PENGATURAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
I GEDE PRIMA PRAJA SARJANA
ABSTRACT This article have title is “The Arrangement of Time Limit of Registration of Fiducia Guarantee in the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee”. The issue in this article on how is Arrangement of Time Limit of Registration of Fiducia Guarantee in the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee. This study is normative law research. That is law research that based on secondary data (literature data). The approach have been applied in this study were statue approach that is the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee, fact approach, and analytic and conceptual approach. Then analysis technique was by using descriptive, interpretation and argumentation. The result showed, first: the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee start from article 11 until 18. it is not clearly describe on time limit of registration of fiducia guarantee, so that it can arise uncertainty of law. Recommendation can be submitted that in order to demand of law certainty, orderliness, and useful in order to protect the public as user of fiducia guarantee institution, hence limit time of registration of fiducia guarantee need to be arranged strickly in the Law number 42 in 1999 on fiducia guarantee.
Keywords: Arrangement of time limit, registration of fiduci, fiducia guarantees.
1
permodalan dari kegiatan usaha
PENDAHULUAN
yang dijalankannya. Bangsa Indonesia hingga saat
ini
masih
Fasilitas
kredit
yang
sedang
diberikan oleh bank, umumnya
melaksanakan pembangunan dalam
selalu meminta atau mensyaratkan
berbagai
termasuk
adanya jaminan kebendaan sebagai
pembangunan dibidang ekonomi
jaminan tambahan.Istilah Jaminan
yang
berasal dari kata
bidang,
mengalami
cukup masih
perkembangan
pesat.Namun banyak
demikian,
jamin yang
berarti tanggung, sehingga jaminan
sektor-sektor
dapat
diartikan
pembangunan ekonomi yang masih
sebagaitanggungan.1Jaminan
harus dibenahi, termasuk salah satu
tersebut dapat diberikan oleh pihak
diantaranya
ketiga dalam arti pihak ketiga
adalah
menyangkut
permodalan usaha.
tersebut
memberikan
jaminan
Dalam dunia usaha modal
kepada kreditur untuk memenuhi
sangatlah penting, dan tanpa itu
kewajiban debitur apabila debitur
sangat mustahil kegiatan dunia
tidak
bisnis dan ekonomi dapat berjalan
kewajiban
dengan
usaha
utangnyatersebut atau dapat juga
dimaksud dapat diperoleh melalui
diberikan dalam bentuk barang
berbagai cara, salah satunya adalah
yang
melalui
yangdipinjamkan
baik.
fasilitas
Modal
kredit
yang
disediakan oleh dunia perbankan
mampu
setara
untuk
memenuhi terhadap
dengan oleh
uang kreditur.
Dalam kaitannya dengan hal ini,
dan lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Fasilitas kredit inilah
1
Oey Hoey Tiong, 1985, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cet. II,Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 14.
menjadi salah satu tumpuan dunia usaha untuk memperkuat struktur
2
pihak debitur akan menyerahkan
pengikatannya
hak kebendaan yang dimilikinya
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996
untuk dijadikan jaminan atas kredit
dengan
yang
Apabila
Tanggungan.Sedangkan
debitur
bendanya
diterimanya.
dikemudian
hari
berdasarkan
Hak
benda
apabila
bergerakatau
wanprestasi, maka benda jaminan
benda tidak bergerak yang tidak
tersebut
dapat
akan dieksekusi untuk
melunasi
utang-utang
debitur
dibebani
dengan
hak
tanggungan, maka pengikatannya
tersebut.
berdasarkan Undang-Undang No.
Ketika suatu benda milik
42 Tahun 1999 memakai Fidusia.
debitur dijadikan jaminan kredit,
Dalam praktek perbankan,
maka akan dibuatkan perjanjian
jaminan
pengikatannya
dilepaskan
yang
dengan
perjanjian
atau
pengikatan
disebut
pembebanan jaminan.
fidusia
tidak
dari
dapat masalah
perkreditan.
Sebagai
jaminan
kebendaan
dalam
praktek
Perjanjian pembebanan jaminan ini
perbankan, masyarakat cenderung
bersifat
perjanjian
memilih jaminan fidusia karena
tambahan (ikutan) yang mengikuti
memberi manfaat bagi masyarakat
perjanjian
yang
sebagai
pokoknya
yaitu
membutuhkan
perjanjian kredit (perjanjian utang
pendanaan/kredit masyarakat kecil
piutang).
dan
Perjanjian
pengikatan
menengah,
pertokoan,
jaminan ini tidak akan ada apabila
pengecer, pengrajin, rumah makan,
tidak
usaha pertanian, sangat merasakan
ada
perjanjian
pokok
(perjanjian kredit). Bila
kemudahan dengan fidusia sebagai
suatu
benda
akan
jaminan
kredit,
karena
fidusia
diikatkan sebagai jaminan kredit,
memberikan
maka
atau
sepenuhnya barang jaminan oleh
sangat
debitur, sehingga sangat membantu
pembebanan
pengikatannya
akan
tergantung pada jenis bendanya.
