Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram Pebruari 2013

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 Pebruari 2013

1


Dipublikasikan Tahun 2013 oleh : STMIK BUMIGORA MATARAM Mataram-Indonesia ISBN : 978-602-17488-0-0 Panitia tidak bertanggung jawab terhadap isi paper dari peserta.

2


Makalah Nomor: KNSI-295

PEMETAAN KERANGKA FUNGSIONAL SISTEM APLIKASI KEPEMERINTAHAN KEDALAM LAYANAN CLOUD COMPUTING Eka Wahyu Hidayat Magister Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No.10 Bandung [email protected]

Abstrak Adanya kendala terhadap dukungan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan sumber daya manusia di tiap daerah menyebabkan pembangunan dan pengembangan e-Government berjalan dengan lambat. Melaksanakan e-Government dalam aktivitas pemerintahan di pusat maupun daerah berarti menyelenggarakan roda pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Hal ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Untuk memberikan jaminan keterpaduan serta interoperabilitas antar komponen dalam sistem e-Government, maka dalam Blueprint Sistem Aplikasi e-Government dirumuskan perencanaan dan pengembangan aplikasi e-Government untuk pemerintahan. Salah satu bahasan menarik dalam blueprint tersebut adalah bahasan yang berkaitan dengan aplikasi e-Government yang dijabarkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan. Disisi lain, perkembangan layanan teknologi informasi di organisasi mulai mempertimbangkan untuk menggunakan layanan teknologi informasi berbasis layanan cloud computing.Dalam penelitian ini akan dilakukan pemetaan terhadap Blok Fungsi, Modul, Klasifikasi yang terdiri dari Jenis Layanan, Fungsi Aplikasi, dan Obyek Layanan yang ada dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan kedalam layanan cloud computing. Hasil pemetaan akanmemberikan gambaran dan sebagai usulan apabila aplikasi e-Government di migrasikan kedalam layanan cloud computing. Kata kunci : Blueprint, e-Government, Kerangka Fungsional, Pemetaan, Layanan cloud computing

1.

Adanya kendala dalam penerapan teknologi informasi di Indonesia seperti, kendala penerapan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kendala dalam dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kendala dalam infrastruktur teknologi informasi, dan kendala sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi menyebabkan pelaksanaan e-Government di Indonesia sulit dilakukan [2]. Mengingat lingkup eGovernment bukan saja untuk Pemerintah Daerah tetapi juga untuk kepentingan Nasional, maka untuk mengatasi masalah tersebut Depkominfo membuat panduan baku pengembangan sistem eGovernment atau Blueprint Sistem Aplikasi eGovernment. Maksud dari blueprint ini adalah untuk memberikan panduan baku pengembangan eGovernment hanya pada bidang sistem aplikasi eGovernment saja, dengan ruang lingkup Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, sesuai dengan

Pendahuluan

Instruksi Presiden RI No.3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmentmengamanatkan bahwa Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: 1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; 2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara [1].

995

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram 14-16 14 Pebruari 2013

2)

Undang-Undang Undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, maka blueprint digunakan oleh Pemerintahan Daerah untuk merencanakan pembangunan ataupun pengembangan sistem aplikasi e-Government Government yang disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan daerah yang ada [3]. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini memperkenalkan kenalkan model layanan berbasis cloud computing yaitu layanan yang memanfaatkan internet. Apabila dilihat dari sisi teknologi informasi terhadap organisasi, standarisasi, dan virtualisasi untuk kebutuhan bisnis, maka penerapan layanan ini untuk aplikasi e-Government Government dapat memberikan dampak yaitu terhadap pengelolaan layanan teknologi informasi menjadi lebih sederhana, pelayanan menjadi lebih cepat, dan biaya belanja teknologi informasi menjadi lebih sedikit. Layanan ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam pembangunan dan pengembangan e-Government. Berdasarkan uraian diatas maka dalam makalah ini akan dilakukan pemetaan terhadap Kerangka Fungsional Sistem Aplikasi Kepemerintahan yang ada dalam Blueprint Sistem Aplikasi e-Government Government kedalam layanan cloud computing dengan tujuan hasil pemetaan ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk bermigrasi dari layanan kepemerintahan yang sudah ada ke layanan cloud computing.. 2.

