Peran Dinas Kesehatan dalam
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ KIS di Daerah Ketua : Kadinkes Prov. DI. Yogyakarta Sekretaris : Direktur RS Jiwa Menur – Jawa Timur
Komisi VII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali Denpasar, 17 Februari 2015
Arah kebijakan Aspek kepesertaan pelaksanaan JKN di Daerah
No.
Uraian kegiatan
1.
Membentuk/mengopti malisasikan TKPKD
2.
Forum kemitraan yang dipimpin Sekda akan ditingkatkan melibatkan pihakpihak terkait
Kab/kota 1.
Mendorong dalam membentuk/m engoptimalisa sikan TKPKD untuk verifikasi dan validasi PBI
Prov 1.
2. 2.
Berperan aktif dalam Forum kemitraan
Mendorong dalam membentuk/m engoptimalisa sikan TKPKD untuk verifikasi dan validasi PBI Berperan aktif dalam Forum kemitraan
Pusat 1.
Mendoron g Kemsos untuk membuat juknis verifikasi dan validasi PBI
2.
Mendoron g Kemsos untuk mensosial isasikan Juknis Ke Prov dan Kab/kota
Arah kebijakan
No. 2.
Uraian kegiatan Pemetaan peserta di FKTP berbasis standar, rasio, dan akses
Kab/kota 1. Membuat SOP dalam rangka pengendalian standar, rasio, dan akses peserta JKN di FKTP (PBI dan non PBI) berdasarkan Perpres No.12/2013
Prov 1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, monev
Pusat 1. Revisi pedoma n pelaksan aan JKN dengan memasu kkan peran daerah dalam pemetaa n peserta di FKTP
Arah kebijakan
No.
3.
Uraian kegiatan
Peningkatan kepesertaan non PBI dalam JKN
Kab/kota
Prov
a. Mendorong kewajiban BPJS untuk melaksanaka n sosialisasi kpd kelompok masy PBPU dan BP untuk menjadi peserta JKN
a. Monev pelaksanaan sosialisasi kpd kelompok masy PBPU dan BP untuk menjadi peserta JKN
Pusat
a. Monev
Arah kebijakan Aspek Pelayanan Kesehatan
No. 1.
Uraian kegiatan Pemetaan dan kredensialing FKTP & FKTL JKN
Kab/kota Pemetaan dan kredensialing FKTP dan FKTL s/d Type C oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Prov Kredentialing FKTL Type B oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi dengan melibatkan Dinkes Kab/Kota
Monev
Pusat Menyusun regulasi dan NSPK pemetaan dan kredensiali ng JKN
Arah kebijakan
No. 2.
Uraian kegiatan Penataan Sistem Rujukan berjenjang
Kab/kota
Prov
Koordinasi dengan BPJS dalam penataan sistem rujukan berjenjang
Menetapkan rumah sakit rujukan regional dengan SK Gubernur
Pusat Monev
Melakukan Monev
3.
Akreditasi FKTP dan FKTL
Melakukan akreditasi FKTP dan FKTL
Membentuk/men goptimalkan Tim Akreditasi FKTP/FKTL Pendampingan dalam akreditasi FKTP/FKTL
Segera menerbitkan pedoman akreditasi FKTP Pendamping an dalam akreditasi FKTP/FKTL
Arah kebijakan
No.
Uraian kegiatan
Kab/kota
Prov
Pusat
4.
Penguatan kompetensi SDM FKTP
Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM FKTP
Ikut membantu melaksanakan peningkatan kompetensi SDM FKTP serta melakukan Binwasdal
Menyusun Regulasi yg mengatur BPJS turut menyediak an anggaran peningkata n kompetens i SDM FKTP
5.
Sinkronisasi sistem informasi BPJS-SIK Kemkes/Daerah
Sosialisasi & implementasi
Sosialisasi & implementasi
Regulasi
Arah kebijakan
No .
