KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUBYARTO DAN UMER CHAPRA

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUBYARTO DAN UMER CHAPRA

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (S.E.Sy)

Oleh: ARIF SOLEH

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 1432 H/2011

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUBYARTO DAN UMER CHAPRA

ABSTRAKSI

Penelitian skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan data dan cara analisa kualitatif, mendeskripsikan dan menganalisa objek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan pemikiran Mubyarto dan Umar Chapra dalam konsep pembangunan ekonomi untuk dicari bentuk komparasinya dan relevansi dari pemikiran Mubyarto dan Chapra terhadap perekonomian Indonesia. Data yang digunakan

adalah data kualitatif yang

diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Data primer yang digunakan buku Umar Chapra yang berjudul Islam dan Pembangunan Ekonomi. Buku Mubyarto Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila. Sedangkan sumber data sekunder adalah berbagai tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini, baik langsung maupun tidak langsung, seperti buku, Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, Islam dan Tantangan Ekonomi”, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Dalam mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode Artificial Neuron Network (ANN) dengan penilaian menggunakan keserasian contents, context, conducts, dan contours. Untuk melakukanhal tersebut penulis melakukan verifikasi variabel terlebih dahulu hal ini sangat diperlukan agar diperoleh data yang relevan, untuk dijadikan indikator dalam artificial neuron network. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa adanya persamaan dan perbedaan pemikiran kedua cendekiawan dalam urgensi, relevansi, implementasi baik dimensi keindonesiaan maupun keislaman, perbedaan ini dijelaskan dalam bentuk nilai hasil ANN dan himpunan dengan mengunakan diagram venn.

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, atas segala rahmat dan hidayat-Nya, sehingga skripsi ini

dapat terselesikan. Dalam rangka memenuhi

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa banyak tangan yang terulur memberikan bantuan. Ucapan rasa hormat yang setinggi tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala kepedulian mereka yang telah memberi bantuan baik berupa sapaan moril, kritik, masukan, dorongan semangat, dukungan finansial maupun sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Bapak Mu’min Rauf, M.A, selaku sekretaris Program Studi Muamalat yang telah membantu penulis memberikan masukan dan arahan dalam hal administrasi. 3. Bapak Dr. Ir. Murasa Sarkaniputra sebagai pembimbing atas segala asanya memberikan banyak bimbingan dengan kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Fahmi Ahmadi, Msi yang telah banyak membantu penulis dalam berdikusi, belajar dan meminjamkan buku, semoga Allah membalasnya dan gelar doktor nya cumlaude cepat selesai. 5. Seluruh staf pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. 6. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Syari’ah dan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan pinjaman buku kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Ayahanda Alm. Etom Irfa dan Ibunda Djunah, kupersembahkan skripsi ini untukmu yang selalu memberikan kasih sayangnya tiada henti. Kakakku Hery, Fitri dan adikku Winda yang telah mendukungku selama kuliah berlangsung. Keponakanku yang cerdas Faqih dan Fathan terima kasih atas hiburannya. Siti Mariam atas segala perhatiannya dan masakannya, semoga Allah merestui kita. 8. Kawan-kawan, Kanda, Yunda dan para kader BEM-J Perbankan Syariah, LEMI, COINS, KOMFAKSY, HMI Cabang Ciputat yang telah banyak mewarnai hidup saya selama di Ciputat. Maju terus kawan-kawanku. 9. Iwan Fals yang setia menemani penulis pagi, siang dan malam dengan lagulagunya, kosan dan seisinya yang telah banyak membantu termasuk kawanku Hariri, Hasby, Probo dan Para penghuni kosan Nenek.

10. Teman-teman satu jurusan Perbankan Syariah, khususnya angkatan 2007 terutama sahabat-sahabatku Trisakti (Arif “Joni”, RM Dwima, Hafiz “Ateng”) dan Sisy semoga menjadi cerita klasik untuk masa depan dan teman-teman KKS 2007 yang membawa kenangan tersendiri. 11. Bu Ely Taryuni beserta keluarga atas kepercayaannya mengajar Kevin dan Felix dari awal kuliah sampai sekarang, Bu Niken Ayu beserta keluarga Faiz dan Rizky atas kepercayaannya, terima kasih sudah membatu saya untuk mandiri. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian skripsi ini, baik yang telah penulis sbut diatas maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ciputat, 21 Rabiul Awal 1432 H 24 Februari 2011 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR……………………………………………………………...…i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………..…iv BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.........................................................................1 B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah...................................................12 C. Perumusan Masalah..............................................................................14 D. Tujuan, Keluaran dan Manfaat Penelitian……………………………15 E. Kajian Pustaka………………………………………………...………16 F. Review Studi Terdahulu………………………………………………18 G. Metode Penelitian………………………………………………….…21

BAB II

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI MUBYARTO

DAN UMER CHAPRA A. Pemikiran Mubyarto …………………………………..………...……30 1. Biografi ……………………………………………………..……..31 2. Pembangunan Ekonomi ………………………………………..….32 3. Moral dan Keadilan …………………………………………..……36 4. Peran Negara ………………………………………………..……..39 B. Pemikiran Umer Chapra ……………………………………………...44

1. Biografi ………………………………………………….………...44 2. Pembangunan Ekonomi …………………………………………..47 3. Moral dan Keadilan ……………………………………………....52 4. Peran Negara ………………………………………………………56

BAB III ANALISA ARTIFICIAL NEURON NETWORK (ANN) DAN

HIMPUNAN

KONSEP

PEMBANGUNAN

EKONOMI

MUBYARTO DAN UMAR CHAPRA A. Pemikiran Mubyarto 1. Urgensi Keindonesiaan ……………………………………60 2. Relevansi Keindonesiaan ………………………………….64 3. Implementasi Keindonesiaan ……………………………..68 4. Urgensi Keislaman …………………………………………73 5. Relevansi Keislaman ………………………………………77 6. Implementasi Keislaman ………………………………….81 B. Pemikiran Umer Chapra 1. Urgensi Keindonesiaan ………………………………….…..84 2. Relevansi Keindonesiaan ……………………………………88 3. Implementasi Keindonesiaan ……………………………….91 4. Urgensi Keislaman ………………………………………….96 5. Relevansi Keislaman ………………………………………..98

6. Implementasi Keislaman …………………………………103 C. Himpunan ……………………………………………………….…107 1. Urgensi Keindonesiaan ……………………………………….107 2. Urgensi Keislaman …………………………………………….108 3. Relevansi Keindonesiaan …………………………………......109 4. Relevansi Keislaman …………………………………………..110 5. Implementasi Keindonesiaan …………………………………111 6. Implementasi Keislaman ……………………………………...113 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan …………………………………………………………115 B. Saran ………………………………………………………………..116

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….117 LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Mubyarto globalisasi mempunyai dua pengertian. Pertama, sebagai deskripsi/definisi yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal (borderless market), dan kedua, sebagai “obat kuat” (prescription) menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Dengan dua pengertian ini jelas bahwa menurut para pendukung globalisasi “tidak ada pilihan” bagi setiap negara untuk mengikutinya jika tidak mau ditinggalkan atau terisolasi dari perekonomian dunia yang mengalami kemajuan sangat pesat.1 Benarkah tak ada hak sama sekali bagi setiap negara untuk “berbeda” dengan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai sistem nilai dan budaya negaranegara bersangkutan? Para pendiri republik kita berpaham kebersamaan dan asas kekeluargaan (ukuwah), menolak pengutamaan kepentingan pribadi (self-interest dengan liberlismenya) yang penuh firqoh.2 Pasar bebas dengan berbagai versinya memang

1

merupakan

sumber

bagi

terwujudnya

ketimpangan-ketimpangan

Mubyarto, Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Global, artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1 2 Sri Edi Swasono, Menegakkan Ideologi Pancasila: Daulat-Rakyat Versus Daulat Pasar, (Yoyakarta: PUSTEP-UGM, 2005), hal. 116.

struktural. Mohammad Hatta menggambarkan sistem ekonomi subordinasi dalam konteks kolonialisme, imperialisme, dan eksploitasi.3 Individualisme dalam wujud self-interest telah mendapat tentangan, baik secara moral maupun teoretikal di dalam perkembangan ilmu ekonomi baru. Paham fundamentalisme pasar mendapat banyak kecaman pula, tidak saja dari segi moralitas tapi juga dari segi teknis dan teoretikal. Pasar mengemban berbagai ketidakmampuan untuk mendukung kepentingan ekonomi masyarakat, cita-cita pemerataan dan keadilan. Mekanisme pasar banyak membuktikan kegagalankegagalannya (market failures) terutama dalam menjaga kepentingan mereka yang lemah daya belinya, sehingga pasar-bebas dengan persaingan-bebas yang mengiringinya telah memojokkan pihak yang lemah (the under class) menumbuhkan disempowerment dan impoverishment). Globalisasi yang berseiringan dengan pasar-bebas dan persaingan-bebas adalah kemasan baru dari kegiatan homo economicus multinasional, dengan insting dasarnya yang predatori dan hegemonik, dan mengemban paham homo homini lupus dalam wajah indahnya yang canggih.4 Ekonomi terbuka harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional. Tidak bisa kita mengorbankan rakyat demi pasar bebas dan demi 3

Sri Edi Swasono, Menegakkan Ideologi Pancasila: Daulat-Rakyat Versus Daulat Pasar, hal

23. 4

Sri Edi Swasono, Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat, artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.bappenas.go.id/node/48/2288/kemandirian-ekonomi-menghapus-sistem-ekonomisubordinasi-membangun-ekonomi-rakyat---oleh-sri-edi-swasono.

efisiensi ekonomi pasar terbuka. Biaya dan pengorbanan yang terlalu tinggi bagi Indonesia, beyond economic matters, yang harus kita bayar untuk ikut berkewajiban mewujudkan ekonomi dunia yang efisien (pasar-bebas dan globalisasi) sudah sepantasnya kita tinjau kembali.5 Dalam

konteks

perekonomian suatu negara berkembang, salah satu

wacana yang menonjol adalah mengenai pembangunan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi atau kenaikan harga barangbarang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinafikan ukuranukuran yang lain.6 Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak, pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat, sedangkan ekonomi Pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah

5

Sri Edi Swasono, Menegakkan Ideologi Pancasila, hal. 26. Josef Krisharianto, Kajian Antara Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment, Parallel Session IIID : Trade III (Growth & FDI), 13 Desember 2007, Jam 09.00-11.30, Wisma Makara, Kampus UI – Depok, hal. 1. 6

ekonomi di negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.7 Mubyarto seorang tokoh yang konsisten memperjuangkan ekonomi Pancasila, memiliki gagasan dalam pembangunan, yaitu tentang pentingnya peran kelembagaan

dalam

pembangunan.

Selama

aspek

kelembagaan

belum

diperhatikan dengan baik, maka akan sulit untuk merumuskan dan melaksanakan aktivitas pembangunan yang mendukung terwujudnya pemerataan sosial, pengurangan kemiskinan, dan usaha-usaha peningkatan kualitas hidup lainnya.8 Aspek kelembagaan ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. Inovasi dalam kebijakan publik semacam ini akan senantiasa memberikan perhatian terhadap tiga hal penting, yaitu etika, hukum, dan ilmu ekonomi.9 Etika menekankan pada persepsi kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil, untuk masa kini maupun mendatang. Hukum menekankan pada penerapan kekuatan kolektif untuk melaksanakan ethical consensus yang telah disepakati. Sementara itu, ilmu ekonomi menekankan pada perhitungan untung rugi yang didasarkan pada etika dan landasan hukum suatu negara. 7

Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, (Kencana: Jakarta 2006), hal.3. Bagus Santoso dan Nadia Kusuma Dewi, “Mubyarto & Daniel W. Bromley, 2002, A Development Alternative For Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia”., artikel di akses pada 15 Oktober 2010, http://www.ekonomirakyat.org/resensi_buk/resensi_6.htm 9 Ibid, http://www.ekonomirakyat.org/resensi_buk/resensi_6.htm 8

Berkaitan dengan hal ini, Mubyarto berpendapat Ekonomi Pancasila sebagai fondasi moral kebijakan pembangunan Indonesia. Ironisnya, Pancasila sebagai prinsip etika ditolak oleh ekonom neoklasik serta dianggap tidak relevan dan tidak konsisten dengan ilmu ekonomi barat yang “value-free”. Seolah-olah Ekonomi Pancasila tidak dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ekonomi modern. Akibatnya, konsep ilmu ekonomi impor yang cenderung menekankan pada liberalisme, individualisme, dan memandang uang sebagai segala-galanya, lebih dikenal luas dan dianggap cocok untuk diterapkan pada perekonomian Indonesia.10 Ekonomi Pancasila sebagai landasan strategi pembangunan Indonesia. Pancasila mengandung tekad bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan sebagai dasar-dasar etika (ethical foundation) serta nasionalisme dan demokrasi sebagai pedoman/metode kerja idealnya (guiding ideals).11 Aspekaspek penting yang terdapat dalam Ekonomi Pancasila antara lain adalah partisipasi dan demokrasi ekonomi, pembangunan daerah (bukan pembangunan di daerah), nasionalisme ekonomi, dan pendekatan multidisipliner terhadap pembangunan.12

10

Ibid, http://www.ekonomirakyat.org/resensi_buk/resensi_6.htm Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 37. 12 Ibid, hal,. 31. 11

Gagasan Ekonomi Pancasila saat ini masih berada dalam tataran etika, moral, ide, dan ideologi. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha lebih lanjut yang memungkinkan Ekonomi Pancasila menjadi practicable dan menjadi landasan moral pengambilan kebijakan. Pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial. Pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat banyak pada urutan pertama.13 Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Hal ini sesuai dengan semangat UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2, dan 3 dan komitmen menjalankan pasal 27 ayat 2 dan 29 ayat 2. 14 Srategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang, maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin

13

Bagus Santoso dan Nadia Kusuma Dewi, “Mubyarto & Daniel W. Bromley, 2002, A Development Alternative For Indonesia,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia”., artikel di akses pada 15 Oktober 2010, http://www.ekonomirakyat.org/resensi_buk/resensi_6.htm 14 Mubyarto, “Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi” artikel di akses pada 15 Oktober 2010 dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_7/artikel_1.htm

dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal. 15 Semua negara muslim masuk dalam kategori negara-negara berkembang meskipun diantaranya negara-negara kaya sementara sebagian yang lain miskin. Mayoritas negeri-negeri ini, terutama yang miskin, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat sulit. Salah satu problemnya adalah ketidakseimbangan ekonomi makro yang dicerminkan dalam dalam angka penganguran, inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran yang sangat besar, depresi nilai tukar mata uang yang berkelanjutan, dan beban hutang yang berat.16 Dalam pandangan Islam, konsep pembangunan ekonomi merupakan konsep pembangunan 'insan seutuhnya' menuju puncak kehidupan yang seindah-indahnya (fi ahsani taqwiin). Pembangunan yang berlandaskan proses tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) guna menciptakan keharmonisan kehidupan (internal harmony) melalui proses transformasi sosial yang menyatukan nilai-nilai moral ekonomi dan tingkat pareto optimum yang Islami.17 Bukan

sebaliknya,

proses

pembangunan

yang

dilandasi

nilai-nilai

sekulerisme yang meruntuhkan nilai-niai kemanusiaan dan meluncurkan babak 15

Ibid., http://www.ekonomirakyat.org/edisi_7/artikel_1.htm M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 1. 17 Sigit Pramono, “Keuangan Syariah Dan Konsensus Baru Pembangunan Ekonomi”, artikel di akses pada 15 Oktober 2010 dari http://www.pk-sejahtera.org/id/artikel/kolom/keuangan-syariahdan-konsensus-baru-pembangunan-ekonomi.htm 16

kehancuran peradaban manusia (the decay of civilization). Umer Chapra berargumen bahwa penyebab utama krisis keuangan global yang terjadi saat ini tidak lain adalah hilangnya market discipline dalam sistem keuangan kita.18 Kondisi inilah yang mendorong, terjadinya excessive lending, aksi spekulasi di pasar modal dan kenaikan nilai aset yang tidak terkendali. Mayoritas para ekonom muslim sepakat mengenai dasar pilar atau fondasi filosofis sistem ekonomi Islam: Tauhid, Khilafah, Ibadah, dan Takaful19, Khurshid Ahmad menambahkan: Rububiyyah dan Tazkiyah20serta Mas-u-liyyah (accountability). Murasa Sarkaniputra dalam buku Ruqyah Syar’iyyah 21 menyebutkan bahwa ekonomika

Islam

merupakan

ilmu

yang

mempelajari

tata

kehidupan

kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridha Allah. Dimana menurutnya dalam pengertian ekonomi Islam di atas mencakup tiga domain, yakni domain tata kehidupan, pemenuhan kebutuhan, dan ridha Allah. Semua ini diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumberkan al-Qur’an, asSunnah, Ijma’ dan Qiyas.

18

Ibid., http://www.pk-sejahtera.org/id/artikel/kolom/keuangan-syariah-dan-konsensus-barupembangunan-ekonomi.htm 19 Mohamed Aslam Haneef, Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis, (Kuala Lumpur : Ikraq, 1995), h. 2 20 Khurshid Ahmad, "Economic Development in an Islamic Framework", dalam Khurshid Ahmad (ed.), "Studies in Islamic Economics", (Leicester : The Islamic Foundation, 1980), h. 178-179. 21 Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar’iyyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi, (Cirebon: Al-Ishlah Press, 2009), hal. 114

Umar Chapra menyatakan bahwa sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah materi, melainkan didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan (al-falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thoyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.22 Tujuan ini (al-falah) dijelaskan oleh Rawwaz Qal’aji dalam karyanya Mabahits Fi al-Iqtishad al-Islami23 melalui tujuan ekonomi negara, mewujudkan kebahagiaan bagi manusia dan meminimalisir kesenjangan ekonomi ditengahtengah masyarakat. Oleh karena itu nilai keseimbangan merupakan ruh dalam ekonomi Islam, yang dengannya Allah menjadikan ciri khas bagi umat Islam (QS. al-Baqarah: 143). Nilai keseimbangan ditegakkan Islam di antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim. 24 Nilai ini ditunjukkan dengan keseimbangan pada diri manusia dalam mempergunakan hartanya melalui kesederhanaan dan penghematan dalam pemanfaatan kepemilikan harta kekayaan dan tidak melampaui batas. (QS.alBaqarah: 67 dan ar-Rahman: 9), dan seimbang disaat memenuhi kebutuhan akhirat dan seimbang pula ketika memenuhi kebutuhan dunia. 22

Umar Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press), 2006. hal 7 23 M. Rawwaz Qal’aji, Mabahits fi al-Iqrishad al-Islami, (Beirut: Dar An-Nafaes), 2000, cet ke-4, hal. 35 24 Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Rabbani Press), 2004, cet ke 4, hal. 29-31

Menurut Umar Chapra,25 ”Ekonomi

Islam sebagai suatu

cabang

pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqashid (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan

ketidakseimbangan

berkepanjangan,

atau

makroekonomi dan

melemahkan

ekologi

yang

solidaritas keluarga dan sosial serta

jaringan moral masyarakat”.

