

memberikan

perlindungan perlindungan

di

masyarakat.

Hal

dapat

dilihat

dari

hukum

adanya

dengan

hukum bagi setiap warga negara.

persamaan

kedudukan

menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum,

ditujukan

kepada

Perlindungan

hukum

juga

dapat diartikan sebagai tindakan

perlindungan terhadap kepentingan-

atau

kepentingan tertentu, yaitu dengan

masyarakat

menjadikan kepentingan yang perlu

sewenang-wenang

dilindungi tersebut dalam sebuah

yang tidak sesuai dengan aturan

15

upaya

hak hukum. Dapat dikatakan bahwa

hukum,

perlindungan

ketertiban

hukum

adalah

perlindungan yang diberikan dengan

sehingga

berlandaskan hukum dan perundang-

untuk

undangan.

untuk

melindungi

dari

perbuatan

hukum

bagi

penguasa

untuk

mewujudkan

dan

ketentraman

memungkinkan menikmati

sebagai manusia.

Perlindungan

oleh

Dalam

manusia

martabatnya

16

Negara

kesatuan

setiap warga negara Indonesia tanpa

Republik Indonesia (NKRI), konsep

terkecuali, dapat ditemukan dalam

perlindungan hukum, yang tidak

Undang-Undang

Negara

lepas dari perlindungan hak asasi

1945

manusia, merupkan konsep negara

Republik

Dasar

Indonesia

Tahun

(UUDNRI 1945), untuk itu setiap

hukum

yang

merupkan

istilah

produk yang dihasilkan oleh legislatif

sebagai terjemahan dari dua istilah

14

Ibid.

16

15

Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357.

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.


ISSN 2302-6219


rechstaat dan rule of law. Sehingga,

memprihatinkan karena saat itu

dalam penjelasan UUD RI 1945

dipimpin oleh orang-orang atas dasar

sebelum amandemen

kesewenangwenangan.

disebutkan,

“Negara Indonesia berdasar atas

dikembangkan

hukum,

lebih

Ide

Plato

lanjut

oleh

(rechtsstaat),

tidak

Aristoteles. Dalam pandangannya,

kekuasaan

belaka

suatu negara yang baik ialah negara

berdasarkan (Machtsstaat)”.

yang diperintah dengan konstitusi dan

Teori negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum

berkedaulatan

Pandangan

ini

hukum.

termuat

dalam

karyanya yang berjudul politica.

adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau

Terdapat

tiga

unsur

dari

pemerintahan untuk tunduk pada

pemerintahan berkonstitusi, yaitu:

hukum (subject to the law), tidak

(1)

ada kekuasaan diatas hukum (above

untuk

the law), semuanya ada dibawah

pemerintah dilaksanakan menurut

hukum (under the rule of law),

hukum yang berdasar ketentuan-

dengan kedudukan ini, tidak boleh

ketentuan umum, bukan hukum yang

ada

dibuat

kekuasaan yang sewenang-

wenang

(arbitrary

power)

atau

penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power).

17

pemerintahan kepentingan

secara

dilaksanakan umum,

(2)

sewenang-wenang

yang mengesamping-kan konvensi dan

konstitusi,

berkostitusi,

(3)

pemerintah

berarti

pemerintah

yang dilaksanakan atas kehendak Sejarah perkembangan cita

rakyat,

bukan

berupa

paksaan-

negara hukum berawal dari konsep

tekanan seperti yang dilaksanakan

pemikiran Plato (427-347 SM) yang

pemerintahan despotis. Pemikiran

kemudian

oleh

tentang negara hukum ini dilatari

Plato

oleh situasi dan kondisi yang sama

berjudul

ketika era Plato dan Aristoteles

Aristoteles dalam

dilanjutkan (384-322

bukunya

SM).

yang

Politea

memberikan

terhadap

kondisi

17

negara

respons

mengemukakan

idenya

tentang

yang

Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi,

Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm. 15.


ISSN 2302-6219


Negara hukum, yaitu merupakan

law sebagaimana dikemukan oleh

reaksi terhadap kekuasaan yang

Julius Stahl dan A.V. Dicey kemudian

absolut dan sewenang-wenang.18

diintegrasikan pada pencirian baru yang

Sementara, menurut Julius

lebih

pemerintah bersikap aktif dalam

Stahl, konsep negara hukum yang

melaksanakan

disebutnya

Perumusan

dengan

istilah

memungkinkan tugas-tugasnya. kembali

ciri-ciri

‘rechtsstaat’ itu mencakup empat

tersebut, antara lain, dihasilkan oleh

elemen penting, yaitu:

International Comission of Jurist

a. Perlindungan hak asasi manusia. b. Pembagian kekuasaan. c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. d. Peradilan tata usaha Negara.19 Selanjutnya,

A.V.

Dicey

menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: a. Supremacy of Law (supremasi hukum). b. Equality before the law (persamaan di depan hukum). c. Due Process of Law (proses hukum yang adil).20 Perumusan ciri negara hukum

yang pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau konsep

Negara

hukum

materiil

sebagai berikut: a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atau hak-hak yang dijamin. b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. c. Adanya pemilihan umum yang bebas. d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat. e. Adanya kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi. f. Adanya pendidikan kewarganegaraan.21

dari konsep rechtsstaat dan rule of

18

Ibid.

19

Dikutip dari Jimly Assiddiqie, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Lihat juga, Notohamidjojo, 1970, Makana Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, hlm. 24-28.

