Kompilasi Artikel. Pemenang Lomba Penulisan Artikel Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen

SR

AGEN

Kompilasi Artikel Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen Ke-267

Tahun 2013

ii

Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen”

Kata Pengantar Assalaamualaikum Wr.Wb. Syukur alhamdulillah, telah kami selesaikan sentuhan akhir Lomba Penulisan Artikel Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi UPTPK “Mengeti Ambal Warsa Kabupaten Sragen Ingkang Kaping 267” tahun 2013. Booklet Kompilasi Artikel Pemenang Lomba ini kami buat sebagai penanda atas sumbangsih ide dan saran dari semua golongan masyarakat dan SKPD tentang solusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen yang kreatif dan aplicable. Artikel dinilai oleh juri-juri yang kompeten dari kalangan pers, akademisi, dan praktisi birokrasi, dengan kriteria-kriteria penilaian keterkaitan tema dengan isi, kreatifitas solusi, applicability, dan alur penulisan. Artikel-artikel ini mungkin belum secara ideal menjawab persoalan riil kemiskinan di Bumi Sukowati. Namun demikian, sebagai tawaran solusi, ide dan pemikiran dalam artikel-artikel ini bisa dianggap sebagai greget insan-insan Sukowati, setelah men-dengar engkau aku, mereka, dan kita semua memanggil. Untuk mbangun. Dalam kapasitasnya. Semampunya. Besar harapan kami atas manfaat dan pencerahan karenanya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sragen dan Panitia Hari Jadi, para Juri, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Lomba. Secara khusus kami sampaikan terima kasih dan kebanggaan pada rekanrekan panitia Lomba dan semua insan cetar UPTPK yang terus semangat melayani keluhan dan kebutuhan warga masyarakat miskin. You're all fun-tastic, guys. Semoga pengabdian dan kreatifitas tiada henti ini mendapatkan ridho Allah SWT. Amin. Selamat membaca. Wassalaamualaikum Wr.Wb. Sragen, 17 Juni 2013 Ketua Seksi Lomba Penulisan Artikel

SUYADI, SKM. Mkes. Kepala UPTPK Kab. Sragen Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

iii

iv


Halaman Judul ________________________________________________ i Kata Pengantar ________________________________________________ iii Daftar Isi _____________________________________________________ v Kategori 1 Pemegang Kartu Saraswati Melati atau Menur dan Mahasiswa Penerima Beasiswa PTN Sintawati _______________________________ 1 Juara I : Swadesa, Pengetasan Kemiskinan Berbasis Desa ____________ 2 Juara II : Koperasi Produksi Sebagai Solusi Kreatif __________________ 7 Juara III : Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Sragen Dengan Parasarawati (program Kewirausahaan Warga Sukowati)_______ 11 Kategori 2 Masyarakat Umum dan Akademisi ______________________________ Juara I : Solusi Pengentasan Kemiskinan: Industrialisasi Desa 'Mengepung' Kota, Mengapa tidak? ___________________ Juara II : One Village Ten Entrepreneurs, One Entrepreneur Employs Ten Poors. UPTPK Sragen Bisa! ____________________________ Juara III : Lembaga Keuangan Mikro Peduli Sesama (LKMPS) sebagai Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen___

15 16 20 25

Kategori 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah ________________________________ 31 Juara I : Mengentaskan (Budaya) Kemiskinan ______________________ 32 Juara II : Pengentasan Kemiskinan Berbasis Perpustakaan Desa ________ 36 Juara III : Telaah Kritis Kebijakan Penanggulan Kemiskinan Dengan Mengintegrasikan Aspek Spasial Kemiskinan Kedalam Perencanaan Spasial Perkotaan Solusi Mengatasi Kemiskinan Perkotaan ___________________________________________ 41 Susunan Panitia _______________________________________________ 50


v

vi


Kategori 1 Pemegang Kartu Saraswati Melati atau Menur dan Mahasiswa Penerima Beasiswa PTN Sintawati


1


JUARA I SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap Tempat / Tanggal Lahir Alamat Pekerjaan

Catatan Judul Artikel

2

: JOHAN SAPUTRO : Sragen, 26 Mei 1990 : Candirejo RT 02 / 01, Jurangjero, Karangmalang : Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Semester VI Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Penerima Beasiswa PTN Sintawati mulai Semester IV (Empat) : “Swadesa, Pengentasan Kemiskinan Berbasis Desa”



Swadesa, Pengetasan Kemiskinan Berbasis Desa Oleh: Johan Saputro Dengan slogan “Mbelo Wong Cilik”, Pemerintah Kabupaten Sragen—selanjutnya ditulis pemerintah—sudah seharusnya membuat kebijakan yang mencerminkan slogannya, khususnya kebijakan penanganan masalah kemiskinan. Sejauh ini, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan jumlah penduduk miskin patut diberikan apresiasi. Upaya pemerataan kesempatan pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi penduduk miskin yang cerdas, layanan kesehatan gratis, perbaikan permukiman penduduk, dsb., perlu mendapat feedback dan dukungan dari segenap elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Dalam tulisannya,YB Mangunwijaya menyatakan, “Menangani kemiskinan tidak bisa dilihat secara teknis-praktis. Karena, kemiskinan itu sendiri sama seperti permukaan laut yang begitu luas”. Meletakkan tanggungjawab pengentasan kemiskinan hanya di pundak Pemerintah rasanya sungguh tidak fair. Penanganan masalah kemiskinan adalah tanggungjawab dari seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Sebab Kemiskinan Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rumusan penanganan masalah kemiskinan, kita perlu memahami sebab-sebab munculnya kemiskinan. Soetrisno (1997:16) menyebutkan terdapat tiga perspektif besar menyoal permasalahan kemiskinan. Perspektif pertama menganggap bahwa kemiskinan berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat, yakni rendahnya etos kerja anggota masyarakat. Perspektif kedua menganggap bahwa kemiskinan muncul dalam suatu masyarakat akibat adanya suatu ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi. Sementara perspektif ketiga mengkaitkan kemiskinan dengan model pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Perspektif ini melihat bahwa model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat. Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen”

3


Menurut penulis, memandang permasalahan kemiskinan hanya dari satu perspektif memiliki kelemahan sehingga ketiga perspektif di atas keberadaanya tidak saling meniadakan melainkan saling melengkapi. Hal ini dikarenakan pada kenyataan empirik terdapat banyak faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Kita tidak dapat begitu saja mengkaitkan masalah kemiskinan dengan rendahnya etos kerja sekelompok masyarakat, misalnya. Adalah temuan Chambers (1983) yang menyimpulkan sebaliknya, bahwa orang miskin justru tidak ada waktu untuk bermalas-malasan bahkan orang miskin harus bekerja lebih keras daripada orang yang kaya. Dalam konteks kemiskinan di Sragen, penulis sependapat dengan Amartya Sen (1999) dalam Development As Freedom bahwa kemiskinan berkaitan dengan adanya capability deprivation. Orang miskin seringkali tidak dapat meraih kesempatan atas informasi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam organisasi. Mereka juga kesulitan dalam mengakses fasilitas keuangan pada lembaga-lembaga keuangan resmi. Orang miskin lemah dalam mempengaruhi keputusan politik. Di samping itu, adanya stigma negatif terhadap orang miskin membuat mereka memiliki sikap rendah diri. Swadesa, Rumusan Penanganan Kemiskinan Jamak kita ketahui sebagian besar wilayah Sragen adalah pedesaan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan seharusnya berbasis pembangunan sektor pedesaan. Tulisan ini menawarkan sebuah konsep perekonomian “Swadesa” sebagai salah satu rumusan penanganan kemiskinan. Konsep ini terinspirasi dari ajaran Mahatma Gandhi tentang ”swadhesi”, yang dapat diartikan sebagai menggunakan apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri—Soekarno menyebutnya sebagai Berdikari. Sementara itu, Swadesa ialah sistem perekonomian yang direncanakan, dilaksanakan secara mandiri, dan atas partisipasi masyarakat desa itu sendiri. Swadesa memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memecahkan masalah sendiri. Swadesa merupakan suatu strategi penyadaran kritis bagi masyarakat bahwa persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Melalui Swadesa, pemerintah tidak

4



menempatkan masyarakat sebagai objek pengetasan kemiskinan, melainkan sebagai subjek (pelaku aktif). Swadesa pada hakikatnya sejalan dengan Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Sebagaimana pendapat Ekonom, Faisal Basri, bahwa perlu dibentuk suatu serikat atau lembaga yang harus dikelola dengan baik guna menaungi dan menyatukan usaha-usaha kecil dan menengah maka untuk menghidupkan perekonomian Swadesa perlu didirikan lembaga atau suatu badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini merupakan wadah setiap warga desa memberikan kerja keras, buah pikiran, potensi diri dan saling berbagi peran sesuai prinsip gotong royong yang mengakar dalam diri masyarakat desa. Tantangan Swadesa Mengajak partisipasi masyarakat, terlebih partisipasi gagasan dalam merumuskan perekonomian secara mandiri bukanlah perkara mudah. Masyarakat lebih mudah berpartisipasi tenaga dibanding partisipasi ide/gagasan. Dalam forum desa, kita akan sering mendengar pernyataan, “Bapak saja yang menyampaikan, kami ini orang bodoh nanti ikut saja”. Tantangan selanjutnya ialah gap yang cukup lebar antara masyarakat dengan pemerintah. Disadari atau tidak, ada kecenderungan bahwa masyarakat memiliki perasaan takut untuk menjalin hubungan dengan Pemerintah. Bahkan, ada anggapan bahwa Pemerintah dan masyarakat adalah dua entitas yang dikotomis, seolah-olah pemerintah dengan urusannya sendiri, dan masyarakat dengan urusannya sendiri. Sikap atas Tantangan Keberhasilan pengentasan kemiskinan menuntut adanya kerjasama semua pihak. Dalam konteks perekonomian Swadesa, peran pemerintah maupun organisasi non-pemerintah adalah sebagai mitra atau pendamping. Sebagai mitra, perannya dapat men-support program misalnya dengan pemberian

Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

5


alat produksi, permodalan, perbaikan infrastruktur, pelatihan dan penguatan mental,kemudahan perizinan, membantu mempromosikan, memperluas ekspansi pasar, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta. Untuk mengatasi segala gap yang menjadi tantangan, pemerintah maupun organisasi non-pemerintah dituntut lebih pro-aktif dan lebih berinisiatif mengajak berdialog dengan masyarakat. Sebagai misal, pemerintah merancang program “government visit”. Government Visit serupa dengan Factory Visit di perusahaan swasta. Program ini mengajak warga untuk silaturahmi ke kantor pemerintah. Dengan adanya rutinitas dialog diharapkan gap yang tercipta antara pemerintah dengan masyarakat dapat dikurangi dan sekaligus memperkuat ikatan emosional antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah juga mesti memperluas akses informasi. Perlu dibuat papan informasi dan publikasi di setiap desa sehingga ketidaktahuan informasi dapat diminimalisir. Publikasi melalui jaringan internet menurut penulis belum cukup efektif karena hanya menyasar segmen masyarakat kelas menengah-atas, padahal sebagian besar masyarakat Sragen tinggal di pedesaan yang belum tentu memiliki akses internet. Pengandaian Penerapan Swadesa Penulis berimajinasi untuk menerapkan konsep Swadesa di Desa Jurangjero. Jurangjero memiliki potensi perekonomian di bidang pertanian, peternakan, dan industri pengrajin pisau yang belum diberdayakan secara optimal. Dengan konsep Swadesa, pemerintah dan organisasi non-pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator yang membantu warga desa menggali potensi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya saja, peternakan. Selain ternak yang menjadi komoditi utama, kotoran ternak pun dapat memberi keuntungan. Bila masyarakat mampu memanfaatkan kotoran ternak menjadi biogas mereka dapat menghemat konsumsi energi. Kotoran ternak juga dapat diolah menjadi pupuk kompos. Pertanian yang saat ini masih mengandalkan pupuk kimia dapat beralih menggunakan pupuk kompos. Sehingga suatu saat, Jurangjero mampu menjadi sentra pertanian organik. Sementara itu, para pengrajin pisau dapat membentuk suatu asosiasi yang berbadan hukum sehingga akan lebih mudah dalam pengembangan usaha.

6



JUARA II SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap Tempat / Tanggal Lahir Alamat Pekerjaan


: ENI LUKITOWATI : Sragen, 21 Nopember 1993 : Tawang Sari RT 04 / 01, Tunggul, Gondang : Mahasiswa Jurusan Manajemen, Semester IV Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta : Penerima Beasiswa PTN Sintawati mulai Semester II (Dua) : “Koperasi Produksi Sebagai Solusi Kreatif”


7


Koperasi Produksi sebagai Solusi Kreatif Oleh : Eni Lukitowati Rumah Tangga pastilah selalu mempunyai masalah, entah dalam skala besar ataupun kecil. Tak jarang keluarga yang telah lama dibangun dimana secara notabene sangat harmonis, tetapi harus berpisah ditengah jalan hanya karena masalah-masalah kecil yang terus menumpuksetiap hari, tidak segera dicarikan solusi,dan tidak kunjung terselesaikan. Begitu pula dengan Kabupaten Sragen yang terdiri dari puluhan ribu penduduk, tentunya tidak terlepas dengan yang namanya masalah. Masalah yang munculpun juga beraneka ragam, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan tersebutpun terdiri dari berbagai unsur masalah, sehinga solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut harus segera diupayakan agar tidak berlarut-larut dan tidak semakin menyengsarakan banyak masyarakat. Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,2002). Sementara Frank Ellis (dalam suharto,2005) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Ketidakmapuan masyarakat Sragen dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk layak hidup (kemiskinan di masyarakat Sragen) salah satunya karena lemahnya ekonomi. Hal ini terjadi karena tidak meratanya persebaran lapangan pekerjaan yang terjadi di desa-desa. Pemuda pada usia produktif yang seharusnya bekerja tapi banyak yang menganggur karena ketrampilan yang minim serta background pendidikan yang tidak mendukung. Selain itu, kaum ibu-ibu yang pada dasarnya memiliki ketrampilan dasar sebagai ibu rumah tangga lebih memilih untuk bekerja serabutan untuk menghasilkan rupiah daripada mencoba mengolah sumber daya alam yang ada sebagai mata pencaharian. Padahal sumber daya alam yang jika diolah dengan tepat guna sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, munculnya masalah ini harus segera dicarikan alternatif solusi agar

8



masyarakat Sragen tidak berlama-lama dalam kondisi yang serba kekurangan. Salah satu alternatif penyelesaian masalah kemiskinan yang dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah dengan dibangunnya Koperasi Produksi disetiap Desa dan atau Kelurahan di kabupaten Sragen dengan Koperasi Produksi Induk di pusat kota sebagai wadah dari koperasi-koperasi produksi yang ada di Desa. Mengapa Koperasi? Alasannya sederhana, seperti yang kita tahu Koperasi merupakan Soko Guru Perekonomian di Indonesia, kenapa tidak benar-benar kita maksimalkan peran Koperasi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sragen untuk menanggulangi kemiskinan? Padahal tujuan dari koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 Bab II pasal 4 yakni meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tantangan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi yang banyak berdiri di kabupaten sragen adalah Koperasi Simpan Pinjam sementara Koperasi Produksi masih sangat jarang padahal koperasi Produksi sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di desa-desa karena mampu melibatkan masyarakat yang sebenarnya produktif untuk bekerja tetapi tidak dapat bekerja secara produktif. Hal ini dikarenakan, Koperasi Produksi sendiri mengadakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota maupun non anggota. Proses terbentuknya koperasi produksi ini memang pada awalnya memerlukan bantuan pemerintah untuk keuangan dan sosialisasinya, karena masyarakat-masyarakat di desa masih sangat awam dengan koperasi produksi. Namun dengan sedikit sentuhan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan, membekali sedikit ketrampilan dan mengarahkan masyarakat di desa,koperasi produksi ini dapat menjadi wadah bagi pemuda yang menganggur dan ibu-ibu yang dulunya kerja serabutan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.Mengapa demikian? Karena dalam pembentukan koperasi produksi dan struktur kepengurusan koperasi produksi di desa dan atau kelurahan dapat melibatkan pemudaKompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen”

9


pemuda desa (Karang taruna), sementara untuk anggota yang memproduksi barang olahan di koperasi produksi dapat melibatkan ibu-ibu yang dulunya kerja serabutan. Dengan begitu dengan adanya koperasi produksi ini, dapat memproduktifkan pemuda serta ibu-ibu yang dulunya kurang produktif. Konsep dari koperasi produksi ini dengan menampung dan memasarkan hasil olahan yang menonjol dari desa dan atau kelurahan,contohnya emping garut dari gesi, tahu dari masaran, sandal bandol dari ngrampal, kerajinan tas batik dari miri, keripiktempe benguk dari mondokan, dll. Koperasi produksi yang ada di tiap desa ini tidak hanya menampung satu macam produksi saja tapi sebanyak anggota koperasi tersebut mampu memproduksi berbagai macam olahan. Produksi-produksi yang paling unggul dari tiap-tiap koperasi di desa dan atau kelurahan didistribusikan dan dipasarkan di Koperasi Produksi Induk. Peranan lain dari Koperasi Produksi Induk sebagai perantara/penjembatan produk-produk olahan masyarakat agar dapat dipasarkan di pasar swalayan yang berskala besar seperti Carefour, Hypermart, Giant, dll, dengan tujuan memperkenalkan produk lokal dr masyarakat Sragen agar dikenal pihak luar serta meningkatkan permintaan produksi dari barang yang diproduksi koperasi produksi. Meningkatnya produksi dari koperasi produksi jelas akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya. MeningkatnyaPerekonomian dan kesejahteraan masyarakat mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan semakin berkurang.Hal itu terjadi karena peranan koperasi produksi, dengan begitu koperasi produksi merupakan salah satu solusi kreatif penyelesaian masalah kemiskinan di Kabupaten Sragen.