Nilai-nilai moral memiliki nilai penting dalam masyarakat manusia untuk mencegah

tindakan-tindakan

yang

menunbuhkembangkan kesejahteraan.

salah

dan

ketidakadilan

serta

Menurut Chapra disamping variabel-

variabel ekonomi, perlu juga memasukkan factor-faktor moral psikologis, social, dan sejarah yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.26 Meskipun masyarakat sekuler terus meremehkan perlunya pembangunan moral, kini mereka mengakui komitmen pembangunan dengan keadilan. Pembangunan materi dengan keadilan adalah tidak mungkin tanpa adanya pembangunan moral. Pembangunan dengan keadilan menghendaki adanya pengunaan sumber daya- sumber daya yang adil dan efisiensi dan keduanya, tidak

25

M. Umer Chapra, The Future Of Economics An Islamic Perspective, terjemah, Ikhwan Abidin Basri : Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam (Bandung, Gema Insani, 2001), hal. 108. 26 M. Umer Chapra, The Future Of Economics An Islamic Perspective, terjemah, Ikhwan Abidin Basri : Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, h.x

mungkin dapat didefinisikan atau diaktualisasikan tanpa adanya nilai-nilai spiritual dalam dunia perekonomian.27 Efisiensi dan pemerataan telah didefinisikan dalam banyak cara. Dari sudut syari’ah, definisi yang paling memadai adalah yang membantu merealisasikan visi Islam tentang pembangunan. Karena itu efisiensi optimum dapat dikatakan telah dicapai dalam alokasi sumber-sumber daya manakala kuantitas barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan telah dapat diproduksi dengan tingkat stabilitas ekonomi yang masuk akal dan dengan suatu laju pertumbuhan yang berkesinambungan.28 Rasulullah saw dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai pembawa rahmat bagi seluruh ummat manusia (Q.S: Ali-Imran ayat 107). Beberapa perwujudan sifat ini dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur’an. Misalnya, perlunya kehidupan sejahtera (hayat thayyibah) dan kesejahteraan (falah), sikap ramah dan keras, generasi yang makmur, mendidik dalam suasana penuh cinta, jaminan dari keamanan, bahaya korupsi, ketakutan, kelaparan, dan tekanan mental. Karena itulah semua lembaga organisasi, termasuk negara, haruslah mencerminkan sifat rahmat dan harus melahirkan kesejahteraan bagi semua manusia. Fungsi kesejahteraan dari negara secara khusus ditegaskan oleh Rasulullah saw. Ketika beliau menyatakan, “Setiap

27

M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “.Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 61. 28 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 9.

penguasa yang bertanggung jawab terhadap ummat Islam, namun tidak berjuang untuk kesejahteraan mereka, maka ia tidak akan masuk surga bersama mereka” 29 Indonesia sebagai negara yang merdeka, tentunya harus mempunyai konsepsi pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan agamanya sesuai dengan semangat pasal 29 dan 33 UUD 1945. Dari latar belakang permasalahan yang

telah

diuraikan

diatas,

maka

penulis

memilih

judul

“Konsep

Pembangunan Ekonomi, Studi Komparatif Pemikiran Mubyarto dan Umar Chapra ”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah Dari latar belakang di atas, pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak, pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Tujuannya adalah untuk: menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang, mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga

29

M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “.Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, hal. 26

dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara tersebut.30 Mubyarto sebagai ekonom Pancasila, berpendapat bahwa pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.31 Sebagai bangsa yang besar, Indonesia mempunyai sistem ekonomi yang sesuai dengan budaya Indonesia sendiri yaitu sistem koperasi yang berasaskan kekeluargaan.32 Sistem ekonomi Pancasila tidak menjerumus pada etatisme dan liberalisme, akan tetapi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan individualitas dan otoaktivitas setiap rakyatnya dan ada mekanisme yang dapat mengendalikan dan mengatasi praktek oligopoly dan monopoli. Kuncinya ialah keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara individualitas dan sosialitas, antara oktoaktivitas dan solidaritas sosial.33 Umer Chapra yang merupakan pemikir mainstream dalam ekonomi Islam mempunyai pandangan bahwa pembangunan di negara-negara muslim harus melihat pandangan hidup Islam dan tujuan-tujuan yang seirama dengan pandangan tadi serta jenis pembangunan yang berkaitan dengan itu.34 Pembangunan materi harus sejalan

30

Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, (Kencana: Jakarta 2006), hal.3. Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal.3 32 Ibid, h. 39 33 Ibid, hal,. 53. 34 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 5. 31

dengan pembangunan moral dengan melaksanakan efisien dan pemerataan, yakni merealisasikan visi Islam tentang pembangunan.35 Mubyarto dan Umar Chapra sebagai seorang ekonom yang mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai konsep ekonomi pembangunan yang bercorak pada pemikirannya masing-masing, oleh karena itu penulis akan mengkomparatifkan dan menganalisa pemikiran meraka dalam hal nilai-nilai moral, keadilan, kebijakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Dari masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Komparasi pemikiran Mubyarto dan Umar Chapra dalam konsep pembangunan ekonomi dengan menggunakan pasal 27 (2), 29 (2) dan pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen). 2. Relevansi dari pemikiran Mubyarto dan Chapra terhadap perekonomian Indonesia. C. Perumusan Masalah Dalam rangka memfokuskan pembahasan, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 1.

Bagaimana pemikiran Mubyarto dan Umar Chapra dalam konsep pembangunan ekonomi?

35

Ibid, h., 9

2.

Bagaimana relevansi pemikiran Mubyarto dan Chapra terhadap perekonomian Indonesia ?

D. Tujuan, Keluaran dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Tersusunnya format pemikiran ekonomi menurut Mubyarto dan Umar Chapra. b. Terumuskannya dimensi-dimensi implementasi pemikiran Mubyarto dan Chapra pada perekonomian Indonesia. 2. Keluaran a. Peta pemikiran Mubyarto dan Umar Chapra dalam konteks keindonesiaan dan keislaman. b. Kemungkinan perumusan kebijakan yang dapat diterima rakyat Indonesia.

3. Manfaat Penelitian a. Bagi penulis, pemikiran Mubyarto dan Umar Chapra dalam konsep ekonomi pembangunan dan relevansinya terhadap perekonomian Indonesia. b. Bagi akademik, memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khazanah ekonomi Islam khususnya serta memperkaya literatur perpustakaan mengenai pemikiran kedua cendekiawan tersebut, khususnya.

c. Masyarakat umum, dapat tambahan wawasan mengenai pemikiran kedua cendekiawan tersebut, khususnya. E. Kajian Pustaka Penulis melakukan studi penelitian terdahulu pada beberapa studi yang telah dilakukan sekitar pembangunan ekonomi, Mubyarto dengan konsep pembangunan ekonomi dengan latar belakang ekonomi pancasila dan Umer Chapra dengan konsep pembangunan ekonomi dengan latar belakang ekonomi Islam. Diantaranya tulisan dalam bentuk buku yang berjudul Ekonomi Pancasila36: gagasan dan kemungkinan karya Profesor Mubyarto, sebagaimana judulnya, tulisan ini mencoba menawarkan alternatif strategi pembangunan Indonesia. Resep yang mereka tawarkan diharapkan dapat membawa perubahan ke depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia telah gagal menerapkan sistem ekonomi yang sesuai untuk membangun Indonesia. Observasi langsung cenderung mengkonfirmasi bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini masih banyak berpedoman pada konsep-konsep ekonomi barat yang belum tentu sesuai dengan kondisi kultural, etika, sosial, dan politik yang ada di Indonesia. Buku berjudul Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila37 karya Mubyarto, karya ini menjelaskan sistem ekonomi Pancasila yang merupakan amanat undang-undang dasar 1945 yang berfondasikan pada nilai-nilai moral demi terwuudnya keadilan

36 37

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, (Jakarta: LP3ES, 1987 ) Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, (Jakarta: LP3ES, 1988).

social. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat. Karya Umer Chapra yang berjudul, Islam and Economic Development38, terjemah Ikhwan Abidin basri : Islam dan Pembangunan Ekonom hadir mewarnai kajian ekonomi pembangunan. Karya ini menelusuri dan menganalisa ekonomi pembangunan

yang bersifat sekularistik dengan beberapa kagagalannya yang

disebabkan menegasikan nilai-nilai moral dan agama untuk menciptakan keadilan. Buku ini juga memuat startegi dan kebijakan yang harus dilakukan negara muslim dalam pembangunan ekonomi. Buku Umer Chapra yang berjudul The Future Of Economics An Islamic Perspective,39 terjemah, Ikhwan Abidin Basri : Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya kita menelaah ulang ilmu ekonomi yang selama ini diajarkan oleh kaum kapitalis dan sosialis dinegara-negara dunia ketiga, tanpa memperhatikan konteks agama dan kultur masyarakat tersebut. Kemudian memberikan fomulasi maqoshidu syari’ah dalam ekonomi yang menunjung tinggi nilai moral dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. 38

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000). 39 Chapra, M. Umer, The Future Of Economics An Islamic Perspective, terjemah, Ikhwan Abidin Basri : Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam (Bandung: Gema Insani, 2001).

F. Review Studi Terdahulu Penulis

Dina Rahma Umami (Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan politik, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2009).

Judul

Pemikiran Ekonomi Mubyarto Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Pembahasan

Pada skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui konsep filsafat, nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam, konsep filsafat, nilainilai dasar dan nilai instrumental dari pemikiran ekonomi Mubyarto dan pandangan system ekonomi Islam terhadap pemikiran ekonomi dari Mubyarto

Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pemikiran ekonomi Mubyarto tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, sebab: a. Pemikiran ekonomi Mubyarto berjiwa religius dan mengedepankan unsur moral yang menginginkan adanya keseimbangan dan keselarasan hubungan vertikal dan horisontal. b. Bersifat karakyatan yang memberikan perhatian besar pada penderitaan rakyat kecil yang merupakan korban dari kesenjangan ekonomi c. Bersifat humanis dimana ia tidak menginginkan terjadinya ekspolitasi, penindasan dan dominasi sesama manusia. e. Penulis kategorikan pemikiran Mubyarto sebagai pemikiran

yang berhaluan soislis religius.

Penulis

Ahmad Charis (Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010).

Judul

Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Ekonomi Islam

Pembahasan

Pada Skripsi ini membahas tentang beberapa pokok masalah: 1. Bagaimana konsep pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan? 2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam melihat pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan? Pendekatan yang penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisa pokok masalah yang telah ditentukan diatas pendekatan normatif. Pendekatan ini didasarkan pada hukum syara’ yaitu Alqur’an dan Hadis Nabi serta usul al-fiqh.

Hasil penelitian

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan tambalan dari sistem ekonomi kapitalisme yang telah menciptakan struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat dimana rakyat kecil tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena lebih bertumpu pada ekonomi pasar. Akibatnya, perekonomian didominasi oleh segelintir orang sementara sebagian besar rakyat lainnya hidup dalam kondisi yang tidak layak. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan untuk menopang kondisi

perekonomian mereka dalam berbagai kebijakan pemerintah baik dalam bentuk fiskal maupun moneter. Namun secara umum instrumen pokok ekonomi kapitalisme tetap diakui seperti eksistensi perbankan ribawi, kebijakan moneter yang menggunakan instrumen suku bunga, perdagangan efek di pasar modal, dan pajak sebagai instrumen fiskal sekaligus sebagai sumber pendapatan utama negara, dan eksistensi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan sejatinya merupakan konsep ekonomi yang batil yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan data dan cara analisa kualitatif,40 dengan mendeskripsikan dan menganalisa objek penelitian yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik. Untuk kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. 2. Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri atas sumber primer dan sumber 40

Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999)

sekunder. Dalam penulisan ini sumber data primer yang digunakan buku Umar Chapra yang berjudul Islam dan Pembangunan Ekonomi.41 Buku Mubyarto Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila.42 Sedangkan sumber data sekunder adalah berbagai tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini, baik langsung maupun tidak langsung, seperti buku, Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam,43 Islam

dan

Tantangan

Ekonomi”,44 Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan45. 3. Teknik Pengambilan Data Didalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yang dalam hal ini adalah buku, jurnal dan artikel. 4. Verifikasi Variabel Verifikasi variabel atau proses pengumpulan dan klasifikasi variabel (indikator) sangat diperlukan agar diperoleh data yang relevan, untuk dijadikan indikator dalam artificial neuron network. Dalam kerangka berpikir ilmiah, verifikasi variabel termasuk berpikir empiris yang dilakukan setelah berpikir secara rasional. Proses verifikasi variabel diperoleh dengan menggunakan content 41

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000). 42 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, (Jakarta: LP3ES, 1988) 43 M. Umer Chapra, The Future Of Economics An Islamic Perspective, terjemah, Ikhwan Abidin Basri : Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam (Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2001). 44 M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin basri : Islam dan Tantangan Ekonomi, (Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000) 45 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, (Jakarta: LP3ES, 1987 )

analysis, yaitu mengumpulkan dan menganalisis isi suatu teks46. Konten menjelaskan, arti, ide, tema, atau apapun pesan yang dapat dikomunikasikan. Content analysis bersifat noncreative sebab proses untuk menempatkan perkataan, pesan, atau lambang pada satu teks untuk mengomunikasikan ke satu pembaca atau penerima terjadi tanpa pengaruh dari peneliti yang meneliti konten ini. Dengan demikian peneliti mengungkapkan isi pada satu sumber komunikasi dan membandingkannya dengan ilmu pengetahuan tentang teknik kuantitatif.47 Dibawah ini adalah variable yang telah diverifikasi untuk dijadikan acuan dalam menganalisa pemikiran pembangunan ekonomi Mubyarto dan Umer Chapra dengan menggunakan artificial neuron network dan himpunan sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya. Urgensi 1. Pancasila dan UUD 1045 2. Demokrasi Ekonomi Relevansi

KEINDONESIAAN

1. Pasal 27 ayat 2 2. pasal 29 ayat 2 3. pasal 33 ayat 1 4. Pasal 33 ayat 2 5. Pasal 33 ayat 3 Implementasi

46

Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, (USA: Pearson Education, 2003), hal.310. 47 Ibid, h,.310

1. Pemerataan pendapatan 2. Pengentasan kemiskinan 3. Soko guru sebagai perekonomian Indonesia 4. Negara menguasai cabang-cabang produksi 5. Penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat 6. Menciptakan lapangan kerja 7. Pelestarian lingkungan hidup

Urgensi 1. Konsep fundmental tauhid, khilafah dan keislaman 2.Keseimbangan dunia dan akhirat. 3. Pembangunan moral. Relevansi 1. Al-Maidah ayat 120, Al-Baqarah ayat 279 2. Al-Baqarah ayat 11

KEISLAMAN

3. Al-Baqarah ayat 201 4. Al-Humazah ayat 1-3 Implementasi 1. Pelaksanaan zakat 2. Pelarangan riba 3. Mengurangi konsentarsi kepemilikan 4. Model kerja sama musyarakah dan mudharabah 5. Pengembangan industry mikro dan kecil

5. Teknik Analisis Data Dalam mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode Artificial Neuron Network (ANN) dengan penilaian menggunakan keserasian contents, context, conducts, dan contours. 48 Maka digunakanlah metode content analysis yaitu teknik mengumpulkan dan menganalisis isi suatu teks. Content menjelaskan arti, lambang, gambar, ide, tema atau apapun peasan yang dapat dikomunikasikan. Dalam content analysis peneliti menggunakan objektif dan sistematik menghitung dan merekam prosedur untuk menghasilkan suatu kuantitatif dari content simbolis pada suatu teks.49 6. Metode Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2007.50 7. Teori alat analisa a. ANN (artificial neuron network) Dalam menganalisa dan mengkomparasikan konsep ekonomi kedua pemikir, penulis menggunakan metode ANN (artificial neuron network) dengan penilaian dan bobot menggunakan keserasian contents, context, conducts, dan 48

Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar’iyyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi, (Cirebon: Al-Ishlah Press, 2009), hal. 8 49 Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, (USA: Pearson Education, 2003), hal.310. 50 Djawahir Hejazziey dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta: UIN Press, 2007), cet. Ke1.

contours51. Untuk melaksanakan langkah tersebut digunakanlah metode content analisis yaitu teknik mengumpulkan dan menganalisis isi suatu teks.52 Dalam penyusunan indikator dan penilaian pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra terukur menurut UUD 1945 pasal 27 (2), 29 (2) dan pasal 33 sebelum amandemen, serta pemikiran tokoh-tokoh ekonomi yakni, Khursid Ahmad53, Masudul Alam Choudhory54, Monzer Kahf Monzer Kahf55, Murasa Sarkaniputra56, Sri Edi Swasono57, A.M Saefuddin58, Hidayat Nataatmaja59, Amin Azis60, dan Euis Amalia61. Penulis membuat rentang skala nilai Y Transformasi, untuk mengukur urgensi, relevansi, dan implementasi pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra tersebut. Nilai YT 0.73 merupakan terendah, sebab jika sebuah instrument 51

Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar’iyyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi, (Cirebon: Al-Ishlah Press, 2009), hal. 8 52 Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, (USA: Pearson Education, 2003), hal.310. 53 Khursid Ahmad. Pembangunan Ekonomi Dalam Ekonomi Islam: Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam.(Surabaya: Risalah Gusti, 1997) hal. 6 54 Mausudul Alam Choudhury, Contribution to Islamic Economic Theory,(New York: St Martin’s Press, 1986). 55 Monzer Kahf, The Islamic Economy: Analytical Study of The Functioning of The Islamic Economy, (Leicester UK: IIE, IIU Islamabad and The Islamic Foundation,1995), hal. 15. Lihat juga Fahim Khan “Consumer Behaviour in Islamic Perspective”, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan, Lectures on Islamic Economics (Jeddah: IRTI-IDB, 1992), hal. 169. 56 Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar’iyyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi, (Jakarta: AlIshlah Press & STEI, 2009). Dan Murasa Sarkaniputra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2004). 57 Sri Edi Swasono, Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi Indonesia: Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 160. 58 Ahmad M. Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), hal 9. 59 Hidajat Nataatmadja, Pemikiran ke Arah Ekonomi Humanistik Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi, (Yogyakarta: PLP2M, 1984). hal. 108 60 Amin Azis, The Power of Al-Fatihah, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), hal, 373 61 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 367.

mempunyai nilai 1 untuk semua indikator (rata-rata 1 intrument 5 indikator) maka nilai YT 0.73. Nilai yang paling baik adalah yang mendekati angka 1. Nilai YT

Peringkat

0.73-0.8

Sangat Rendah

0.8-8.5

Rendah

0.85-0.9

Sedang

0.9-0.95

Tinggi

0.95-1

Sangat Tinggi

b. Himpunan Pada bab III penulis menganalisa secara komperatif indikatorindikator dari instrument urgensi, relevansi, implementasi yang bersifat keindonesiaan dan keislaman dengan mengunakan metode himpunan. Pengertian tentang himpunan (set) dan peranannya dalam matematika sebenarnya telah lama dikemukakan dalam karya ilmiah Georg Cantor. Dewasa ini pengertian tentang himpunan semakin mempengaruhi bentuk dan bahasa matematika modern. Himpunan (set) merupakan merupakan kumpulan dari objek, benda atau simbol yang dapat dibeda-bedakan dan yang diberi batasan serta rumusan secara tegas dan eksplisit.62 Definisi himpunan ialah kumpulan objek yang dirumuskan secara tegas dan yang dapat dibeda-bedakan. Keseluruhan obyek yang membentuk 62

Anto Dajan, Pengantar Metode Statistik Jilid II, (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 33.

himpunan yang besar dan tetap dinamakan himpunan universal (universal set) atau disingkat menjadi himpunan saja. Himpunan yang dipilih dan dibentuk dari himpunan universal diatas dinamakan sub-himpunan (sub-set).63 Dalam pembahasan bab ini himpunan universal berisi sub-indikator dari indikator-indikator sebagaimana telah dibahas dalam bab 4. Misal, himpunan kesesuaian ideology dan konstitusi = {pancasila sebagai dasar negara, pandangan ideologis yang bersifat mendasar, menciptakan daulat rakyat, eksistensi ideologi Pancasila, kemandirian ekonomi}. Irisan (intersection) dari A dan B ialah himpunan yang terdiri dari unsur-unsur yang tergolong baik dalam A maupun B. Irisan sedemikian itu dinyatakan sebagai A ∩ B atau diperinci sebagai, A ∩ B = {x : x Є A dan x Є B}. Pada hakikatnya, cara kerja dasar himpunan serta sub-himpunannya dapat digambarkan ke dalam diagram Venn. Diagram sedemikian dimaksudkan guna memberi gambaran secara sistematis tentang hubungan antar sub-himpunan dalam suatu himpunan universal.64 Diagram Venn yang menggambarkan irisan antara sub-himpunan A dan sub-himpunan B, contoh: B

A A ∩ B

63 64

Anto Dajan, Pengantar Metode Statistik Jilid II, hal. 35. Anto Dajan, Pengantar Metode Statistik Jilid II, hal. 37.

