Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Semarang. Rini Hastuti Yudo Munartono

Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Semarang

Rini Hastuti Yudo Munartono

Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005


Abstract Facing a globalization, the Government of Indonesia has embarked on a major reform agenda centered on Autonomy. One of the emerging issues is local authority being delegated to Local Government by Central as a tendency of decentralization. A devolution policy on Law no. 22 year 1999 and Law no. 25 year 1999 has delivered the Local Governments for managing their own financial performances. Our study will focus on an event study for the financial performance of Local Government before and after autonomy regulation applied. In this study, financial ratio analysis have been implemented to analyse the Local Governments before and after autonomy. A source of data is taken from APBD and APBD realization from years 1997-2002 and calculated by using the financial performance ratios; independency ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, routine expenditure ratio, capital expenditure ratio, debt service coverage ratio, routine expenditure growth and capital expenditure growth. The ratios before and after autonomy are then being compared and analyzed with Independent Sample T-test. The research shows that a financial performance before autonomy was better than after. The Levene’s test result that an independency ratio is the only one ratio significantly different. The t-test shows that there are no significantly differences among ratios, only DSCR ratio shows significances. Keywords: autonomy, ratios, financial performance

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

ii

A. Judul Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Semarang B. Latar Belakang Pergantian pemerintahan orde baru ke orde reformasi menuntut perubahan radikal pula dalam tata kepemerintahan dalam skala nasional maupun daerah. Salah satu dampak perubahan ini adalah munculnya tuntutan pelaksanaan desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, dan peran serta masyarakat. Sebagai wujud aspirasi rakyat, pemerintah telah secara nyata mengatur kewenangan daerah ini dengan mengesahkan dan memberlakukan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut merupakan pilar utama reformasi di bidang keuangan daerah yang memberikan peluang dan kesempatan secara lebih otonom kepada masing-masing daerah untuk dapat mengelola keuangannya sendiri, sehingga diharapkan masing-masing daerah akan berlomba dalam rangka menunjukkan kemandiriannya. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu hanya bisa dipenuhi jika pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya ekonominya secara optimal. Sehingga kebijakan otonomi daerah ini secara luas diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus mengurangi angka kemiskinan di masing-masing daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri dituangkan dalam bentuk APBD yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD berikut realisasi APBD. C. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah pada masa sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, studi kasus di pemda kota Semarang D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah. 2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya kebijakan otonomi daerah menyebabkan terjadinya perbedaan kinerja keuangan pada pemerintah daerah


E. Landasan Teori E.1. Otonomi Daerah Tujuan otonomi daerah menurut Smith, seperti dikutip dalam Halim (2004) dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari pemerintah pusat tujuan utamanya adalah kepentingan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan dilihat dari pemerintah daerah, otonomi daerah mempunyai tiga tujuan, yaitu: 1. Untuk mewujudkan political equality, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di tingkat local. 2. Untuk mewujudkan local accountability, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan social dan ekonomi daerah. Menurut UU No 22 Tahun 1999, tujuan otonomi daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi baban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk mengadakan koordinasi tingkat local. E.2. Kinerja Keuangan Daerah Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja keuangan daerah. Namun, penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meski demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel maka analisis rasio keuangan terhadap APBD ini tetap perlu dilaksanakan. Beberapa rasio keuangan yang dikembangkan dari data APBD guna menilai kinerja keuangan pemerintah daerah seperti dikutip dari Halim (2004), yaitu: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah, atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal, semakin tinggi rasio maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Pendapa tan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Bantuan pusat dan pinjaman 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

