Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Aset. Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Aset Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan

Kodiifikasi P Peratu uran Baank Ind donesiaa

Asset

Pen nilaia an K Kualittas A Aset d dan Resstruk kturis isasi Pem mbiayyaan

Tim Penyu usun nting Ramlan Gin Siti Astiy yah Ganttiah Wury yandani K Komala D Dewi Pri Hartiini Ap prilia Anjasari Laurra Grace G Gabriella Wirzza Ayu No ovriana Publikasi Pusat Risset dan Edukasi Bank Sentraal Bank Indonesia 1 3817321 Telp: 021 Fax.:021 3501912 email:[email protected] Hak Ciptaa © 2012, Ban nk Indonesia 2012

Aset

Penilaian Kualitas Aset (PKA) dan Restrukturisasi Pembiayaan

DAFTAR ISI

Paragraf

Daftar Isi Regulasi Penilaian Kualitas Aset Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Ketentuan Umum Kualitas Aset Aset Produktif Umum Kredit Surat Berharga Penempatan Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Tagihan Derivatif Penyertaan Modal Penyertaan Modal Sementara Transaksi Rekening Administratif Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu Aset Non Produktif Umum AYDA Properti Terbengkalai Rekening Antar Kantor dan Suspense Account Penyisihan Penghapusan Aset dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyisihan Penghapusan Aset Umum Agunan sebagai Pengurang PPA Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Restrukturisasi Kredit Umum Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi PPA dan Pengakuan Pendapatan dari Kredit yang Direstrukturisasi Restrukturisasi Kredit melalui Penyertaan Modal Sementara Laporan Restrukturisasi Kredit Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit

Halaman

Hal. i – iv Hal. v Hal. vi Hal.vi – ix Hal.vii – viii

Pg. 1 Pg. 2‐4 Pg. 5‐9 Pg. 5‐9 Pg. 10‐12 Pg. 13‐21 Pg. 22‐23 Pg. 24‐26

Hal. 1 – 3 Hal. 3 Hal. 3 – 25 Hal. 3 – 8 Hal. 9 – 10 Hal. 10 – 17 Hal. 17 – 18 Hal. 18 – 19

Pg. 27 Pg. 28 Pg. 29 Pg. 30‐31 Pg. 32

Hal. 19 Hal. 19 – 20 Hal. 20 Hal. 20 – 22 Hal. 22 – 25

Pg. 33 – 40 Pg. 33 Pg. 34 – 36 Pg. 37 – 39 Pg. 40 Pg. 41‐51 Pg. 41‐48 Pg. 41‐42 Pg. 43‐48 Pg. 49‐51 Pg. 52 – 71 Pg. 52‐53 Pg. 54 Pg. 55‐60 Pg. 58‐60 Pg. 61 Pg. 62‐63 Pg. 64 Pg.65

Hal. 22 – 27 Hal. 22 Hal. 22 – 26 Hal. 26 – 27 Hal. 27 Hal. 28 – 34 Hal. 28 – 32 Hal. 28 Hal. 28 – 32 Hal. 32 – 34 Hal. 34 – 43 Hal. 34 Hal. 34 Hal. 34 – 36 Hal. 36 – 40 Hal. 41 Hal. 41 Hal. 41 Hal. 41

i

Aset


Hapus Buku dan Hapus Tagih Rencana Tindak Sanksi Ketentuan Peralihan

Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat Ketentuan Umum Kualitas Aktiva Produktif Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Restrukturisasi Kredit Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Hapus Buku dan Hapus Tagih Pelaporan Sanksi Ketentuan Peralihan

Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Ketentuan Umum Kualitas Aktiva Aktiva Produktif Umum Pembiayaan Surat Berharga Syariah Penyertaan Modal Penempatan Pada Bank Lain Transaksi Rekening Administratif Aktiva Non Produktif Umum Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Properti Terbengkalai Rekening Antar Kantor dan Suspense Account Penyisihan Penghapusan Aktiva Umum Tata Cara Pembentukan Penilaian Agunan Hapus Buku dan Hapus Tagih Sanksi Ketentuan Peralihan

Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ketentuan Umum Kualitas Aktiva Aktiva Produktif Aktiva Non Produktif

Pg.66‐68 Pg.69 Pg.70 Pg. 71

Hal. 41 – 42 Hal. 42 – 43 Hal. 43 Hal. 43

Pg. 72 Pg.73‐85 Pg. 86‐89 Pg. 90‐95 Pg .96‐97 Pg. 98‐99 Pg. 100 Pg. 101 Pg. 102

Hal. 43 – 44 Hal. 44 – 50 Hal. 50 – 53 Hal. 53 – 54 Hal. 54 – 55 Hal. 56 Hal. 56 Hal. 56 – 57 Hal. 57

Pg. 103 Pg. 104 – 106 Pg. 107 – 131 Pg. 107‐109 Pg. 110‐117 Pg. 118‐124 Pg. 125‐126 Pg. 127‐129 Pg. 130‐131 Pg, 132 – 141 Pg. 132 Pg. 133‐137 Pg. 138‐140 Pg. 141 Pg. 142 – 148 Pg. 142 Pg. 143‐144 Pg. 145‐148 Pg. 149‐150 Pg. 151 Pg. 152

Hal. 57 – 58 Hal. 59 Hal. 60 – 73 Hal. 60 – 61 Hal. 61 – 65 Hal. 65 – 69 Hal. 69 – 70 Hal. 70 – 73 Hal. 73 Hal. 73 – 76 Hal. 73 – 74 Hal. 74 – 75 Hal. 75 – 76 Hal. 76 Hal. 76 – 80 Hal. 76 Hal. 76 – 77 Hal. 77 – 80 Hal. 80 – 81 Hal. 81 Hal. 81

Pg.153 Pg.154‐155 Pg. 156‐162 Pg. 163 – 167

Hal. 82 – 83 Hal. 83 – 84 Hal. 84 – 86 Hal. 86 – 87

ii

Aset


Penempatan Dana pada Bank Umum Konvensional Penyisihan Penghapusan Aktiva Pembentukan Penyisihan Aktiva Tata Cara Pembentukan Penilaian Agunan Hapus Buku dan Hapus Tagih Sanksi

Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ketentuan Umum Restrukturisasi Perlakuan Akuntansi Prinsip Syariah Kebijakan dan Prosedur Penetapan Kualitas Pembiayaan Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Sanksi

Lampiran Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 6

Lampiran 7

Hal. 87 – 88 Hal. 88 – 90 Hal. 88 Hal. 88 – 89 Hal. 89 – 90 Hal. 90 – 91 Hal. 91

Pg.180 – 181 Pg.182 – 186 Pg.187 Pg.188 Pg.189 Pg.190‐194 Pg.195‐197 Pg.198‐201 Pg.202‐205

Hal. 91 – 93 Hal. 93 – 94 Hal. 94 Hal. 94 Hal. 94 – 95 Hal. 96 – 97 Hal. 97 – 100 Hal. 100‐102 Hal. 102‐103

Hal. 104 – 154 Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Penetapan Kualitas Kredit Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Investasi Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank Dalam Kategori Kualifikasi (Qualifying) dan Dinilai Lancar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Minimum Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank Dinilai Kurang Lancar

Lampiran 5

Pg. 168 – 169 Pg. 170 – 176 Pg. 170 Pg. 171‐173 Pg. 174‐176 Pg. 177‐178 Pg. 179

Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Penggolongan Kualitas Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna’, Pembiayaan Qardh, Dan Transaksi Multijasa Penggolongan Kualitas Pembiayaan Ijarah Dan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Penggolongan Kualitas Pembiayaan Salam Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Penggolongan Kualitas Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Istishna’, Pembiayaan Qardh, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik Dan Transaksi Multijasa Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Hal. 104 – 115 Hal. 104‐115 Hal. 116 Hal. 116 Hal. 117

Hal. 118

Hal. 119 – 137 Hal. 119 – 124

Hal. 125 – 128

Hal. 129 – 132

Hal. 133 – 137 Hal. 138 – 144 Hal. 138 – 140

Hal. 141 – 144

Hal. 145 – 155

iii

Aset

Lampiran 8


Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Penjelasan Umum Formulir Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS Rincian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS Penjelasan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Penjelasan Pengisian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan

Hal. 145 Hal. 146 Hal. 147 Hal. 148 Hal. 149 Hal. 150 Hal. 151 – 155 Hal. 156 Hal. 157 – 159

iv

Aset

Penilaian Kualitas Aset (PKA) dan Restrukturisasi Pembiayaa

Regulasi Penilaian Kualitas Aset

v

Aset


Dasar Hukum : ‐ Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ‐ Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ‐ Undang‐Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ‐ Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ‐ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ‐ Undang‐Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ‐ Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ‐ Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Regulasi Terkait : ‐ Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Sistem Resi Gudang ‐ Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ‐ Undang‐Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perubahan Undang‐Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ‐ Undang‐Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ‐ Undang‐Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ‐ Undang‐undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ‐ Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ‐ Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang Tetap Berada di Dalam Penguasaan ‐ Undang‐Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ‐ Undang‐Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ‐ Undang‐Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ‐ Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ‐ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ‐ Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan ‐ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL ‐ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan ‐ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL ‐ Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan ‐ Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah ‐ Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK‐ETAP)

Ketentuan Bank Indonesia Lainnya yang Terkait dengan Transparansi Kondisi Keuangan Bank ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP 2010 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan

vi

Aset

‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐


Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP/2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan, perubahan pertama Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/33/DPNP/2009, perubahan kedua Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP/2010 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU 2010 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS 2005 tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS 2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Serta Laporan Tertentu dari Bank yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/26/BPS 2003 tentang Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia

Ketentuan Bank Indonesia Lainnya yang Terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU 2009 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR

Ketentuan Lainnya yang Terkait dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ‐ ‐

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006tentang Perubahan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/28/DPBPR 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS 2006 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS 2005 tentang tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS 2005 tentang tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Ketentuan Lainnya yang Terkait dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP 2011 tanggal tentang Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Bank Indonesia ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor9/33/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam

vii

Aset


Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/31/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar Ketentuan Lainnya yang Terkait dengan Tingkat Kesehatan Bank ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ‐ Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR/1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Ketentuan Lainnya yang Terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP/ 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP 2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Penawaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/35/DPNP 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/DPNP 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP 2004 tentang Penerapan Manajemen RIsiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking) ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Ketentuan Lainnya yang Terkait dengan Laporan Berkala Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/DPNP 2012 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/26/DPNP 2008 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPbS 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum Regulasi Bank Indonesia : ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ‐

viii

Aset

‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (berlaku juga untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (berlaku juga untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/8/DPNP 2005 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/11/DPbS 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPbS 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPbS 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

ix

Aset


Paragraf

BAB I Pasal 1 14/15/PBI/2012

1

Sumber Regulasi

Ketentuan

Perbankan Aset Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Ketentuan Umum 1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐ Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Aset adalah aset produktif dan aset non produktif. 3. Aset Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 4. Aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (abandoned property), rekening antar kantor dan suspense account. 5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 6. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 7. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit dan penanaman dana lainnya yang sejenis. 8. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. 9. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan. 10. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya. 11. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan Kredit (debt to equityswap), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur. 12. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi

1

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit, fasilitas Kredit yang belum ditarik dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain. 13. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 14. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan dan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 15. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. 16. Properti Terbengkalai (abandoned property) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. 17. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 18. Suspense Account adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya. 19. Penyisihan Penghapusan Aset yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset. 20. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang untuk selanjutnya disebut CKPN, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. 21. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. 22. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. 23. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang untuk selanjutnya disebut KPMM adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 24. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing. 25. Dewan Komisaris a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang bank asing adalah pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan 26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

2

Aset


Paragraf

2

BAB II Pasal 2 14/15/PBI/2012

3

Pasal 3 14/15/PBI/2012

4

Pasal 4 14/15/PBI/2012

BAB III

Bagian Kesatu Pasal 5 14/15/PBI/2012

5

Sumber Regulasi

Ketentuan a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/ atau f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Kualitas Aset (1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati‐hatian. (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati‐hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah‐langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik. Langkah‐langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aset antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aset yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan‐laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia. Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (exit meeting) pemeriksaan Bank.

Aset Produktif Umum (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur. Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aset Produktif. (2) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Termasuk dalam pengertian proyek yang sama antara lain apabila: a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku

3

Aset


Paragraf

6

Sumber Regulasi

Pasal 6 14/15/PBI/2012 ayat (1)‐(4)b

Ketentuan dalam proses produksi. b. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan. (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing‐masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah. Contoh 1: Bank B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk masing‐masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Kredit investasi; dan b. Kurang Lancar, untuk Kredit modal kerja. Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah yaitu Kurang Lancar. Contoh 2: Bank B memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh debitur A maupun debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C adalah sebagai berikut: a. Dalam Perhatian Khusus, untuk debitur A; dan b. Kurang Lancar, untuk debitur C. Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai proyek yang sama, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah yaitu Kurang Lancar. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. Contoh: Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar. Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo. Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga, maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama. (1) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama. Contoh 1: Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik oleh Bank B maupun Bank C, wajib sama. Contoh 2:

4

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan Bank B dan Bank C masing‐masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek A. Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada debitur E oleh Bank C, wajib sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama; Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). b. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut; dan/atau; Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual. Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama. Termasuk dalam pengertian Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama adalah struktur pembiayaan seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama wajib ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh

5

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi SE 15/28/DPNP 2013 Romawi II E Pasal 6 14/15/PBI/2012 ayat (5)

Ketentuan setiap Bank terhadap Aset Produktif tersebut mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah. Contoh: Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing‐masing Bank adalah sebagai berikut: a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan b. Kurang Lancar, pada Bank C Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah yaitu Kurang Lancar. (4) Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aset Produktif yang paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila penilaian kualitas tersebut merupakan: a. kualitas Aset Produktif yang telah dihapus tagih; dan/atau b. kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (country risk) Republik Indonesia Hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang lebih rendah yang semata‐mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Namun, dalam hal kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (country risk) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aset Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, maka kualitas Aset Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut. Bank harus menyampaikan informasi dan penjelasan tertulis dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran 2 kepada Bank Indonesia dengan alamat: 1. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. Contoh: Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar. Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo. Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

6

Aset


Paragraf 7

8

Sumber Regulasi Pasal 7 14/15/PBI/2012

Pasal 8 14/15/PBI/2012

Ketentuan (1) Bank dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (1), Paragraf 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang debitur memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. debitur memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas (cash flow) dari masing‐ masing proyek. Termasuk dalam pengertian pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing‐masing proyek adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain apabila kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan. (2) Bank yang tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menginformasikan kepada Bank Indonesia daftar yang memuat nama debitur beserta rincian masing‐masing debitur yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debet Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh Bank, kualitas yang ditetapkan oleh Bank lain, dan alasan penetapan kualitas yang berbeda; dan b. mendokumentasikan hal‐hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumentasi antara lain mencakup dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi debitur sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama dengan Bank lain. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja maupun kemampuan membayar debitur serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa namun tidak terbatas pada dokumen mengenai sumber dana/cash flow. (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, diketahui bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penilaian yang digunakan adalah penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. (1) Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 paling kurang setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas bulan sebelumnya. Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas yang lebih rendah di bank lain (Bank follower) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6. Selanjutnya Bank follower secara aktif melakukan monitoring setiap bulan terhadap kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus tersebut untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain (Bank initiator). Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas debitur (Bank initiator) dengan kualitas debitur yang sama di Bank lain karena kualitas debitur tersebut sama atau lebih buruk dengan kualitas di Bank lain dan kemudian kondisi debitur

7

Aset


Paragraf

9

Sumber Regulasi

Pasal 9 14/15/PBI/2012

Ketentuan dimaksud membaik pada bulan berikutnya, maka Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas debitur tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas debitur di Bank lain posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember, Bank follower dapat melakukan perubahan kualitas kredit yang telah disesuaikan karena penerapan UCS mengikuti perbaikan kualitas aset yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank initiator, sepanjang kualitas tersebut memang sesuai dengan kualitas aset di Bank follower. (2) Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 ayat (4) huruf b. (3) Informasi dan penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, informasi dan penjelasan tertulis tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Informasi dan penjelasan serta laporan hanya wajib disampaikan apabila terdapat penilaian kualitas Aset Produktif yang tidak disamakan dengan penilaian di Bank lain. (4) Informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut. Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan debitur akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan debitur merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif. (2) Kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur. (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999. (4) Kualitas Aset Produktif dari debitur yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar.

8

Aset


Paragraf 10

11

Sumber Regulasi Bagian Kedua Pasal 10 14/15/PBI/2012 Pasal 11 14/15/PBI/2012 Ayat (1) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi II D Pasal 11 14/15/PBI/2012 Ayat (2) ‐ (3)

Ketentuan

Kredit Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: 1. prospek usaha; 2. kinerja (performance) debitur; dan 3. kemampuan membayar. (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen‐komponen sebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan debitur dalam huruf ini adalah debitur yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Salah satu komponen dalam faktor penilaian prospek usaha adalah upaya yang dilakukan debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 8 Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka penyaluran dana, Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Sementara dalam melakukan penilaian kualitas Kredit, khususnya prospek usaha debitur, Bank harus tetap memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. (2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen‐komponen sebagai berikut: a. perolehan laba; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar. (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen‐komponen sebagai berikut: a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga; b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; c. kelengkapan dokumentasi Kredit; d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;

9

Aset


Paragraf

12

Pasal 12 14/15/PBI 2012 ayat (1)‐(2) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi II B Pasal 12 14/15/PBI 2012 ayat (3)

Bagian Ketiga Pasal 13 14/15/PBI/2012

13

14

Sumber Regulasi

Pasal 14 14/15/PBI/2012 ayat (1)

Ketentuan e. kesesuaian penggunaan dana; dan f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. (1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 dengan mempertimbangkan komponen‐komponen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11. (2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Kriteria masing‐masing komponen dalam penetapan kualitas kredit adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1. (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi: a. Lancar; b. Dalam Perhatian Khusus; c. Kurang Lancar; d. Diragukan; atau e. Macet.

Surat Berharga (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris. (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. (4) Dewan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (1) Kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan: Surat Berharga dalam portofolio diperdagangkan (trading) dan tersedia untuk dijual (available for sale) diakui berdasarkan nilai pasar sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms lengthtransaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan; Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

10

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi Pasal 14 14/15/PBI/2012 ayat (2) SE 7/8/DPNP 2005

Ketentuan c. kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan d. belum jatuh tempo. (2) Kualitas Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b atau yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut: Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan adalah Surat Berharga dalam portofolio dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity). Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia. I. Prinsip umum dalam menetapkan kriteria penilaian lembaga pemeringkat antara lain: a. Kriteria penilaian yang ditetapkan tidak menghambat perkembangan industri pemeringkatan namun diharapkan dapat menstimulasi kompetisi yang sehat yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (market discipline). b. Kriteria penilaian ditujukan untuk mendorong agar lembaga pemeringkat menghasilkan peringkat yang kredibel. c. Kriteria penilaian ditetapkan sesuai dengan standar dan praktek internasional untuk mendukung terciptanya konsistensi diantara regulator, khususnya dalam melakukan penilaian dan pengakuan terhadap lembaga pemeringkat yang berskala regional maupun internasional. d. Beberapa standar, prinsip dan kode etik yang berlaku secara internasional yang menjadi acuan dalam menetapkan kriteria penilaian antara lain kriteria yang ditetapkan dalam dokumen International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (A Revised Framework) oleh Basel Committee on Banking Supervision dari Bank for International Settlements. II. Kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat adalah: a. Independensi Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat independensi atau kebebasan lembaga pemeringkat dari segala bentuk kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, sosial dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil pemeringkatan yang diterbitkan. b. Obyektivitas Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat obyektivitas dan efektivitas proses pemeringkatan, metodologi yang digunakan dan dikembangkan, kewajaran dan konsistensi kriteria pemeringkatan dalam setiap proses penilaian dan penetapan peringkat dari suatu perusahaan (borrower) atau suatu penerbitan surat berharga (issuance). c. Akses oleh Publik Internasional (Transparansi) Kriteria ini digunakan untuk menilai keterbukaan lembaga pemeringkat atas seluruh informasi yang terkait dengan hasil pemeringkatan, termasuk asumsi dan latar belakang penerbitan hasil pemeringkatan kepada publik. d. Pengungkapan Publik (Disclosures) Kriteria ini digunakan untuk menilai pengungkapan segala sesuatu mengenai lembaga pemeringkat tersebut sehingga memungkinkan publik maupun regulator melakukan penilaian terhadap independensi, obyektivitas, kapabilitas, operasional lembaga pemeringkat, serta

11

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. e. Sumber Daya (Resources) Kriteria ini digunakan untuk menilai kemampuan lembaga pemeringkat dalam mengelola usaha penyediaan jasa pemeringkatan, baik dari aspek sumber daya manusia (human resources) maupun aspek sumber daya keuangan (financial resources) yang memungkinkan lembaga pemeringkat beroperasi secara independen dan profesional. f. Kredibilitas Kriteria ini digunakan untuk menilai pengakuan dan akseptabilitas oleh pasar terhadap keberadaan lembaga pemeringkat sebagai penyedia jasa pemeringkatan yang kredibel. III. Pengkinian daf:ar lembaga pemeringkat: 1. Bank Indonesia melakukan pengkinian atas daftar lembaga pemeringkat yang diakui dan peringkat minimum berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan kriteria penilaian yang ditetapkan baik secara berkala atau sewaktu‐waktu apabila diperlukan. 2. Untuk keperluan pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, Bank Indonesia dapat meminta agar lembaga pemeringkat menyampaikan laporan kinerja keuangan tahunan yang telah diaudit. Disamping itu Bank Indonesia dapat meminta informasi secara tertulis mengenai setiap perubahan yang bersifat material, antara lain perubahan struktur organisasi atau manajemen, formasi analis pemeringkat, prosedur pemeringkatan, serta kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat dalam menghasilkan peringkat yang kredibel atau informasi lain apabila diperlukan. 3. Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui atau peringkat minimum dapat dinaikkan apabila memenuhi kondisi berikut: a. Lembaga pemeringkat tidak memenuhi sebagian atau seluruh kriteria penilaian; b. Lembaga pemeringkat secara sengaja memberikan informasi yang keliru (misleading); c. Lembaga pemeringkat terbukti atau patut diduga terlibat dalam perbuatan melawan hukum antara lain menciptakan pasar semu atau insider trading, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau non‐publikasi mengenai kondisi perusahaan yang diperingkat kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu, melakukan negosiasi untuk menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dari yang seharusnya, dan melakukan kompetisi yang tidak sehat antara lain dengan cara menawarkan pemberian peringkat yang lebih baik kepada klien lembaga pemeringkat lain; dan atau d. Lembaga pemeringkat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang‐undangan yang terkait. 4. Berdasarkan penilaian pemenuhan kriteria terhadap permohonan pendaftaran lembaga pemeringkat untuk kepentingan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki Bank, Bank Indonesia dapat memasukkan lembaga pemeringkat dimaksud dalam daftar lembaga pemeringkat yang diakui. IV. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Minimum yang Diakui: 1. Peringkat Investasi. a. Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Bab

12

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan II angka 1 huruf a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum antara lain mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat investasi yang dapat digunakan untuk menggolongkan surat berharga yang dimiliki Bank dalam kategori Kualifikasi (Qualifying). b. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Bab III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, antara lain mengatur bahwa kualitas: 1) surat berharga yang tidak aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan atau tidak memiliki informasi nilai pasar secara transparan; atau 2) surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan, ditetapkan Lancar sepanjang surat berharga dimaksud memiliki peringkat investasi, kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian, serta surat berharga belum jatuh tempo. c. Terkait dengan pelaksanaan ketentuan‐ketentuan tersebut di atas, lembaga pemeringkat dan peringkat minimum yang diakui Bank Indonesia sebagai peringkat investasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. 2. Selanjutnya, menunjuk Pasal 14 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, surat berharga akan digolongkan dalam kualitas Kurang Lancar apabila surat berharga dimaksud memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi, tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis dan belum jatuh tempo. Peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi yang diakui Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 4. 3. Untuk surat berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, salah satu kriteria untuk menggolongkan surat berharga dalam kualitas Lancar adalah keaktifan surat berharga tersebut diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, termasuk apabila surat berharga diperdagangkan di luar bursa efek (over the counter) dan dicatatkan di bursa efek, sepanjang volume transaksi perdagangan surat berharga signifikan dan wajar (arms length transaction) dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir sebelum tanggal laporan. V. Lain‐lain: I. Permohonan pendaftaran lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 4 di atas diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia up. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110. II. Penggunaan jasa lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia oleh Bank menjadi tanggung jawab Bank yang bersangkutan. a. Lancar, apabila: 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu

13

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan

b.

c.