Pada diagram venn yang menggambarkan komperatif pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra, sub-himpunan sebelah kiri adalah pemikiran Mubyarto dan sub himpunan sebelah kanan adalah pemikiran Umer Chapra hal ini menggambarkan perbedaan pemikiran mereka, irisan (intersection) adalah persamaan kedua pemikir. Himpunan universal digambarkan oleh kotak yang berbentuk persegi panjang.

H. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penyusunan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I.

Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan kerangka teori, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II.

Konsep pembangunan ekonomi Mubyarto dan Umar Chapra, diuraikan tentang pemikiran ekonomi Mubyarto dan Umer Chapra dalam hal pembangunan ekonomi yang berkaitan moral dan keadilan, kebijakan dan peran negara.

BAB III.

Analisa ANN dan analisa komperatif dengan menggunakan metode himpunan konsep pembangunan ekonomi Mubyarto dan Umar Chapra.

Dalam bab ini akan diuraikan pemikiran kedua cendekiawan dengan menggunakan metode ANN dan himpunan. BAB IV.

Merupakan tahap akhir penulisan skripsi, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI MUBYARTO DAN UMER CHAPRA

B. Pemikiran Mubyarto 1. Biografi Prof. Dr. Mubyarto dilahirkan di Sleman Yogyakarta, pada tanggal 3 September 1938 dan meninggal di Yogyakarta, pada tanggal 24 Mei 2005 pada umur 66 tahun adalah pakar ekonomi kerakyatan Indonesia yang mengajar di Universitas Gadjah Mada dan dikenal sebagai penggagas konsep Ekonomi Pancasila.65 Mubyarto lahir di Sleman, Yogyakarta. Masa kecilnya hingga sarjana muda dihabiskan di Yogyakarta. Selepas dari UGM, Mubyarto melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Master of Arts dari Vanderbilt University, Tennessee di tahun 1962 dan gelar Doctor of Philosophy dari Iowa State University, Iowa di tahun 1965, keduanya di Amerika Serikat. Gelar Doktor diraihnya dalam usia 27 tahun dengan mempertahankan disertasi berjudul Elastisitas Surplus Beras yang Dapat Dipasarkan di Jawa-Madura.66 Profesi utamanya adalah dosen di Fakultas Ekonomi UGM (1959-2003). Salah satu jabatan penting di dalam kariernya bersama UGM adalah pada saat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan 65 66

http://id.wikipedia.org/wiki/Mubyarto, Artikel Di Akses Pada Tanggal 11 Januari 2011. Ibid

(P3PK) UGM tahun 1983-1994. Selama dipimpin oleh Mubyarto, P3PK secara intensif melakukan berbagai penelitian di bidang perdesaan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kemudian pada periode tahun 1987-1999, ia menjadi anggota MPR. Sejak tahun 2002, dia adalah Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM sampai kemudian meninggal pada tahun 2005. Pustep didirikan oleh UGM dibawah pimpinan Rektor Sofyan Effendi, untuk mendalami dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila yang telah ramai menjadi bahan diskusi utama ekonomi Indonesia sejak tahun 1980. Sebagai birokrat, Mubyarto pernah menjabat sebagai Penasehat Menteri Perdagangan pada tahun 1968-1971, Asisten Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 1993-1998, dan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri pada tahun yang sama. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah salah satu program pemerintah yang diluncurkan Mubyarto pada tahun 1993 pada saat menjabat sebagai Asisten Menteri

Pembangunan

Perencanaan

Nasional/Kepala

Bappenas,

yaitu

menghibahkan dana pemerintah kepada kelompok masyarakat miskin untuk dikelola langsung oleh masyarakat secara musyawarah dengan menggunakan konsep dana bergulir. Program IDT ini adalah hasil pemikiran Mubyarto bersama dengan koleganya, misalnya yang tergabung di dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE) seperti sosiolog pedesaan IPB Sayogyo dan Direktur LSM Bina Swadaya Bambang Ismawan. Program IDT sebagai program pengentasan kemiskinan telah berhenti, namun konsep hibah dana bergulir yang dikembangkan oleh Mubyarto

dkk sampai sekarang masih digunakan dalam bentuk program-program lain di berbagai sektor pembangunan di Indonesia.67 Karya Mubyarto telah banyak mengisi khazanah keilmuan di Indonesia. Hasil karyanya meliputi bidang ekonomi, pertanian, kemiskinan dan lain-lain. Hasil karyanya yang telah dipublikasikan antara lain: Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES (1972), Politik Pertanian dan Pengembangan Pedesaaan, Sinar Harapan (1980), Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, LP3ES (1981), Sistem dan Moral Ekonomi Ekonomi Indonesia, LP3ES (1987), Ekonomi dan Keadilan Sosial, Aditya Media (1995), Kisah-Kisah IDT (Penyunting), Aditya Media (1997), Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, Aditya Media (1997), Membangun Sistem Ekonomi, BPFE (2000), Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, BPFE (2001), A Development Alternative for Indonesia, Gajah Mada University Press (2002). 2. Pembangunan Ekonomi Sistem ekonomi suatu negara hendaknya disesuaikan dengan ideologi dan konstitusi negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia perlu mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Inilah yang mendasari penggunaan konsep Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).68 Pemikiran Mubyarto dalam membangun sistem ekonomi nasional dan mengembangkan ilmu 67

http://id.wikipedia.org/wiki/Mubyarto, Artikel Di Akses Pada Tanggal 11 Januari 2011. Edi Suandi Hamid, Jejak Pemikiran Mubyarto, Artikel diakses pada 20 desember 2010, http://mubyarto.org/_artikel.php?parameter=312&id=47 68

pendidikan ekonomi alternatif

berpijak pada sistem nilai, sosial-budaya, dan

kehidupan ekonomi riil (real-life economy) masyarakat Indonesia.69 Pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan manusia yang utuh dan pembangunan seluruh rakyat biasanya diartikan bahwa bidangbidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang materiil dan spiritual. Dan pembangunan seluruh rakyat diartikan pembangunan yang merata, atau pembangunan yang adil. Masyarakat yang ingin mewujudkan hal tersebut ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, di mana setiap sila Pancasila harus mewarnai atau menjiwai hasil-hasilnya.70 Pengamalan nilai-nilai pancasila dalam ekonomi, sila pertama Pancasila (Ketuhanan) dan kedua (Kemanusiaan) sebagai "dasar SEP", sila ketiga (Nasionalisme) dan keempat (Kerakyatan) sebagai "cara penerapannya", dan sila kelima (Keadilan Sosial) sebagai "tujuannya". Sistem ekonomi berdasar pada amanat dan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.71

69

Mubyarto, Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Global artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1 70 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal. 4 71 Edi Suandi Hamid, Jejak Pemikiran Mubyarto, Artikel diakses pada 20 desember 2010, http://mubyarto.org/_artikel.php?parameter=312&id=47

Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, azas kerakyatan dan persatuan lebih menegaskan tentang relevansi organisasi koperasi, sebagai organisasi ekonomi yang demokratis dan berwatak sosial. Anggota tidak tinggal diam dan kemudian mendapat bagian keuntungan. Baik dalam koperasi produksi maupun simpan pinjam dan konsumsi, selalu didorong simpanan atau tabungan wajib secara rutin, agar peran serta anggota bersifat aktif dan dinamis mengembangkan organisasi. 72 Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hal ini merupakan pengejawantahan demokrasi ekonomi, yang berarti, koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjadi pelaku utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berakar kuat dalam ekonomi rakyat.73 Prioritas kebijakan ekonomi ialah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi kapitalistik, yang bersifat internasional, sejauh-jauhnya mencari pasar, jika perlu di luar batas-batas negara. Maka ada multi national cooperation (MNC) di mana batas nagara tidak menjadi soal. Sedangkan sistem ekonomi Pancasila memberikan prioritas yang tinngi pada ekonomi nasional.74 Sistem perekonomian Pancasila, harus tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam 72

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, (Jakarta: LP3ES, 1988). hal. 75 Ibid, h,. 62 74 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, (Jakarta:LP3ES,1987), hal. 42 73

pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ada perimbagan yang jelas antara perencanaan pada tingkat nasional dengn desentralisasi dari rencana-rencana pusat tersebut, di daerah-daerah.75 Kesimpulan kita, pendekatan terhadap masalah “pengurangan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan” atau sebaliknya terhadap “pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan strategi penanggulangan kemiskinan” selama ini kiranya salah dan tidak adil, karena melihat kemiskinan sebagai fakta tanpa mempelajari sumber-sumber dan sebab-sebab kemiskinan itu. Akan lebih baik dan lebih adil jika para peneliti memberi perhatian lebih besar pada sistem ekonomi yang bersifat “serakah” dalam eksploitasi SDA, yaitu sistem ekonomi kapitalis liberal yang berkembang di Barat, dan merajalela sejak jaman penjajahan sampai era globalisasi masa kini. Sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia adalah sistem ekonomi pasar yang populis dan mengacu pada ideologi Pancasila dengan lima cirinya sebagai berikut76: a.

Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

b.

Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial

yaitu

tidak

membiarkan

terjadinya

dan

berkembangnya

ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; 75

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan,hal. 42 76 Mubyarto, Siapa Lebih Merusak Lingkungan: Orang miskin Atau Orang Kaya?, Artikel Diakses pada tanggal 14 Januari 2011, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_3.htm

c.

Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;

d.

Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;

e.

Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Moral dan Keadilan Dalam UUD 1945 bab kesejahteraan sosial, dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan materiil yang harus diatur dalam organisasi dan sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di sini tampaklah kaitan antara keadilan sosial dan kesejahteran sosial. Keadilan sosial adalah suatu keadaan dimana seluruh rakyat merasa aman dan tentram karena aturan-aturan main dalam hubungan-hubungan ekonomi yang berdasarkan prinsipprinsip etik dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah sarana materiil yang harus dipenuhi untuk mencapai rasa aman dan tentram yang

disebut keadilan sosial. Dua hal ini menyangkut pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945. 77

Dengan demikian, maka dalam pengejaran efisiensi ada batasannya, batasnya berupa moral, bukan batas teknis. Batas moral bisa diadakan apabila kita mau dan ikhlas. Inilah keadilan ekonomi yang definisinya adalah sebagai berikut: Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, petunjuk tuhan, dan sifat sosial manusia.78 Perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Dalam masyarakat Pancasila roda ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, yaitu harga melalui sistem pasar dengan sekaligus ada “pengontrolan” sosial atau pengawasan oleh masyarakat dan pedoman moral oleh seluruh bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.79 Hubungan antara manusia dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik. Manusia memerlukan pembangunan ekonomi agar kebutuhan materinya lebih terpenuhi. Tetapi sebaliknya dalam pembangunan ekonomi, peranan manusia sangat menentukan. Ia berperan ganda yaitu sebagai pengarah (subjek) yang menentukan sifat atau warna pembangunan ekonomi, sekaligus sebagai objek

77

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila. hal. 228 Ibid, hal,. 114 79 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. hal. 39 78

produksi, yang bersama-sama faktor produksi non-manusia (tanah, modal, dan produksi), menghasilkan barang-barang yang diproduksi tersebut.80 Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, pastilah bernafaskan agama. Pancasila mencamtumkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Sedangkan pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.81 Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan sistem ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. ”Kecelakaanlah bagi setiap … yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung” (Q.S. Al-Humazah: 2). Pengembangan sistem ekonomi yang berdasar asas kekeluargaan yang diajarkan dalam pasal 33 ayat 1, erat kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam upaya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita percaya bahwa bangsa Indonesia adalah satu keluarga besar yang anggota-anggotanya tidak akan bersaingan saling mematikan satu sama lain, tetapi saling bekerja sama, sebagai mana termaktub dalam Q.S An-Nisa: 1.82

80

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal.42 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, hal. 52 82 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal.75 81

Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial, ”jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu” (Q.S. Al-Hasyr: 7).83 Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia makin mendesak penerapannya bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi karena makin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional.84 4. Peran Negara Negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi tertentu bukanlah demi ”penguasaan” itu sendiri, melainkan karena penguasaan itu dipandang menjamin perlindungan kepentingan orang banyak. 85 Mengenai pemikiran

swastanisasi

memang

pada

dasarnya

cukup

rasional

untuk

meningkatkan efisiensi perusahaan. Tetapi mengingat penggarisan pasal 33 ayat 2 UUD 1945, pelaksanaan ide swastanisasi harus amat selektif, karena aneka rupa

83

Mubyarto, Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1_maret _2002/artikel_1 84 Ibid 85 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal. 52

cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus tetap dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat banyak.86 Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini demi kemakmuran rakyat secara maksimal dan menghindari eksploitasi alam yang berlebihan.87 Dalam kenyataannya, jaminan perlindungan kepentingan orang banyak, dan peningkatan kemakmuran rakyat secara makmur itulah, yang masih sering dipertanyakan pemenuhannya. Ini dapat ditunjukkan oleh pelayanan yang tidak efisien dari aneka rupa usaha negara disatu pihak, dan kurang adilnya distribusi pendapatan dan kekayaan nasional di pihak lain. Dengan demikian berarti bahwa penguasaan bumi, air dan kekayaan alam nasional, memang telah meningkatkan kemakmuran rata-rata bangsa Indonesia, tetapi belum merata pada seluruh rakyatnya. 88 Negara sebagai regulator perekonomian harus menentang monopoli hal ini selaras dengan Q.S. Al Hasyr ayat 7. Mekanisme pasar yang digagas oleh Mubyarto adalah pasar yang anti free-fight liberalism yang telah melahirkan monopoli yang merugikan masyarakat. Pasar Indonesia adalah pasar yang menekankan pada asas kekeluargaan, yaitu asas kerjasama yang tidak saling merugikan. Praktek- praktek kehidupan ekonomi saat ini semakin menjauhi ciriciri sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi yang diperintahkan oleh UUD 1945, yang melarang system ekonomi kapitalis liberal yang berciri “gontokan 86

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal. 104 Ibid, h,. 52 88 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan,hal. 158 87

bebas” (freefight), atau sistem yang etastistik (serba negara), atau system yang membiarkan pemusatan kekuatan ekonomi yang memungkinkan bentuk monopoli (swasta) yang merugikan masyarakat.89 Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja, dalam usahanya untuk mewujudkan penghidupan yang layak bagi rakyatnya. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945, memang hanya mencantumkan hak warga negara, yaitu hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan “kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor”. Ini berarti pemerintah “merumuskan” kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok tetapi tidak berarti harus melaksanakannya sendiri.90 Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan jalan mengusahakan ketentraman dan keamanan usaha menyederhanakan prosedur perizinan dan sebagainya. Untuk mewujudkan hal yang telah disebutkan diatas, maka teori ekonomi harus bersifat nasionalistis. Rasa nasionalisme tersebut harus menjiwai semua pelaku ekonomi, karena nasionalisme berkaitan erat dengan ketahanan nasional, yaitu kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.91

89

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan,hal. 68 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal. 235 91 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, hal.49 90

Peranan negara yang besar dalam perekonomian, mungkin dianggap orang sebagai hal yang wajar, atau bahkan dianggap memang sudah seharusnya, karena UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3, serta pasal 27 ayat 2 secara meyakinkan mengamanatkan hal tersebut untuk dilaksanakan oleh pemerintah republik Indonesia. Dalam pada itu Sistem Ekonomi Pancasila yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5) jelas berorientasi pada etika (Ketuhanan Yang Maha Esa), dan kemanusiaan, dengan cara-cara nasionalistik dan kerakyatan (demokrasi). Secara utuh Pancasila berarti gotongroyong, sehingga sistem ekonominya bersifat kooperatif/ kekeluargaan/ tolongmenolong. Jika suatu masyarakat/negara/bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang ke arah yang timpang dan tidak adil, maka aturan mainnya harus dikoreksi agar menjadi lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan sosial. Profit-Sharing dan Employee Participation. Prinsip profit-sharing atau bagibagi keuntungan dan resiko yang jelas merupakan ajaran sistem ekonomi Syariah dan sistem ekonomi Pancasila sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah negara maju (welfare state) yang merasa bahwa penerapan prinsip profit-sharing dan employee participation lebih menjamin ketentraman dan ketenangan usaha dan tentu saja menjamin keberlanjutan suatu usaha.92

92

Mubyarto, Demokrasi Ekonomi Dan Demokrasi Industrial, Artikel Diakses pada tanggal 14 Januari 2011, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_3.htm

Meskipun pengertian economic democracy jelas lebih luas dari industrial democracy namun keduanya bisa diterapkan sebagai asas atau “style” manajemen satu perusahaan yang jika dilaksanakan dengan disiplin tinggi akan menghasilkan kepuasan semua pihak (stakeholders) yang terlibat dalam perusahaan. Itulah demokrasi industrial yang tidak lagi menganggap modal dan pemilik modal sebagai yang paling penting dalam perusahaan, tetapi dianggap sederajat kedudukannya dengan buruh/tenaga kerja, yang berarti memberikan koreksi atau reformasi pada kekurangan sistem kapitalisme lebih-lebih yang bersifat neoliberal.93 Prinsip employee participation yaitu partisipasi buruh/karyawan dalam pengambilan keputusan perusahaan sangat erat kaitannya dengan asas profitsharing. Adanya partisipasi buruh/karyawan dalam decision-making perusahaan berarti buruh/karyawan ikut bertanggung jawab atas diraihnya keuntungan atau terjadinya kerugian. Banyak perusahaan di negara kapitalis yang menganut bentuk negara kesejahteraan (welfare state) telah menerapkan prinsip profit-sharing dan employee participation ini, dan yang paling jelas diantaranya adalah bangun perusahaan koperasi, baik koperasi produksi maupun koperasi konsumsi, terutama di negara-negara Skandinavia.