2


target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%, namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik. Re alisasi Penerimaan Pendapa tan Asli Daerah Rasio Efektivitas = T arg et Penerimaan PAD Berdasar Potensi Riil Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien bila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efisiensi berarti rasio kinerja akan semakin baik. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD Rasio Efisiensi = Re alisasi Penerimaan PAD 3. Rasio Keserasian Merupakan salah satu jenis rasio aktivitas yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan (belanja investasi) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi rakyat menjadi cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun belanja pembangunan yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Total belanja rutin Rasio Belanja Rutin terhadap APBD = Total APBD Total belanja pembanguna n Rasio Belanja Pembanguna n terhadap APBD = Total APBD 4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Yaitu standar perhitungan yang digunakan untuk menganalisis kriteria kemampuan meminjam yang digunakan sebagai jaminan bahwa pemda dapat melunasi hutang pokok dan bunga. Rasio ini merupakan hasil perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok (P), bunga (B) dan biaya pinjaman lainnya (BL) yang jatuh tempo. Jumlah pokok hutang, bunga, dan biaya pinjaman lainnya tidak lebih dari 2,5 kali PAD, Bagi hasil, DAU setelah dikurangi belanja wajib. ( PAD + BD + DAU ) − BW ≥ 2,5 DSCR = P + B + BL 5. Rasio Pertumbuhan Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dapat dicapainya dari perioda ke perioda lainnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

3


Belanja rutin t 1 - Belanja rutin t 0 Belanja rutin t 0 Belanja Investasi t 1 - Belanja investasi t 0 Pertumbuhan Belanja Pembanguna n = Belanja Investasi t 0 Dalam penelitian ini yang selanjutnya akan dilakukan adalah menghitung rasiorasio keuangan APBD dan realisasinya secara rata-rata pada perioda tiga tahun sebelum pelaksanaan otonomi daerah (t-3) yaitu mulai tahun 1997-1999 dengan rata-rata rasiorasio keuangan serupa pada perioda 3 tahun setelah pelaksanaan otonomi daerah (t+3), yaitu tahun 2000-2002. Pertumbuhan Belanja Rutin =

F. Penelitian Terdahulu Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis rasio keuangan pernah dilakukan oleh Widodo, dalam Halim (2004) yang menganalisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali Jawa Tengah perioda tahun anggaran 1997-2000. Widodo menemukan bahwa kemandirian Pemda Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih relatif rendah dan cenderung turun bahkan sampai 8,76%; kemudian sebagian besar pendapatan Kabupaten Boyolali masih diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin; serta kabupaten Boyolali memiliki potensi untuk melakukan pinjaman dalam mencukupi kebutuhan belanja. Yuliati, dalam Halim (2004) yang meneliti tentang kemampuan daerah dalam menghadapi otonomi daerah di kabupaten Malang Jawa Timur menyampaikan bahwa tingkat ketergantungan Pemda Malang terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, bahkan dalam membiayai belanja rutinnya. Hasil serupa juga terjadi di kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, seperti ditemukan oleh Armayani (Halim; 2004). G. Definisi Operasional Beberapa variable konsep dan variable operasional yang digunakan sebagai alat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD, yaitu: 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. 3. Rasio Keserasian Merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.


4


4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Yaitu standar perhitungan yang digunakan untuk menganalisis kriteria kemampuan meminjam yang digunakan sebagai jaminan bahwa pemda dapat melunasi hutang pokok dan bunga. 5. Rasio Pertumbuhan Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dapat dicapainya dari perioda ke perioda lainnya. H. Kerangka Pikir Kinerja Keuangan Pemda Kota Semarang Sebelum Otda

UU No.22/1999 & UU No.25/1999 tentang Otda

Kinerja Keuangan Pemda Kota Semarang Setelah Otda

Kinerja Keuangan Pemda Gambar 1. Kerangka Pikir I. Hipotesis Ho1 : Rasio kemandirian sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama Ha1 : Rasio kemandirian sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama Ho2 : Rasio efektivitas sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama Ha2 : Rasio efektivitas sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama Ho3 : Rasio efisiensi sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama Ha3 : Rasio efisiensi sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama Ho4 : Rasio belanja rutin terhadap APBD sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama Ha4 : Rasio belanja rutin sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama Ho5 : Rasio belanja pembangunan sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama Ha5 : Rasio belanja pembangunan sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama Ho6 : Debt service coverage ratio sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama Ha6 : Debt service coverage ratio sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama Ho7 : Rasio pertumbuhan belanja rutin sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama Ha7 : Rasio pertumbuhan belanja rutin sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama Ho8 : Rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama Ha8 : Rasio pertumbuhan belanja pembangunan sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

