DIREKTORAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA, DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Implementasi Perpres 67/2005 di Daerah
Jakarta, 26 November 2007
Outline •Garis-Garis Besar Pengaturan Perpres 67/2005 •Peranan Daerah Berdasarkan Perpres 67/2005 •Fungsi dan Sektor yang Dapat Dikelola Pemda
•Kriteria Proyek KPS di Daerah yang Wajib Mengikuti Perpres 67/2005 •Proses KPS di Daerah
Latar Belakang • Pembangunan nasional perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan • Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, diperlukan partisipasi sektor swasta (terkait dengan terbatasnya anggaran Pemerintah) • Diperlukan kebijakan yg jelas dan pasti dlm “aturan main” penyediaan infrastruktur oleh sektor swasta yang tetap melindungi dan mengamankan kepentingan konsumen, masyarakat dan badan usaha swasta secara adil • Pembentukan Perpres 67/2005 sebagai dasar peraturan kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS) • Ketentuan Perpres 67/2005 dipandang perlu diperluas sebagai pedoman yang komperehensif yang mencakup keseluruhan proses, dimulai sejak prioritisasi sampai dengan pelaksanaan proyek KPS
Garis-Garis Besar Pengaturan Perpres 67/2005 Tujuan dan Prinsip TUJUAN
• Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam pengusahaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; • Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; • Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam pengusahaan infrastruktur • Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna PRINSIP
Adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung gugat, saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling mendukung
Garis-Garis Besar Pengaturan Perpres 67/2005 Materi Pokok
• Perpres 67/2005 Pemerintah “menjual”, dana dari badan usaha Keppres 80/2003 Pemerintah “membeli”, dana dari APBN/APBD • Prinsip-Prinsip Umum Kemitraan (saling membutuhkan, saling mendukung, saling menguntungkan) • Pentingnya Pemerintah melakukan uji kelayakan (proper due diligence) pada tahap penyiapan proyek sebelum dilelang ke badan usaha • Memperhatikan isu-isu komersial, termasuk penetapan dan penyesuaian tarif, pengelolaan risiko dan dukungan Pemerintah • Proses pengadaan badan usaha yang adil, transparan, kompetitif, dan bertanggung gugat
Garis-Garis Besar Pengaturan Perpres 67/2005 Jenis Infrastruktur • Infrasruktur Transportasi Pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api • Infrasruktur Jalan, Jalan tol da jembatan tol • Infrasruktur Sumber daya air Saluran pembawa air baku • Infrasruktur Air minum Bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum
• Infrasruktur Air limbah Instalasi pengolah air limbah, jaringan utama & jaringan pengumpul, dan sarana persampahan (pengangkut dan tempat pembuangan) • Infrasruktur Telekomunikasi Jaringan telekomunikasi • Infrasruktur Ketenagalistrikan Pembangkit, transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik • Infrasruktur Minyak dan Gas Bumi Pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi
Garis-Garis Besar Pengaturan Perpres 67/2005 Proyek atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) •
Kriteria unsolicited project: tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek Pemerintah
•
Prakarsa proyek oleh badan usaha harus dilengkapi dengan: a. Studi kelayakan b. Rencana bentuk kerjasama c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan d. Rencanan penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian
•
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengevaluasi proyek
•
Jika proyek memenuhi persyaratan kelayakan maka proyek tersebut diproses melalui pelelangan umum
•
Terhadap badan usaha yang prakarsa proyeknya diterima diberikan kompensasi berupa: a. Pemberian tambahan nilai paling banyak 10% pada saat evaluasi proyek; atau b. Pembelian prakarsa proyek termasuk hak kekayaan intelektual (HKI)
Peranan Daerah Berdasarkan Perpres 67/2005
• Pemda dapat bekerjasama langsung dengan badan usaha, atau melalui BUMD yang dimilikinya • BUMD yang mengajukan dan atau memerlukan dukungan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) dalam melakukan kerjasama dengan badan usaha (swasta) dalam penyediaan infrastruktur wajib mengikuti ketentuan dalam Perpres 67/2005. Dalam hal ini BUMD bertindak atas nama Pemda. • BUMD yang tidak memerlukan dukungan Pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan badan usaha (swasta) dalam penyediaan infrastruktur dapat dikecualikan dari Perpres 67/2005. Dalam hal ini transaksi yang dilakukan BUMD berlandaskan business to business (b2b transaction).