93

Mubyarto, Demokrasi Ekonomi Dan Demokrasi Industrial, Artikel Diakses pada tanggal 14 Januari 2011, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_3.htm

Mengapa profit-sharing dan share-ownership? Berdasarkan penelitian 303 perusahaan di Inggris, alasan perusahaan mengadakan aturan pembagian laba dan pemilikan saham oleh buruh/karyawan ada 5 yaitu94: a. Komitmen moral (moral commitment); b. Penahanan staf (staff retention); c. Keterlibatan buruh/karyawan (employee involvement); d. Perbaikan kinerja hubungan industrial (improved industrial relations performance); e. Perlindungan dari pengambilalihan oleh perusahaan lain (protection against takeover). B. Pemikiran Umer Chapra 1. Biografi M. Umer Chapra dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1933, di Bombay India adalah salah satu ekonom kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik. 95

94

Mubyarto, Demokrasi Ekonomi Dan Demokrasi Industrial, Artikel Diakses pada tanggal 14 Januari 2011, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_3.htm 95 http://id.wikipedia.org/wiki/M._Umer_Chapra, Artikel Di Akses pada tanggal 11 Januari 2011

Masa kecilnya ia habiskan di tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunnisa Jamal Mundia tahun 1962, dan mempunyai empat anak, Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman. Dalam karier akademiknya Dr. M. Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertama dalm ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, dengan gelar B.Com / B.BA (Bachelor of Business Administration) dan M.Com / M.BA (Master of Business Administration), karier akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minnesota, Minneapolis. Pembimbingnya, Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati, mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Menurut Profesor ini, Chapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya, bukan hanya dikalangan mahsiswa namun juga seluruh fakultas. Dr. Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi pada ekonomi Islam. Saat ini dia menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari IDB Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasihat peneliti senior. Aktivitasnya di lembagalembaga ekonomi Arab Saudi ini membuatnya di beri kewarganegaraan Arab

Saudi oleh Raja Khalid atas permintaan Menteri Keuangan Arab Saudi, Shaikh Muhammad Aba al-Khail. Lebih kurang selama 45 tahun beliau menduduki profesi diberbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di Amerika Serikat, dan 37 tahun di Arab Saudi. Selain profesinya itu banyak kegiatan ekonomi yang dikutinya, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC dan lain-lain.96 Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdiannya ini beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan meraih penghargaan King Faisal International Award yang diperoleh pada tahun 1989. Beliau adalah sosok yang memiliki ide-ide cemerlang tentang ekonomi islam. Telah banyak buku dan artikel tentang ekonomi islam yang sudah diterbitkan samapai saat ini telah terhitung sebanyak 11 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia. Hasil karya M. Umer Chapra yang telah dipublikasikan antara lain: Toward a Just Monetary System (1985), Islam and Economic Challenge (1992), Islam and

96

2011

http://id.wikipedia.org/wiki/M._Umer_Chapra, Artikel Di Akses pada tanggal 11 Januari

the Economic Development (1994), The Future of Economics; an Islamic Perspective (2000) 2. Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi dalam Islam harus selaras dengan tujuan-tujuan syari’ah, yakni komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan output total semata-mata tidak menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimumkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuantujuan syari’ah (maqasid asy-syari’ah).97 Pengaktifan zakat dan sistem warisan Islam adalah tindakan-tindakan untuk mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil jika diperkuat dengan pengaktifan sistem Islam tentang zakat dan warisan. Islam memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan tertentu untuk membayar zakat sebagai proposi tertentu dari nilai bersih kekayaan atau hasil 97

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 7.

pertanian yang dibagikan kepada fakir miskin. Sistem swasembada sosial ini, disamping berbagai upaya pembiayaan sendiri yang lain, dibentuk dimasyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi penganggur, kecelakaan, tunjangan hari tua, dan kesehatan. Zakat yang arti literalnya adalah penyucian (thaharah), pertumbuhan (nama’), keberkatan, (barokah), pujian (madh), secara teknik pada hakikatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil-hasil pertanian, jika kekayaan tersebut melebihi batas nisbah suatu kadar tertetu sebagai dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan. Ia merupakan salah satu rukun Islam dan merefleksikan tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang-orang kaya, dan pelanggaran terhadap aaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap orang.98 Program bantu diri sosial yang diwakili zakat tidak seperti kewajiban sipil membayar pajak. Ia merupakan kewajiban agama yang secara mutlak mengikat dan diwajibkan oleh pencipta itu sendiri dan harus dibayarkan dari kekayaan yang telah Allah berikan karena keutamaan-Nya sebagai amanah yang harus dinikmati bersama-sama dengan mereka yang kurang beruntung.99 Pembagian harta warisan menurut syariat Islam, juga membantu mengurangi kemencengan distribusi kekayaan. Jika perlu, pemberlakuan undang-undang 98

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi, (Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), hal. 271. 99 Ibid, h,. 271

warisan dapat ditegakkan dalam suatu cara yang tidak menyebabkan peningkatan konsumsi yang tidak penting, tetapi meningkatkan investasi dan pengembangan kepemilikan sarana-sarana produksi.100 Tak seorangpun dapat menjauhkan pewaris syar’i, kecuali bila ia murtad atau bersalah membunuh yang diwarisi. Disamping itu tak seorangpun dapat menerima warisan lebih dari sepertiga kekayaan. Sepertiga kekayaan ini harus diperuntukkan bagi tujuan-tujuan kebajikan atau untuk orang-orang yang tidak memiliki saham warisan. Kedua orang tua yang masuh hidup mendapatkan saham yang ditentukan. Hal ini tidak saja menjamin kesejahteraan mereka, melainkan juga memungkinkan terciptanya ditribusi saham orang tua kepada saudara dan saudari setelah kematian orang tua sehingga menimbulkan kekayaan yang lebih merata.101 Pengembangan industri kecil dan mikro dipedesaan dan perkotaan akan memilki banyak keuntungan, disamping mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Keadaan akan lebih kondusif karena kepemilikan disini cenderung menambah rasa kebebasan, juga mendorong pemilik bisnis untuk melakukan inovasi dan bekerja lebih keras meraih keberhasilan bisnisnya. Juga akan menciptakan suatu iklim yang lebih besar dan memperluas kesempatan kerja dengan laju yang lebih cepat.102

100

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 109 101 M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 275 102 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 107.

Bagaimana manggalakkan pengembangan industri kecil mikro di seluruh negeri? Pertama, harus ada suatu perubahan gaya hidup yang jauh dari simbolsimbol status yang diimpor dan menggantikannya dengan gaya sederhana dengan memanfaatkan produk-produk dalam negeri yang memenuhi keperluan pokok dan yang memanfaatkan tenaga kerja lebih banyak. Kedua, harus ada perubahan dalam siakp resmi dan kebijakan terhadap industri kecil mikro sedemikian rupa sehingga mereka tidak dipinggirkan, tetapi harus digalakkan dan dibantu untuk merealisasikan sepenuhnya potensi mereka yang kaya. Ketiga, mereka harus diberdayakan, dengan memberikan bantuan yang diperlukan seperti input yang baik, teknologi tepat guna dan pemasaran efektif. Keempat, diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan dengan memberikan fasilitas pelatihan.103 Melaksanakan

konsep

ekonomi

yang

bersifat

kekeluargaan

seperti

muyarakah, mudharabah dengan mendorong gerakan finansial Islam seperti pendirian bank-bank Islam yang anti riba. Konsep persaudaraan (brotherhood) yang kehadirannya di muka bumi secara keseluruhan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, bahwa antara manusia itu terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi saling membantu dan bekerja-sama dalam ekonomi. Memang yang bisa memahami asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia, yang mampu merasakan sesamanya sebagai “saudara”, “sederek”, “sedulur”, “sawargi”,

103

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 317.

“kisanak”, “sanak”, “sameton” dan seterusnya, sebagaimana Islam menanggap sesama ummat (bahkan manusia) sebagai “saudara”, dalam konteks rahmatan lil alamin. M. Umer Chapra bahkan menegaskan bahwa memperkukuh brotherhood merupakan

salah satu tujuan dalam pembangunan ekonomi,. Brotherhood

menjadi sinergi kekuatan ekonomi utnuk saling bekerjasama, tolong-menolong dan bergotong-royong.

“Kebersamaan”

adalah

suatu

“mutuality”

dan

“asas

kekeluargaan” adalah “brotherhood” atau “broederschap” (bukan kinship atau kekerabatan), bahasa agamanya adalah ukhuwah, yang mengemban semangat kekolektivan dan solidaritas sosial. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1 Pasal 33).104 Produksi yang didasarkan pada kebutuhan dengan melaksanakan langkahlangkah untuk menjamin bahwa peningkatan investasi ini tidak diarahkan kepada produksi barang-barang mewah dan jasa saja, tetapi lebih kepada produksi barangbarang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspor, barang-barang modal dan bahan-bahan baku yang diperlukan untuk tujuan ini. Strategi yang efektif adalah dengan mengubah prefensi individual, menghapuskan segala hambatan, dan memberikan insentif dan fasilitas bagi komitmen jangka panjang terhadap dana-dana. Segala hak-hak istimewa dan subsidi, baik eksplisit maupun implicit yang memberikan keuntungan produksi dan impor barang-barang mewah harus ditarik. Penekanan fiskal pemerintah,

104

Sri Edi Swasono, Sistem Ekonomi Indonesia artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2_April _2002/artikel_1

kebijakan-kebijakan moneter dan komersial harus diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan, ekspor dan formasi modal. 105 3. Moral dan Keadilan Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental tauhid, khilafah, dan keadilan. Tauhid adalah konsep yang paling penting dari ketiganya, sebab konsep kedua lainnya merupakan turunan logika. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan Yang Esa, karena tidak mungkin jagat raya ini muncul secara kebetulan (Ali-Imran:191, Shad: 29 dan Al-Mu’minun: 15). Segala sesuatu yang Dia ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari arti bagi eksistensi alam semesta di mana manusia merupakan salah satu di dalamnya. Konsep tauhid bukanlah sekadar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya.106 Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi (Q.S Al-Baqarah: 30 dan AlAn’am: 165) dan semua sumber daya sumber daya yang ada di tangannya adalah suatu amanah (Q.S Al-Hadid: 7). Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-Nya, dan mereka akan diberi pahala atau disiksa di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka akan diberi pahala atau disiksa di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia ini, sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan Allah. Setiap orang dan bukan 105

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 135 106 Ibid, h,. 6

seseorang tertentu, adalah seorang khalifah, dan khalifah pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan tetap menjadi konsep yang kosong dari subtansi apabila tidak dibarengi dengan konsep keadilan. Oleh karena itu pula, menegakkan keadilan dinyatakan oleh Al-Qur’an sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai oleh para rasul Allah (Q.S Al-Hadid: 25). Pembangunan dengan keadilan menghendaki adanya penggunaan sumber daya-sumber daya yang adil dan efisien dan keduanya, tidak mungkin didefinisikan atau diaktualisasikan tanpa adanya injeksi dimensi moral ke dalam dunia perekonomian. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin, menuju kehidupan sejahtera. (Q.S. Ali-Imran: 107)107 Efisien dan pemerataan telah didefinisikan dalam banyak cara. Dari sudut syariah, definisi yang paling memadai adalah yang membantu merealisasikan visi Islam tentang pembangunan. Efisiensi optimum dapat dikatakan telah dicapai dalam alokasi sumber-sumber daya manakala kuantitas barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan telah dapat diproduksi dengan tingkat stabilitas ekonomi yang masuk akal dan dengan suatu lau pertumbuhan yang berkesinambungan.108 Pemerataan optimum dikatakan telah tercapai dalam distribusi sumbersumber daya manakala kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan merata tanpa 107

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi, h. 9 108 Ibid, h,. 10

mengakibatkan efek samping yang buruk pada motivasi untuk bekerja menabung, investasi, dan berusaha.109 Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batasbatas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan.110 Problem

pertama

yang

dihadapi

setiap

masyarakat

dalam

mengaktualisasikan sasaran-sasaran egaliteriannya adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam suatu cara tertentu di mana hanya klaim-klaim yang lolos tes efisiensi dan pemerataan saja yang boleh diakui. Mekanisme harga memang dapat bertindak sebagai filter, namun tidak beroperasi dalam pola yang merata, Islam melengkapinya dengan satu filter lagi yang akan menjamin pemerataan yaitu moral. Saringan moral ini akan menyebrang langsung jantung permasalahan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas yaitu kesadaran individu yang paling dalam, dengan mengubah skala prefensi mereka supaya mengikuti prioritas-

109

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi, h 10 110 Ibid, h,. 85

prioritas sosial dan membuat klaim-klaim mereka terhadap sumber-sumber daya suatu fungsi bagi kesejahteraan manusia.111 Masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat adalah bagaimana memotivasi individu untuk melayani kepentingan sosial seiring dengan filter moral meskipun ketika berbuat demikian merugikan kepentingannya sendiri. Ini disebabkan oleh semua individu selalu ingin melayani kepentingannya sendiri, dan bila mereka tidak berbuat demikian, perilaku mereka tidak kondusif bagi realisasi efisiensi yang optimal dalam penggunaan sumber-sumber daya.112 Restrukturisasi sosioekonomi, dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai moral dengan melakukan restrukturisasi sosioekonomi dalam suatu cara yang memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batasbatas kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Restrukturisasi bertujuan, mentransformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk menjadikannya mampu berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata.113 Mengurangi

konsentrasi

kepemilikan

masyarakat

agar

tercipta

pembangunan yang merata. Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi di negaranegara muslim, seperti halnya juga diseluruh perekonomian yang merugikan pasar.

111

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 80 112 Ibid, h,. 81 113 Ibid, h,. 83

Perluasan kepemilikan dan desentarlisasi

pembuatan keputusan tampak lebih

seirama dengan martabat dan kebebasan yang dihubungkan dengan status khalifah, yang dikarunai oleh Allah kepada manusia. Perluasan ini harus mampu dilakukan, baik pada tingkat-tingkat wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan dan baik di sektor pertanian maupun industri.114 4. Peran Negara Melaksanakan restrukturisasi sistem keuangan sebagai bentuk memperbaiki perekonomian secara komprehensif. Sistem keuangan yang berbasis bunga di negara-negara muslim yang diambil dari Negara-negara kapitalis, juga merupakan salah satu sumber pokok dan adanya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Karena itu, negara-negara muslim merasa kesulitan untuk melakukan reduksi dalam kesenjangan dan pengembangan industri mikro dan kecil, kecuali keseluruhan sistem keuangan tersebut ditata kembali sesuai dengan ajaran Islam.115 Pembiayaan adalah senjata ekonomi, sosial dan politik yang perkasa dalam dunia modern. Ia berperan sangat penting, bukan hanya dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan sebuah perekonomian. Ia juga menentukan basis kekuasaan, status sosial, dan kondisi ekonomi individu dalam perekonomian. Karena itu, tak akan ada reformasi sosioekonomi yang berarti kecuali jika sistem keuangan juga direstrukturisasi sesuai 114

dengan

sasaran-sasaran sosioekonomi masyarakat.

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 97 115 Ibid, hal 110 dan 140

Restrukturisasi harus komprehensif sehingga memungkinkan lembaga-lembaga keuangan

memberikan

kontribusi

maksimal

bagi

penghapusan

ketidak

seimbangan, dan mengarah kepada distribusi sumber-sumber daya keuangan yang merata dan efisien.116 Restrukturisasi ekonomi dilaksanakan melalui realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan, tanpa adanya suatu penataan kembali perekonomian yang meliputi semua aspek ekonomi, termasuk konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.117 Upaya yang dilakukan adalah dengan mengubah preferensi konsumen melalui memperkenalkan filter moral, membedakan antara kebutuhan dan kemewahan, kriteria untuk mengklasifikasi kedalam dua kategori tersebut adalah norma-norma Islam dalam konsumsi dengan ketersediaan sumber-sumber daya dan dampaknya pada persaudaraan dan persamaan sosial.118 Pemerintah harus berperan secara positif dan berorientasi pada sasaran di dalam ekonomi. Peran ini hanya bersifat komplementer yang dimainkan oleh pemerintah lewat internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan iklim sosioekonomi yang sehat, dan pengembangan institusi yang tepat, dan bukannya

116

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 325 117 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h.112 118 Ibid, h,. 113

melalui kontrol-kontrol yang berlebihan, pelanggaran yang tidak perlu terhadap kebebasan individu serta peniadaan hak-hak untuk memiliki properti.119 Reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan dilakukan untuk peningkatan kondisi sosial ekonomi penduduk pedesaan atau memperkuat akar institusi demokrasi di negara-negara muslim sebab reformasi pertanahan merupakan jantung dari kebijakan ekonomi. Reformasi pertanahan ini berkisar pada luasnya kepemilikan tanah dan syarat-syarat penyewaan. Bilamana dua hal ini tidak diselesaikan secara harmonis dengan tuntutan–tuntutan keadilan sosialekonomi, maka adalah sukar untuk dapat melakukan terobosan dalam merealisasikan tujuan-tujuan syari’ah.120 Untuk

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

pemerintah

harus

melaksanakan restrukturisasi iklim invetasi dengan penerapan norma-norma Islam pada konsumsi dapat membantu meningkatkan tabungan. Namun, tabungan tidak selalu dengan mudah dapat disulap menjadi formasi kapital, kalaupun bisa meningkatkan formasi kapital bukanlah puncak dari prestasi. Apa yang diperlukan adalah formasi kapital yang dapat mengarah pada penurunan kebutuhan dasar, ekspansi ekspor, dan peningkatan yang cepat peluang-peluang wirausaha dan lapangan kerja. Karena itu, tidak cukup hanya dengan mengurangi konsumsi, tetapi juga memperbaiki iklim investasi yang cocok dengan melaksanakan.

