SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
NASKAH AKADEMIK RENCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILU
JAKARTA, 18 MEI 2016
PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD
PERUBAHAN UUD 1945
PEMILU Presiden dan Wakil Presiden
PEMILIHAN Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setelah frasa “dipilih secara demokratis” dimaknai menjadi “dipilih secara langsung oleh rakyat.”
2000 2015
PEMILU LEGISLATIF
PEMILU PRESIDEN
UU No 12/2004 UU No 20/2004 UU No 10/2006 UU No 10/2008 UU No 08/2012 UU No 23/2004 UU No 42/2004
Pengulangan atau duplikasi
UU No 32/2004 UU No 08/2005 UU No 12/2008 UU No 01/2015 UU No 08/2015
Standar beda atas isu yg sama
UU No 22/2007 UU No 15/2011 PILKADA
Tumpangtindih dan kontradiksi
14 UNDANG-UNDAG
Tidak koheren dlm mengatur semua sistem pemilu
Tumpangtindih dan kontradiksi Pengulangan atau duplikasi Standar beda atas isu yg sama Tiidak koheren mengatur sistem
KODIFIKASI UNDANG UNDANG PEMILU
Koheren dan komprehensif Berdaya jangkau panjang/lama Mudah dipahami mudah diterapkan Efektif untuk pendidikan politik
AZAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN SAMA AKTOR DAN TAHAPAN PELAKSANAAN SAMA MODEL PENEGAKAN HUKUM SAMA TUJUAN DAN SISTEM BERBEDA SHG PERLU DIKOHERENKAN
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 1 angka 11 UU No 12/2011).
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB VI PENUTUP
ASAS PEMILU
AKTOR
BUKU-1 BUKU-2 BUKU-3
SISTEM BUKU-4
TUJUAN PEMILU
BUKU-5
MANAJEMEN BUKU-6
PRINSIP PENYELENGGARAAN
PEMILU
BUKU-7
HUKUM
BUKU-8
BUKU KESATU KETENTUAN UMUM
BUKU KEDUA AKTOR
BAB I PENGERTIAN BAB II ASAS TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
BAB III PENYELENGGARA BAB IV PEMILIH BAB V PESERTA BAB VI CALON
BUKU KETIGA SISTEM
BAB VII SISTEM PEMILU NASIONAL BAB VIII SISTEM PEMILU DAERAH
BUKU KEEMPAT PELAKSANAAN
BAB IX PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN BAB X PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU BAB XI PENDAFTARAN PEMILIH BAB XII PENDAFTARAN CALON BAB XII KAMPANYE BAB XIV PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAB XV PENETAPAN HASIL BAB XVI PELANTIKAN BAB XVII PEMILU LANJUTAN PEMILU SUSULAN
BUKU KELIMA PENEGAKAN HUKUM
BAB XVIII PENANGANAN PELANGGARAN BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BUKU KEENAM PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB XX JENIS-JENIS PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XXI KELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
BUKU KETUJUH KETENTUAN SANKSI
BUKU KEDELAPAN KETENTUAN LAIN
BAB XXII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XXIII KETENTUAN SANKSI PIDANA
BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP
ASAS
TUJUAN
PRINSIP PENYELENGGARAAN
LANGSUNG
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara .
UMUM
Semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu.
ASAS
BEBAS
Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
PEMILU
RAHASIA
JUJUR
ADIL
Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihanya tidak akan diketahuI oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
Setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.
Khususnya berlaku dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara
PRINSIP PENYELENGGARAAN
PEMILU
PEMILU NASIONAL
Untuk memilih: a. Presiden dan Wakil Presiden b. Anggota DPR c. Anggota DPD
PEMILU DAERAH
Untuk memilih: a. Gubernur dan Wakil Gubernur b. Anggota DPRD Provinsi c. Bupati dan Wakil/ Walikota dan Wakil Walikota. d. Aggota DPRD Kab/Kota
TUJUAN
PEMILU
P R O S E S
Berjalan secara langsung umum bebas rahasia jujur adil
H A S I L
Terpilih Presiden DPR DPD Gubernur DPRD Prov Bupati/Wali DPRD Ka/Ko
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
Mempermudah pemilih dlm memberikan suara. Menyederhanakan jadwal penyelenggaraan. Mengefesiensikan biaya penyelenggaraan. Menyeimbangkan beban penyelenggaraan.
Meningkatkan partisipasi politik rakyat. Menciptakan sistem presidensial yg efektif. Menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen Memperkuat dan mendemokrasikan partai politik.
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Pemilu Anggota DPR
Pemilu Anggota DPRD
Partai politik yang memiliki kursi DPR; atau
Partai politik yang memiliki kursi DPRD provinsi; atau
Partai politik yang memiliki kursi DPRD provinsi di 50% atau lebih provinsi; atau
Partai politik yang memiliki kursi DPRD kabupaten/kota di 50% atau lebih kabupaten/kota; atau
Partai politik yang memiliki kursi DPRD kabupaten/kota di 50% atau lebih kabupaten/kota; atau
Partai politik yang memenuhi ambang batas 1% suara pemilu DPRD provinsi terakhir; atau
Partai politik yang memenuhi ambang batas 1% suara pemilu DPR terakhir
Partai politik yang mendapat dukungan warga negara yang memiliki hak pilih sekurang-kurang sama dengan jumlah suara kursi terakhir yang diperoleh partai politik di satu daerah pemilihan pemilu DPRD provinsi terakhir
SISTEM PEMILU NASIONAL Varibel Sistem
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Pemilu Anggota DPR
Pemilu Anggota DPD
Waktu Penyelenggaraan
Bersama Pemilu Anggota DPR dan DPD
Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPD
Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR
Besaran Dapil
1 pasang kursi
3-6 kursi
4 kursi/provinsi
Metode Pencalonan
Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPR
Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan
Calon mengajukan diri sendiri dg sejumlah dukungan pemilih
Metode Pemb Suara
Memilih calon
Memilih calon
Memilih Calon
Ambang Batas Formula Perolehan Kursi Penetapan Calon Terpilih
1% Mayoritas mutal (putaran kedua)
Divisor St Lague atau Webster
Suara terbanyak
Terbesar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4
SISTEM PEMILU DAERAH Varibel Sistem
Kepala Daerah
Pemilu Anggota DPRD
Waktu Penyelenggaraan
Bersama Pemilu Anggota DPRD
Bersama Pemilu Kepala Daerah
Besaran Dapil
1 pasang kursi
3-6 kursi
Metode Pencalonan
Calon diajukan partai atau koalisi Daftar calon diajukan partai partai peserta pemilu DPRD; berdasar nomor urut, 30% atau mengajukan diri sendiri perempuan dengan sjumlah dukungan pemilih
Metode Pemb Suara
Memilih calon
Ambang Batas Formula Perolehan Kursi Penetapan Calon Terpilih
Memilih calon
1% Mayoritas sederhana
Divisor St Lague atau Webster
Suara terbanyak
PENYUSUNAN PERATURAN
PRINSIP PENYELENGGARAAN
PEMILU
Pembentukan Daerah Pemilihan
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu
PERSIAPAN
Pendaftaran Pemilih
PELAKSANAAN
Pendaftaran Calon
Kampanye PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM PELAPORAN DAN EVALUASI
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Penetapan Hasil
Pelantaikan
P E L A N G G A R A N
HUKUM
P E R S E L I S I H A N
PELANGGARAN KODE ETIK PELANGGARAN ADMINISTRASI
TINDAK PIDANA
PERSELISIHAN ADMINISTRASI
PERSELISIHAN HASIL