20

A.V. Dicey, 2007,

Hukum Konstitusi, Terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Nusamedia, Bandung, hlm. 254-259. 21

Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 187.

Pengantar Studi


ISSN 2302-6219


Sementara, Arief Sidharta, mengatakan

bahwa

Scheltema,

merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur negara

dan

hukum

asas-asas adalah

dasar sebagai

berikut: 1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). 2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah: i. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; ii. Asas undang-undang menetap-kan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; iii. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undangundang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak; iv. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi; v. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara

karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas; vi. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undangundang atau UUD. 3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. 4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu: a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan


ISSN 2302-6219

d.

e. f. g.


politik dan mengontrol pemerintah; Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat; Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern Roman Law” sedangkan konsep “the rule of law” bertumpu atas sistem hukum yang disebut “common law”. Karakteristik

“civil

law”

adalah

“administratif”, sedangkan karakteristik

“common

law”

adalah

“judicial”. Berbeda dengan latar belakang negara hukum Republik

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut: a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak; b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundangundangan, khususnya dalam konstitusi; c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. 22

22

B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK),

Indonesia,

sama

halnya

istilah

“demokrasi”,

dengan yang

sebelumnya tidak dikenal namun dengan

pengaruh

pikiran

barat

dikenal demokrasi dengan atribut tambahan, yang melalui Tap MPRS Nomor XXXVII/MPRS/1967, disebut dengan “Demokrasi Pancasila”. Begitu juga halnya dengan negara hukum yang dikenal dengan Negara Hukum Pancasila. Sehingga, negara hukum Republik Indonesia bukan

sekedar

terminologi

dari

“rechtsstaat” atau “rule of law”.23 Pancasila memiliki sekurangkurangnya empat kaedah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125. 23

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72-74.


ISSN 2302-6219


pembentukan dan penegakan hukum

prinsip

di Indonesia. Pertama, hukum harus

tersebut harus ditegakkan.

melindungi

segenap

bangsa

dan

menjamin

keutuhan

bangsa

dan

karenanya

tidak

diperbolehkan

negara

Dalam suatu

Assiddiqie

menanam benih-benih disintegrasi.

diperlukan

Kedua,

sehingga

hukum-hukum hukum

harus

mampu

pancasila

konteks

negara

yang

adanya

hukum

tegaknya

modern,

Jimly

menambahkan, pilar-pilar dapat

utama,

disebut

sebagai

menjamin keadilan sosial dengan

Negara Hukum (The Rule of Law,

memberikan proteksi khusus bagi

ataupun Rechtsstaat) dalam arti

golongan

yang sebenarnya, antara lain:

lemah

tereksploitasi

agar

dalam

tidak

persaingan

bebas melawan golongan yang kuat. Ketiga,

hukum

secara

harus

dibangun

demokratis

membangun

sekaligus

demokrasi

sejalan

dengan nomokrasi (Negara hukum). Keempat, diskriminatif

hukum

tidak

boleh

berdasarkan

ikatan

primordial

apapun

dan

mendorong

terciptanya

harus

toleransi

beragama berdasarkan kemanusian dan keberadaban.24 pandangan

diatas dan sesuai dengan prinsip sebagai

Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang

Berdasarkan NKRI

a. Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 25

negara

hukum

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, amandemen ketiga, tahun 2001, maka prinsip-

24

Mahfud MD, Op., Cit., hlm. 56.

25

Jimly Assiddiqie, 2010, Negara Hukum Indonesia, Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan

tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum sedangkan

dan/atau pengakuan

konstitusi, empirik

Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.


ISSN 2302-6219


adalah pengakuan yang tercermin

kelompok

dalam perilaku sebagian terbesar

tertentu untuk mengejar kemajuan

masyarakatnya bahwa hukum itu

sehingga

memang ‘supreme’. Bahkan, dalam

perkembangan yang sama dan setara

republik

dengan

yang

menganut

sistem

warga

masyarakat

mencapai kelompok

tingkat masyarakat

presidential yang bersifat murni,

kebanyakan yang sudah jauh lebih

konstitusi itulah yang sebenarnya

maju.

lebih tepat untuk disebut sebagai ‘kepala

negara’.

dalam

sistem

Itu

sebabnya,

pemerintahan

Kelompok masyarakat tertentu yang

dapat

diberikan

perlakuan

presidential, tidak dikenal adanya

khusus melalui ‘affirmative actions’

pembedaan antara kepala Negara

yang

dan kepala pemerintahan seperti

diskriminasi itu misalnya adalah

dalam

kelompok masyarakat suku terasing

sistem

pemerintahan

tidak

termasuk

pengertian

atau kelompok masyarakat hukum

parlementer.

adapt

tertentu

yang

kondisinya

b. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)

terbelakang. Sedangkan kelompok

Adanya persamaan kedudukan

dapat diberi perlakuan khusus yang

warga masyarakat tertentu yang

setiap orang dalam hukum dan

bukan

bersifat

pemerintahan, yang diakui secara

misalnya,

normative dan dilaksanakan secara

ataupun anak-anak terlantar.