Uraian kegiatan
6.
Kebutuhan obat/Alkes FKTP dan FKTRL
7.
8.
Kab/kota Menyediakan obat/Alkes di FKTP dan FKRTL milik pemerintah daerah
Prov
Pusat
Turut Menyediakan obat/Alkes di FKTP dan FKRTL milik pemerintah daerah
Menjamin menu semua obat/Alkes dasar dalam e –catalogue dan menjamin ketersediaanny a di pasaran
Penyediaan dr. Menyediakan spesialis di Insentif sesuai FKRTL kemampuan
Menyediakan tambahan Insentif sesuai kemampuan
Regulasi pemerataan distribusi dokter spesialis dasar
Pelayanan di DTPK
Binwasdal
Pelayanan di DTPK menjadi tanggung jawab Pusat
Melaksanakan pelayanan di DTPK
C. Aspek Pembiayaan
9
KEBIJAKAN
URAIAN KEGIATAN
KAB/KOTA
PROVINSI
1. Update Besaran 1. Update Besaran INA CBGs per 6 bln INA CBGs per 6 bln
PUSAT 1. Update Besaran INA CBGs per 6 bln
1. INA CBGs
PENDAPATAN
2. Kapitasi
1. Menyusun Regulasi pembiayaan pelayanan antar Puskesmas
2. Menganalisis Cost 2. Menganalisis & INA CBGs utk Mengevaluasi hasil diusulkan INA CBGs 1. Menyusun 1. Revisi PMK 59 Regulasi pembiayaan Tahun 2015 ttg pelayanan antar Tarif pada JKN Kab/Kota 2. Menyusun Regulasi pembiayaan pelayanan antar Provinsi
3. Non-Kapitasi
1. Besaran tarif NonKapitasi mengikuti PERDA
KEBIJAKAN
URAIAN KEGIATAN
KAB/KOTA
PROVINSI
BELANJA
1. Penggunaan dana Kapitasi
1. Revisi tentang penggunaan dana kapitasi agar bs digunakan sesuai dgn kebutuhan Puskesmas
DUKUNGAN TATA KELOLA KEUANGAN
1. Mendorong Puskesmas menjadi BLUD
1. Dinkes Kab 1. Pembinaan dan memfasilitasi SDM, pengawasan Pembiayaan & Pendampingan BLUD
PUSAT
1. Revisi tentang 1. Revisi tentang penggunaan dana penggunaan dana kapitasi agar bs kapitasi agar bs digunakan sesuai dgn digunakan sesuai dgn kebutuhan Puskesmas kebutuhan Puskesmas
2. Pendidikan Staf BLUD
D. Aspek Organisasi dan Manajemen
12
ASPEK ORGANISASI URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN KAB/KOTA
KEG. PROVINSI
DUKUNGAN PUSAT
PEMBENTUKA N FORUM KEMUNIKASI PROG. JKN
Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Daerah, yang dikoordinir oleh Sekda kab/Kota, dgn anggota,Dinas kependudukan,Dinsos, BPJS,DPPKAD, Bapeda,BKBKS,RS,BKD,BPMPD
Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Tk. Prov. yang dikoordinir oleh Sekda Prop dgn anggota,Dinas kependudukan,Dinsos, BPJS,DPPKAD, Bapeda,BKBKS,RS,BKD, BPMPD
Membahas dan memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait keberlangsungan program JKN di Pusat yang dikoordinir oleh Menkokesra dgn anggot kementerian terkait
ASPEK ORGANISASI URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN KAB/KOTA
KEG. PROVINSI
DUKUNGAN PUSAT
PEMBENTUKA N TIM KOORDINASI PROG. JKN
Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 di Daerah, yang dikoordinir oleh Bupati/walikota dgn anggota Dinas terkait
Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 di Daerah, yang dikoordinir oleh Gubernur dgn anggota Dinas terkait
Mengkoordinir dalam memecahkan berbagai persoalan & informasi terkait kepesertaa, Budgetting, regulasi serta strategi dalam mencapai unniversal covegere 2019 Secara Nasional yang dikoordinir oleh Presiden dgn anggota Kementerian terkait
ASPEK ORGANISASI URAIAN KEGIATAN
KEGIATAN KAB/KOTA
KEG. PROVINSI
DUKUNGAN PUSAT
PEMBENTUA N UNIT PENGADUA N MASYARAKA T
Membentuk Unit pengaduan masyarakat yang beranggotakan stakeholder, dimana Unit ini berdisi secara independen untuk menangani pengaduan masyarakat di semua unit pelayanan kesehatan.Unit ini juga melakukan sosialisasi tatacara penyampaian keluhan masyarakat dan penanganannya. Oleh tim Apabila pengaduan tdk diselesaiakn, maka dilanjutkan ke UPM prop.
