KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM
Petunjuk Teknis Program Continuing Professional Development Ilmu Penyakit Dalam
KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM INDONESIA PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM (PAPDI) 2008
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB) ILMU PENYAKIT DALAM
KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM
KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM 2008
KONTRIBUTOR Kolegium IPD PB PAPDI PAPDI Cabang Jakarta PAPDI Cabang Jawa Barat PAPDI Cabang Yogyakarta PAPDI Cabang Semarang PAPDI Cabang Surabaya PAPDI Cabang Malang PAPDI Cabang Bali PAPDI Cabang Padang PAPDI Cabang Palembang PAPDI Cabang Makassar PAPDI Cabang Manado PAPDI Cabang Sumatera Utara PAPDI Cabang Surakarta PAPDI Cabang Riau PAPDI Cabang Kalimantan Timur PAPDI Cabang Kalimantan Barat PAPDI Cabang Dista Aceh PAPDI Cabang Kalimantan Selatan Tengah PAPDI Cabang Palu PAPDI Cabang Banten PAPDI Cabang Bogor PAPDI Cabang Lampung PAPDI Cabang Kupang PAPDI Cabang Jambi PAPDI Cabang Kepulauan Riau PAPDI Cabang Gorontalo PAPDI Cabang Cirebon
12
PENYUSUN Dr.dr. Siti Setiati, SpPD, K-Ger, MEpid Dr.dr. Idrus Alwi, SpPD, K-KV dr. Sumariyono, SpPD, K-R dr. Lugyanti Sukrisman, SpPD, K-HOM dr. Kuntjoro Harimurti, SpPD dr. Ida Ayu Kshanti, SpPD dr. Khie Chen, SpPD, K-PTI
31
PENGANTAR
Sesuai dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 seorang dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, keberadaan program P2KB dalam profesi kedokteran pada era sekarang sudah merupakan suatu keharusan. Program sejenis telah dilaksanakan di seluruh dunia. Tujuannya adalah agar semua dokter dalam menjalankan praktik senantiasa berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) menyiapkan aturan dan tatacara pogram P2KB bagi anggota PAPDI, yang dapat dipergunakan untuk proses resertifikasi kompetensi anggotanya. Buku ini merupakan pedoman bagi institusi penyelenggara kegiatan P2KB, anggota PAPDI yang akan melakukan resertifikasi kompetensi, serta Komisi P2KB Cabang yang akan bertugas memverifikasi kegiatan P2KB yang telah dilakukan oleh anggota.
Jakarta, Juli 2008 Komisi P2KB IPD Pusat Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
14
SAMBUTAN KETUA UMUM PAPDI
Buku ini merupakan salah satu wujud kegiatan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) dalam menjalankan amanah Kongres PAPDI (KOPAPDI) XIII di Palembang Tahun 2006. Buku Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) berisi tatacara pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam (P2KB IPD) bagi para dokter spesialis penyakit dalam untuk dapat mempertahankan kompetensinya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menjadi wewenangnya. Sedangkan Buku Log yang diterbitkan bersamaan dengan Buku Petunjuk Teknis berisi formulir-formulir yang harus diisi dan dilaporkan oleh anggota sesuai petunjuk. Sebagai program yang baru, tentunya akan ada beberapa kendala, baik yang sudah diantisipasi maupun yang belum diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu kerja sama yang kuat antara Kolegium IPD, PB PAPDI dan PAPDI Cabang diharapkan dapat memperlancar Progarm P2KB IPD ini, tidak terkecuali peran aktif dari semua anggota PAPDI. Terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap proses ini akan berjalan dengan baik dan dengan kualitas yang semakin baik di masa yang akan datang, sehingga tujuan kita untuk memberikan fasilitas kepada para anggota untuk mempertahankan kompetensinya akan tercapai. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ketua Umum
Dr.dr. Aru W. Sudoyo, SpPD, K-HOM
51
SAMBUTAN KETUA KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM
Undang-undang No. 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap dokter praktik wajib memenuhi kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian, sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium juga harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan sudah diberlakukannya undang-undang tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) diberlakukan bagi seluruh dokter di Indonesia, termasuk Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Oleh karena itu, Program P2KB hendaknya mengakomodasi para dokter yang bertempat tinggal / praktik di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas, sehingga yang bersangkutan dapat memenuhi syarat nilai minimum angka kredit yang telah ditetapkan oleh KIPD, merujuk pada ketetapan BP2KB IDI. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang (resertifikasi kompetensi) seorang dokter spesialis penyakit dalam harus lulus ujian kompetensi dan memenuhi syarat minimum jumlah nilai SKP dari program P2KB yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang terakreditasi oleh KIPD. Namun dalam 5 (lima) tahun pertama ini program P2KB IPD masih diarahkan pada pemenuhan syarat nilai minimum angka kredit dari kegiatan-kegiatan yang terakreditasi oleh KIPD, sedangkan ujian kompetensi masih ditunda pelaksanaannya. Sesuai dengan amanah KOPAPDI XIII di Palembang, KIPD bertugas membuat buku petunjuk yang mengatur tatacara penilaian kegiatan P2KB yang bertujuan untuk resertifikasi kompetensi anggota. Melalui Komisi P2KB Pusat yang dibentuk khusus untuk mengatur kegiatan P2KB IPD, KIPD telah menyusun Buku Petunjuk Teknis serta Buku Log yang berguna mempermudah para anggota dalam melakukan kegiatan P2KB, tentunya dengan memperhatikan sebaran Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia.
16
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Komisi P2KB IPD Pusat yang telah menyusun buku ini dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Tentunya kami tidak lupa juga kepada semua PAPDI Cabang yang telah memberikan masukan serta tidak terkecuali PB PAPDI yang telah mendukung dalam hal pencetakan dan pendistribusian buku ini kepada anggota PAPDI di Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi kita, Amin.
Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Ketua
Prof.dr. Zubairi Djoerban, SpPD, K-HOM
71
DAFTAR ISI
Halaman Daftar isi
..............................................................................................
8
BAB I. Pendahuluan 1. Latar Belakang .................................................................................. 2. Pengertian ......................................................................................... 3. Tujuan ............................................................................................... 4. Visi dan Misi P2KB IPD ..................................................................... 5. Pengorganisasian .............................................................................
10 11 12 12 13
BAB II. Penyelenggaraan Kegiatan P2KB IPD 1. Peserta Program P2KB IPD .............................................................. 2. Penyelenggaraan Kegiatan P2KB IPD .. ............................................ 3. Persyaratan Penyelenggaraan Kegiatan P2KB ................................. 4. Jenis Kegiatan P2KB IPD .................................................................. 5. Kewenangan Pemberian Nilai SKP ...................................................
15 15 15 16 18
BAB III. Akreditasi Kegiatan P2KB IPD 1. Permohonan Akreditasi Kegiatan P2KB Eksternal ............................ 2. Permohonan Akreditasi Kegiatan P2KB Internal dan Pribadi............. 3. Borang Penilaian Berkala .................................................................. 4. Dokumen Bukti Mengikuti Kegiatan P2KB IPD ................................. 5. Mulai Berlaku Kegiatan P2KB ...........................................................