5


J. Metode Penelitian J.1. Obyek Penelitian Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kota Semarang Jawa Tengah. J.2. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh APBD dan realisasi APBD yang dihasilkan oleh pemerintah kota Semarang pada seluruh tahun sebelum pelaksanaan otonomi daerah (sebelum tahun 2000), dan seluruh tahun sesudah pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2000 dan sesudahnya). J.3. Sampel Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD dan realisasi APBD kota Semarang perioda 3 tahun sebelum pelaksanaan otonomi daerah (1997-1999) dan perioda 3 tahun setelah pelaksanaan otonomi daerah (2000-2002). J.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, dan DPKD Pemerintah Daerah Kota Semarang berupa data tentang APBD dan realisasi APBD perioda 1997-2002. J.5. Metode Analisis Metode analisis yang kemudian digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif komparatif dan analisis uji beda. Analisis deskriptif kuantitatif komparatif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah kota Semarang bila diukur dengan menggunakan analisis rasio pada tiga tahun sebelum dan sesudah pelaksana otonomi daerah. Sedangkan analisis uji beda digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan tentang kinerja keuangan pemerintah kota Semarang antara dua perioda, yaitu pada perioda sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Uji beda ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik berupa software SPSS 10. K. Hasil Pembahasan K.1. Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Perhitungan rasio terhadap kinerja keuangan pemda kota Semarang selama tiga tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah terinci dalam tabel berikut: Tabel K.1 Ratio Keuangan Kota Semarang Sebelum Otonomi Daerah Rasio 1997/98 1998/99 1999/00 Rata-Rata Rasio Kemandirian Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi Rasio Belanja Rutin terhadap APBD Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

59.46% 85.00% 10.45%

228.37% 107.22% 8.22%

228.37% 107.22% 8.22%

172.07% 99.82% 8.97%

22.82%

38.97%

38.96%

33.58%

19.79%

10.27%

10.27%

13.44%


6


DSCR 1197.98% Pertumbuhan belanja rutin 23.00% Pertumbuhan belanja pemba16.56% ngunan Sumber: Data diolah SPSS 10, 2005

1056.23% 94.74%

1056.23% 1103.48% -0.02% 39.24%

-40.82%

0.00%

-8.09%

Tabel K.2 Ratio Keuangan Kota Semarang Sesudah Otonomi Daerah RataRasio 2000/01 2001/02 2002/03 Rata Rasio Kemandirian 88.93% 29.72% 44.03% 54.23% Rasio Efektifitas 100.60% 107.08% 107.06% 104.92% Rasio Efisiensi 9.21% 9.51% 8.66% 9.13% Rasio Belanja Rutin thd APBD 33.02% 38.52% 40.50% 37.35% Rasio Belanja Pembangunan 14.76% 9.50% 7.66% 10.64% terhadap APBD DSCR 942.66% 554.81% 639.53% 712.33% Pertumbuhan belanja rutin -9.51% 135.76% 20.01% 48.75% Pertumbuhan belanja pemba53.41% 30.16% -8.02% 25.19% ngunan Sumber: Data diolah SPSS 10, 2005 Melihat pada rasio kemandirian setelah pelaksanaan otonomi daerah lalu kemudian dibandingkan dengan perioda sebelum otonomi daerah secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 117,84% (sebelum otda 172,07% dibandingkan dengan setelah otonomi daerah sebesar 54,23%). Rasio efektifitas menunjukkan perbedaan kenaikan pada sebelum dan sesudah otonomi daerah, namun terjadi penurunan pada rasio efisiensi. Sebelum otonomi daerah rata-rata rasio efisiensi sebesar 8,97% akan tetapi setelah otonomi daerah menjadi sebesar 9,13%. Rasio belanja rutin terhadap APBD dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD juga lebih baik jika dibandingkan pada perioda sebelum otonomi daerah. Namun dilihat dari pertumbuhan belanja pembangunannya lebih besar pada perioda setelah otonomi daerah. Hal ini dipicu oleh berlakunya kebijakan otonomi daerah, sehingga daerah lebih aktif dalam membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan visi dan misi yang digariskan. K.2. Uji Beda Uji statistik terhadap beda rata-rata pada setiap rasio keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan. Misalnya pada perhitungan rasio kemandirian yang menunjukkan besaran rata-rata (mean) sebelum otonomi daerah sebesar 1,72 dan sesudah otonomi daerah sebesar 0,54. Artinya kalau dilihat dari rata-rata kemandirian daerah setiap tahunnya, sebelum otonomi daerah pemerintah daerah kota Semarang justru menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada setelah pelaksanaan otonomi daerah. Perbedaan rata-rata tersebut, lebih detail, dapat dilihat pada tabel berikut:


7


Tabel K.2.1 Grup Statistik PERIODE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean MANDIRI sebelum otda 3 1.7206577 .9751524 .5630045 sesudah otda 3 .5422866 .3089258 .1783584 EFEKTIF sebelum otda 3 .9981517 .1282664 7.405462E-02 sesudah otda 3 1.0491643 3.737652E-02 2.157935E-02 EFISIEN sebelum otda 3 8.966549E-02 1.288296E-02 7.437980E-03 sesudah otda 3 9.128393E-02 4.351959E-03 2.512605E-03 B_RUTIN sebelum otda 3 .3358234 9.320007E-02 5.380909E-02 sesudah otda 3 .3734525 3.872192E-02 2.235611E-02 B_BGUN sebelum otda 3 .1344155 5.496867E-02 3.173617E-02 sesudah otda 3 .1063769 3.683247E-02 2.126524E-02 DSCR sebelum otda 3 11.0347936 .8183646 .4724830 sesudah otda 3 7.1232949 2.0391835 1.1773231 TB_RUTIN sebelum otda 3 .3923990 .4941966 .2853246 sesudah otda 3 .4875404 .7678474 .4433169 TB_BGUN sebelum otda 3 -8.0891530E-02 .2953290 .1705083 sesudah otda 3 .2518532 .3101774 .1790810 Sumber: Data diolah SPSS 10, 2005 Uji beda yang dilakukan dengan menggunakan Levene Test terhadap rasio-rasio pengukur kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa hanya terdapat satu jenis rasio yang berbeda secara signifikan. Rasio tersebut adalah rasio keefektifan yang menunjukkan equal variance assume sebesar 7,405 dan tingkat signifikansi sebesar 0,053. Hal ini berarti Ho2 yang menyatakan bahwa rasio keefektifan sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama, ditolak; menerima Ha2 yang berarti rasio keefektifan sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tidak sama. Artinya pemerintah daerah kota Semarang telah berhasil menggali potensi PAD sehingga realisasi PAD setelah otonomi daerah menjadi semakin besar. Sementara itu pengujian Levene yang dilakukan terhadap rasio-rasio kinerja keuangan yang lain menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara besaran rasio sebelum dan sesudah otonomi daerah (tingkat signifikansi > 5%), sehingga Ho diterima. Samanya kedua varian membuat penggunaan varian untuk membandingkan ratarata populasi dengan t-test kemudian diuji dengan dasar equal variance. Terlihat dari table K.2.2 berikut sebagai hasil pengolahan data dengan SPSS 10 yang menunjukkan besarnya t-hitung untuk rasio kemandirian adalah sebesar 1,995 dengan probabilitas 0,117. Karena besarnya probabilitas juga masih menunjukkan >0,05 maka Ho tetap diterima dan berarti rata-rata rasio kemandirian sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sama. Pengujian dengan dasar equal variance terhadap rasio-rasio yang lain menunjukkan hasil yang sama, kecuali terhadap debt service of coverage ratio. Pengujian terhadap rasio ini menunjukkan bahwa besaran kemampuan mengadakan pinjaman pemda kota Semarang adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan t-hitung sebesar 3,083 dan tingkat probabilitas 0,037.