adalah

diskriminatif, kaum

wanita

empirik. Dalam prinsip persamaan ini,

segala

sikap

dan

tindakan

diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali

tindakan-tindakan

yang

bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’. Affirmative

action

diberikan

untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau

c. Asas Legalitas (Due Process of Law) Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan

berlakunya

asas

legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan

atas

peraturan

perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Peraturan

perundang-


ISSN 2302-6219


undangan tertulis tersebut harus ada

PERLINDUNGAN

dan

MANUSIA

berlaku

lebih

dulu

atau

HAK

ASASI

mendahului tindakan atau perbuatan Sejarah panjang perjuangan

administrasi yang dilakukan.

kemanusiaan di berbagai kawasan Dengan

demikian,

perbuatan

atau

setiap

menunjukkan

bahwa

untuk

tindakan

membangun peradaban baru dengan

administrasi harus didasarkan atas

dasar kemanusiaan tidaklah mudah.

aturan atau ‘rules and procedures’

Pelanggaran

(regels). Prinsip normative demikian

masih terus terjadi di berbagai

nampaknya seperti sangat kaku dan

belahan dunia karena adanya pihak-

dapat

pihak yang bekerja sama dengan

menyebabkan

birokrasi

menjadi lamban.

terhadap

hak

asasi

para pelaku, baik langsung maupun tidak langsung. Struktur yang ada,

Oleh karena itu, untuk menjamin ruang

gerak

bagi

para

administrasi

negara

menjalankan

tugasnya,

pejabat

baik

lokal,

internasional

nasional belum

maupun

benar-benar

dalam

menjadikan prinsip hak asasi sebagai

maka

dasar yang ditaati secara konsisten.

sebagai pengimbang, diakui pula

Padahal, sejak 10 Desember 1948,

adanya prinsip ‘frijs ermessen’ yang

Deklarasi

memungkinkan para pejabat tata

Manusia (DUHAM) disepakati oleh

usaha

seluruh anggota PBB sebagai norma

negara

negara

atau

administrasi

mengembangkan

dan

menetapkan sendiri ‘beleid-regels’

dan

Universal

dasar

Hak

pijakan

Asasi

hukum

internasional.

(‘policy rules’) ataupun peraturanperaturan kebutuhan regulation) mandiri.

yang

dibuat

internal secara

untuk (internal

bebas

dan

Selanjutnya,

berbagai

instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) telah disepakati sebagai panduan bersama

penegakkan

HAM.

Perkembangan wacana konsep HAM melalui

instrumen-instrumen

tersebut kadangkala memunculkan isu-isu

sulit,

nasional,

seperti

kedaulatan

universalisme

dan


ISSN 2302-6219


partikularisme, gender, hak anak

Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersebut

sampai pada isu tentang mana yang

melalui resolusi 217 A (III). DUHAM

lebih penting antara hak-hak sipil

inilah kemudian menjadi landasan

dan politik dengan hak-hak ekonomi,

utama penegakan hukum HAM di

sosial dan budaya.

dunia termasuk Indonesia. Terdapat 30 pasal regulasi substansi HAM

Di

dunia

dalam DUHAM ini dalam konteks

ketiga, menurut Gros, terdapat tiga

basic rights (hak-hak dasar), dan

kelompok pendukung konsep hak

basic needs (kebutuhan dasar).

asasi

negara-negara

manusia,

pertama

yang

yaitu

kelompok oleh

Selanjutnya, pada tanggal 16

marxisme;

Desember 1966, melalui Resolusi

kelompok kedua yang dipengaruhi

Majelis Umum 2200 A (XXI) dan

oleh konsep Barat; dan ketiga adalah

terbuka

negara-negara yang karena filsafat

ratifikasi, dan aksesi oleh negara-

hidup, ideologi dan latar belakang

negara anggota PBB dibentuk dua

sejarahnya

merumuskan

konvenan yaitu;

tersendiri

tentang

konsep

sosialis

dipengaruhi dan

hak

konsep

Instrumen HAM Merefleksi sejarah regulasi hukum HAM (DUHAM) yang menjadi rujukan internasional ternyata telah selam

60

tahun

penandatangan,

asasi

manusia.26

dilalui

untuk

i. International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional HakHak Sipil dan Politik); ii. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya);

lebih.

Berdasarkan

DUHAM

dan

Regulasi hukum HAM ini dibentuk

kedua konvenan inilah selanjutnya,

setelah disepakati bersama oleh

negara-negara yang menjadi anggota

negara-negara di dunia. Kemudian

PBB

oleh Majelis Umum PBB pada tanggal

mengimplementasikan,

10 Desember 1948 mengumumkan

dengan

mengenai Deklarasi Universal Hak-

negaranya. Untuk menjalankannya,

26

Dardiri Hasyim, 2009, Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju

terikat aturan

dan

untuk sesuai kedaulatan

Pembangunan Berpusat Pada Rakyat, Universitas Batik Solo.


ISSN 2302-6219


terlebih dahulu negara para pihak

Hukum HAM Internasional dalam

termasuk

praktek dapat dibuat efektif hanya

Indonesia

ratifikasi

melakukan

(mengundangkannya)

kedalam

peraturan

perundang-

undangan.

kalau

setiap

negara

membuat

aturan-aturan ini menjadi bagian dari

sistem

hukum

domestiknya

sendiri.28 Dalam konteks Hukum HAM Internasional, memamng terdiri dari

Inti

paham

HAM

adalah:

kumpulan aturan, prosedur, dan

Pertama bahwa HAM secara kodrati

lembaga-lembaga internasional yang

inheren atau melekat, universal

dikembangkan untuk melaksanakan

mengacu bahwa HAM itu tanpa

konsep

pembedaan warna kulit, ras, agama,

ini

penghormatan

dan

memajukan

terhadap

HAM

di

semua negara di seluruh dunia.

suku, etnis, bangsa, atau status sosial

lainnya

dan

tidak

dapat

dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh Namun demikian, sekalipun

individu

Internasional

memusatkan

mereka adalah manusia ciptaanNya

perhatian pada aturan, prosedur,

bukan karena mereka adalah warga

dan lembaga, hukum itu secara khas

negara suatu negara.

