Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)1
KINERJA FORUM PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (FP-TSP) DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KABUPATEN KULON PROGO THE PERFORMANCE OF THE CORPORATION SOCIAL RESPONSIBILITY EXECUTOR FORUM (CSREF) IN IMPLEMENTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM AT KULON PROGO REGENCY Oleh : Wahyu Aji Prasetyo, FIS UNY,
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kinerja FP-TSP dalam melaksanakan program CSR di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan faktor-faktor yang menjadi penghambat. Desain penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Kabag administrasi perekonomian Setda Kab Kulon Progo, Kabag pengawasan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo, perwakilan BUMD milik Kabupaten Kulon Progo, Kabid Penyelia Pemasaran Bisnis Bank BPD DIY Cabang Wates, staf pemerintahan Desa Sidorejo Samigaluh dan masyarakat. Instrumen penelitian adalah peneliti dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara dan perekam suara. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan kinerja FP-TSP dalam melaksanakan program CSR di wilayah Kabupaten Kulon Progo sudah cukup dilihat dari indikator responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.(1) Responsivitas FP-TSP yang cukup dengan menanggapi respon dan masukan yang berasal dari dalam keanggotaan FP-TSP yang berasal dari BUMD maupun Pemda Kulon Progo. (2) Responsibilitas FP-TSP yang kurang sesuai dengan Perda Kab Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 dan belum adanya SOP dan indikator dalam bekerja. (3) Akuntabilitas FP-TSP baik dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat dan adanya asas keterbukaan dalam melaksanakan program. Hambatan internal yang dihadapi oleh FP-TSP dalam melaksanakan Program CSR yaitu kepengurusan yang terlalu banyak, belum adanya sosialisasi formal,belum adanya SOP dan kurangnya koordinasi dan komunikasi pengurus. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi yaitu adanya peraturan internal BUMD/BUMN mengenai program CSR. Kata kunci : kinerja, FP-TSP, Corporate Social Responsibility Abstract The research aim is to find out and understand the work of CSREF in implementing CSR program at Kulon Progo regency area and the barrier factors of it. The research design is qualitative descriptive research. The subject of the research is the head of economy administration of the regional secretary of Kulon Progo regency, the head of BPMPT supervision of Kulon Progo, the representative of Kulon Progo’s BUMD, the head of business marketing supervisor of Bank BPD DIY Wates branch, the government staff of Sidorejo village, Samigaluh, Kulon Progo, and the society. The instruments of the research are the guidebook of interview and voice recorder. The data collecting techniques are using observation, interview, and documentation. The data analysis technique is using three
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)2
stages; they are data reduction, data presentation, and conclusion. The validity test of the data is using source triangulation technique. The research result shows the performance of CSREF in implementing CSR program at the Kulon Progo regency area that can be seen from these three indicators; responsivity , responsibility, and accountability. (1) The responsivity of CSREF that adequately responding the response and feedback that comes from the internal membership of CSREF of the BUMD or the local government of Kulon Progo. (2) The responsibility of CSREF which is not suitable with the local regulation of Kulon Progo regency no.22 year 2012 and the lack of SOP and work indicators. (3) The accountability of CSREF by giving the support that appropriate with the society needs and the existence of openness principle that done in implementing the program. The internal obstacles that faced by CSREF in implementing CSR program at Kulon Progo regency are the excessive of the stewardship, the lack of formal socialization, there is no SOP and lack of communication and coordination of the management. Whereas the external obstacle is the BUMD/BUMN internal regulation related to the CSR program. Keywords : performance, FP-TSP, CSREF,Corporate Social Responsibility
masayarakat dalam melaksanakan hal
PENDAHULUAN Tugas utama dari negara/pemerintah adalah
bertanggungjawab
secara
penuh atas kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Pemerintah Indonesia harus
bertanggungjawab
mengatur
urusan
dalam
negerinya
dengan
tujuan
untuk
tersebut
tak
terkecuali
Perusahaan/korporat/BUMN/BUMD agar tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.