119

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 83 120 Ibid, h,. 98

1. Menghapuskan hambatan; 2. Ketidakpastian politik; 3.Tarif dan subtitusi impor; 4. Kontrol terhadap nilai tukar dan depresiasi mata uang; 5. Kontrol birokrasi. Pemerintah di negara-negara muslim, seperti halnya di negara berkembang lainnya, kurang teliti terhadap sektor swasta, karena klaim-klaim mereka yang berlebihan terhadap sumber-sumber daya. Hampir-hampir mereka kehilangan kontrol dalam mengelola keuangan pemerintah. Akibatnya, meskipun sudah memberlakukan laju pajak langsung maupun tidak langsung yang tinggi, namun mereka tetap berlindung kepada defisit anggaran yang tidak sehat. Defisit anggaran ini kemudian dibiayai dengan melakukan ekspansi moneter dan pinjaman domestik serta luar negeri yang berlebihan. Hal ini menyebabkan tingkat inflasi secara relatif lebih tinggi dan beban cicilan utang tetap akan membelit untuk jangka waktu yang panjang.121

121

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi, h. 115

BAB III ANALISA ARTIFICIAL NEURON NETWORK (ANN) DAN HIMPUNAN KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI MUBYARTO DAN UMAR CHAPRA A. Pemikiran Mubyarto 1. Urgensi Keindonesiaan Penulis melihat, konsep nasionalisme yang ditawarkan Mubyarto, merupakan hasil refleksi dan observasi kritis Mubyarto terhadap sistem ekonomi ekonomi yang telah mapan berjalan beserta akibat-akibat yang dihasilkannya. Karena pada kenyataannya, baik Amerika maupun Inggris menerapkan semangat nasionalisme. Hal ini merupakan kehati-hatian Mubyarto dari pengaruh gelombang liberalisasi dan globalisasi. Apabila teori barat diterapkan apa adanya, maka akibatnya bagi Indonesia sebagaimana yang dinyatakan Mubyarto adalah “ketergantungan kita atas negara-negara yang sudah maju semakin lama semakin besar, dan di dalam negeri kelompok ekonomi kuat dan sektor modern akan berkembang jauh lebih cepat dari kelompok ekonomi lemah, dengan demikian kesenjangan ekonomi kayamiskin bertambah besar.”122 Sistem ekonomi suatu negara hendaknya disesuaikan dengan ideologi dan konstitusi negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia perlu mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Inilah yang

122

105.

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan (Jakarta: LP3ES, 1987), h.

mendasari penggunaan konsep Sistem Ekonomi Pancasila.123 Prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi yang diambil.124 Pemikiran Mubyarto dalam membangun sistem ekonomi nasional dan mengembangkan ilmu serta pendidikan ekonomi alternatif yang berpijak pada sistem nilai, sosial-budaya, dan kehidupan ekonomi riil (real-life economy) masyarakat Indonesia.125 Teori ekonomi harus bersifat nasionalistis, dan rasa nasionalisme tersebut harus menjiwai semua pelaku ekonomi, karena nasionalisme berkaitan erat dengan ketahanan nasional, yaitu kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.126 Mubyarto berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak bersifat universal, yaitu tidak berlaku bagi segala macam masyarakat yang berbeda-beda sistem nilainya.127 Selanjutnya ia menganjurkan para pelaku ekonomi Indonesia, juga termasuk pembuat kebijakan didalamnya harus memiliki rasa nasionalisme dan ia lebih memilih integrasi pada ekonomi nasional daripada ekonomi internasional. Di sini Mubyarto berbicara dalam konteks Indonesia yang 123

Edi Suandi Hamid, Jejak Pemikiran Mubyarto, Artikel diakses pada 20 desember 2010, http://mubyarto.org/_artikel.php?parameter=312&id=47 124 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 62. 125 Mubyarto, Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Global artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1 126 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, hal.49 127 Ibid, h,. 134

belum memiliki ketahanan nasional dan belum siap untuk mengintegrasikan diri ke ekonomi internasional.128 Nasionalisme dalam Kamus Besar Indonesia129 didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Mubyarto menolak pandapat bahwa ilmu ekonomi tidak mengenal nasionalisme, ia bersifat kosmopolitan. Baginya teori ekonomi harus bersifat nasionalistis dan rasa nasionalime tersebut harus menjiwai semua pelaku ekonomi, karena nasionalime berkaitan erat dengan ketahanan nasional, yaitu kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.130 Dalam ekonomi Pancasila, terdapat batasan moral bukan hanya batasan teknis dalam hal subjek dan objek pelaku ekonomi. Batas moral bisa diadakan apabila kita mau dan ikhlas. Inilah keadilan ekonomi yang definisinya adalah sebagai berikut: Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubunganhubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip

128

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, h. 49. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 610. 130 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, h. 49. 129

mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, petunjuk tuhan, dan sifat sosial manusia.131 Keadilan sosial adalah suatu keadaan dimana seluruh rakyat merasa aman dan tentram karena aturan-aturan main dalam hubungan-hubungan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip etik dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah sarana materiil yang harus dipenuhi untuk mencapai rasa aman dan tentram yang disebut keadilan sosial. Dua hal ini menyangkut pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945. 132 Sistem kapitalisme yang telah melahirkan neoliberalisme sama sekali tidak mampu membantu bangsa Indonesia mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial dan moral. Karena ajaran-ajarannya tidak realistik dan relevan dengan kehidupan nyata bangsa Indonesia (real economic life). Bahkan, ilmu ekonomi tersebut adalah ilmu ekonomi yang keliru, tidak bermoral, dan tidak mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada bangsa Indonesia. 133 Selanjutnya, ia menegaskan kembali kepada ekonom Indonesia untuk tidak menerapkan begitu saja teori-teori ekonomi konvensional di Indonesia, karena adanya perbedaan sistem, nilai dan budaya Indonesia dengan sistem, nilai dan budaya Amerika.

131

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila. hal. 114 Ibid, hal,. 228 133 Mubyarto, Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Global artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1 132

Urgensi Keindonesiaan Mubyarto Skor Indikator (x) Kesesuaian Ideologi dan konstitusi 5 Kebijakan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh 5 Adanya batasan moral dalam prilaku ekonomi 4 Keadilan sosial dan kesejahteraan sosial 4 Teori ekonomi harus bersifat nasionalistis 4

Bobot (w) 0.2

x.w 1

0.2 0.2 0.2 0.2 Y YT

1 0.8 0.8 0.8 4.4 0.987

Dari penilaian dengan konsep ANN dan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa urgensi pemikiran Mubyarto terhadap keindonesiaan sangat baik, hal ini dapat dilihat pada nilai YT 0.987 (sangat tinggi). Dengan demikian urgensi pemikiran Mubyarto mengenai konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi keindonesiaan sangat signifikan. 2. Relevansi Keindonesiaan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 memang hanya mencantumkan hak warga negara, yaitu hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan pengihdupan yang layak bagi kemanusiaan. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan“kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor”. Ini berarti pemerintah “merumuskan” kebijaksanaankebijaksanaan pokok tetapi tidak berarti harus melaksanakannya sendiri. 134

134

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal. 235

Mubyarto berpandangan bahwa ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia makin mendesak penerapannya bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi karena makin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional.135 Ia menolak asumsi dasar manusia yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan (rizki) terbatas. Baginya ajaran ini telah mengajarkan keserakahan pada manusia, dan bertentangan dengan ajaran agama, tidak saja agama Islam tapi juga semua agama yang ada dan dikenal didunia.136 Selanjutnya ia mengutip Q.S. AlFushilat ayat 10 yang berbunyi:                

“Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.” Berbeda dengan Marxisme yang mengingkari eksistensi Tuhan, Mubyarto mengakui adanya kekuasan dan kewenangan Tuhan dan manusia merupakan titah Tuhan dengan tiada perbedaan dan memiliki kesamaan hak

135

Mubyarto, Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1_maret _2002/artikel_1 136 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 59.

dan kewajiban. Keduanya memiliki hubungan, dimana manusia sebagai individu secara vertikal memiliki hubungan dengan dengan Tuhannya, sedangkan secara horizontal memiliki hubungan kebersamaan dengan sesama manusia.137 Bagi Mubyarto,138 manusia bukan hanya sebagai homo economicus, sebagaimana dalam pandangan Kapitalisme. Manusia juga merupakan homo methafisicus atau homo mistycus, dimana manusia mencari keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kebutuhan materi dan rohani. Mubyarto menolak konsep free fight liberalism dan menekankan kerjasama dalam usaha memenuhi kebutuhan.dalam hal ini Mubyarto menunjuk kerjasama sebagaimana dalam koperasi sebagai soko guru perekonomian, yang didalamnya merupakan perkumpulan orang yang bekerjasama dalam mewuudkan pemerataan dan keadilan. Fungsi koperasi sebagaimana disebutkan dalam UU. No 12/1967 pasal 4 merupakan alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian ekonomi nasional, sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, dan merupakan alat Pembina insani masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

137

Sariono Mangunpranoto, Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila, dalam ekonomi Ekonomi Pancasila, Mubyarto dab Budiono (ed), (Yogyakarta: BPFE UGM, 1980), h. 18. 138 Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (ed), Wawasan Ekonomi Pancasila, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 91.

Cita-cita sosial ekonomi Mubyarto adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual bedasarkan Pancasila didalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana peri-kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.139 Sedangkan suasana yang dicitacitakan adalah suasana aman dan tentram yang menyangkut masalah perasaan manusia, sedangkan suasana tertib dan dinamis menyangkut hidup bersama dan kehidupan makro. Rasa aman dan tentram menyangkut kesejahteraan, yaitu kesejahteraan materiil maupun spiritual manusia, yang meliputi kualitas kehidupan fisik, keadaan mata pencaharian, individualitas dan kebebasan memilih, pengembangan diri, dan pengembangan kehidupan sosial politik. 140 Relevansi Keindonesiaan Mubyarto Skor Bobot Indikator (x) (w) Pekerjaan dan penghidupan yang layak 4 0.2 Realisasi ajaran Islam dalam perilaku ekonomi 2 0.2 Perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan 5 0.2 Peran negara dalam menciptakan kemakmuran rakyat 5 0.2 Kesejahteraan sosial 4 0.2 Y YT 139 140

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, h. 241. Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, h. 242.

x.w 0.8 0.4 1 1 0.8 4 0.982

Berdasarkan konsep perhitungan ANN dan uraian di atas, relevansi pemikiran Mubyarto terhadap keindonesiaan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada nilai YT 0.982 (sangat tinggi). Dengan demikian kesesuaian pemikiran Mubyarto mengenai konsep pembangunan ekonomi terhadap keindonesiaan sangat sesuai. 3. Implementasi Keindonesiaan Orientasi strategi pembangunan yang diajukan Mubyarto adalah pemerataan pendapatan. Karena menurutnya, pemerataan akan lebih berhasil dalam menaikkan daya beli golongan terbesar masyarakat, yaitu para petani, pengrajin, nalayan dan golongan ekonomi lemah pada umumnya, yang dalam jangka panjang menjadi tulang punggung kestabilan perekonomian nasional dan perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.141 Dalam kehidupan ekonomi, Pancasila merupakan aturan main atas hubungan-hubungan

ekonomi

antar

pelaku-pelaku

ekonomi

untuk

mewujudkan keadilan sosial.142 Sila pertama dan kedua merupakan dasar ideologi, sila ketiga dan keempat merupakan metode kerja untuk mencapai sila kelima sabagai tujuan perjuangan bangsa, yaitu mewujudkan keadilan

141

Mubyarto, “Pengkajian Ulang Strategi Pembangunan Nasional, “Prisma, No.1, thn. XVII, Januari 1988, h.12. 142 Mubyarto, Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia, Makalah Kuliah Umum Ekonomi Pancasila di Universitas Negeri Semarang, 9 Januari 2003.

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.143 Akhirnya Pancasila sebagai aturan main berekonomi menurunkan ciri-ciri sebagai berikut144: a.

Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.

b.

Adanya kehendak kuat dari masyarakat kearah keadaan kemerataan sosial (egaliterianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan.

c.

Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

d.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama.

e.

Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Landasan konsep peran negara yang dimaksud Mubyarto dapat kita

lihat pada UUD 1945 pasal 33 (ayat 2 dan 3) yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara, dan dipergunakan”. Dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

143 144

Mubyarto, Ekonomi Terjajah, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), h. 33. Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, h. 53.

Penguasaan

oleh

negara

nampaknya

cukup

kuat

dasar

dan

kontitusinya, namun dalam ketentuan UUD 1945 tersebut, terdapat pembatasan-pembatasan sebagai berikut: (1) penguasaan oleh negara dilakukan karena cabang-cabang produksi tersebut menguasai hajat hidup orang banyak dan (2) penguasaan bumi, air dan kekayaan alam tersebut adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.145 Makna penguasaan oleh negara disini bukanlah demi penguasaan itu sendiri, melainkan karena penguasaan itu dipandang menjamin perlindungan kepentiongan orang banyak, dan demi kemakmuran secara nasional.146 Menurutnya, pelaksanaan privatisasi atau swastanisasi harus dilakukan secara selektif, mengingat amanah pasal 33 UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwa aneka rupa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus tetap dikuasai negara demi kemakmuran rakyat banyak.147 Mubyarto memberikan pendapat yang lebih tegas, untuk menghentikan praktek privatisasi BUMN sebagaimana tercantum dalam lima program aksi reformasi kebijakan.148 Negara juga berperan dalam mengatur hubungan antara sektor swasta, sektor pemerintah dan koperasi, dimana negara memiliki kewajiban untuk mengatur agar sektor swasta oligopolistik tidak menjadi telalu kuat sehingga

145

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, h. 50. , Ibid, h,. 51. 147 , Ibid, h,. 104. 148 Mubyarto, Teori Ekonomi dan Kemiskinan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), h. 18. 146

mematikan yang lemah, dan wajib menciptakan iklim yang mnedorong kerjasama antar kelompok ekonomi lemah sehingga mereka bersatu dalam koperasi.149 Dengan demikian, negara sebagai salah satu instrument atau alat dalam memnggapai cita-cita sosial ekonomi tersebut, memiliki peran yang cenderung dominan tanpa harus mengekang kreativitas pelaku ekonomi dan tanpa mengatur segala-galanya atau tidak menjurus ke atatisme. Hal ini merupakan pengejawantahan demokrasi ekonomi, yang berarti, koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjadi pelaku utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berakar kuat dalam ekonomi rakyat.150 Dalam menyikapi masalah kerusakan lingkungan, maka kita harus adil dalam menyikapinya yakni mengakui bahwa kerusakan lingkungan khususnya hutan, disebabkan para pemodal yang haus keuntungan. Akumulasi keuntungan dan kekayaan yang tidak mengenal batas harus dianggap sebagai penyebab utama kerusakan/pengrusakan hutan, bukan karena orang-orang miskin banyak yang merusak hutan. Maka untuk menjamin terjadinya pembangunan yang berkelanjutan kita harus menghentikan keserakahan.151

149

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, h. 185-186. Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal. 62 151 Mubyarto, Siapa Lebih Merusak Lingkungan: Orang Miskin Atau Orang Kaya?, Makalah untuk lokakarya terbatas (Expert Workshop), Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, 6 Oktober 2004. 150

Implementasi Keindonesiaan Mubyarto Skor Indikator (x) Pemerataan pendapatan 5 Pengentasan Kemiskinan 5 Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional 5 Negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak 5 Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat 5 Menciptakan lapangan kerja 4 Pelestarian Lingkungan Hidup 4

Bobot (w) 0.2 0.1 0.1

x.w 0.8 0.5 0.5

0.2

1

0.2 0.1 0,1 Y YT

1 4.2 4,0 4 0.982

Berdasarkan penjelasan diatas implementasi pemikiran Mubyarto terhadap keindonesiaan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada nilai YT 0.982 (sangat tinggi). Dengan demikian implementasi pemikiran Mubyarto mengenai konsep pembangunan ekonomi terhadap

keindonesiaan sangat

baik. Hal yang tidak terdapat dalam pemikiran Mubyarto salah satunya mengenai, perombakan politik anggaran. Menurut Murasa Sarkaniputra perlunya merombak dengan segera APBN dengan pola saat ini, dan digantikan dengan APBN yang people-centered strategi.152

152

Murasa Sarkaniputra, Ruqyah Syar’iyyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi, (Jakarta: AlIshlah Press, 2009), hal. 344.

4. Urgensi Keislaman Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasardasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. ”Kecelakaanlah bagi setiap … yang mengumpulkan harta dan menghitunghitung” (Al-Humazah: 2) Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial, ”jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu” (Al-Hasyr: 7).153 Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, pastilah bernafaskan agama. Pancasila mencamtumkan ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertamanya. Sedangkan pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.154

153

Mubyarto, Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1_maret _2002/artikel_1 154 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, hal. 52

Dari sisi humaniora, titik sentral Pancasila adalah kemanusiaan. Manusia atas dasar kemanusiaan adalah anti penindasan dan anti eksploitasi. Dan dari sisi teologi, titik sentral Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Disini, tidak satu kekuasaan dan kewenangan manusia satu atas manusia lainnya, yang ada kekuasaan dan kewenangan Tuhan.155 Pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebenarnya merupakan indikator paling buruk dari kemajuan serta pembangunan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup156: 1.

peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;

2.

penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;

3.

pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.

4.

pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;

5.

penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;

155

Mubyarto dan Boediono (ed.), Ekonomi Pancasila, h. 18. Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi, Artikel diakses pada tanggal 22 Januari 2011, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_7/artikel_1.htm 156

6.

pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Srategi

pembangunan

yang

memberdayakan

ekonomi

rakyat

merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Nilai keadilan tidak berdiri sendiri tapi berkaitan erat dengan keadilan hukum, politik, sosial dan ekonomi. Semua aspek diatas sama-sama penting, namun terdapat kaitan erat antara keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Menurutnya keadilan ekonomi menyangkut akses atau kesempatan pada pemenuhan kebtuhan materi bagi suatu bangsa yang meliputi masalah pembagian rezeki, yaitu pendapatan atau kekayaan di antara anggota masyarakat, sedangkan keadilan sosial menyangkut keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari pendapatan nasional, yang dalam agama berarti pembagian yang adil dari rezeki yang telah dilimpahkan kepada manusia.157

157

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, h. 35.

Perwujudan keadilan sosial tergantung pada pelaksanaan keadilan ekonomi. Menurutnya “Keadilan ekonomi adalah aturan main, sedangkan keadilan sosial adalah akibatnya, yaitu perasaan aman dan tentram dalam masyarakat karena aturan main ditaati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali”.158 Urgensi Keislaman Mubyarto Skor Indikator (x) Tiga konsep fundamental tauhid, khilafah, dan keadilan 2 Keseimbangan dunia dan Akhirat 2 Pemisahan kepemilikan Perorangan dan negara 5 Pembangunan moral 3 Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia 3

Bobot (w)

x.w

0.2 0.2

0.4 0.4

0.2 0.2

1 0.6

0.2 Y YT

0.6 2.9 0.947

Urgensi pemikiran Mubyarto terhadap keislaman mempunyai nilai YT sebesar 0.947 (tinggi), nilai ini mempunyai arti bahwa urgensi pemikiran Mubyarto terhadap keislaman kurang signifikan. Hal ini disebabkan karena Mubyarto tidak berbicara dunia dan akhirat dalam pemikirannya dan tiga keterkaitan konsep fundamental dalam ekonomi Islam tauhid, khilafah dan keadilan tidak dibahas secara eksplisit.

158

Ibid, h,. 115.

5. Relevansi Keislaman Jika Pancasila kita terima sebagai ideologi bangsa, maka kita tidak perlu merasa ragu-ragu mengacu pada Pancasila lengkap dengan lima silanya dalam menyusun sistem ekonomi yang dimaksud.159 Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan ”aturan main etik” sebagai berikut: 1.

Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional;

3.

Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;

4.