HAM

juga

mewajibkan

semata-mata

karena

sekurang-

kurangnya sedikit pengetahuan dan

Kedua, perlindungan efektif

kepekaan terhadap hokum dalam

terhadap

negeri yang terkait dari negara-

kerangka batas-batas legitimasi yang

negara

demokratis.

dimana

mempunyai

praktisi

hukum

kepentingan

HAM

terdapat

dalam

-

nasional

Ketiga, batas-batas pelak-

mengenai pelaksanaan perjanjian

sanaan HAM hanya dapat ditetapkan

dan kewajiban internasional lain,

atau dicabut oleh undang-undang

perilaku hubungan internasional dan

sebagai bagian dari konsep negara

perlindungan yang diberikan oleh

hukum yang bermakna bahwa hak

khususnya,

hukum 27

hukum

domestik

kepada

HAM.27

harus

Richard. B Bilder, 2005, Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia, Seri Bahan

dilindungi

oleh

undang-

Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, ELSAM, Jakarta, hlm. 1. 28

Ibid.


ISSN 2302-6219


undang, dan bahwa ketika mencabut

individu

atau mengurangi hak-hak individu,

memiliki hak dasar. Setiap individu,

pemerintah

disamping mempunyai hak asasi juga

wajib

persyaratan konstitusional.

mematuhi

hukum

yang

29

yang

kewajiban untuk

juga mengatakan:

dan

tanggung

menghormati

individu Selanjutnya, Thomas Paine,

masing-masing

lain

masyarakat

hak

atau

lain.

jawab asasi

komunitas

Dalam

istilah

Baramuli, dilihat dari sejarahnya,

“Tetapkan hak-hak asasi manusia, junjung tinggi kesetaraannya, jangan biarkan ada hak-hak istimewa. Tidak ada perbedaan karena kelahiran, dan tidak ada monopoli. Selamatkan kebebasan industri dan perdagangan, serta pembagian warisan keluarga secara adil.” 30

HAM

di

Indonesia

merupakan

pembauran antara hak kolektif dan hak orang per-orang.31 Secara normatif, substansi hak asasi manusia telah dirumuskan dalam

berbagai

peraturan

perundang-undangan, baik implisit

Implementasi HAM di Indonesia

maupun

eksplisit.

Sebelum

bangsa

amandemen regulasi mengenai HAM

Indonesia memiliki pandangan dan

dalam UUD 1945 tidak diatur secara

sikap mengenai hak asasi manusia

eksplisit dan komprehensif.

Pada

dasarnya

yang bersumber dari nilai agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap individu

merupakan

masyarakat

dan

bagian

Hanya

pasal

(1-2) disebutkan: (1) Segala warga negara bersamaan

dari

kedudukannya dalam hukum dan

sebaliknya,

Retno Kusniati, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria, Jambi, 24 Mei 2011.

dua

pengaturannya, yaitu Pasal 27 ayat

pemerintahan

masyarakat terdiri dari individu29

ada

menjunjung

dan hukum

wajib dan

30

Dikutib dari Geoffrey Robertson QC, 2002, Kejahatan Terhadap Kemanusia: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global, hlm. 3.

31

Dardiri Hasyim, Ibid.


ISSN 2302-6219


pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Adnan

Buyung

menyebutkan,

(2) Tiap-tiap warga negara berhak

hukum,

bahwa

dalam

Nasution dari

sepuluh

segi tahun

atas pekerjaan dan penghidupan

terakhir ini ada sejumlah kemajuan

yang layak bagi kemanusiaan.

penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Sejumlah

Kemudian,

Pasal

28

produk politik yang penting tentang

“Kemerdekaan

HAM, seperti dikeluarkannya TAP

berkumpul,

MPR No. XVII/1998, amandemen UUD

mengeluarkan pikiran dengan lisan

1945 yang secara eksplisit sudah

dan

memasukkan

disebutkan: berserikat

dan

tulisan

dan

sebagainya

ditetapkan dengan undang-undang”. Pasca tahun

2000,

amandemen UUD

1945

kedua, secara

eksplisit dan spesifik menetapkan dalam

BAB

XA,

Selanjutnya,

Pasal

28-28J.

dibentuk

UU

No.39/1999 tentang HAM dan UU No.26/2000 tentang Peradilan HAM. Pasal No.39/1999

1

Ayat tentang

(1)

UU HAM

pasal-pasal

cukup

mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No.39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia joncto UU No.26/2000

tentang

Pengadilan

HAM. Setelah amandemen, dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah

dapat

dijadikan

dasar

konstitusional untuk memperkokoh upaya HAM.

peningkatan Adanya

perlindungan undang-undang

tentang HAM dan peradilan HAM merupakan perangkat organik untuk

menyebutkan:

menegakkan hukum dalam kerangka “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

