KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NO MO R 20 /Kpts/KPU-Kab-O 13.3295 99 /VIII/20 16 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 4/Kpts/KPU-Kab-013.329599/V /2016 TENTANG
TAHAPAN, PRO GRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,
Menimbang:
a.
b.
c.
Menginga t:
1.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wak il Bupati Kulon Progo Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Keputusa n Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 4/ Kpts/KPU-Kab-013.329599/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017 yang berpedoman p ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2 0 16 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bu p ati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Pem ilihan Umum sebagaimana dimaksud huruf a, maka p er lu melakukan penyesuaian terhadap tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a huruf a dan huruf b, perlu m enetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ten tang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ka bupaten Kulon Progo Nomor 4/Kpts/KPU-Kab 013 .329599/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017. Un dang-Undang 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Da erah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagimana diubah dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1951 tentang Perubahan Undang
-2
2.
3.
4.
5.
6.
Memerhatikan:
Un d a ng Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Pen ggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Ad ika rto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menj adi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 10 1); Und a ng-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pe nyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Neg ra Republik Indonesia Nomor 5246) ; Und ang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ta hun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) s ebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 10 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, d a n Komisi Pemilihan Umum abupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah te rakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danl atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nom or 4/Kpts/Kpu-Kab-0 13.329599/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bu pati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Rapat Pleno Pen etepan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017 ;
-3
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTU SAN KOMISI PEMIILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERU BAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILI HAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4/Kpts/ KPU -Kab-O 13.329599/V/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2017 KESATU
; Mengu b ah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-013.329599/V /2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017, terse but pada Lampiran sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan In!.
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
Wates 4 Agustus 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PRO GO ttd. MUH. ISNAINI Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
- 4 -
LAMPlRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 20/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VII/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 4/Kpts/KPU-Kab-013.329599/V /2016 NOMOR TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2017
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2017 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo merupakan sarana kedaulatan ra kyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, la ngsung, umum, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih diharap kan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan berdasarkan a sas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; 1. profesionalitas; J . akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektifi t as; dan m. aksesibilitas. Berdasar k an ketentuan Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan d iselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapa~ persiapan dan tahapan penyelenggaraan, yang meliputi :
-5 1. Tahapan Pe rsiapan, terdiri atas: a. perenca naan program dan anggaran; b. penyusu n an dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (N PHD); c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan ; d. sosialis a s i, penyuluhan, atau bimbingan teknis; e. pemben tukan PPK, PPS dan KPPS; f. pemantauan Pemilihan; g. pengolah a n Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan h. pemu akh iran data dan daftar pemilih. 2. T ahapan Penyelenggaraan, terdiri atas: a. p enye rahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. p endaftaran Pasangan Calon; c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan; d . kamp anye; e. pela p oran dan audit dana kampanye; f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan pengh itungan suara; g. pemungutan dan penghitungan; h. rekapitulasi hasil penghitungan suara ; 1. pen tapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP); dan J. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP); k. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi; l. pengu s ulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; m. evaluasi dan pelaporan tahapan. Pelaksanaan tahapan Pemilihan sebagaimana disebutkan di atas dilaksanak an berdasarkan pada Undang-Undang Pemilihan dan dengan ber pedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengatur ten tang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati d an Calon Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. B. Maksud dan Tuj uan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan, dalam melaks anakan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan dalam Pem ilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo 2017; 2. Memberikan informasi kepada peserta pemilihan dan masyarakat tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2017.
-6
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wa k il Bupati Kulon Progo Tahun 2017 meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan. D. Pengertian Umum Dalam keputu an ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo , selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kulon Progo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis . 2. Partai Politik a dalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwak ilan Rakyat Daerah terakhir. 3. Komisi Pemilih an Umum Republik Indones ia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, t tap , dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang d alam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 4. Komisi Pem ilih an Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut KPU Kabupa ten Kulon Progo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Und a ng Pemilihan. 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang diben tu k oleh KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan pemilihan di tingkat Kecamatan. 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentu k oleh KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan Pemilihan d i tingkat Desa atau Kelurahan. 7 . Kelompok Pen yelenggara Pemungutan Suara, s elanjutnya disingkat KPPS, a dalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 8. P etugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih. 9. Tempat Pem ungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS , adalah tempat dilaksanak nnya pemungutan suara untuk Pemilihan . 10. Pa sangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 11. Daftar Agrega t Kependudukan Kecamatan, selanjutnya disingkat DAK2 adalah data ya ng disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk tiap kecamatan. 12. Oaftar Pendu duk Potensial Pemilih Pemilihan,selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data
-7 penduduk yan g memenuhi persyaratan seb agai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. 13. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pe mutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir. 14. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat OPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakh iran DPS. 15. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau s aldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Ga bungan Partai Politik dan pihak lain. 16. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan ya ng diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KP Provinsi/KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten/Kota. 17. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan d a n pengeluaran Dana Kampanye. 18 . PHP adalah sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan 19. Hari adalah hari kalender.
