Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Aset Portofolio Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi
Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Aset
Portofolio Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi
Tim Penyusun Ramlan Ginting Chandra Murniadi Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Sulistiadi Dono Iskandar
Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax.: 021-2311580 email:
[email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013
Aset
Portofolio Obligasi Pemerintah
DAFTAR ISI Paragraf
Hal. i Hal. ii
Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Lampiran Permohonan Dijaminkan (SKOD)
Penerbitan
Surat
Keterangan
Obligasi
Halaman
Hal. iii Hal. iii Hal. iii Par. 1 – 10
Hal. 1 – 6
Hal. 7 – 8
i
Aset
Portofolio Obligasi Pemerintah
Rekam Jejak Regulasi Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi SE 3/18/DPM 2001 Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010, VR0014 dan VR0016 Untuk diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan SE 3/15/DPM 2001 Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan SE 3/6/DPM 2001 Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010, VR0014 dan VR0016 Untuk diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Oleh Bank Umum Peserta Rekapitalisasi Perbankan SE 2/26/DPM 2000 Penetapan obligasi pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan SE 2/18/DPM 2000 Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan SE 2/16/DPNP 2000 Penetapan obligasi pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder SE 2/14/DPNP 2000 Penetapan obligasi pemerintah Seri FR0002 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder
2/10/PBI/2000 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/1999 TentangPortofolio Obligasi Pemerintah Bagi bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi
Pasal 3,4 ayat 3,5, 6 ayat 1
SE 1/5/DPNP 1999 Penetapan Dan Tatacara Pengajuan Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi
1/10/PBI/1999 Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi
Keterangan : Diubah Terkait
14/14/PBI/2012 Tentang TransparansI Dan Publikasi Laporan Bank
PBI/ KEP DIR Masih Berlaku SE Masih berlaku Regulasi Terkait
ii
Aset
Portofolio Obligasi Pemerintah
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 - Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/10/PBI/2000 Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/10/PBI/2000 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/1999 Tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi - Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Uang Elektronik - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/18/DPM 2001 perihal Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010, VR0014 dan VR0016 Untuk diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/15/DPM 2001 Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/6/DPM 2001 Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010, VR0014 dan VR0016 Untuk diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Oleh Bank Umum Peserta Rekapitalisasi Perbankan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/26/DPM 2000 Penetapan obligasi pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/18/DPM 2000 Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/16/DPNP 2000 Penetapan obligasi pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/14/DPNP 2000 Penetapan obligasi pemerintah Seri FR0002 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/5/DPNP 1999 Penetapan Dan Tatacara Pengajuan Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi
iii
Aset
Portofolio Obligasi Pemerintah
Paragraf
Sumber Regulasi
Ketentuan
Perbankan Aset Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi 1
Pasal 1 1/10/PBI/1999
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum; 2. Obligasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Obligasi adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998. 3. Portofolio Investasi (Investment Portofolio) adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan Bank yang tidak dapat diperdagangkan. 4. Portofolio Perdagangan (Trading Portofolio ) adalah portofolio Obligasi yang dicatat dalam pembukuan Bank yang dapat diperdagangkan.
2
Pasal 2 1/10/PBI/1999
(1) Bank dilarang memperdagangkan Obligasi yang dimilikinya sampai dengan 31 Januari 2000 Obligasi yang dimiliki oleh Bank adalah Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum. Obligasi dimaksud tidak dapat diperdagangkan selama berlangsungnya masa tenggang (Lock-up Period) yaitu kurun waktu sejak dibelinya Obligasi sampai dengan 31 Januari 2000. (2) Bank Wajib membukukan Obligasi yang tidak dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Portofolio Investasi
3
Pasal 3 2/10/PBI/2000
(1) Bank dapat memperdagangkan Obligasi sejak 1 Februari 2000, setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum. (2) Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam hal Bank melaporkan jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan lebih rendah dari presentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka jumlah yang dilaporkan tersebut adalah batasan jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan oleh Bank.