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi; dan 5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Mekanisme pasar yang digagas oleh Mubyarto adalah pasar yang anti

free-fight liberalism yang telah melahirkan monopoli yang merugikan masyarakat. Pasar Indonesia adalah pasar yang menekankan pada asas kekluargaan, yaitu asas kerjasama yang tidak saling merugikan. Perhatian Mubyarto pada ketidakadilan sejalan dengan ekonomi Islam. Keduanya menjadikan ketidakadilan yang menindas sebagian besar masyrakat 159

Mubyarto, Ekonomi Rakyat Indonesia, Makalah disampaikan pada pertemuan 1 Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, YAE-Bina Swadaya, di Finanscial club, Jakarta, 22 Januri 2002

sebagai problem yang menjadi sorotan utama. Hal ini dapat kita analisa dari kritik Mubyarto terhadap kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM sebagai akibat dari pengurangan subsidi BBM pada APBN. Padahal, volume subsidi BBM dari PDB pada tahun 2001 sebesar 4,7% untuk tahun 2002 menurun menjadi 1,9% dan 0,7 untuk tahun 2003 dan 2004. Dan bila dibandingkan dengan subsidi pada sektor perbankan yang mencapai Rp. 60 trilyun pertahun, jumlahnya jauh lebih kecil.160 Subsidi itu merupakan program penyelamatan pemerintah terhadap bank negara dan bank swasta pasca krisis. Dalam operasionalnya, subsidi tersebut tidak disalurkan ke ekonomi rakyat, melainkan diamankan dan diakumulasikan melalui Sertifikat Bank Indonesia. Pasca krisis, dan mengingat ketimpangan structural antara si kaya dan si miskin, antar sector ekonomi, bahkan antar daerah di Indonesia, mestinya bank tidak hanya berperan secara konvensional saja, melainkan harus mampu menjadi agen pemerataan pembangunan (agent of

equitable development), dan alat

redistribusi pendapatan / kekayaan (agent of income / wealth redistribution). Kedua peran ini belum dijalankan oleh dunia perbankan di Indonesia. 161

160

Mubyarto, Menggugat ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional: Mengurai Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN, (Yogyakarta: PUSTEP UGM dan Aditya Media, 2005), h. 37-39. 161 Mubyarto, Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional: Mengurai Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN, (Yogyakarta: PUSTEP UGM dan Aditya Media, 2005), h. 40.

Secara umum, telah diketahui bahwa terdapat dua mekanisme pasar yang berlaku, yaitu ekonomi komando dan ekonomi pasar bebas. Mekanisme pasar yang dimaksud Mubyarto dan sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah pasar yang tidak liberal dan tidak kapitalistik. Sistem pasar liberal atau kapitalistik tidak sesuai dengan kondisi mayrakat Indonesia karena dasar filsafatnya yang materialistic tidak sesuai dengan falsafah Pancasila.162 Pengembangan sistem ekonomi yang berdasar (azas) kekeluargaan ini erat kaitannya dengan sila ketuhanan yang maha esa, dalam upaya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita percaya bahwa bangsa Indonesia adalah satu keluarga besaryang anggota-anggotanya tidak akan bersaingan saling mematikan satu sama lain, tetapib saling bekerja sama.163 Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 yang sejalan dengan qur’an (An-Nisa: 1) dan (AlHujurat:10). Mekanisme yang dianjurkan mubyarto adalah sistem pasar asli Indonesia dengan perencanaan sentral yang sistematis dan terencana, yang dilaksanakan dalam batas-batas tugasnya untuk mengandalikan pasar agar berjalan dengan semestinya, yaitu tidak menyimpang dari asas-asas kekeluargaan dan sila-sila Pancasila.164

162

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, h. 194. Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi PancasilA, hal.75 164 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, h. 197. 163

Relevansi Keislaman Mubyarto Skor Bobot Indikator (x) (w) Pelaksanaan prinsip tauhid dan ukuwah 2 0.2 Pembangunan yang selaras dengan tujuan-tujuan syari’ah 2 0.2 Efisiensi dan pemerataan 4 0.2 Perbaikan kualitas hidup 4 0.2 Perluasan Produksi yang bermanfaat 4 0.2 Y YT

x.w 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 3.4 0.967

Relevansi pemikiran Mubyarto terhadap keislaman mempunyai nilai YT sebesar 0.967 (sangat tinggi), nilai ini mempunyai arti bahwa relevansi pemikiran Mubyarto terhadap keislaman adalah sangat baik. Mubyarto mempunyai pemikiran yang mengarah pada efisiensi dan pemerataan untuk perbaikan kualitas hidup melalui perluasan produksi yang bermanfaat, akan tetapi pembangunan yang didasari dengan tujuan-tujuan syari’ah dan prinsip tauhid tidak dibahas dalam pemikirannya.

6. Implementasi Keislaman Menurut Mubyarto kekeliruan pemerintah sekarang ini, menganggap pengusaha (entrepreneur) yang bermodal sebagai “kunci” kemajuan ekonomi suatu bangsa, yang tanpa cacat, dan harus “dipuja-puja”. Itulah yang kebetulan termuat juga dalam buku-buku pelajaran ekonomi di sekolahsekolah lanjutan kita. Misalnya dengan sangat mencolok disebutkan bahwa pengusaha berperan dalam165: a. menambah produksi nasional b. menciptakan kesempatan kerja c. membantu pemerintah mengurangi pengangguran d. membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan e. menambah sumber devisa bagi pemerintah f. menambah sumber pendapatan negara dengan membayar pajak g. membantu pemerintah memakmurkan bangsa Salah satu sebab kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah akibat pengingkaran terhadap amanat konstitusi pasal 33 yang menempatkan negara yang tidak cukup lagi memiliki kuasa atas pengelolaan (produksi dan distribusi) kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Di samping juga akibat pemerintahan SBY yang

165

Mubyarto dan Daniel W. Bromley, A Development Alternative for Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). Hal. 71.

(tetap) dijerat kepentingan para pengusaha, yang menjadikan Indonesia seolah sebagai "Negara Dagang". Disamping itu perlunya mengurangi konsentrasi kepemilikan melalui penerapan mekanisme pasar yang digagas oleh Mubyarto yaitu, pasar yang anti free-fight liberalism yang telah melahirkan monopoli yang merugikan masyarakat. Pasar Indonesia adalah pasar yang menekankan pada asas kekeluargaan, yaitu asas kerjasama yang tidak saling merugikan.166 Perlunya azas kerakyatan dan persatuan agar menegaskan tentang relevansi organisasi koperasi, sebagai organisasi ekonomi yang demokratis dan berwatak sosial. Anggota tidak tinggal diam dan kemudian mendapat bagian keuntungan. Baik dalam koperasi produksi maupun simpan pinjam dan konsumsi, selalu didorong simpanan atau tabungan wajib secara rutin, agar peran serta anggota bersifat aktif dan dinamis mengembangkan organisasi.167 Dalam hal jaminan sosial Mubyarto berpendapat, bahwa jaminan dan wujud nyata sistem ekonomi Pancasila dapat diselenggarakan melalui program-program sosial yang agresif dan serius yang semuanya dibiayai negara dari pajak-pajak dalam APBN dan APBD. Jika penyelenggaraan

166 167

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal.48. Ibid. h,. 75.

program-program sosisal ini dipatuhi dan dilaksankan dengan baik, maka akan mengoreksi secara otomatis atas sistem ekonomi nasional.168 Manusia memerlukan

pembangunan

ekonomi

agar

kebutuhan

materinya lebih terpenuhi. Tetapi sebaliknya dalam pembangunan ekonomi, peranan manusia sangat menentukan. Ia berperan ganda yaitu sebagai pengarah (subjek) yang menentukan sifat atau warna pembangunan ekonomi, sekaligus sebagai objek produksi, yang bersama-sama faktor produksi nonmanusia (tanah, modal, dan produksi), menghasilkan barang-barang yang diproduksi tersebut.169 Implementasi Keislaman Mubyarto Skor Indikator (x) Pengaktifan zakat dan sistem warisan Islam 1 Mengurangi konsentrasi kepemilikan 4 Restrukturisasi sistem keuangan (Pelarangan riba) 1 Pengembangan industri mikro dan kecil 4 Kerjasama Ekonomi (Musyarakah dan Mudaharabah) 1 Jaminan Sosial 2

Bobot (w) 0.1 0.1

x.w 0.1 0.4

0.2 0.2

0.2 0.8

0.2 0.1

0.2 0.2 1.9 0.869

Y YT

Implementasi pemikiran Mubyarto terhadap keislaman mempunyai nilai YT sebesar 0.869 (sedang), nilai ini mempunyai arti bahwa implementasi 168

Mubyarto, “Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia”, Makalah Kuliah Umum Ekonomi Pancasila di Universitas Negeri Semarang, 9 Januari 2003. 169 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila, hal.42

pemikiran Mubyarto terhadap keislaman adalah sedang atau rata-rata. Dalam implementasi keislaman, Mubyarto lebih menekankan pada kerjasama ekonomi dengan prinsip kekeluargaan dan pengembangan industri kecil dan mikro. Mengenai instrument zakat, bagi hasil (anti riba) dan tidak adanya pernyataan halal dan haram sama sekali tidak tersentuh, hal ini yang paling membedakan antara Mubyarto dan Umer Chapra. C. Pemikiran Umer Chapra 1. Urgensi Keindonesiaan Dalam membangun kebijakan, pemerintah harus berperan aktif sebagai regulator yang memberikan ekspresi praktis kepada tujuan dan nilanilai Islam. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah lingkungan yang bermuatan moral sekalipun, masih dimungkinkan adanya individu yang tidak menyadari kebutuhan urgen orang lain, atau persoalan kelangkaan dan prioritas sosial terhadap penggunaan sumber-sumber daya.170 Karena itu, peran negara dalam ekonomi selalu penting dalam pemikiran politik muslim sejak dulu sampai sekarang, yang telah dibahas dalam sejumlah subjek, termasuk diantaranya adalah al-ahkam as-sulthaniyah (regulasi

pemerintah),

maqashid

asy-syariah,

as-siyasah

asy-syariah

(kebijakan pemerintah), dan al-hisbah.171

170

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi, (Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 226. 171 Ibid, h,. 227.

Pilar terpenting dalam Islam adalah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt. dan mereka wajib menyembah kepada-Nya (Q.S. Ar-Ra’ad: 36) dan salah satu misi Rasulullah SAW adalah membebaskan ummat manusia dari belenggu dan perbudakan (Q.S.Al-A’raf: 157). Hal ini berarti bahwa esensi dari ajaran Islam adalah melepaskan manusia dari semua ikatan untuk semata-mata mengabdi kepada kedaulatan Allah dalam semua segi kehidupan. Dan manusia itu sendiri harus tunduk pada hukum moral yang tertera dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.172 Islam tidak sejalan dengan Kapitalisme yang merupakan sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya.173 Islam juga tidak sejalan dengan paham ekonomi sosialis yang menganggap

pemilikan

pribadi

dan

sistim upah

sebagai

sumber

kejahatan dan menekankan bahwa keadilan tidak dapat diberikan kepada si miskin tanpa mensosialisasikan pemilikan tingkatan. Mereka merasa

pribadi

dalam

demokrasi sekalipun tidak dapat

berbagai dijalankan

secara efektif selama masih ada ketidakmerataan dan kepentingan-

172

M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “.Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hal. 58. 173 M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 37.

kepentingan istimewa. 174 Di dalam Islam, hal kepemilikan pribadi dijelaskan, Rasulullah Muhammad SAW telah menyatakan kesucian hak milik pribadi, tetapi kesucian ini berada dalam posisi manusia sebagai khalifah Allah. Dalam ajaran Islam untuk menciptakan suatu keseimbangan antara sumber-sumber daya yang langka dan pemakaian-pemakaian atasnya dengan suatu cara yang dapat mewujudkan baik efiseinsi maupun keadilan, adalah dengan memusatkan perhatian keapda manusia itu sendiri dan bukannya pada pasar atau negara. Manusia merupakan unsur yang hidup dan yang sangat diperlukan sebagai dasar dari sebuah sistim ekonomi.175 Dalam hal adalah keadilan, Islam berpandangan bahwa tanpa disertai keadilan sosial ekonomi, persaudaraan, yang merupakan satu bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah, akan tetap menjadi sebuah konsep yang berlubang yang tidak memiliki substansi. Keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari maqashid, sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat Muslim yang ideal tanpa adanya keadilan di situ. Islam benarbenar tegas dalam tujuannya untuk membasmi semua jejak kezaliman dan masyarakat manusia. Penegakan

174

Ibid, h,. 76. Ibid, h,. 216.

175

keadilan

dan

pembasmian

semua

bentuk ketidakadilan telah ditekankan oleh Al Qurán sebagai misi utama dari semua Nabi yang diutus Tuhan.176 Urgensi Keindonesiaan Umer Chapra Skor Bobot Indikator (x) (w) Kesesuaian Ideologi dan konstitusi 1 0.2 Kebijakan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh 2 0.2 Adanya batasan moral dalam prilaku ekonomi 4 0.2 Keadilan sosial dan kesejahteraan sosial 2 0.2 Teori ekonomi harus bersifat nasionalistis 2 0.2 Y YT

x.w 0.2 0.4 0.8 0.4 0.4 2.2 0.9

Pemikiran Umer Chapra sama sekali tidak menyentuh aspek ideologi, konstitusi dan juga teori ekonomi yang bersifat nasionalistis, Ia lebih menekankan pada hal teknis pelaksanaan dalam rangka mencapai negara kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, batasan moral dan kesejahteraan hanya bersifat kualitatif tanpa ada tolok ukur yang bersifat kuantitatif. Nilai YT urgensi pemikiran Umer Chapra terhadap keindonesiaan 0.900 (tinggi). Dengan demikian urgensi pemikiran Umer Chapra mengenai konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi keindonesiaan cukup signifikan.

176

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 229.

2. Relevansi Keindonesiaan Efisiensi dan pemerataan tidak dapat direalisasikan hanya dengan sebuah mekanisme filter yang benar. Diperlukan motivasi untuk mendorong individu. Apa yang dilakukan oleh Islam untuk menciptakan keseimbangan demikian adalah dengan menyediakan suatu dimensi spiritual dan berjangka panjang kepada self interest. Individu harus memenuhi kepentingan dirinya sendiri di dunia yang sifatnya pendek dan singkat, dan juga akhiratnya yang bersifat abadi. Suatu keseimbangan (mizan) menurut istilah Al-Qur’an (ArRahman: 7-9), mutlak diperlukan untuk menjamin kepentingan sosial dan pembangunan potensi manusia yang berkelanjutan.177 Efisiensi dan pemerataan adalah yang sesuai dengan sasaran-sasaran materiil yang secara universal telah diterima. Suatu perekonomian dapat dikatan telah mencapai efisiensi optimum apabila telah mampu mengunakan keseluruhan sumber daya alam dan manusia yang tersedia dengan sedemikian rupa sehingga arus barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan hajat itu dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup maksimal oleh perekonomian yang cukup stabil dan dengan laju pertumbuhan yang berkesinambungan. 178 Ajaran Islam tentang persaudaraan dan persamaan di masyarakat dan di depan hukum tidak akan berarti kalau tidak disertai dengan keadilan

177

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 322. 178 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 3.

ekonomi. Sehingga setiap orang akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat. Juga tidak ada eksploitasi manusia oleh manusia. Masalah ini juga ditekankan dalam berbagai tulisan tentang Islam. Al-Qur’an mendorong ummat Islam agar,”tidak menghalang-halangi keadilan bagi sesama,” (Q.S. Asy-Syua’raa: 83) Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (maqashid syariah) yang berbeda dalam sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiil. Mereka didasarkan pada konsep-konsep sendiri tentang kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukuwah), keadilan sosioekonomi.179 Keamanan sosial dan pembagian pendapatan serta kekayaan yang merata sumber daya pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah, maka sama sekali tidak beralasan kalau kekayaan itu hanya terpusat pada segelintir orang saja (Q.S. Hasyr: 7). Beberapa fungsi utama ekonomi Negara Sejahtera Islami adalah sebagai berikut:180

179

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 7. 180 M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “. Etika ekonomi politik elemen strategis pembangunan masyarkat Islam, hal. 35.

1.

Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

2.

Meningkatkan stabilitas nilai riil uang.

3.

Menjaga hokum dan ketertiban

4.

Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi.

5.

Mengatur keamanan masyarakat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan.

6.

Menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional.

Relevansi Keindonesiaan Umer Chapra Skor Indikator (x) Pekerjaan dan penghidupan yang layak 3 Realisasi ajaran Islam dalam perilaku ekonomi 4 Perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan 2 Peran negara dalam menciptakan kemakmuran rakyat 3 Kesejahteraan sosial 2 B

Bobot (w) 0.2 0.2 0.2

x.w 0.6 0.8 0.4

0.2 0.2 Y YT

0.6 0.4 2.8 0.942

Berdasarkan konsep perhitungan ANN dan uraian di atas, relevansi pemikiran Umer Chapra terhadap keindonesiaan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada nilai YT 0.942 (tinggi). Dengan demikian kesesuaian pemikiran Umer

Chapra

mengenai

keindonesiaan cukup baik.

konsep

pembangunan

ekonomi

terhadap

3. Implementasi Keindonesiaan Di mayoritas negara-negara mulim, upah materiil menjadi semakin tidak adil sehingga mayoritas orang tidak dapat memperoleh upah yang cukup bagi kerja keras, kreativitas, dan kontribusinya pada output. Karena itu, mereka menjadi apatis. Sementara inisiatif, dorongan kerja, dan efisiensinya sangat dirugikan. Ada dua faktor yang bertanggung jawab atas keadan ini: pertama bias dan kurangnya realism dalam kebijakan-kebijakan resmi, kedua: konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ditangan segelintir orang, baik dipedesaan maupun diperkotaan.181 Adanya bias dan kurangnya realism kebijakan-kebijakan resmi telah menyebabkan distorsi harga-harga pokok yang secara disadari mengakibatkan penurunan pendapatan pendapatan petani penyewa, pengusaha kecil dan mikro dan buruh. Juga mengurangi permintaan mereka terhadap kebutuhan dan menciptakan misalokasi sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sementara, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan juga terjadi, sebagian karena kebijakan-kebijakan resmi dan sebagian lainnya karena sistem ekonomi eksploitatif yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, yang membatasi persaingan, menimbulkan kolusi yang merajalela, dan telah

181

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 252.

menciptakan suatu iklim kondusif yang melahirkan petaka bagi masyarakat lemah.182 Sumber daya ekonomi itu merupakan amanat Allah swt, adalah kewajiban moral para pemegang amanat itu untuk merealisasikan amanat tadi sesuai dengan kesejahteraan semua makhluk Allah swt. Ini berarti: Pertama, memberantas kemiskinan dan memenuhi semua kebutuhan pokok manusia. Kedua, mengguanakan sumber daya insani dan alam secara penuh dan efisien untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi

yang optimal serta

memperbaiki standart hidup masyarakat. Ketiga, menghindarkan kondisi tidak efisien atau permintaan yang berlebihan yang mengarah pada pengangguran atau inflasi. Kata optimal di sini sebagai ganti kata maksimal atau tinggi untuk menjaga adanya margin yang selaras dengan tujuan peningkatan spiritual dan kesejahteraan sosial. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu fenomena yang terpisah, melainkan harus dilihat dampaknya pada moralitas masyarakat muslim, tujuan keadilan sosial dan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.183 Untuk menyelaraskan semua itu, maka adalah menjadi tanggung jawab negara untuk tidak meninggalkan fungsi utama pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya yang langka, atau menentukan permintaan 182