10



JUARA III SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap Tempat / Tanggal Lahir Alamat Pekerjaan


: MARDHA FERRY YANWAR : Sragen, 4 Pebruari 1992 : Jl. Kapuas 08, RT 02 / 07, Tlebengan, Sragen Tengah, Sragen : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Semester II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang : Penerima Beasiswa PTN Sintawati mulai Semester I (Satu) : “Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Sragen PARASARAWATI (Program Kewirausahaan Warga Sukowati)”


11


MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SRAGEN DENGAN PARASARAWATI (PROGRAM KEWIRAUSAHAAN WARGA SUKOWATI) Oleh : Mardha Ferry Yanwar Kemiskinan selalu jadi topik menarik untuk dikaji, terlebih menjelang keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, khususnya di Kabupaten Sragen. Menurut data BPS Kabupaten Sragen, angka kemiskinan Kabupaten Sragen di Tahun 2012 mencapai 127.074 jiwa atau menurun sekitar 2% dari tahun sebelumnya yang mencapai 140.007 jiwa. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa terbentuknya UPTPK (Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) ikut membantu dalam pengentasan kemiskinan di Kab.Sragen. Akan tetapi bisa juga dibilang belum begitu maksimal dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Sragen, karena menurut data sebelumnya angka tertinggi penurunan kemiskinan di Kab. Sragen pernah mencapai penurunan tertinggi pada Tahun 2007, yaitu sebanyak 2,44% dan pada tahun 2010 dapat menekan kemiskinan hingga 2,21% padahal saat itu belum ada UPTPK di Kab.Sragen. Maka bisa dibandingkan dan muncul asumsi, yang kemungkinan besar masyarakat banyak yang belum mengetahui program dan syarat apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan bantuan melalui program UPTPK, yang kedua besar kemungkinan juga tentang pandangan negatif masyarakat yang mungkin enggan mengurus administrasi yang dinilai terlalu berbelit – belit dan terkesan lama kepada pemerintah, dan yang ketiga adalah masyarakat yang terkesan malas bekerja kerena sangat bergantung bantuan dari pemerintah seperti BLT atau tunjangan lain yang sebenarnya kurang efektif dalam pengentasan kemiskinan, juga terlihat masih sedikit sekali masyarakat yang mau berwirausaha, dengan berbagai alasan contohnya modal yang jadi masalah utama. Dari ketiga asumsi masalah tersebut kami mencoba menawarkan solusi yakni jika masalah yang pertama dan kedua diatas bersumber dari kurangnya sosialisasi pemerintah kepada warga masyarakat Sragen, maka pemerintah harus segera Extra mengevaluasi kinerja birokrasi yang paling dekat dengan rakyat seperti kelurahan. Juga harusnya dipasang selebaran di tiap kelurahan

12



tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi di UPTPK agar masyarakat yang jauh dari Kantor Pusat UPTPK bisa tahu dan tidak harus bolak balik ke UPTPK. Serta kalau perlu pemerintah membentuk Tim Khusus yang terdiri dari RT/RW/Karang Taruna untuk mendampingi warga masyarakat Sragen membantu kepengurusan administrasi hingga selesai agar masyarakat atau warga miskin tidak kesulitan dalam mengurus adminstrasi persyaratan UPTPK, juga agar menghilangkan pandangan negatif masyarakat kepada pemerintah bahwa kepengurusan begitu berbelit – belit dan terkesan lama sehingga masyarakat enggan mengurusnya meskipun membutuhkannya. Untuk Mengatasi masalah ketiga, yaitu masih sedikit sekali warga masyarakat sragen yang berwirausaha dengan alasan modal sebagai masalah utama, sebenarnya kalau mau dikaji lebih dalam sebenarnya masyarakat Sragen itu banyak yang kreatif, akan tetapi mereka terhalang masalah modal begitu alasannya, sehingga mereka pun meninggalkan ide kreatif mereka, maka untuk itu Pemerintah atau bahkan bisa menggandeng CSR di Kab. Sragen untuk membuat Program Kewirausahaan Warga Sukowati (PARASARAWATI) setiap tahunnya dan program ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Kab. Sragen dengan memprioritaskan masyarakat miskin/kurang mampu, Dengan cara membuat proposal kewirausahaan kreatif yang akan diseleksi dan didanai oleh pemerintah. dimana setiap proposal itu dibuat oleh dari 3-5 orang yang terdiri dari ketua dan anggota dengan jenis usaha dibebaskan asalkan kreatif. dan setiap bulan setiap proposal yang lolos dan didanai akan dipantau atau wajib melaporkan kepada pemerintah atau badan yang ditunjuknya, Untuk proposal yang didanai, hanya pemerintah yang menetapkan atau menentukan batas maksimal dana untuk mendanai proposal tersebut. Program ini pun juga bisa ditujukan untuk para pemuda kab. Sragen. Sehingga melalui program ini tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan saja, akan tetapi juga untuk mengatasi jumlah Pengangguran di Kab. Sragen dan juga bisa menjembatani para pemuda untuk kreatif dan berjiwa wirausaha. Dari ketiga solusi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa dengan program PARASARAWATI, maka pemerintah tidak hanya bekerja sendiri melainkan juga warga masyarakat turut serta dalam usaha pengentasan Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

13


kemiskinan di Kabupaten Sragen. Karena terkadang BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat itu cenderung membuat rakyat malas bekerja juga dinilai tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan, Jadi diharapkan dengan adanya PARASARAWATI bisa ikut membantu dalam pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, dan Sebagai wadah positif bagi para pemuda agar berjiwa wirausaha. Demikianlah uraian dari program pengentasan kemiskinan ini yang dapat disampaikan, semoga bisa untuk dijadikan bahan pertimbangan ke depannya untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen. Serta Semoga dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Sragen Ke – 267 Tahun 2013 yang sebentar lagi akan kita peringati, Sragen menjadi lebih baik lagi. Menjadi Sumber Cahaya Bagi Cita – Cita Pembangunan Kejayaan Negeri. Terima Kasih ~SRAGEN~ Sumbering – Rasmi – Ambangun – Gegayuhan – Endahing - Nagari

14


Kategori 2 Masyarakat Umum dan Akademisi


15


JUARA I SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap Tempat / Tanggal Lahir Alamat

Pekerjaan

Judul Artikel

16

: JOHNY ADHI ARYAWAN : Karanganyar, 26 Maret 1977 : Jl. Solo-Palur KM 5, No. 30, JurugNgringo RT 4 / RW 2, Jaten, Karanganyar 57772 : PNS di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sragen : “Solusi Pengentasan Kemiskinan : Industrialisasi Desa 'Mengepung' Kota, Mengapa Tidak?”



Solusi Pengentasan Kemiskinan: Industrialisasi Desa 'Mengepung' Kota, Mengapa tidak? Oleh : JOHNY ADHI ARYAWAN Kemiskinan di Indonesia sejatinya merupakan fenomena endemis dan telah menjadi problem mendasar negeri ini. Data Profil Kemiskinan di Indonesia yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2012 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. Mayoritas penduduk miskin itu, yakni sebanyak 18,08 juta jiwa tinggal di desa. Terkonsentrasinya warga miskin di desa tak lepas dari pola pembangunan sentralistik masa lalu yang menempatkan desa sebagai penopang kemakmuran kota. Pembangunan yang selalu diarahkan di perkotaan telah menyebabkan aktivitas perekonomian berpusat di kota. Kondisi tersebut kemudian melahirkan kesenjangan antara desa dan kota, khususnya antara sektor pertanian dan industri. Kesenjangan desa-kota tersebut diwarnai berbagai ketimpangan. Mc Namara, dalam Prisma (1976:3), menyatakan bahwa pada kenyataannya beban pembangunan sebagian besar dipikul oleh sektor pedesaan, sementara keuntungannya sebagian besar dinikmati oleh penduduk kaya di kota-kota. Hal ini ditandai dengan adanya aliran produk/ jasa perkotaan yang harus dibayar oleh masyarakat perdesaan melalui aliran dana/ kapital dari desa ke kota. Kondisi ini secara umum dikenal dengan rendahnya nilai tukar (terms of trade) produk/ jasa (dalam bentuk dana/ kapital) masyarakat perdesaan terhadap produk/ jasa perkotaan. Dengan demikian, masih menurut Mc Namara, dari sisi ekonomi terjadi arus pembentukan surplus (nilai tambah) yang cenderung eksploitatif dimana desa menjual produk mentahnya ke kota dengan murah, dan selanjutnya melalui proses pengolahan (off-farm) di kota menjadikan desa sebagai pasar dengan margin harga yang lebih besar. Belum lagi jumlah kredit dan pinjaman yang disalurkan ke pedesaan jauh lebih kecil dari jumlah dana yang mampu ditabung masyarakat desa melalui perbankan, sehingga yang terjadi adalah subsidi desa terhadap kota. Secara kasat mata, ketimpangan desa-kota dapat ditunjukkan dimana desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh. Perihal pelayanan Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

17


publik misalnya, infrastruktur dasar seringkali tidak terpenuhi. Kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan pun tak merata. Sedangkan di sektor ekonomi, warga desa memiliki penguasaan yang lemah atas sumber daya produksi dan lahan karena dikooptasi tuan tanah serta pemilik modal. Di samping itu, mereka juga mengalami keterbatasan akses langsung terhadap informasi, fasilitas, dan kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonomi riil di desa. Kondisi timpang menyebabkan tiadanya pilihan bagi masyarakat desa selain pindah ke kota (urbanisasi) mengadu nasib. Sayang, tak sedikit dari mereka justru menjadi bagian dari persoalan kemiskinan di kota. Kesenjangan antara desa dan kota ini, tak bisa dipungkiri, memberi andil dalam melahirkan kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan sudah waktunya berfokus dan dimulai di desa, termasuk di Kabupaten Sragen yang berlatar demografis pedesaan dan berkultur agraris. Pemerintah Kabupaten Sragen perlu menyusun strategi pembangunan industri berbasis desa. Jenis industri yang diutamakan tentu tidak jauh-jauh dari potensi yang dimiliki desa: agrobisnis, pengolahan hasil pangan, dan industri kreatif. Pun, unit-unit industri itu dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun investor umum. Strategi tersebut bertujuan antara lain untuk menyeimbangkan relasi interdependensi desa-kota, mengukuhkan fungsi ekonomi desa sebagai basis industri/ produksi dan tenaga kerja sedangkan kota sebagai pusat pasar. Selain itu juga untuk menumbuhkan klaster industri lokal guna mencukupi kebutuhan domestik desa sendiri di samping melayani pasar yang lebih luas. Namun, tujuan paling utama tentu saja adalah untuk memperluas lapangan kerja di desa. Strategi industri berbasis masyarakat desa diimplementasikan ke dalam beberapa langkah. Pertama, membangun basis industri/ produksi di desa-desa sekitar kota. Langkah ini ditandai dengan 'memindahkan' sebanyak mungkin aktivitas industri/ produksi dari (pinggiran) kota masuk ke pedalaman desa. Kedua, dilakukan pendampingan intensif untuk: a) meningkatkan produksi agro --pertanian, peternakan, perikanan; b) menumbuhkan diversifikasi industri berbasis agrobisnis, pengolahan hasil