1
Aset Paragraf
Portofolio Obligasi Pemerintah Sumber Regulasi SE 3/18/DPM 2001 Romawi II No. 3
Pasal 3 2/10/PBI/2000 Ayat (3)
Ketentuan Obligasi Pemerintah yang dapat dipindahkan kedalam portofolio perdagangan adalah Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan pada pasar sekunder yaitu seri-seri sebagai berikut: FR0001, FR0002, FR0003, FR0004, FR0005, FR0006, FR0007, FR0008, FR0009, VR0001, VR0002, VR0003, VR0004, VR0005, VR0006, VR0007, VR0008, VR0009, VR0010, VR0011, VR0012, VR0013, VR0014, VR0015, dan VR0016 sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia pada : - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/14/DPNP tanggal 27 Juni 2000 tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder. - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/16/DPNP tanggal 25 Juli 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder. - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/26/DPM tanggal 8 Desember 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008 dan FR0009 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan. - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/6/DPM tanggal 9 Februari 2001 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003, VR0004, VR0007, VR0009, VR00011, VR0013 dan VR0015 untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan. (3) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah, jenis dan seri Obligasi yang akan diperdagangkan setiap waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). Dalam hal Bank ingin meningkatkan jumlah, jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan dari jumlah, jenis dan seri yang telah dilaporkan sebelumnya, maka peningkatan tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia sepanjang masih dalam batasan jumlah maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) serta batasan jenis dan seri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2)
SE 3/18/DPM 2001 Romawi III
Tata Cara Pengajuan penambahan Jumlah Obligasi Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder 1. Bank wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai jenis, seri dan tambahan jumlah dari Obligasi yang akan dipindahkan kedalam portofolio perdagangan; 2. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib dilengkapi dengan jumlah nominal yang akan diperdagangkan; 3. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter – Bank Indonesia, Gedung B – Lantai 11, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait.
2
Aset
Portofolio Obligasi Pemerintah
Paragraf
4
Sumber Regulasi Pasal 3 2/10/PBI/2000 Ayat (4)
Ketentuan (4) Jumlah, jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku efektif 1 (satu) hari kerja sejak Bank Indonesia menerima laporan Bank.
Pasal 4 1/10/PBI/1999 Ayat (1) – (2)
(1) Persentase Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 ayat (1) dapat ditingkatkan oleh Bank Indonesia apabila dipandang perlu. Penetapan besarnya jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan dilakukan dengan memperhatikan perdagangan Obligasi di pasar sekunder (2) Peningkatan persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam ketentuan berikut:
SE 3/18/DPM 2001 Romawi II No. 1
5
Jumlah prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder yang semula ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh pe rseratus) ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi Pemerintah yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
Pasal 2/10/PBI/2000 Ayat (3)
(3) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan peningkatan prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).”
Pasal 5 2/10/PBI/2000
Bank yang memiliki Obligasi yang diterbitkan Pemerintah setelah 31 Januari 2000 sebagai penyertaan tunai Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dapat memperdagangkan Obligasi setinggitingginya sebesar prosentase yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 dan Paragraf 4.” Yang dimaksud dengan Bank yang memiliki Obligasi yang diterbitkan Pemerintah setelah 31 Januari 2000 adalah Bank-Bank yang menerima penyertaan tunai Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum setelah tanggal tersebut.
6
Pasal 6 2/10/PBI/2000
(1)
Bank wajib memindahbukukan Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (3) dan Paragraf 4 ayat (3) dari Portofolio Investasi ke dalam Portofolio Perdagangan. Obligasi yang dipindahbukukan harus sesuai dengan jenis dan seri yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2) (3)
Bank wajib membukukan Obligasi yang diperoleh dari perdagangan di pasar sekunder dalam Portofolio Perdagangan. Bank dilarang memindahbukukan Obligasi yang tercatat dalam Portofolio Perdagangan ke dalam Portofolio Investasi.