15

Pasal 15 14/15/PBI/2012 ayat (1) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi III Pasal 15 14/15/PBI/2012 ayat (2) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi III

16

Pasal 16 14/15/PBI/2012 SE 15/28/DPNP 2013 Romawi III Pasal 17 14/15/PBI/2012

17

yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) belum jatuh tempo. Kurang Lancar, apabila: 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo, atau 1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi; 2) tidak terdapat penundaan pembayaran penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(1) Peringkat Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Surat Berharga memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda maka yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. memiliki 2 (dua) peringkat yang berbeda maka Bank wajib menggunakan peringkat yang terendah, 2. memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih yang berbeda maka Bank wajib menggunakan peringkat tertinggi kedua. Contoh: Surat Berharga memiliki peringkat AA, A+, BBB+, maka dalam menilai kualitas Surat Berharga tersebut, peringkat yang digunakan adalah peringkat tertinggi kedua yaitu A+. (2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat. Untuk surat berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, penilaian kualitas didasarkan atas ketentuan kualitas Penempatan apabila pihak yang melunasi adalah Bank lain di Indonesia, atau didasarkan atas ketentuan kualitas Kredit apabila pihak yang melunasi adalah bukan Bank di Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan/atau penanaman dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar. Termasuk dalam Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara adalah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk saham. Kepemilikan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk saham hanya dapat

14

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

18

Pasal 18 14/15/PBI/2012

19

Pasal 19 14/15/PBI/2012

Ketentuan dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. Bank dapat memiliki Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari apabila: Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari antara lain adalah sertifikat reksadana, credit linked note dan efek beragun aset. a. aset yang mendasari dapat diyakini keberadaannya Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Indonesia. b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari; c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing‐masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit asset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi asset. (1) Kualitas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (pass through) dan tidak dapat dibeli kembali (non redemption) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada: Pembayaran kewajiban Surat Berharga dikatakan terkait langsung dengan aset yang mendasari (pass through) apabila pembayaran pokok dan bunga Surat Berharga semata‐mata bersumber dari pembayaran pokok dan bunga dari aset yang mendasari. 1) kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14; atau 2) kualitas aset yang mendasari Surat Berharga apabila Surat Berharga tidak memiliki peringkat. b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14. (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2) ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Kualitas aset yang mendasari ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Kredit kepada debitur dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Kredit kepada debitur, aset dalam bentuk Surat Berharga dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan. Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda‐beda maka kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan kualitas dari masing‐masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional. (3) Untuk Surat Berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:

15

Aset

Paragraf

20


Sumber Regulasi

Pasal 20 14/15/PBI/2012

Ketentuan a) kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14; atau Penetapan kualitas sertifikat reksadana berdasarkan ketentuanpenilaian kualitas Surat Berharga dilakukan terhadap sertifikatreksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenisaset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud. b) kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat. Kualitas sertifikat reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit sertifikatreksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Kredit, denganpenekanan antara lain terhadap: a. kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit; dan b. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit. (1) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan atau diendos oleh bank diatur sebagai berikut: a. untuk Surat Berharga yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara: 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14; atau 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1). b. untuk Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitasnya ditetapkan sebagai berikut: Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat antara lain adalah wesel ekspor yang diambil alih. 1) yang diterbitkan atau diendos oleh Bank di Indonesia, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1); 2) yang diterbitkan atau diendos oleh bank di luar Indonesia: a) yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1); b) yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2). (2) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10. (3) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 14 ayat (2). (4) Dalam hal Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank lain berbentuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari maka Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

16

Aset


Paragraf

21

Pasal 21 14/15/PBI/2012

Bagian Keempat Pasal 22 14/15/PBI/2012

22

23

Sumber Regulasi

Pasal 23 14/15/PBI/2012

Ketentuan Paragraf 18. Kualitas wesel yang diambil alih tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10. Termasuk dalam wesel yang diambil alih antara lain, adalah wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Penempatan (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Penempatan. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila: 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. b. Kurang Lancar, apabila: 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja. c. Macet, apabila: 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) yang dibekukan kegiatan usaha tertentu; 3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja. Yang dimaksud dengan Rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku (2) Kualitas Penempatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka penyaluran Kredit melalui Linkage Program dengan pola executing ditetapkan sebagai berikut:

17

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Bagian Kelima

24

Pasal 24 14/15/PBI/2012

25

Pasal 25 14/15/PBI/2012

26

Pasal 26 14/15/PBI/2012

Ketentuan Yang dimaksud dengan Linkage Program adalah kerja sama antara Bank Umum dan BPR dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Linkage Program dengan pola executing adalah pinjaman yang diberikan dari Bank Umum kepada BPR dalam rangka pembiayaan untuk diteruspinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil. a. Lancar, apabila: 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. b. Kurang Lancar, apabila: 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. c. Macet, apabila: 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; 2) BPR yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau BPR telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha; 3) BPR yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Tagihan Derivatif Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur. (1) Kualitas Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement) ditetapkan berdasarkan a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bank lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bukan bank. Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement) adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya. (2) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa SBI, SUN dan/atau Penempatan lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar. Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank

18

Aset


Paragraf

27

28

Sumber Regulasi

Bagian Keenam Pasal 27 14/15/PBI/2012

Bagian Ketujuh Pasal 28 14/15/PBI/2012

Ketentuan lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bukan bank.

Penyertaan Modal (1) Penilaian Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan: a. metode biaya (cost method); b. metode ekuitas (equity method); atau c. nilai wajar. dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku. (2) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (cost method) ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila investee memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. Kurang Lancar, apabila investee mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal investee berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; c. Diragukan, apabila investee mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal investee berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; d. Macet, apabila investee mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal investee berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Yang dimaksud dengan “investee” adalah perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal. (3) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (equity method) atau yang dinilai berdasarkan nilai wajar ditetapkan Lancar.

Penyertaan Modal Sementara (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara belum melampaui 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui 4 (empat) tahun; c. Diragukan, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 4 (empat) tahun namun belum melampaui 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila 1) jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 5 (lima) tahun; atau 2) investee telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara. (2) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila : a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

19

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Bagian Kedelapan Pasal 29 14/15/PBI/2012 ayat (1) Pasal 29 14/15/PBI/2012 ayat (2) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi IV

29

30

Bagian Kesembilan Pasal 30 14/15/PBI/2012 ayat (1)‐(4)

Ketentuan diperkirakan sulit untuk dilakukan.

Transaksi Rekening Administratif (1) Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (counterparty) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank; atau b. ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah debitur. (2) Penilaian terhadap Transaksi Rekening Administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari perjanjian yang bersifat committed maupun uncommitted. Yang dimaksud dengan “fasilitas yang bersifat uncommitted” adalah pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu. Perjanjian Kredit yang memuat klausul yang menyatakan bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas Kredit apabila kondisi atau alasan tertentu yang diperjanjikan terpenuhi, dapat dianggap sebagai Kredit yang bersifat uncommitted sejak terpenuhinya kondisi atau alasan tertentu yang diperjanjikan, misalnya karena adanya penurunan kualitas Kredit debitur maka fasilitas kredit digolongkan sebagai fasilitas uncommitted sejak terjadinya penurunan kualitas kredit. Terhadap TRA perlu dihitung cadangan umum dan cadangan khusus. Namun untuk TRA yang berupa fasilitas Kredit yang belum ditarik tidak perlu dihitung cadangan umum.

Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai (1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar. (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa: a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas; Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar (market value). b. SBI, SUN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah; Dalam hal agunan tunai berupa SUN maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SUN atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (fair value). c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku; dan atau Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia dalam huruf ini adalah Pemerintah Pusat. d. standby letter of credit dari prime bank, yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang berlaku.

20

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi Pasal 30 14/15/PBI/2012 ayat (5a) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi V

Ketentuan (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan pada Bank penyedia dana. Pemblokiran dan pengikatan untuk SBI dan SUN serta penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah saat ini diadministrasikan oleh Bank Indonesia. (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); b. harus dapat dicairkan selambat‐lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan d. tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan prime bank. Yang dimaksud dengan tanpa syarat (unconditional) adalah apabila: a. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor‐ faktor di luar kendali Bank; dan b. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: 1. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (notification of default); 2. mempersyaratkan kewajiban pembuktian good faith oleh Bank penyedia dana; dan atau 3. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (set‐off) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin. (5) Prime bank sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki peringkat investasi atas penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term outlook) bank yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang: 1) AA‐ berdasarkan penilaian Standard & Poors; 2) Aa3 berdasarkan penilaian Moody’s; 3) AA berdasarkan penilaian Fitch; atau 4) Peringkat setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan Dalam hal prime bank penerbit SBLC memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda maka yang digunakan adalah peringkat yang terendah.

21

Aset


Paragraf

31

32

Sumber Regulasi Pasal 30 14/15/PBI/2012 ayat (5b) Pasal 31 14/15/PBI/2012

Ketentuan b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker’s almanac. (1) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 selambat‐lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitur wanprestasi (event of default). (2) Debitur dinyatakan wanprestasi apabila: a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Bagian Kesepuluh

Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu

Pasal 32 14/15/PBI 2012 ayat (1a‐b)

(1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk: Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama. a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah penerbitan jaminan dan atau pembukaan letter of credit. Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan debitur. b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jumlah: Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada peraturan perundang‐undangan yang berlaku, yaitu saat ini diatur dalam Undang‐ Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 1) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit “sangat memadai” (strong); Kecukupan KPMR meliputi: a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

22

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan manajemen risiko; kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang komprehensif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” (satisfactory) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK‐3). Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. c.

2) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” (satisfactory); Kecukupan KPMR meliputi: a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank; b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” (satisfactory) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internalBank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan pengendalian intern terhadap risiko kredit, kelemahan minor, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK‐3); Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

23

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi Pasal 32 14/15/PBI 2012 ayat (1c) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi VI A‐ C Pasal 32 14/15/PBI 2012 ayat (2‐6)

Ketentuan c.

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan letter of credit. Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam yang diterima dari satu Bank.

Untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus, Bank diberikan perlakuan khusus selama jangka waktu tertentu dalam melakukan penilaian kualitas penyediaan dana kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dimaksud. Perlakuan khusus tersebut diberikan dalam melakukan penilaian kualitas, yakni hanya didasarkan atas faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Penetapan daerah tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia. (2) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kepada Bank pada saat prudential meeting. (3) Penggunaan predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya periode bulan Februari sampai dengan Juli; dan b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya periode bulan Agustus sampai dengan Januari. Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi Desember atau Juni oleh Bank Indonesia, maka yang dipergunakan adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan: a. Kredit yang direstrukturisasi; dan atau b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank. Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tidak dipengaruhi oleh

24

Aset


Paragraf

BAB IV


33

Sumber Regulasi

Ketentuan kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyekyang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (5) Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Paragraf 58 (6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip perkreditan yang sehat, Bank Indonesia menetapkan penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10.

Aset Non Produktif Umum Aset Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan Suspense Account.

Bagian Kedua

AYDA

34

Pasal 34 14/15/PBI/2012

35

Pasal 35 14/15/PBI/2012

(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki. Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA. (1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan net realizable value dari AYDA. Yang dimaksud dengan net realizable value adalah nilai wajar agunan dikurangi estimasi biaya pelepasan. (2) Maksimum net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai Aset Produktif yang diselesaikan dengan AYDA. (3) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan. (4) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih. (5) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA yang kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (6) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kantor jasa penilai publik yang: a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank; b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan debitur Bank;

25

Aset


Paragraf

36

Pasal 36 14/15/PBI/2012

Bagian Ketiga Pasal 37 14/15/PBI/2012 ayat (1) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi VII Pasal 37 14/15/PBI/2012 ayat (2)‐(4)

37

Sumber Regulasi

Ketentuan c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan‐ ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai kantor jasa penilai publik; dan f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang. (8) Tunggakan bunga atas Kredit yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi. (1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Properti Terbengkalai (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. Yang termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan. Termasuk dalam kegiatan usaha Bank yang lazim adalah properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat. (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. (3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. (4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, maka bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional. Yang dimaksud dengan “digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas” adalah Bank menggunakan porsi terbesar yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus). Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing‐masing properti. Contoh: Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65% Properti B digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40% Properti C seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank Dalam hal ini, properti A seluruhnya tidak digolongkan sebagai Properti

26

Aset


Paragraf

38

Pasal 38 14/15/PBI/2012

39

Pasal 39 14/15/PBI/2012


40

Sumber Regulasi

Ketentuan Terbengkalai, properti B digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% dan property C seluruhnya digolongkan sebagai Properti Terbengkalai (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Properti Terbengkalai. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai. (1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 38, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 38, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rekening Antar Kantor dan Suspense Account (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Suspense Account. Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank. (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan Suspense Account ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; b. Macet, apabila Rekening antar kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aset tanpa dilakukan set off dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

27

Aset


Paragraf

BAB 5

Bagian Kesatu

Paragraf 1 Pasal 41 14/15/PBI/2012

41

42

Pasal 42 14/15/PBI/2012

Paragraf 2 Pasal 43 14/15/PBI/2012

43

Sumber Regulasi

Ketentuan

Penyisihan Penghapusan Aset dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Umum (1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif. Bank diwajibkan menghitung PPA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Non Produktif dalam rangka memenuhi prinsip kehati‐hatian. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hasil perhitungan PPA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank. Perhitungan PPA terhadap Aset Non Produktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian, dan untuk antisipasi terhadap potensi kerugian. (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. cadangan umum untuk Aset Produktif; dan b. cadangan khusus untuk Aset Produktif dan Aset Non Produktif. (3) Perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini. (1) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 ayat (2) huruf a ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas Lancar. (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk a. fasilitas kredit yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif; b. SBI, SUN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah, dan/atau c. bagian Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30. (3) Cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 ayat (2) huruf b ditetapkan paling kurang sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas perseratus) dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; d. 100% (seratus perseratus) dari Aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan. (4) Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif.

Agunan sebagai Pengurang PPA Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut: a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms length transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga

28

Aset

Paragraf

44


Sumber Regulasi

Pasal 44 14/15/PBI/2012

Ketentuan pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat. b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada diatasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Yang dimaksud dengan resi gudang adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Resi Gudang (Undang‐Undang Sistem Resi Gudang). Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Sistem Resi Gudang. (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 43 wajib: a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah; b. diikat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan Yang dimaksud dengan pengikatan yang memberikan hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

29

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

45

Pasal 45 14/15/PBI/2012

46

Pasal 46 14/15/PBI/2012

Ketentuan c. dilindungi asuransi dengan banker’s clauseyang memiliki jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 43 Yang dimaksud dengan banker’s clause adalah klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan b. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank. (1) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 43 paling kurang harus dinilai oleh: a. Penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 ayat (7) untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); b. Penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam. Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen. (2) Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak awal pemberian Aset Produktif. (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut: a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan; Peringkat investasi adalah peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia. b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar: Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta‐fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip‐prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang. 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila:

30

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan a)

penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau b. penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila: a. penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau b. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila: a. penilaian oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila: a. penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b. penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, dan persediaan paling tinggi sebesar: 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir; 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan. Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta‐fakta obyektif dan relevan menurut metode danprinsip‐prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang. (2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern. (3) Bank Indonesia dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berdasarkan pertimbangan pengawasan. Hal‐hal yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain berdasarkan data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau terdapat gap yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan present value dari agunan.

31

Aset


Paragraf 47

Pasal 47 14/15/PBI/2012

48

Pasal 48 14/15/PBI/2012

Bagian Kedua Pasal 49 14/15/PBI/2012 SE 15/28/DPNP 2013 Romawi VIII

49

50

Sumber Regulasi

Pasal 50 14/15/PBI/2012 ayat (1) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi VIII Pasal 50

Ketentuan (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 46 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan. Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dibentuk oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan. Contoh: Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA: 70% (tujuh puluh perseratus) x Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah). Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), maka agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). (1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA apabila Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 43, Paragraf 44, Paragraf 46 dan/atau Paragraf 47. (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia. Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (exit meeting) dalam rangka pemeriksaan Bank.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sejak berlakunya Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur mengenai pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam rangka pencadangan kerugian aset, Bank diwajibkan membentuk CKPN sebagai pengganti Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dalam laporan keuangan Bank. (1) Dalam menghitung rasio KPMM, Bank wajib memperhitungkan PPA atas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada Paragraf 41 ayat (2) dan CKPN yang dibentuk. Dalam rangka memenuhi prinsip kehati‐hatian perbankan, Bank Indonesia tetap mewajibkan Bank untuk menghitung PPA, walaupun hasil perhitungan PPA tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank. PPA tersebut akan mempengaruhi perhitungan modal dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). (2) Dalam hal hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang

32

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi 14/15/PBI/2012 ayat (2)‐(3) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi VIII

Ketentuan dibentuk, Bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. Contoh: Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), maka selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM (3) Dalam hal hasil perhitungan PPA terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang dibentuk, Bank tidak perlu memperhitungkan PPA dalam perhitungan rasio KPMM. Contoh: 1. Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar perhitungan PPA yaitu Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), maka hasil perhitungan PPA tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM . 2. Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), maka selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN yang dibentuk tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM. Contoh PPA atas Aset Produktif: Modal Bank sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan hasil perhitungan PPA wajib atas Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maka pengaruh perhitungan PPA terhadap modal adalah sebagai berikut: Tabel 1 Rp. Juta Skenario

1 2 3

Hasil perhitungan PPA 10.000 10.000 10.000

CKPN yang dibentuk 8.000 10.000 11.000

Selisih

(2.000) 0 1.000

Pengaruh terhadap perhitungan rasio KPMM (2.000) 0 0

Modal setelah dipengaruhi perhitungan PPA 98.000 100.000 100.000

51

Pasal 51 14/15/PBI/2012 SE 15/28/DPNP 2013 Romawi VIII

Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 41 ayat (2) huruf b sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM. Contoh : Hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA dimaksud atas Aset Non Produktif. Apabila terdapat kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk bank di neraca atas Aset Non Produktif sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka perhitungan PPA atas Aset Non Produktif dilakukan terhadap nilai Aset Non Produktif setelah dikurangi kerugian penurunan nilai. Contoh PPA atas Aset Non Produktif: Modal Bank sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank memiliki AYDA selama 4 (empat) tahun, sehingga kualitas AYDA tersebut Diragukan.

33

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan Oleh karena itu, PPA yang dihitung atas AYDA tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA setelah dikurangi kerugian penurunan nilai. Dengan demikian pengaruh perhitungan PPA terhadap perhitungan rasio KPMM adalah sebagai berikut: Tabel 2 Rp. Juta Ske‐ nario

Nilai AYDA

Penurunan nilai atas AYDA

Nilai AYDA setelah penurunan nilai

PPA Non Produktif yang wajib dihitung

Pengaruh terhadap perhitungan rasio KPMM

1

1.000

0

1.000

500

2

1.000

200

800

50% x 1.000 = 500 50% x 800 = 400

Modal setelah dipengaruhi perhitungan PPA Non Produktif 99.500

400

99.600

BAB VI


52

53

Pasal 53 14/15/PBI/2012

Bagian Kedua Pasal 54 14/15/PBI/2012 SE 15/28/DPNP 2013 Romawi IX Bagian Ketiga Pasal 55 14/15/PBI/2012 ayat (1) SE 15/28/DPNP 2013 Romawi IX

54

55

Restrukturisasi Kredit Umum Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk: a. memperbaiki kualitas Kredit; b. menghindari peningkatan pembentukan PPA; atau tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 52

Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Kredit antara lain diterapkan untuk: a. pengakuan kerugian yang timbul; dan b. pengakuan pendapatan bunga dan penerimaan lain. Restrukturisasi Kredit dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati‐hatian.

Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati‐hatian, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Kredit yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit yang paling kurang memuat hal‐hal sebagai berikut: 1. Analisis dan Dokumentasi Dalam melakukan analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi, Bank paling kurang memperhatikan hal‐hal sebagai berikut: a. Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi: 1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau

34

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan

b.

c.

d.

e. f.

g.

h.

bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (cash flow), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur; 2) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian Kredit sebelum dan setelah Restrukturisasi Kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya; dan 3) evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas (projected cash flows) dan nilai tunai (present value) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo. Apabila Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan Kredit, tujuan dan penggunaan tambahan Kredit tersebut harus jelas. Tambahan Kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bunga. Dalam hal Restrukturisasi Kredit mengakibatkan kewajiban debitur menjadi lebih besar, maka Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Kredit, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bahwa Bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur. Persyaratan bahwa perjanjian Kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit harus mempunyai kekuatan hukum. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.

2. Prosedur Pemantauan Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian Kredit baru. Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit antara lain: a. meminta debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana tindak (action plan), yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus menerus. Debitur juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Kredit, seperti

35

Aset


Paragraf

56

Pasal 56 14/15/PBI/2012

57

Pasal 57 14/15/PBI/2012

Bagian Keempat Pasal 58 14/15/PBI/2012 ayat (1)

58

Sumber Regulasi Pasal 55 14/15/PBI/2012 ayat (2)‐(5)

Ketentuan rekapitalisasi perusahaan debitur dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen; b. mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan, termasuk apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, terutama dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, dan/atau nilai taksasi agunan; dan c. menyusun langkah yang akan diambil jika debitur ternyata kembali mengalami kesulitan membayar setelah Restrukturisasi Kredit. (2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris. (3) Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (1) Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Kredit. (2) Dalam hal keputusan pemberian Kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Kredit. (3) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi (4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing‐masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. (1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. (2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang atas Kredit.

Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi (1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan; b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali

36

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi SE 15/28/DPNP 2013 Romawi IX

Ketentuan periode sebagaimana dimaksud huruf a; dan c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10: 1) setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau 2) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat‐syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan. Contoh: Bank X melakukan restrukturisasi Kredit kepada debitur A yang kualitasnya Diragukan. Setelah direstrukturisasi penetapan kualitas Kredit debitur A adalah sebagai berikut: a. Sebelum debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut turut sesuai waktu yang diperjanjikan, penetapan kualitas kredit paling tinggi Diragukan. b. Setelah debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut‐turut sesuai waktu yang diperjanjikan, ditetapkan kualitas Kredit 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Kurang Lancar. c. Selanjutnya penetapan kualitas Kredit dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10. Contoh 1: Pada bulan Desember 2012, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur A dengan kualitas Kredit digolongkan Macet. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur A harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2013. Selanjutnya debitur A dalam 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut‐turut (10 Januari 2013, 10 Februari 2013, dan 10 Maret 2013) dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu perjanjian Restrukturisasi Kredit. Dengan demikian kualitas Kredit debitur A sejak bulan Januari 2013 ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3 Periode Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013

April 2013 dan seterusnya

Pemenuhan Perjanjian Pembayaran Persyaratan lain memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi

memenuhi

memenuhi

Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian Macet Macet Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Diragukan Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Contoh 2: Pada bulan Desember 2012, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur B dengan kualitas Kredit digolongkan Diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur B harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2013. Selanjutnya pada periode pembayaran ketiga (10 Maret 2013), debitur B tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Dengan demikian kualitas Kredit debitur B sejak bulan Januari 2013 ditetapkan sebagai berikut:

37

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan Tabel 4 Periode Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013

Pemenuhan Perjanjian Pembayaran Persyaratan lain memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi tidak memenuhi memenuhi

April 2013

memenuhi

memenuhi

Mei 2013

memenuhi

memenuhi

Juni 2013

memenuhi

memenuhi

Juli 2013 dan seterusnya

memenuhi

memenuhi

Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian Diragukan Diragukan Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Kredit sebelum restrukturisasi) paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Kredit sebelum restrukturisasi) Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Kurang Lancar Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Contoh 3: Pada bulan Desember 2012, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur C dengan kualitas Kredit digolongkan Diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur C harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2013, selain itu debitur juga diminta mengganti salah satu pengurus selambat‐lambatnya 31 Desember 2012. Debitur C selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Namun penggantian pengurus dimaksud baru dilakukan pada bulan Maret 2013, sehingga sebelum penggantian pengurus tersebut, debitur C dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan. Dengan demikian kualitas Kredit debitur C sejak bulan Januari 2013 ditetapkan sebagai berikut: Tabel 5 Periode Jan 2013

Pemenuhan Pembayaran Persyaratan lain memenuhi tidak memenuhi

Feb 2013

memenuhi

Mar 2013

memenuhi

tidak memenuhi

memenuhi

Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Kurang Lancar

38

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan April 2013 dan seterusnya

59

Pasal 59 14/15/PBI/2012 SE 15/28/DPNP 2013 Romawi IX

memenuhi

memenuhi

Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

(2) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan dan Macet dan tetap sama untuk Kredit yang tergolong Kurang Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran; b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. (3) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57. (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang atas Kredit. (6) Kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit yang direstrukturisasi. (7) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebelum ketentuan ini berlaku tidak perlu disesuaikan dengan Paragraf 58 ayat (1) huruf a dan b. (8) Selanjutnya penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ketentuan ini berlaku. Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) pokok dan bunga ditetapkan sebagai berikut: a. selama grace period, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan b. setelah grace period berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 58. Kualitas Kredit setelah direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu selama tenggang waktu pembayaran kualitasnya ditetapkan sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank kepada debitur, dalam bentuk penundaan pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman, atau kombinasi dari keduanya. Contoh 1: Restrukturisasi Kredit dilakukan terhadap fasilitas Kredit debitur X dengan kualitas Kredit digolongkan Macet. Terhadap debitur X, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok pinjaman selama 3 (tiga) bulan, sedangkan pembayaran bunga dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran (3 bulan) kualitas debitur ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu Macet. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, debitur X dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. Dengan demikian kualitas Kredit debitur X ditetapkan sebagai berikut:

39

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan Tabel 6 Periode 1 2 3 4 5 6

7 dan seterusnya

Pembayaran Pokok Bunga ‐ Memenuhi ‐ Memenuhi ‐ Memenuhi memenuhi Memenuhi memenuhi Memenuhi memenuhi Memenuhi

memenuhi

Memenuhi

Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian Macet Macet Macet Macet Macet Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Diragukan Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Contoh 2: Restrukturisasi Kredit dilakukan terhadap fasilitas Kredit debitur Y dengan kualitas Kredit digolongkan Kurang Lancar. Terhadap debitur Y, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok dan bunga pinjaman selama 6 (enam) bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran (6 bulan) kualitas debitur ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu Kurang Lancar. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, debitur Y dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. Dengan demikian kualitas Kredit debitur Y ditetapkan sebagai berikut: Tabel 7 Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 dan seterusnya

Pembayaran Pokok Bunga ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi

memenuhi

memenuhi

Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian Kurang Lancar Kurang Lancar Kurang Lancar Kurang Lancar Kurang Lancar Kurang Lancar Kurang Lancar Kurang Lancar Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Dalam Perhatian Khusus Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

60

Pasal 60 14/15/PBI/2012

(1) Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5, Paragraf 6, dan Paragraf 7 berlaku pula bagi Kredit yang direstrukturisasi. (2) Dalam hal Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), penetapan kualitas Kreditnya tidak dipengaruhi oleh kualitas Kredit yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

40

Aset


Paragraf 61

62


63

Pasal 63 14/15/PBI/2012

Bagian Ketujuh Pasal 64 14/15/PBI/2012

64

65

66

Sumber Regulasi Bagian Kelima Pasal 61 14/15/PBI/2012

Bagian Kedelapan Pasal 65 14/15/PBI/2012

BAB VII Pasal 66 14/15/PBI/2012

Ketentuan

PPA dan Pengakuan Pendapatan dari Kredit yang Direstrukturisasi Bank wajib membentuk PPA terhadap Kredit yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 42.

Restrukturisasi Kredit melalui Penyertaan Modal Sementara (1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara. (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Kredit yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. (1) Penyertaan Modal Sementara wajib ditarik kembali apabila: a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif. Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun‐tahun sebelumnya. (2) Penyertaan Modal Sementara wajib dihapusbukukan dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Laporan Restrukturisasi Kredit Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh Restrukturisasi Kredit yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum.

Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit dan perhitungan PPA, apabila: a. menurut penilaian Bank Indonesia Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 53; b. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur; c. debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit (cidera janji/wanprestasi); d. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur; e. Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan ini.

Hapus Buku dan Hapus Tagih (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Kredit yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Hapus tagih adalah tindakan Bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan

41

Aset


Paragraf

67

Pasal 67 14/15/PBI/2012

68

Pasal 68 14/15/PBI/2012

BAB VIII Pasal 69 14/15/PBI/2012

69

Sumber Regulasi

Ketentuan Komisaris. (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% dan kualitasnya telah ditetapkan Macet. (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (partial write off). Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian. (3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana. (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit. Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada debitur. (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 67 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih. (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

Rencana Tindak (1) Bank wajib menyusun rencana tindak (action plan) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM: a. secara signifikan; atau b. mendekati atau kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku, karena pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Selain penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun rencana tindak apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank

42

Aset


Paragraf

70

Sumber Regulasi


Ketentuan Indonesia; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Sanksi 1.

2.

71

72

BAB X Pasal 71 14/15/PBI/2012


Ketentuan Peralihan Standby letter of credit yang diterbitkan oleh prime bank dan telah memenuhi persyaratan sebagai agunan tunai sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dinyatakan tetap memenuhi persyaratan sampai dengan jatuh tempo.

Penilaian Kualitas Aktiva dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat Ketentuan Umum 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 2, Paragraf 4, Paragraf 5, Paragraf 6, Paragraf 7 ayat (2), Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 13, Paragraf 17, Paragraf 18, Paragraf 22, Paragraf 30 ayat (3), Paragraf 31, Paragraf 34, Paragraf 35, Paragraf 37, Paragraf 38, Paragraf 40, Paragraf 41, Paragraf 44, Paragraf 45, Paragraf 47, Paragraf 48 ayat (2),Paragraf 49, Paragraf 50, Paragraf 51, Paragraf 52, Paragraf 53, Paragraf 54, Paragraf 55, Paragraf 56, Paragraf 57, Paragraf 58, Paragraf 59, Paragraf 60, Paragraf 61, Paragraf 62 ayat (2), Paragraf 63, Paragraf 64, Paragraf 66, Paragraf 67, Paragraf 68 dan/atau Paragraf 69 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak‐pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar ketentuan Paragraf 17 dan Paragraf 18 wajib menghitung PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aset dimaksud.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif. Pengurus BPR adalah anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Bank Perkreditan Rakyat.

43

Aset


Paragraf

73

74

Sumber Regulasi


Ketentuan 8. Debitur adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. 9. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui: a. penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur atau jangka waktu; b. persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon Kredit; dan/atau a. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. 10. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah aktiva yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian Kredit, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur telah dinyatakan Macet, dengan kewajiban untuk segera dicairkan kembali.

Kualitas Aktiva Produktif

(1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati‐hatian. Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar Debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor‐faktor character, capital,capacity, condition of economy dan collateral. (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati‐hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah‐langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar. Termasuk dalam langkah‐langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana. Pasal 2A (1) Dalam rangka penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki 13/26/PBI/2011 pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis. SE 14/26/DKBU 2012 a) Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) Romawi II Pokok‐pokok kebijakan perkreditan BPR yang mengacu pada Pedoman Standard KPB paling kurang mencakup: 1. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, yang paling kurang meliputi: a. Prinsip Kehati‐hatian dalam Perkreditan; b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan; c. Kebijakan Persetujuan Kredit; d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit; e. Pengawasan Kredit; dan f. Penanganan Kredit Bermasalah; 2. Transparansi, yang merupakan kebijakan BPR untuk memberikan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur. Informasi tersebut paling kurang meliputi: a. Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur yang mencakup nama kredit yang ditawarkan,

44

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi SE 14/26/DKBU 2012 Romawi IV SE 14/26/DKBU 2012 Romawi III

75

Pasal 2B 13/26/PBI/2011

76

Pasal 2C 13/26/PBI/2011

Ketentuan manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan kredit, biaya‐biaya yang melekat, perhitungan bunga dan jangka waktu kredit yang ditawarkan; dan b. Kejelasan mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit serta pengikatan agunan. b) Evaluasi PKPB BPR melakukan evaluasi atas PKPB untuk memastikan PKPB telah sesuai dengan perkembangan organisasi dan kompleksitas operasional BPR. Perubahan/perbaikan terhadap PKPB yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi tersebut harus tetap mengacu pada Pedoman Standar KPB ini. (2) Kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris. (3) Prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan, yang paling kurang mencakup: a. Menalaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi; b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR; c. Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan BPR oleh Direksi kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja secara semesteran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana kerja dan laporan pelaksanaan rencana kerja BPR; Laporan hasil pengawasan tersebut paling kurang memuat: a. Penerapan prinsip kehati‐hatian dalam pemberian kredit antara lain: (i) penilaian terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pemberian kredit; (ii) pemenuhan PPAP; (iii) BMPK; (iv) kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar tertentu; (v) penanganan kredit bermasalah, yang terdiri dari restrukturisasi kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku dan/atau hapus tagih; b. Penilaian terhadap pelaksanaan penanganan kredit bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor‐faktor penyebab kredit bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya; dan c. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan perkreditan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini. Pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 74 mencakup juga kebijakan dan prosedur mengenai Restrukturisasi Kredit, AYDA, hapus buku dan hapus tagih kredit. (1) BPR wajib menetapkan kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur pada BPR yg sama. (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aktiva Produktif terhadap beberapa

45

Aset

Paragraf

77


Sumber Regulasi

Pasal 3 13/26/PBI/2011

Ketentuan rekening Aktiva Produktif untuk 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing‐masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah. Contoh: Seorang Debitur Y memiliki 2 (dua) fasilitas di BPR X yakni kredit modal kerja bagi usaha warung makan dan usaha toko kelontong. Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPR X untuk masing‐masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: (1) Lancar, untuk usaha warung makan; dan (2) Kurang Lancar, untuk usaha toko kelontong Karena kredit tersebut diberikan kepada 1 (satu) Debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan BPR X kepada seluruh rekening Debitur Y mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu Kurang Lancar. (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. (2) Penilaian terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur. (3) Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut: a. Kredit dengan angsuran, diluar Kredit Pemilikan Rumah, dengan masa angsuran: 1) kurang dari 1 (satu) bulan, atau 2) (satu) bulan atau lebih. Kredit dengan angsuran adalah Kredit yang pembayaran kembali pokok Kredit diatur secara bertahap menurut jadual waktu yang ditentukan dalam perjanjian Kredit. Pengertian angsuran yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit adalah kesesuaian nilai antara angsuran yang diterima BPR dengan angsuran yang seharusnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kredit. Contoh: Dalam perjanjian Kredit ditentukan bahwa angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,00 dan angsuran bunga sebesar Rp150.000,00 per bulan. Kemudian Debitur mengangsur sebagai berikut (dalam Rp): Angsuran Pokok Bunga bulan ke‐1 1.000.000 150.000 bulan ke‐2 500.000 50.000 bulan ke‐3 600.000 50.000 bulan ke‐4 1.000.000 75.000 bulan ke‐5 700.000 50.000 Jumlah 3.800.000 375.000 Dengan demikian, sampai dengan bulan ke‐5, yang diperhitungkan sebagai angsuran pokok adalah sebanyak 3 kali (menunggak 2 kali) dan angsuran bunga sebanyak 2 kali (menunggak 3 kali). b. Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah; dan Kredit dengan angsuran adalah Kredit yang pembayaran kembali pokok Kredit diatur secara bertahap menurut jadual waktu yang ditentukan dalam perjanjian Kredit. Pengertian angsuran yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit adalah kesesuaian nilai antara angsuran yang diterima BPR dengan angsuran yang

46

Aset

Paragraf

78


Sumber Regulasi

Pasal 4 8/19/PBI/2006

Ketentuan seharusnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kredit. Contoh: Dalam perjanjian Kredit ditentukan bahwa angsuran pokok sebesar Rp1.000.000,00 dan angsuran bunga sebesar Rp150.000,00 per bulan. Kemudian Debitur mengangsur sebagai berikut (dalam Rp): Angsuran Pokok Bunga bulan ke‐1 1.000.000 150.000 bulan ke‐2 500.000 50.000 bulan ke‐3 600.000 50.000 1.000.000 75.000 bulan ke‐4 bulan ke‐5 700.000 50.000 Jumlah 3.800.000 375.000 Dengan demikian, sampai dengan bulan ke‐5, yang diperhitungkan sebagai angsuran pokok adalah sebanyak 3 kali (menunggak 2 kali) dan angsuran bunga sebanyak 2 kali (menunggak 3 kali). c. Kredit tanpa angsuran. Yang dimaksud dengan Kredit tanpa angsuran adalah Kredit dimana Debitur hanya membayar angsuran bunga, sementara pembayaran kembali pokok kreditnya tidak diatur secara bertahap dalam perjanjian Kredit, termasuk: 1. Kredit yang pencairannya dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan 2. Debitur dapat membayar sebagian atau seluruh pokok Kredit dan menarik dana kembali sepanjang fasilitas Kredit masih tersedia dan belum jatuh tempo. (1) Kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 77 ayat (3) huruf a angka 1) ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila: 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan Kredit belum jatuh tempo. b. Kurang Lancar, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. c. Diragukan, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. d. Macet, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan; 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit Yang dimaksud dengan tunggakan angsuran pokok adalah angsuran pokok Kredit yang belum dibayar setelah tanggal jatuh waktu pembayaran. Yang dimaksud dengan tunggakan angsuran bunga adalah angsuran bunga

47

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

79

Pasal 5 8/19/PBI/2006

80

Pasal 6 8/19/PBI/2006

Ketentuan Kredit, baik Kredit dengan angsuran, maupun tanpa angsuran yang belum dibayar setelah jatuh waktu pembayarannya. (2) Kualitas Kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 77 ayat (3) huruf a angka 2) ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila: a) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau b) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. b. Kurang Lancar, apabila: a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau b) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. a. Diragukan, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. b. Macet, apabila: 3) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; 4) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; 5) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau 6) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit. Kualitas Kredit dengan angsuran, untuk Kredit Pemilikan Rumah, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 77 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut: (1) Lancar, apabila: 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau 2) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. b. Kurang Lancar, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. c. Diragukan, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. d. Macet, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran; 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit. Kualitas Kredit tanpa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 77 huruf c ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila:

48

Aset

Paragraf

81

82


Sumber Regulasi

Pasal 7 8/19/PBI/2006 Pasal 8 8/19/PBI/2006

83

Pasal 9 8/19/PBI/2006

84

Pasal 10 8/19/PBI/2006

Ketentuan 1) tidak terdapat tunggakan angsuran bunga; atau 2) terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. b. Kurang Lancar, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan. c. Diragukan, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. d. Macet, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; 2) Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan; 3) Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/atau 4) Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBI ditetapkan Lancar. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank ditetapkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut: a. Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; b. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga paling lama 5 (lima) hari kerja; c. Macet, apabila: 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja; 2) bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus; dan/atau 3) bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah dilikuidasi. (1) Bagi BPR yang memberikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 78, Paragraf 79 dan Paragraf 80 dengan tenggang waktu pembayaran (grace period) maka tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dihitung setelah tenggang waktu dimaksud berakhir. Yang dimaksud dengan grace period dalam ayat ini adalah tenggang waktu pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga. (2) Batas akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Kredit antara BPR dengan Debitur. Kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh BPR dapat diturunkan oleh Bank Indonesia dengan professional judgement apabila terjadi kondisi sebagai berikut: (1) Debitur tidak diketahui lagi keberadaannya; dan/atau (2) usaha Debitur bangkrut. Yang dimaksud dengan usaha Debitur bangkrut adalah usaha Debitur yang mengalami kesulitan keuangan yang berat sehingga yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban atau dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku.

49

Aset


Paragraf

Ketentuan

85

Pasal 11 8/19/PBI/2006

(1) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva Produktif antara BPR dan Bank Indonesia maka kualitas Aktiva Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) BPR wajib melakukan penyesuaian kualitas Aktiva Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan‐laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia. Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR dalam pertemuan pembahasan hasil pemeriksaan (exit meeting).

BAB III Pasal 12 13/26/PBI/2011

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

86

87

Sumber Regulasi

Pasal 13 13/26/PBI/2011

(1) BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus. (2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia. (3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar: a. 10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; b. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan c. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. (4) Pembentukan PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk : a. penempatan BPR pada SBI ; dan b. Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia. Termasuk dalam logam mulia adalah emas batangan. (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 86 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar: a. 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia; b. 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan; Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aktiva pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya‐biaya transaksi. Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat. Penetapan nilai pasar emas perhiasan dapat dilakukan oleh internal bank atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas.