18



pangan, dan industri kreatif; c) meningkatkan produktivitas dan kualitas produk lewat pelatihan teknis serta mempermudah akses pada faktor-faktor produksi seperti modal, bahan baku, teknologi, dan sarana prasarana pendukung lainnya; d) menghubungkan dan memperkuat akses pada jaringan pemasaran; e) memperkuat lembaga ekonomi masyarakat. Ketiga, mengembangkan industri manufaktur lokal untuk mensuplai kebutuhan teknologi dan pemesinan bagi industri berbasis desa. Pemkab Sragen dapat mengoptimalkan fungsi Technopark Sragen, Balai Latihan Kerja (BLK) Sragen, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, maupun bermitra dengan bengkel permesinan swasta untuk merancang bangun teknologi (terapan) tepat guna. Keempat, meningkatkan infrastruktur, aksesibilitas, dan sarana-prasarana guna memperlancar distribusi ke pasar. Kelima, di saat yang sama, pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Sragen dengan menggandeng Technopark-BLK Sragen, SMK, LPK, politeknik untuk menyediakan tenaga teknis industri yang terampil. Sehingga berbekal keahlian vokasi tanpa harus bergantung pada ijazah sarjana, anak muda desa -di pelosok Sragen sekalipun, telah punya kompetensi mengoperasikan industri yang mengolah sumber daya pedesaan. Bila skenario itu berjalan, industrialisasi desa akan menahan warga agar bekerja di teritorinya sendiri dalam upaya mereka mencapai kesejahteraan. Sebuah industri korned daging entok dalam kemasan kaleng misalnya, akan mendorong aktivitas ekonomi lainnya seperti usaha ternak entok, usaha pakan ternak, usaha pupuk organik, bengkel teknik pemesinanlogam, usaha merchandising, usaha transportasi barang, dan lainnya. Produk industrinya dapat dibeli penduduk dengan harga murah dan sebaliknya dijual ke kota dengan harga yang lebih tinggi. Jika seluruh industri itu bisa beroperasi lancar di dua atau tiga desa berdekatan tentu akan memberi nilai tambah ekonomi yang signifikan. Namun, harus diantisipasi pula dampak negatif dari industrialisasi desa. Oleh karenanya, strategi industrialisasi desa perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, yakni pendekatan yang secara sadar mendorong masyarakat mengubah pola konsumsi dan cara produksi agar sejalan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

19


JUARA II SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap Tempat / Tanggal Lahir Alamat

Pekerjaan Judul Artikel

20

: SUPRIYADI, SIP, M.ACC : Sukoharjo, 18 April 1976 : Dukuh Tegalan Rt. 02 Rw. 04 Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo Kode Pos. 57561 : PNS di Bagian Orpeg, Setda Kabupaten Sragen : “One Village Ten Entepreneurs, One Entepreneur Employs Ten Poors. UPTPK Bisa!



ONE VILLAGE TEN ENTREPRENEURS, ONE ENTREPRENEUR EMPLOYS TEN POORS. UPTPK SRAGEN BISA! Oleh: Supriyadi, SIP, M.Acc Episode utama penanggulangan kemiskinan adalah persoalan bagaimana meningkatkan income masyarakat miskin itu sendiri. Awalnya mungkin dengan pemberian bantuan-bantuan dan jaminan sosial maupun kesehatan agar si miskin tidak makin terpuruk karena keterbatasan sumber daya. Tahap berikutnya tetap saja kita tidak dapat lepas dari upaya menguatkan dan memberdayakan mereka dalam proses yang lebih lama dan intensif. Sudah sangat banyak cerita from zero to hero di sekitar kita tentang bagaimana seorang miskin menjadi kaya raya karena keberhasilannya mengelola usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka. Kita tentu masih ingat bagaimana seorang Chairul Tanjung “Si Anak Singkong”, yang kini memiliki kekayaan sebesar $1,8 Billion sebagai orang terkaya ke-9 di Indonesia, juga Eka Tjipta Wijaya pemilik 70 ribu karyawan dan hampir 200 perusahaan. Mereka adalah orang-orang miskin yang berhasil menjadi kaya karena keberhasilannya mengelola sumber daya mereka yang awalnya kecil lalu melipatgandakannya menjadi semakin besar. Upaya meningkatkan income orang miskin tidak mesti menuntut output super optimal dengan menjadikan mereka konglomerat seperti itu bukan? Namun cukup dalam miniaturnya saja untuk kita ambil inspirasinya: bahwa kunci penanggulangan kemiskinan yang tidak boleh dilupakan karena merupakan langkah strategis adalah meningkatkan pendapatan orang-orang miskin dengan mendidiknya menjadi wirausahawan secara mandiri hingga mereka menjadi tidak miskin lagi bahkan kaya. Tulisan ini ingin menggiring sebuah ide yang semoga dapat bermanfaat bagi Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen yang tengah berupaya mengentaskan 140.002 rumah tangga miskin di Bumi Sukowati dengan mengaplikasikan kata kunci di atas: Meningkatkan pendapatan orang-orang miskin kabupaten Sragen tersebut dengan mendidik anggota keluarga miskin yang produktif menjadi Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

21


wirausahawan secara mandiri hingga mereka menjadi tidak miskin lagi. Pemerintah (pusat) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat sebenarnya telah banyak mewacanakan bagaimana meningkatkan income keluarga miskin agar dalam jangka panjang kualitas hidup mereka dapat segera ditingkatkan. Hal ini ditempuh dalam dua cara berbeda. Pertama, diawali dengan upaya mencerdaskan anggota keluarga miskin terlebih dahulu baru kemudian mengharapkan efek berikutnya yakni meningkatnya income keluarga miskin itu. Atau cara kedua yakni langsung meningkatkan income mereka dengan mendidik anggota keluarga mereka yang produktif menjadi entrepreneurs. Cara pertama, ditempuh dengan jalan memberi kesempatan anggota keluarga miskin belajar di sekolah-sekolah/perguruan tinggi formal. Antara lain melalui program-program beasiswa. Salah satu yang cukup menarik adalah program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dengan calon penerima dari keluarga miskin. Program SKSS di-launching Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah cukup lama, sejak 28 Mei 2008. SKSS adalah program beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) yang berasal dari keluarga miskin yang anggota keluarganya belum mengenyam pendidikan tinggi. Sedangkan cara kedua antara lain disponsori oleh lembaga-lembaga pelatihan kewirausahaan. Seperti program dari Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI) yang memiliki komitmen membantu pemerintah mencetak entrepreneur dengan memberikan pelatihan dan motivasi kepada masyarakat agar semakin mandiri dengan programnya Satu Keluarga Satu Pengusaha. Kedua program di atas merupakan program-program yang telah cukup lama berjalan namun gaungnya belum banyak dirasakan. Terutama tentunya bagi kita warga masyarakat Kabupaten Sragen. Menurut penulis yang menjadi kelemahan kedua program di atas adalah sifat kegiatannya yang menuntut inisiatif mandiri dari pesertanya. Dorongan untuk mengikuti program-program di atas semata-mata mengandalkan inisiatif pribadi individu dalam setiap keluarga miskin untuk mulai mendaftar dan ikut serta dalam kedua program tersebut. Sehingga dengan kondisi keterbatasan

22



informasi dan motivasi sulit rasanya bagi warga miskin untuk banyak terlibat. Kelemahan seperti di atas sebenarnya dapat dihilangkan dengan dukungan langsung penerapannya oleh lembaga-lembaga penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, apalagi seperti UPTPK Kabupaten Sragen yang merupakan lembaga milik pemerintah daerah. UPTPK Kabupaten Sragen sebagai satu-satunya SKPD di Indonesia dengan core utama pengentasan kemiskinan dan tengah menjadi bahan kajian nasional sangat memiliki peluang, posisi, atau peran yang tepat untuk menerapkan modifikasi program serupa. Bahkan harapan kita penerapannya akan lebih efektif karena adanya dorongan dan komitmen “Mbela Wong Cilik” dari Bapak Bupati Sragen Bapak Agus Fatchur Rahman, SH, MH. UPTPK Sragen perlu memulainya dengan memberdayakan 208 desa/kelurahan di Kabupaten Sragen untuk bersama-sama mencanangkan target 10 wirausahawan di setiap desa (One Village Ten Entrepreneurs). Sasaran awalnya tidak harus masyarakat miskin. Namun dari para wirausahawan yang memiliki komitmen memberdayakan kaum miskin dengan harapan nantinya mereka mau mempekerjakan kaum muda dari keluarga miskin pemilik Kartu Saraswati Melati atau Menur. Satu RT dengan target satu pengusaha saja sudah merupakan awal yang baik untuk mencapai target 10 pengusaha setiap desa bukan? Aplikasinya dengan memberikan rewards kepada Ketua RT yang dapat memotivasi warga pengusahanya untuk terlibat. Sementara untuk pengusaha yang terlibat rewards dapat diwujudkan dengan diklat gratis, kemudahan modal usaha, kemudahan izin usaha, fasilitas promosi dan pemasaran. Dalam hal ini UPTPK perlu merangkul SKPD lain seperti Dinkop UMKM, BPTPM, Dinas Pertanian, Bagian Pemerintahan, dll. Pengusaha-pengusaha tersebut nantinya diharapkan merekrut dari mulai satu saja hingga lebih banyak lagi tenaga kerja dari kaum miskin (One Entrepreneur Employs ten Poors). Dengan berbagai rewards menarik dan komitmen bersama dari pemerintah sebenarnya tidak sulit untuk merangkul para pengusaha ini. Pemerintah Kabupaten Sragen dengan komitmen “mBela Wong Cilik” perlu bergeser tidak semata pelayanan pada wong cilik dengan pelayanan langsung namun dengan merangkul pengusaha. Sehingga Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