19 23 24 25 30
BAB IV. Pengajuan Resertifikasi Kompetensi dan Registrasi Ulang STR 1. Pengertian ......................................................................................... 2. Sertifikat Kompetensi Ulang dan Registrasi Ulang (STR Ulang) ....... 3. Penilaian /Evaluasi Resertifikasi Kompetensi ...................................
31 32 34
BAB V. Pengajuan Surat Ijin Praktik (SIP) 1. Pengertian ......................................................................................... 2. Rekomendasi IDI dan Surat Ijin Praktik .............................................
35 36
BAB VI. Penutup ....................................................................................
38
Kepustakaan ..........................................................................................
39
Lampiran
18
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Formulir Pengajuan Penilaian Berkala ....................................................
40
Formulir Pengajuan Resertifikasi Kompetensi .........................................
42
Daftar Komisi P2KB IPD Cabang ............................................................
44
Format Surat Rekomendasi dari Komisi P2KB IPD Cabang ...................
46
Formulir Pendaftaran Registrasi Ulang KKI .............................................
47
Surat Pernyataan Mematuhi Etika Profesi ...............................................
49
Pernyataan Sehat Fisik dan Mental .........................................................
50
Formulir Hasil Laporan Penilaian Berkala (Form P2KB 03) ....................
54
91
BAB 1 PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Undang-undang Praktik Kedokteran RI No. 29 tahun 2004, pasal 3 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan kepada pasien b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi Selain itu pada pasal 38 ayat 1 berbunyi : Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi Pada pasal 51 huruf e disebutkan bahwa : Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Sesuai dengan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap dokter praktik wajib memenuhi kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian, maka sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait juga harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.
1 10
Dengan sudah diberlakukannya UU No. 29 Tahun 2004, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan Continuing Professional Development (CPD)/Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) diberlakukan bagi seluruh dokter di Indonesia, termasuk Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Oleh karena itu, program P2KB hendaknya mengakomodasi para dokter yang tinggal / praktik di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas, sehingga yang bersangkutan dapat memenuhi syarat nilai minimum angka kredit yang telah ditetapkan KIPD. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang (resertifikasi kompetensi) seorang dokter spesialis penyakit dalam harus lulus ujian kompetensi dan memenuhi syarat minimum jumlah nilai SKP dari program P2KB yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang terakreditasi oleh KIPD. P2KB merupakan hal baru yang menuntut kesiapan organisasi, logistik dan sumber daya manusia serta peran serta aktif para anggota PAPDI, sehingga dalam 5 (lima) tahun pertama ini program P2KB IPD masih diarahkan pada pemenuhan syarat nilai minimum angka kredit dari kegiatan-kegiatan yang terakreditasi oleh KIPD, sedangkan ujian kompetensi masih ditunda pelaksanaannya.
2. Pengertian Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh semua dokter, baik formal antara lain temu pakar, pembahasan kasus, temu audit; maupun informal, dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan dan menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap (attitude) sebagai tanggapan (respon) atas kebutuhan pasien. Yang dimaksud dengan Continuing Professionalis Development (CPD)/ Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) disini adalah sesuai dengan apa yang disebut oleh World Federation for Medical Education (WFME) yang telah disetujui oleh World Health Organization (WHO) dan World Medical Assocation (WMA).
1 11
3. Tujuan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) IPD bertujuan: a. memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit dalam konsultan; b. memfasilitasi penerbitan Sertifikat Kompetensi yang diperlukan untuk registrasi ulang praktik kedokteran; c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif dokter dalam sistem kesehatan nasional dengan kemampuan keprofesian yang selalu dapat dipertanggungjawabkan.
4. Visi dan Misi P2KB IPD Visi: Seluruh dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis penyakit dalam konsultan pada tahun 2010 telah menerapkan standar kualitas pelayanan kedokteran yang bertaraf global, yang sesuai dengan kewenangan dalam pelayanan profesinya dan berlandaskan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berdasarkan bukti (EBM), serta kebutuhan masyarakat. Misi: P2KB IPD memiliki misi sebagai berikut: a. mengembangkan P2KB IPD sebagai sistem b. membangun lembaga P2KB IPD yang memiliki fungsi: 1. menentukan kebijakan yang meliputi : analisis kebutuhan sesuai dengan kondisi setempat, bekerja sama dengan instansi pelayanan, pengguna, dan institusi pengembangan ilmu. penetapan tujuan dan bentuk-bentuk P2KB IPD (pemeliharaan kemampuan, penambahan kemampuan, pengembangan kemampuan dokter spesialis dan sub-spesialis ilmu penyakit dalam) koordinasi dengan organisasi profesi dan lembaga terkait menyusun kebijakan keuangan-pembiayaan melaksanakan prosedur penjaminan mutu (quality assurance) 2. penyusunan program : pemeliharaan kemampuan penambahan kemampuan pengembangan kemampuan penambahan kemampuan khusus yang masih dalam lingkup kewenangan
1 12
3. implementasi program : kerja sama dengan instansi-instansi pelaksana P2KB pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P2KB 4. akreditasi dan penilaian Dalam penyelenggaraan P2KB IPD diperlukan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan yaitu prinsip pendidikan dan prinsip penjaminan mutu.
5. Pengorganisasian Jumlah anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) sampai tahun 2008 sebesar 1.750 orang yang terdaftar di 29 PAPDI Cabang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu badan yang bertugas mengkoordinasi program P2KB IPD. Dalam rangka melaksanakan tugas penilaian kegiatan ilmiah dan pengajuan resertifikasi kompetensi, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam membentuk komisi yang akan melaksanakan tugas tersebut. Komisi P2KB IPD terdiri dari : 1. Komisi P2KB IPD Pusat Komisi ini berkedudukan di Jakarta. Komisi ini dikoordinir oleh Bidang CPD KIPD dan terdiri dari anggota KIPD serta PAPDI. Tugas Komisi P2KB IPD Pusat : − Memberikan penilaian SKP atas kegiatan ilmiah berskala nasional − Menerima laporan Komisi P2KB IPD Cabang atas hasil penilaian berkala − Melaporkan dan mempublikasikan hasil penilaian berkala anggota di website − Menerima rekomendasi pencapaian angka kredit anggota dan meneruskan pengajuan tersebut ke KIPD agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensi ulang
1 13
2. Komisi P2KB IPD Cabang Tim ini berkedudukan di PAPDI Cabang. Tim ini terdiri dari 3-5 orang (termasuk ketua, merangkap anggota) yang diangkat dengan Surat Keputusan KIPD. Anggota tim terdiri dari wakil PAPDI Cabang, anggota PAPDI dengan kinerja baik dan/atau anggota PAPDI wakil institusi pendidikan. Tugas Komisi P2KB IPD Cabang : − Menilai dan merekomendasikan kegiatan P2KB eksternal berskala lokal − Mengakreditasi kegiatan P2KB internal dan pribadi − Melakukan penilaian berkala atas kegiatan P2KB IPD yang telah dilakukan oleh anggota (berdasarkan pengajuan anggota) − Melaporkan hasil penilaian berskala tersebut kepada Komisi P2KB IPD Pusat − Menilai pengajuan resertifikasi anggota untuk kemudian dibuatkan rekomendasi resertifikasi kompetensi kepada KIPD untuk diterbitkan sertifikat kompetensi ulang
KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM (KIPD)
KOMISI P2KB IPD PUSAT
KOMISI P2KB IPD CABANG
KOMISI P2KB IPD CABANG
KOMISI P2KB IPD CABANG
Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi P2KB IPD
1 14
KOMISI P2KB IPD CABANG
BAB 2 PENYELENGGARAAN KEGIATAN P2KB IPD
1. Peserta Program P2KB IPD Setiap dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit dalam konsultan yang sudah terdaftar sebagai anggota PAPDI berhak memperoleh kesempatan untuk mengikuti program P2KB IPD. Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses resertifikasinya. Oleh karena itu setiap anggota wajib mengaktifkan kepesertaannya pada program P2KB IPD. Cara pengaktifan tersebut dapat dilakukan dengan mengaktifkan data account pribadinya pada website PAPDI. Lebih jauh mengenai tahapan cara pengaktifan dan penggunaan data account pribadi masing-masing anggota PAPDI, akan dijelaskan secara rinci pada Buku Petunjuk Teknis Pengaksesan Program P2KB IPD secara Online.