sendiri
Menanggapi dari hal tersebut
melindungi
maka pemerintah Kabupaten Kulon
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
Progo
tumpah
dan
Kabupaten Kulon Progo Nomor 22
kesejahteraan
umum,
Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab
kehidupan
bangsa
Sosial Perusahaan, serta Peraturan
sesuai dengan isi pembukaan Undang-
Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun
undang
Republik
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Indonesia (UUDRI) 1945. Akan tetapi
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
negara/pemerintah tentu tidak akan
Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang
mampu melakukan itu semua dengan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
segala keterbatasan dana dan lain-lain
Dari kedua peraturan tingkat daerah
maka
diatas maka muncul Forum Pelaksana
darah
memajukan mencerdaskan
Dasar
Indonesia
Negara
pemerintah
melibatkan
semua
juga
akan elemen
TSP
mengeluarkan
(tanggung
jawab
PERDA
sosial
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)3
perusahaan)
di
Kabupaten
Kulon
Pelaksana TSP Kabupaten Kulon
Progo. Hal ini agar program TSP di
Progo dalam melaksanakan program
Kabupaten Kulon Progo terencana
CSR (corporate social responsibility)
secara terpadu, harmonis dan efisien.
di Kabupaten Kulon Progo”.
Forum pelaksana TSP ini akan menjadi
wadah
bagi
perusahaan-
perusahaan di Kabupaten Kulon Progo
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan
dalam menyalurkan dana TSP mereka agar terdapat pengelolaan yang baik dari dana tersebut dan tidak terkesan secara
terkotak-kotak
pendekatan deskriptif kualitatif. Waktu dan Tempat Penelitian
dalam Penelitian ini dilakukan di
penyaluran dana tersebut, selain itu juga
agar
dirasakan
program lebih
TSP
dapat
bermanfaat
bagi
kantor
sekertariat
Tanggungjawab
Forum
Sosial
Perusahaan
masyarakat Kabupaten Kulon Progo
(FP-TSP) Kulon Progo yaitu : Bagian
secara menyeluruh. Dengan adanya
Administrasi
koordiansi antara forum pelaksana
Kabupaten Kulon Progo di Jalan
TSP
daerah
Perwakilan No.1 Wates dan PD. BPR
Kabupaten Kulon Progo maka akan
Bank Pasar Kulon Progo di Jalan
semakin mempercepat pembangunan
Chudori No. 36, seluruh BUMD
daerah Kabupaten Kulon Progo dan
Kabupaten
juga
Badan
dengan
pemerintah
membantu
menyelesaikan
Perekonomian
Kulon
Penanaman
Kantor
Modal
dan
(BPMPT)
Kab
persoalan-persoalan sosial yang ada di
Perizinan
lingkungan masyarakat Kulon Progo
Kulon Progo, Kantor Bank BPD DIY
dan juga dapat diketahui jumlah dana
cabang Wates, dan di masyarakat
TSP dari Perusahaan yang digunakan
penerima
untuk
dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober-
membantu
masyarakat
di
terpadu
Progo,
Setda
TSP.
Waktu
penelitian
9 Desember 2014.
Kabupaten Kulon Progo.
Subjek Penelitian Oleh
sebab
itulah
maka
peneliti ingin melakukan penelitian yang
berfokus
“Kinerja
Forum
Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)4
informasi mengenai kinerja FP-TSP.
tidak langsung dari subjek penelitian.
Adapun subjek dalam penelitian Yang
Hal-hal yang mendukung penelitian
pertama,
menunjuk
yang didapat dari dokumentasi yang
Bapak Nur Wahyudi MM Kabag
dapat berupa Perda, Perbup, dan data
Administrasi
program-program.
penelitian
ini
Perekonomian Sertda
Kulon Progo dan Bapak Armansyah
2. Data sekunder
Gatot Kabag Pengawasan BPMPT
Data sekunder adalah sumber data
Kulon
subjek
yang diperoleh peneliti secara tidak
pendukung
langsung melalui media perantara
penelitian ini adalah perwakilan 4
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
BUMD Kulon Progo, Kabag Penyelia
Data
dan Pemasaran Bank BPD DIY
bukti, catatan atau laporan historis
cabang Wates, Ibu Hartono, dan
yang telah tersusun dalam arsip (data
Bapak Tarmono sebagai penerima
atau
CSR.
dipublikasikan
Instrumen penelitian
dipublikasikan.