kelancaran
Apabila bergerak,
pemanfaatan
proses
bendanya
benda
tidak
produksi/operasional
seperti
tanah,
maka
Disisi perbankan, fidusia praktis
3
usahanya.
dan
tidak
memerlukan
Tanggal,
nomor
akta
penyimpanan untuk barang-barang
Jaminan
Fidusia,
nama,
jaminan
dan
seperti
pada
tempat
b.
lembaga
gadai.
kedudukan
notaris yang memuat akta Pendaftaran
jaminan
Jaminan Fidusia
fidusia pada Kantor Pendaftaran
c.
Fidusia yang merupakan lingkup
Asasi
Manusia
Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
tugas Kementerian Hukum dan Hak
tempat
d.
Republik
Indonesia itu, secara tegas diatur
Uraian
mengenai
benda
yang
menjadi
objek
Jaminan Fidusia
didalam pasal 14 ayat (1) bahwa
e.
Nilai penjaminan
Kantor
f.
Nilai benda yang menjadi
Pendaftaran
menerbitkan
dan
Fidusia
menyerahkan
obyek Jaminan Fidusia
kepada Penerima Fidusia Sertifikat
Dalam
pelaksanaannya
Jaminan Fidusia pada tanggal yang
sesuai dengan penjelasan pasal 13
sama dengan tanggal penerimaan
ayat (3) yang menyatakan bahwa
permohonan
Kantor Pendaftaran Fidusia dalam
dalam
pendaftaran. hal
pendaftarannya
Dan
permohonan dilakukan
hal
menerima
permohonan
oleh
pendaftaran jaminan fidusia tidak
penerima
fidusia,
kuasa
atau
melakukan
penilaian
wakilnya
dengan
melampirkan
kebenaran
yang
pernyataan
pendaftaran
fidusia
dalam
pernyataan
terhadap
dicantumkan pendaftaran
seperti yang tercantum pada Pasal
jaminan fidusia, akan tetapi hanya
13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999
melakukan
tentang
sebagaimana dimaksud dalam pasal
Jaminan
Fidusia.
Selanjutnya pada pasal 13 ayat (2)
pengecekan
data
13 ayat (2).
ditentukan pernyataan pendaftaran
Berdasarkan
ketentuan
yang dimaksudkan dalam ayat (1),
pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun
memuat sebagai berikut :
1999
a.
Identitas
pihak
Pemberi
tentang
Jaminan
Fidusia,
pembebanan benda dengan jaminan
dan Penerima Fidusia
fidusia dibuat dengan akta notaris.
4
Selanjutnya berdasarkan ketentuan
terhadap permohonan pendaftaran
Pasal
ditentukan
fidusia tersebut tidak dapat ditolak
bahwa benda yang dibebani dengan
oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
Hal
Dari
dalam
11
ayat
kedua
tersebut,
(1),
ketentuan
pasal
menunjukkan
pembebanan dilakukan
jaminan
dengan
yang demikian disebabkan
bahwa
Jaminan
fidusia
ketentuan
akta otentik,
jaminan
fidusia
Fidusia
tentang
tidak
mengenai
diatur daluarsa
pendaftaran jaminan fidusia.
yaitu akta notaris, dan selanjutnya benda
Undang-Undang
Seperti
ditegaskan
oleh
tersebut
Andreas Albertus Andi Prajitno
didaftarkan
pada
Kantor
dalam hasil penelitiannya bahwa
Pendaftaran
Fidusia.
Namun
jangka
fidusia
pendaftaran
apabila
akta
jaminan
waktu
kedaluarsa
pada Fidusia tidak
tersebut tidak didaftarkan, tidak
jelas.
terdapat sanksi tegas yang diatur
Tanggungan ditetapkan 1 (satu)
dalam
minggu sejak tanggal dibuatnya
Undang-Undang
Jaminan
Sementara
pada
Fidusia yang menyebabkan masih
Akta Hak Tanggungan.2
banyak bank atau finance hanya
Undang-undang
Hak
jaminan
memproses obyek jaminan fidusia
Fidusia (Undang-Undang Nomor
tersebut sampai pembuatan akta
42 Tahun 1999) pada ketentuan
jaminan fidusia di Notaris saja.
pasal 11 yang mengatur tentang
Sehingga
polemik
pendaftaran Jaminan Fidusia, tidak
apakah pendaftaran akta jaminan
mengatur secara jelas mengenai
fidusia wajib dilakukan atau tidak.
batas waktu pendaftaran sehingga
Dalam praktek di masyarakat juga
menimbulkan
sering
hukum. Dalam konteks ini tentu
dengan
menimbulkan
terjadi
perjanjian
jaminan
fidusia
kredit yang
tidak
selaras
ketidakpastian
dengan
tujuan
obyeknya sudah dialihkan ke pihak
dibuatnya Undang-Undang Fidusia
ketiga sebelum didaftarkan, lalu
demi terciptanya kepastian hukum,
selanjutnya baru didaftarkan ke
2
Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Fidusia, Selaras, h. 119.
