KONSEP TATA AIR SEBAGAI JASA LINGKUNGAN
Oleh : Dra. Sylviani
Isu Kawasan Lindung Sebagai Penyedia Air Peningkatan kebutuhan air baik untuk publik, dunia usaha Banyak para pihak yg terlibat : pengelola kawasan, Pengelola SDA atau pengguna / pemanfaat air UU 7 Tahun 2004, psl 77 : sumber dana untuk pengelolaan SDA adalah dr hasil penerima biaya jasa pengelolaan SDA Belum ada aturan tentang Pembayaran Jasa Lingkungan (PES)
Peran Para Pihak Dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Prosedur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Distribusi Biaya Manfaat Jasa Lingkungan Konsep Kebijakan Tata Air Sebagai Jasa Lingkungan
Fungsi Para Pihak Dalam Pengelolaan SDA No
Keterangan
Propinsi
Instansi Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Jawa Timur
1
Bapeda
Perencanaan
Perencanaan
Perencanaan
Primary Stakeholder
2
Dinas Penda
Retribusi
Retribusi
Retribusi
Secondary Stakehold
3
Dinas PU Pengai ran DPSDA Prop
Perencanaan, Perijinan SDA
Perencanaan, Perijinan SDA
Perencanaan, Perijinan SDA
Primary Stakeholder
4
Dinas Kehutanan
Kelestarian, Pemanfaa tan hsl, pembinaan & pemberdayaan masy
Reboisasi, penanganan bencana alam, Pembinaan
Reboisasi, penanganan bencana alam, Pembinaan
Primary Stakeholder
5
Perum Perhutani
-
Kelestarian, Pemanfaat an hsl, pembinaan Retribusi, Rekomtek
Kelestarian, Pemanfa atan hsl,pembinaan Pengawasan Sumber
Primary Stakeholder
6
Dinas Pengairan Kabupaten
-
Perijinan SDA, Pemeliharaan Sapras
Perijinan SDA Pemeliharaan Sapras
Primary Stakeholder
7
BP DAS
Konservasi
Konservasi Hulu Sungai
Konservasi ulu sungai
Secondary Stakeholde
8
BPSDAWS
Pemeliharaan sapras, Rekomtek pengambilan air
Pemeliharaan, Rekom tek pengambilan air
Pemeliharaan, Rekomtek pengambilan air
Secondary Stakeholder
9
Perum Jasa Tirta
Retribusi, Pemanfaatan SDA Pemeliharaan sapras
Retribusi, Pemanfaatan SDA Pemeliharaan sapras
Secondary Stakeholder
10
PDAM
Retribusi, Pengambilan SDA
Perencanaan, Perijinan
Secondary Stakeholder
-
Perencanaan bangun an sapras Perijinan
PERAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN SDA Dampak pengelola an SDA terhadap aturan dan pelayanan publik dari instansi (+,0,-)
Tingkat pentingnya para pihak terhadap pengelolaan SDA 1= Tdk penting 2= Agak penting 3= Cukup Penting 4= Sangat penting 5= Penting sekali
Tingkat pengaruh para pihak terhadap kegiat an pengelolaan SDA 1= Tdk berpengaruh 2= Agak berpengaruh 3= Cukup berpengaruh 4= Sangat berpengaruh 5= berpengaruh sekali
Pemangku kepentingan / Stakeholder
Keterkaitan Tupoksi dengan Pengelolaan SDA
Bappeda
Perencanaan
0
3
3
Bapedalda
Kelestarian pencemaran
+
3
2
Dinas Pendapatan
Retribusi jasa air
0
1
4
Dinas Kehutanan
Kelestarian hutan
+
4
4
Perum Perhutani
Kelestarian, reboisasi, pemb, perlind, pengawa
+
4
4
BPDAS
Reboisasi hulu DAS
+
3
4
BPSDA
Konservasi, pemanfaatan flora fauna
0
1
1
Dinas PU& Pengairan
Pemanfaatan sumber air permukaan ketersediaan air, perijinan, pemelihar
+
5
5
PJT
Pemanfaatan, sumber air baku, kelestarian, pemeliharaan sapras
+
5
5
PDAM
Pemanfaatan air utk konsumen, pemeliharaan sapras
+
5
5
Proses Permohonan Ijin dan Pemanfaatan Air ( SIPPA ) Permukaan Propinsi Jabar No
Uraian Kegiatan
Pemohon
Dinas Instansi Terkait BPSDAWS
1
Permohonan ijin secara tertulis disampaikan kpd Gubernur cq Kepala Dinas PSDA Jabar
2
Tembusan disampaikan ke BPSDA WS untuk mendapatka rekomendasi teknis
3
Apabila menggunakan jaringan irigasi dibawah Pemkab /kota maka Bupati diberi tembusan (Up Dinas pengairan) utk memberikan rekomtek
4
5
PJT I ( Jati Luhur )
DPSDA Propinsi Proses SIPPA 5 Hr
Berkas Permohona Rekomen dasi Teknis 20 Hr
Rekomenda si Non Teknis 20 Hr
Apabila lokasi berada diwilayah kerja PJT II diberi tembusan untuk dibuatkan SPPA Surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas PSDA diserahkan ke pemohon
Bupati / walikota
SPPA 20 Hr
SIPPA
Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jabar 2004
Tembusan SIPPA
1.Gubernur 2.Bupati / walikota 3.Dispenda Propinsi 4.Balai PSDA 5.PJT II
Proses Pemanfaatan Air Dalam Kawasan Hutan Lindung
Akte Perjanjian
Pemohon
KPH Bdg Utara
Perhutani Unit III
Dinas PSDA
PJT II
BPSDA Wil Citarum
Bupati Bandung
Survey Lapangan ( Dinas PSDA, PJT II, Perhutani Perj Penganbilan Air dg PJT
Chek Bangunan
Rekomtek BPSDA
OPERASIO NAL
SIPPA
Pemasangan Water Meter
DISTRIBUSI BIAYA MANFAAT JASA LINGKUNGAN
Pengelola Kawasan Lindung Perum Perhutani TNBTS Tahura Suryo Ketiga stakeholder merupakan daerah tangkapan air di wilayah hulu dan sumber mata air bagi pengelola SDA.