Standarisasi fungsi sistem aplikasi ee Government; 3) Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government e yang komprehensif, efisien dan efektif. Tujuan ini dimaksudkan maksudkan untuk menjamin interoperabilitas yaitu sistem dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan juga dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. 3.

Government Function Framework Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan terdirii dari 7 (Tujuh) Blok Fungsi seperti terlihat pada Gambar 1 yaitu Pelayanan, Administrasi dan Management, Legislasi, Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, dan Dinas dan Lembaga. Khusus blok fungsi Dinas dan Lembaga seperti terlihat pada Gambar 2, dibagi lagi kedalam Sub-Blok Sub Fungsi Kepemerintahan, Kewilayahan, Kemasyarakatan, dan Sarana & Prasarana.

Blueprint Sistem Aplikasi e-Government e Gambar 1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan

Blueprint sistem aplikasi e-Government e disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan untuk layanan masyarakat dan untuk layanan lembaga pemerintah. Selain itu, blueprint ini juga disusun berdasarkan pendekatan orientasi si layanan yang disediakan sistem. Berdasarkan pendekatan fungsionallayanan, fungsi pelayanan, administrasi, dan kelembagaan dikelompokkan kedalam Blok Fungsi. Selanjutnya dikelompokkan kedalam Modul Fungsi, dan dikelompokkan kembali kedalam bagian yang lebih le kecil yaitu Sub-Modul. Modul. Berdasarkan pendekatan orientasi layanan sistem, dilihat apakah sistem digunakan oleh internal/eksternal dan apakah sistem digunakan untuk memenuhi kebutuhan generik/spesifik pemerintah.Blok Fungsi dan bagianbagian bagiannya (Modul dan Sub-Modul) Modul) disusun kedalam sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen blueprint tersebut dikatakan sebagai Government Function Framework/ Framework Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan. Tujuan pembuatan dokumen blueprint aplikasi e-Government adalah [3]: 1) Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory;

Gambar 2. Blok Fungsi Dinas dan Lembaga [3] Masing-masing masing blok fungsi diatas memiliki properti yang berisi Deskripsi dari masing-masing masing Blok Fungsi dan Modul kemudian diuraikan dengan lebih rinci melalui tabel deskripsi properti. 4.

996

Cloud Computing


karena penggunaan sumber daya dapat dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan.

Definisi umum mengenai Cloud Computing yang banyak di gunakan sebagai bahan referensi adalah standar yang diterbitkan oleh NIST (National Institute of Standards and Technology) yaitu ”Cloud computing is a model for enabling convenient, ondemand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model promotes availability and is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models [4].”Gambar3 berikut ini menjelaskan lima karakteristik utama, tiga model layanan, serta empat model penyebaran darilayanan cloud.

NIST membagi jenis layanan cloud menjadi 3 (tiga), ketiga layanan tersebut adalah [4]: 1) Software as a Service (SaaS) Kemampuan untuk menggunakan aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan yang dijalankan pada infrastruktur cloud. Contoh layanan SaaS adalah Office 365, GMail, Yahoo!Mail, Facebook, Twitter dan sebagainya. Keuntungan layanan ini adalah pelanggan tidak perlu memikirkan lisensi aplikasi yang digunakan, pengguna hanya membayar berdasarkan pemakaian. 2) Platform as a Service (PaaS) Kemampuan yang memungkinkan pelanggan untuk menyewa infrastruktur cloud berikut lingkungannya seperti sistem operasi, network, database engine, framework, dan sebagainya. Pelanggan tidak perlu melakukan perawatan yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Contoh layanan PaaS adalah Heroku, Amazon Web Service, Windows Azure, dan GoogleApp Engine. Keuntungan dari layanan ini adalah pengembang atau pengguna dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan dan pengguna tidak perlu memikirkan apa yang dikembangkan. Pelanggan memiliki kontrol terhadap aplikasi yang digunakan. 3) Infrastructure as a Service (IaaS) Kemampuan yang memungkinkan pengguna menyewa infrastruktur teknologi informasi penyedia layanan seperti unit komputasi, storage, memori, network dan sebagainya. Pelanggan tidak mengelola maupun mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasarinya tapi memiliki kendali atas sistem operasi, storage, serta aplikasi yang telah disebar. Contoh layanan IaaS adalah Amazon EC2, Rackspace Cloud, Windows Azure. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna dapat dengan mudah mengkonfiguasi komputer virtual yang disewa sehingga saat komputer tersebut mengalami kelebihan beban maka pengguna dapat menambahkan CPU, RAM atau storage dengan segera.