Progo
penelitian.
sebagai
Subjek
Dalam
penelitian
ini,
instrumen atau alat pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri. Sumber Data
umumnya
berupa
dokumentasi) dan
yang
yang
Hal-hal
tidak yang
mendukung penelitian yang didapat dari berupa Perda, Perbup, dan data program-program. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1. Data primer Data
sekunder
1.
primer
Wawancara
merupakan
Wawancara pada penelitian ini
sumber data yang diperoleh langusng
menggunakan teknik wawancara yang
dari sumber asli (tidak melalui media
menggunakan
perantara).
terbuka, namun terdapat batasan tema
Digunakan
metode
observasi dan wawancara kepada
dan
pihak
pedoman
Sekertariat
FP-TSP
Kulon
alur
teknik
pembicaraan wawancara
pentanyaan
serta yang
ada akan
Progo, 4 perwakilan BUMD Kulon
digunakan supaya alur wawancara
Progo, masyarakat penerima CSR di
tetap terkontrol. Metode ini dilakukan
Kulon
data
dengan tanya jawab secara langsung
sekunder yaitu data yang diperoleh
dengan mengajukan pertanyaan semi
Progo.Kedua
adalah
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)5
terstruktur kepada kantor secretariat
menggunakan
FP-TSP. 4 perwakilan BUMD Kulon
Triangulasi. Dalam penelitian ini,
Progo, Masyarakat Penerima CSR di
peneliti
Kulon Progo.
triangulasi
2.
teknik
pemeriksaan
menggunakan
metode
sumber
yang
Observasi
membandingkan
Dalam hal ini, peneliti terjun
diperoleh dari informan satu dengan
langsung ke lokasi yaitu di Kantor Sekertariat FP-TSP Kulon Progo dan daerah
penerima
Sidorejo
CSR
di
dilakukan
atau
dengan
yang
informan yang lainnya. TEKNIK ANALISIS DATA
Desa Kulon
Penelitian ini menggunakan
pengamatan
teknik analisis data menurut Miles
Samigaluh
ProgoObservasi
informasi
cermat
dan
(1994).
Teknik
analisis
ini
memegang nilai netralitas agar output
mempunyai tiga alur yang digunakan
yang
tidak
yaitu reduksi data, penyajian data atau
pihak
display data dan kesimpulan atau
dihasilkan
cenderung
nantinya
memihak
pada
verifikasi.
tertentu akan tetapi lebih ke global.
HASIL
3. Dokumentasi Penggunaan dokumentasi
ini
teknik bertujuan
menggali
data-data
historis.
Dalam
yang
untuk bersifat
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN 1. Kinerja
Forum
Pelaksana
Tanggungjawab
Sosial
ini
Perusahaan (FP-TSP) dalam
menggunakan foto-foto, Perda TSP
melaksanakan program CSR di
Kulon
Kabupaten Kulon Progo
penelitian
Progo,Perbup
TSP
Kulon
Progo, catatan load factor, Pelaporan kegiatan Program
FP-TSP
Kulon
a.Responsivitas Responsivitas
merupakan
Progo, dokumen rapat Koordinasi FP-
indikator
kinerja
yang
TSP, susunan pengurus FP-TSP dan
berorientasi
surat kabar.
Responsivitas adalah mengukur
TEKNIK KEABSAHAN DATA
daya tanggap provider terhadap
pada
proses.
harapan, keinginan, aspirasi serta Untuk mengecek keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini
tuntutan Responsivitas
customers. dilihat
dari
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)6
kemampuan
organisasi
mengenali
untuk
kebutuhan
bahwa
pelaksana
masyarakat, menyusun agenda,
Sosial
dan
Kulon
prioritas
pelayanan,
mengembangkan
program-
responsivitas
Forum
Tanggung
jawab
Perusahaan(FP-TSP) Progo
dalam
melaksanakan
program
program pelayanan publik sesuai
Corporate
Social
dengan kebutuhan dan aspirasi
Responsibility(CSR)
sudah
masyarakat.
cukup baik. Forum Pelaksana
Forum
Pelaksana
Tanggungjawab
Sosial
Tanggung
jawab
Sosial
Perusahaan (FP-TSP) Kulon
Perusahaan Kulon Progo dalam
Progo
melakukan progam Corporate
respon dari masyarakat Kulon
Social Responsibility (CSR) di
Progo
Kulon Progo sudah berusaha
banyaknya
untuk menampung dan merespon
masuk
kepada
Forum
setiap aspirasi yang masuk untuk
Pelaksana
Tanggung
jawab
FP-TSP. Selain dari masyarakat
Sosial Perusahaan (FP-TSP)
FP-TSP
Kulon
ini
justru
banyak
telah
menanggapi
yang
terlihat proposal
Progo
seperti
yang
yang
menerima masukan dan respon
tertuang
yang berasal dari dalam ke
Kabupaten
anggotaan di FP-TSP tersebut.
Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Forum
Tanggung
ini
sekalipun
belum
dalam
dari
Kulon
jawab
Perda Progo
Sosial
memiliki sarana tersendiri dalam
Perusahaan pasal 8. Secara
penyampaian
langsung
memang
Forum
masayarakat akan tetapi selalu
Pelaksana
Tanggung
jawab
siap menerima masukan yang
Sosial
berasal dari masyarakat guna
Kulon Progo belum memiliki
meningkatkan kinerja dari FP-
wadah secara khusus untuk
TSP.
menanggapi
aspirasi
Berdasarkan penelitian
dapat
dari
hasil diketahui
masukan
Perusahaan(FP-TSP)
respon dari
atau
masyarakat
kepada FP-TSP Kulon Progo,
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)7
akan
tetapi
respon
bisa
Forum Pelaksana Tanggung
disampaikan kepada BUMD
jawab Sosial Perusahaan (FP-
yang dimiliki oleh Kabupaten
TSP)
Kulon Progo yang tergabung
cukup
sebagai anggota dalam Forum.
menanggapi permintaan dari
Dari Anggota FP-TSP Kulon
masyarakat
Progo
membutuhkan.
inilah
forum
Kulon
Progo
sudah
responsif
dalam
yang Hal
ini
mendapatkan banyak masukan
dibuktikan
dan saran atas pelaksanaan
dieberikannya bantuan yang
program CSR di Kabupaten
sesuai dengan permintaan dari
Kulon Progo.
masayarakat dan dalam waktu
Selain itu masukan dan
dengan
yang tidak terlalu lama dari
saran juga bisa berasal dari
proses
pengajuan
pemerintah
dalam
hal
dalam
hal
ini
ini
bantuan, pemberian
bapak Bupati Kulon Progo
bantuan alat-alat produksi di
yang secara aktif memantau
kelompok ekonomi produktif,
perkembangan dari forum dan
bantuan perbaikan sarana dan
juga dari Badan Penanaman
prasarana jalan dan tempat
Modal dan Perijinan Terpadu
ibadah serta bantuan kambing
(BPMPT) Kulon Progo yang
kepada
berperan sebagai pintu masuk
wilayah
dari semua investor dalam
Samigaluh Kulon Progo.
menanamkan modal usahanya serta
mengarahkan
tanggung
adanya
warga
miskin
Desa
di
Sidorejo
b. Responsibilitas ialah
suatu
ukuran
yang
jawab
sosial
menunjukkan seberapa jauh
yang
harus
proses pemberian pelayanan
dilakukan oleh para investor
publik dilakukan dengan tidak
tersebut.
melanggar
perusahaan
Dari pihak penerima CSR
ketentuan-
ketentuan
yang
dari FP-TSP Kulon Progo juga
diterapkan.
Responsibilitas
sudah
dapat
menganggap
kinerja
dinilai
telah
dengan
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)8
mencocokan kegiatan organisasi
pelaksanaan
Sesuai dengan ketentuan Perda
dan
program
Kulon Progo Nomor 22 Tahun
dengan
prosedur
2012
pasal
13
ayat
1
administrasi dan ketentuan-
menjelaskan bahwa terdapat 3
ketentuan yang ada dalam
macam program TSP yang
organisasi.
seharusnya dilakukan oleh FP-
Forum Pelaksana Tanggung
TSP yaitu a) Bina lingkungan
jawab Sosial Perusahaan (FP-
dan
TSP ) Kulon Progo dalam
Usaha Mikro , Kecil dan
melakukan
Koperasi
yang program
semua
berkaitan Corporate
Responsibility berpedoman
dan
kegiatan
Sosial,
b)
dan
Kemitraan
c)
Program
dengan
Langsung pada Masyarakat.
Social
Hingga saat ini FP-TSP Kulon
(CSR)
Progo dalam melaksanakan
merujuk
programnya
masih
belum
kepada kebijakan Peraturan
melakukan tiga program yang
Dearah
Kulon
ada didalam Perda tersebut,
Progo Nomor 22 Tahun 2012
FP-TSP belum bisa melakukan
tentang
Tanggung
program yang kedua yaitu
Sosial
Perusahaan
Kabupaten
ditindaklanjuti
jawab dan dengan
program
kemitraan
usaha
mikro, kecil dan koperasi.
