KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO 22 THN 1997 Oleh:

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober

KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO 22 THN 1997 Oleh: Titik Suharti ABSTRACT Number Law 22 Year 1997 about Narcotic differentiate in the case of crime sanction to misuse in a state of depending and misuse a do not in depending and referred mention pecandu narcotic. Conception the crime to like a narcotic more emphasis at rehabilitating medical, rehabilitate the social and also medication. Conception the such crime have mirrored the target punish by proporsional between justice target, target of benefit and certainty target. Keyword: Conception The Crime, like a Narcotic

kesehatan, namun apabila disalah-

PENDAHULUAN Kejahatan narkotika merupakan

gunakan akan menimbulkan akibat yang

kejahatan yang bersifat transnasional

sangat merugikan masyarakat, bahkan

yang dilakukan dengan menggunakan

dapat menimbulkan bahaya yang lebih

modus operandi yang cerdik dan

besar bagi kehidupan dan nilai-nilai

teknologi yang canggih. Penyalahgunaan

budaya bangsa.

narkotika dan peredaran gelap narkotika

Menurut Undang-undang Nomor

telah membawa implikasi dan dampak

22 Tahun 1997 tentang narkotika

negatif yang dapat merusak kehidupan

mendefinisikan narkotika sebagai zat atau

bermasyarakat, terutama generasi muda.

obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Generasi muda adalah bagian dari

tanaman baik sintetis maupun semisintetis

masyarakar yang menjadi generasi

yang dapat menyebabkan penurunan atau

penerus bangsa dan sebagai calon

perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

pemimpin negara di masa depan.

mengurangi sampai menghilangkan rasa

Walaupun narkotika sangat

nyeri, dan dapat menimbulkan

dibutuhkan dalam hal pengembangan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

ilmu pengetahuan maupun untuk

beberapa golongan, yaitu narkotika

kepentingan pengobatan dan pelayanan

golongan I, narkotika golongan II dan

Konsep Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Menurut UU No 22 Thn 1997

339

Titik Suharti

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober narkotika golongan III.

menggunakan atau menyalahgunakan

Narkotika golongan I adalah

narkotika dan dalam keadaan ke-

narkotika yang hanya dapat digunakan

tergantungan pada narkotika, baik secara

untuk tujuan pengembangan ilmu

fisik maupun psikis. Adapun yang

pengetahuan dan tidak digunakan dalam

dimaksud dengan ketergantungan

terapi, serta mempunyai potensi sangat

narkotika adalah gejala dorongan untuk

tinggi mengakibatkan ketergantungan.

menggunakan narkotika secara terus

Narkotika golongan II adalah narkotika

menerus, toleransi dan gejala putus

yang berkhasiat pengobatan digunakan

narkotika apabila penggunaan dihentikan.

sebagai pilihan terakhir dan dapat

Pemakai atau pecandu narkotika di-

digunakan dalam terapi dan atau untuk

golongkan sebagai pelaku tindak pidana

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

dalam kejahatan tanpa korban, sehingga

serta mempunyai potensi tinggi meng-

pelaku termasuk juga sebagai korban.

akibatkan ketergantungan. RUMUSAN MASALAH

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan

Berdasarkan uraian pada pokok

dan banyak digunakan dalam terapi dan

pendahuluan, dapat dirumuskan per-

atau tujuan pengembangan ilmu penge-

masalahan, bagaimana konsep pe-

tahuan serta mempunyai potensi ringan

midanaan pecandu narkotika menurut

mengakibatkan ketergantungan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika membedakan

PEMBAHASAN

subyek hukum pidana adalah orang dan

1. Pengaturan Pecandu sebagai Pelaku

korporasi, yang dikategorikan kedalam

Tindak Pidana Narkotika

golongan pengedar dan pemakai atau

Undang-undang Nomor 22 Tahun

pecandu. Orang sebagai pelaku tindak

1997 tentang narkotika mengatur bahwa

pidana narkotika adalah orang yang

penyalahguna narkotika adalah orang

menggunakan narkotika tanpa sepenge-

yang menggunakan narkotika tanpa

tahuan dan pengawasan dokter, sedang-

sepengetahuan dan pengawasan dokter.