Gambar 3. Model Definisi Cloud Computing [4] Menurut NIST ada 5 (lima) karakteristik utama sehingga sebuah sistem dapat disebut sebagai layanan cloud computing yaitu [4]: 1) On-demand self service Kemampuan pelanggan untuk melakukan konfigurasi terhadap layanan yang ingin dipakai secara mandiri. 2) Broad network access Layanan tersedia lewat jaringan dan bisa di akses melalui mekanisme standar menggunakan berbagai perangkat dengan platform berbeda. 3) Resource polling Sumber daya komputasi seperti storage, processing, memory, serta network bandwith berada dan dikumpulkan pada suatu tempat untuk melayani berbagai pengguna menggunakan model multi-tenant. 4) Rapid elasticity Layanan dapat digunakan secara dinamis dan Pelanggan dapat meminta kepada penyedia layanan untuk menaikan atau menurunkan kapasitas layanan. 5) Measured service Layanan ini merupakan bentuk transparansi antara penyedia layanan dengan pelanggan

Ada 4 (empat) model penyebaran dalam cloud computing yang dapat dipilih saat akan mengimplementasikan cloud computing yaitu: 1) Private Cloud, Infrastruktur cloud ditetapkan untuk penggunaan eksklusif untuk memenuhi kebutuhan internal sebuah organisasi yang terdiri dari banyak pengguna atau unit bisnis. Jenis cloud ini dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi, third party, atau kombinasi keduanya. Disini, penyedia layanan

997


harus bertanggung jawab terhadap standar kualitas layanan yang diberikan. 2) Community Cloud, Infrastruktur cloud ditetapkan dan untuk penggunaan eksklusif oleh komunitas tertentu dan penggunanya berasal dari berbagai organisasi yangg memiliki perhatian yang sama terhadap suatu hal misalnya misi, standar keamanan, kebijakan, compliance atau kepatuhan, dan sebagainya. 3) Public Cloud, Infrastruktur cloud ditetapkan untuk penggunaan terbuka oleh publik umum. Jenis cloud ini dapat dimiliki, dimiliki dikelola, dan dioperasikan oleh bisnis, akademis, atau organisasi pemerintahan, atau kombinasi ketiganya. Pengguna dapat langsung mendaftar ataupun memakai layanan yang ada. 4) Hybrid Cloud, Infrastruktur cloud terdiri atas gabungan dari dua atau lebih infrastruktur frastruktur cloud yang berbeda (private, community,, atau public) yang tetap merupakan entitas yang unik, namun terikat oleh standar atau kepemilikan teknologi yang memungkinkan data serta aplikasi dapat dibawa ke mana saja. Jenis cloud ini dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi di dalam komunitas tersebut, third party,, atau kombinasi keduanya. 5.

fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta fungsifungsi fungsi kedinasan dan kelembagaan dan kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan olehh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. 4) Fungsi Aplikasi dibagi kedalam 2 (dua) fungsi yaitu Generik dan Spesifik. Dikatakan Generik jika fungsi/ modul kurang lebih sama untuk semua pemerintah daerah. Cirinya, fungsi tersebutt biasanya merujuk ke hukum dan peraturan perundang--undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Spesifik berartimerujuk ke Peraturan Daerah setempat, atau bahkan tidak ada rujukan hukum dan peraturan perundang-undangannya. undangannya. 5) Obyek Layanan dikelompokkan berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, yaitu G2C (Government Government to Citizen) Citizen adalah kelompok sistem aplikasi e-Government Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. G2B (Government Government to Business)adalah Business kelompok sistem aplikasi e-Government Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis. G2G (Government ( to Government)) adalah kelompok sistem aplikasi e-Government Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal le lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya.