2. Penyelenggara Kegiatan P2KB IPD a. b. c. d. e. f. g.
Organisasi profesi kedokteran / kesehatan (PAPDI/IDI) Perhimpunan seminat di lingkungan PAPDI Institusi pendidikan kedokteran / kesehatan Rumah sakit pendidikan utama, jejaring dan satelit Pemerintah Daerah (PEMDA)/Dinas Kesehatan Rumah sakit daerah Yayasan
3. Persyaratan Penyelenggaraan Kegiatan P2KB
a. Diselenggarakan oleh institusi / organisasi / lembaga yang berwenang (terekomendasi PAPDI dan terakreditasi oleh IDI) b. Kurikulum, tema, dan tujuan jelas dan relevan dengan kompetensi dokter spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam c. Susunan topik seyogyanya bersifat integratif dan holistik dan sesuai dengan tema kegiatan d. Mencakup soft medicine seperti asuransi, etika, manajemen risiko, catatan medik, pelaporan, pengembangan klinik, pengaturan keuangan, dsb, guna menunjang peningkatan mutu praktek dokter e. Practical skill mendapat porsi yang memadai
1 15
f. Lama waktu ceramah minimal 25 menit, dan tersedia waktu untuk diskusi interaktif g. Terselenggara Pretest dan Postest untuk kegiatan kategori eksternal h. Pembicara ahli dalam bidangnya, dan menyatakan tidak mempunyai kepentingan tertentu i. Pernyataan tertulis kesediaan pembicara j. Evaluasi program yang jelas 4. Jenis Kegiatan P2KB IPD Satuan Kredit Partisipasi (SKP) merupakan bukti kesertaan seorang dokter dalam menjalani program P2KB IPD. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan eksternal, internal maupun pribadi. Syarat perolehan SKP untuk resertifikasi kompetensi dokter spesialis penyakit dalam adalah 250 SKP per 5 tahun yang tersebar pada berbagai ranah kegiatan. Kegiatan P2KB terbagi atas: x Kegiatan pendidikan pribadi : Kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan. x
Kegiatan pendidikan internal Kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja bersangkutan.
x
Kegiatan pendidikan eksternal Kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, dapat berskala lokal/wilayah, nasional, maupun internasional.
Berdasarkan pembagian kegiatan tersebut di atas, secara garis besar aktivitas P2KB IPD dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu: 1. Kategori I : Kegiatan Profesional Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kedudukannya sebagai dokter dan memberinya kesempatan untuk belajar. 2. Kategori II : Kegiatan Pembelajaran Kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu tema. 3. Kategori III : Kegiatan Pengabdian Masyarakat/Profesi Kegiatan yang dimaksud sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya.
1 16
4. Kategori IV : Kegiatan Publikasi Kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi. 5. Kategori V : Kegiatan Pengembangan Ilmu Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan. Proporsi setiap kategori yang dicakup hendaknya seimbang untuk menjamin kompetensi yang harus dikuasai. Proporsi cakupan nilai SKP pada setiap kategori dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Proporsi Kegiatan P2KB yang harus dicapai
NILAI SKP YANG DIPERLUKAN : 250 per 5 TAHUN Kategori
I
Aktivitas
Catatan Minimal 25
Kinerja Profesional
maksimal 150 Minimal 50
II
Kinerja Pembelajaran
III
Kinerja Pengabdian Masyarakat/Profesi
Maksimal 50
IV
Kinerja Publikasi
Maksimal 100
V
Kinerja Pengembangan Ilmu
Maksimal 150
maksimal 150
Lebih rinci mengenai nilai SKP masing-masing kegiatan dalam keempat kategori tersebut dapat dilihat pada bab berikutnya.
1 17
5. Kewenangan Pemberian Nilai SKP x
Kegiatan Eksternal Setiap kegiatan P2KB IPD eksternal yang terakreditasi akan diberikan penilaian berupa Satuan Kredit Partisipasi (SKP). Komisi P2KB IPD mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi nilai akreditasi kegiatan P2KB IPD dan selanjutnya IDI akan mengeluarkan SK nilai akreditasinya. Untuk kegiatan eksternal yang berskala lokal, rekomendasi nilai akreditasi diberikan oleh Komisi P2KB IPD Cabang.
x
Kegiatan internal dan pribadi Akreditasi kegiatan internal dan pribadi adalah oleh Komisi P2KB IPD Cabang dengan persetujuan dari Komisi P2KB IPD Pusat.
1 18
BAB 3 AKREDITASI KEGIATAN P2KB IPD
Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), khususnya Komisi P2KB bertugas untuk menyelenggarakan, memacu, mengawasi serta memantau aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dokter spesialis penyakit dalam dan para subspesialis dalam ilmu penyakit dalam. Semua aktivitas P2KB tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan KIPD. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, akreditasi kegiatan P2KB adalah wewenang IDI (c. q. BP2KB IDI) dengan rekomendasi penilaian dari Komisi P2KB IPD Pusat atau Cabang.
1. Permohonan Nilai SKP Kegiatan P2KB Eksternal Sesuai dengan Buku Pedoman P2KB IDI, untuk kegiatan besar yang direncanakan sebelumnya, permintaan akreditasi harus diajukan ke IDI selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sebelum acara berlangsung. Selanjutnya IDI akan meneruskan permohonan kepada Komisi P2KB IPD Cabang/Pusat untuk menghitung nilai SKP atas kegiatan tersebut. Jawaban atas perhitungan nilai SKP akan dikirimkan kepada IDI selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah disposisi IDI diterima Komisi P2KB Cabang/Pusat. Sedangkan untuk kegiatan seperti mini simposium, RTD dan sejenisnya, permintaan akreditasi harus sudah diajukan kepada IDI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Jawaban atas perhitungan nilai SKP akan dikirimkan kepada IDI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah disposisi IDI diterima Komisi P2KB Cabang/Pusat. Semua permintaan akreditasi untuk kegiatan P2KB IPD eksternal harus dilengkapi dengan dokumen yang diminta dan dikirimkan melalui pos / faksimili / email kepada IDI. Komisi P2KB IPD hanya akan memproses pengajuan yang sudah lengkap persyaratannya. Dalam materi promosi (leaflet, poster, atau sejenisnya) tidak diperkenankan menyebutkan “akreditasi sedang diajukan” sebelum SK akreditasi dikeluarkan.