32

perlindungan HAM atau sebaliknya, penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM.32 Sementara, dalam konteks implementasi DUHAM dan kedua konvenan diatas setelah 57 tahun disahkan, baru pada tahun 2005

Ibid, hlm. 3


ISSN 2302-6219


pemerintah

Indonesia

mengesah

dihadapi dalam

pemajuan

dan

kedua konvenan tersebut melalui UU

perlindungan HAM

No.11/2005

based asessment yang berpijak pada

tentang

International

Pengesahan

Covenant

on

data

melalui

empiris

rights-

(evidence-based

Economic, Social and Cultural Rights

target)

(Kovenan Internasional tentang Hak-

pembangunan

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

kelompok

Dilanjutkan dengan UU No.12/2005

Kedua,

tentang Pengesahan International

ketata-pemerintahan

Covenant on Civil and Political

governance) baik di tingkat nasional,

Rights

provinsi dan kabupaten/kota melalui

(Kovenan

Internasional

pada

setiap

sektor

terutama

sasaran

pada

yang

rentan.

meningkatkan

kualitas (improving

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

pendekatan

Jika merujuk kepada pemenuhan

berbasis

regulasi hukum HAM di Indonesia

menetapkan

sampai saat ini, boleh dikatakan

rekomendasi

telah terpenuhi. Namun demikian,

yang

dalam konteks implementasi masih

perencanaan

terdapat kendala dan kekurangannya

reformasi di bidang pemerintahan,

terutama,

legislasi, politik dan budaya (holistic

konteks

pembangunan

yang berwawasan HAM.

and

HAM.

Hukum

dan

melalui

HAM

Badan

dan

systemic kepada

ketiga,

menyajikan

kebijakan

prioritas

bagi

dan

yang

proses

pelaksanaan

reforms) mereka

yang yang

lemah.33

(Depkumham)

Penelitian

dan

Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbang

Dan,

diperlukan

memihak Oleh karena itu, Departemen

pembangunan

HAM),

saat

KONSEP PERLINDUNGAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA

ini Salah satu tujuan dari Negara

memfokuskan tiga kegiatan dalam Paradigma

sebagaimana yang tertuang pada

Pembangunan Nasional Berwawasan

Pembukaan Undang-Undang Dasar

HAM.

Negara Republik Indonesia Tahun

kaitannya

Pertama,

berbagai 33

dengan

kendala

mengidentifikasi utama

yang

1945

(UUD

NRI

1945)

adalah

Hukumham info, Tiga Fokus Balitbang HAM Dalam Pembangunan Berwawasan HAM, 21 Mei 2008.


ISSN 2302-6219


melindungi

segenap

bangsa

perencanaan terhadap hal tersebut

Indonesia dan seluruh tumpah darah

untuk

menyediakan

lapangan

Indonesia. Sebagai konsekuensi dari

pekerjaan

negara hukum, maka negara harus

kesadaran atas kewajiban

memberikan perlindungan terhadap

negara, sehingga hak setiap warga

HAM setiap warganya.

negara

agar

terciptanya

dalam

suatu

memperoleh

pekerjaan dapat terpenuhi. Pekerjaan

merupakan

hal

yang sangat penting bagi setiap

Perlindungan hukum dan HAM

warga negara untuk tetap menjaga

adalah menjadi prioritas utama yang

kelangsungan hidupnya, arti penting

harus

disini adalah karena hal tersebut

Indonesia.

merupakan HAM yang dimiliki oleh

hukum

setiap warga negara. Sebagaimana

spesifik dari arti perlindungan secara

terdapat dalam UUD NRI 1945 pada

luas. Adapun yang dimaksud dengan

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa

perlindungan

“tiap-tiap warga negara berhak atas

adalah:34

dijalankan Dalam

yang

oleh

negara

perlindungan

merupakan

hukum

bagian

tersebut

pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi

kemanusiaan.”

Ketentuan ini diperkuat lagi dalam BAB X A UUDN RI 1945 memuat berbagai

perlindungan

terhadap

HAM, salah satunya terdapat dalam Pasal 28 D ayat (2) menyebutkan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta

mendapat

imbalan

dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dalam pasal ini menerangkan

bahwa

pemerintah

a. Perlindungan

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan; b. Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun; c. Kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Indonesia dituntut untuk melakukan

34

Umu Hilmy, Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RDP antara

Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia Komisi IX tanggal 16 Desember 2010, hlm. 8-9.


ISSN 2302-6219


Sedangkan

bentuk

perlindungan hukum ada 2 yaitu:35

dokumen jati dirinya dipalsukan dan atau yang direkrut dengan tidak melalui prosedur yang ditetapkan

a. Perlindungan hukum preventif

yaitu perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Perlindungan ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada hukum untuk mengajukan keberatan (insprak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; b. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yaitu peradilan hukum dan peradilan administratif di Indonesia.

dalam peraturan.36 Selain

itu

juga

dapat

dikelompokkan berdasarkan Profesi; a) pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan

(skilled)

dan

b)

pekerja Indonesia tidak memiliki keterampilan

(unskilled).

Pengelompokan pekerja Indonesia di luar negeri seperti tersebut diatas, selayaknya tidak memberikan makna yang

berbeda

dalam

hal

perlindungan bagi mereka. Semua pekerja Indonesia yang bekerja di

yang

luar negeri mempunyai derajat yang

bekerja di luar negeri digolongkan

sama sebagai manusia, untuk itu

atas kepemilikan dokumen, yaitu

dalam hal memberikan perlindungan

pekerja Indonesia berdokumen dan

negara

tidak

memebedakan

Pekerja

Indonesia

Indonesia

berdokumen.