-8 BAB II
PELAKSANAAN
No
1 2
3
4 5
6
7
8
KEGIATAN PERSIAPAN PERENCANAAN PRO GRAM DAN ANGGARAN PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEM ILlHAN SOSIALISASI/PENYU LUHA N/BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS a. Pembentuka n PPK dan PPS b. Pembentuka n KPPS PEMANTAUAN PEMI LIHAN Pendaftaran Pemantau Pemilihan PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILlH PEMILlHAN (DP4) a. Penerimaan DP4 dan DAK2 b. Anal isis DP4 c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih PemilujPemilihan Terakhir d. Pe nyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten e. Pengumuman Has il Analisis DP4 PEMUTAKHlRAN DATA DAN DAFTAR PEMILlH a. Penyusunan Dafta r Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaia n kepada PPS b. Pemutakhiran: 1) Pembentuka n da n Bimbingan teknis PPDP 2) Pencocokan dan penelitian 3) Penyusuna n daftar pemilih hasiI pemutakhiran 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/ke!urahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK 5) Rekapitulasi da ftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabup aten 6) Rekapitula si da ftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kab upaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemi li h Sementara (DPS) 7) Penyampaia n DPS kepada PPS 8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat
terhadap DPS 9) Perbaikan DPS 10) Rekapitulas i DPS hasi! perbaikan tingkat desa/kelura ha n dan Penyampaiannya beserta DPS hasil per bai kan kepada PPK 11) Rekapitulas i DPS ha sil perbaikan tingkat kecamatan da n Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten
JADWAL AWAL
AKHIR 22 Mei 2016 22 Mei 2016 1 Oktober 2016
30 Apr 2016
14 Februari 2017
21juni2016 15 Nopember 2016
20 Juli 2016 14)anuari 2017
IJuni2016
14 Januari 2017
12 juli 2016 16 Juli 2016
15 Juli 2016 22 Juli 2016
23 Juli 2016
12 AgliStuS 2016
13 Agustus 2016
16 Agustus 2016
18 Agustus 2016
18 Agustlls 2016
18 Agustus 2016
7 September 2016
6 Agustus 2016 8 September 2016 8 Oktober 2016 22 Oktober 2016
5 September 2016 7 Oktobe r 2016 21 Oktober 2016 24 Oktober 2016
25 Oktober 2016
26 Oktober 2016
27 Oktober 2016
2 Nopember 2016
3 Nopember 2016 10 Nopember 2016
9 Nopember 2016 19 Nopember 2016
20 Nopember 2016 25 Nopember 2016
24 Nopember 2016 27 Nopember 2016
28 Nopember 2016
29 Nopember 2016
-9 12) Penyampaian Reka pitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasH perbaikan kepada KPU Ka b upa ten 13)Oaftar Pemilih Tetap CDPT) a) Rekapitula5i DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai OPT b) Penyampaia n DPT kepada PPS
28 Nopember 2016
29 Nopember 2016
30 Nopember 2016
6 Desember 2016
7 Desember 2016
17 Desember 2016
17 Desember 2016
15 Februari 2017
22 Mei 2016
22 Me i 2016
20 luli 2016
2 Agustus 2016
6 Agustus 2016
10 Agu s tus 2016
6 Agustus 2016
12 Agustus 2016
7 Agustus 2016
20 Agustus 2016
21 Agustus 2016
23 Agustus 2016
24 Agustus 2016 7 September 2016 10 September 2016
6 September 2016 9 September 2016 12 September 2016
14 September 2016 21 September 2016 23 September 2016
20 September 2016 23 September 2016 29 September 2016
21 September 2016
27 September 2016
e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan f. Penelitian syarat pen calonan untuk Pasangan Calon yang diajukan 01 h Partai Politik dan Gabungan Partai Politik
27 September 2016 21 September 2016
28 September 2016 23 September 2016
g.
Penelitian syarat ca lo n untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Parta i Politik dan Gabungan Partai Politik
23 September 2016
29 September 2016
h. Penelitian syarat pen calonan dan syarat calon Pemberitahuan ha sil penelitian j. Perb aikan syaral pe ncalonan dan/atau syarat cajon: I} Penyerahan p rbaikan syarat dukunga n Pasangan Calon perseorangan Supati dan Wakil Supati
23 September 2016 29 September 2016
29 September 2016 30 September 2016
29 September 2016
1 Oktober 2016
1 Oktober 2016
3 Oktober 2016
3 Oktober 2016
5 Oktober 2016
c) Pengumuma n DPT oleh PPS PENYELENGGARAAN
1
2
,
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN a. Penetapan Rekapitul 5i OPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan b. Pengumuman pe nyerahan syarat dukungan c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 1) Penyerahan sya rat dukungan Pasangan Calon Bupati dan ~ a k il Bupati kepada KPU Kabupaten 2) Penelitian jum lah minimal dukungan dan sebaran 3) PeneIitian Ad ministrasi dan Analisis dukungan ganda d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupa ti dan Wakil Bupati kepada PPS e. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan f. Rekapitulasi di ti ngka t kecamatan g. Rekapitulasi di ti ngkat kabupaten PENDAFTARAN PAS ANGAN CALON a. Pengumuman penda ftaran Pasangan Calon b. Pendaftaran Pasangan Calon c. Pengumuman do kumen syarat Pa sangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyar ka t d. Pemeriksaan kes eha tan
i.