Fungsi dan Sektor Yang Dapat Dikelola Pemda Sektor Telekomu nikasi Fungsi
MIGAS
Listrik
Jalan Tol
Transpor tasi
Air Minum
Pembuat Kebijakan Pengaturan/ Regulasi
*
Kontrak Kerjasama
Operasi
* Kecuali Kereta api
Kriteria Proyek KPS Daerah Yang Wajib Mengikuti Perpres 67/2005
•Merupakan pembangunan infrastruktur baru (greenfield projects) •Mengajukan/memerlukan dukungan Pemerintah
•Proyek atas jenis infrastruktur yang diatur dalam Perpres 67/2005
Proses KPS di Daerah Skema
Daftar Usulan Proyek KPS Daerah per sektor
Pemegang Kewenangan (untuk melakukan kontrak)
Pemerintah Daerah &
Melaksanakan pra studi kelayakan *
Pelelangan Umum
Prioritas KPS Daerah Non KPS
Simpul P3
Daftar proyek KPS Daerah setelah melalui penyaringan akhir dengan AMK
Daftar Proyek KPS Daerah setelah melalui penyaringan awal menggunakan AMK
Laporan
KKPPI & Pusat P3
Laporan ke Kepala Daerah
Departemen Keuangan &
Dukungan pemerintah belum tersedia
Unit Pengelola Resiko Daftar Proyek Sektor Publik (APBD)
Dukungan pemerintah dianggap tidak cocok untuk proyek KPS ini
Laporan
D A E R A H
Dukungan pemerintah tidak diperlukan
Proyek KPS yg memerlukan dukungan Pusat Perlu tambahan kajian bagi kesiapan proyek
Negosiasi
L I N G K U P
Pengelolaan Kontrak
Laporan untuk Proyek dg dukungan Pusat
Laporan untuk Proyek dg dukungan Pusat LINGKUP NASIO NAL
Penyaringan lingkup nasional menggunakan AMK Dukungan pemerintah diperlukan Kaji Ulang Anggaran (pasca persetujuan KKPPI) Dukungan pemerintah tersedia
CATATAN: KPS: Kemitraan Pemerintah dan Swasta AMK: Analisa Multi Kriteria rute utama; rute pilihan * untuk proyek KPS yang memerlukan dukungan pemerintah, harus dilakukan studi kelayakan penuh.
Proses KPS di Daerah Identifikasi dan Prioritisasi Proyek •
Kepala Daerah melakukan identifikasi proyek dengan mempertimbangkan: a. Kesesuaian dengan RPJM b. Kesesuaian lokasi proyek dengan RTRW c. Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah d. Analisa biaya dan manfaat sosial
•
Dalam melakukan identifikasi proyek, Kepala Daerah melakukan konsultasi publik
•
Berdasarkan hasil identifikasi proyek dan konsultasi publik, Kepala Daerah menetapkan prioritas proyek
Proses KPS di Daerah Penyiapan Proyek •
Kepala Daerah mempersiapkan proyek dengan melakukan uji tuntas (proper due diligence) yang terdiri dari: a. b. c. d. e. f.
Evaluasi Teknis Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS), Analisis Sosial dan Lingkungan: Analisis Finansial/Keuangan, termasuk kajian atas kebutuhan Dukungan Pemerintah Analisis dan Kajian Risiko, mencakup identifikasi, alokasi dan mitigasi risiko Bentuk/skema kerjasama, meliputi alternatif bentuk/skema kerjasama dalam Proyek KPS dimaksud.
Proses KPS di Daerah Pengadaan Badan Usaha •
Pengadaan badan usaha dilakukan melalui pelelangan umum dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dibentuk oleh Kepala Daerah
•
Tata cara pengadaan badan usaha: a. b. c. d.
•
Persiapan pengadan; Pelaksanaan pengadaan; Penetapan pemenang; dan Penyusunan perjanjian kerjasama
Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari panitia pengadaan
Proses KPS di Daerah Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
•
Negosiasi perjanjian kerjasama sebaiknya telah dimulai sebelum pengadaan badan usaha (pra tender) untuk menampung ekspektasi badan usaha agar dapat disesuaikan dengan ekspektasi Pemerintah
•
Prinsip kemitraan wajib dipertimbangkan dalam melakukan negosiasi
•
Negosiasi setelah pengadaan badan usaha (pasca tender) sebaiknya tidak dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat substansial
•
Penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan perusahaan pelaksana yang berstatus badan hukum Indonesia
•
Pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama, badan usaha menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Kepala Daerah
Proses KPS di Daerah Perolehan Pembiayaan (Financial Closure)
•
Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama, badan usaha harus telah memperoleh pembiayaan proyek
•
Dalam hal perolehan pembiayaan tidak dapat dipenuhi setelah jangka waktu di atas, perjanjian kerjasama berakhir dan jaminan pelaksanaan badan usaha dapat dicairkan
TERIMA KASIH