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 256. 183 M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “. Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, hal. 35.

agregat yang disebabkan oleh operasi pasar gelap. Sebaliknya, negara Islam harus berupaya keras memainkan peranan positif tadi melalui perencanaan yang rasional, membangun infrastruktur fisik dan sosial yang diperlukan. 184 Al-qur’an mendorong ummat Islam agar menghimpun kekuatan apapun yang dimilikinya (Al-Mumtahanah: 60). Makna kekuatan di sini tidak hanya terbatas pada kekuatan militer saja, melainkan juga kekuatan ekonomi yang notabene menjadi akar kekuatan militer. Untuk kekuatan ekonomi tersebut, maka yang perlu ditingkatkan adalah infrastruktur.185 Gerakan nasionalisasi industri-industri utama juga telah kehilangan momentumnya. Ini disebabkan bukan saja karena kemunduran umum kinerja industri-industri yang dinasionalisasi, tetapi juga karena besarnya subsidi yang yang diserap industri-industri ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan kadang-kadang karena keterbatasan-keterbatasan politik yang menahannya untuk mematok harga berdasarkan interaksi pasar.186 Sebagian besar negara umumnya terdapat intervensi pemerintah cukup mendalam dalam bentuk BUMN, subsidi, regulasi, dan tindakan-tindakan yeng mempengaruhi pasar modal, tabungan domestik, perdagangan, dan hamper semua aspek ekonomi. Disamping itu, pemerintah uga memberikan arahan-arahan langsung kepada bisnis swasta dengan target yang sudah

184

Ibid, hal,. 35. Ibid, hal,. 37. 186 M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 117. 185

ditentukan melalui kontrol terhadap lisensi industry, utang luar negeri, persetujuan teknologi, dan penggunaan insentif selektif serta ancamanancaman.187 Tidak ada keraguan bahwa regulasi perusahaan-perusahaan swasta penting bagi terjaminnya kompetisi, terpeliharanya tatanan dan standar, dan perlindungan hak-hak orang lain. Tetapi, regulasi menurut kriteria yang disepakati atau nilai-nilai kolektif. Bila kriteria-kriteria dan nilai-nilai itu tidak tersedia atau secara universal tidak diakui, maka dalam masayrakat pluralis yang setiap orang mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, negara menjadi sebuah papan netral bagi semua kelompok yang berkepentingan, dan segala aktivitasnya hanya akan menjadi sasaran tawar-menawar dan perlombaan politik.188 Efisiensi perlu dalam berbagai konteks sementara sumber-sumber daya

tidak

boleh

disia-siakan

atau

disalahgunakan

karena

adanya

pertanggungjawaban kepada Tuhan. Menurut salah satu nasihat Abu Yusuf kepada Harun Ar-Rasyid yang didasarkan pada Hadits pertanggungjawaban ini berlaku bagi semua sumber daya, termasuk usia manusia, ilmu, kekayaan, dan semua kemampuan fisiknya. Pertanggungjawaban ini menuntut bahwa sumber-sumber daya dipergunakan untuk membantu memaksimalkan kesejahteraan manusia. Pertanggungawaban ini berlaku bagi sumber-sumber 187

Ibid, h,. 176. M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 115. 188

daya, tidak pandang apakah itu SDM atau SDA, langka atau melimpah, mengandung biaya atau gratis.189 Implementasi Keindonesiaan Umer Chapra Skor Indikator (x) Pemerataan pendapatan 2 Pengentasan Kemiskinan 3 Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional 1 Negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak 1 Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat 1 Menciptakan lapangan kerja 2 Pelestarian Lingkungan Hidup 3

Berdasarkan

konsep

perhitungan

ANN

dan

uraian

di

Bobot (w) 0.2 0.1 0.1

x.w 0.4 0.3 0.1

0.2

0.2

0.2 0.1 0,1 Y YT

0.2 0.2 0.3 1.7 0.845

atas,

implementasi pemikiran Umer Chapra terhadap keindonesiaan bernilai rendah, hal ini dapat dilihat pada nilai YT 0.845 (rendah). Dengan demikian implementasi pemikiran Umer Chapra mengenai konsep pembangunan ekonomi terhadap keindonesiaan kurang dapat diterima.

189

M. Umer Chapra, The Future Of Economics An Islamic Perspective, terjemah, Ikhwan Abidin Basri : Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2001), hal. 60.

4. Urgensi Keislaman Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu : tauhid, khilafah dan adalah keadilan, yang jelas pula merupakan sumber utama dari maqasyid dan strategi ekonomi Islam. Batu fondasi kepercayaan Islam adalah tauhid. Bahwa alam teralih dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh wujud tertinggi, Yang Esa dan tidak ada yang menyamai-Nya, bukan terjadi secara kebetulan. Dia terlibat secara aktif dalam hukum-hukum Alam. Segala sesuatu yang diciptakannya mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang menjadikan wujudnya Alam ini dimana manusia adalah bagian darinya, berarti penting. Dan manusia adalah khalifah Tuhan di bumi, dan telah diberkahi dengan semua kelengkapannya. Konsep khalifah ini memiliki sejumlah implikasi, atau akibat yang wajar, yaitu: persaudaraan universal, sumber-sumber daya adalah amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia.190 Pandangan hidup Islam yang berorientasi pada tujuan itu tidak dapat dibayangkan tegak tanpa terbentuknya suatu komunitas yang diatur dengan prinsip ajaran Islam.191 Tugas Rasulullah saw. dilukiskan dalam Al-Qur’an sebagai pembawa rahmat bagi seluruh ummat manusia (Al-Baqrah: 107). Fungsi kesejahteraan dari negara Islam secara khusus ditegaskan oleh Rasulullah saw. ketika beliau menyatakan, “setiap penguasa yang 190

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin basri : Islam dan Tantangan Ekonomi, hal. 225-228. 191 M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “. Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, hal,. 23

bertanggung jawab terhadap ummat Islam, namun tidak berjuang untuk kesejahteraan mereka, maka ia tidak akan masuk surga bersama mereka.”192 Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam Islam dapatlah dikatakan tidak semata-mata “ukhrawi” atau “duniawi” . Dengan demikian Islam sangat menjunjung tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannya sebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan ummat manusia.193 Pembangunan dengan keadilan menghendaki adanya penggunaan sumber daya-sumber daya yang adil dan efisien dan keduanya, tidak mungkin didefinisikan atau diaktualisasikan tanpa adanya injeksi dimensi moral ke dalam dunia perekonomian. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin, menuju kehidupan sejahtera. (Q.S. Ali-Imran: 107)194 Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan

192

Ibid, hal,. 26 Ibid,.hal. 28 194 M. Khurshid Ahmad, “Pembangunan Ekonomi Dalam Prespektif Islam”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “. Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, hal. 35., h. 9 193

berhasil

mengaktualisasikan

tujuan-tujuan

pokok

Islam

dalam

Bobot (w)

x.w

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Y YT

1 1 0.8 1 1 4.8 0.992

pembangunan.195 Urgensi Keislaman Umer Chapra Skor Indikator (x) Tiga konsep fundamental tauhid, khilafah, dan keadilan 5 Keseimbangan dunia dan Akhirat 5 Pemisahan kepemilikan Perorangan dan negara 4 Pembangunan moral 5 Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia 5

Urgensi pemikiran Umer Chapra terhadap keislaman mempunyai nilai YT sebesar 0.992 (sangat tinggi), nilai ini mempunyai arti bahwa urgensi pemikiran Umer Chapra

terhadap keislaman sangat signifikan. Hal ini

disebabkan karena pemikiran Umer Chapra menekankan sekali pada prinsipprinsip keislaman, khususnya pada nilai yang bersifat fundamental tauhid, khilafah, dan keadilan. 5. Relevansi Keislaman Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan Yang Esa, karena tidak mungkin jagad raya ini muncul secara kebetulan (Ali-Imran:191, Shad: 29,

dan Al-

Mu’minun: 15). Segala sesuatu yang Dia ciptakan mempunyai tujuan, konsep

195

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 85

tauhid bukanlah sekadar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya.196 Al-Ghazali mendefinisikan tujuan syariat

sebagai meningkatnya

kesejahteraan masyarakat yang akan mendukung keyakinan, kehidupan, pemikiran, kemakmuran, dan harta benda mereka dan menyimpulkan semua usaha manusia yang dapat mendukung terpenuhinya lima layanan masyarakat tersebut. Ibnu Qayyim menegaskan, dasar dari syariat adalah kebajikan (wisdom)dan kesejahteraan masyrakat di dunia dan akhirat. Kesejahteraan demikian ada dalam keadilan yang lengkap, dengan penuh kasih saying, kesejahteraan dan kebajikan. Sebaliknya segala sesuatu yang mengubah keadilan menjadi suatu ketidakadilan, kasih sayang menjadi kekerasan, dan kesejahteraan menjadi kesengsaraan dan dari kebajikan menjadi suatu ketololan, sama sekali tidak terkait dengan syariat.197 Singkatnya, barangkali perlu disampaikan bahwa kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi:198 1.

Pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat.

196

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), h. 6 197 M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “. Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, hal,. 29 198 Ibid, hal,. 29-30

2.

Pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup. Allah SWT telah menganugerahkan sumber daya alam kepada

manusia untuk kesejahteraannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 29 dan Luqman: 20. Dua prinsip utama tersebut diambil dari ayat-ayat tadi. Pertama, sumber daya yang diberikan “kepadamu” adalah dari Allah swt, yang berarti dialamatkan kepada seluruh ummat manusia, bukan sekelompok elit atau kelas istimewa tertentu. Kedua, hal itu berarti untuk kesejahteraan manusia secara umum. Setidak-tidaknya untuk membasmi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. 199 Efisiensi optimum dapat dikatakan telah dicapai dalam alokasi sumber-sumber daya manakala kuantitas barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan telah dapat diproduksi dengan tingkat stabilitas ekonomi yang

masuk

akal

dan

dengan

suatu

laju

pertumbuhan

yang

berkesinambungan.200 Pemerataan optimum dikatakan telah tercapai dalam distribusi sumbersumber daya manakala kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan merata tanpa mengakibatkan efek samping yang buruk pada motivasi untuk bekerja 199

M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), “. Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, .hal. 31-32. 200 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi, h 10

menabung, investasi, dan berusaha.201 Memaksimumkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia.202 Produksi yang didasarkan pada kebutuhan dengan melaksanakan langkah-langkah untuk menjamin bahwa peningkatan investasi ini tidak diarahkan kepada produksi barang-barang mewah dan jasa saja, tetapi lebih kepada produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspor, barang-barang modal dan bahan-bahan baku yang diperlukan untuk tujuan ini. Strategi yang efektif adalah dengan mengubah prefensi individual, menghapuskan segala hambatan, dan memberikan insentif dan fasilitas bagi komitmen jangka panjang terhadap dana-dana. Segala hak-hak istimewa dan subsidi, baik eksplisit maupun implicit yang memberikan keuntungan produksi dan impor barang-barang mewah harus ditarik. Penekanan fiskal pemerintah, kebijakan-kebijakan moneter dan komersial harus diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan, ekspor dan formasi modal.203 Oleh karena itu, pertumbuhan tidak cukup hanya dengan mengurangi konsumsi, tetapi juga memperbaiki iklim investasi yang cocok dengan 201

Ibid,. h 10 Ibid,. h. 8 203 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 135 202

melaksanakan. 1. Menghapuskan hambatan; 2. Ketidakpastian politik; 3.Tarif dan subtitusi impor; 4. Kontrol terhadap nilai tukar dan depresiasi mata uang; 5. Kontrol birokrasi.204 Relevansi Keislaman Umer Chapra Skor Indikator (x) Pelaksanaan prinsip tauhid dan ukuwah 5 Pembangunan yang selaras dengan tujuan-tujuan syari’ah 5 Efisiensi dan pemerataan 4 Perbaikan kualitas hidup 5 Perluasan Produksi yang bermanfaat 4

Bobot (w) 0.2

x.w 1

0.2 0.2 0.2 0.2 Y YT

1 0.8 1 0.8 4.6 0.99

Relevansi pemikiran Umer Chapra terhadap keislaman mempunyai nilai YT sebesar 0.99 (sangat tinggi), nilai ini mempunyai arti bahwa relevansi pemikiran Umer Chapra terhadap keislaman adalah sangat sesuai. Umer Chapra mempunyai pemikiran yang jelas mengenai pentingnya pembangunan yang didasari dengan tujuan-tujuan syari’ah dan prinsip tauhid, serta pelaksanaan efisiensi dan pemerataan dalam ekonomi untuk perbaikan kualitas hidup melalui perluasan produksi yang bermanfaat. Akan tetapi Umer Chapra tidak mempunyai ukuran yang jelas secara kuantitatif mengenai efisiensi dan pemerataan ini.

204

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 303.

6. Implementasi Keislaman Tindakan-tindakan untuk mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil jika diperkuat dengan pengaktifan sistem Islam tentang zakat dan warisan. Islam memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan tertentu untuk membayar zakat sebagai proposi tertentu dari nilai bersih kekayaan atau hasil pertanian yang dibagikan kepada fakir miskin.205 Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi di negara-negara muslim, seperti halnya juga diseluruh perekonomian yang merugikan pasar. Perluasan kepemilikan dan desentralisasi pembuatan keputusan tampak lebih seirama dengan martabat dan kebebasan yang dihubungkan dengan status khalifah, yang dikarunai oleh Allah kepada manusia. Perluasan ini harus mampu dilakukan, baik pada tingkat-tingkat wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan dan baik di sektor pertanian maupun industri.206 Restrukturisasi sosio ekonomi dan finansial dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan lingkungan sosial yang kondusif bagi

205

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi, h. 271. 206 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 97.

pelaksanaan aturan keamanan dengan tidak membolehkan kepemilikan materiil dan konsumsi pamer menjadi sumber prestise.207 Melaksanakan restrukturisasi sistem keuangan sebagai bentuk memperbaiki perekonomian secara komprehensif. Sistem keuangan yang berbasis bunga dinegara-negara muslim yang diambil dari negara-negara kapitalis, juga merupakan salah satu sumber pokok dan adanya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Karena itu, Negara-negara muslim merasa kesulitan untuk melakukan reduksi dalam kesenjangan dan pengembangan industry mikro dan kecil, kecuali keseluruhan sistem keuangan tersebut ditata kembali sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan melaksanakan sistem bagi hasil yang anti riba.208 Pembiayaan adalah senjata ekonomi, sosial dan politik yang perkasa dalam dunia modern. Ia berperan sangat penting, bukan hanya dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan sebuah perekonomian. Restrukturisasi harus komprehensif sehingga memungkinkan lembaga-lembaga keuangan memberikan kontribusi maksimal bagi penghapusan ketidak seimbangan, dan mengarah kepada distribusi sumber-sumber daya keuangan yang merata dan efisien.209 207

M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 225. 208 M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi,h. 110 dikutip dari: Towards a Just Monetary System (Leicester, U.K:The Islamic Foundation.1985), hal 110 dan 140 209 M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi,h. 325

Pengembangan industri kecil dan mikro dipedesaan dan perkotaan akan memiliki banyak keuntungan, disamping mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Keadaan akan lebih kondusif karena kepemilikan disini cenderung menambah rasa kebebasan, juga mendorong pemilik bisnis untuk melakukan inovasi dan bekerja lebih keras meraih keberhasilan bisnisnya. Juga akan menciptakan suatu iklim yang lebih besar dan memperluas kesempatan kerja dengan laju yang lebih cepat.210 Melaksanakan konsep ekonomi yang bersifat kekeluargaan seperti muyarakah, mudharabah dengan mendorong gerakan finansial Islam seperti pendirian bank-bank Islam yang anti riba. Konsep persaudaraan (brotherhood) yang kehadirannya di muka bumi secara keseluruhan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, bahwa antara manusia itu terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi saling membantu dan bekerja-sama dalam ekonomi. Ekonomi Islam juga memiliki komitmen terhadap persaudaraan dengan keadilan sosial dan ekonomi, pembagian pendapatan yang merata, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial dan jaminan sosial.

210

M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi, h. 107

Impelementasi Keislaman Umer Chapra Skor Bobot Indikator (x) (w) x.w I Pengaktifan zakat dan sistem warisan Islam 4 0.1 0.4 m Mengurangi konsentrasi kepemilikan 4 0.1 0.4 Restrukturisasi sistem keuangan (Pelarangan priba) 4 0.2 0.8 Pengembangan industri mikro dan kecil 3 0.2 0.6 lKerjasama Ekonomi (Musyarakah dan Mudaharabah) 5 0.2 1 e Jaminan Sosial 4 0.1 0.4 Y 3.6 YT 0.973 Implementasi pemikiran Umer Chapra terhadap keislaman mempunyai I

nilai YT sebesar 0.973 (sangat tinggi), nilai ini mempunyai arti bahwa implementasi pemikiran Umer Chapra terhadap keislaman adalah sangat dapat dilaksanakan. Dalam implementasi keislaman, Umer Chapra menjelaskan secara detail mengenai instrument zakat dan bagi hasil (anti riba) yang sangat membedakan dengan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, dengan

menekankan pada kerjasama ekonomi yang

mempunyai prinsip kekeluargaan dan pengembangan industri kecil dan mikro.

C. Himpunan 1. Urgensi Keindonesiaan: a. Pancasila dan UUD 1945. b. Demokrasi Ekonomi. UM £={a,b} UC £={b}

Umar Chapra

Mubyarto • a • b

Dalam urgensi keindonesiaan Mubyarto memiliki dua variabel indikator yaitu Pancasila dan UUD 1945, dan Demokrasi ekonomi, Mubyarto mempunyai pemikiran yang komprehensif dan konsisten dalam menciptakan daulat rakyat dan konsistensi ideologi Pancasila untuk mencapai kemandirian ekonomi. Sedangkan Umer Chapra memiliki satu variabel indikator yakni demokrasi ekonomi, hal ini berkaitan dengan pemikirannya mengenai kesamaan akses warga negara dalam meraih kesejahteraan dan kemandirian ekonomi yang harus dimiliki warga negara.

2. Urgensi Keislaman: a. Konsep fundmental tauhid, khilafah dan keislaman. b. Keseimbangan dunia dan akhirat. c. Pembangunan moral. UM £={a,b,c} UC £={c}

Mubyarto • a • b

Umar Chapra

• c

Dalam urgensi keislaman Mubyarto memiliki satu variabel indikator yaitu pembangunan moral, Mubyarto mempunyai pemikiran tentang pentingnya mengadopsi nilai-nilai kultural dalam menjalankan pembangunan ekonomi agar tidak terjadi pendzoliman antar sesama manusia, dengan demikian sistem nilai mewarnai tingkah laku ekonomi. Sedangkan Umer Chapra memiliki tiga variabel indikator yakni konsep fundmental tauhid, khilafah dan keislaman, keseimbangan dunia dan akhirat, dan pembangunan moral hal ini berkaitan dengan pemikirannya mengenai tauhid sebagai dasar filosofis pembangunan ekonomi dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus mengedepankan keadilan dalam prilaku ekonomi. Ekonomi Islam mengandung nilai-nilai yang memiliki relevansi terhadap hak dan kewajibannya sebagai manusia.