50

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan Penilai internal bank dapat diperkenankan sepanjang karyawan bank tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan. c. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan; Yang dimaksud dengan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat adalah tanah, bangunan dan/atau rumah yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. d. 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan Undang‐Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku; Yang dimaksud dengan Undang‐Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang‐Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. e. 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan; Yang dimaksud dengan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat adalah tanah, bangunan dan/atau rumah yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. f. 50% (lima puluh perseratus) dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir; g. 50% (lima puluh perseratus) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian tempat usaha/ los/ kios/ lapak/ hak pakai/ hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang; h. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku; Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aktiva pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya‐biaya transaksi. Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku misalnya ketentuan mengenai fidusia dan gadai. i. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18

51

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan (delapan belas) bulan dan sejalan dengan Undang‐Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku; Yang dimaksud dengan Undang‐Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang‐Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. j. 50% (lima puluh perseratus) untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit; k. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaris; dan Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aktiva pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya‐biaya transaksi. l. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan Undang‐Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku. Yang dimaksud dengan Undang‐Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang‐Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. (2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP. (3) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit dengan kolektibilitas Macet: a. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan yang diperkenankan untuk diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Contoh: Seorang Debitur X memiliki fasilitas kredit di BPR Y dengan agunan berupa tanah yang diikat dengan hak tanggungan senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 2 Januari 2012 fasilitas kredit tersebut ditetapkan Macet oleh BPR X sehingga agunan tersebut digunakan sebagai faktor pengurang PPAP sebesar 80% dari nilai agunan yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila setelah 2 (dua) tahun yakni pada tanggal 2 Januari 2014 kredit Macet Debitur X tersebut belum juga terselesaikan atau belum ada upaya penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP adalah sebesar 50% dari Rp300.000.000,00 yakni sebesar Rp150.000.000,00. b. setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun, tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP. Apabila setelah 3 (tiga) tahun yakni tanggal 2 Januari 2015 kredit Macet Debitur X di atas masih belum terselesaikan atau belum dilakukan upaya

52

Aset


Paragraf

88

Pasal 14 13/26/PBI/2011

89

Pasal 15 13/26/PBI/2011

BAB IV Pasal 16 8/19/PBI/2006

90

Sumber Regulasi

91

Pasal 17 8/19/PBI/2006

92

Pasal 18 13/26/PBI/2011

Ketentuan penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP. (1) BPR wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya. Yang dimaksud dengan penilaian adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta‐ fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip‐prinsip yang berlaku umum. (2) Dalam hal BPR tidak melakukan penilaian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka agunan tersebut tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP. (3) BPR dilarang memperhitungkan agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila agunan tersebut tidak ada, tidak dapat diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat dieksekusi. (1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 dan Paragraf 88. (2) BPR wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan‐laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia. Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR dalam pertemuan pembahasan hasil pemeriksaan (exit meeting).

Restrukturisasi Kredit BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. BPR dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90, apabila bertujuan hanya untuk menghindari: a. penurunan kualitas Kredit; b. peningkatan pembentukan PPAP; dan/atau c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. (1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 90 ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Diragukan atau Macet; atau b. tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Lancar atau Kurang Lancar. (2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi: a. Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut‐turut ; atau

53

Aset


Paragraf

93

Pasal 19 13/26/PBI/2011

94

Pasal 21 8/19/PBI/2006

95

Pasal 22 8/19/PBI/2006

BAB V Pasal 23 13/26/PBI/2011

96

Sumber Regulasi

Ketentuan b. sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila Debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi. (4) Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas Kredit yang direstrukturisasi. BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yangberlaku bagi BPR. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 81 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. selama grace period, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi, dan b. setelah grace period berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 92. Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Restrukturisasi Kredit, pembentukan PPAP dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila: (1) Restrukturisasi Kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 93; (2) Debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit; dan/atau (3) Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha Debitur.

Agunan yang Diambil Alih (AYDA) (1) BPR dapat mengambil alih agunan, yang bersifat sementara, dalam rangka penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas Macet. (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur. (3) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA. Contoh: Pada tanggal 10 Januari 2012 BPR A telah mengambil alih agunan yang diserahkan oleh debitur maka batas waktu penyelesaian AYDA tersebut adalah 9 Januari 2013. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).

54

Aset

Paragraf

97


Sumber Regulasi

Pasal 24 13/26/PBI/2011

Ketentuan Contoh: Pada tanggal 10 Januari 2012 BPR X mengambil alih agunan yang diserahkan oleh debitur dengan nilai wajar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila hingga 9 Januari 2013 BPR belum dapat menyelesaikan AYDA tersebut maka pada perhitungan KPMM BPR bulan Januari 2013 AYDA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR. (5) BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu mengacu pada SAK ETAP dan PA BPR. (7) BPR wajib memiliki action plan mengenai penyelesaian AYDA. (1) BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan net realizable value. Yang dimaksud dengan net realizable value adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, dengan nilai maksimum sebesar debet Kredit yang akan diselesaikan dengan AYDA. (2) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Untuk AYDA dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan b. Untuk AYDA dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen. Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang: (1) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR; (2) tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR; (3) melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan‐ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; (4) menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; (5) memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan (6) tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi anggota yang berwenang. (3) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap agunan. (4) BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan b. Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan. Ketentuan mengenai penilaian kembali AYDA mengacu pada SAK ETAP dan PA BPR.

55

Aset


Paragraf 98

99

Pasal 27 8/19/PBI/2006

BAB VII Pasal 27A 13/26/PBI/2011

100

101

Sumber Regulasi BAB VI Pasal 26 8/19/PBI/2006


Ketentuan

Hapus Buku dan Hapus Tagih (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet. (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (partial write off). Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian. (3) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana. (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit. Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada Debitur. Penyelesaian Kredit dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh Debitur. (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 98 hanya dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada Debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan. (2) BPR wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih. (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

Pelaporan (1) BPR wajib menyampaikan pedoman kebijakan perkreditan BPR sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 74 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya ketentuan ini. (2) Setiap perubahan pedoman kebijakan perkreditan BPR sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 76 ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan. (3) Dalam hal batas akhir kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada: a. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Sanksi BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 73, Paragraf 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Paragraf 76, Paragraf

56

Aset


Paragraf

102

103

Sumber Regulasi

BAB IX Pasal 29 8/19/PBI/2006


Ketentuan 85 ayat (2), Paragraf 86 ayat (1), Paragraf 88 ayat (1) dan ayat (3), Paragraf 89 ayat (2), Paragraf 91, Paragraf 92 ayat (3), Paragraf 93, Paragraf 96 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Paragraf 99 ayat (1) dan ayat (4), Paragraf 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Paragraf 99, dan/atau Paragraf 100 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan/atau Yang dimaksud dengan “nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan” adalah hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan BPR. c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak‐pihak yang memperoleh predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi BPR.

Ketentuan Peralihan (1) Batas waktu penyelesaian AYDA yang telah dimiliki BPR sebelum berlakunya ketentuan ini, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, yakni paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan. (2) Pentahapan pengakuan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 87 ayat (3) terhadap Kredit BPR yang telah memiliki kualitas Macet sebelum ketentuan ini berlaku, dihitung sejak ketentuan ini berlaku.

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Ketentuan Umum 1. 2.

3.

4.

Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan Pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa‐menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa‐menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

57

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 5. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 6. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengannasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing‐masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing‐masing. 7. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinyakepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 8. Pembiayaan berdasarkan akad salam, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Salam, adalah Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaranharga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 9. Pembiayaan berdasarkan akad istishna’, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna’, adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatanbarang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang. 10. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaatdari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 11. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiya bittamlik, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 12. Pembiayaan berdasarkan akad qardh, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Qardh, adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah denganketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 13. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip Syariah. 14. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai SBIS, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 16. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertiblebonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibatBank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. 17. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank, antara lain

58

Aset


Paragraf

104

Sumber Regulasi


Ketentuan berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. 18. Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah. 19. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (off‐ balancesheet) berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas bank garansi,akseptasi/endosemen, irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan Prinsip Syariah. 20. Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah. 21. Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil. 22. Aktiva Non Produktif adalah aktiva Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih, properti terbengkalai, serta Rekening Antar Kantor dan Suspense Account. 23. Agunan Yang Diambil Alih, yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali. 24. Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 25. Suspense Account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yangtidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya. 26. Penyisihan Penghapusan Aktiva, yang selanjutnya disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. 27. Penilai Independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang: a. tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas; b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan‐ ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang. 28. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM, adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 29. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disebut KPMM, adalah KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Kualitas Aktiva (1)

Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati‐hatian dan prinsip syariah.

59

Aset


Paragraf

105

106

Sumber Regulasi


Ketentuan Yang dimaksud dengan prinsip kehati‐hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dan/atau penyediaan dana dilakukan antara lain berdasarkan: 1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang‐kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Conditionof economy dan Collateral); 2) Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (performance) dan kemampuan membayar. (2) Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah‐langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar. Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai. Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan “mengambil langkah‐langkah antisipasi”adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana. Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. (1) (2)

(3)

Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aktiva sesuai dengan ketentuan ini. Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib menyesuaikan kualitas Aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan‐laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia. Termasuk dalam pengertian pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir dalam rangka pemeriksaan Bank (exitmeeting).

BAB III


107

Aktiva Produktif Umum (1) Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, dalam 1 (satu) bank yang sama. (2) Penggolongan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi. (3) Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing‐masing Aktiva Produktif mengikuti yang paling rendah. Contoh: Bank A memberikan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah kepada nasabah X. Hasil penilaian yang dilakukan BankA untuk masing‐masing Aktiva Produktif adalah sebagai berikut: a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Pembiayaan Mudharabah; dan

60

Aset

Paragraf

108

109

110

111


Sumber Regulasi


Bagian Kedua Pasal 8 13/13/PBI/2011

Ketentuan b. Kurang Lancar, untuk Pembiayaan Murabahah. Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, maka kualitas Aktiva Produktif yang digolongkan oleh Bank A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu Kurang Lancar. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif digolongkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. Mengingat faktor penilaian untuk penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan berbeda dengan faktor penilaian untuk penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah maka kualitas untuk kedua jenis Aktiva Produktif tersebut dapat digolongkan secara berbeda meskipun untuk nasabah yang sama. Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva Produktif secara bulanan. (1) Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup; Yang dimaksud dengan” dokumen yang lengkap” adalah dokumen penanaman dana yang paling kurang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya. (2) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank digolongkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus menjadi paling tinggi Kurang Lancar, apabila dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penggolongan dimaksud.

Pembiayaan

(1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor‐faktor sebagai berikut: a. prospek usaha; b. kinerja (performance) nasabah; dan c. kemampuan membayar. (2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pasal 9 (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 13/13/PBI/2011 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen‐komponen sebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan nasabah adalah nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku. Salah satu kriteria untuk penilaian prospek usaha adalah upaya yang SE 13/10/DPbS 2011 dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup, khususnya Romawi II nasabah yang berskala besar yang kegiatan usahanya memiliki dampak No. 2 penting terhadap lingkungan hidup.

61

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

112

Pasal 10 13/13/PBI/2011

113

Pasal 11 13/13/PBI/2011

Ketentuan a. Kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengacu pada peraturan perundang‐undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hasil AMDAL diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiayai dari aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh nasabah sehingga tidak akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha nasabah. Hal ini selanjutnya dapat berdampak kepada kelangsungan usaha dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan Pembiayaan. c. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Parameter komponen‐komponen dari masing‐masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran 5. (2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen‐komponen sebagai berikut: a. perolehan laba; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar. (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen‐komponen sebagai berikut: a. ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee; b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah; c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan; e. kesesuaian penggunaan dana; dan f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. (1) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 109 dengan mempertimbangkan komponen‐komponen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110. (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah Pembiayaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut. Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan

62

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

114

Pasal 12 13/13/PBI/2011

115

Pasal 13 13/13/PBI/2011

Ketentuan nasabah akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan. (2) Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan nasabah. (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang‐undangan yang berlaku” antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999. (4) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan digolongkan paling tinggi Kurang Lancar. (1) Penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada rasio RBH terhadap PBH dan/atau ketepatan pembayaran pokok. (2) Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan. Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian. Contoh: Pembiayaan Mudharabah diberikan pada bulan Maret 2011, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Penghitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2011 adalah PBH bulan Maret 2011 ditambah PBH bulan April 2011 ditambah PBH bulan Mei 2011 ditambah PBH bulan Juni 2011. (3) PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (cash inflow) nasabah selama jangka waktu Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. PBH tidak selalu ditetapkan dalam periode bulanan. (4) Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah. (5) Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah antara Bank dengan nasabah. (1) Dalam Pembiayaan Mudharabah, Bank tidak diwajibkan menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala oleh Nasabah. Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok secara berkala disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai. (2) Bank wajib melakukan langkah‐langkah untuk mengurangi risiko tidak

63

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan Mudharabah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala. Yang dimaksud dengan “langkah‐langkah untuk mengurangi risiko” antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3)

116

Pasal 14 13/13/PBI/2011

Untuk Pembiayaan Musyarakah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah. (4) Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah. (1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar untuk: a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lainnya” adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan Letter of Credit (L/C). b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah: 1) lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit “sangat memadai” (strong); ii. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah 3 (tiga); dan iii. memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; 2) lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit “dapat diandalkan” ( acceptable); ii. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah 3 (tiga); dan iii. memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku. Kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko bagi Bank. Penilaian tingkat kesehatan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan Bank. 2) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

64

Aset


Paragraf

117

Pasal 15 13/13/PBI/2011


118

Sumber Regulasi

Ketentuan a. predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupansistem pengendalian risiko (risk control system) Unit Usaha Syariah; dan b. peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan: a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank. Bagi Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan “50 (lima puluh) nasabah terbesar” adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar dari Unit Usaha Syariah, tidak termasuk nasabah dari bank induknya. 4) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan atas prinsip pembiayaan yang sehat, penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank kepada nasabah UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 ayat (1). (1) Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 116 ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kepada Bank pada tiap semester. (2) Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (riskcontrol system) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan Bank,dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 116 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut: a. penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk controlsystem) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM Bank paling lama posisi bulan September tahun sebelumnya; dan b. penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk controlsystem) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasioKPMM Bank paling lama posisi bulan Maret tahun yang sama.

Surat Berharga Syariah Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, sebagai berikut: a. kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris; b. prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah wajib disetujui paling kurang oleh Direksi; c. Dewan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah; dan

65

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

119

Pasal 17 13/13/PBI/2011

120

Pasal 18 13/13/PBI/2011

Ketentuan d. kebijakan dan prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (1) Bank dapat melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah. (2) Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “dapat diperdagangkan sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah” adalah akad yang dipakai sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah memperbolehkan Surat Berharga Syariah tersebut untuk diperdagangkan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional ‐ Majelis Ulama Indonesia. (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, yang diakui berdasarkan nilai pasar digolongkan Lancar sepanjang memenuhi persyaratan: a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; Yang dimaksud dengan “aktif diperdagangkan di bursa efek” adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms length transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan; Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek. c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; d. belum jatuh tempo Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar” adalah surat berharga yang tersedia untuk dijual (available for sale) dan Surat Berharga Syariah dalam portofolio untuk diperdagangkan (trading). Surat Berharga Syariah dapat digolongkan menjadi surat berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar yaitu berupa surat berharga yang tersedia untuk dijual (Available For Sale) dan/atau untuk diperdagangkan (Trading), dan surat berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo (Hold To Maturity). Selain itu, dalam rangka mengakomodasi karakteristik tertentu dari surat berharga yang tersedia di pasar yang dapat dimiliki oleh Bank, terdapat juga surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari dan surat berharga yang diterbitkan dan/atau diendos oleh bank lain. (2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan atau yang diakui berdasarkan nilai pasar namun tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau tidak terdapat informasi yang transparan, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut : a. Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; Peringkat investasi dalam penetapan kualitas Surat Berharga Syariah

66

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi Ketentuan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Bank Indonesia Peringkat untuk Surat Berharga Syariah perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di bursa efek terkemuka di luar negeri yang paling kurang setara dengan bursa efek di Indonesia, adalah peringkat Surat Berharga Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut. Dalam hal tidak terdapat peringkat untuk Surat Berharga Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri tersebut maka mengacu pada peringkat dari Surat Berharga Syariah yang relatif sejenis yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau didasarkan atas ketentuan penilaian kualitas penyediaan dana dalam hal perusahaan tersebut tidak menerbitkan Surat Berharga Syariah di Indonesia. 2) Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) Belum jatuh tempo; b. Kurang Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan 3) Belum jatuh tempo; atau, 1) Memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (investment grade) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan 3) Belum jatuh tempo; c. Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan” adalah surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo (hold to maturity). Yang dimaksud dengan “peringkat investasi (investment grade) dan lembaga pemeringkat” yaitu peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat. (3) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah di luar Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diterbitkan oleh nasabah mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110. (4) Penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah secara umum ditetapkan berdasarkan faktor‐faktor sebagai berikut: peringkat yang dimiliki dari Surat Berharga Syariah atau aktiva yang mendasari Surat Berharga Syariah tersebut; kewajiban pembayaran yang dilakukan dalam waktu dan jumlah yang tepat sesuai perjanjian; waktu jatuh tempo dari Surat Berharga SE 13/10/DPbS 2011 Syariah; dan kualitas penerbit Surat Berharga Syariah yang bersangkutan. Sebagai Romawi III contoh, dalam hal penerbit Surat Berharga Syariah adalah bank, maka penetapan No. 2 kualitas Surat Berharga Syariah didasarkan pada kualitas penempatan dari bank yang bersangkutan.

67

Aset

Paragraf 121

122



Pasal 20 13/13/PBI/2011

Ketentuan (1) Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk saham. Kepemilikan Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku (2) Bank hanya dapat memiliki surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari sepanjang: a. Aktiva yang mendasari dapat diyakini kebenarannya; Keberadaan aktiva dapat diyakini apabila aktiva dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau Bank Indonesia. b. Bank memiliki hak atas aktiva yang mendasari atau hak atas nilai dari aktiva yang mendasari; c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aktiva yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing‐masing aktiva dasar, termasuk setiap perubahannya; dan d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aktiva yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aktiva. (1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aktiva tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 121, yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aktiva yang mendasari (pass through), baik yang dapat dibeli kembali maupun tidak dapat dibeli kembali (non redemption) oleh penerbit, didasarkan pada: a. kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 120 ayat (2); atau b. kualitas aktiva yang mendasari Surat Berharga Syariah apabila Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat. Pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah dikatakan terkait langsung dengan aktiva yang mendasari (pass through) apabila pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee Surat Berharga Syariah semata‐mata bersumber dari pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee dari aktiva yang mendasari. (2) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah berupa sertifikat reksadana, didasarkan pada: a. kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 120 ayat (2); atau Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah berupa sertifikat reksadana yang berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aktiva yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud. b. kualitas aktiva yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.

68

Aset


Paragraf

123

Pasal 21 13/13/PBI/2011

124

Pasal 22 13/13/PBI/2011


125

Sumber Regulasi

Ketentuan Penilaian atas kualitas aktiva yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana ditekankan pada: 1. kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit maupun pihak terkait lainnya seperti asuransi; dan 2. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit yang mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati‐hatian. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diterbitkan atau diendos Bank lain ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas terendah antara: 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang berlaku, atau 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain. Yang dimaksud dengan “Bank Lain” yaitu bank penerbit atau bank pemberi endosemen. b. Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat, digolongkan berdasarkan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain. Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat antara lain wesel ekspor. Yang dimaksud dengan “Bank Lain” yaitu bank penerbit atau bank pemberi endosemen. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS dan Surat Berharga Syariah dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah digolongkan Lancar.

Penyertaan Modal (1) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank kurang dari 20% (dua puluh persen) wajib dicatat dengan metode biaya (cost method) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif; b. Kurang Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan; c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persens) dari modal perusahaan; d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal perusahaan;

69

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

126

Pasal 24 13/13/PBI/2011

127

Bagian Kelima Pasal 25 13/13/PBI/2011

128

Pasal 26

Ketentuan Yang dimaksud dengan “kerugian kumulatif” adalah kerugian perusahaan setelah diperhitungkan dengan laba dan kerugian tahun‐tahun sebelumnya. (2) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank 20% (dua puluh perseratus) atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (equity method) dan digolongkan Lancar. (3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penyertaan Modal mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati‐hatian dalam penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku. (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. (2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu ) tahun; b. Kurang Lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun; c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif. Yang dimaksud dengan laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun‐tahun sebelumnya. (3) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa: a. Penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau b. Penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan. Penjualan yang lebih rendah dari nilai buku dan atau kesulitan penjualan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara lain disebabkan karena kelemahan dalam kondisi keuangan, manajemen perusahaan, kondisi pasar atau rendahnya permintaan terhadap saham perusahaan. (4) Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara, Bank wajib juga tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati‐hatian dalam kegiatan penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.

Penempatan Pada Bank Lain Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain, sebagai berikut: a. Kebijakan penempatan wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris; b. prosedur penempatan wajib disetujui paling kurang oleh Direksi; c. Dewan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan penempatan; d. Kebijakan dan prosedur penempatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain digolongkan

70

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi 13/13/PBI/2011

Ketentuan sebagai berikut: a. Lancar, apabila: 1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau oleh otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut: i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad qardh; ii. dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungan berdasarkan akad wadiah; iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah; iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) untuk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, atau v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan Murabahah. b. Kurang Lancar, apabila: 1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 2) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut: i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk akad qardh; ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad wadiah; iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad Mudharabah; iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan Murabahah. c. Macet, apabila: 1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku; 2) bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha; atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau 3) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut: i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk akad qardh; ii. tidak dapat ditarik lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad wadiah; iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito

71

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan berdasarkan akad mudharabah; iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan Murabahah. (2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain berupa Pembiayaan kepada BPRS dalam rangka Linkage Program dengan pola executing digolongkan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “Linkage Program” adalah kerja sama antara Bank dan BPRS, dalam menyalurkan Pembiayaan kepada UMKM. Linkage Program dengan pola executing adalah Pembiayaan yangdiberikan Bank kepada BPRS untuk diteruspinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang risikonya menjadi beban BPRS. a. Lancar, apabila: 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 2) Penempatan pada BPRS memenuhi kondisi: i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad qardh; ii. dapat ditarik setiap saat untuk tabungan berdasarkan akad wadiah; iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah; iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan Murabahah. b. Kurang Lancar, apabila: 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan 2) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut: i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk akad qardh; ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad wadiah; iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah; iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; atau v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan Murabahah. c. Macet, apabila: 1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM lebih rendah dari ketentuan yang berlaku;

72

Aset


Paragraf

129

Pasal 27 13/13/PBI/2011


130

131

Pasal 29 13/13/PBI/2011

BAB IV

Bagian Kesatu Pasal 30

132

Sumber Regulasi

Ketentuan 2) BPRS yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau 3) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut: i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk akad qardh; ii. tidak dapat ditarik lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad wadiah; iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah; iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; atau v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan Murabahah. Kualitas tagihan akseptasi digolongkan sebagai berikut: a. mengikuti kualitas Aktiva produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 128 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau b. mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 109 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah. Yang dimaksud dengan tagihan akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

Transaksi Rekening Administratif Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan sebagai berikut : a. mengikuti kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 127 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau b. mengikuti kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 110 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah nasabah. (1) Penetapan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 130 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang: a. dapat dibatalkan sewaktu‐waktu tanpa syarat (unconditionally cancelled at any time) oleh Bank; atau b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi nasabah menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. (2) Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b kedalam perjanjian antara Bank dengan nasabah.