23


mBela Wong Cilik pun bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui para wirausahawan lokal ini. Karena dampak ikutan dari pelibatan para wirausahawan ini diharapkan cukup efektif. Di samping merekrut para pemuda dari keluarga miskin, dalam jangka panjang juga dapat menularkan kemampuan wirausahanya kepada para pekerja tersebut. Penanggulangan kemiskinan merupakan kerja besar dalam waktu yang tidak sebentar. Gaungnya pun harus makin meluas. Melibatkan semakin banyak pihak, tidak terkunkung pada pelayanan untuk kaum miskin yang nantinya dapat terjebak pada isu kecemburuan sosial antar warga. Dengan merangkul pengusaha setiap desa berarti Pemerintah Kabupaten Sragen mulai membuka peluang semua elemen masyarakat. Bukan dari Pemerintah untuk Si Miskin. Namun Pemerintah, Pengusaha, kemudian Si Miskin. Penulis berkeyakinan ide pelibatan pengusaha dalam mengentaskan kemiskinan adalah juga ejawantah dari komitmen Greget mBangun Sukowati. Gerbang Sukowati tidak mungkin terwujud kecuali dimulai dari semua pihak termasuk para pengusaha lokalnya. Selamat Hari Jadi Sragen ke-267 dan Ulang Tahun UPTPK yang Ke-1. Ayo terus kreatif berkarya untuk Sragen kita tercinta. Sragen milik kita, berikan yang terbaik kepadanya.

24



JUARA III SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap Tempat / Tanggal Lahir Alamat Pekerjaan

Judul Artikel

: DWI JOKO SUSILO : Sragen, 13 Maret 1991 : Gabugan RT 13, Gabugan, Tanon, Sragen : Mahasiswa Jurusan Farmasi, Semester X Fakultas Sains dan Teknologi Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) : “Lembaga Keuangan Mikro Peduli Sesama (LKMPS) Sebagai Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen”


25


Lembaga Keuangan Mikro Peduli Sesama (LKMPS) sebagai Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen Oleh : Dwi Joko Susilo Kemiskinan ada di mana-mana. Kemiskinan ada di semua negara termasuk negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Singapura, dan negara maju lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak terlepas dari kemiskinan. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 %). Sedangkan di Kabupaten Sragen sendiri, terdapat 156.141 penduduk dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia. Fenomena kemiskinan merupakan permasalahan yang harus diatasi bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia.Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia harus bekerja sama dan bersinergi dalam usaha menanggulangi kemiskinan. Sepertinya tidak adil jika kita hanya menyalahkan pemerintah apalagi menuduh pemerintah membiarkan kemiskinan merajalela. Pemerintah Pusat telah mengadakan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan berbagai program lainnya melalui TNP2K. Pemerintah Kabupaten Sragen juga telah mencanangkan program kartu SARASWATI yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun sosial dan ekonomi melalui UPTPK Kabupaten Sragen. Lalu, apa upayayang telah dilakukan rakyat Indonesia untuk bisa terlepas dari jerat kemiskinan? Sebagian rakyat Indonesia yang merasa mampu secara ekonomi sudah menyadari tugas mereka untuk berperan serta mengatasi kemiskinan. Berbagai solusi dilakukan untuk membantu saudara-saudari kita yang kurang beruntung dan solusi yang paling sederhana dan umum dilakukan adalah bantuan berupa sumbangan /donasi. Sumbangan biasanya berupa uang dan/atau barang dan bisa disampaikan secara langsung atau melalui lembaga tertentu. Contohnya kita memberikan uang kepada pengemis atau kita menyumbangkan pakaian ke panti asuhan.

26



Akan tetapi, banyak pertanyaan yang muncul jika kita memberikan bantuan berupa sumbangan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah kita memberikan sumbangan kepada orang yang tepat? Apakah kita memberikan sumbangan kepada pengemis yang benar-benar membutuhkan uang atau kepada pengemis yang berpura-pura miskin dan malas bekerja? Pertanyaan yang kedua adalah apakah sumbangan yang kita berikan akan digunakan untuk hal yang tepat? Jika kita menyumbang ke orang miskin, apakah sumbangan tersebut akan digunakan untuk membeli makanan sehari-hari atau untuk membeli TV atau DVD player yang tidak terlalu dibutuhkan?Pertanyaan yang ketiga adalah apakah sumbangan kita benarbenar telah meningkatkan kesejahteraan penerimanya? Apakah sumbangan kita membuat penerimanya semakin bersemangat bekerja dan kesejahteraannya meningkat atau membuat penerimanya malas karena bergantung pada sumbangan kita dan kesejahteraannya justru menurun? Ketiga pertanyaan itulah yang menjadi penghalang bagi sebagian orang yang mampu secara ekonomi untuk memberi bantuan berupa sumbangan dan memilih untuk membantu dalam bentuk lain atau bahkan memilih untuk tidak memberikan bantuan sama sekali. Ketiga pertanyaan itulah yang membuat orang ragu untuk memberikan sedikit uang kepada pengamen di pinggir jalan, memberikan sumbangan kepada warga yang tinggal di permukiman kumuh, atau memberikan sumbangan kepada anak yatim melalui lembaga tertentu. Jika memang bantuan berupa sumbangan bukan menjadi pilihan, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah solusi alternatif lain yang bisa menjawab dengan tegas pertanyaan-pertanyaan tersebut? Salah satu solusi alternatif untuk mengentaskan kemiskinan adalah Lembaga Keuangan Mikro Peduli Sesama (LKMPS) yang memperantarai pendanaan dari masyarakat umum yang berperan sebagai pemberi pinjaman dana kepada para pengusaha kecil yang bertindak sebagai penerima pinjaman. Seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada umumnya, LKMPS memberikan pinjaman dana kepada pengusaha kecil yang akan digunakan untuk kegiatan yang produktif dalam bidang bisnis.Perbedaannya adalah sumber dana LKMPS berasal dari masyarakat umum yang berminat untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil yang membutuhkan Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

27


bantuan dana. Bagaimana cara kerja LKMPS dalam memperantarai pendanaan? LKMPS memiliki sebuah situs internet yang memperantarai hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman. Situs tersebut menampilkan foto dan cerita singkat dari beberapa pengusaha kecil yang sedang membutuhkan pinjaman dana serta alasan mereka membutuhkan pinjaman dana tersebut. Masyarakat umum yang berkunjung di situs internet tersebut dapat melihat foto, membaca cerita singkat para pengusaha tersebut, dan mengetahui alasan mereka membutuhkan pinjaman dana. Pengunjung yang berminat dapat memberikan pinjaman dengan mencantumkan identitas diri di situs tersebut dan memilih secara spesifik pengusaha kecil yang ingin dibantu. Dana pinjaman dari pengunjung dikirim ke rekening LKMPS dan akan disalurkan ke pengusaha kecil yang telah dipilih.Lalu, apa keistimewaan LKMPS dibanding bentuk bantuan lainnya?

Gambaran Situs Internet LKMPS LKMPS menjadi berbeda dan istimewa dibanding bentuk bantuan yang lain karena LKMPS dapat menjawab secara tepat dan tegas tiga pertanyaan yang muncul jika kita memberikan sumbangan kepada orang miskin.Pertanyaan yang pertama adalah apakah kita memberikan pinjaman kepada orang yang tepat? Dengan tujuan mengentaskan kemiskinan,

28



pengusaha kecil merupakan orang yang paling tepat untuk diberi pinjaman dana. Jika kita memberi pinjaman dana kepada seseorang yang bukan pengusaha, maka dana tersebut tidak bisa berkembang karena tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif di bidang bisnis dan mungkin berakhir pada kegiatan yang konsumtif. Tetapi, jika kita memberi pinjaman dana kepada pengusaha kecil, maka dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usahanya, lalu meningkatkan pendapatannya sehingga kesejahteraannya meningkat secara berkelanjutan. Pertanyaan kedua adalah apakah pinjaman dana yang kita berikan akan digunakan untuk hal yang tepat? Pinjaman dana yang disalurkan LKMPS ditujukan kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha mereka akan menghasilkan peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan bahkan penciptaan lapangan kerja yang baru. Jadi, pinjaman dana ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan bukan hanya pengusaha kecil itu sendiri, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan orang lain sehingga kemiskinan semakin berkurang. Pertanyaan ketiga adalah apakah pinjaman dana yang kita berikan benar-benar telah meningkatkan kesejahteraan penerimanya? LKMPS tidak hanya berperan menyalurkan dana dari pemberi pinjaman ke penerima pinjaman tetapi juga membangun hubungan yang baik di antara keduanya. LKMPS memberikan fasilitas untuk saling bertukar nama, nomor HP, atau identitas lainnya agar keduanya dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan adanya komunikasi dan interaksi, pemberi pinjaman secara tidak langsung dapat mengetahui efek dari bantuannya terhadap kesejahteraan penerima pinjaman. Selain itu, hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman akan menghasilkan rasa saling menghormati saling satu sama lain. Berbeda dengan hubungan antara pemberi dan penerima sumbangan, hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat mengaburkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin karena penerima pinjaman memiliki komitmen untuk mengembalikan pinjamannya dan berkomitmen untuk tidak bergantung pada orang lain secara terus menerus. Masyarakat, LKMPS, dan pengusaha kecil merupakan komponen utama dalam salah satu upaya menanggulangi kemiskinan. Di luar LKMPS Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

29


sebagai alat, saling percaya satu sama lain dan integritas adalah kunci utama dalam menjalankan solusi ini. Jika masing-masing komponen utama percaya dengan komponen utama yang lain dan semua komponen tersebut memiliki integritas dalam menjalankan perannya masing-masing, maka titik akhir dari kemiskinan akan menjadi lebih mudah dan lebih mungkin untuk dicapai.