1 19
Untuk perorangan anggota PAPDI yang telah mengikuti kegiatan P2KB eksternal tetapi sertifikatnya oleh Panitia Pelaksana tidak diberikan akreditasi IDI (misalkan mengikuti P2KB di luar negeri, publikasi di majalah/jurnal ilmiah, dll), dapat meminta akreditasi kepada Komisi P2KB IPD dengan melampirkan informasi tentang jenis kegiatan, jadwal acara, susunan panitia pelaksana dan sertifikat asli. Permintaan akreditasi dapat dilakukan sekaligus lebih dari satu kegiatan. Sesuai dengan peraturan BP2KB IDI, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara dalam mengajukan permohonan akreditasi IDI, seperti tercantum pada Tabel 2 berikut ini : Tabel 2. Persyaratan Rekomendasi PAPDI
Penyelenggara Organisasi profesi : PB PAPDI, PAPDI Cabang Perhimpunan seminat dalam lingkup PAPDI Institusi pendidikan kedokteran / kesehatan Rumah sakit pendidikan utama, jejaring dan satelit Pemerintah Daerah (PEMDA)/Dinas Kesehatan Rumah sakit daerah Yayasan
1 20
Peraturan Pengajuan Akreditasi IDI langsung mengajukan akreditasi IDI dengan rekomendasi PAPDI (PB ataupun Cabang) x
dengan rekomendasi PAPDI (PB ataupun Cabang) ATAU x langsung ke IDI jika lembaga tersebut sudah mendapat akreditasi lembaga non IDI
Tatacara permintaan nilai SKP :
Panitia Penyelenggara
Rekomendasi PDSp (lihat table 2)
1
mengesahkan jumlah SKP yang telah dihitung oleh Komisi P2KB IPD dalam bentuk SK IDI
BP2KB IDI Wilayah/Pusat
2
Anggota Exofisio PDSp Cabang/Pusat 5 3
6
Panitia Penyelenggara
mencantumkan no. SK IDI dan besar Nilai SKP bagi kegiatan P2KB tersebut dalam leaflet, poster dan sertifikat
kehadiran
4
Komisi P2KB IPD Cabang/Pusat
usulan jumlah SKP untuk peserta, pembicara/instruktur dan moderator
Gambar 2. Bagan Tatacara Permintaan Nilai SKP Kegiatan Ilmiah
1. Panitia pelaksana mengajukan surat permintaan akreditasi kepada BP2KB IDI Wilayah/Pusat. Apabila kegiatan bersifat nasional/internasional misalkan KOPAPDI, KONKER PAPDI, PIN PAPDI, KONAS Perhimpunan Seminat, PIT PAPDI dan sebagainya, maka pengajuan akreditasi ditujukan kepada BP2KB IDI Pusat. 2. BP2KB IDI meneruskan permintaan akreditasi kepada anggota PAPDI Cabang/Pusat yang duduk sebagai exofisio di BP2KB IDI Wilayah/Pusat. 3. Anggota exofisio tersebut bersama-sama Komisi P2KB IPD Cabang/Pusat menghitung usulan nilai SKP bagi peserta, pembicara, panitia dan moderator.
1 21
4. Usulan nilai SKP tersebut diserahkan kembali ke BP2KB IDI Wilayah/Pusat untuk mendapat pengesahan jumlah SKP dan penerbitan SK Perhitungan Nilai SKP kegiatan eksternal. 5. BP2KB IDI Wilayah/Pusat mengirimkan SK Akreditasi kepada panita penyelenggara agar dapat dicantumkan dalam sertifikat kehadiran, poster serta leaflet kegiatan, dengan tembusan kepada Komisi P2KB IPD Cabang/Pusat agar kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam website PAPDI. Untuk kegiatan berskala lokal/wilayah, setelah SK Akreditasi dikeluarkan oleh IDI Wilayah, Komisi P2KB IPD Cabang wajib melaporkan kegiatan yang telah diakreditasi tersebut kepada Komisi P2KB IPD Pusat untuk dapat diinput dalam data base website KIPD. Persyaratan permintaan nilai SKP : 1. Uraian singkat mengenai isi kegiatan (TOR Kegiatan), seperti : a. Tema b. Tujuan c. Bentuk/Metoda Kegiatan (seminar satu arah, seminar dengan tanya jawab atau workshop hands-on) d. Target jumlah peserta e. Lingkup peserta (SpPD, dokter umum, awam/umum atau spesialis lain) f. Susunan panita pelaksana g. Acara lengkap dengan rincian waktu, judul pembicaraan, nama pembicara dan moderator 2. CV Pembicara 3. Pre test dan Post test 4. Rekomendasi PB PAPDI/PAPDI Cabang (lihat tabel 2) Satu pengajuan akreditasi harus diajukan untuk setiap kegiatan, namun bila penyelenggara berencana untuk melaksanakan lebih dari satu kegiatan yang sama dalam satu tahun kalender, pengajuan akreditasi dapat dilakukan satu kali per tahun kalender.
1 22
2. Permohonan Akreditasi Kegiatan P2KB Internal dan Pribadi Untuk kategori ini, anggota dapat melakukan permohonan akreditasi langsung kepada Komisi P2KB Cabang dengan melakukan pengajuan penilaian pada saat penilaian berkala (1 tahun sekali). Anggota wajib melaporkan kegiatan P2KBnya kepada Komisi P2KB IPD Cabang selambat-lambatnya tanggal 30 April setiap tahunnya untuk kegiatan P2KB yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Contohnya, untuk kegiatan P2KB tahun 2007 wajib dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2008. Tatacara Pengajuan :
Komisi P2KB IPD Cabang : x
Anggota PAPDI memulai proses pengajuan penilaian (1 tahun sekali)
Anggota dapat melihat hasil penilaian dengan cara mengakses account masing-masing pada website KIPD
1
x
x
Menghitung nilai SKP berdasarkan kegiatan yang diisi pada borang oleh anggota Input data kegiatan tersebut pada data base anggota (bagi anggota yang belum menginput data ke program registrasi online) Mengirim laporan hasil penilaian jumlah SKP anggota ke Komisi P2KB IPD Pusat
3
2
Komisi P2KB IPD Pusat : x Verifikasi laporan Komisi Cabang x Publikasi hasil ke website PAPDI dan e-mail masing-masing anggota Gambar 3. Bagan Tatacara Penilaian Berkala
1 23
1. Anggota PAPDI mengirimkan pengajuan penilaian berkala beserta berkas persyaratan kepada Komisi P2KB IPD Cabang. Dimungkinkan bagi anggota tersebut untuk menginput sendiri kegiatan P2KBnya ke dalam program registrasi online. 2. Komisi P2KB IPD Cabang menilai berkas pengajuan. Bagi anggota yang belum menginput kegiatan P2KBnya pada database, maka Komisi P2KB IPD Cabang bertugas untuk menginput kegiatan anggota tersebut. Setelah menilai berkas yang diajukan Komisi P2KB IPD Cabang mengirimkan laporan hasil nilai SKP yang telah diverifikasi (Form P2KB 01) kepada Komisi P2KB IPD Pusat. 3. Komisi P2KB IPD Pusat memverifikasi laporan hasil penilaian Komisi P2KB IPD Cabang kemudian mempublikasikan hasil tersebut kedalam website PAPDI agar dapat diakses oleh anggota. 4. Anggota memeriksa jumlah SKP yang telah diperoleh dengan mengakses account masing-masing melalui website KIPD. Anggota PAPDI setiap saat dapat menginput sendiri kegiatan P2KB IPD yang akan dilaporkan ke Komisi P2KB IPD Cabang dengan cara mengakses account pribadinya pada website PAPDI. Namun penilaian oleh Komisi P2KB Cabang tetap akan dilakukan setiap setahun sekali, sesuai dengan pengajuan penilaian berkala dari anggota PAPDI. Persyaratan Adapun persyaratan penilaian berkala adalah : 1. Mengisi formulir penilaian (Form P2KB 01) 2. Mengisi borang penilaian kegiatan P2KB IPD (Buku Log) 3. Menyertakan dokumen bukti mengikuti kegiatan P2KB IPD 4. Menyertakan bukti asli transfer biaya penilaian disetorkan ke rekening Komisi P2KB IPD Cabang
3. Borang Penilaian Berkala Borang Penilaian Diri untuk mengajukan penilaian berkala dalam rangka resertifikasi kompetensi terdiri atas : a. Formulir Penilaian (P2KB 01) b. Borang Penilaian Kinerja Kegiatan Profesional c. Borang Penilaian Kinerja Kegiatan Pembelajaran d. Borang Penilaian Kinerja Kegiatan Pengabdian Masyarakat e. Borang Penilaian Kinerja Kegiatan Publikasi f. Borang Penilaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Ilmu
1 24
Lebih rinci mengenai borang untuk kelima kategori kegiatan dapat dilihat pada Buku Log dan Borang Pengisian Program P2KB IPD. Pada awalnya pencatatan kegiatan P2KB dilakukan pada Buku Log secara offline, namun selanjutnya akan dikembangkan agar dapat dilakukan secara online.