Peraturan Bupati Kulon Progo
FP-TSP Kulon Progo dalam
Nomor 30 Tahun 2013 tentang
melaksanakan program CSR di
Petunjuk
Kabupaten Kulon Progo masih
Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten
belum
Kulon Progo Nomor 22 tahun
Oprasional
2012 tentang Tanggung jawab
yang
Sosial Perusahaan. Saat ini FP-
memberikan kemudahan bagi
TSP
FP-TSP
belum
mampu
memiliki
Standar
Prosedur
lebih
rinci
dalam
(SOP) untuk
melakukan
mengimplementasikan semua
pemilihan
proposal
yang
program yang ada di dalam
masuk ke FP-TSP ini. Hal ini
PERDA dan PERBUB ini.
lah yang terkadang sering
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)9
memperlambat
forum
Kemitraan Usaha Mikro, Kecil
bantuan
dan Koperasi, saat ini FP-TSP
CSR kepada masyarakat yang
Kulon Progo baru mampu
membutuhkannya.
melaksanakan program CSR
dalam
kerja
melakukan
Dari
hasil
penelitian
beruapa Bina Lingkungan dan
diatas,
kinerja
Forum
Sosial (BLS) dan Bantuan
Pelaksana
Tanggung
jawab
Langsung
pada
Masyarakat
Sosial Perusahaan (FP-TSP)
(BLM) hal ini karena dua
Kulon
dalam
program ini paling mudah
program
untuk dilakukan secara cepat
Progo
melaksanakan Corporate
Social
sedangkan
Responsibility(CSR)
dilihat
kemitraan masih memerlukan
dari
indikator
pengukuran
untuk
pembahasan
program
secara
teknis
kinerja responsibilitas masih
bagimana
mekanisme
kurang
bantuan
tersebut
maksimal.
Menurut
Forum Pelaksana Tanggung
Kulon
Progo
semua
untuk
dilakukan.
jawab Sosial perusahaan (FPTSP)
dari
Selain itu FP-TSP Kulon Progo
juga
dirasa
masih
program yang telah dijalankan
memerlukan
berjalan dengan baik, akan
kerja yang lebih rinci yang
tetapi
diciptakan oleh FP-TSP Kulon
memang
dalam
aturan-aturan
kenyataan implementasi dari
Progo
untuk
memperlancar
kebijakan Perda dan Perbub ini
kerja
dari
pelaksanaan
belum
ini
program CSR di Kabupaten
ada
Kulon Progo. Saat ini FP-TSP
program yang ada di perda ini
Kulon Progo dalam bekerja
belum bisa dijalankan oleh FP-
masih berpedoman kepada dua
TSP Kulon Progo hingga saat
peraturan
ini.
landasan
terlihat
maksimal. dari
Program
Hal
masih
yang
belum
dasar
sebagai
pembentukan
FP-
mampu dilakukan oleh FP-
TSP Kulon Progo ini yaitu
TSP
Perda Kabupaten Kulon Progo
Kulon
Progo
adalah
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)10
Nomor 22 tahun 2012 tentang
hal inilah Sekretariat bersama
Tanggung
Sosial
dalam FP-TSP Kulon Progo
Perusahaan dan juga Perbub
sebagai pihak yang mengolah
Kulon Progo Nomor 30 Tahun
informasi awal yang akan di
2013
petunjuk
ajukan kepada Forum merasa
peraturan
daerah
kewalahan untuk menyaring
Kulon
Progo
semua proposal yang masuk
Nomor 22 Tahun 2012 tentang
kedalam FP-TSP Kulon Progo.
Tanggung
Hal ini tentunya juga akan
jawab
tentang
pelaksana Kabupaten
Jawab
Perusahaan.