8


Kemudian rata-rata besarnya DSCR sebelum pelaksanaan otonomi daerah ternyata lebih tinggi daripada sesudah otonomi daerah. Besarnya DSCR yang menurun ini menunjukkan kemampuan daerah dalam melakukan pinjaman juga menurun tetapi masih berada di atas ambang minimal (2,5%). Penurunan kemampuan meminjam ini dapat disebabkan karena pada perioda tersebut (setelah pelaksanaan otonomi daerah), pemerintah daerah kota Semarang banyak melakukan aktivitas peminjaman, hal ini terbukti dengan naiknya jumlah rupiah pinjaman dalam APBD. Selama kurun waktu pengamatan, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah ternyata belum mampu memperbaiki apalagi mempercepat kondisi perekonomian daerah. Hal ini terbukti dengan hanya terdapat dua rasio keuangan (rasio efektifitas dan DSCR), yang juga dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan daerah, yang secara signifikan menunjukkan perbedaan.


9


MANDIRI Equal variances assumed Equal variances not assumed EFEKTIF Equal variances assumed Equal variances not assumed EFISIEN Equal variances assumed Equal variances not assumed B_RUTIN Equal variances assumed Equal variances not assumed B_BGUN Equal variances assumed Equal variances not assumed DSCR Equal variances assumed Equal variances not assumed TB_RUTIN Equal variances assumed Equal variances not assumed TB_BGUN Equal variances assumed Equal variances not assumed Sumber: Data diolah SPSS 10

Tabel K.2.2. Independent Sample Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances Sig. (2Std. Error Dif- 95% Confidence Interval of the F Sig. T df Mean Difference tailed) ference Difference Lower Upper 6.697 .061 1.995 4 .117 1.1783711 .5905809 -.4613443 2.8180865 1.995 2.397 .163 1.1783711 .5905809 -.9987900 3.3555322 7.405 .053 -.661 4 .545 -5.1012639E-02 7.713465E-02 -.2651728 .1631475 -.661 2.337 .568 -5.1012639E-02 7.713465E-02 -.3409795 .2389542 6.103 .069 -.206 4 .847 -1.6184336E-03 7.850907E-03 -2.3416045E-02 2.017918E-02 -.206 2.451 .853 -1.6184336E-03 7.850907E-03 -3.0091746E-02 2.685488E-02 4.536 .100 -.646 4 .554 -3.7629094E-02 5.826846E-02 -.1994083 .1241501 -.646 2.670 .570 -3.7629094E-02 5.826846E-02 -.2367064 .1614482 1.179 .339 .734 4 .504 2.803865E-02 3.820203E-02 -7.8027190E-02 .1341045 .734 3.495 .509 2.803865E-02 3.820203E-02 -8.4358974E-02 .1404363 3.535 .133 3.083 4 .037 3.9114988 1.2685937 .3893180 7.4336795 3.083 2.628 .064 3.9114988 1.2685937 -.4691650 8.2921626 1.070 .359 -.180 4 .866 -9.5141338E-02 .5272001 -1.5588835 1.3686008 -.180 3.414 .867 -9.5141338E-02 .5272001 -1.6634390 1.4731563 .001 .979 -1.346 4 .250 -.3327447 .2472712 -1.0192797 .3537903 -1.346 3.990 .250 -.3327447 .2472712 -1.0199307 .3544412