30


Kategori 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah


31

Kategori 3

JUARA I SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap

Alamat Judul Artikel

32

: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SRAGEN : JL. Raya Sukowati No. 15 B-C Sragen : “Mengentaskan (Budaya) Kemiskinan”


Mengentaskan (Budaya) Kemiskinan Oleh : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kemiskinan telah menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan di Indonesia. Data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2012 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. Mayoritas penduduk miskin itu, yakni sebanyak 18,08 juta jiwa tinggal di desa.. Pemerintah dari level pusat hingga kabupaten-kota sebenarnya telah berupaya keras mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Tak tanggungtanggung, pemerintah telah mengalokasikan dana pengentasan kemiskinan sebesar 468,2 triliun rupiah selama periode 2007-2012 (Kontan.co.id, 9/ 4/ 2013). Di samping itu, berbagai skema program pengentasan kemiskinan juga telah digulirkan, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; Bantuan Langsung Tunai (BLT); Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dana stimulan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH); Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Nelayan; Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas; Jamkesda; dan lain-lain. Namun apa boleh dikata, berbagai program pengentasan kemiskinan dengan dukungan alokasi dana yang besar dari negara ternyata belum mampu mencapai hasil optimal. Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Marwan baru-baru ini mengakui bahwa angka pengentasan kemiskinan terus meleset dari target dalam tiga tahun terakhir. Pun, laju penurunan kemiskinan nasional periode 2012 adalah yang terendah (Harian Joglosemar, 25/ 2/ 2013). Sementara di propinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan per September 2012 malah lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional. Angka kemiskinan di Jawa Tengah masih 14,98 persen, sedangkan prosentase kemiskinan nasional adalah 11,66 persen (Badan Pusat Statistik, 2012). Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan laju pengentasan kemiskinan nasional yang melambat patut mendapat perhatian serius. Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

33


Negara kini ibarat seorang pendekar yang kerepotan menghadapi lawan tangguh. Walaupun nyaris semua jurus telah dikeluarkan, musuh tetap berdiri tegak. Masalah kemiskinan di Indonesia tampaknya sudah sangat berkerak dan dibutuhkanupayapengentasankemiskinan yang lebih radikal. Namun, kemiskinan tidak tepat diatasi dengan strategi penanggulangan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan ringkas, pragmatis, serta lebih banyak bersifat guyuran bantuan (charity). Pola-pola 'empuk' semacam ini memang dapat mengatasi kesulitan warga miskin untuk sementara waktu. Namun dalam jangka panjang justru melahirkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Akibatnya tumbuh budaya kemiskinan yang kian meluas sehingga para penerima bantuan enggan melepas status kependudukan sebagai kaum papa. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengentasan kemiskinan yang mengedepankankebutuhandankemauan partisipatifmasyarakat. Beberapa program pemerintah, terutama PNPM Mandiri Perkotaan/ Pedesaan/ Pariwisata sebenarnya telah mulai melibatkan partispasi masyarakat. Namun pelaksanaannya tidak secara spesifik menggarap aspek mental dan kapasitas warga miskin untuk mengelola program berkelanjutan. Strategi pengentasan kemiskinan dengan menumbuhkan kemauan partisipatif membutuhkan upayapendekatan yang lebihmaksimal di masyarakat. Strategi jangka menengah dan panjang ini terutama menangani aspek kognitif, afektif, serta behavioral warga miskin seraya menawarkan solusi mata pencaharian alternatif agar lepas dari lingkaran kemiskinan. Secara teknis, strategi tersebut membutuhkan instrumen pelaksana berupa sebuah satuan tugas (satgas) yang bergerak langsung di kantongkantong kemiskinan. Satgas melaksanakan layanan pendampingan dan advokasi non litigasi berintensitas tinggi kepada warga miskin, sehingga mereka mampu terlibat penuh dalam program berkelanjutan yang digulirkan pemerintah. Tugas pertama dan terberat dari satgas ini adalah menginduksi warga miskin agar meninggalkan budaya kemiskinan menuju komunitas kreatif dan berani berkompetisi. Tugas kedua adalah menciptakan embrio usaha dari kalangan warga miskin disertai melakukan inkubasi dan layanan teknis hingga mampu beroperasional stabil. Tugas ketiga adalah melakukan

34



advokasi terhadap lembaga sosial masyarakat agar memiliki kegiatan produktif. Misalnya mendirikan rumah singgah, rumah baca, rumah kriya, sanggar seni, dan sebagainya. Lewat lembaga sosial masyarakat inilah inisiasi kultural disuntikkan. Aspek kognitif, afektif, dan behavioral warga miskin digarap lewat aneka kegiatan rutin dengan misi: memberi pencerahan; memperluas wawasan; memupuk motivasi; dialog antar budaya; meningkatkan keterampilan diri (soft skill); aksi solidaritas sosial; dan lain-lain. Advokasi terhadap lembaga sosial kemasyarakatan ini adalah pintu masuk bagi upaya pengentasan (budaya) kemiskinan. Satgas bekerja fokus pada komunitas miskin dalam jangka waktu menengah-panjang dengan target kerja terukur. Anggota satgas hidup bersama masyarakat, berempati pada persoalan kemiskinan, mendorong partisipasi dan menyiapkan warga miskin agar berani menampilkan buah kreatifitasnya. Satgas diisi para tenaga ahli di berbagai bidang: psikolog; sosiolog; pekerja seni/ budayawan; praktisi industri kreatif; ahli agrobisnis; ahli komunikasi massa; ahli pemasaran dan komunikasi bisnis; ahli manajemen dan keuangan; serta dukungan tenaga ahli lain yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Kegiatan utama satgas adalah memberikan: 1) Pendampingan teknis; 2) Pelayananan informasi dan konsultasi; 3) Fasilitasi pelatihan; 4) Fasilitasi akses permodalan; 5) Pelayanan penyusunan proposal pengembangan bisnis; 6) Fasilitasi pengembangan teknologi –utamanya teknologi tepat guna; 7) Fasilitasi kontak bisnis; 8) Fasilitasi dalam memperluas akses ke pasar; 9) Fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen, 10) Usulan perencanaan dan strategi inkubasi unit bisnis berbasis warga miskin. Kabupaten Sragen telah membuat langkah progresif dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Namun, guna mempertajam upaya pengentasan kemiskinan, UPTPK perlu dilengkapi instrumen yang menggarap aspek kultural dan kapasitas diri warga miskin --selaku sasaran program. Instrumen itu tak lain adalah satgas pengentasan (budaya) kemiskinan.


35


JUARA II SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap

Alamat Judul Artikel

36

: KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN : JL. Raya Sukowati Barat No. 15 D Sragen : “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Perpustakaan Desa”



Pengentasan Kemiskinan Berbasis Perpustakaan Desa Oleh : Kantor Perpustakaan Daerah

A. Pendahuluan Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen menunjukkan kondisi yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah/kuantitasnya yang semakin menurun dari tahun ke tahun.Namun persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Menurut data BPS Tahun 2010, Tingkat Kedalaman(P1) Kemiskinan Kabupaten Sragen (2,85) termasuk posisi ketiga setelah kabupaten Wonogiri(3,02) dan Klaten (2,95), berarti diantara semua kabupaten di ex-karisedenan Surakarta maka Kabupaten Sragen termasuk cukup dalam. Saat ini sebagian besar kantong kemiskinan berada di pedesaan. Untuk itu konsep pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada lokus ini. Mendekatkan diri dengan rakyat miskin yang ada di desa. B. Perpustakaan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peranan yang sangat strategis untuk mengembangkan minat baca masyarakat. Mengapa? Karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil bersinggungan langsung Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

37


dengan rakyat. Selain itu, lebih dari 60 persen rakyat Indonesia tinggal di pedesaan. Kedudukan desa yang cukup strategis ini merupakan lahan subur bagi perpustakaan untuk membumikan budaya literasi di tanah air. Perpustakaan Desa yang selama ini terpinggirkan dan sudah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 dan diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 harus diposisikan sebagai transportasi literasi informasi yang utama di tingkat desa. Laporan UNESCO tahun 2005 berjudul Literacy for Life menyebutkan bahwa ada hubungan yang erat antara literasi dengan kemiskinan. Di banyak negara, di mana angka kemiskinan tinggi, tingkat literasi cenderung rendah. Literasi menyebabkan tingkat penghasilan perkapita rendah. Seperti yang terjadi di Banglades, Ethiopia, Ghana, India, Nepal, dan Mozambique. Lebih dari 78 persen penduduknya, penghasilan per hari di bawah 2 dollar AS. Literasi informasi adalah seperangkat ketrampilan untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah yang ada. Ketrampilan ini mencakup ketrampilan mengidentifikasi masalah, mencari i n f o r m a s i , m e n y o r t i r, m e n y u s u n , m e m a n f a a t k a n , mengkomunikasikan dan mengevaluasi hasil jawaban dari pertanyaan atau masalah yang dihadapi. Literasi sendiri secara sederhana diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, literasi mempunyai arti kemampuan memperoleh informasi dan menggunakannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. C. Model Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan perpustakaan desa harus berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia desa. Menurut Rogers dan Soemaker (1987), salah satu hambatan dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia desa adalah adanya mentalitas Lack thingking for the future. Artinya, kemampuan petani sangat terbatas untuk