Dalam
Sosial dua
mempengaruhi
dari
kinerja
peraturan ini memang telah
dari FP-TSP Kulon Progo
diberikan arahan-arahan dalam
yang
melaksanakan
di
program FP-TSP Kulon Progo
tetapi
sulit untuk mendapat kepastian
kenyataannya kedua aturan ini
keputusan dari Forum dan juga
masih
ketepatan
CSR
masyarakat
akan
perlu
diturunkan
terkadang
waktu
kembali kedalam aturan yang
pelaksanaan
lebih rinci yang dibuat oleh
kadang
FP-TSP Kulon Progo yang di
keterlambtan
bahas oleh seluruh anggota
pelaksanaannya.
yang ada di forum seperti berupa Prosedur
Standar
untuk
dalam
program
yang
mengalami dalam
c. akuntabilitas
Oprasional
(SOP)
program-
Akuntabilitas
adalah
ukuran
yang
suatu
melaksanakan CSR agar lebih
menunjukkan seberapa besar
cepat, efektif dan efisien.
tingkat
Selain itu FP-TSP Kulon
kesesuaian
penyelenggaraan
antara
pelayanan
Progo juga masih memerlukan
dengan
adanya indikator yang pasti
eksternal
dalam melaksanakan CSR ini,
masyarakat dan dimiliki oleh
yang hingga saat ini belum ada
stakeholders, seperti nilai dan
di FP-TSP Kulon Progo karena
ukuran-ukuran yang
ada
di
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)11
norma
yang
berkembang
dalam masyarakat.
FP-TSP Kulon Progo ini telah
Forum
Pelaksana
Tanggung
stakeholders yang terlibat dalam
jawab
Sosial
berjalan
dengan
baik.
Satu
dengan
yang
lainnya
telah
pelaporan
atas
Perusahaan (FP-TSP) Kulon
memberikan
Progo ditinjau dari indikator
program-program
akuntabilitas sebenarnya sudah
dilakukan sesuai dengan rencana
baik.
ditunjukkan
bersama FP-TSP Kulon Progo
bahwa FP-TSP Kulon Progo
yang nantinya juga akan berguna
berusaha memenuhi kebutuhan
untuk
dari
yang
pelaksanaan program yang telah
dan
dilakukan oleh FP-TSP KUlon
Hal
ini
masyarakat
membutuhkan
bantuan
yang
memantau
sejauhmana
juga tetap memperhatikan asas
Progo
Keterbukaan
kendala yang dihadapi dalam
antar
stakeholders di dalam FP-TSP Kulon Progo.
dan
telah
melihat
adakah
melaksanakan program tersebut. Selain itu masyarakat yang
FP-TSP Kulon Progo
menjadi sasaran dari program
selalu berusaha memberikan
CSR juga merasa bahwa FP-TSP
pertanggungjawaban
kepada
Kulon progo telah memberikan
yang
sesuai dengan apa yang mereka
seluruh
stakeholders
terlibat didalam FP-TSP Kulon
perlukan
Progo. Selain itu menurut
akan menjadi tepat guna bagi
masyarakat
masyarakat penerima bantuan
yang menerima
bantuan dari FP-TSP Kulon Progo menunjukkan harapan
sehingga
langsung
CSR tersebut. a. Hambatan Internal
yang sama dengan apa yang
1. Terlalu banyak sumber
diinginkan oleh masyarakat
daya manusia di dalam
tersebut.
kepengurusan
Dari menunjukkan
hasil
penelitian bahwa
keterbukaan yang terjadi antar
Pelaksana
Forum Tanggung
jawab Sosial Perusahaan (FP-TSP) Kulon Progo.
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)12
2.
Belum adanya sosialisasi
Kabupaten
secara
Progo.
formal
tentang
keberadaan
Forum
Pelaksana
Tanggung
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
jawab Sosial Perusahaan
3.
Berdasarkan hasil penelitian
(FP-TSP) Kulon Progo.
dan pembahasan, maka dapat ditarik
Belum adanya SOP dan
kesimpulan bahwa kinerja Forum
Indikator yang lebih rinci
Pelaksana Tanggung jawab Sosial
dalam
Perusahaan
(FP-TSP)
melaksanakan
program
proses
Forum
kerja
Pelaksana
Tanggung jawab Sosial
Social
Perusahaan
wilayah
Kulon
4.