Membentuk Unit pengaduan masyarakat yang beranggotakan stakeholder, dimana Unit ini berdisi secara independen untuk menangani permasalahan yang tidak dapat terselesaikan oleh UPM di Tkt Kab/Kota. Menyampaiakn tindak lanjut ke UPM Kab/Kota Prov juga haru menyediakan dana untuk Operasional UPM Prov dan Kab/Kota
Menyediakan Alokasi Dana Untuk Operasional UPM di Tingkat Pusat s/d Kab/Kota Melakukan tindak lanjut akan persoalan yang tidak dapat diselesaiakan oleh UPM Prov dan tindak lanjutnya.
ASPEK MANAJEMEN URAIAN KEGIATAN PERENCANAAN
KEGIATAN KAB/KOTA - Menetapkan Target Peserta JKN secara bertahaP per tahun hingga mencapai unniversal coverage 2019 - Menetapkan strategi Up datting data PBI melalui proses SMD dan Forum MMD di Desa/kel
KEG. PROVINSI
DUKUNGAN PUSAT
Rencana dukungan - Membuat regulasi biaya pembinaan, dalam pemanfaatan pelatihan dan monev dana JKN terutama bagi Kab/Kota untuk dukungan operasional Mengkoordinir recana manajemen di Dinkes terpadu prog JKN di Tk Kab/Kota Prov dengan melibatkan Kab/Kota
ASPEK MANAJEMEN URAIAN KEGIATAN PERENCANAAN
KEGIATAN KAB/KOTA - Membuat regulasi yang sebagai tindak lanjut atas regulasi yang lebih tinggi - Menyediakan rencana pendapatan dan belanja anggaran (Kapitasi dan non Kapitasi) dalam dokumen DPA - Rencana anggaran daerah untuk integrasi ke prog. JKN bagi Maskin non kuota Pusat
KEG. PROVINSI
DUKUNGAN PUSAT
ASPEK MANAJEMEN URAIAN KEGIATAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KAB/KOTA
KEG. PROVINSI
DUKUNGAN PUSAT
Mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan di FKTP dan FKRTL
Dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan di di Kab/Kota baik di FKTP maupun FKRTL
Dukungan Anggaran dukungan, untuk peningkatan kapasitas tenaga teknis dan non teknis di FKTP dan FKRLT termasuk Pelatihan Bendahara, pengelola P-care, simpus JKN di FKTP dan FKRTL
Lanjutan......ASPEK MANAJEMEN URAIAN KEGIATAN PENILAIAN :
KEGIATAN KAB/KOTA
KEG. PROVINSI
Monitoring ke FKTP Monitoring ke Dinkes dan FKRTL secara Kab/Kota dan minimal berjenjang dan berkala 2 FKTP di setiap Kab/kota secara berjenjang dan berkala
DUKUNGAN PUSAT Monitoring ke Dinke Prov dan minimal 2 Kab/Kota di setiap Prov secara berjenjang dan berkala
TERIMA KASIH
20