2) Penyerahan per baikan syarat Calon da ri Pa rtai Politik atau Gabungan Partai Politik dan perseoranga n
k. Pengumuman perbai kan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KP U I. Penelitian hasil perbaikan:
- 10
1) Penelitian perbai ka n syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabu paten: a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran
3
4
5
29 September 2016
3 Oktober 2016
29 September 2016
8 Oktober 2016
9 Oktober 2016
11 Oktober 2016
12 Oktober 2016
17 Oktober 2016
18 Oktober 2016
19 Oktober 2016
20 Oktober 2016
21 Oktober 2016
4 Oktober 2016 24 Oktober 2016
10 Oktober 2016 24 Oktober 2016
25 Oktobe r 2016
2S Oktober 2016
24 Oktober 2016
26 Oktober 2016
27 Oktober 2016 1 November 2016 17 November 2016
31 Oktobe r 2016 16 Novembe r 2016 21 November 2016
e. Penggugat dapa t memperbaiki dan melengkapi gugatan f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutu s gugatan g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN h. Kasasi di Mahka mah Agung (MA)
22 November 2016
24 November 2016
25 November 2016
16 Desember 2016
17 Desember 2016
19 Desember 2016
16 Desember 2016
22 Desember 2016
i. j.
MA memeriksa d an memutus perkara kasasi KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA KAMPANYE a. Kampanye b. Debat publikjterb uka antar Pasangan Calon c. Kampanye melal ui media masa, cetak dan elektronik
23 Desember 2016 21 Januari 201 7
20 Januari 2017 23 Januari 201 7
28 Oktober 2016 28 Oktober 2016 29 Januari 2017
11 Februari 201 7 11 Februari 2017 11 Februar i 2017
d. Masa tenang dan p em bersihan alat peraga LAPORAN DAN AUDI T DANA KAMPANYE a. Penyerahan lapo ran awal dana kampanye (LADK) b. Pengumuman penerimaan LADK c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSD K) d. Pengumuman penerimaan LPSDK e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)
12 Februari 2017
14 Februari 2017
270ktober 2016 28 Oktober 2016 20 Desember 2016
27 Oktober 2016 28 Oktober 2016 20 Desember 2016
21 Desember 2016
21 Desember 2016
12 Febru ari 2017
12 Februari 2017
13 Februari 2017
13 Februari 2017
g. Audit LPPDK
13 Februari 2017
27 Februari 2017
h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten
28 Februari 2017
28 Febru ari 2017
b) Penelitian a dministrasi dan Analisis dukungan ga nda c) Penyampaian hasiJ analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten / kota 2) Penelitian pe rba ikan syarat calon m. Penetapan Pasangan Calon n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon SENGKETA TUN PEM ILIHAN a. Pengajuan perm ohonan sengketa di Panwas Kabupaten b. Perbaikan permo honan sengketa c. Penyelesaian sengketa dan putusan d. Pengajuan guga n atas sengketa tata usaha nega ra
f.
I.
Penyerahan LPP DK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)
De nyamp a ian ha oil audit ke pacb Da sangan Calon
1 Mar
3 M " r
2017
- 11
6
j. Pengumuman hasil audit PENGADAAN DAN PE NDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEM UNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara b. Produksi dan pend istribusian perlengkapan pemungutan dan pen ghitungan suara
7
8
9
10
11
12
PEMUNGUTAN DAN PENGH1TUNGAN a. Penyampaian pem beritahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS c. Pengumuman hasH penghitungan suara di TPS d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS e. Pengumuman has il penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan REKAPITULASI HASI L PENGHITUNGAN SUARA a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten c. Rekapitulasi, peneta pan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSE LIS IHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih SENGKETA PERSELIS IHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH 1) Tidak ada perm oh onan PH P 2) Permohonan PHP
13
EVALUASI DAN PELA PORAN TAHAPAN PEMILIHAN 1) Tidak ada perm oh onan PH P 2) Permohonan PH P
1 Maret 2017
3 Maret 2017
3 November 2016
26 januari 2017
25 November 2016
14 Februari 2017
6 Februari 2017
12 Februari 2017
15 Februari 2017 15 Februari 2017 15 Februari 2017
15 Februari 2017 21 Februari 2017 15 Februari 2017
15 Februari 2017
21 Februari 2017
15 Februari 2017 16 Februari 2017
17 Februari 2017 22 Februari 2017
22 Februari 2017
24 Februari 2017
10 Maret2017 8 Maret 2017 Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan. putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
11 Maret2017 9 Maret 2017 Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih pasca putusan MKsebagaimana dimaksud dalam angka 11 1Z MarZ017
1ZjuniZ017
Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 12.
Ditetapkan di Wates Pada tanggal 4 Agustus 2016 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO ttd. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PE Ml LIHAN UMUM A't'!:I"J'I!I~ N KULON PROGO
MUH. ISNAINI