Pekerja

yang memiliki dokumen

dituntut

untuk

pekerja

tidak

Indonesia

berdasarkan golongan maupun jenis

lengkap dan sah serta direkrut

pekerjaan,

melalui prosedur yang ditetapkan

merupakan bagian dari HAM yang

dalam peraturan merupakan pekerja

diakui oleh negara.

Indonesia berdokumen, sementara pekerja Indonesia tidak berdokumen adalah pekerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap atau

35 36

Ibid., hlm. 10 The Institute for Ecosoc Rihgts, Naskah Akademik Perubahan UU No.39 Tahun 2004 tentang Perekrutan dan

karena

kesemua

itu

HAM memiliki tempat dan bersubjek pada setiap diri manusia. Pihak yang menikmati dan bisa

Penempatan TKI di Luar Negeri, 2010, dalam DPR RI, Naskah Akademik Perubahan RUU PPILN Final, Jakarta, 7 Juni 2012.hlm. 12.


ISSN 2302-6219


mengklaim suatu perlindungan dan

dilaksanakan,

keharusan

(sesuatu

pemenuhan HAM adalah seorang

hal yang harus dilaksanakan).

individu. Secara ideal pemenuhan Pekerja

HAM harus mencakup setiap individu

Indonesia

yang

dan tidak terpisahkan dari individu.

bekerja di Malaysia, khususnya yang

Sementara

berkewajiban

bekerja disektor PLRT merupakan

melindungi

salah satu sektor yang rentan sekali

serta memenuhi HAM tersebut. Tiga

mendapatkan pelanggaran atas hak-

kewajiban negara ini dikenal sebagai

haknya sebagai pekerja maupun

trias of state obligation.37

sebagai

untuk

negara

menghormati,

individu.

PLRT

bekerja

dalam ranah domestik yang jauh dari Setiap orang atau individu di

pantauan

negara

pengirim

dan

bawah yurisdiksinya ini, termasuk

negara penerima, hal tersebutlah

baik warga negaranya maupun orang

yang

atau warga asing yang berada di

pelanggaran

wilayah hukumnya.38 Warga asing

haknya. Seharusnya

para

disini termasuk mereka yang tidak

(negara

dan

memiliki kewarganegaraan apapun,

penerima) bertanggung jawab dalam

pencari suaka, pengungsi, dan buruh

menghormati,

migrant.39 Seperti yang tercantum

memenuhi PLRT.

menjadikan

banyak

atas

pengirim

hakpihak negara

melindungi

serta

dalam ketentuan Kovenan Sipil dan Junio

Politik, yang selalu dimulai dengan “setiap orang berhak atas/untuk…”, atau “setiap Negara pihak dalam Kovenan

ini

berjanji

untuk

menghormati dan melindungi hakhak…”. merupakan

37

Sedangkan sesuatu

kewajiban yang

wajib

Tim KontraS, Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia, KontraS bekerja sama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) 2009, hlm. 33.

Gerfasius

Damanik,

dalam penelitiannya menyebutkan: “Hak Asasi Manusia tersebut merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak itu, termasuk hak bebas dari kekerasan dan penindasan. Sehingga negara harus bertanggung jawab penuh atas buruh migrannya, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu, para buruh migran 38

Lihat: komentar umum Komite HAM No.31, paragraph 3 dan 10.

39

Tim KontraS., Op Cit.


ISSN 2302-6219


Indonesia yang berada di luar negeri harus memperoleh perlindungan dibawah Undang-undang nasional dan perjanjian bilateral mengenai tenaga kerja.” 40

diplomatik. Kedua hal ini diatur dalam

Hukum

Perjanjian

Internasional yang berbeda, yaitu Konvensi

Wina

1961

mengenai

kasus

hubungan diplomatik dan Konvensi

internasional, baik yang masuk ke

1963 mengenai hubungan konsuler.

Makamah Internasional ataupun yang

Hal

hanya menjadi isu internasional,

perbedaan signifikan antara kedua

menunjukan

hubungan antar negara tersebut

Banyaknya

bahwa

warga

asing

penting

cenderung mendapatkan perlakuan

adalah

yang

merupakan

tidak

adil

ataupun

yang

menjadi

pejabat wakil

diplomatik politik

sebuah

negara, sedangkan pejabat konsuler

diskriminatif.

tidak mengenal fungsi tersebut.41 Perlakuan

yang

diberikan Semakin

kepada warga asing cenderung lebih

berkembangnya

buruk dibandingkan yang diberikan

pengaturan mengenai hal hubungan

kepada warga asli negara penerima,

antar

misalnya

warga

Indonesia

yang

perkembangan isu mengenai HAM

bekerja

sebagai

PLRT,

sering

hingga

diperlakukan secara tidak adil di

hukum

Malaysia. Hal tersebut jelas telah

perlindungan

melanggar prinsip perlakuan yang

menjadi

sama dan merata bagi seluruh umat

negara saat

dan ini

maraknya

mengakibatkan

mengenai

adanya

diplomatik

bagian

dari

kebiasaan internasional.

telah hukum

42

manusia (HAM). Perlindungan

diplomatik

negara

merupakan salah satu bentuk HAM

terbagi menjadi dua macam, yaitu

yang paling tua.43 Masalah mengenai

hubungan konsuler dan hubungan

perlindungan

40

Junio Gerfasius Damanik, Perlindungan HAM Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Konvensi Buruh Migran, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 56.