38



memikirkan masa depannya. Ini mengakibatkan para petani mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, peran perpustakaan desa adalah : pertama, memberantas buta huruf. Orang-orang miskin yang masih buta aksara dapat belajar di sini. Data BPS tahun 2009, menunjukkan bahwa 17, 74 % dari 877.402 penduduk Kabupaten Sragen masih menderita buta aksara. Perpustakaan desa dapat mengadakan kegiatan keaksaraan fungsional dalam bentuk kelompok belajar. Kerala, salah satu negara bagian di India memberikan suatu bukti bahwa perpustakaan desa mampu memberantas buta huruf. Di Negara Bagian Kerala, setiap kabupaten memiliki 10 - 100 perpustakaan desa yang sangat berperan dalam memerangi buta aksara (Kompas, 5 Februari 2007). Perang terhadap buta aksara dilaksanakan dengan program kursus dua bulan di perpustakaan-perpustakaan desa, terutama untuk massa petani. Slogan Read and Grow diganti dengan "untuk menghapus buta huruf dan memperkuat rakyat". Saat itulah dimulainya perang secara terorganisasi terhadap buta huruf. Tahun 1975, gerakan ini mendapat penghargaan dari Unesco atas sumbangan pentingnya penghapusan buta huruf dan pendidikan untuk orang dewasa. Kedua, meningkatkan kualitas kecapakan hidup masyarakat (life skill). Menurut WHO (1997), kecakapan hidup (life skills) adalah berbagai ketrampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntuan dan tantangan dalan hidupnya seharihari secara efektif. Untuk meningkatkan life skill, perpustakaan desa perlu didesain sebagai pusat pembelajaran dan ketrampilan masyarakat desa. Artinya, disamping aktivitas meminjamkan buku, perpustakaan juga merupakan wahana untuk meningkatkan ketrampilan rakyat miskin. Jadi, di perpustakaan desa wong cilikdapat membaca buku tentang Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen “

39


menjahit sekaligus mempraktikkan secara nyata. Membaca buku tentang “Peluang Usaha Dibawah Satu Juta” sekaligus mempraktikkan secara langsung. Perpustakaan desa juga daat dikembangkan sebagai pusat kebudayaan dan kesenian masyarakat desa. Aktivitas sastra, teater, dan menari dapat dilakukan di perpustakaan desa. Dengan demikian kehadiran perpustakaan desa dapat mempengaruhi dinamika masyarakat desa. Ketiga, membudayakan literasi sejak dini. Perpustakaan dapat membuka layanan khusus anak. Fokus layanan khusus anak ini adalah mengupayakan agar anak-anak terutama dari keluarga miskin memiliki minat baca yang tinggi. Dengan kata lain mereka memiliki kecintaan, ketertarikan, dan "kegilaan" kepada buku.. Untuk mewujudkan ide ini, perpustakaan desa perlu melengkapi koleksinya dengan buku-buku anak. D. Penutup Pengentasan kemiskinan berbasis perpustakaan desa merupakan sebuah upaya untuk memberdayakan wong cilik melalui pendekatan literasi informasi. Menginstal ulangpola pikir wong cilik yang masih produktif agar tidak menderita kemiskinan inisiatif, kreatif, dan inovasi. Proses instal ulang ini adalah proses untuk menyiapkan mental dan karakter orang miskin agar siap menerima program pemberdayaan pengentasan kemiskinan. Ibarat komputer , perpustakaan desa menyiapkan sistem operasinya agar orang miskin siap menerima program aplikasi lain. Inilah yang selama ini terlupakan dalam program pengentasan kemiskinan. Aneka program aplikasi pengentasan kemiskinan diberikan kepada orang miskin tanpa dibuat dahulu sistem operasinya di memori orang miskin. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan kurang berjalan optimal !

40



JUARA III SEKILAS TENTANG PENULIS Nama Lengkap Alamat Judul Artikel

: KANTOR KETAHANAN PANGAN : JL. Mayor Soeharto No. 6 Sragen : “ Telaah Kritis Kebijakan Penanggulan Kemiskinan Dengan Mengintegrasikan Aspek Spasial Kemiskinan Kedalam Perencanaan Spasial Perkotaan Solusi Mengatasi Kemiskinan Perkotaan”


41


Telaah Kritis Kebijakan Penanggulan Kemiskinan Dengan Mengintegrasikan Aspek Spasial Kemiskinan Kedalam Perencanaan Spasial Perkotaan Solusi Mengatasi Kemiskinan Perkotaan Oleh : Kantor Ketahanan Pangan Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. banyak program upaya untuk pengentasan kemiskinan namun belum maksimal hal ini diakibatkan pemahaman para pelaku kepentingan terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai hubungan antara unsur perencanaan spasial dan upaya penanggulangan kemiskinan masih terbatas, Selain itu penanggulangan kemiskinan masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan program dan cenderung berpijak pada mata anggaran, dan belum secara langsung menyentuh perencanaan spasial kota. Oleh karena itu saya merekomendasaikan agar pemamngku kepentingan 1. meningatkan kesadaran akan pentingnya informasi kemiskinan berbasis spasial dan karakter kemiskinan spasial sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana induk tataruang dan wilayah perkotaan maupun dalam perancangan program penanggulangan kemiskinan. 2. menciptakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang peka akan kebutuhan, kondisi penghidupan, dan kerentanan kelompok miskin sesuai dengan konteks spasial kelompok tersebut Latar Belakang Kemiskinan perkotaan kini menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk ditangani terkait dengan tren dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia. sepanjang 1980 hingga 2010 perttumbuhan populasi perkotaan di

42



Indonesia mencapai 3,85% dan ini membuat proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan meningkat pesat dari 18,45% pada 1976 menjdi 36,61% pada 2009. dari data tersebut terlihat bahwa kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indoesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya berbagai aspek persoalan kemiskinan perkotaan seperti aspek fisik (berkaitan dengan ketersediaan insfrastruktur dan sarana transportasi) dan aspek non fisik seperti kondisi sosial ekonomi. (keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan, ketidakadilan, ataupun aspek ekologis (banjir dan pencemaran lingkungan). Diantara kota – kota di Indonesia, Sragen merupakan salah satu kota yang menghadapai masalah kemiskinan perkotaan yang relatif sama. pemerintah kota sragen selain menghadapai permasalahan tingginya kepadatan penduduk, juga menghadapai persoalan tingginya tingkat kemiskinan yang mencapai 14,9% ada 2009. banyak terobisan dan inisiatif pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. misalnya program penataan pedagang kaki lima, program relokasi penduduk korban banjir, (PMKS) bnatuan pendidikan (BPMKS). Meskipun demikian upaya – upaya tersebut belum sepenuhnya sensitif dan berintegrasi dengan aspek spasial kemiskinan perkotaan. begitu pula dengan proses perencanaan perkotaan. hal ini patut disayangkan memngingat pemahaman tentang dan pengintegrasian aspek tersebut sangat penting dan strategi dalam upaya perumusan strategi pembangunan secara khusus pembangunan yang secara khusus dapat mengurangi kemiskinan spasial perkotaan. catatatn kebijakan ini secara khusus membahas aspek spasial kemiskinan dan pentingnya pengintegrasian aspek ini kedalam perencanaan kota IDE UTAMA Aspek spasial kemiskinan perkotaan setelah melakukan analisis kemiskinan partisipatoris (AKP) di beberpa kelurahan dengan mempertimbangkan sebaran lokasi geografis dan vaiati tipologi penghidupan. terungkap hal berikut berkaitan aspek spasial kemiskinan perkotaan. Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen”

43


1. Faktor spasial sangat mempengaruhi dinamika kemiskinan dan kerentanan, serta karakteristik penghidupan kelompok miskin perkotaan. Hasil AKP memperlihatkan bahwa penduduk miskin yang benrtempat tinggal ditengah kota mengalami kecenderungan penningkatan kesejahteraaan dibandingkan dengan penduduk di lokasi lainya di kota seperti seperti dipinggiran kota. dalam hal ini, signifikansi pengaruh konteks spasial tengah kota adalah pada, antara lain, kondisi insfrastruktur yang relatif baik, risiko bencana yang lebih kecil dan aksis yang lebih besar terhadapa sumber ekonomi perkotaan seperti pasar, pabrik, ataupun lapangan pekerjaan lainnya. Kondisi ini meningkatkan kemampuan kelompok miskin untuk melindungi dan mengembangkan aset penghidupan mereka. 2. Aspek spasial kemiskinan merupakan penggambaran dari kondisi aset kehidupan masyarakat miskin yang tidak memadai dan kurang mendukung upaya pencapainan penghidupan yang berkelanjutan. seperti terlihat pada tabel 2, aspek spasial kemiskinan yang muncul yaitu kondisi pemukiman yang kurang layak, kurang sarana sanitasi dan air bersih di pemukiman kumuh, dan tidak ada status kepemilikan lahan, mengambarkan minimnya aset fisik dan insfrastruktur pada kelompok miskin. sementara itu, kondisi aset ekonomi dan keuangan masyarakat miskin juga terbatas, hal ini menghambat mereka untuk dapat terintegrasi ke dalam perekonomian perkotaan yang lebih berkelanjutan Tabel 1 Karakteritik penghidupan di lokasi penelitin Karakteristik Spasial : daerah tengah kota Lokasi : Kel Sragen Kota Tipologi penghidupan kelompok miskin : pekerja informal, pedagang kaki lima, pemulung, tukang parkir