3
Aset
Portofolio Obligasi Pemerintah
Paragraf 7
Sumber Regulasi Pasal 7 1/10/PBI/1999
(1) (2)
Ketentuan Bank wajib membukukan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Investasi berdasarkan nilai nominal (Par Value) Bank wajib membukukan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Perdagangan berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar diukur dengan cara mengalikan volume Obligasi yang dapat diperdagangkan (Portofolio Perdagangan) dengan harga pasar (Market to Market) yang ditetapkan berdasarkan kuotasi rata-rata harga penutupan pada hari yang bersangkutan.
8
Pasal 8 1/10/PBI/1999
(1) (2)
9
Pasal 9 1/10/PBI/1999
(1)
Bank dapat mengagunkan Obligasi yang dicatat dalam portofolio Perdagangan. Bank dilarang mengagunkan Obligasi yang dicatat dalam Portofolio Investasi. Sebelum masa perdagangan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1) berlaku, Bank diperkenankan mengagunkan Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga dengan persetujuan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah kreditur di luar Bank Indonesia. Diperkenankannya Bank untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dengan mengagunkan Obligasi yang dimiliki selama masa tenggang (Lock-up period), dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan penarikan dana oleh nasabah penyimpan dana dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif bersamaan berkaitan dengan kekhawatiran terhadap permasalahan computer tahun 2000.
SE 1/5/DPM 1999 Romawi II
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengagunan Obligasi - Bank mengajukan surat permohonan untuk mengagunkan Obligasi kepada Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait. Surat permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan: a. Rencana pengagunan Obligasi, yang sekurang-kurangnya memuat: i. Nama counterparty; ii. Jumlah pinjaman yang diterima Bank; iii. Tanggal efektif dan jatuh tempo; iv. Suku bunga. b. Rencana penggunaan dana, yang sekurang-kurangnya memuat 1) Tujuan penggunaan dana; 2) Nama penerima dana (beneficiary); 3) Rincian dan jumlah pelunasan kewajiban; 4) Tanggal jatuh tempo kewajiban; 2. Bersamaan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Bank mengajukan pula permohonan penerbitan Surat Keterangan Obligasi Dijaminkan (SKOD)
4
Aset Paragraf
Portofolio Obligasi Pemerintah Sumber Regulasi
Pasal 9 1/10/PBI/1999 Ayat (2)a
SE 1/5/DPNP 1999 Romawi I No. 1
Pasal 9 1/10/PBI/1999 Ayat (2)b
Ketentuan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, seperti contoh surat pada Lampiran 1, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait. 3. Berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Pengawasan Bank terkait, Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan untuk mengagunkan Obligasi, disertai dengan penerbitan SKOD kepada Bank pemohon seperti contoh surat pada Lampiran 2, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait. a Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dari hasil agunan kepada Direktorat Pengawasan Bank, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah realisasi pembayaran kewajiban. (2)
Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Bank mengalami kesulitan likuiditas antara lain terjadinya pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia; dan Bank dikategorikan sebagai Bank yang mengalami kesulitan likuiditas apabila: a. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja berturut -turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut selama 2 (dua) minggu; atau b. saldo giro Bank pada akhir hari tidak dapat memenuhi kewajiban Bank pada hari yang bersangkutan; b. Bank telah mempunyai kewajiban antar bank jangka pendek sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari kewajiban segera yang dimiliki; dan Yang dimaksud dengan kewajiban segera yang dimiliki adalah pos kewajiban segera lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi yang berlaku.