42

Anna MariaHelena Vermeer-Kunzli, Protection of Individuals by mean of Diplomatoc Protection: Diplomatic Protection as a Human Rights Instrument, Proefschift, 1979, hlm. 13.

43

41

Gracia Amador, Second Report, ILC Yb 1957, hlm. 114-116.

United Nations, Year Book of the International Law Commission 1997.

Hubungan

antar

diplomatik

mengisi


ISSN 2302-6219


sebagian

besar

gugatan

diajukan

dalam

ruang

internasional

sampai

yang lingkup

saat

ini.

municipal

statues

circumstances and limits exercised,

each

perlindungan

determines

for

adalah

the

within

which this righ of protection shall be

Perkembangan terbaru dalam hal diplomatik

specify

government itself

the

expediency

and

diadopsinya draft Article mengenai

justification,

perlindungan diplomatik pada tahun

manner of making the international

2006

appeal.”

oleh

ILC

yang

menyebabkan

telah

memanasnya

(tidak

mengenai

posisi

dan

perlindungan

diplomatik

dalam

perlindungan

batas-batas hak

dilakukan,

dimana ini

harus

masing-masing

pemerintah John Dugard, seorang Special

peraturan

khusus yang menentukan keadaan

perdebatan

hukum internasional.

ada

menentukan

dirinya

sendiri

Rapporteur, dalam laporan pertama

pembenaran,

mengenai perlindungan diplomatik

cara

menyatakan bahwa “perlindungan

internasional).45

untuk

mengenai

kebijaksanaan

membuat

dan

permohonan

diplomatik seharusnya dikategorikan dalam

mekanisme

HAM.

perlindungan

Namun

perlindungan

kenyataan

diplomatik

yang

Bantuan konsuler sering kali dikaitkan diplomatik

dengan

perlindungan

dalam

hukum

digunakan sebagai alat perlindungan

internasional. Sementara itu, dalam

HAM

rezim

belum

diterima

secara

universal”.44

hubungan

antar

negara,

dikenal dua macam perlindungan yang dapat diberikan oleh negara

Pada

tataran

praktis,

asal untuk warga negara mereka

menurut Borchard, negara memiliki

yang berada di wilayah negara lain,

pilihan

yaitu perlindungan diplomatik dan

untuk

perlindungan

melaksanakan

diplomatik.

Secara

bantuan konsuler. Dalam kedua jenis

litelatur, ia menuliskan bahwa, “no

perlindungan yang diberikan oleh

44

Anne Maria Helena Vermeer-Kunzli, Ibid, hlm. 13.

45

Jenifer, Pemberitahuan Konsuler Sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi

Manusia Ditinjau dari Kasus Avena, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 9.


ISSN 2302-6219

negara


asal

tersebut,

terdapat

kerja ILC. Batasan antar bentuk

perbedaan-perbedaan

yang

perlindungan

mendasar.

saat

selalu jelas dalam penulisan hukum,

Walaupun

pelaksanaan-nya, diplomatik sebagai

perlindungan

sering

kali

karena

dan

tidak

bantuan dapat

tidak

terlepas

dianggap

kemungkinan bahwa sesuatu yang

bantuan

dimulai dengan bantuan konsuler

pelaksanaan

konsuler.

dapat berkembang menjadi perlindungan diplomatik.47

Perlindungan biasa-nya

diplomatik

menyangkut

masalah

Bantuan

konsuler

maupun

prosedur dalam peradilan. Campur

perlindungan diplomatik memiliki

tangan di luar proses peradilan atas

kesamaan yaitu dilaksanakan demi

kepentingan warga

negara suatu

keuntungan warga negaranya. Selain

negara biasanya tidak dilakukan

perbedaan yang telah dijelaskan di

dengan

atas, perbedaan-perbedaan

perlindungan

melainkan

diplomatik, bantuan

antara perlindungan diplomatik dan

konsuler. Hal ini dikemukan oleh

bantuan konsuler adalah: batasan

Warbrick dan Mac Goldrick, “there is

dalam

no exercise of diplomatic protection

bantuan konsuler yang diatur dalam

unless an official claim has been

konvensi

brought. (tidak ada pelaksanaan

perlindungan

perlindungan

memiliki

adanya

dengan

lain

diplomatik

sebuah

sebelum

tuntutan

resmi

diajukan)”.46

pelaksanaan

perbedaan

1963

sedangkan

diplomatik batasan tingkatan

tidak

tersebut, perwakilan

yang dapat dilakukan antara bantuan konsuler

Walaupun sebenarnya belum ada

Wina

pelaksanaan

pengaturan

secara

standar

dan

perlindungan

diplomatik, yakni bantuan konsuler memiliki sifat pencegahan sebelum

mengenai pelaksanaan perlindungan

terjadinya

diplomatik secara

perlindungan diplomatik memiliki

tertulis dalam

hukum internasional, peraturan

hukum,

baik

dalam

kasus-kasus

masalah

sedangkan

sifat memperbaiki suatu masalah yang telah terjadi.

hukum internasional, maupun hasil

46

Anne, Op.Cit, hlm. 46.

47

Ibid.,hlm. 11.