Aktiva Non Produktif Umum Bank wajib menilai kualitas Aktiva Non Produktif secara bulanan.

73

Aset


Paragraf

133

Sumber Regulasi 13/13/PBI/2011 Bagian Kedua Pasal 31 13/13/PBI/2011

134

Pasal 32 13/13/PBI/2011

135

Pasal 33 13/13/PBI/2011

136

Pasal 34 13/13/PBI/2011

Ketentuan

Agunan yang Diambil Alih Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA. Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” termasuk mekanisme pengambilalihan AYDA dan persyaratan AYDA. (1) Bank dapat mengambilalih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan. (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap nasabah Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet. (1) Bank wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar netrealizable value. Yang dimaksud dengan “net realizable value” adalah estimasi harga pasar dikurangi estimasi biaya dalam rangka pengambilalihan AYDA. (2) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih. (3) Maksimum net realizable value adalah sebesar nilai Pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA. Pada saat pengambilalihan AYDA, Bank melakukan pencatatan sebagai berikut: ‐ apabila net realizable value lebih besar dari nilai Pembiayaan (hutang nasabah) maka Bank mencatat nilai AYDA sebesar nilai Pembiayaan dan selisih lebihnya dicatat dalam rekening administratif Bank karena merupakan hak nasabah; atau ‐ apabilanet realizable value lebih kecil dari nilai Pembiayaan (hutang nasabah) maka Bank mencatat nilai AYDA sebesar netrealizable value dan selisih kurangnya dicatat dalam pembukuanBank sebagai kewajiban nasabah. (1) Bank yang mengambil alih agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 134 wajib mencairkan AYDA paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan. Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih besar dari hutang nasabah maka selisih lebihnya merupakan hak nasabah. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih kecil dari hutang nasabah maka selisihkurangnya tetap merupakan kewajiban nasabah. Dalam hal Bank tidak dapat menagih kewajiban nasabah tersebut maka Bank dapat mencatatnya sebagai kerugian Bank. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

74

Aset


Paragraf 137

138


Ketentuan Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut: (1) Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; atau (2) Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.


Properti Terbengkalai (1)

(2) (3)

(4)

139

Pasal 37 13/13/PBI/2011

(1)

(2)

Bank wajib melakukan identifikasi dan penggolongan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. Yang dimaksud dengan “Properti Terbengkalai” adalah aktiva tetap yang dimiliki Bank dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. Tidak termasuk dalam pengertian properti terbengkalai adalah: ‐ properti yang dikategorikan memiliki klasifikasi sebagai aktiva Bank dalam Pembiayaan Ijarah sesuai fatwa dan ketentuan berlaku; ‐ properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank, sepanjang dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas dan properti untuk sarana pendidikan; atau ‐ properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan Bank dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat, misalnya tanah dan bangunan di atasnya yang sedang dipersiapkan untuk menjadi kantor Bank. Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. Dalam hal sebagian besar dari suatu properti digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak digunakan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. Contoh: Suatu properti berupa gedung terdiri dari 10 (sepuluh) lantai. Lantai 1 sampai dengan lantai 6 digunakan untuk kegiatan usaha yang lazim. Lantai 7 sampai dengan lantai 10 tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai meskipun tidak digunakan. Dalam hal sebagian kecil dari suatu properti digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak digunakan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. Contoh: Suatu properti berupa gedung mempunyai luas 1.000 meter persegi. Yang digunakan untuk kegiatan usaha yang lazim seluas 200 meter persegi. Sisanya seluas 800 meter persegi digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. Yang dimaksud dengan “upaya penyelesaian” antara lain upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai. Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

75

Aset


Paragraf 140

141


Ketentuan (1) Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk Properti Terbengkalai digolongkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 139, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Rekening Antar Kantor dan Suspense Account (1)

(2)

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Suspense Account. Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank. Kualitas Rekening Antar Kantor dan Suspense Account ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aktiva tanpa dilakukan set off dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

BAB V


142

Penyisihan Penghapusan Aktiva Umum (1)

(2)

(3)

Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untuk antisipasi terhadap potensi kerugian. PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan b. Cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif. PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling kurang sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

143


Tata Cara Pembentukan (1)

(2)

Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 142 ayat (2) huruf a ditetapkan paling rendah sebesar 1 % (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar. Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah Indonesia, dan bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai sebagaimana

76

Aset


Paragraf

144

Pasal 42 13/13/PBI/2011


145

Sumber Regulasi

Ketentuan dimaksuddalam Paragraf 145 huruf a dan huruf b. (3) Pembentukan cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 141 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar: a. 5% (lima persen) dari Aset Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas persen) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan. (4) Kewajiban membentuk PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan Ijarah atau Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik. (5) Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi Aktiva Produktif dalam bentuk: a. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi aktiva yang sejenis; dan/atau b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sesuai dengan masa sewa. Penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah atau IjarahMuntahiya Bittamlik mengacu pada standar akuntansi keuangan yangberlaku untuk bank syariah. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus konsisten dan mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. (6) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aktiva Produktif. Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut: a. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna’, dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok; b. Pembiayaan Salam dihitung berdasarkan harga perolehan; dan c. Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Qardh dihitung berdasarkan saldo baki debet. Yang dimaksud dengan “Pembiayaan multijasa” adalah Pembiayaan Bank kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Penilaian Agunan Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAditetapkan sebagai berikut: a. untuk agunan berupa jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, sebesar 100% (seratus persen) dari nilai yang dijamin; Yang dimaksud dengan “Pemerintah Indonesia” adalah pemerintah pusat. b. untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan, paling tinggi sebesar 100% (seratus persen); Yang dimaksud dengan “giro, tabungan, dan deposito” adalah termasuk giro, tabungan, dan deposito di bank umum konvensional.

77

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan c. untuk agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, paling tinggi sebesar 100% (seratus persen); d. untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi yang diikat secara gadai, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan; Peringkat investasi (investment grade) didasarkan pada peringkat dalam satu tahun terakhir yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka surat berharga dianggap tidak memiliki peringkat. e. untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang diikat dengan hak tanggungan, paling tinggi sebesar: Pengikatan agunan dengan hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah mengacu k epada standar akuntansi keuangan yang berlaku. 1) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai wajar apabila: a) penilaian oleh Penilai Independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau b) Mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir; 3) 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; 4) 0% (nol persen) dari nilai wajar apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; f. untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; serta resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang, paling tinggi sebesar: Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada diatasnya

78

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

146

Pasal 44 13/13/PBI/2011

147

Pasal 45 13/13/PBI/2011

Ketentuan harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pengikatan agunan dengan hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Yang dimaksud dengan “resi gudang” adalah resi guda ng sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang‐undangan lainnya. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Nilai wajar untuk resi gudang adalah nilai yang ditentukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang‐undangan yang berlaku untuk resi gudang. 1) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir; 3) 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau 4) 0% (nol persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA dilarang melebihi nilai pengikatan agunan. (2) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan berdasarkan nilai terendah antara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 145 dengan nilai pengikatan agunan. Nilai agunan dapat mengalami perubahan sesuai hasil penilaian terkini antara lain karena terjadinya perubahan nilai pasar, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan perubahan fisik agunan. (1) Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah. (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank bagi Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (3) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPA. (4) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai

79

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

148

Pasal 46 13/13/PBI/2011

BAB VI Pasal 47 13/13/PBI/2011

149

Ketentuan dari Penilai Independen atau penilai intern. (1) Bank Indonesia berwenang melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, antara lain apabila: a. agunan tidak dilengkapi dengan dokumen terkait dan pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan‐undangan yang berlaku; b. penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 145, Paragraf 146, dan Paragraf 147; atau c. perjanjian asuransi yang melindungi agunan tidak mencantumkan banker’sclause yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerimauang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus: a. memenuhi ketentuan permodalan sesuai ketentuan yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan b. bukan merupakan pihak terkait dengan Bank atau kelompok peminjam dengan nasabah Bank, kecuali agunan dimaksud direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan pihak terkait dengan Bank atau kelompok peminjam dengan nasabah Bank. (3) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan‐laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia. Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir dalam rangka pemeriksaan Bank (exit meeting).

Hapus Buku dan Hapus Tagih (1)

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih Pembiayaan yang antara lain mencakup sebagai berikut:

(2)

Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih Bank kepada nasabah. Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan Bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus). Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih. a. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui oleh Dewan Dewan Komisaris; b. Prosedur hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui paling kurang oleh Direksi; c. Dewan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih; d. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Aktiva

80

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

150

Pasal 48 13/13/PBI/2011


151

Ketentuan Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet. (3) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan (partialwrite off). Pelaksanaan Hapus Buku dilakukan terhadap seluruh Pembiayaan yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian. (4) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan. (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 149 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus hak tagih. (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

Sanksi (1)

(2)

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Paragraf 104, Paragraf 106 ayat (1), Paragraf 106 ayat (3), Paragraf 107 ayat (1), Paragraf 107 ayat (3), Paragraf 108, Paragraf 109 ayat (1), Paragraf 113 ayat (1), Paragraf 113 ayat (2), Paragraf 113 ayat (3), Paragraf 114 ayat (5), Paragraf 115 ayat (2), Paragraf 115 ayat (3), Paragraf 115 ayat (4), Paragraf 118, Paragraf 121 ayat (1), Paragraf 125, Paragraf 126 ayat (4), Paragraf 127, Paragraf 132, Paragraf 133, Paragraf 134 ayat (2), Paragraf 135 ayat (1), Paragraf 136 ayat (2), Paragraf 137, Paragraf 138 ayat (1), Paragraf 138 ayat (2), Paragraf 139, Paragraf 141 ayat (1), Paragraf 142 ayat (1), Paragraf 143 ayat (5), Paragraf 146 ayat (1), Paragraf 147 ayat (1), Paragraf 147 ayat (4), Paragraf 148 ayat (3), Paragraf 149 ayat (1), Paragraf 149 ayat (2), dan/atau Paragraf 150 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Paragraf 110 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus persen) terhadap aktiva dimaksud.

152


Ketentuan Peralihan Penggolongan kualitas dan pembentukan PPA untuk Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA yang dimiliki Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008.

81

Aset


Paragraf 153

Sumber Regulasi BAB I Pasal 1 13/14/PBI/2011

Ketentuan

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ketentuan Umum 1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Aktiva Produktif adalah penanaman dana BPRS untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk Pembiayaan dan Penempatan Pada Bank Lain sesuai dengan Prinsip Syariah. Aktiva Non Produktif adalah aktiva BPRS selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa‐menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’ ; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa‐menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerjasama suatu usaha antara BPRS yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPRS dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing‐masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing‐masing. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinyakepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan berdasarkan akad salam, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Salam, adalah Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaranharga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Pembiayaan berdasarkan akad istishna’, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna’, adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatanbarang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaatdari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiyya bittamlik, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

82

Aset


Paragraf

154

Sumber Regulasi


Ketentuan 12. Pembiayaan berdasarkan akad qardh, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Qardh, adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah denganketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya padawaktu yang telah disepakati. 13. Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau BPRS lainnya berdasarkan Prinsip Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, dan/atau deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk‐ bentuk penempatan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. 14. Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima BPRS dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara BPRS dan nasabah. 15. Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima BPRS dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil. 16. Agunan Yang Diambil Alih, yang selanjutnya disebut AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali. 17. Penyisihan Penghapusan Aktiva, yang selanjutnya disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. 18. Penilai Independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang: a. tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan BPRS maupun nasabah yang menerima fasilitas; b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan‐ ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Kualitas Aktiva (1) Penanaman dan/atau penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati‐hatian dan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati‐hatian dalam penanaman dana” yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan: a. analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy& Collateral); dan/atau b. penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (performance) dan kemampuan membayar. (2) BPRS wajib menilai, memantau dan mengambil langkah‐langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar. Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai. Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan “mengambil langkah‐langkah antisipasi”adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

83

Aset


Paragraf 155

156

157

158


Ketentuan (1) BPRS wajib melakukan penilaian kualitas aktiva baik terhadap Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional sesuai dengan ketentuan ini. (2) Penilaian kualitas aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan. Yang dimaksud dengan “penilaian dilakukan secara bulanan” adalah penyajian dalam laporan bulanan sesuai dengan ketentuan mengenai laporan bulanan BPRS.


Aktiva Produktif

(1) BPRS wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada BPRS yang sama. (2) Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk 1 (satu) nasabah pada BPRS yang sama, BPRS wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing‐masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah. Contoh: BPRS A memberikan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah kepada debitur X. Hasil penilaian yang dilakukan BPRSA untuk masing‐masing Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan adalah sebagai berikut: a. Lancar, untuk Pembiayaan Mudharabah; dan b. Kurang Lancar, untuk Pembiayaan Murabahah. Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan BPRS A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu Kurang Lancar. Pasal 5 (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi 4 13/14/PBI/2011 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Ayat 1‐2 (2) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 6. Penilaian terhadap ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh SE 13/11/DPbS 2011 nasabah serta kelengkapan dokumentasi dan ketersediaan informasi Romawi II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5. No. 3‐4 Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih parameter dari unsur–unsur penilaian yang menunjukkan kualitas yang berbeda untuk 1 (satu) rekening maka penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan menggunakan penilaian yang paling rendah. Pasal 6 (1) Penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan 13/14/PBI/2011 Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada pencapaian rasio RBH terhadap PBH dan/atau ketepatan pembayaran pokok. (2) Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan. Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian. Contoh: Pembiayaan Mudharabah diberikan pada bulan Maret 2011, dengan jangka

84

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

159

Pasal 7 13/14/PBI/2011

160

Pasal 8 13/14/PBI/2011

Ketentuan waktu selama 1 (satu) tahun. Penghitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2011 adalah PBH bulan Maret 2011 ditambah PBH bulan April 2011 ditambah PBH bulan Mei 2011 ditambah PBH bulan Juni 2011. (3) PBH dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Penetapan PBH dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPRS dengan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk nasabah sehingga tidak harus ditetapkan secara bulanan. (4) BPRS dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah. (5) BPRS wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah antara BPRS dengan nasabah. (1) Dalam Pembiayaan Mudharabah, BPRS tidak diwajibkan menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala kepada nasabah. Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok Pembiayaan Mudharabah disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai. (2) BPRS wajib melakukan langkah‐langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo, apabila dalam Pembiayaan Mudharabah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala. Yang dimaksud dengan “langkah‐langkah untuk mengurangi risiko” antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Untuk Pembiayaan Musyarakah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, BPRS wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah. (4) Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah. (1) Penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Istishna’, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, Pembiayaan multijasa, dan Pembiayaan Qardh dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran, yang dibedakan sebagai berikut: a. angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah; b. angsuran untuk Kredit Pemilikan Rumah. Yang dimaksud dengan “Pembiayaan multijasa” adalah Pembiayaan BPRS kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah yang didukung dengan dokumen lengkap, paling kurang memuat porsi pokok, marjin/ujrah, dan/atau jadwal pembayaran.

85

Aset


Paragraf 161

162

Pasal 10 13/14/PBI/2011


163


164

Pasal 12 13/14/PBI/2011

165

Pasal 13 13/14/PBI/2011

Ketentuan Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain digolongkansebagai berikut: a. Lancar, apabila: 1) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Pembiayaan Qardh; atau 2) rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan/atau tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Pembiayaan Mudharabah dan untuk Pembiayaan Musyarakah; b. Kurang Lancar, apabila: 1) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Qardh; atau 2) rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan kurang dari 80% (delapan puluh persen) atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran dan/atau terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan Mudharabah dan untuk Pembiayaan Musyarakah; c. Macet, apabila: 1) BPRS atau Bank Umum Syariah yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usaha; 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Pembiayaan Qardh; dan/atau 3) rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran dan/atau terdapat tunggakan pembayaran pokok selama lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan Mudharabah dan untuk Pembiayaan Musyarakah. (1) Penanaman dana BPRS dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan informasi yang cukup. Yang dimaksud dengan “dokumen yang lengkap” adalah dokumen penanaman dana yang paling kurang meliputi aplikasi, analisa, keputusan, dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya. (2) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Aktiva Produktif yang oleh BPRS digolongkan Lancar menjadi paling tinggi Kurang Lancar, apabila dokumen penyediaan dana tidak memberikan informasi yang cukup.

Aktiva Non Produktif (1) BPRS dapat mengambilalih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan. Yang dimaksud dengan “mengambilalih agunan” adalah membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan. (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet. BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai AYDA. Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis antara lain berupa mekanisme pengambilan AYDA dan persyaratan AYDA. (1) BPRS wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar netrealizable value. Yang dimaksud dengan “net realizable value” adalah nilai pasar agunan dikurangi

86

Aset


Paragraf

166

Pasal 14 13/14/PBI/2011

167

Pasal 15 13/14/PBI/2011


168

169

Sumber Regulasi

Pasal 17 13/14/PBI/2011

Ketentuan estimasi biaya dalam rangka pengambilalihan AYDA. (2) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih. (3) Maksimum net realizable value adalah sebesar nilai Pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA. Pada saat pengambilalihan AYDA, BPRS melakukan pencatatan sebagai berikut: ‐ apabila net realizable value nilai AYDA lebih besar dari nilai Aktiva Produktif (hutang nasabah) maka BPRS mencatat nilai AYDA sebesar nilai Aktiva Produktif hutang nasabah dan selisih lebihnya dicatat dalam rekening administratif BPRS karena merupakan hak nasabah; atau ‐ apabilanet realizable value nilai AYDA lebih kecil dari nilai Aktiva Produktif (hutang nasabah) maka BPRS mencatat nilai AYDA sebesar net realizable value nilai AYDA dan selisih kurangnya dicatat dalam pembukuan BPRS sebagai hutang kewajiban nasabah. (1) BPRS yang mengambilalih agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 163 ayat (1) wajib mencairkan AYDA paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan. Pengaturan ini dimaksudkan agar BPRS segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih besar dari hutang nasabah maka selisih lebihnya merupakan hak nasabah. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih kecil dari hutang nasabah maka selisih kurangnya tetap merupakan kewajiban nasabah. Dalam hal BPRS tidak dapat menagih kewajiban nasabah tersebut maka BPRS dapat mencatatnya sebagai kerugian BPRS. (2) BPRS wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA. Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Penempatan Dana Pada Bank Umum Konvensional (1) BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum konvensional dan/atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada bank perkreditan rakyat. (2) BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS. (3) Penempatan dana BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam kategori Aktiva Produktif. Kualitas aktiva dalam bentuk penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 168 Ayat (2) digolongkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok;

87

Aset


Paragraf

BAB VI


170

171

Sumber Regulasi


Ketentuan b. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja; c. Macet, apabila: 1) bank umum konvensional yang menerima penempatan dana BPRS telah ditetapkan dalam pengawasan khusus atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok selama lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (1) BPRS wajib membentuk PPA untuk Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif, dan penempatan dana pada bank umum konvensional. Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong BPRS melakukan upaya pencairan dan untuk antisipasi terhadap potensi kerugian. (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif; dan c. cadangan umum dan cadangan khusus untuk penempatan dana pada bank umum konvensional.

Tata Cara Pembentukan (1) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 170 ayat (2) huruf a dan huruf c ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional yang digolongkan Lancar. (2) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 174 ayat (1) huruf a dan huruf b. (3) Pembentukan cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 170 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar: a. 10% (sepuluh persen) dari Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; Pembentukan cadangan khusus PPA paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) tidak termasuk Aktiva Non Produktif karena kualitas Aktiva Non Produktif hanya digolongkan Lancar dan Macet. b. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau Pembentukan cadangan khusus PPA paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif tidak termasuk: ‐ Penempatan Pada Bank Lain dan penempatan dana pada bank umum konvensional karena kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain dan penempatan dana pada bank umum konvensional hanya digolongkan Lancar, Kurang Lancar dan Macet; dan ‐ Aktiva Non Produktif karena kualitas Aktiva Non Produktif hanya digolongkan Lancar dan Macet.

88

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan c.

172

Pasal 20 13/14/PBI/2011

173

Pasal 21 13/14/PBI/2011


174

100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif, dan penempatan dana pada bank umum konvensional yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan. (4) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional. (1) Kewajiban membentuk PPA sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 171 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan Ijarah atau Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik. Kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah dan/atau Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IjarahMuntahiya Bittamlik. (2) BPRS wajib membentuk penyusutan atau amortisasi Aktiva Produktif dalam bentuk: a. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi BPRS bagi aktiva yang sejenis; dan b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sesuai dengan masa sewa. Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut: a. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna’ , dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok; b. Pembiayaan Salam dihitung berdasarkan harga perolehan; dan c. Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Qardh dihitung berdasarkan saldo baki debet.

Penilaian Agunan (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional ditetapkan paling tinggi sebesar: a. 100% (seratus persen) dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia; b. 100% (seratus persen) untuk agunan tunai berupa uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan; c. 80% (delapan puluh persen) dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh pemerintah daerah; d. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan; e. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai hasil penilaian untuk agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan; f. 60% (enam puluh persen) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM atau SHGB, hak pakai tanpa hak tanggungan; g. 50% (lima puluh persen) dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin

89

Aset


Paragraf

175

Pasal 23 13/14/PBI/2011

176

Pasal 24 13/14/PBI/2011


177

Sumber Regulasi

Ketentuan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); h. 50% (lima puluh persen) dari nilai jual obyek pajak atau nilai taksiran untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letterC) yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir,tempat usaha atau los atau kios yang dikelola oleh badan pengelola, atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan; i. 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal laut yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” misalnya ketentuan mengenai fidusia dan gadai. j. 30% (tiga puluh persen) dari nilai pasar atau nilai taksiran untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melebihi 30 (tiga puluh) bulan. (2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dan penempatan dana pada bank umum konvensional. (1) Penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 173 wajib dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai intern BPRS berdasarkan analisis terhadap fakta‐fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum. Yang dimaksud dengan “metode dan prinsip yang berlaku umum” adalah metode dan prinsip penilaian yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). (2) Kewajiban penilaian agunan menggunakan Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPA. Bank Indonesia berwenang melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, apabila BPRS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 174, Paragraf 176, dan Paragraf 180.