4. Dokumen Bukti Mengikuti Kegiatan P2KB IPD Untuk keperluan jaga mutu, maka setiap pengajuan penilaian akreditasi kegiatan P2KB perlu pengesahan dan bukti. Setiap dokumen bukti yang disertakan pada penilaian berkala akan ditandai (dibubuhi cap) bahwa dokumen tersebut sudah dipergunakan oleh Komisi P2KB IPD Cabang sehingga tidak dapat dipergunakan kembali pada penilaian berkala berikutnya. Semua dokumen yang disertakan pada penilaian berkala akan dikembalikan kepada anggota setelah didokumentasikan oleh Komisi P2KB IPD Cabang dalam bentuk softcopy. Untuk dokumen bukti keikutsertaan kegitan ilmiah (kegiatan eksternal) yaitu sertifikat kehadiran, sertifikat pembicara dan moderator yang harus disertakan adalah sertifikat asli. x Kategori I : Kinerja Profesional Jenis Kegiatan
1
2
3
4
Kriteria Pengakuan
Menjadi pembicara (pada simposium), instruktur (pada workshop) : x Forum lokal x Forum nasional x Forum internasional Menjadi moderator pada simposium : x Forum lokal x Forum nasional x Forum internasional
4/topik 6/topik 10/topik
2 4 6
Menjadi panitia kegiatan ilmiah
Memberikan edukasi kelompok pasien ( minimal 10 orang)
Nilai SKP
Kegiatan diakui oleh yang berwenang di tempat kerja
Dokumen Bukti
Sertifikat sebagai Pembicara Asli
Sertifikat sebagai Moderator Asli
2
Sertifikat/SK Penugasan dari organisasi Asli
5
Topik dan daftar hadir
1 25
Jenis Kegiatan
5
Jumlah pasien rawat jalan * : x 1- 50 orang/bulan x 51-100 orang/bulan
Kriteria Pengakuan Kegiatan Rutin
x >100 orang /bulan
6
7
8
Jumlah pasien rawat inap *: x 1-25 pasien hari total dlm 1 bulan x 26-50 pasien hari total dlm 1 bulan x >50 pasien hari total dlm 1 bulan Jumlah pasien konsultasi *: x 1-25 pasien hari total dlm 1 bulan x 26-50 pasien hari total dlm 1 bulan x >50 pasien hari total dlm 1 bulan Melakukan tindakan, seperti FNAB, prick test, USG, pungsi sendi, endoskopi, pungsi pleura, pungsi cairan asites, echokardiografi, biopsi, EKG, bronchoskopi, kolonoskopi, ERCP, PCI, kateterisasi jantung, angiografi, kemoterapi, dll x 1-25 orang/bulan x 26-50 orang/bulan x > 50 orang /bulan
1 26
Nilai SKP 5 /tahun 10 /tahun 15 /tahun 5 /tahun
Kegiatan Rutin
10 /tahun 15 /tahun
5 /tahun Kegiatan Rutin
10 /tahun 15 /tahun
Kegiatan Rutin 5 /tahun 10 /tahun 15 /tahun
Dokumen Bukti Bukti jumlah kasus dari atasan (format lihat di Buku Log) Bukti jumlah kasus dari atasan (format lihat di Buku Log)
Bukti jumlah kasus dari atasan (format lihat di Buku Log)
Bukti jumlah kasus dari atasan (format lihat di Buku Log)
x Kategori II : Kinerja Pembelajaran Jenis Kegiatan
1
Nilai SKP
Berpartisipasi sebagai peserta dalam seminar, simposium. Yang termasuk dalam kategori seminar, simposium adalah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan minimal 1 hari atau 6 jam efektif Lokal
4/hari
x
Nasional, internasional
5/hari
1. Basah (metoda hands-on)
Kegiatan yang diakui IDI
x < 6 jam (1 hari)
6
x 6-12 jam (1-2 hari)
12
x >12 jam (>2 hari)
18
2. Kering (metoda seminar dengan diskusi tanya jawab)
3
4
x < 6 jam (1 hari)
5
x 6-12 jam (1-2 hari)
10
x >12 jam (>2 hari)
15
Berpartisipasi sebagai peserta dalam mini simposium, dll : x Topik tidak berkaitan dengan produk sponsor x Topik ada yang berkaitan dan ada yang tidak berkaitan dengan produk sponsor x Topik semata-mata berkaitan dengan produk sponsor Berpartisipasi sebagai peserta dalam diskusi ilmiah (RTD)
Dokumen Bukti
Sertifikat Kehadiran Asli
x
Berpartisipasi sebagai peserta dalam workshop, kursus, lokakarya, pelatihan
2
Kriteria Pengakuan
Sertifikat Kehadiran/Kel ulusan Asli
2 Kegiatan yang diakui IDI
2
Sertifikat Kehadiran Asli
1 3
1 27
Jenis Kegiatan
Kriteria Pengakuan
5
Membaca jurnal & menjawab pertanyaan dlm suatu uji diri (selftest) melalui internet/majalah jurnal yang terdaftar dan terakreditasi IDI/KIPD
Jurnal terakreditasi
6
Membaca jurnal & menjawab pertanyaan uji diri dalam CPD offline PAPDI
Kegiatan CPD offline PAPDI
x
Nilai SKP
Dokumen Bukti
5/topik
Bukti lulus uji diri dari penyelenggar a
1/topik
Sertifikat keikutsertaan kegiatan CPD offline PAPDI
Nilai SKP
Dokumen Bukti
Kategori III : Kinerja Pengabdian Masyarakat/Profesi Jenis Kegiatan
1
Penyuluhan di rumah sakit
2
Penyuluhan di masyarakat
3
Terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis (korban bencana, kerja sosial, dll)
Kriteria Pengakuan Disuatu lembaga atau di kelompok tak resmi yang berjumlah > 20 orang Diselenggar akan oleh LSM/perhim punan profesi/pem erintah
5
5
2
Pengabdian profesi (menjadi pengurus organisasi profesi atau organisasi lain yang terkait) : x lokal 4
x nasional x regional, internasional
5
Terlibat dalam suatu panitia/pokja/tim medis
1 28
Surat penugasan/ Topik & Daftar Hadir
SK Penugasan Tingkat lokal
2
Tingkat nasional Tingkat regional, internasional Tingkat nasional/reg ional/interna sional
5 6
2
x
Kategori IV : Kinerja Publikasi Jenis Kegiatan