kan pecandu adalah orang yang


Penyalahguna narkotika meliputi pemakai

340

Titik Suharti

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober yang tidak dalam ketergantungan dan

Yang dimaksud dengan meng-

pemakai yang dalam ketergantungan.

gunakan narkotika bagi dirinya sendiri

Pemakai yang dalam ketergantungan

adalah penggunaan narkotika yang

disebut pecandu. Jadi pecandu adalah

dilakukan oleh seseorang tanpa melalui

orang yang menggunakan atau menyalah

pengawasan dokter, dan jika orang yang

gunakan narkotika dan dalam keadaan

bersangkutan menderita ketergantungan,

ketergantungan pada narkotika, baik

maka dia harus menjalani rehabilitasi baik

secara fisik maupun psikis. Adapun yang

medis maupun sosial, dan pengobatan

dimaksud dengan ketergantungan

serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan

narkotika adalah gejala dorongan untuk

akan diperhitungkan sebagai masa

menggunakan narkotika secara terus

menjalani pidana.

menerus, toleransi dan gejala putus

Pasal 86 Undang-undang Nomor

narkotika apabila penggunaan di-

22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa (1)

hentikan. Pecandu dibedakan antara

orang tua atau wali pecandu yang belum

pecandu yang belum cukup umur dan

cukup umur sebagaimana dimaksud

pecandu yang telah cukup umur.

dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak


melapor, dipidana dengan pidana

22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

barangsiapa tanpa hak dan melawan

denda paling banyak satu juta rupiah. (2)

hukum: a. menggunakan narkotika

Pecandu narkotika yang belum cukup

golongan I bagi diri sendiri, dipidana

umur dan telah dilaporkan oleh orang tua

dengan pidana penjara paling lama 4

atau walinya sebagaimana dimaksud

(empat) tahun; b. menggunakan

dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut

narkotika golongan II bagi diri sendiri,

pidana.

dipidana dengan pidana penjara paling

Pasal 46 ayat (1) Undang-undang

lama 2 (dua) tahun; c. menggunakan

Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan

narkotika golongan III bagi diri sendiri,

bahwa orang tua atau wali dari pecandu

dipidana dengan pidana penjara paling

narkotika yang belum cukup umur wajib

lama 1 (satu) tahun.

melaporkannya kepada pejabat yang


341

Titik Suharti

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat-

dapat disimpulkan bahwa Undang-undang

kan pengobatan dan atau perawatan.

Narkotika membedakan penyalahguna


narkotika meliputi penyalahguna narkotika

22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa (1)

yang tidak dalam ketergantungan dan

pecandu narkotika yang telah cukup umur

penyalahguna narkotika yang dalam

dan dengan sengaja tidak melaporkan diri

ketergantungan. Penyalahguna narkotika

sebagaimana dimaksud dalam pasal 46

yang dalam ketergantungan disebut

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

pecandu. Pecandu dibedakan pecancu

paling lama 6 (enam) bulan atau denda

yang telah cukup umur dan pecandu yang

paling banyak dua juta rupiah. (2)

belum cukup umur. Yang dimaksud dengan

keluarga pecandu narkotika sebagaimana

belum cukup umur menurut Undang-

dimaksud dalam ayat (1) yang dengan

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

sengaja tidak melaporkan pecandu

Pengadilan Anak adalah belum berusia 18

narkotika tersebut dipidana dengan

tahun dan belum pernah menikah.

pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

Pada dasarnya, penyalahguna

bulan atau denda paling banyak satu juta

narkotika yang tidak dalam keadaan

rupiah. Adapun yang dimaksud dengan

ketergantungan akan dikenakan sanksi

keluarga adalah orang tua atau wali dari

pidana yang berbeda sesuai dengan

pecandu narkotika.

golongan narkotika yang dipakai. Pasal 85

Pasal 46 ayat (2) Undang-undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan

hanya memberikan sanksi pidana penjara

bahwa pecandu narkotika yang telah

tanpa alternatif sanksi pidana denda.