10


Tabel K.2.3. Ringkasan Hasil Uji Beda Rasio Hipotesis Kesimpulan Keterangan Tidak ada perbedaan Ho1 Diterima Kemandirian signifikan Ha1 Ditolak Ho2 Ditolak Efektivitas Ada perbedaan signifikan Ha2 Diterima Ho3 Diterima Tidak ada perbedaan Efisiensi signifikan Ha3 Ditolak Ho4 Diterima Tidak ada perbedaan Belanja rutin signifikan Ha4 Ditolak Ho5 Diterima Tidak ada perbedaan Belanja pembangunan signifikan Ha5 Ditolak Ho6 Ditolak DSCR Ada perbedaan signifikan Ha6 Diterima Tidak ada perbedaan Pertumbuhan Belanja Ho7 Diterima signifikan Rutin Ha7 Ditolak Tidak ada perbedaan Pertumbuhan Belanja Ho8 Diterima signifikan Pembangunan Ha8 Ditolak Sumber: Data Diolah, 2005 L. Kesimpulan dan Saran L.1. Kesimpulan 1. Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Semarang yang dihitung dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD dan realisasi APBD sebelum otonomi daerah secara rata-rata menunjukkan perbedaan dengan rasio setelah otonomi daerah. 2. Pada hampir semua rasio yang diukur menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik sebelum maupun setelah berlakunya otonomi daerah. Perbedaan yang signifikan hanya terdapat pada rasio efektivitas dan DSCR. L.2. Saran 1. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, sehingga mungkin saja analisis menjadi kurang obyektif karena tidak dapat menggambarkan kinerja keuangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data time series yang lebih panjang. 2. Perlunya diadakan analisis lebih lanjut tentang rasio-rasio pengukur kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, alasannya rasio-rasio yang ada tersebut berpatokan pada struktur APBD, bukan berpatokan pada perilaku kos itu sendiri. Sehingga jika kos dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan perilakunya, maka akan diperoleh pengukuran kinerja keuangan yang lebih akurat.


xi


M. Daftar Referensi _____. 1997. Semarang Dalam Angka. Biro Pusat Statistik _____. 1998. Semarang Dalam Angka. Biro Pusat Statistik _____. 1999. Semarang Dalam Angka. Biro Pusat Statistik _____. 2000. Semarang Dalam Angka. Biro Pusat Statistik _____. 2001. Semarang Dalam Angka. Biro Pusat Statistik dan Bapeda _____. 2002. Semarang Dalam Angka. Biro Pusat Statistik dan Bapeda Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat Jakarta Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN Yogyakarta Horngren, T. Charles et al. 2003. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 11th Edition. Pearson Prentice Hall Rachlin, Robert. 1999. Handbook of Budgeting. Fourth Edition.. John Wiley & Sons Inc.


xii


N. Lampiran IDENTITAS PENELITI Judul

Peneliti I Nama Alamat

E-mail Peneliti II Nama Alamat

E-mail Bidang Kajian Asal Institusi Nama Alamat

: Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Semarang : Rini Hastuti : Komplek Pogung Baru F22 Jln. Kaliurang – Yogyakarta 55281 Telp: 08122826081 : [email protected] : Yudo Munartono : Jalan Harapan III/187 Kelapa Gading Jakarta 14240 Telp: 081578008077 : [email protected] : Akuntansi Pemerintahan : Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta : Gedung Eks Pasca Sarjana Jl. Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telp: 0274 513109


xiii


CURRICULUM VITAE Name: Rini Hastuti, SE.,AKt Sex: Female Place and date of Birth: Kabupaten Semarang, September 4th 1976 Addresses: Î Office: Economics Faculty – Soegijapranata Catholic University Jl Pawiyatan Luhur IV No. 1 Bendan Dhuwur Semarang – Central Java 50234 Phone No. : +62 24 8441555 ext.131 Fax No. : +62 24 8445265 Î Residence: Komplek Pogung Baru F22 Jl. Kaliurang Yogyakarta Phone : +62 812 28 26081 Email: [email protected] Occupation: Lecturer Marital Status: Married Foreign Language Skills: English both spoken and written PC Skill: MS Office, SPSS, internet Latest Study: Economics Faculty Majoring in Accounting Diponegoro University – Semarang Graduated on April 24th 1999, GPA 3.25, Scale 4 Registered Public Accountant No. : D 242 Thesis: Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Activity Based Costing: Studi Kasus Pada PT Texmaco Taman Synthetics kaliwungu Current Study: Magister Sains Konsentrasi Akuntansi Terapan – Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik JOB EXPERIENCES 1. April 2001 - present : lecturer at the Economics Faculty Soegijapranata Catholic University 2. December 1999 - March 2001 : staff of Planning Department at Ungaran Sari Garment Corporation - a Texmaco Apparel at Ungaran Central java. Job description : handling buyers’ orders from receiving the orders, running on production, up to shipping bulk production to the buyer. 3. October 1999 – November 1999 : staff of Purchase Department at Sri Ratu Supermarket at Pekalongan Central Java. Job description : Negotiating with suppliers, purchasing non food goods that will be sold at the supermarket. 4. May 1999 – October 1999 : Partaking an English and a computer short course, organizing several Youth Organization events. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur

xiv


RESEARCH TITLES 1. Factors influenced audit delay (2004) 2. The analysis of organization culture perceived from a gender perspective – A case study on the higher education, banking, and business organization society in Semarang (2003) 3. The empowerment of rural finance organization in managing development funds in central java (2002) 4. The needs analysis of research, training, and consultation program of Management Study and Development Center for Central Java Institutions. (2001) 5. The analysis of assigning cost of production with Activity-Based Costing System – A case study at Texmaco Taman Synthetics Corporation - Kaliwungu Central Java (1999) PUBLICATIONS 1. The study of accounting harmonization and its implications to Indonesia (2002) 2. Students’ guide for Introduction to Accounting I, Introduction to Accounting II, Financial Accounting I, Financial Accounting II, Mathematics for Economics SPEAKERS 1. Public Private Partnership : A Solution, Implementation, and Evaluation in Indonesian Economics. A Panel Discussion Forum held at Soegijapranata Catholic University (2001) 2. Accounting System. A Management training, held by Management Study and Development Center in cooperation with Sukosiwi Foundation (2001) COMMUNITY SERVICE ACTIVITIES 1. Supporting community development at Bongsari west Semarang, in cooperation with Christian Children Fund (2001) 2. Supporting community empowerment in coconut sugar development, located at Suruh Salatiga Central Java 3. Supporting community empowerment in ulat sutra development, located at Sumowono South of Semarang (2002)


xv


CURRICULUM VITAE Personal Data: Name: Sex: Place and Date of Birth: Address: E-mail: Occupation Marital Status: Foreign Language: PC Skill: Latest Study:

Thesis:

Yudo Munartono, SE Male Jakarta, 19 January 1977 Jalan Harapan III/187 Kelapa Gading Jakarta 14240 [email protected] Student Single English both spoken and written MS Office, Internet, Multimedia, Java Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti major in Air Transport Management (Manajemen Transpor Udara). Graduated on January 22, 2003; GPA 2.66 Scale 4 Pengaruh jadwal penerbangan dengan peningkatan penjualan jalur penerbangan Jakarta-Surabaya di PT Merpati Nusantara Jakarta

Current Study: 1. Magister Sains Konsentrasi Akuntansi Terapan – Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik 2. Extension program for Accounting Gadjah Mada University Jogjakarta in second semester Job Experiences: 1. November 2003-December 2004: built/created own T-shirt business. Job description: conducting and organizing T-shirt distribution at Jakarta. 2. January 2002-Oktober 2003: Field Project Finance supervisor PT Mahakarsa Luhur Mandiri Jakarta, a General Contractor and Supplier. Job description: having financial responsibility for the projects such as operational plan budgeting, daily cash operation, and financial reporting. 3. March-November 2000: Waiter at Bistro Restaurant Hotel Ibis Slipi Jakarta Job description: serving customer for foods and beverages. 4. January-March 2000: staff of customer service at Nokia Care PT Trikomsel Jakarta Job description: receiving for repaired service and as well as selling product. 5. January-June 1997: Tour Programmer at Intan Tour and Travel Semarang, on the job training. Job description: planning and arranging a tour for outbound and domestic.


16

Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Semarang. Rini Hastuti Yudo Munartono

Recommend Documents