3. Relevansi Keindonesiaan: a. Pasal 27 ayat 2. b. Pasal 29 ayat 2 c. Pasal 33 ayat 1. d. Pasal 33 ayat 2. e. Pasal 33 ayat 3. RM £={a,b,c,d,e}

Mubyarto • a • b • c • d • e

Umar Chapra

RC £={a,b,c}

Dalam relevansi keindonesiaan Mubyarto memiliki lima variabel indikator yaitu pasal 27 (2), pasal 29 (2), pasal 33 (1), (2), (3). Mubyarto mempunyai pemikiran mengenai pembangunan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan sosial dengan pemerintah sebagai pengendali kehidupan ekonomi di suatu negara oleh karena itu negara mempunyai peran dalam mekanisme pasar unutuk membatasi pelaku ekonomi dari persaingan bebas demi terciptanya kemakmuran rakyat yang dilandasi semangat berketuhanan. Sedangkan Umer Chapra memiliki dua variabel indikator yakni pasal 27 (2), pasal 29 (2), dan pasal 33 (1) hal ini berkaitan dengan pemikirannya mengenai manusia sebagai fokus dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan maka kebersamaan menjadi dasar partisipasi dengan mengedepankan moralitas ukuwah berlandaskan pada tujuan-tujuan syari’ah.

4. Relevansi Keislaman: a. Al-Maidah ayat 120, Al-Baqarah ayat 279. b. Al-Baqarah ayat 11 c. Al-Baqarah ayat 201 d. Al-Humazah ayat 1-3 RM £={b} RC £={a,b,c,d}

Mubyarto • b

Umar Chapra •a •c •d

Dalam relevansi keislaman Mubyarto memiliki satu variabel indikator yaitu Al-Baqarah ayat 11. Mubyarto mempunyai pemikiran mengenai pembangunan moral yaitu dengan prilaku yang tidak mendzolimi baik sesama manusia maupun dengan lingkungan. Sedangkan Umer Chapra memiliki lima variabel indikator yakni Al-Baqarah ayat 11, 201, 279, AlMaidah ayat 120, Al-Humazah ayat 1-3. Hal ini berkaitan dengan pemikirannya mengenai agama yang menjadi titik sentral dalam pembinaan sumber daya manusiawi yang berakar pada kerangka nilai yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga menghasilkan tiga instrument dalam menjalankan perekonomian yaitu redistribusi melalui zakat, sistem keuangan yang anti riba dengan mengharamkan bunga bank, dan mudharabah sebagai penggerak roda perekonomian.

5. Implementasi Keindonesiaan: a. Pemerataan pendapatan. b. Pengentasan kemiskinan. c. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. d. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. e. Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. f. Menciptakan lapangan kerja. g. Pelestarian Lingkungan Hidup. IM £={a, b, c, d, e, f, g } IC £={a, b, f, g }

Umar Chapra

Mubyarto • c • d • e

• • • •

a b f g

Dalam implementasi keindonesiaan Mubyarto memiliki tujuh variabel indikator yaitu pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, penguasaan bumi, air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, menciptakan lapangan kerja,

pelestarian lingkungan hidup. Mubyarto mempunyai pemikiran mengenai keselarasan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33 UUD 1945 dengan menjadikan lapangan kerja sebagai target sentral di dalam pembangunan. Konsep pembangunan berkesinambungan antara pertumbuhan dan pemerataan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan penyimpangan dalam perekonomian. Melaksanakan konsep koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peran negara dalam menjaga kekayaan alam dan penegakan hukum demi terciptanya kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat Indonesia. Sedangkan Umer Chapra memiliki empat variabel indikator yakni pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, pelestarian lingkungan hidup. Hal ini berkaitan dengan pemikirannya mengenai pemberdayaan masyarakat melalui dioptimalkannya peran industri kecil menengah agar perekonomian rakyat bergerak sehingga lapangan kerja terbuka dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keadilan distributif untuk pemerataan pendapatan ditegakan melalui pelaksanaan zakat yang produktif sehingga melindungi rakyat miskin dari keterpurukan. Pelestarian lingkungan hidup dengan penegakkan hukum, sebab menurutnya efisiensi dalam perekonomian harus memperhatikan lingkungan alam.

6. Implementasi Keislaman: a. Pelaksanaan zakat. b. Pelarangan riba. c. Mengurangi konsentrasi kepemilikan. d. Pelarangan riba. e. Model kerja sama musyarakah dan mudharabah. f. Pengembangan industry mikro dan kecil. IM £= {c, e, f } IC £= {a, b, c, d, e, f }

Umar Chapra

Mubyarto

•a

• c • e • f

•b •d

Dalam implementasi keislaman Mubyarto memiliki tiga variabel indikator yaitu mengurangi konsentrasi kepemilikan, model kerja sama musyarakah dan mudharabah, pengembangan industri mikro dan kecil. Mubyarto

mempunyai

pemikiran

mengenai

diakuinya

kepemilikan

perseorangan sebagai upaya mencegah sifat etatisme pada negara oleh karena itu diperlukan peran negara dalam mengatur regulasi yang jelas mengenai nilai-nilai

dasar

sistem

yang

membangun

kerangka

sosial

dengan

mengutamakan kemakmuran rakyat dan terjaminnya harga yang adil. Mengembangkan industri mikro dan kecil sangat diperlukan sebgai pengaman bertambahnya angkatan kerja. Sedangkan Umer Chapra memiliki enam variabel indikator yakni pelaksanaan zakat, pelarangan riba, mengurangi konsentrasi kepemilikan, pelarangan

riba,

model

kerja

sama

musyarakah

dan

mudharabah,

pengembangan industri mikro dan kecil. Hal ini berkaitan dengan pemikirannya membangun sistem zakat yang mampu mengangkat derajat masyarakat, baginya kekayaan tidak boleh terbiarkan bertumpuk pada orang seorang agar tercipta pemerataan pendapatan dan melindungi kepentingan ekonomi golongan ekonomi lemah. Filsafat Islam berasaskan konsep persaudaraan dengan demikian menjujung tinggi kerjasama dan menolak eksploitasi terhadap manusia, oleh karena itu perlunya membangun sistem perbankan yang bebas bunga dan penerapan sistem mudharabah atau musyarakah untuk mengerakkan sektor riil.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Bersadasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat dapat menarik beberapa kesimpulan sabagai jawaban dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Kesimpulan tersebut penulis uraikan sebagai berikut: Penulis menemukan kelebihan dan kelemahan terhadap pemikiran kedua cendekiawan ini, antara lain: Kelebihan: a.

Pemikiran kedua cendekiawan yang mencakup uraian menurut urgensi, relevansi, dan implementasi dapat disebut sebagai hal yang patut ditumbuh kembangkan, ketika Indonesia harus berbenah diri dalam membangun ekonominya. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pihak asing (neoliberal).

b.

Kedua Cendekiawan tersebut dapat dikatakan telah berhasil memetakan dimensi-dimensi moral dan keadilan, ketika Indonesia membutuhkan reformasi dalam menyusun strategi pembangunan ekonominya.

c.

Mubyarto dan Umer Chapra dapat menggugah generasi muda berfikir kritis, ketika Indonesia sedang membangun ekonomi Islam.

Kelemahan: a.

Mubyarto dan Umer Chapra tidak menjelaskan bagaimana mengukur nilainilai normatif kedalam kegiatan sehari-hari.

b.

Kedua pemikir tidak menggunakan kebijakan yang bersifat kuantitatif seperti yang dibutuhkan para akademisi yang berkecimpung di disiplin ilmu ekonomi Islam.

c.

Mubyarto tidak menyatakan bahwa bunga bank adalah haram hukumnya sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah: 279, sedangkan Umer Chapra menyatakan bunga bank haram akan tetapi tidak menerangkan secara kuantitatif hal tersebut.

B. Saran Berkenaan dalam segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran-saran yang dianggap perlu: 1. Perlu dikaji lebih mendalam lagi tentang pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra,

khususnya

mengenai

pembangunan

ekonomi

yang

kiranya

pemikirannya tersebut masih relevan pada saat ini dan unutk perkembangan perekonomian yang sesuai dengan UUD 1945 dan syariat Islam. 2. Bagi para pembaca skripsi ini, hendaknya melakukan pembacaan secara kritis sehingga penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan, saran dan keritik yang akan sanagt berharga bagi penulis.

3. Kepada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dalam hal ini merupakan pelaksana pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, untuk turut serta dalam menggali wawasan dan kajian-kajian pemikiran ekonomi yang bersifat keislaman dan keindonesiaan. 4. Diharapkan kepada Presiden dan Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini merupakan pembuat kebijakan-kebijakan perekonomian untuk mengoreksi kembali kebijakan-kebijakan yang bersifat neoliberal dan menindas. Hendaknya kita meruqyah sistem perekonomian kita sekarang ini, untuk lebih mengarah pada kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan perseorangan, berorientasi pada pemerataan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja, sebagai upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan UUD 1945 dan syari’at Islam.

DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Khurshid, "Economic Development in an Islamic Framework", dalam Khurshid Ahmad (ed.), "Studies in Islamic Economics", Leicester : The Islamic Foundation, 1980. Ahmad, Khursid, Pembangunan Ekonomi Dalam Ekonomi Islam: Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1997. Amalia, Euis, Keadilan Distributof dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Azis, Amin, The Power of Al-Fatihah, Jakarta: Embun Publishing, 2007. Budi S, Aries, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Jakarta: Universitas Gunadarma, 1996. Chapra, M. Umer, Islam and Economic Development, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000. ______________, Islam and The Economic Challange, terjemah Ikhwan Abidin Basri : Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press, 2006. ______________, The Future Of Economics An Islamic Perspective, terjemah, Ikhwan Abidin Basri : Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam Bandung, Gema Insani, 2001. ______________, Negara Sejahtera Islami Dan Perannya Di Bidang Ekonomi, dalam Ainur R. Sophiaan (ed), Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1997. Choudhury, Mausudul Alam, Contribution to Islamic Economic Theory, New York: St Martin’s Press, 1986. Dajan, Anto, Pengantar Metode Statistik Jilid II, Jakarta: LP3ES, 1984. Haneef, Mohamed Aslam, Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis, Kuala Lumpur : Ikraq, 1995. Hejazziey, Djawahir, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: UIN Press, 2007, Cet. Ke-1. Kadariah, Perencanaan Pembangunan Regional, diambil dari Prisma, Thn. 1, No 2, Februari 1972. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir, Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Kahf, Monzer, The Islamic Economy: Analytical Study of The Functioning of The Islamic Economy, Leicester UK: IIE, IIU Islamabad and The Islamic Foundation,1995. Khan, Fahim, Consumer Behaviour in Islamic Perspective, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan, Lectures on Islamic Economics. Jeddah: IRTI-IDB, 1992. Madjid, Abdul, dan Sri Edi Swasono (ed), Wawasan Ekonomi Pancasila, Jakarta: UI Press, 1981. Mangunpranoto, Sariono. Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila, dalam ekonomi Ekonomi Pancasila, Mubyarto dan Budiono (ed), Yogyakarta: BPFE UGM, 1980. Moloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999. Mubyarto, Pemberantasan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial, Yogyakarta: Aditya Media, 2004. ________, Ekonomi Terjajah, Yogyakarta: Aditya Media, 2005. ________, Teori Ekonomi dan Kemiskinan, Yogyakarta: Aditya Media, 2004 ________, Menggugat ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional: Mengurai Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN. Yogyakarta: PUSTEP UGM dan Aditya Media, 2005. ________, Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional: Mengurai Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN, Yogyakarta: PUSTEP UGM dan Aditya Media, 2005. ________, dan Daniel W. Bromley, A Development Alternative for Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002 ________, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila. Jakarta: LP3ES, 1988. ________, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, Jakarta: LP3ES, 1987 Nataatmadja, Hidajat, Pemikiran ke Arah Ekonomi Humanistik Suatu Pengantar menuju Citra Ekonomi Agamawi, Yogyakarta: PLP2M, 1984. Neuman, Lawrence, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, USA: Pearson Education, 2003. Qal’aji, M. Rawwaz. Mabahits fi al-Iqrishad al-Islami, Beirut: Dar An-Nafaes, 2000, Cet ke-4.

Qardawi, Yusuf. Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Rabbani Press, 2004, Cet ke 4. Raharjo, Dawam. Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Indonesia: Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarkat Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1997. Sadono Sukirno. Ekonomi pembangunan, Jakarta: Kencana, 2006. Saefuddin,Ahmad M. Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Media Dakwah, 1984. Sarkaniputra, Murasa. Ruqyah Syar’iyyah: Teori, Model, dan Sistem Ekonomi, Cirebon: Al-Ishlah Press, 2009. _________________, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2004. Swasono, Sri Edi, Menegakkan Ideologi Pancasila: Daulat-Rakyat Versus Daulat Pasar, Yoyakarta: PUSTEP-UGM, 2005. ______________, Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi Indonesia: Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi, Jakarta: LP3ES, 1990. ______________, Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan Jakarta: UI-Press, 1992. ______________, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, Jakarta: UNJ Press, 2006 Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2006.

________________,

______________, Keparipurnaan Ekonomi Pancasila, Depok, FEUI, 29 November 2006. ______________, Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan. Jakarta: UI-Press, 1992. Tjokroamidjojo, Bintoro, dan Mustopadidjaja A.R. Teori & Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: Haji Masagung, 1988. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, h. 610. Todaro, Michael P. Pembangunan Ekonomi, Jilid 1 edisi 9 Jakarta: Erlangga, 2006.

Makalah Mubyarto, Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia, Makalah Kuliah Umum Ekonomi Pancasila di Universitas Negeri Semarang, 9 Januari 2003. ________, Capres/Cawapres dan Ekonomi Rakyat, Makalah Seminar Publik Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu, Yogyakarta, 1 Juli 2004. ________, Siapa Lebih Merusak Lingkungan: Orang Miskin Atau Orang Kaya?, Makalah untuk lokakarya terbatas (Expert Workshop), Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, 6 Oktober 2004. ________, Ekonomi Rakyat Indonesia, Makalah disampaikan pada pertemuan 1 Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, YAE-Bina Swadaya, di Finanscial club, Jakarta, 22 Januri 2002 ________, Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia, Makalah Kuliah Umum Ekonomi Pancasila di Universitas Negeri Semarang, 9 Januari 2003. ________, Pengkajian Ulang Strategi Pembangunan Nasional, Prisma, No.1, thn. XVII, Januari 1988. Situs Internet Assefaf, Ridho, Teori-teori Pembangunan, Artikel diakses pada 15 November 2010, http://ridhoassegaf.blogspot.com/2008/12/teori-teori-pembangunan-michaelp.html Bagus Santoso dan Nadia Kusuma Dewi, “Mubyarto & Daniel W. Bromley, 2002, A Development Alternative For Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia”., artikel di akses pada 15 Oktober 2010, http://www.ekonomirakyat.org/resensi_buk/resensi_6.htm Baxter, Bannock, Graham, R. E. dan Evan Davis. 2004. “A Dictionary of Economics. (Inggris: Penguin Books Ltd, 2004), Artikel diakses pada 10 November 2010, http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi. Hamid, Edi Suandi. Jejak Pemikiran Mubyarto, Artikel diakses pada 20 desember 2010, http://mubyarto.org/_artikel.php?parameter=312&id=47 Hasan, Amiril. Enam Strategi Pembangunan Pemerintahan SBY, Artikel Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2010, http://news.okezone.com/read/2009/08/19/1/249296/1/enam-strategipembangunan-pemerintah-sby

Krisharianto, Josef, Kajian Antara Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment, Parallel Session IIID : Trade III (Growth & FDI), 13 Desember 2007, Jam 09.00-11.30, Wisma Makara, Kampus UI – Depok. Mubyarto, Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Global artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1 ________, Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1_maret _2002/artikel_1 ________, Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi, Artikel diakses pada tanggal 22 Januari 2011, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_7/artikel_1.htm ________, Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Global artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1 ________, Siapa Lebih Merusak Lingkungan: Orang miskin Atau Orang Kaya?, Artikel Diakses pada tanggal 14 Januari 2011, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_3.htm ________, Demokrasi Ekonomi Dan Demokrasi Industrial, Artikel Diakses pada tanggal 14 Januari 2011, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_3.htm Pramono, Sigit. “Keuangan Syariah Dan Konsensus Baru Pembangunan Ekonomi”, artikel di akses pada 15 Oktober 2010 dari http://www.pksejahtera.org/id/artikel/kolom/keuangan-syariah-dan-konsensus-barupembangunan-ekonomi.htm Prayitno, Edi. Manajemen Pembangunan Indonesia, Artikel diakses pada tanggal 22 Desember 2010, http://tulisan2.blog.dada.net/post/689002/Manajemen+Pembangunan Supratikno, Hendrawan. Menanti Demokrasi Ekonomi, Artikel diakses pada tanggal 24 desember 2010 dari http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-kontenview.asp?id=20090812105656 Swasono,Sri Edi, Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat, artikel di akses pada 17 Desember 2010, http://www.bappenas.go.id/node/48/2288/kemandirian-ekonomi-menghapussistem-ekonomi-subordinasi-membangun-ekonomi-rakyat---oleh-sri-ediswasono. _____________, Masalah UU Seribu Kali Lebih Penting Daripada Anggodo, Artikel diakses pada tanggal 24 desember 2010 dari http://www.untagsby.ac.id/index.php?mod=berita&id=363

_____________, ASEAN-China Free Trade Agreement: learn To Fight - Not Learn To Surrender, Artikel di akses pada tanggl 29 Desember 2010, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_18/artikel_2.htm _____________, Satu Abad Bung Hatta: Kedaulatan Rakyat Dasar Martabat Bangsa, Artikel diakses pada tanggal 24 desember 2010 dari http://www.bappenas.go.id/node/48/2317/satu-abad-bung-hatta-kedaulatanrakyat-dasar-martabat-bangsa---oleh-sri-edi-swasono-/ _____________, Tafsir Ulang Sistem Ekonomi Indonesia, Artikel diakses pada tanggal 24 Desember 2010 dari http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg04765.html _____________, Sistem Ekonomi Indonesia, Artikel diakses pada tanggal 24 desember 2010 dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2/artikel_9.htm _____________, Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan Jangan Dirubah Boleh Ditambah Ayat, Artikel diakses pada tanggal 24 desember 2010 http://www.bappenas.go.id/node/48/2332/pasal-33-uud-1945-harusdipertahankan-jangan-di-rubah-boleh-ditambah-ayat---oleh-sri-edi-swasono-/, hal 6 _____________, Menegakkan Ekonomi Pancasila, http://www.mailarchive.com/[email protected]/msg04765.html ______________, Pemerintah Agar Suarakan Kedaulatan Ekonomi Keobama, Artikel diakses pada tanggal 24 desember 2010 dari http://www.antaranews.com/berita/1289281265/pemerintah-agar-suarakankedaulatan-ekonomi-ke-obama ______________., Sistem Ekonomi Nasional, Artikel diakses pada tanggal 24 desember 2010 dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_2/artikel_9.htm ______________, Kembali Ke Persoalan, Artikel diakses pada tanggal 31 Desember 1020, http://dongants.wordpress.com/2010/08/12/kembali-ke-persoalan-dasar/