cukup umur wajib melaporkan diri atau

Undang-undang Nomor 22 Tahun

dilaporkan oleh keluarganya kepada

1997 mewajibkan adanya pelaporan

pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah

tentang adanya pecandu narkotika

untuk mendapatkan pengobatan dan atau

kepada pejabat yang ditunjuk oleh

perawatan.

pemerintah untuk

mendapatkan

Berdasarkan uraian pasal 46, pasal

pengobatan atau perawatan. Kewajiban

85, pasal 86 dan pasal 88 Undang-undang

pelaporan tersebut ditujukan kepada

Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika,

orang tua atau wali pecandu narkotika,


342

Titik Suharti

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober baik pecandu narkotika yang belum cukup

yang berjudul Hukum Penitensier

umur maupun pecandu narkotika yang

Indonesia, mendefinisikan arti kata pidana

telah cukup umur.

atau straf menurut hukum positip adalah

Hapusnya hak penuntutan ter-

”een bijzonder leed, tegen den overtreder

hadap pecandu narkotika belum cukup

van een door den staat gehandhaafd

umur apabila orang tua atau walinya telah

rechtsvoorschrift, op den enkelen grond

melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk

van die overtreding, van wege den staat als

pemerintah untuk mendapatkan peng-

handhaver der openbare rechtsorde, door

obatan dan atau perawatan. Hal demikian

met met de rechtsbedeeling belaste gezag

tidak berlaku bagi pecandu narkotika yang

uit te speken” dan dapat diartikan bahwa

telah cukup umur, bahkan pecandu

pidana adalah suatu penderitaan yang

narkotika yang telah cukup umur dengan

bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh

sengaja tidak melaporkan diri akan

kekuasaan yang berwenang untuk

dikenakan sanksi pidana kurungan atau

menjatuhkan pidana atas nama negara

sanksi pidana denda. Selain itu juga

sebagai

dikenakan tuntutan pidana sebagaimana

ketertiban hukum umum bagi seorang

ketentuan pasal 85 Undang-undang

pelanggar, yakni semata-mata karena

Nomor 22 Tahun 1997.

orang tersebut telah melanggar suatu

penanggung jawab dari

peraturan hukum yang harus ditegakkan

2. Konsep dan Tujuan Pemidanaan

oleh negara.(Lamintang, 1988:47) Pemidanaan berasal dari kata

Pasal 10 Kitab Undang-undang

”pidana” yang mendapat awalan ”pe” dan

Hukum Pidana menyebutkan ada dua jenis

akhiran ”an”. Kata ”pidana” berarti hal

pidana, yaitu pidana pokok dan pidana

yang ”dipidanakan”, yaitu oleh instansi

tambahan. Pidana pokok

yang berkuasa dilimpahkan kepada

pidana mati, pidana penjara, pidana

seorang oknum sebagai hal yang tidak

kurungan dan pidana denda, sedangkan

enak dirasakannya dan juga hal yang

pidana tambahan terdiri dari pidana

tidak sehari-hari dilimpahkan.(Wirjono

pencabutan hak-hak tertentu, pidana

Prodjodikoro, 2003:1)

perampasan barang-barang tertentu dan

Menurut van Hamel sebagaimana

pidana pengumuman putusan hakim.

dikutib oleh Lamintang dalam bukunya


terdiri dari

Pemidanaan mempunyai arti

343

Titik Suharti

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober penjatuhan pidana. Perkataan ”pe-

menjatuhkan pidana yang didasarkan

midanaan” mempunyai arti sama dengan

pada teori pemidanaan. Dalam hukum

perkataan ”penghukuman”, sebagaimana

pidana dikenal ada tiga teori pemidanaan,

dimaksud oleh Sudarto bahwa peng-

yaitu a. Teori absolut atau teori mutlak

hukuman berasal dari kata ”hukum”,

(vergeldingstheorie);

sehingga dapat diartikan sebagai

teori nisbi (doeltheorie); c. Teori gabungan

menetapkan

(verenigings / gemengde theorien)

hukum atau memutuskan

tentang hukumnya (berechten).