Kantor Pendaftaran Fidusia, dan
5
kemanfaatan,
dan
dalam
mengayomi
rangka
ketertiban,
Ketika
Undang-Undang
dan
Fidusia rumusan normanya tidak
melindungi masyarakat pengguna
jelas, terutama yang menyangkut
lembaga fidusia.
batas waktu pendaftaran jaminan
Dengan
tidak
pengaturan
jelasnya
batas
fidusia,
maka
dalam
praktek
waktu
menimbulkan permasalahan hukum
pendaftaran jaminan Fidusia ini
karena ada pendaftaran jaminan
mewujudkan adanya norma yang
fidusia
kabur
terjadinya wanprestasi dari debitur.
(vage
perumusan
normen),
norma
undang-undang
padahal
dalam
suatu
dilakukan
setelah
Dengan
adanya
jelas.
permohonan pendaftaran jaminan
Kekaburan norma tersebut dalam
fidusia setelah debitur wanprestasi
praktek aka menimbulkan ketidak
tersebut sudah barang tentu pihak
pastian hukum dan bahkan konflik
Kantor Pendaftaran Fidusia tidak
hukum.3
bisa
Dalam
harus
yang
suatu
Undang-
menolaknya
undang-undang
karena
tidak
dalam
ditentukan
Undang menurut H. Tan Kamelo,
secara tegas mengenai batas waktu
kepastian hukum meliputi salah
pendaftaran
satunya
adalah
memberi kesan setiap saat bisa
kepastian
norma
menyangkut dan
prinsip
fidusia tersebut.
satu dengan yang lainnya baik dari
secara
undang-undang
keseluruhan
kaitannya
dengan
sehingga
dilakukan pendaftaran atas jaminan
hukum yang tidak bertentangan
pasal-pasal
tersebut,
Sebagaimana
itu
telah
dikemukakan di atas yang menjadi
maupun
fokus
permasalahan
adalah
pasal-pasal
mengenai bagaimana pengaturan
lainnya yang berada diluar undang-
tentang batas waktu pendaftaran
undang tersebut.4
jaminan
fidusia
pada
undang nomor 42 tentang
3
Ibid, h. 113.
penelitian
4
H. Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, h. 117.
6
jaminan ini
undang-
tahun 1999 fidusia.Tujuan
Untuk
dapat
menganalisisbagaimana pengaturan
tertulis yang berkaitan dengan
tentang batas waktu pendaftaran
permasalahan dalam penelitian
jaminan fidusia.
ini
yang
meliputi
Undang-Undang Perdata,
Kitab Hukum
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
METODE PENELITIAN Penelitian dalam kaitannya dengan
penulisan
artikel
dan
Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun
ini
2000
tentang
Tata
Cara
termasuk katagori jenis penelitian
Pendaftaran Jaminan Fidusia
hukum
dan Biaya Pembuatan Akta
normative,
yaitu
suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk
Jaminan Fidusia.
menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan
normatif. 5Bahan
dari hukum
2. Bahan hukum Sekunder; yaitu
sisi
bahan
yang
hukum
memberikan
yang penjelasan
dipergunakan dalan penelitian ini
terhadap bahan hukum primer,
terdiri dari bahan hukum primer,
yaitu meliputi ; buku-buku,
bahan hukum sekunder, dan bahan
literature, artikel, makalah dan
hukum
hukum
bahan-bahan tertulis lainnya
dimaksud dapat diuraikan sebagai
yang merupakan karangan para
berikut :
ahli hukum.
tertier.
Bahan
1. Bahan hukum primer ; yaitu
3. Bahan hukum Tertier; yaitu
bahan hukum yang mempunyai
hukum yang memberi petunjuk
kekuatan mengikat Yakni asas
maupun penjelasan terhadap
dan kaidah hukum yang berupa
bahan
peraturan perundang-undangan
bahan hukum sekunder, yaitu;
maupun hukum
berupa
yang tidak
hukum
kamus
primer
hukum
dan
dan
kamus bahasa indonesia. 5 Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Dingkat, CV. Rajawali, Jakarta, h.15.