ISSN 2302-6219


Prinsip

non-intervensi

hanya menguntungkan sebelah pihak

pelaksanaan

saja. Kepentingan PLRT merupakan

menjadi

pembatas

bantuan

konsuler,

akan

prinsip

tersebut

tidak

diterapkan

pada

diplomatik.

diplomatik

diperbolehkan

bisa

perlindungan

Kenyataan

pejabat

tetapi

untuk

tidak

akan tetapi perlindungan diplomatik hukum

sesuai

internasional

merupakan

bentuk

dengan bukan

intervensi

terhadap masalah nasional negara lain

karena

perhatian

para

aktor

pelaksana. PENUTUP

melakukan

negara lain tidak dapat dipungkiri, dilaksanakan

fokus

bahwa

intervensi dalam masalah nasional

jika

hal terpenting yang harus menjadi

pelaksanaan

perlindungan diplomatik merupakan hak suatu negara.48

Perlindungan hukum dan HAM terhadap PLRT selama ini masih belum maksimal diberikan, baik dari segi substansi hukum yang ada maupun dari praktik di lapangan. Selayaknya,

konsep

perlindungan

hukum dan HAM PLRT dibuat dengan merujuk kepada berbagai instrument hukum

internasional,

sudah

diratifikasi

baik

oleh

yang negara

penerima dan pengirim, maupun perlindungan

yang belum diratifikasi oleh kedua

terhadap PLRT Indonesia di Malaysia,

atau salah satu negara tersebut. Hal

tentunya hubungan diplomatik dan

penting yang harus diperhatikan

konsuler

diintensifkan.

dalam konsep perlindungan PLRT

Perlindungan terhadap warga negara

menyangkut perlindungan terhadap

Indonesia di luar negeri, akan sangat

harkat dan martabat, rasa aman,

ditentukan dari hubungan diplomatic

kepastian

dengan negara tujuan. Untuk itu,

preventif maupun represif.

Terkait

perlu

hukum,

baik

secara

konsep perlindungan harus dibuat dengan hubungan

mempertim-bangkan kedua

negara

dalam

kedudukan yang seimbang dan tidak 48

Alfred M. Boll, Multiple Nationality and International Law, Koininklijke Brill NV, 2007, hlm. 114. Dalam Jenifer, Ibid.


ISSN 2302-6219


DAFTAR PUSTAKA

(PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Buku/Jurnal/Makalah A.V. Dicey, 2007, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Terjemahan dari Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Nusamedia, Bandung. Alfred M. Boll, 2007, Multiple Nationality and International Law, Koininklijke Brill NV. Ana Sabhahana Azmy, 2011, Negara dan Buruh Migran: Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010 (Studi Terhadap Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia, Tesis, Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. Anis Hidayah, Buruh MIgran: Membangun Hubungan Republik Indonesia-Malaysia Berbasis HAM, Migrant CARE, 2010, http://www.tabloiddiplomasi.or g/current-issue/101-diplomasioktober-2010/955--buruhmigran-membangun-hubunganri-malaysia-berbasis-ham.html Anna Maria Helena Vermeer-Kunzli, 1979, Protection of Individuals by mean of Diplomatoc Protection: Diplomatic Protection as a Human Rights Instrument, Proefschift. B.

Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Dardiri Hasyim, 2009, Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat, Universitas Batik Solo. Foreign Affairs Commitee, Fourth Report of Session 2006-2007, 2007, Great Britain, Parliamant: House of Commons. Geoffrey Robertson QC, 2002, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global. Gracia Amador, Second Report, ILC Yb 1957. Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukumhaminfo, 2013, Tiga Fokus Balitbang HAM Dalam Pembangunan Berwawasan HAM, 21 Mei 2008.Jenifer, Pemberitahuan Konsuler Sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. John Quigley, William J. Aceves,and Adele Shank, The Law of Consular Access: A Documentary Guide, Routledge, New York, 2009, hlm.39. Dalam Jenifer. Junio Gerfasius Damanik, 2011, Perlindungan HAM Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Ditinjau Dari Konvensi Buruh Migran, Skripsi, Fakultas


ISSN 2302-6219


Hukum Universitas Utara, Medan.

Sumatera

Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, ELSAM, Jakarta.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES. Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar. Notohamidjojo, 1970, Makana Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Djakarta. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya, PT. Bina Ilmu. Retno Kusniati, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria, Jambi, 24 Mei 2011. Richard. B Bilder, 2005, Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia, Seri Bahan Bacaan

The Institute for Ecosoc Rihgts, Naskah Akademik Perubahan UU No.39 Tahun 2004 tentang Perekrutan dan Penempatan TKI di Luar Negeri, 2010, dalam DPR RI, Naskah Akademik Perubahan RUU PPILN Final, Jakarta, 7 Juni 2012. Tim KontraS, Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia, KontraS bekerja sama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) 2009. Umu Hilmy, Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RDP antara Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia Komisi IX tanggal 16 Desember 2010. United Nations, Year Book of the International Law Commission 1997. YB Datuk Dr. Fong Chan Onn, Human Rights Watch VOL.16, NO.9 (C). 2004 Terjemahan Bahasa Indonesia. Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,


ISSN 2302-6219


Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4445. Website/Online Materials http://menteri.depnakertrans.go.id /?show=news&news_id=771. http://www.bnp2tki.go.id/statistikmainmenu86/penempatan/6756penempatan-per-tahun-per negara-2006-2012.html.


Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia

Recommend Documents