Pemetaan Blueprint kedalam Layanan Cloud

Berdasarkan deskripsi properti yang ada dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan maka dapat dijelaskan masing-masing masing blok fungsi, modul, dan klasifikasi (jenis layanan, fungsi aplikasi, obyek layanan)sehingga menghasilkan kerangka pemetaan seperti pada Gambar 4, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Blok Fungsi adalah kumpulan dari fungsi-fungsi fungs pelayanan, administrasi dan kelembagaan. Blok fungsi terdir dari Pelayanan, Administrasi dan Management, Legislasi, Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, dan Dinas dan Lembaga. Khusus blok fungsi Dinas dan Lembaga dibagi lagi kedalam Sub-Blok Sub Fungsi Kepemerintahan, Kewilayahan, KemasyaraKemasyara katan, dan Sarana & Prasarana. 2) Modul adalah bagian dari blok fungsi yang mencerminkan unit fungsi yang lebih kecil. Ada 47 modul yang ada dalam aplikasi ee Government. 3) Jenis Layanan adalah pengelompokan aplikasi e-Government ernment yang dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu Front Office dan Back Office. Front Office adalah kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya. Back office adalah kelompok sistem aplikasi yang orientasi orien

Gambar 4.Kerangka Pemetaan 6.

Langkah-Langkah Langkah Pemetaan

Pemetaan Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan kedalam layanan cloud dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah langkah sebagai berikut: 1) Pemetaan aplikasi e-Government Government untuk kondisi saat ini berdasarkan katalog properti dalam kerangka fungsional. Dilakukan seleksi dari setiap atribut untuk menetapkan atribut mana saja yang berperann sebagai informasi penunjang untuk di petakan kedalam layanan cloud computing. 2) Dari informasi yang didapat sebelumnya, setelah dilakukan kajian, selanjutnya adalah

998


menetapkan masing-masing masing Modul kedalam layanan cloud dan model penyebaran sehingga didapat tabel pemetaan seperti pada Tabel 1. 7.

pembangunan e-Government Government yang sesuai untuk daerahnya masing-masing. sing. Hasil pemetaan yang didapat dalam makalah ini dapat dijadikan panduan untuk melakukan migrasi aplikasi e-Government e kedalam layanan cloud computing. computing Kondisi harapan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengatasi kendala dalam pembangunan dan pengembangan e-Government. Government.

Kesimpulan dan Saran

Blueprint Sistem Aplikasi e--Government dapat dimanfaatkan dan diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah kedalam kedalam rencana pentahapan

Tabel 1. Hasil Pemetaan Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Kedalam Layanan Cloud

999


Untuk mengatasi kendala penerapan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kendala dalam dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan blueprint sebagai panduan untuk pengembangan eGovernment. Untuk mengatasi kendala dalam infrastruktur teknologi informasi dan kendala SDM dalam bidang teknologi informasi, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pemanfaatan layanan teknologi Cloud Computing. Daftar Pustaka: [1]

[2]

[3]

[4]

Inpres., (2003),Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Tersedia di Http://Www.Bappenas.Go.Id/Node/133/2173/I npres-No3-Tahun-2003-Tentang-KebijakanDan-Strategi-Nasional-Pengembangan-EGovernmet/ Gunawan, H., (2004),Studi Tentang Kendala Teknologi Informasi di Indonesia, Tersedia di http://stmikim.ac.id/userfiles/Jurnal%20Hendra.pdf Depkominfo., (2004), Blue Print Sistem Aplikasi E-Government, Tersedia di http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/libra ry-ref-ind/ref-ind2/application/policy/egov/02%20Cetak%20Bir u%20_Blueprint_%20versi%20tgl%2019-0905.pdf NIST., (2011), “The NIST Definition of Cloud Computing”, Special Publication 800-145, National Institute of Standards and Technology

1000

Konferensi Nasional Sistem Informasi 2013, STMIK Bumigora Mataram Pebruari 2013

Recommend Documents