POTENSI PRODUKSI AIR PENGELOLA KAWASAN Dari hasil Pengamatan dengan menggunakan citra landsat menunjukkan ( Kirsfianti 2006 ) Pengelola Kawasan Perum Perhutani (m3/ha) TNBTS (m3/ha) Tahura Suryo (m3/ha) Jumlah
Luas Rata2 Potensi Areal (ha) Produksi Air 5 274,72 73,37 jt m3 13 909,11 2 975,94 41,48 jt m3 13 937,33 6 224,85 83,88 jt m3 13 475,02 14 475,51 198,73 jt m3 41 321,46
DIAGRAM POTENSI PRODUKSI AIR SELAMA 3 TAHUN
120 100 80 Perum 60
TNBTS
40
Tahura
20 0 1997
2001
2003
SO
Distribusi biaya jasa lingkungan Rp /thn Pengelola kawasan
Proporsi Produksi air (%)
Distribusi Biaya (X 1000 Rp)
Komersil / Non ha Komersil/ kk
Perum Perhutani
36.92
67 870 036
978 349
679 510,40
TNBTS
20.87
38 365 321
2 052 400
55 008,80
Tahura Suryo
42.21
77 594 643
8 691 085
4 067 525,8
100
183,830.000*
Jumlah * Nurfatriani, 2006
8% 18%
Perhutani TNBTS Tahura
74%
Diagram Distribusi biaya jasa lingkungan Non Komersil
14% 1% Perhutani TNBTS Tahura 85%
PENGELOLAAN SDA DI JAWA BARAT Pemanfaat
Volume (m3)
%
Nilai yg Nilai yg diterima PJT diterima II ( Rp) Pemda (Rp)
PDAM
56 144 560 62,14
651 605 351
280 722 800
Lainnya
34 207 761 37,86 1 001 347 766
340 207 761
Jumlah
90 352 321 100
1 651 953 117
620 930 561
Kompensasi yang seharusnya diterima Pengelola Kawasan di Jawa Barat
Hasil perhitungan dengan metode full costing diketahui besarnya nilai lingkungan adalah Rp 21 137 500 000 ( Nurfatriani 2006 ). Dengan mengetahui luas areal kawasan hulu ( Hutan Lindung ) yang berpotensi menghasilkan air seluas 8 731,39 ha maka nilai yang selayaknya diterima oleh pihak pengelola kawasan yang komersil adalah sebesar Rp 2 420 863 / ha non komersil Rp 679 510 /KK. Ada perbedaan antara pengelola kawasan lindung di Jawa Barat dan Jawa Timur dalam penerimaan kompensasi atas jasa lingkungan sebagai penyedia air.
KEMITRAAN PERUM PERHUTANI SECARA LANGSUNG DENGAN PEMANFAAT AIR MINUM (AMDK)
Lokasi
Unit Usaha
Nilai Kompensasi ( Pihak lain yg menerima ( Rp) Dispenda 10 %, PJT 1,25 %, Desa 6,25 % )
Manglayang Barat
5
64 200 000
-
Lembang
18
53 318 000
-
Padalarang
12
10 152 000
-
Jumlah
35
127 668 000
22 342 068
Perbedaan Distribusi Biaya Jabar dan Jatim Jawa Timur No
Pengelola kawasan Komersil
Non Komersil
Jawa Barat Komersil
Non Komersil
1
Perum Perhutani
2
TNBTS
2 052 400
55 008
-
-
3
Tahura Suryo
8 691 085 4 067 525
-
-
978 349
-
2 420 000 679 510
DIAGRAM MEKANISME DISTRIBUSI BIAYA JASA LINGKUNGAN.
Kawasan Lindung
Pengelola SDA
Pengelola kawasan
Ket:
Tidak langsung Langsung
Pemanfaat / pengguna
KONSEP KEBIJAKAN PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN SUMBERDAYA HUTAN
Konsep ini tertuang dalam “ Draft Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Sumberdaya Hutan Propinsi Jawa Timur “ Dibentuk suatu Badan Pengelola Jasa Lingkungan yang memenuhi syarat akuntabilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. partisipasi. Badan ini bersifat non struktural langsung dibawah Gubernur dan berfungsi untuk melakukan fasilitasi pengumpulan dan penyaluran dana jasa lingkungan pengguna jasa lingkungan dalam bentuk BUMN/BUMD, lembaga, lembaga, perusahaan atau sektor swasta yang mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan jasa lingkungan tersebut harus mengalokasikan 2,5 % dari keuntungan yang diperoleh sebagai kompensasi untuk kelestarian sumberdaya hutan