Peng-

.

b. Teori relatif atau

Teori absolut atau teori mutlak

hukuman dalam hal ini mempunyai makna

(vergeldingstheorie) mendasarkan bahwa

sama dengan sentence atau veroordeling.

yang dianggap sebagai dasar

(Lamintang, 1988: 49)

pidana adalah sifat pembalasan. Pidana

daripada

Pada dasarnya terdapat tiga

adalah suatu pembalasan. Penjatuhan

pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin

pidana dibenarkan karena telah terjadi

dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

suatu kejahatan, dan dengan adanya

a. Untuk memperbaiki pribadi dari

kejahatan telah menggoncangkan

penjahatnya itu sendiri; b. Untuk membuat

masyarakat. Apabila seseorang telah

orag menjadi jera untuk melakukan

melakukan kejahatan, maka karena

kejahatan; dan c. Untuk membuat

perbuatannya itu akan menimbulkan

penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak

penderitaan terhadap anggota masyarakat

mampu untuk melakukan kejahatan-

yang lain.

kejahatan yang lain, yaitu penjahat-

Untuk mengembalikan pada

penjahat yang dengan cara-cara yang lain

keadaan sebagimana sebelum terjadi

sudah tidak dapat diperbaiki lagi

kejahatan, maka penderitaan harus

.(Lamintang, 1988:23)

dibalas dengan suatu penderitaan pula,

Berkaitan dengan penjatuhan

yaitu yang terdiri dari suatu pidana atau

pidana atau pemidanaan, maka yang

nestapa dan pidana tersebut harus

menjadi permasalahan adalah mengapa

dirasakan sebagai suatu nestapa oleh

pelaku perbuatan pidana harus dikenakan

pelakunya.

sanksi pidana. Hal tersebut terkait dengan

Teori relatif atau teori nisbi

subjectief strafrecht, yaitu hak atau

(doeltheorie) mendasarkan pada tujuan

wewenang untuk menentukan atau

dari penjatuhan pidana. Adapun tujuan


344

Titik Suharti


pokok dari pemidanaan adalah sebagai

gabungan adalah pertama, teori relatif

berikut: a. Untuk mempertahankan

menimbulkan ketidakadilan; kedua,

ketertiban masyarakat; b. Untuk

kepuasan masyarakat diabaikan; ketiga,

memperbaiki kerugian yang diderita oleh

sulit dilaksanakan dalam praktek. (Hermien

masyarakat sebagai akibat dari terjadinya

Hadiati Koeswadji, 1995: 7-12)

kejahatan; c. Untuk memperbaiki si

Setiap penjatuhan pidana kepada

penjahat; d. Untuk membinasakan si

pelaku kejahatan selalu dikaitkan dengan

penjahat; e. Untuk mencegah kejahatan.

perumusan kejahatan itu sendiri dalam

Tujuan mencegah kejahatan dari

peraturan perundang-undangan pidana.

teori relatif dapat dirinci lebih lanjut dalam

Sebagaimana dinyatakan oleh Hans

dua jenis, yaitu pertama, Algemene atau

Kelsen bahwa sanksi dibuat sebagai

generale preventie adalah pencegahan

konsekuensi dari perbuatan yang dianggap

yang ditujukan secara umum kepada

merugikan masyarakat dan yang menurut

masyarakat, sehingga sifat pencegahan-

maksud-maksud dari tata hukum harus

nya bersifat umum;

kedua, Bijzondere

dihindarkan. Dalam teori hukum pidana

atau speciale preventie adalah pen-

dikenal asas mala in se, yaitu perbuatan

cegahan yang ditujukan kepada si

yang dengan sendirinya dianggap jahat,

penjahat itu sendiri (pencegahan

dan mala prohibita, yaitu perbuatan yang

khusus).

dianggap jahat hanya karena perbuatan

Teori gabungan (verenigings / gemengde theorien) mencakup dua teori,

tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.(Hans Kelsen, 1995: 51)

yaitu teori absolut dan teori relatif.