SE 1/5/DPNP 1999 Romawi I No.2
Kewajiban antar Bank yang diperhitungkan adalah kewajiban bersih antar Bank yang mempunyai jangka waktu maupun sisa jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari, yang terjadi pada saat Bank mengajukan permohonan. Kewajiban segera yang diperhitungkan adalah pos kewajiban segera lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi yang berlaku yaitu pos kewajiban segera lainnya yang meliputi penjumlahan dari pasiva neraca (sandi 312, sandi 313, sandi 315, dan sandi 316), antar bank pasiva (sandi 12 dan sandi 13), dan Pasiva dalam valuta asing lainnya (sandi 20, sandi 61, sandi
5
Aset
Portofolio Obligasi Pemerintah
Paragraf
Sumber Regulasi
Ketentuan 62, sandi 64, dan sandi 99), pada posisi neraca 2 (dua) minggu sebelum Bank mengajukan permohonan. Jumlah kewajiban antar Bank jangka pendek yang diperhitungkan adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari kewajiban segera lainnya yang didasarkan pada masingmasing posisi tersebut di atas. c. Jangka waktu pinjaman yang diterima Bank dengan agunan Obligasi dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan.
SE 1/5/DPNP 1999 Romawi I No.3 Pasal 9 1/10/PBI/1999 Ayat (3)
Jangka waktu pinjaman yang diterima Bank dengan agunan Obligasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sejak tanggal efektif berlakunya perjanjian kredit antara Bank dengan krediturnya. (3)
(4) (5)
(6) (7)
10
Pasal 10 2/10/PBI/2000
(1)
(2)
Jumlah yang dapat disetujui oleh Bank Indonesia untuk diagunkan adalah sebesar jumlah kesulitan likuiditas yang dialami sampai dengan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi yang dibeli pada saat bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum Obligasi yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibukukan dalam Portofolio Perdagangan. Dana pinjaman yang diperoleh dengan mengagunkan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib segera dipergunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dan memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum. Bank wajib menyampaikan rencana dan realisasi penggunaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Ketentuan sebgaimana diatur dalam pasal 9 ini hanya berlaku sampai dengan 31 Januari 2000 Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2, Paragraf 3 ayat (3), Paragraf 4 ayat (3), Paragraf 6, Paragraf 7, Paragraf 8 ayat (2), Paragraf 9 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Teguran tertulis; dan/atau b. Pembekuan kegiatan perdagangan Obligasi sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan; dan/atau c. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan
6
Lampiran 1
5
Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/5/DPNP tgl. 10 Desember 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Pengagunan Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi
Nomor: P-SKOD/(nomor)/(nama Bank)/(tahun) Kepada BANK INDONESIA Gedung B lantai 11 V.
Jl. M.H. Thamrin No.2 A. Jakarta 10010 u.p. Direktorat Pengelolaan Moneter
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Obligasi Dijaminkan (SKOD)
Sehubungan dengan rencana kami untuk mengagunkan Obligasi Pemerintah yang kami miliki kepada ………………………………………..., dengan ini diharapkan bantuan Saudara untuk menerbitkan SKOD dengan perincian sebagai berikut: Seri Obligasi Tanggal Jatuh Tempo Jumlah yang dijaminkan Tanggal berakhirnya Penjaminan
: ……………………….. : ……………………….. : Rp…………………….. : dd/mm/yy
Demikian agar Saudara maklum. …(tempat), ……………(tanggal)
Komisaris Utama/ Direktur Utama Komisaris
Materai ( ………………….) (…………………..) c.c.: - Direktorat Pengawasan Bank terkait
7
Lampiran 2
6
Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/5/DPNP tanggal 10 Desember 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Pengagunan Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi
Nomor : SKOD/ (nomor) / (nama Bank) / (tahun) Kepada Yth. ……………………… ……………………… VI.
………………………. B. ………………………..
Perihal : Surat Keterangan Obligasi Dijaminkan (SKOD) Dengan ini diberitahukan bahwa Obligasi Saudara telah dicatat untuk dijaminkan kepada ………………. dengan perincian sebagai berikut: Seri Obligasi Tanggal Jatuh Tempo Jumlah yang dijaminkan Tanggal berkahirnya Penjaminan
: ……………………….. : ……………………….. : Rp…………………….. : dd/mm/yy
Demikian agar Saudara maklum. Jakarta, ……………………
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
(Pimpinan Bagian)
8