Hapus Buku dan Hapus Tagih (1) BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administratif BPRS untuk menghapus buku penyediaan dana atau tagihan yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih BPRS kepada nasabah. Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan BPRS menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain mencakup persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

90

Aset


Paragraf

178

Pasal 26 13/14/PBI/2011


179

180

Sumber Regulasi


Ketentuan (2) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet. (3) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan (partial write off). (4) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian maupun untuk seluruh Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan. (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 177 hanya dapat dilakukan setelah BPRS melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan. (2) BPRS wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih. (3) BPRS wajib menatausahakan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

Sanksi BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Paragraf 154, Paragraf 155 ayat (1), Paragraf 156, Paragraf 158 ayat (5), Paragraf 159 ayat (2), Paragraf 159 ayat (3), Paragraf 159 ayat (4), Paragraf 160 ayat (2), Paragraf 162 ayat (1), Paragraf 163 ayat (2), Paragraf 164, Paragraf 165 ayat (1), Paragraf 165 ayat (2), Paragraf 166, Paragraf 168 ayat (1), Paragraf 168 ayat (2), Paragraf 170 ayat (1), Paragraf 172 ayat (2), Paragraf 175 ayat (1), Paragraf 177 ayat (1), Paragraf 177 ayat (2), Paragraf 178, Paragraf 180 ayat (1) dan Paragraf 180 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ketentuan Umum 1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor

91

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,salam dan istishna’ ; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa‐menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 7. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh temposerta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 1) perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3) perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau 6) pemberian potongan. c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning. 8. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. 9. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

92

Aset


Paragraf 181

182


Ketentuan (1) Bank dapat melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati‐hatian serta prinsip akuntansi yang berlaku. (2) Bank wajib menjaga dan mengambil langkah‐langkah agar kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan Lancar.


Restrukturisasi

183

Pasal 4 10/18/PBI/2008

184

Pasal 5 13/9/PBI/2011 SE 10/34/DPbS 2008 Romawi IV

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: a. penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan; b. pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau c. penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara akrual. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. (1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabahmengalamipenurunan kemampuanpembayaran; dan b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. (2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. (3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti‐bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan “bukti‐bukti yang memadai” antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas. (4) Restrukturisasi pembiayaan dianalisis berdasarkan: a. prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah Pembiayaan usaha produktif; atau b. kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah Pembiayaan non produktif. (5) Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BUS dan UUS kepada pihak terkait dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. (6) Analisis yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan konsultan keuangan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas. (7) Restrukturisasi Pembiayaan dituangkan dalam addendum akad Pembiayaan dan/atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing‐ masing bentuk Pembiayaan. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) juga diterapkan dalam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga. (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) juga diterapkan dalam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.

93

Aset


Paragraf 185

186

Pasal 7 10/18/PBI/2011


187

188

189




Ketentuan (1) Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Termasuk pengertian restrukturisasi 1 (satu) kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap Pembiayaan dengan kualitas Lancar maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas Pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian Khusus, atau sebaliknya. (2) Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas Pembiayaan dari Bank, dapat dilakukan terhadap masing‐masing Pembiayaan.

Perlakuan Akuntansi Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku.

Prinsip Syariah Restrukturisasi Pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku. Yang dimaksud dengan “fatwa Majelis Ulama Indonesia” adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional‐Majelis Ulama Indonesia.

Kebijakan dan Prosedur (1)

Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard OperatingProcedure tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

Kebijakandan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Penyusunan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah. ‐ Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta’widh) kepada nasabah dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan. ‐ Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss/al‐furshah al‐dha‐i’ah). ‐ Perubahan‐perubahan yang disepakati antara Bank dengan nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam addendum akad Pembiayaan. ‐ Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat akad Pembiayaan baru. (2)

Kebijakan dan Standard Operating Procedure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

94

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi SE 13/18/DPbS 2011 Romawi II SE 10/34/DPbS 2008 Romawi III

Ketentuan (3) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. (4) Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi. Pengkinian Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan terkait aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah. (5) Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Dewan Komisaris. (6) Kebijakan dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan ini. Pokok‐pokok yang diatur dalam ketentuan ini antara lain satuan kerja atau petugas khusus Restrukturisasi Pembiayaan, limit wewenang memutus Restrukturisasi Pembiayaan, dan sistem informasi manajemen Restrukturisasi Pembiayaan. (7) Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan mencakup paling kurang hal‐hal sebagai berikut: a. Penetapan satuan kerja khusus dan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan. 1) Pembentukan satuan kerja khusus Restrukturisasi Pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing‐masing Bank. 2) Pejabat atau pegawai yang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian Pembiayaan. 3) Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan. 4) Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan, maka keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan. b. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi. c. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi. d. Sistem dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola Pembiayaan. e. Sistem informasi manajemen Pembiayaan yang direstrukturisasi. f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pembiayaan yang tergolong Non‐Lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dengan kolektibilitas Non‐Lancar bukan untuk masing‐masing kolektibilitas dari Pembiayaan Non‐Lancar. g. Bank melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati‐hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

95

Aset

Paragraf 190


Sumber Regulasi BAB VI Pasal 11 13/9/PBI/2011

191

Pasal 12 13/9/PBI/2011

192

Pasal 12A 13/9/PBI/2011

193

Pasal 13 10/18/PBI/2008

194

Pasal 14 10/18/PBI/2008

Ketentuan

Penetapan Kualitas Pembiayaan (1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar. (2) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ ujrah secara berturut‐turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau b. menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat‐syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; (3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; (1) Kualitas Pembiayaan ditetapkan paling tinggi Kurang Lancar untuk restrukturisasi lebih dari 1 (satu) kali atas Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus. (2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas untuk restrukturisasi atas Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang dilakukan dengan melebihi batas maksimal yang ditetapkan Bank sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf 189 ayat (1a). Bank Indonesia berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang berbeda dengan Bank, apabila Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan. Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. selama grace period, kualitas mengikuti kualitas Pembiayaansebelum dilakukan restrukturisasi; dan b. setelah grace period berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 191. Yang dimaksud dengan “grace period” adalah masa tenggang yang diberikan Bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin untuk akad Murabahah atau Istishna’ atau angsuran Ijarah untuk akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyyah Bittamlik. (1) Untuk BUS dan UUS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (performance) nasabah dan/atau kemampuan membayar, sesuai dengan penggolongan nasabah, setelah 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 190 ayat (1); Yang dimaksud dengan “penggolongan nasabah” adalah pengelompokkan nasabah yang didasarkan pada: 1. besar kecilnya jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, 2. Usaha Kecil dan Menengah dengan mempertimbangkan Sistem Pengendalian

96

Aset


Paragraf

195

Sumber Regulasi

BAB VII Pasal 15 13/9/PBI/2011 SE 10/34/DPbS 2008 Romawi VI No. 1.c – 6

Ketentuan Risiko, Kondisi Tingkat Kesehatan dan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank. (2) Untuk BPRS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah. Kualitas Pembiayaan bagi BPRS dinilai berdasarkan ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah.

Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan (1) Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna’ dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadualan kembali (rescheduling); b. persyaratan kembali (reconditioning); dan c. penataan kembali (restructuring). Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna’ sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah. Konversi piutang dimaksud dilakukan sebagai berikut: 1) Bank menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna’ dengan memperhitungkan nilai wajar obyek murabahah atau istishna’. Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek murabahah atau istishna’, maka diakui sebagai berikut: a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak Bank, yang penyelesaiannya disepakati antara Bank dan nasabah; b) apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka ijarahmuntahiya bittamlik atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal mudharabah dari Bank. 2) Obyek murabahah atau istishna’ sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad Pembiayaan baru. 3) Bank melakukan akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar (cash flow) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip syariah. 4) Bank mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru. d. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah. Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut: 1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna’. 2) BUS atau UUS membuat akad mudharabah atau musyarakah dengan nasabah atas Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai. 3) BUS atau UUS memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. e. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai

97

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan berikut: 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas. 2) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna’ . 3) BUS atau UUS membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan. 4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang murabahah atau piutang istishna’ sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi. (2) Pembiayaan dalam bentuk piutang qardh dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadualan kembali (rescheduling); dan b. persyaratan kembali (reconditioning). Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan qardh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi. (3) Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadwalan kembali (rescheduling); b. persyaratan kembali (reconditioning); dan c. penataan kembali (restructuring). Penataan kembali (restructuring) dengan penambahan dana. Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS atau BPRS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik. d. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah. Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut: 1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. 2) BUS atau UUS membuat akad mudharabah atau musyarakah dengan nasabah untuk Surat Berharga Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai. 3) BUS atau UUS memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. e. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut: 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas. 2) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. 3) BUS atau UUS membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan. 4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara sebesar sisa kewajiban nasabah. Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad Pembiayaan bagi BUS dan UUS dalam bentuk mudharabah atau musyarakah sebagaimana dimaksud dalam huruf

98

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi

Ketentuan a, huruf b, huruf d dan huruf e merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi. Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad Pembiayaan bagi BPRS dalam bentuk mudharabah atau musyarakah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi. Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah perpanjangan atas Pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas Lancar dan telahjatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. (4) Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiyyah bittamlik dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadwalan kembali (rescheduling); b. persyaratan kembali (reconditioning); dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali besarnya ujrah yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut: 1) Aktiva ijarah dimiliki oleh BUS atau UUS Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva ijarah. 2) Aktiva ijarah bukan milik BUS atau UUS Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva ijarah. c. penataan kembali (restructuring). Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi akad ijarah atau akad ijarah muntahiyyah bittamlik menjadi mudharabah atau musyarakah. Konversi pembiayaan terhadap aktiva ijarah yang dimiliki oleh BUS atau UUS dilakukan sebagai berikut: 1) BUS atau UUS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiyyah bittamlik denganmemperhitungkan nilai wajar aktiva ijarah. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai wajar aktiva ijarah dengan nilai buku aktiva ijarah ditambah tunggakan angsuran ijarah, maka diakui sebagai berikut: a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran ijarah, maka BUS atau UUS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut; b) apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran ijarah, maka BUS atau UUS mengakui keuntungan yang ditangguhkan sebesar selisih tersebut dan diamortisasi selama masa akad mudharabah atau musyarakah. 2) BUS atau UUS membuat akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar (cash flow) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip syariah. 3) BUS atau UUS mencatat pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah sebesar nilai wajar aktiva ijarah. 4) BUS atau UUS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru. (5) penataan kembali (restructuring). Pembiayaan multijasa dalam bentuk ijarah dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadwalan kembali (rescheduling); dan

99

Aset


Paragraf

196

Pasal 16 10/18/PBI/2008

197

Pasal 17 10/18/PBI/2008


198

199

200

201

Sumber Regulasi

Ketentuan b. persyaratan kembali (reconditioning). (6) Pembiayaan dalam bentuk piutang salam dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadwalan kembali (rescheduling); b. persyaratan kembali (reconditioning); dan c. penataan kembali (restructuring) dengan penambahan dana oleh Bank. Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara penataan kembali (restructuring) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 195 dalam bentukkonversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan Penyertaan Modal Sementara tidak berlaku bagi BPRS. (1) Bank wajib melepaskan Penyertaan Modal Sementara apabila: a. telah sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau b. perusahaan nasabah tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba kumulatif. (2) Bank wajib menghapus buku Penyertaan Modal Sementara apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun. Pelepasan Penyertaan Modal Sementara pada prinsipnya harus segera dilakukan walaupun belum mencapai 5 (lima) tahun.

Laporan Restrukturisasi Pembiayaan

Bank wajib melaporkan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia. Pasal 19 Pelaporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 198 10/18/PBI/2008 bagi BUS dan UUS mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum. Pasal 20 (1) Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 198, 10/18/PBI/2008 untuk BPRS wajib disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. (2) BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila BPRS menyampaikan laporan secara on‐line melampaui batas waktu setelah tanggal 14 (empat belas) sampai dengan tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. (3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila BPRS belum menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pelaporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS dan format pelaporan dalam Lampiran 7 dan Lampiran 8. Hal‐hal yang diatur dalam ketentuan ini antara lain format laporan dan tata cara pelaporan. Dalam hal tanggal 14 pada ayat (1) dan tanggal 21 pada ayat (2) jatuh pada hari SE 13/16/DPBs 2011 Sabtu atau hari libur dan BPRS akan menyampaikan laporan Restrukturisasi Romawi VII Pembiayaan tidak secara on‐line, maka laporan Restrukturisasi Pembiayaan No. 11‐12 secara off‐line disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara off‐line adalah hari libur nasional dan/atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pasal 20A (1) Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 200

100

Aset

Paragraf


Sumber Regulasi Ketentuan 13/9/PBI/2011 wajib disampaikan secara online kepada Bank Indonesia melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lama tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. SE 13/16/DPBs 2011 Penyusunan dan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara on‐line Romawi VII dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Data Entry Laporan Berkala BPRS dan Aplikasi Web User BPRS Laporan Berkala BPRS. Tata cara pengoperasian aplikasi Laporan Restrukturisasi Pembiayaan terdapat dalam buku mengenai Tata Cara Aplikasi Data Entry Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi Web User BPRS Laporan Berkala BPRS, yang disampaikan kepada BPRS. Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara on‐line dapat disampaikan pada hari Sabtu atau hari libur. (2) Kewajiban penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. BPRS yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara on‐line; b. BPRS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mulai melakukan kegiatan operasional; atau c. BPRS yang mengalami gangguan teknis. Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan secara on‐line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan/atau pemadaman listrik. BPRS menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pengecualian penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara online dengan alamat: a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lambat pukul 16.00 WIB; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi BPRS apabila Bank Indonesia telah menerima pemberitahuan tertulis dari BPRS tersebut. (4) BPRS yang tidak dapat menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau tidak menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 200ayat (3), wajib menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara off‐line. (5) Penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara off‐line dilakukan dengan menggunakan disket atau cd–rom dan hasil cetak komputer (hardcopy) sebanyak 1 (satu) set disertai hasil validasi yang telahditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lambat pukul 16.00 WIB; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. (5) Tanggal penerimaan laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS yang disampaikan secara off‐line adalah tanggal stempel pos untuk yang dikirim via pos atau tanda terima dari jasa ekspedisi atau tanggal tanda terima Bank Indonesia apabila

101

Aset


Paragraf

202

203

Sumber Regulasi

BAB IX Pasal 21 10/18/PBI/2008

Ketentuan disampaikan secara langsung. (6) Dalam hal terjadi kerusakan disket atau cd‐rom yang telah diterima oleh Bank Indonesia secara off‐line, BPRS menyampaikan ulang disket atau cd‐rom laporan Restrukturisasi Pembiayaan setelah diminta oleh Bank Indonesia. (6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada system database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka: a. bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan, wajib menyampaikan laporan dimaksud secara off‐line; atau b. bagi BPRS yang telah menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan, menyampaikan ulang laporan Restrukturisasi Pembiayaan tersebut apabila diminta oleh Bank Indonesia. (7) Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan, BPRS perlu melakukan persiapan serta menyediakan sarana dan sumber daya manusia sebagai berikut: a. Personal Computer dengan memenuhi konfigurasi minimal hardware dan software sebagaimana tercantum dalam bukumengenai Tata Cara Aplikasi Data Entry Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi Web User BPRS Laporan Berkala BPRS; b. Pegawai yang ditugaskan (Petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan Restrukturisasi Pembiayaan; c. Penanggungjawab yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan Restrukturisasi Pembiayaan serta menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia. d. Sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer yang digunakan, aplikasi, dan data laporan Restrukturisasi Pembiayaan. e. Back up data laporan Restrukturisasi Pembiayaan yangditatausahakan dengan baik. (8) BPRS melaporkan daftar nasabah Pembiayaan yang direstrukturisasi pada bulan laporan dan nasabah Pembiayaan yang direstrukturisasi pada bulan‐bulan sebelumnya yang masih tercatat sebagai nasabah BPRS sampai dengan bulan laporan.

Sanksi

Bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 183, Paragraf 184 ayat (3), Paragraf 187, Paragraf 188, Paragraf 189 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Paragraf 194, Paragraf 195, Paragraf 197, Paragraf 198 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 22 (1) BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 13/9/PBI/2011 Paragraf 200 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). (2) BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 200 ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) BPRS yang menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara off‐line namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 201 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara off‐line dimaksud. (4) Pembayaran sanksi berupa denda uang kepada Bank Indonesia dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Indonesia melalui 2 (dua) cara, yaitu: a. Kliring SE 10/35/DPBs 2008 Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446 – Rekening penerimaan Romawi VIII

102

Aset


Paragraf

Sumber Regulasi

204

Pasal 23 10/18/PBI/2008

205

Pasal 24 10/18/PBI/2008

Ketentuan sanksi administratif BPRS, dan pada kolom keterangan dicantumkan “pembayaran sanksi berupa denda uang ”; atau b. RTGS Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446 – Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS dengan mencantumkan Transaction Reference Number (TRN) BIRBK566 dan pada kolomketerangan dicantumkan “pembayaran sanksi berupa denda uang”. (5) BPRS Pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi berupa denda uang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp.381‐8515, 381‐8915, atau melalui Faksimili Nomor 350‐1990, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi. b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Paragraf 191, tidak mengurangi pengenaan sanksi dalam ketentuan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 202 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 191.

103

Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

PENETAPAN KUALITAS KREDIT

PROSPEK USAHA KOMPONEN

Potensi pertumbuhan usaha

LANCAR

 Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.

DALAM PERHATIAN KHUSUS  Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.

KURANG LANCAR

 Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.

1

DIRAGUKAN

 Kegiatan usaha menurun.

MACET

 Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali.  Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.

104


LANCAR

Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan

 Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.  Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.  Beroperasi pada kapasitas yang optimum.

Kualitas  Manajemen yang manajemen sangat baik. dan permasalahan tenaga kerja

DALAM PERHATIAN KHUSUS

KURANG LANCAR

 Posisi di pasar  Pasar baik, tidak dipengaruhi oleh banyak perubahan dipengaruhi oleh kondisi perubahan perekonomian. kondisi  Posisi di pasar perekonomian. cukup baik  Pangsa pasar tetapi banyak sebanding dengan pesaing, namun pesaing. dapat pulih  Beroperasi pada kembali jika kapasitas yang melaksanakan hampir optimum. strategi bisnis yang baru.  Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.  Manajemen yang baik.

 Manajemen cukup baik.

2

DIRAGUKAN

 Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.  Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.  Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.  Manajemen kurang berpengalaman.

MACET

 Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.  Operasional tidak kontinyu.

 Manajemen sangat lemah.

105


LANCAR


KURANG LANCAR

Kualitas  Tenaga kerja yang  Tenaga kerja  Tenaga kerja manajemen memadai dan pada umumnya berlebihan dan dan belum pernah memadai, pernah terdapat permasalahan tercatat mengalami perselisihan/ tenaga kerja mengalami perselisihan/ pemogokan perselisihan atau pemogokan tenaga kerja pemogokan tenaga kerja yang dengan dampak tenaga kerja, atau telah diselesaikan yang cukup pernah dengan baik material bagi mengalami namun masih kegiatan usaha perselisihan/ ada kemungkinan debitur. pemogokan untuk terulang ringan namun kembali. telah terselesaikan dengan baik. Dukungan dari grup atau afiliasi

 Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.

 Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.

 Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.

3

DIRAGUKAN

 Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur.  Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.

MACET

 Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.  Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.

106


LANCAR


KURANG LANCAR

Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)

 Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurangkurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

 Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundangundangan yang berlaku.

 Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.

4

DIRAGUKAN

MACET

 Perusahaan  Perusahaan belum belum melaksanakan melaksanakan upaya upaya pengelolaan pengelolaan lingkungan lingkungan hidup yang hidup yang berarti atau berarti atau telah dilakukan telah dilakukan upaya upaya pengelolaan pengelolaan namun belum namun belum mencapai mencapai persyaratan yang persyaratan ditentukan minimum yang sebagaimana ditentukan diatur dalam sebagaimana peraturan diatur dalam perundangperaturan undangan yang perundangberlaku, dengan undangan yang penyimpangan berlaku, dan yang material. memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

107

KINERJA (PERFORMANCE) DEBITUR KOMPONEN

LANCAR


KURANG LANCAR

Perolehan laba

 Perolehan laba tinggi dan stabil.

 Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.

 Perolehan laba rendah.

Struktur permodalan

 Permodalan kuat.

 Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.

 Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.

5

DIRAGUKAN

MACET

 Laba sangat kecil  Mengalami atau negatif. kerugian yang  Kerugian besar. operasional  Debitur tidak dibiayai dengan mampu penjualan aset. memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.  Rasio utang  Rasio utang terhadap modal terhadap modal tinggi. sangat tinggi.

108


Arus kas

LANCAR


KURANG LANCAR

 Likuiditas dan  Likuiditas dan  Likuditas kurang modal kerja modal kerja dan modal kerja kuat. umumnya baik. terbatas.  Analisis arus kas  Analisis arus kas  Analisis arus kas menunjukkan menunjukkan menunjukkan bahwa debitur bahwa meskipun bahwa debitur dapat memenuhi debitur mampu hanya mampu kewajiban memenuhi membayar pembayaran kewajiban bunga dan pokok serta pembayaran sebagian dari bunga tanpa pokok serta pokok. dukungan bunga namun sumber dana terdapat indikasi tambahan. masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran dimasa mendatang.