Menurut hukum pidana dari

Menurut pandangan teori gabungan,

masyarakat beradab, sanksi biasanya

kelemahan teori absolut adalah pertama,

ditetapkan hanya untuk kasus-kasus di

dapat menimbulkan ketidakadilan; kedua,

mana akibat yang tidak dikehendaki oleh

apabila yang menjadi dasar dari teori

masyarakat telah ditimbulkan oleh si

absolut adalah untuk pembalasan, maka

penjahat, baik disengaja ataupun tidak

mengapa hanya negara yang mempunyai

(dengan maksud atau tanpa maksud untuk

hak menjatuhkan pidana. Adapun

menimbulkan akibat tersebut). Jika maksud

kelemahan teori relatif menurut teori

atau niat itu penting bagi pelaksanaan


345

Titik Suharti

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober kejahatan, maka suatu sikap mental yang

perasaan takut akan sanksi dapat

nyata pada pihak si penjahat merupakan

mencegah orang melakukan delik.(Hans

unsur isi dari delik tersebut. Dalam hal ini

Kelsen, 1995:54-55)

delik dikualifikasikan secara psikologis.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Apabila akibat yang tidak dikehendaki oleh

sebagiamana dikutib Bernard Arief

masyarakat telah ditimbulkan bukan

Sidharta dalam disertasinya, menyatakan

dengan maksud, juga bukan karena

bahwa tujuan hukum berdasarkan cita

kekurang hati-hatian, maka tidak ada

hukum Pancasila adalah untuk

sanksi yang harus dijalankan terhadap

memberikan pengayoman kepada

orang yang perbuatannya menebabkan

manusia, yaitu melindungi manusia

akibat tersebut.

secara pasif (negatif) dengan mencegah

Hal ini mensyaratkan prinsip

tindakan sewenang-wenang, dan secara

bahwa sanksi harus diancamkan hanya

aktif (positif) dengan menciptakan kondisi

terhadap penjahat, yaitu orang yang

kemasyarakatan yang manusiawi yang

karena tindakannya atau kelalaiannya

memungkinkan proses kemasyarakatan

sendiri untuk bertindak, secara langsung

berlangsug secara wajar sehingga secara

atau tidak langsung menimbulkan akibat

adil tiap manusia memperoleh ke-

yang membahayakan masyarakat. Prinsip

sempatan yang luas dan sama untuk

bahwa sanksi diancamkan terhadap

mengembangkan

seseorang individu yang perbuatannya

kemanusiaannya secara utuh.(Bernard

dipandang mem-bahayakan masyarakat,

Arief Sidharta, 1996:225)

seluruh potensi

dan bahwa dengan demikian dapat

Dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga)

didefinisikan delik menurut hukum sebagai

aliran konvensional tentang tujuan hukum,

perbuatan individu terhadap siapa sanksi

yaitu: aliran etis, aliran utilitis dan aliran

sebagai konsekuensi dari perbuatan

normatif dogmatik. Aliran etis meng-

tersebut, apakah maksud sanksi tersebut

anggap bahwa pada asasnya tujuan

retrbusi atau pevensi melalui tindakan

hukum adalah semata-mata untuk

pencegah-an. Hanya jika kejahatan sanksi

mencapai keadilan. Aliran utilitis

dijatuhkan kepada pelaku kejahatan

menganggap bahwa pada asasnya tujuan

bahwa tuntutan retribusi terpenuhi dan

hukum adalah semata-mata untuk


346

Titik Suharti

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober menciptakan kemanfaatan

atau

penyalahguna narkotika golongan III

kebahagiaan warga. Aliran normatif

sebagaimana diatur dalam pasal 85

dogmatik menganggap bahwa pada

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

asasnya tujuan hukum adalah semata-

Bagi penyalahguna narkotika golongan I

mata untuk menciptakan kepastian

dikenakan sanksi pidana penjara paling

hukum.(Achmad Ali, 1996:84)

lama 4 (empat) tahun, penyalahguna narkotika golongan II dikenakan sanksi

3. Konsep Pemidanaan Terhadap

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,

Pecandu Narkotika

dan bagi penyalahguna narkotika golongan III dikenakan sanksi pidana

Pasal 1 angka 14 Undang-undang

penjara 1 (satu) tahun.