44

Karakteristik spasial : daerah penggiran kota : Bantaran sungai Lokasi : Kel (utara bengawan) Tipologi penhidupan kelompok miskin: pekerja informal, buruh harian

Karakteristik spasial: daerah pinggir, daerah pengembangan baru Lokasi : Kel Ngilirejo dll Tipologi penghidupan kelompok miskin : pemulung tempat pembuangan akhir, buruh informal, buruh formal



Tabel 2. Implikasi terhadap kebijakan perencanaan aspek spasial kemiskinan No

Aspek spasial kemiskinan perkotaan

1

Penataan dan penyediaan pemukiman

2

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, termasuk pengelolaan sampah

Gambaran aspek spasial kemiskinan di berbagai lokasi Daerah tengah Daerah daerah pinggir, kota pinggir kota : daerah bantaran pengembangan sungai baru Penataan Penataan Penyediaan pemukiman pemukiman pemukiman Risiko bencana penduduk layak bagi kebakaran di miskin di pendatang pemukiman padat pinggir miskin (buruh Terbatasnya ruang sungai formal/informal) sosial/publik Penataan Penataan akibat tingginya pemukiman pemukiman bagi kepadatan didaerah korban banjir penduduk rawan banjir Perkembangan pemukiman liar di daerah ilegal dan tidak layak (rawan dan lokasi TPA)

Terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi di pemukiman kumuh Isu sanitasi lingkungan usaha pemotongan hewan dikawasan pemukiman penduduk Penumpukan sampah dan pengelolaan sampah yang belum maksimal

Terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi di pemukiman kumuh Pencemaran dan penumpukan sampah di sungai Penumpukan sampah di sepanjang pemukiman yang berlokasi di atas air

Kualitas insfrastruktur air bersih dan sanitasi yang buruk Belum ada sistem pengelolaan sampah terpadu di daerah pemukiman ilegal


Implikasi terhadap perencanaan

Revitalisasi dan perbaikan infrastruktur pemukiman kumuh Rencana pengembangan dan pengendalian pemukimanan di daerah ilegal/tidak layak huni Rencana mitigasi dan penanggulangan bencana banjir dan kebakaran Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih di lingkungan kumuh Pengendalian pencemaran limbah rumahtangga dan industri rumah tangga Sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah di pemukiman kumuh

45


3

Status kepemilikan lahan

Status kepemilikan lahan Kemungkinan penggusuran karena penghuni lahan milik swasta/pemerintah

Status kepemilikan lahan Proses ganti rugi sebagai bagian dari program relokasi dibantaran sungai

Perkembangan pemukiman liar di daerah ilegal dan tidak layak (rawan dan lokasi TPA)

4

Integrasi perekonomian kolompok miskin

Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal

Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal Degradasi sumber daya alam (SDA)

Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal Kepastian kerja dan perlindungan sosial bagi uruh formal

Legalisasi dan sertifikasi tanah pemukiman di atas lahan pemerintah atau swasta Pengendalian pemukiman di daerah ilegal/tidak layak huni Revitalisasi SDA pantai atau penyesuaian penghidupan bagi nel ayan dalam rangka transisi ke perekonomian kota Program peningkatan dan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) untuk dapat masuk ke dalam lapangan kerja formal

Kaitan antara aspek spasial kemiskinan dan perencanaan perkotaan 1. Hasil analisis terhadap isi empat dokumen perencanaan kunci (RPJMD, SPKD, RTRW dan RP4D) di kota menunjukkan bahwa meski sudah ada perhatian terhadap kemiskinan, penggunaan data dan informasi tentang kemiskinan berbasis spasial, seperti sebaran penduduk miskin. Begitu pula dengan penggunaan data tersebut untuk perencanaan dan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu dokumen perencanaan dan panduan pelaksanaan program juga belum secara jelas menyebutkan target pengurangan angka dan kondisi miskin. Intervensi terhadap permasalahan seperti daerah kumuh juga masih dilakukan dengan

46



pendekatan programatis, misalnya perbaikan rumah, dan belum secara signifikan menyentuh skala perencanaan di tingkat pemukiman yang lebih terintegrasi 2. rencana pembangunan tata ruang dan wilayah dinilai masih sangat teknis belum banyak menyertakan data dan elemen sosial, khususnya mengenai kemungkinan dampak rencana tersebut terhdap penghidupan masyarakat miskin. disisis lain konteks spasial kemiskinan juga berimplikasi terhdap perencanaan tata ruang dan wilayah, Implikasi rencana induk perkotaan terhadap penghidupan masyarakat, khususnya kelompok miskin, sangat besar. Perubahan kondisi spasial sangat berpengaruh terhadap akses kelompok ini terhadap pekerjaan, trasportasi, pendidikan dan tempat tinggal. Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa isu kebijakan dan perencanan tata ruang yang ada belum mempertimbangkan aspek spasial kemiskinan dan kerentanan. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada berkurangnya efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi juga dapat menimbulkan bentuk kemiskinanan dan kerentanan baru atau memperparah kondisi kemiskinan yang sudah ada. Hubungan perencanaan spasial dan upaya penanggulangan kemiskinan 3. hasil studi juga menunjukkan bahwa pemahaman pemangku kepentingan mengenai hubungan antara unsur perencanaan spasial dan upaya penanggulangan kemiskinan masih terbatas. Sebagian besar pemangku kepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). masih melihat perencanaan spasial dan penanggulangan kemiskinan sebagai dua hal yang tidak saling berhubungan. selain itu sebagaian besar SKPD masih melihat penangulangan kemiskinan secara sektoral dan mengaitkannya secara terbatas dengan dinas – dinas yang mengurusi sektor dan kegiatan sosial seperti Bapeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), ataupun Dinas Sosial. Rekomendasi Kebijakan dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan serta Kompilasi Artikel - Pemenang Lomba Penulisan Artikel “ Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen”

47


mengurangi kemungkinan dampak negatif dari rencana induk perkotaan dan perubahan kondisi spasial terhadap penghidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat kota, baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah adalah sebagi berikut: 1. meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi kemiskinan berbasis spasial dan karakteristik kemiskinan spasial sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana induk perkotaan maupun dalam perancangan program penanggulangan kemiskinan. peningkatan kesadaran ini dapat dimulai dengan pengumpulan data tentang kondisi awal kemiskinan baik secara kuantitatif maupun kualitatif partisipatoris yang kemdian diikuti dengan kajian tentang potensi dampak sosial atau prediksi perubahan penghidupan masyarakat yang dapat terjadi akibat pembangunan atau penerapan perencanaan tata ruang kota 2. menciptakan sistem perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang peka akan kebutuhan dan kondisi penghidupan kelompok miskin serta kerentananan yang mereka hadapi sesuai dengan konteks spasialnya. mekanisme perlindungan bagi kelompok miskin di daerah penggiran sungai harus lebih berkonsentrasi pada mitigasi risiko bencana serta pengintegrasian kedalam ekonomi perkotaan untuk mengantisipasi menurunnya kondisi SDA. Adapun untuk daerah tengah kota, upaya perlindungan dapat difokuskan pada penataan pemukiman di kawasan ilegal dengan penyediaan sarana sanitasi dan air bersih serta antisipasi penggusuran. untuk penggiran kota, upaya dapat dikonsentrasikan pada penyediaan lahan pemukiman baru teratur dan penyediaan akses transportasi yang murah dan memadai di tataran teknis, pengintegrasian kondisi kemiskinan ke dalam perencanaan spasial perkotaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut 1. mengintegrasikan data tentang kemiskinan dengan informasi berbasis spasial, misalkan GIS dalam bentuk peta interaktif ataupun peta sosial. data kemiskinan teritegrasi seperti ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyususnan program penanggulangan

48



kemiskinan agar efektif dan tepat sasaran sesuai dengan sumber daya yang tersedia. data kemiskinan berbasis spasial yang dapat digunakan adalah data PPLS termutahir yang berskala nasional atau data di tingkat daerah dengan kriteria kemiskinan daerah. 2. membangun kemitraan dengan kalangan non pemerintah ataupun lembaga donor untuk membuat inovasi. sebagai cotoh kemitraan antara pemerintah kabupaten sragen dan organisasi non pemerintah kab sragen kita dapat menghasilkan inovasi dalam penyediaan informasi kemiskinan berbasis spasial yang dapat digunakan untuk menyususun perencanaan pembangunan


49


SUSUNAN PANITIA LOMBA PENULISAN ARTIKEL “SOLUSI KREATIF PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SRAGEN

Pelindung

: Bupati Sragen

Penasehat

: Wakil Bupati Sragen

Penanggung Jawab

: Sekda Sragen

Ketua

: Kepala UPT-PK Kabupaten Sragen

Sekretaris

: Kasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan UPT-PK Kabupaten Sragen

Bendahara

: Supenget

Seksi-seksi Seksi Dana dan Usaha

: 1. Agus Tri Lastomo, SIP, M.Si 2. Anang Wahyu, SS

Seksi Lomba

: 1. Andiena Widya Harsanti, SS, M.Si 2. Wahyu Ariyanto, A.Md 3. Yustina Nugrahaeni, SS

Seksi Perlengkapan

50

: Suprapto, SE, M.Si


Kompilasi Artikel. Pemenang Lomba Penulisan Artikel Solusi Kreatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sragen

Recommend Documents