Kriteria Pengakuan
Nilai SKP
Dokumen Bukti Bukti tulisan dan judul buku
Buku ajar (text book) : 1
2
3
4 5 6
7
x
Penulis pertama
4/topik
x
Penulis kedua, dst
3/topik
Publikasi penelitian di jurnal / majalah ilmiah tingkat nasional, regional : x
Penulis pertama
8/artikel
x
Penulis kedua, dst
5/artikel
Publikasi penelitian di jurnal / majalah ilmiah tingkat internasional : x
Penulis pertama
x
Penulis kedua, dst
Majalah jurnal yang terakredita si
Publikasi tinjauan pustaka di jurnal / majalah ilmiah tingkat nasional, regional Publikasi tinjauan pustaka di jurnal / majalah ilmiah tingkat internasional Publikasi laporan kasus di jurnal / majalah ilmiah tingkat nasional, regional, internasional Publikasi artikel kesehatan di majalah popular
15/artikel 7/artikel 5/artikel
Bukti artikel, judul jurnal dan sertifikat penulis asli/surat keterangan dari penerbit asli
8/artikel 5/artikel
Media massa tulis
3/artikel
Bukti tulisan yang diterbitkan di media massa tulis tsb
1 29
Jenis Kegiatan
Kriteria Pengakuan
8
Presentasi makalah bebas oral tingkat nasional
Forum diakui IDI
9
Presentasi makalah bebas oral tingkat internasional
10
Makalah poster di tingkat nasional
11
Makalah poster di tingkat internasional
12
Menulis buku (sebagai penulis tunggal) Menerjemahkan buku, menjadi editor Menulis buku, Standar Pelayanan, SOP, dll
13 14 x
Forum diakui Komisi CPD IPD Forum diakui IDI Forum diakui Komisi CPD IPD
Nilai SKP
Dokumen Bukti
5/presen tasi 10/prese ntasi
4/poster
Fotokopi makalah, surat keterangan dari penyelenggaraa sli/sertifikat partisipasi asli
8/poster
12/buku
Bukti buku dgn ISBN
5/buku
Bukti buku
3/buku
Bukti buku tanpa ISBN
Kriteria Pengakuan
Nilai SKP
Dokumen Bukti
Perguruan tinggi yang terakredita si
6/judul
Diterbitkan dan disebarluas kan
Kategori V : Kinerja Pengembangan Ilmu Jenis Kegiatan
1
Membimbing karya ilmiah / tesis / disertasi
2
Mendidik secara terstruktur di fakultas
1/ 4 jam mengaj ar
Bukti Penugasan
5. Mulai Berlaku Kegiatan P2KB Perhitungan kegiatan P2KB dimulai sejak tanggal dikeluarkannya STR sampai dengan masa berakhirnya STR tersebut. Sesuai dengan ketentuan IDI, untuk anggota yang telah memiliki STR sebelum April 2007, kegiatan P2KBnya dihitung mulai April 2007 sampai dengan masa berakhirnya STR tersebut dengan jumlah SKP yang harus dikumpulkan sejumlah 200 SKP. Sedangkan bagi anggota yang telah mempunyai STR setelah April 2007, jumlah SKP yang harus dikumpulkan tetap sejumlah 250 SKP.
1 30
BAB 4 PENGAJUAN RESERTIFIKASI KOMPETENSI DAN REGISTRASI ULANG STR
Nilai SKP yang diperoleh anggota PAPDI pada setiap kegiatan P2KB yang telah ditetapkan, diperlukan untuk resertifikasi kompetensi. Penilaian terhadap aktifitas kegiatan P2KB IPD diajukan secara berkala, yaitu 1 tahun sekali. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang, seorang dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan harus sudah mengajukan permohonan penilaian kepada KIPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat kompetensinya. Pada masa peralihan, bagi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi, pengajuan resertifikasi kompetensi harus sudah dilakukan selambatlambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR)nya. Sesuai dengan peraturan Konsil, tatacara pengajuan registrasi ulang untuk mendapatkan STR ulang yaitu pemohon mengajukan permohonan ke KKI melalui kolegium terkait. Oleh karena itu, pada saat mengajukan resertifikasi kompetensi, anggota PAPDI harus menyertakan pula persyaratan untuk mengajukan registrasi ulang ke KKI. KIPD akan menyiapkan fasilitas registrasi online yang dapat diakses oleh setiap anggota PAPDI melalui website PAPDI. Nilai SKP yang telah diperoleh oleh setiap anggota PAPDI akan didokumentasikan oleh Komisi P2KB IPD Cabang/Pusat, sehingga setiap saat dapat diakses dengan memasukkan ID dan password masing-masing anggota PAPDI pada website PAPDI.
1. Pengertian Sertifikasi adalah pengakuan bahwa dokter spesialis atau sub spesialis penyakit dalam yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi yang didapat melalui pendidikan terstruktur pada Institusi Pendidikan Kedokteran yang terakreditasi. Resertifikasi adalah pengakuan telah melakukan penyesuaian kemampuan profesional secara periodik melalui P2KB yang terukur dan
1 31
dinilai baik oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam maupun oleh diri sendiri, minimal setara dengan standard kompetensi yang telah disepakati.
2. Sertifikat Kompetensi Ulang dan Registrasi Ulang (STR Ulang) Tatacara Pengajuan : Komisi P2KB IPD Cabang :
Anggota PAPDI :
1
mengirimkan formulir dan persyaratan resertifikasi kompetensi dan registrasi ulang
Anggota PAPDI : untuk dipenuhi kekurangannya
Tidak 2
memeriksa jumlah SKP yang telah dicapai oleh anggota pada database anggota
Sudah memenuhi syarat minimum jumlah nliai SKP ?