Kulon
(FP-TSP)
Progo
Responsibility Kabupaten
dalam Corporate (CSR)
Kulon
di
Progo
dalam
sudah cukup dilihat dari indikator
menanggapi permintaan
yang ada yakni cukup responsive,
bantuan dari masyarakat.
kurang
Kurangnya
akuntabilitasnya
koordinasi
dan komunikasi dalam Forum
responsibilitasnya,dan
baik
Saran
Pelaksana
1. Memastikan kembali kebutuhan
Tanggung jawab Sosial
dari pengurus FP-TSP Kulon
Perusahaan
Progo, bukan hanya mengenai
Kulon
(FP-TSP)
Progo
melaksanakan
untuk
jumlah saja yang dilihat akan
program
tetapi keseriusan dan kualitas
Corporate
Social
yang
Responsibility (CSR)
untuk
menopang kelancaran dari kinerja FP-TSP Kulon Progo.
b. Hambatan eksternal 1. Adanya
dibutuhkan
peraturan
2.
Sesegara
mungkin
melakukan
internal BUMN/BUMD
sosialisasi secara formal tentang
atau perusahaan Swasta
keberadaan FP-TSP Kulon Progo.
dalam penanganan CSR
hal ini agar semua potensi CSR
yang
yang ada di Kabupaten Kulon
dengan
berbenturan PERDA
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)13
Progo dapat bergabung ke dalam
secara
FP-TSP Kulon Progo.
BUMD/BUMN yang bukan milik
3. FP-TSP
Kulon
Progo
harus
Pemerintah daerah Kulon Progo yang
tambahan selain dari PERDA dan
Kabupaten Kulon Progo. Hal ini
PERBUP
Segera
bertujuan agar mereka mampu
merumuskan
menyesuaikan dengan PERDA
yang
Standar
ada.
dan
Oprasional
(SOP)
dan
indikator
juga
yang
memiliki
oprasional
di
Prosedur
yang ada di Kabupaten Kulon
indikator-
Progo mengenai tanggung jawab
jelas
dalam
memberikan bantuan. Hal ini
sosial perusahaan. 6. FP-TSP
harus
merencanakan
waktu dan juga menyaring dari
mengenai punishment (hukuman)
semua permintaan bantuan yang
dan
masuk ke FP-TSP Kulon Progo.
anggota peserta dari forum ini.
FP-TSP
Dengan adanya hukuman dan
Kulon
Progo
harus
reward
matang
(imbalan)
imbalan
rutin
untuk
memberikan daya pengikat yang
dan
kuat bagi keberadaan FP-TSP
komunikasi antar pengurus di FP-
Kulon Progo. Bahkan hukuman
TSP Kulon Progo. misalkan rapat
juga perlu diatur untuk badan
sekretariat
FP-TSP
usaha yang masih membandel
Kulon Progo dilakukan setiap
karena belum mengikuti FP-TSP
satu bulan sekali atau dua bulan
ini. Karena tanpa kedua hal ini
sekali dan Forum dua bulan
keberadaan FP-TSP akan sulit
sekali atau tiga bulan sekali.
untuk dipertahankan dikarenakan
Supaya semua program dapat
tidak memiliki daya ikat dan
dikoordinasikan
keuntungan bagi badan usaha
berkala koordinasi
bersama
dan
dikomunikasikan dengan baik. Pemerintah daerah Kulon Progo sebaiknya melakukan pendekatan
tentu
bagi
membuat jadwal yang secara atau
ini
secara
segera
berguna untuk mengefisienkan
melakukan
5.
kepada
segera membuat pedoman kerja
membantuk
4.
Formal
yang bergabung didalamnya.
akan
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)14
DAFTAR PUSTAKA Buku : Agus Riyanto. 2011. PKBL Ragam Derma Sosial BUMN. Jakarta : Banana Publiser. Edi Suharto. 2011.Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Bandung. Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Hasibuan, S. P. Malayu, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia cetakan ke tujuh. Jakarta: Bumi Aksara. Keban,T.Yeremis.2004, Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik. Jakarta : Gava Media. Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta : PT Gramedia. Rahmatullah dkk. 2011. Panduan Praktis Pengelolaan CSR( Corporate Social Responsibility). Yogyakarta : Samudra Biru Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelaynan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Tangkilis, Hassel Nogi S.2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Yosal
Iriantara.2004.community Relations konsep dan aplikasinya.Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Jurnal : T. Romi Marnelly. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis (Vol.2 No.2). Hlm. 4959 Penelitian : Moh Rivai Anwar dkk. (2012). Fungsi Negara dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Sulawesi Selatan. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Undang-Undang : Keputusan Menteri BUMN Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha
Kinerja Forum Pelaksana (Wahyu Aji Prasetyo)15
dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan Daerah : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 tahun 2012 tentang Tanggung jawab sosial perusahaan