6

DIRAGUKAN

MACET

 Likuiditas sangat  Kesulitan rendah. likuiditas.  Analisis arus kas  Analisis arus kas menunjukkan menunjukkan ketidakmampua bahwa debitur n membayar tidak mampu pokok dan menutup biaya bunga. produksi.  Tambahan  Tambahan pinjaman baru pinjaman baru digunakan digunakan untuk untuk memenuhi memenuhi kewajiban yang kewajiban yang jatuh tempo. jatuh tempo, secara material.

109


LANCAR


Sensitivitas terhadap risiko pasar

 Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik.

 Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.

KURANG LANCAR

 Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.

7

DIRAGUKAN

MACET

 Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.

 Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.

110

KEMAMPUAN MEMBAYAR KOMPONEN

Ketepatan pembayaran pokok dan bunga

LANCAR


KURANG LANCAR

 Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

 Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.  Jarang mengalami cerukan.

 Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.  Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

8

DIRAGUKAN

MACET

 Terdapat  Terdapat tunggakan tunggakan pokok pembayaran dan atau bunga pokok dan atau yang telah bunga yang telah melampaui 180 melampaui 120 (seratus delapan (seratus dua puluh) hari. puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.  Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

111


LANCAR


KURANG LANCAR

Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur

 Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.  Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan/infor masi keuangan yang disampaikan debitur.

 Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan/infor masi keuangan yang disampaikan debitur.

 Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

Kelengkapan dokumentasi kredit Kepatuhan terhadap perjanjian kredit

 Dokumentasi kredit lengkap.

 Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.  Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan/inform asi keuangan yang disampaikan debitur.  Dokumentasi kredit lengkap.

 Dokumentasi kredit kurang lengkap.  Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil.

 Dokumentasi  Tidak terdapat kredit tidak dokumentasi lengkap. kredit.  Pelanggaran  Pelanggaran yang prinsipil yang sangat terhadap prinsipil persyaratan terhadap pokok dalam persyaratan perjanjian kredit. pokok dalam perjanjian kredit.

 Tidak terdapat  Pelanggaran pelanggaran perjanjian kredit perjanjian kredit. yang tidak prinsipil.

9

DIRAGUKAN

MACET

 Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

112


Kesesuaian penggunaan dana

LANCAR

 Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pinjaman.  Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan.  Perpanjangan kredit sesuai dengan analisis kebutuhan debitur.


KURANG LANCAR

DIRAGUKAN

 Penggunaan dana  Penggunaan  Penggunaan kurang sesuai dana kurang dana kurang dengan sesuai dengan sesuai dengan pengajuan pengajuan pengajuan pinjaman, namun pinjaman, pinjaman, jumlahnya tidak dengan jumlah dengan jumlah material. yang cukup yang material.  Jumlah dan jenis material.  Jumlah dan fasilitas diberikan  Jumlah dan jenis jenis fasilitas lebih besar dari fasilitas diberikan lebih kebutuhan, diberikan lebih besar dari namun besar dari kebutuhan, jumlahnya tidak kebutuhan, dengan jumlah material. dengan jumlah yang material.  Perpanjangan yang cukup  Perpanjangan kredit kurang material. kredit tidak sesuai dengan  Perpanjangan sesuai dengan analisis kredit tidak analisis kebutuhan sesuai dengan kebutuhan debitur. analisis debitur kebutuhan (perpanjangan debitur kredit untuk (perpanjangan menyembunyika kredit untuk n kesulitan menyembunyika keuangan), n kesulitan dengan keuangan). penyimpangan yang cukup material. 10

MACET

 Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman.  Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang sangat material.  Perpanjangan kredit tanpa analisis kebutuhan debitur.

113


Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

LANCAR


KURANG LANCAR

DIRAGUKAN

MACET

 Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur.  Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.

 Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan debitur.  Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.

 Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati.  Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara cukup material.

 Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.  Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara material.

 Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.  Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.

11

114



LANCAR


 Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian grace period).  Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas.

 Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian grace period).  Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas.

KURANG LANCAR

DIRAGUKAN

 Skema  Skema pembayaran pembayaran kembali yang kembali yang kurang wajar kurang wajar dan terdapat dan terdapat pemberian grace pemberian grace period yang tidak period yang tidak sesuai dengan sesuai dengan jenis kredit. jenis kredit  Pendapatan valas dengan kurun tidak mencukupi waktu yang untuk cukup panjang. mendukung  Pendapatan pengembalian valas tidak kredit valas, mencukupi secara cukup untuk material. mendukung pengembalian kredit valas secara material.

MACET

 Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian grace period yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang.  Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian kredit valas.

KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

JONI SWASTANTO

12

115

Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/ /DPNP tanggal Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif Bank: PADA BANK YANG BERSANGKUTAN NO

*)

PERIODE PENILAIAN

NAMA DEBITUR

DIN

NPWP

ALAMAT DEBITUR

NOMOR REKENING

JENIS FASILITAS

PLAFON

BAKI DEBET

JANGKA WAKTU

PADA BANK LAIN KUALITAS

NAMA BANK LAIN

JENIS FASILITAS

PLAFON

BAKI DEBET

JANGKA WAKTU

FAKTOR PENILAIA N KUALITAMBAH TAS AN*)

Diisi dengan informasi dan penjelasan faktor-faktor yang digunakan di Bank lain yang dikategorikan sebagai faktor penilaian tambahan dan disertai dokumen pendukung yang menjelaskan faktor penilaian tambahan tersebut

116

Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/8/DPNP tanggal 31 Maret 2005

117

Lampiran 4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/8/DPNP tanggal 31 Maret 2005

118

Lampiran 5 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 1.

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

D

M

A. PROSPEK USAHA Potensi pertumbuhan usaha

Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik

Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan

Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian

Kualitas manajemen (independensi, pengalaman, serta kompetensi) dan permasalahan tenaga kerja

Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas

Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan

Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian Persaingan yang Pangsa pasar sebanding terbatas, termasuk posisi dengan pesaing yang kuat dalam pasar

Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian

Manajemen sangat baik

Manajemen baik

Tenaga kerja memadai dan/atau belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan

Tenaga kerja pada umumnya memadai dan/atau pernah terjadi perselisihan atau pemogokan yang dampaknya tidak material dan telah terselesaikan dengan

Manajemen kurang baik Manajemen sangat buruk Tenaga kerja berlebihan Tenaga kerja berlebihan Terjadi perselisihan atau dan/atau terdapat dalam jumlah yang besar pemogokan tenaga kerja perselisihan atau sehingga dapat yang sulit diatasi yang dampaknya sangat pemogokan yang menimbulkan keresahan dampaknya cukup dan/atau terdapat material terhadap kegiatan usaha material terhadap perselisihan atau kegiatan usaha pemogokan yang dampaknya cukup

Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru Manajemen cukup baik

1

Kegiatan usaha nasabah Kelangsungan usaha menurun nasabah sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti Pasar sangat dipengaruhi Kehilangan pasar sejalan oleh perubahan kondisi dengan kondisi perekonomian perekonomian yang menurun Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius

119

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/10/DPbS tanggal 13 April 2011

FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

baik sehingga pada umumnya hubungan pimpinan dan karyawan cukup baik Dukungan dari grup Perusahaan grup atau Perusahaan grup atau Hubungan dengan atau afiliasi afiliasi stabil dan afiliasi stabil dan tidak perusahaan grup atau mendukung usaha memiliki dampak yang afiliasi mulai memberatkan nasabah memberikan dampak yang memberatkan nasabah Upaya yang dilakukan Upaya pengelolaan Upaya pengelolaan Upaya pengelolaan nasabah dalam rangka lingkungan hidup baik lingkungan hidup lingkungan hidup memelihara dan mencapai hasil yang kurang baik dan belum kurang baik dan belum lingkungan hidup paling kurang sesuai mencapai persyaratan mencapai persyaratan (sesuai dengan dengan persyaratan minimum sebagaimana minimum sebagaimana peraturan perundangminimum sebagaimana diatur dalam peraturan diatur dalam peraturan undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perundang-undangan berlaku) perundang-undangan yang berlaku yang berlaku, dengan yang berlaku penyimpangan yang cukup material

D

M

material terhadap kegiatan usaha

Perusahaan grup atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah

Perusahaan grup atau afiliasi sangat merugikan nasabah

Perusahaan belum Perusahaan belum melakukan upaya melakukan upaya pengelolaan lingkungan pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya telah dilakukan upaya pengelolaan namun pengelolaan namun belum mencapai belum mencapai persyaratan minimum persyaratan minimum sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku, dengan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan penyimpangan yang untuk dituntut di material pengadilan

B. KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH Perolehan laba

Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil

Perolehan laba sesuai target laba namun memiliki potensi menurun

Perolehan laba lebih rendah dari target laba

2

Perolehan laba sangat kecil atau negatif Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset

Mengalami kerugian yang besar Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan

120


FAKTOR PENILAIAN

Struktur permodalan

Arus kas


L

DPK

Permodalan kuat dengan Permodalan cukup baik jumlah utang yang lebih dan pemilik mempunyai rendah dari modal kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan Likuiditas dan modal Likuiditas dan modal kerja kuat kerja umumnya baik Analisis arus kas Analisis arus kas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa nasabah dapat meskipun nasabah memenuhi kewajiban mampu memenuhi pengembalian kewajiban pengembalian pembiayaan serta porsi pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa bagi hasil namun dukungan sumber dana terdapat indikasi tambahan masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang Jumlah portfolio yang Beberapa portfolio sensitif terhadap sensitif terhadap perubahan nilai tukar perubahan nilai tukar valuta asing relatif valuta asing tetapi masih sedikit atau telah terkendali dilakukan lindung nilai secara baik

KL

D

M usaha tidak dapat dipertahankan Rasio utang terhadap modal sangat tinggi

Rasio utang terhadap modal cukup tinggi

Rasio utang terhadap modal tinggi

Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan/atau sebagian angsuran pembiayaan

Likuiditas sangat rendah Kesulitan likuiditas

Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing

3

Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran pembiayaan serta porsi bagi hasil Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo

Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi

Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing

Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing

Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional

121


FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

D

M

C. KEMAMPUAN MEMBAYAR Ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil a. Terdapat pembayaran angsuran pokok

b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok

Terdapat tunggakan Terdapat tunggakan Pembayaran angsuran Terdapat tunggakan Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat pembayaran angsuran pembayaran angsuran pokok telah melampaui pokok telah melampaui waktu atau pembiayaan pokok belum melampaui pokok telah melampaui 6 (enam) bulan atau belum jatuh tempo; dan 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) bulan namun 4 (empat) bulan namun terdapat tunggakan belum melampaui 6 terdapat tunggakan belum melampaui 4 pelunasan pokok (enam) bulan atau pelunasan pokok belum (empat) bulan atau terdapat tunggakan melampaui 3 (tiga) melampaui 1 (satu) terdapat tunggakan bulan setelah jatuh pelunasan pokok pelunasan pokok bulan setelah jatuh tempo; dan melampaui 1 (satu) melampaui 2 (dua) bulan tempo; dan/atau namun belum bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan melampaui 3 (tiga) setelah jatuh tempo; bulan setelah jatuh dan/atau tempo; dan/atau Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau PBH sama dengan atau PBH lebih besar dari PBH lebih besar dari PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% atau sama dengan 80% 30% (tiga puluh persen) lebih kecil dari 30% lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) (tiga puluh persen) (delapan puluh persen) (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) selama 3 (tiga) periode selama lebih dari 3 (tiga) (RBH ≥ 80% PBH) (RBH ≥ 80% PBH) periode pembayaran pembayaran (30% < RBH/PBH < 80%) (RBH/PBH ≤ 30% (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 (tiga) periode selama lebih dari 3 (tiga) pembayaran) periode pembayaran) Pembiayaan belum jatuh Terdapat tunggakan Terdapat tunggakan Terdapat tunggakan Terdapat tunggakan tempo; dan pelunasan pokok belum pelunasan pokok pelunasan pokok pelunasan pokok melampaui 1 (satu) melampaui 1 (satu) melampaui 2 (dua) bulan melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh bulan namun belum namun belum bulan setelah jatuh tempo; dan melampaui 2 (dua) bulan melampaui 3 (tiga) tempo; dan/atau

4

122


FAKTOR PENILAIAN

L

Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah

Kelengkapan dokumen pembiayaan

Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan

Kesesuaian penggunaan fasilitas

DPK

KL

D

setelah jatuh tempo; bulan setelah jatuh dan/atau tempo; dan/atau Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari PBH lebih besar dari PBH lebih besar dari PBH sama dengan atau atau sama dengan 80% atau sama dengan 80% 30% (tiga puluh persen) lebih kecil dari 30% (delapan puluh persen) (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (tiga puluh persen) (delapan puluh persen) selama 3 (tiga) periode (RBH ≥ 80% PBH) (RBH ≥ 80% PBH) pembayaran (30% < RBH/PBH < 80%) (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 (tiga) periode pembayaran) Nasabah selalu Nasabah menyampaikan Nasabah menyampaikan Nasabah menyampaikan menyampaikan informasi keuangan informasi keuangan informasi keuangan informasi keuangan secara teratur dan akurat tidak teratur tetapi masih tidak teratur dan secara teratur dan akurat akurat meragukan Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pembiayaan lengkap dan pembiayaan kurang pembiayaan tidak pengikatan agunan kuat pengikatan agunan kuat lengkap dan pengikatan lengkap dan pengikatan agunan lemah agunan lemah Tidak terdapat Pelanggaran perjanjian Pelanggaran terhadap Pelanggaran terhadap pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak persyaratan pokok persyaratan pokok pembiayaan prinsipiil dalam perjanjian dalam perjanjian pembiayaan yang cukup pembiayaan yang prinsipiil prinsipiil Penggunaan dana sesuai Penggunaan dana Penggunaan dana Penggunaan dana dengan pengajuan kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan pembiayaan pengajuan pembiayaan, pengajuan pembiayaan pengajuan pembiayaan namun jumlahnya tidak dengan jumlah yang dengan jumlah yang material cukup material material Jumlah dan jenis Jumlah dan jenis Jumlah dan jenis Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai fasilitas diberikan lebih fasilitas diberikan lebih fasilitas diberikan lebih

5

M

Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH ≤ 30% selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipiil Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih

123


FAKTOR PENILAIAN

L dengan kebutuhan

Perpanjangan pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah


DPK besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material

KL besar dari kebutuhan dengan jumlah yang cukup material

D besar dari kebutuhan dengan jumlah yang material

M besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material

Perpanjangan pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah

Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai pembiayaan tidak sesuai pembiayaan tanpa dengan analisis dengan analisis analisis kebutuhan kebutuhan nasabah kebutuhan nasabah nasabah (perpanjangan (perpanjangan pembiayaan untuk pembiayaan untuk menyembunyikan menyembunyikan kesulitan keuangan) kesulitan keuangan) dengan penyimpangan yang cukup material Sumber pembayaran Sumber pembayaran Pembayaran berasal dari Sumber pembayaran Tidak terdapat sumber dapat diidentifikasi dapat diidentifikasi dan sumber lain dari yang tidak diketahui, pembayaran yang dengan jelas dan disepakati oleh bank dan disepakati. sementara sumber yang memungkinkan disepakati oleh bank dan nasabah. disepakati sudah tidak nasabah memungkinkan Sumber pembayaran Sumber pembayaran Sumber pembayaran Sumber pembayaran Sumber pembayaran sesuai dgn struktur/jenis kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan tidak sesuai dengan pembiayaan yg diterima struktur/jenis struktur/jenis struktur/jenis pembiayan struktur/jenis pembiayaan yang pembiayaan yang yang diterima secara pembiayaan yang diterima diterima secara cukup material diterima material

6

124


2.

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN ISTISHNA’, PEMBIAYAAN QARDH, DAN TRANSAKSI MULTIJASA FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

D

M











Manajemen baik


Tenaga kerja pada umumnya memadai dan/atau pernah terjadi perselisihan atau pemogokan yang dampaknya tidak

Manajemen kurang baik Manajemen sangat buruk Tenaga kerja berlebihan Tenaga kerja berlebihan Terjadi perselisihan atau dan/atau terdapat dalam jumlah yang besar pemogokan tenaga kerja perselisihan atau sehingga dapat yang sulit diatasi yang pemogokan yang menimbulkan keresahan dampaknya sangat dampaknya cukup dan/atau terdapat material terhadap material terhadap perselisihan atau kegiatan usaha


7


125


FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

material dan telah kegiatan usaha terselesaikan dengan baik sehingga pada umumnya hubungan pimpinan dan karyawan cukup baik Dukungan dari grup Perusahaan grup atau Perusahaan grup atau Hubungan dengan atau afiliasi afiliasi stabil dan afiliasi stabil dan tidak perusahaan grup atau mendukung usaha memiliki dampak yang afiliasi mulai memberatkan nasabah memberikan dampak yang memberatkan nasabah Upaya yang dilakukan Upaya pengelolaan Upaya pengelolaan Upaya pengelolaan nasabah dalam rangka lingkungan hidup baik lingkungan hidup lingkungan hidup memelihara dan mencapai hasil yang kurang baik dan belum kurang baik dan belum lingkungan hidup paling kurang sesuai mencapai persyaratan mencapai persyaratan (sesuai dengan dengan persyaratan minimum sebagaimana minimum sebagaimana peraturan perundangminimum sebagaimana diatur dalam peraturan diatur dalam peraturan undangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perundang-undangan berlaku) perundang-undangan yang berlaku. yang berlaku, dengan yang berlaku. penyimpangan yang cukup material.

D

M

pemogokan yang dampaknya cukup material terhadap kegiatan usaha



Perusahaan belum Perusahaan belum melakukan upaya melakukan upaya pengelolaan lingkungan pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya telah dilakukan upaya pengelolaan namun pengelolaan namun belum mencapai belum mencapai persyaratan minimum persyaratan minimum sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berlaku, dengan penyimpangan yang memiliki kemungkinan material. untuk dituntut di pengadilan.


Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan

Perolehan laba sesuai target laba namun memiliki potensi


8

Perolehan laba sangat kecil atau negatif Kerugian operasional

Mengalami kerugian yang besar Nasabah tidak mampu

126


FAKTOR PENILAIAN

L target laba dan stabil

Struktur permodalan

Arus kas


DPK

KL

menurun

Permodalan kuat dengan Permodalan cukup baik jumlah utang yang lebih dan pemilik mempunyai rendah dari modal kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan Likuiditas dan modal Likuiditas dan modal kerja kuat kerja umumnya baik Analisis arus kas Analisis arus kas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa nasabah dapat meskipun nasabah memenuhi kewajiban mampu memenuhi pembayaran pokok dan kewajiban pembayaran margin tanpa dukungan pokok dan margin sumber dana tambahan namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang Jumlah portfolio yang Beberapa portfolio sensitif terhadap sensitif terhadap perubahan nilai tukar perubahan nilai tukar valuta asing relatif valuta asing tetapi masih sedikit atau telah terkendali dilakukan lindung nilai secara baik

D dibiayai dengan penjualan asset

M memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan Rasio utang terhadap modal sangat tinggi



Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar sebagian pokok dan margin



9

Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran pokok dan margin Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo





127


FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

D

M

C. KEMAMPUAN MEMBAYAR Ketepatan pembayaran pokok dan margin

Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan

Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah

Kelengkapan dokumen pembiayaan

Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan


Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin belum melampaui 3 (tiga) bulan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan Nasabah selalu Nasabah menyampaikan Nasabah menyampaikan menyampaikan informasi keuangan informasi keuangan informasi keuangan secara teratur dan akurat tidak teratur tetapi masih secara teratur dan akurat akurat Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pembiayaan lengkap dan pembiayaan kurang pengikatan agunan kuat pengikatan agunan kuat lengkap dan pengikatan agunan lemah Tidak terdapat Pelanggaran perjanjian Pelanggaran terhadap pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak persyaratan pokok pembiayaan prinsipiil dalam perjanjian pembiayaan yang cukup prinsipiil Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan pembiayaan sesuai pembiayaan kurang pembiayaan tidak sesuai dengan analisis sesuai dengan analisis dengan analisis kebutuhan nasabah kebutuhan nasabah kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan)

10

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang prinsipiil Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan) dengan penyimpangan yang cukup material

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 9 (sembilan) bulan

Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipiil Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah

128


3.

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN IJARAH DAN PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

D

M











Manajemen baik





11


129


FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL


D

M









12


Mengalami kerugian yang besar Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat

130


FAKTOR PENILAIAN Struktur permodalan

Arus kas


L

DPK

Permodalan kuat dengan Permodalan cukup baik jumlah utang yang lebih dan pemilik mempunyai rendah dari modal kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan Likuiditas dan modal Likuiditas dan modal kerja kuat kerja umumnya baik Analisis arus kas Analisis arus kas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa nasabah dapat meskipun nasabah memenuhi kewajiban mampu memenuhi pembayaran sewa tanpa kewajiban pembayaran dukungan sumber dana sewa namun terdapat tambahan indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang Jumlah portfolio yang Beberapa portfolio sensitif terhadap sensitif terhadap perubahan nilai tukar perubahan nilai tukar valuta asing relatif valuta asing tetapi masih sedikit atau telah terkendali dilakukan lindung nilai secara baik

KL

D

M dipertahankan Rasio utang terhadap modal sangat tinggi



Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar sebagian sewa

Likuiditas sangat rendah Kesulitan likuiditas Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran sewa Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo

Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional




Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah

Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah

C. KEMAMPUAN MEMBAYAR Ketepatan pembayaran sewa

Pembayaran sewa tepat waktu

Terdapat tunggakan Terdapat tunggakan pembayaran sewa belum pembayaran sewa telah

13

131


FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

melampaui 3 (tiga) bulan

Nasabah selalu Nasabah menyampaikan menyampaikan informasi keuangan informasi keuangan secara teratur dan akurat secara teratur dan akurat Kelengkapan Dokumentasi Dokumentasi dokumen pembiayaan pembiayaan lengkap dan pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat pengikatan agunan kuat Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah

Kepatuhan terhadap Tidak terdapat perjanjian pembiayaan pelanggaran perjanjian pembiayaan


Perpanjangan pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah

Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipiil

Perpanjangan pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah

melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang cukup prinsipiil Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan)

14

D

M

melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang prinsipiil Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan) dengan penyimpangan yang cukup material

melampaui 9 (sembilan) bulan

Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipiil Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah

132


4.