Ya
Rekomendasi pencapaian nilai minimum angka kredit anggota PAPDI
2
Komisi P2KB IPD Pusat : x x
periksa persyaratan permohonan
Sertifikat Kompetensi Fotokopi sertifikat yang dilegalisir asli (4 lembar)
3
KIPD : menerbitkan sertifikat kompetensi ulang
Anggota PAPDI 4
x x x x
STR ulang asli Fotokopi STR yang dilegalisir asli (3 lembar)
5
4a
KKI : menerbitkan STR ulang Gambar 4. Bagan Tatacara Permohonan Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Ulang
1 32
Persyaratan registrasi ulang Fotokopi sertifikat yang dilegalisir asli (1 lembar)
1. Anggota PAPDI mengajukan penilaian resertifikasi kompetensi dengan pengirimkan formulir pengajuan beserta berkas persyaratan kepada Komisi P2KB IPD Cabang. 2. Komisi P2KB IPD Cabang memeriksa jumlah SKP pada database P2KB yang telah dikumpulkan oleh anggota PAPDI. Jika angka kredit yang bersangkutan telah cukup dan yang bersangkutan dinyatakan LAYAK, maka Komisi P2KB IPD Cabang akan menerbitkan rekomendasi hasil pencapaian jumlah SKP ditujukan kepada Komisi P2KB IPD Pusat. 3. Komisi P2KB IPD Pusat memeriksa persyaratan permohonan kemudian meneruskan permohonan pada KIPD agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensinya. 4. KIPD menerbitkan sertifikat kompetensi yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi asli dan 4 lembar fotokopi legalisir asli akan dikirimkan kepada anggota. Sedangkan 1 lembar legalisir asli beserta persyaratan registrasi ulang akan dikirimkan ke KKI untuk proses penerbitan STR ulang. 5. KKI meneliti persyaratan permohonan. Jika permohonan disetujui, maka KKI akan menerbitkan STR baru selambat-lambatnya 3 bulan setelah berkas diterima KKI dari KIPD. STR asli dan 3 lembar fotokopi legalisir asli akan dikirimkan langsung kepada pemohon, dengan tembusan DinKes Kabupaten/Kota dan PB IDI atau PB PDGI. Persyaratan Seperti yang sudah disebutkan di atas, pada saat anggota PAPDI mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi ulang, maka yang bersangkutan harus menyertakan pula persyaratan mengajukan STR ulang. Persyaratan permintaan sertifikat kompetensi ulang yang diajukan setiap 5 (lima) tahun sekali adalah : 1. Persyaratan resertifikasi kompetensi : a. Formulir pendaftaran resertifikasi kompetensi (Form P2KB 02) b. Fotokopi kartu anggota PAPDI yang masih berlaku c. Fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku d. Foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna 2 buah e. Bukti asli transfer biaya resertifikasi kompetensi disetorkan ke rekening KIPD
1 33
2. Persyaratan registrasi ulang STR : a. Fotokopi STR dokter/dokter spesialis atau dokter gigi/dokter gigi spesialis yang masih berlaku b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang mempunyai SIP (nomor SIP dicantumkan) c. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi (bermaterai) d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar e. Bukti asli transfer biaya registrasi dari bank ke rekening Konsil Kedokteran Indonesia f. Fotokopi sertifikat kompetensi baru yang dilegalisir asli oleh KIPD
3. Penilaian / Evaluasi Resertifikasi Kompetensi Berdasarkan rekomendasi pencapaian jumlah SKP atas kegiatan P2KB IPD yang dikeluarkan oleh Komisi P2KB IPD Cabang, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam mengeluarkan hasil resertifikasi dokter berupa : 1. Memenuhi persyaratan 2. Belum memenuhi persyaratan
1 34
BAB 5 PENGAJUAN SURAT IJIN PRAKTIK (SIP)
Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa alur proses akhir dari rangkaian kegiatan P2KB yang harus dikerjakan oleh setiap dokter di Indonesia, termasuk dokter spesialis penyakit dalam, adalah pemberian Surat Ijin Praktik (SIP). Salah satu persyaratan penerbitan SIP adalah rekomendasi IDI
1. Pengertian Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan mengurus izin praktik, setelah yang bersangkutan memenuhi sejumlah syarat. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dan Dokter Spesialis adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter spesialis untuk menjalankan praktek dokter dan dokter spesialis.
1 35
2. Rekomendasi IDI dan Surat Ijin Praktik (SIP) Tatacara Pengajuan Rekomendasi IDI: IDI Cabang/Wilayah :
Anggota PAPDI :
1
mengirimkan formulir dan persyaratan permohonan rekomendasi IDI
Anggota PAPDI : untuk dipenuhi kekurangannya
Tidak 2
memeriksa berkas persyaratan yang disertakan dengan formulir
Memenuhi persyaratan ?
Ya
2
IDI Cabang/Wilayah : Rekomendasi IDI untuk Ijin Praktik Gambar 5. Bagan Tatacara Permohonan Rekomendasi IDI
Persyaratan Persyaratan rekomendasi IDI : a. Formulir permohonan rekomendasi (sesuai IDI cabang/wilayah setempat) b. KTP c. Fotokopi kartu IDI yang masih berlaku d. Ijazah dokter dan dokter spesialis e. Rekomendasi dari PAPDI Cabang setempat f. Foto terbaru g. STR legalisir fotokopi h. Surat keterangan dari atasan langsung tempat bekerja asli i. Surat keterangan dari atasan langsung tempat praktik asli
1 36
Tatacara Pengajuan Surat Ijin Praktik (SIP) : Sudin/Dinkes Setempat :
Anggota PAPDI :
1
mengirimkan formulir dan persyaratan permohonan SIP
memeriksa berkas persyaratan yang disertakan dengan formulir Untuk Ijin Praktik pribadi di rumah, akan dilakukan survey lokasi oleh pihak Sudin/Dinkes
Anggota PAPDI : untuk dipenuhi kekurangannya
2 Tidak
Memenuhi persyaratan ?
Ya
2
Sudin/Dinkes setempat: Surat Ijin Praktik
Gambar 6. Bagan Tatacara Permohonan Surat Izin Praktik
Persyaratan Persyaratan SIP : a. Formulir permohonan SIP (sesuai Sudin/Dinkes setempat) b. KTP c. STR legalisir asli d. Ijazah dokter dan dokter spesialis e. Rekomendasi dari PAPDI Cabang setempat f. Rekomendasi IDI cabang/wilayah g. Foto terbaru h. Surat keterangan dari atasan langsung tempat bekerja asli i. Surat keterangan dari atasan langsung tempat praktik asli
1 37
BAB 6 PENUTUP
Buku Pedoman ini pada dasarnya merupakan acuan bagi para penyelenggara dalam mengadakan kegiatan P2KB IPD serta acuan bagi para dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit dalam konsultan dalam mengajukan resertifikasi ulang. Sebagai suatu sistem yang masih baru, tentunya hal ini masih perlu pembenahan dan pentahapan dalam penerapannya. Namun hendaknya tahapan tersebut jangan terlalu jauh dari tujuan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama program P2KB IPD ini dapat mendekati apa yang diterapkan di negara-negara lain. Diharapkan bahwa kelak program P2KB IPD ini dapat sesuai standar dasar yang ditetapkan WFME dan melibatkan peran serta aktif seluruh anggota PAPDI.
1 38
KEPUSTAKAAN
1.
American Academy of Continuing Medical Education.
2.
Cahyono, P2KB PERDAMI, 2004.
3.
Djojosoegito, M.A., Komunikasi Pribadi.
4.
Hariyani, S., Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien, Diadit Media, Jakarta 2005.
5.
Ikatan
Dokter
Indonesia
:
Pedoman
Pelaksanaan
Program
Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing Professional Development), Jakarta 2003. 6.