No 22 Tahun 1997 menyebutkan

Bagi penyalahguna narkotika yang

penyalahguna narkotika adalah orang

menderita ketergantungan, atau pecandu

yang menggunakan narkotika tanpa

narkotika, maka dia harus menjalani


rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun


rehabilitasi sosial, serta pengobatan. Masa


rehabilitasi bagi pecandu akan di-


perhitungkan sebagai masa menjalani


pidana.

disebut pecandu. Jadi pecandu adalah

Pecandu narkotika yang telah

orang yang menggunakan atau menyalah-

cukup umur dan dengan sengaja tidak

gunakan narkotika dan dalam keadaan

melaporkan diri dipidana dengan pidana

ketergantungan pada narkotika, baik

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

secara fisik maupun psikis. Pecandu

denda paling banyak dua juta rupiah.

dibedakan antara pecandu yang belum

Adapun bagi pecandu narkotika yang

cukup umur dan pecandu yang telah cukup

belum cukup umur dan telah dilaporkan

umur.

oleh orang tua atau walinya tidak dituntut

Konsep pemidanaan terhadap

pidana.

penyalahguna narkotika, dibedakan

Pemidanaan terhadap pecandu

antara penyalahguna narkotika golongan

narkotika mempunyai arti penghukuman

I, penyalahguna narkotika golongan II dan


347

Titik Suharti


terhadap korban kejahatan. Dalam hal ini

dengan penjatuhan sanksi pidana penjara

bisa dikategorikan pada kejahatan tanpa

dapat mencapai tujuan memperbaiki

korban, sehingga yang menjadi korban

pribadi dari pecandu narkotika sebagai-

adalah pelaku itu sendiri. Pada kasus

mana dianut teori relatif atau teori nisbi.

pecandu narkotika, akibat yang tidak

PENUTUP

dikehendaki oleh masyarakat tidak Berdasarkan uraian tersebut di

ditimbulkan secara langsung oleh pelaku,

atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

baik sengaja maupun tidak sengaja. Apabila akibat yang tidak dike-

pertama, Undang-undang Nomor 22

hendaki oleh masyarakat telah di-

Tahun 1997 tentang narkotika mengatur

timbulkan bukan dengan maksud, juga

bahwa penyalahguna narkotika adalah

bukan karena kekurang hati-hatian, maka

orang yang menggunakan narkotika tanpa

tidak ada sanksi yang harus dijalankan


terhadap orang yang perbuatannya


menebabkan akibat tersebut. Hal ini


mensyaratkan prinsip bahwa sanksi harus


diancamkan

hanya terhadap penjahat,


yaitu orang yang karena tindakannya atau

disebut pecandu. Kedua, bagi penyalah-

kelalaiannya sendiri untuk bertindak,

guna narkotika yang menderita keter-

secara langsung atau tidak langsung

gantungan, atau pecandu narkotika, maka

menimbulkan akibat yang membahaya-

dia harus menjalani rehabilitasi baik

kan masyarakat. Penjatuhan sanksi

rehabilitasi medis maupun rehabilitasi

pidana terhadap pecandu narkotika tidak

sosial, serta pengobatan. Masa rehabi-

akan pernah mencapai tujuan hukumnya,

litasi bagi pecandu akan diperhitungkan

terutama tujuan kemanfaatan dan

sebagai masa menjalani pidana.

keadilan bagi pelaku. Salah satu tujuan

Penjatuhan sanksi pidana ter-

yang ingin dicapai dengan suatu

hadap pecandu narkotika tidak akan

pemidanaan adalah untuk memperbaiki

pernah mencapai tujuan hukumnya,

pribadi dari penjahatnya itu sendiri,

terutama tujuan kemanfaatan dan

sehingga perlu dipertanyakan apakah

keadilan bagi pelaku. Salah satu tujuan


348

Titik Suharti

PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober Hans Kelsen (alih bahasa oleh Somardi), Teori Hukum Murni, dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum empirik – deskriptif, Rimdi Press, 1995

yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, karena pemidanaan terhadap pecandu

Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

narkotika mempunyai arti penghukuman terhadap korban kejahatan. DAFTAR PUSTAKA

Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, CV Armico, Bandung, 1988

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, 1996

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pdana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1997 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698

349

Titik Suharti

KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO 22 THN 1997 Oleh:

Recommend Documents