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN SALAM FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

D

M











Manajemen baik





15


133


FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL


D

M









16


Mengalami kerugian yang besar Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan

134


FAKTOR PENILAIAN

Struktur permodalan

Arus kas


L

DPK

Permodalan kuat dengan Permodalan cukup baik jumlah utang yang lebih dan pemilik mempunyai rendah dari modal kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan Likuiditas dan modal Likuiditas dan modal kerja kuat kerja umumnya baik Analisis arus kas Analisis arus kas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa nasabah dapat meskipun nasabah memenuhi kewajiban mampu memenuhi Salam sesuai akad tanpa kewajiban Salam sesuai dukungan sumber dana akad namun terdapat tambahan indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang Jumlah portfolio yang Beberapa portfolio sensitif terhadap sensitif terhadap perubahan nilai tukar perubahan nilai tukar valuta asing relatif valuta asing tetapi masih sedikit atau telah terkendali dilakukan lindung nilai secara baik

KL

D

M usaha tidak dapat dipertahankan Rasio utang terhadap modal sangat tinggi



Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian kewajiban Salam



17

Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban Salam Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo





135


FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

D

M

Piutang Salam telah jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan Suplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang prinsipiil Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan dengan jumlah yang material Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang material Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan)

Piutang Salam telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan Suplier tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipiil Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan

C. KEMAMPUAN MENYERAHKAN BARANG PESANAN Ketepatan penyerahan Piutang Salam belum barang pesanan jatuh tempo

Piutang Salam telah Piutang Salam telah jatuh tempo sampai jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan dengan 2 (dua) bulan Ketersediaan dan Suplier selalu Suplier menyampaikan Suplier menyampaikan keakuratan informasi menyampaikan informasi keuangan informasi keuangan keuangan nasabah informasi keuangan secara teratur dan akurat tidak teratur tetapi masih secara teratur dan akurat akurat Kepatuhan terhadap Tidak terdapat Pelanggaran perjanjian Pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak persyaratan pokok pembiayaan prinsipiil dalam perjanjian pembiayaan yang cukup prinsipiil Kesesuaian Penggunaan dana sesuai Penggunaan dana Penggunaan dana penggunaan fasilitas dengan pengajuan kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan pembiayaan pengajuan pembiayaan, pengajuan pembiayaan namun jumlahnya tidak dengan jumlah yang material cukup material Jumlah dan jenis Jumlah dan jenis Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai fasilitas diberikan lebih fasilitas diberikan lebih dengan kebutuhan besar dari kebutuhan, besar dari kebutuhan namun jumlahnya tidak dengan jumlah yang material cukup material Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan pembiayaan sesuai pembiayaan kurang pembiayaan tidak sesuai dengan analisis sesuai dengan analisis dengan analisis kebutuhan nasabah kebutuhan nasabah kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan)

18

Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah

136


FAKTOR PENILAIAN

L

DPK

KL

D

M

dengan penyimpangan yang cukup material

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

HALIM ALAMSYAH DEPUTI GUBERNUR

19

137

Lampiran Lampiran 6Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 11 /DPbS tanggal 13 April 2011 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/11/DPbS tanggal 13 April 2011 I.

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH FAKTOR PENILAIAN

1. Ketepatan/Kemampuan Membayar a. Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok

LANCAR

KURANG LANCAR

DIRAGUKAN

MACET

Pembiayaan belum Tunggakan Tunggakan Tunggakan jatuh tempo atau pembayaran angsuran pembayaran angsuran pembayaran angsuran tunggakan pembayaran pokok telah pokok telah pokok telah angsuran pokok belum melampaui 3 (tiga) melampaui 6 (enam) melampaui 12 (dua melampaui 3 (tiga) bulan namun belum bulan namun belum belas) bulan; atau bulan; atau melampaui 6 (enam) melampaui 12 (dua bulan; atau belas) bulan; atau Tunggakan pelunasan Tunggakan pelunasan Tunggakan pelunasan Tunggakan pelunasan pokok belum pokok telah pokok telah pokok telah melampaui 1 (satu) melampaui 1 (satu) melampaui 2 (dua) melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh bulan namun belum bulan namun belum bulan setelah jatuh tempo; dan/atau melampaui 2 (dua) melampaui 3 (tiga) tempo; dan/atau bulan setelah jatuh bulan setelah jatuh tempo; dan/atau tempo; dan/atau Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari PBH lebih dari 30% PBH sama dengan atau PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% atau sama dengan 80% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen)} (delapan puluh persen) lebih kecil dari 80% (tiga puluh persen) (delapan puluh persen) selama 3 (tiga) periode lebih dari 3 (tiga) (RBH ≥ 80% PBH). pembayaran. periode pembayaran. (30% < RBH/PBH < 80%). (RBH/PBH ≤ 30% (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 (tiga) periode lebih dari 3 (tiga) pembayaran). periode pembayaran).

1

138

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 11 /DPbS tanggal 13 April 2011

FAKTOR PENILAIAN b. Tidak Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok

LANCAR Pembiayaan belum jatuh tempo; dan/atau

KURANG LANCAR Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau

DIRAGUKAN Tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau

MACET Tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau

Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) (RBH ≥ 80% PBH).

2. Dokumentasi dan Informasi

Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau PBH lebih dari 30% PBH sama dengan atau (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 30% lebih kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih kecil dari 80% (tiga puluh persen) (delapan puluh persen) selama 3 (tiga) periode lebih dari 3 (tiga) pembayaran periode pembayaran. (30% < RBH/PBH < 80%). (RBH/PBH ≤ 30% (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 (tiga) periode lebih dari 3 (tiga) pembayaran). periode pembayaran). Mudharib selalu Mudharib Mudharib Mudharib tidak menyampaikan menyampaikan menyampaikan menyampaikan informasi keuangan informasi keuangan informasi keuangan informasi keuangan. tidak teratur tetapi secara teratur dan tidak teratur dan Dokumentasi akurat. masih akurat. meragukan. pembiayaan dan atau Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan lengkap pembiayaan kurang pembiayaan tidak tidak ada dan pengikatan agunan lengkap dan lengkap dan kuat. pengikatan agunan pengikatan agunan kuat. lemah Pelanggaran terhadap Pelanggaran yang persyaratan prinsipil terhadap pembiayaan. persyaratan Perpanjangan pembiayaan.

2

139


FAKTOR PENILAIAN

LANCAR

KURANG LANCAR

DIRAGUKAN

MACET

pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3

140


II.

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN SALAM, PEMBIAYAAN ISTISHNA’, PEMBIAYAAN QARDH, PEMBIAYAAN IJARAH, PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYYAH BIT TAMLIK DAN TRANSAKSI MULTIJASA A.

UNTUK PEMBIAYAAN DI LUAR KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

FAKTOR PENILAIAN 1. Ketepatan/Kemampuan Membayar a. Masa angsuran bulanan

LANCAR

KURANG LANCAR

Tidak terdapat Tunggakan angsuran tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) atau terdapat tunggakan bulan namun belum angsuran belum melampaui 6 (enam) melampaui 3 (tiga) bulan; dan/atau bulan; dan Pembiayaan belum jatuh Pembiayaan telah jatuh tempo tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan.

DIRAGUKAN

MACET

Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/atau

Tunggakan angsuran melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/atau

Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan.

Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan, atau Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/

4

141


FAKTOR PENILAIAN b. Masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulanan


LANCAR

KURANG LANCAR

Tidak terdapat Tunggakan angsuran tunggakan angsuran melampaui 1 (satu) atau terdapat tunggakan bulan namun belum angsuran belum melampaui 3 (tiga) melampaui 1 (satu) bulan; dan/atau bulan; dan Pembiayaan belum jatuh Pembiayaan telah jatuh tempo tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.

Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.

DIRAGUKAN Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.

MACET pembiayaan. Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau

Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan.

Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.

5

142


B.

UNTUK PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

FAKTOR PENILAIAN 1. Ketepatan/Kemampuan Membayar


LANCAR

KURANG LANCAR

DIRAGUKAN

MACET

Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau Pembiayaan belum jatuh tempo.

Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan; dan/atau

Tunggakan angsuran melampaui 9 (sembilan) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau

Tunggakan angsuran melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau

Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan.

Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan.

Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.

Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. Dokumentasi perjanjian

Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan

Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan; atau Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/ pembiayaan. Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.

6

143


FAKTOR PENILAIAN

LANCAR

KURANG LANCAR

Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.

kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.

DIRAGUKAN

MACET

pengikatan agunan lemah.


HALIM ALAMSYAH DEPUTI GUBERNUR

7

144

1457 Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 16 tanggal 30 Mei 2011 Surat Edaran Lampiran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 /DPbS Mei 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA TAHUN 2011

145

146

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya buku Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tahun 2011 ini dapat diterbitkan. Pedoman ini berisi mengenai format dan tatacara pengisian kolom-kolom Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS yang harus disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia setiap bulan. Sebelum menyusun Laporan Restrukturisasi Pembiayaan, BPRS diharapkan membaca dan memahami ketentuan restrukturisasi pembiayaan bagi BPRS yang diatur

dalam

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

10/18/PBI//2008

tentang

Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI//2011 dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS. Akhirul kalam, besar harapan kami pedoman ini dapat membantu BPRS dalam menyusun Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS sehingga penyusunan dan penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS dapat dilakukan secara cepat, akurat dan tepat waktu. Semoga seluruh niat, segenap upaya dan jerih payah dalam rangka pengembangan BPRS mendapat pertolongan, ridha, berkah, rahmat dan taufiq Allah SWT serta bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 30

Mei 2011

i

146

147

DAFTAR ISI

144 HALAMAN JUDUL 145 KATA PENGANTAR i 146 DAFTAR ISI ii 147 PENJELASAN UMUM 1 LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BPRS 1.1 Formulir Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS........................................... 148 2 149 1.2 Rincian Formulir Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS............................. 3 1.3 Penjelasan Formulir Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS......................... 150 4

ii

147

148

PENJELASAN UMUM

I.

Tujuan Pelaporan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang disusun menurut buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

a. Pembinaan dan pengawasan BPRS secara individual. b. Pemantauan

terhadap pelaksanaan prinsip pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

kehati-hatian

dalam

c. Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu, dengan mengacu pada pedoman ini.

II.

BPRS Pelapor BPRS pelapor adalah kantor pusat BPRS.

III.

Jenis Laporan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS meliputi kantor pusat BPRS yang mencakup data restrukturisasi pembiayaan di kantor pusat dan kantor cabang BPRS.

IV.

Periode Laporan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia.

V.

Cara Pengisian Laporan BPRS pelapor melakukan pengisian data pada form entry data yang tersedia dalam aplikasi data entry Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS. Angka nominal dilaporkan dalam ribuan rupiah, dengan pembulatan sebagai berikut: a. angka kurang dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi 0 (nol); dan b. angka Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS

1

148

149

1.1 FORMULIR LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BPRS


2

149

150

1.2 RINCIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BPRS KOLOM 1. No. Nomor urut 2. Nama Nama nasabah 3. Nomor Nasabah Nomor identifikasi nasabah pembiayaan (CIF) 4. Nomor Rekening Nomor rekening nasabah 5. Metode Restrukturisasi - Cara 10. Penjadwalan kembali (rescheduling) 20. Persyaratan kembali (reconditioning) 31. Penataan kembali (restructuring) - Penambahan dana bank 32. Penataan kembali (restructuring) - Konversi akad 6. Metode Restrukturisasi - Frekuensi Jumlah restrukturisasi 7. Jenis Akad 10. Murabahah 20. Istishna' 30. Salam 40. Multijasa 50. Mudharabah 60. Musyarakah 70. Qardh 80. Ijarah 90. Ijarah Muntahiya Bittamlik 8. Sisa Kewajiban Dalam ribuan Rupiah 9. Jangka Waktu - Awal Bulan/Tahun (BB/TTTT) 10. Jangka Waktu - Akhir Bulan/Tahun (BB/TTTT) 11. Kualitas 1. Lancar 2. Kurang Lancar 3. Diragukan 4. Macet 12. Tanggal Restrukturisasi Tanggal/Bulan/Tahun (TT/BB/TTTT) 13. Jenis Akad Sesuai angka 7 14. Sisa Kewajiban Dalam ribuan Rupiah 15. Jangka Waktu – Awal Bulan/Tahun (BB/TTTT) 16. Jangka Waktu – Akhir Bulan/Tahun (BB/TTTT) 17. Kualitas Sesuai angka 11


3

150

151

1.3

PENJELASAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BPRS

KOLOM

1.

No. Kolom ini diisi dengan nomor urut nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi.

2.

Nama Kolom ini diisi dengan nama nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan nama yang tercantum dalam akad pembiayaan.

3.

Nomor Nasabah Kolom ini diisi dengan nomor identifikasi nasabah (Customer Identification File/CIF) pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi sesuai dengan nomor nasabah yang ditetapkan oleh masing-masing BPRS.

4.

Nomor Rekening Kolom ini diisi dengan nomor rekening nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan nomor rekening yang ditetapkan oleh masingmasing BPRS. Nomor rekening nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan nomor rekening nasabah pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

5.

Metode Restrukturisasi - Cara Kolom ini diisi dengan metode atau cara restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut: 10. Penjadwalan kembali (rescheduling) Penjadwalan kembali adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Cara restrukturisasi ini dapat dilakukan untuk akad pembiayaan murabahah, istishna’, salam, multijasa, musyarakah, mudharabah, qardh, ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar tidak termasuk restrukturisasi pembiayaan. 20. Persyaratan kembali (reconditioning) Persyaratan kembali adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, antara lain meliputi: Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS

4

151

152

1) 2) 3) 4) 5) 6)

perubahan jadwal pembayaran; perubahan jumlah angsuran; perubahan jangka waktu; perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau pemberian potongan.

Cara restrukturisasi ini dapat dilakukan untuk akad pembiayaan murabahah, istishna’, salam, multijasa, musyarakah, mudharabah, qardh, ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. 31. Penataan kembali (restructuring) - Penambahan dana bank. Penataan kembali melalui penambahan dana BPRS adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara memberikan tambahan dana kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (rescheduling) atau persyaratan kembali (reconditioning). Cara penataan kembali dengan penambahan dana ini dapat dilakukan untuk akad pembiayaan salam, musyarakah dan mudharabah. 32. Penataan kembali (restructuring) – Konversi akad. Penataan kembali melalui konversi akad adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara konversi akad pembiayaan awal menjadi akad pembiayaan baru yang berbeda, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (rescheduling) atau persyaratan kembali (reconditioning). Cara penataan kembali dengan konversi akad ini dapat dilakukan untuk akad pembiayaan murabahah, istishna’, ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

6.

Metode Restrukturisasi - Frekuensi Kolom ini diisi dengan jumlah restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BPRS untuk masing-masing fasilitas pembiayaan nasabah.

7.

Jenis Akad Kolom ini diisi dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi, sebagai berikut: 10. Murabahah Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.


5

152

153

20. Istishna' Pembiayaan Istishna’ adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang. 30. Salam Pembiayaan Salam adalah pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 40. Multijasa Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. 50. Mudharabah Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama suatu usaha antara BPRS yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 60. Musyarakah Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPRS dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masingmasing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. 70. Qardh Pembiayaan Qardh adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 80. Ijarah Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 90. Ijarah Muntahiya Bittamlik Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

8.

Sisa Kewajiban Kolom ini diisi dengan jumlah kewajiban nasabah pembiayaan kepada BPRS yang masih ada sebelum restrukturisasi dilakukan, sesuai dengan jenis akad pembiayaan sebagai berikut:


6

153

154

a. b. c. d. e. f.

Pembiayaan dengan akad Murabahah dan Istishna' adalah sebesar saldo pokok ditambah dengan saldo margin. Pembiayaan dengan akad Salam adalah sebesar nilai barang yang harus diserahkan nasabah. Pembiayaan dengan akad Multijasa adalah sebesar saldo pokok ditambah dengan saldo sewa (ujrah). Pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah adalah sebesar saldo pokok. Pembiayaan dengan akad Qardh adalah sebesar saldo pokok. Pembiayaan dengan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah sebesar nilai kontrak sewa dikurangi dengan jumlah akumulasi angsuran sewa.

9.

Jangka Waktu – Awal Kolom ini diisi dengan bulan dan tahun awal pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

10.

Jangka Waktu – Akhir Kolom ini diisi dengan bulan dan tahun jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

11.

Kualitas Kolom ini diisi dengan kualitas pembiayaan nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu: 1. Lancar 2. Kurang Lancar 3. Diragukan 4. Macet

12.

Tanggal Restrukturisasi Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

13.

Jenis Akad Kolom ini diisi dengan jenis akad pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dengan rincian sebagaimana penjelasan pada angka 7.


7

154

155

14.

Sisa Kewajiban Kolom ini diisi dengan jumlah kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan jenis akad sebagaimana penjelasan pada angka 8. Sisa kewajiban nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan sisa kewajiban nasabah pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

15.

Jangka Waktu – Awal Kolom ini diisi dengan bulan dan tahun awal akad pembiayaan pada saat restrukturisasi. Dalam hal restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) melalui penambahan dana, maka jangka waktu awal setelah restrukturisasi adalah sama dengan jangka waktu awal pembiayaan pertama kali sebelum dilakukan restrukturisasi. Dalam hal restrukturisasi dilakukan dengan cara penataan kembali (restructuring) melalui konversi akad, maka jangka waktu awal adalah jangka waktu awal yang tercantum dalam akad pembiayaan yang baru. Jangka waktu awal pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan jangka waktu awal pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

16.

Jangka Waktu – Akhir Kolom ini diisi dengan bulan dan tahun jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad yang digunakan dalam restrukturisasi pembiayaan. Jangka waktu akhir pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan jangka waktu akhir pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

17.

Kualitas Kolom ini diisi dengan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi, dengan rincian sebagaimana penjelasan angka 11. Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan kualitas pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.


HALIM ALAMSYAH DEPUTI GUBERNUR Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS

8

155

Lampiran 8 Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Nama Bank : Alamat : LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BULAN : ……………

Metode Restrukturisasi No

Nama

No.Nasabah

No.Rek

1

2

3

4

Cara

Frekuensi

Jenis Akad

5

6

7

Sebelum Restrukturisasi Jangka Waktu Sisa Kewajiban Awal Akhir 8 9 10

Kualitas

Jenis Akad

11

12

Sesudah Restrukturisasi Jangka Waktu Sisa Kewajiban Awal Akhir 13 14 15

Kualitas 16

…………., …………………….2008. Direksi

ttd

(Nama Lengkap) Direktur Utama

156

LAMPIRAN Ib

PENJELASAN PENGISIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN. Kolom 1 Diisi dengan Nomor urut Kolom 2 Diisi dengan Nama Nasabah Kolom 3 Diisi dengan Nomor Induk Nasabah yang tercatat di bank Kolom 4 Diisi dengan Nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah Kolom Metode Restrukturisasi Diisi dengan Cara yang dilakukan bank melakukan restrukturisasi dan berapa kali (frekuensi) restrukturisasi terhadap nasabah tersebut. Kolom 5 Diisi dengan cara restrukturisasi yang dilakukan sebagai berikut: Cara Restrukturisasi Penjadualan kembali (reschedulling) Persyaratan kembali (reconditioning) Penataan Kembali (restructuring) - Penambahan dana bank - Konversi Akad

oleh bank dengan sandi Sandi 10 20

31 32

Kolom 6 Diisi dengan frekuensi bank melakukan restrukturisasi pembiayaan. Kolom Sebelum Restrukturisasi Diisi dengan data \–data sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan oleh bank. Misalnya : • Untuk pembiayaan nasabah yang direstrukturisasi pertama kali, pada kolom ini dilaporkan kondisi pembiayaan nasabah sebelum direstrukturisasi; • Untuk pembiayaan nasabah yang direstrukturisasi kedua, pada kolom ini dilaporkan kondisi pembiayaan nasabah restrukturisasi pertama; • Untuk pembiayaan nasabah yang direstrukturisasi ketiga, pada kolom ini dilaporkan kondisi pembiayaan nasabah restrukturisasi kedua; dan seterusnya

157

LAMPIRAN Ib

Kolom 7 Diisi dengan jenis akad pembiayaan yang digunakan dengan sandi sebagai berikut: Jenis Akad Pembiayaan Sandi Murabahah 10 Istishna’ 20 Salam 30 Multijasa 40 Mudharabah 50 Musyarakah 60 Qardh 70 Ijarah 80 Ijarah Muntahiyyah Bittamlik 90 Kolom 8 Diisi dengan sisa kewajiban nasabah kepada bank dengan perincian sebagai berikut: Akad Murabahah dan Akad Istishna' sebesar sisa pokok dan sisa margin Akad Salam sebesar nilai barang yang harus diserahkan nasabah Akad Multijasa sebesar sisa pokok dan sisa ujrah Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah sebesar sisa pokok yang masih harus dibayar oleh nasabah Akad Qardh sebesar sisa pokok yang masih harus dibayar oleh nasabah Akad Ijarah dan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik sebesar nilai buku aktiva ijarah dan tunggakan ujrah nasabah.

Kolom 9 Diisi dengan bulan dan tahun awal pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi. Kolom 10 Diisi dengan bulan dan tahun jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi. Kolom 11 Diisi dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, dengan rincian sebagai berikut: Kualitas Pembiayaa Sandi Lancar 1 Kurang Lancar 2 Diragukan 3 Macet 4

158

LAMPIRAN Ib

Kolom Sesudah Restrukturisasi Diisi dengan data–data restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Kolom 12 Diisi dengan jenis akad pembiayaan yang digunakan setelah restrukturisasi dengan rincian dan sandi sebagaimana penjelasan pada angka 7 Kolom 13 Diisi dengan sisa kewajiban nasabah kepada bank setelah restrukturisasi dengan rincian sandi sebagaimana penjelasan pada angka 8 Kolom 14 Diisi dengan bulan dan tahun awal pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad yang digunakan dalam restrukturisasi pembiayaan. Kolom 15 Diisi dengan bulan dan tahun jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad yang digunakan dalam restrukturisasi pembiayaan. Kolom 16 Diisi dengan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi, dengan rincian sandi sebagaimana penjelasan pada angka 11

159

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Aset. Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan

Recommend Documents