Konsil Kedokteran Indonesia : Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Profesional Kedokteran Berkelanjutan Draft III, Jakarta 2006
7.
Sastroasmoro, S., Professional Development and Improvement of Evidece-based Standards of Care, Concorcium for Medical Services, Ministery of Health, RI, 2003.
8.
Soedirman, M., Pedoman Regulasi P2KB, MPPK IDI, Jakarta, 2004.
9.
Syamsuhidayat, komunikasi pribadi.
10. WFME , Continuing Professional Development, WFME Global Standards for Quality Improvement, WFME Office University of Copenhagen, Denmark, 2003. 11. Ikatan Dokter Anak Indonesia : Panduan Continuing Professional Development Ikatan Dokter Anak Indonesia, Jakarta 2007 12. Ratna Sitompul, Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkesinambungan (P2KB) PERDAMI, 30 Juni 2007
1 39
Lampiran 1 :
FORMULIR PENGAJUAN PENILAIAN BERKALA
1 40
1 41
Lampiran 2 :
FORMULIR PENGAJUAN RESERTIFIKASI KOMPETENSI Formulir P2KB 02
1 42
1 43
Lampiran 3 :
DAFTAR KOMISI P2KB IPD CABANG Komisi P2KB IPD Cabang Jakarta Bandung Yogyakarta Semarang Surabaya Surakarta Malang Bali Medan Palembang Padang
Makassar
1 44
Alamat Departemen IPD FK UI/RSCM Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta Tlp. 021-31931384 Fax. 021-3148163 Departemen IPD FK UNPAD/RS Hasan Sadikin Jl. Pasir Kaliki No. 190 Bandung 40161 Tlp. 022-2038986 Fax. 2040151 Departemen IPD FK UGM/RS dr. Sardjito Jl. Kesehatan No. 1 Yoygakarta Tlp. 0274-553119 Fax. 0274-553120 Departemen IPD FK UNDIP/RS dr. Kariadi Jl. dr. Sutomo No. 16 Semarang 15231 Tlp. 024-8446757 Fax. 024-8446758 Departemen IPD FK UNAIR/RS dr. Sutomo Jl. Mayjen Prof.dr. Moestopo 6 – 8 Surabaya 60286 Tlp. 031-5501114 Fax. 031-5018436 Departemen IPD FK UNS/RS dr. Moewardi Jl. Kol. Sutarto 132 Surakarta Tlp. 0271-654513 Fax. 0271-654513 Departemen IPD FK UNIBRAW/RS dr. Saiful Anwar Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 Malang Tlp. 0341-357663 Fax. 0341-357663 Departemen IPD FK UNUND/RS Sanglah Jl. Diponegoro, Denpasar, Bali Tlp. 0361-046274 Fax. 0361-235982 Departemen IPD FK USU/RS Adam Malik Jl. Bunga Lau No. 17 Medan 20136 Tlp. 061-8363009 Fax. 061-8363009 Departemen IPD FK UNSRI/RS Moh. Husein Jl. Jend. Sudirman KM. 3 Palembang 30126 Tlp. 0711-378011 Fax. 0711-378011 Departemen IPD FK UNAND/RS dr. M. Jamil Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang, SumBar Tlp. 0751-37771 Fax. 0711-37771 Departemen IPD FK UNHAS/RS dr. Wahidin Sudirohusodo Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar Tlp. 0411-586533 Fax. 0411-586533
Komisi P2KB IPD Cabang
Alamat
Departemen IPD FK UNSRAT/RS Malayang Jl. Raya Tanawangko Manado 95115 Tlp. 0431-838285 Fax. 0431-838286 SMF Penyakit Dalam RSUD Ulin/ FK UNILAM Kalselteng Jl. A. Yani No. 43 Banjarmasin Tlp. 0511-3272932 Fax. 0511-272932 SMF Ilmu Penyakit Dalam RSUD dr. H. Abdul Moeloek Lampung Jl. Dr. Rivai No. 6 Bandar Lampung 35112 Tlp. 0721-702455 ext. 186 Fax. 7462256 RS Karya Bhakti Bogor Jl. Dr. Sumeru No. 120 Bogor Tlp. 0251312292 Bagian Penyakit Dalam RSUD dr. M. M Dunda Limboto Gorontalo Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 53 Limboto, Gorontalo Tlp. 0435-8700999 Fax. 0435-881095 Palu-Sulteng Jl. Dr. Suharso No. 14 Palu Tlp. 0451-421270 Fax. 0451-421370 SMF Ilmu Penyakit Dalam PSKU-Unmul RSUD A. W. Sjahranie Samarinda Kaltim Jl. Palang Merah Indonesia Samarinda Tlp. 0541-742055/56 ext. 348 Fax. 0541-765890 Bagian/SMF Ilmu Penyakit Dalam RSU Banyumas Jl. Rumah Sakit No. 1 Purwokerto Purwokerto Tlp. 0281-796133 Jl. Supriadi No. 77 Purwokerto Tlp. 028-633770 Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSD Raden Mattaher Jambi Jl. Letjen Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 Tlp. 0741-61694 SMF Ilmu Penyakit Dalam W. Z. Yohannes Kupang Jl. Moch. Hatta No. 19, Kupang, NTT Tlp. 0380-832892 Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUD Serang Banten Jl. Rumah Sakit No. 1, Serang Tlp. 0245-200528 ext. 128, 0245-200829 Fax. 0245-200724 Bagian Ilmu Penyakit Dalam RS Otorita Batam KEPRI Jl. Cipto Mangunkusumo, Sekupang, Batam Tlp. 0778-322121, 322122 Fax. 0778-322165, 324391 Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dati I Riau Riau Jl. Diponegoro 2 Pekanbaru, Riau Tlp. 0761-23418, 21657, 21618 Fax. 0761-20253 Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSU dr. Zainoel Abidin Aceh Jl. T. Daud Beureuh Banda Aceh Tlp. 0651-26090 Fax. 0651-26090 Manado
1 45
Lampiran 4 :
FORMAT SURAT REKOMENDASI RESERTIFIKASI KOMPETENSI DARI KOMISI P2KB IPD CABANG
KOP SURAT PAPDI CABANG SURAT REKOMENDASI RESERTIFIKASI KOMPETENSI No. Berdasarkan penilaian atas jumlah SKP yang telah dikumpulkan dan dinilai oleh Komisi P2KB IPD Cabang pada saat penilaian berkala, maka kami merekomendasikan : Nama
: ..................................................................................
No. Anggota PAPDI
: ..................................................................................
Alamat
: .................................................................................. ..................................................................................
Periode penilaian
: ............................... s/d ...................................
Jumlah Nilai SKP yang sudah dikumpullkan : ................ SKP
untuk memperoleh sertifikat kompetensi ulang sebagai *Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan ......
.................................., .................................. Ketua Komisi P2KB IPD Cabang ..............................................................
1 46
Lampiran 5 :
FORMULIR PENDAFTARAN REGISTRASI ULANG KKI
1 47
1 48
Lampiran 6 :
SURAT PERNYATAAN MEMATUHI ETIKA PROFESI
1 49
Lampiran 7 :
PERNYATAAN SEHAT FISIK DAN MENTAL
1 50
1 51
1 52
1 53
Lampiran 8 :
FORMULIR HASIL LAPORAN PENILAIAN BERKALA
1 54
1 55