Dalam dipergunakan
7
penulisan
ini
pendekatan
perundang-undangan (The Statue
Kantor Pendaftaran Fidusia
Approach), pendekatan fakta (The
sebagai
Fact Approach) dan pendekatan
Fidusia, untuk pertama kalinya
analisa konsep hukum (Analytical
didirikan
di
and Conceptual Approach).
wilayah
kerja
Permasalahan penulisan ini dikaji
seluruh wilayah negara Republik
dengan
Indonesia. Secara bertahap, sesuai
mempergunakan
interprestasi
dan
tempat
pendaftaran
Jakarta yang
dengan menckaup
argumentasi
keperluan, di Ibu Kota Propinsi di
hukum berdasarkan teori azas dan
seluruh wilayah Negara Republik
konsep
Indonesia.
hukum
yang
relevan
dengan permasalahan penelitian.
Dalam Pendaftaran
hal
Kantor
Fidusia
belum
HASIL DAN PEMBAHASAN
didirikan di tiap daerah Tingkat II
Mekanisme
(Kabupaten/Kota), maka wilayah
Pendaftaran
kerja Kantor Pendaftaran Fidusia
Jaminan Fidusia Untuk ketentuan
kepastian
Pasal
11
hukum,
di Ibu Kota Propinsi meliputi
Undang-
seluruh
Daerah
Tingkat
II
Undang Jaminan Fidusia (Undang-
(Kabupaten/Kota) yang berada di
Undang Nomor 42 Tahun 1999)
lingkungan wilayahnya. Pada saat
mewajibkan benda yang dibebani
sekarang,
dengan jaminan fidusia didaftarkan
Fidusia
pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Kantor
Kewajiban
Kementerian Hukum dan HAM
ini
tetap
berlaku
meskipun kebendaan yang dibebani
wilayah
negara
menjadi Wilayah
Jaminan
kewenangan Propinsi
yang ada di seluruh Indonesia.
dengan jaminan fidusia berada di luar
pendaftaran
Terkait dengan Pendaftaran
Republik
Jaminan
Indonesia. 6
Fidusia,
dikeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
6
Gunawan Widjaja & Achmad Yani, 2000, Jaminan Fudusia, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 139.
Kantor
8
Pendaftaran
Jaminan
Fidusia (Kantor Wilayah Hukum
Adapun wakil disini adalah mereka
dan
yang
HAM
Propinsi)
menerima
berdasarkan
ketentuan
permohonan pendaftaran Jaminan
peraturan
perundang-undangan
Fidusia,
berwenang
untuk
menerbitkan,
menyerahkan
sertifikat
dan Jaminan
pendaftaran Jaminan Fidusia.
Fidusia.
Pejabat
Berdasarkan Pasal
melakukan
2
Nomor
ketentuan
Peraturan 86
Jaminan
Pemerintah
Tahun
Fidusia
Pendaftaran
2000,
Jaminan
diajukan
ketentuan
Permohonan
pada
Kantor
Fidusia
yang
menerima permohonan pendaftaran
Permohonan Pendaftaran Jaminan kepada
Pendaftaran
Menteri.
Fidusia, Pasal
berdasarkan 3
Peraturan
sebagaimana
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000,
dimaksud diajukan secara tertulis
kemudian memeriksa kelengkapan
dalam bahasa Indonesia melalui
persyaratan
Kantor Wilayah Hukum dan HAM
pendaftaran Jaminan Fidusia yang
Propinsi oleh penerima Fidusia,
telah
kuasa,
persyaratan
disini
kelengkapan
dokumen
atau
wakilnya
melampirkan
dengan
pernyataan
pendaftaran jaminan fidusia.
permohonan
ditetapkan.
Kelengkapan meliputi yang
ditetapkan dan ketepatan dalam
Pasal 13 ayat (1) Undang-
mengisi formulir sesuai dengan
Undang Fidusia menentukan pula,
data yang diperlukan. Dalam hal
bahwa
ini Pejabat Pendaftaran Jaminan
Jaminan
permohonan Fidusia
pendaftaran tidak
harus
Fidusia tidak melakukan penilaian
dilakukan oleh Penerima Fidusia,
terhadap
melainkan dapat dilakukan kuasa
dicantumkan
atau wakil dari Penerima Fidusia.
pendaftaran
Kuasa disini adalah mereka yang
Pernyataan Pendaftaran Jaminan
menerima pelimpahan wewenang
Fidusia.
berdasarkan
surat
kuasa
dari
kebenaran
Apabila
dalam dalam
yang
pernyataan formulir
permohonan
Penerima Fidusia untuk melakukan
pendaftaran Jaminan Fidusia yang
Pendaftaran
diajukan tersebut, tidak memenuhi
Jaminan
Fidusia.
9
kelengkapan persyaratan, Pejabat
diatur dalam Pasal 6 Undang-
Pendaftaran Jaminan Fidusia harus
Undang Fidusia. Dalam formulir
segera
Pernyataan Pendaftaran Jaminan
dan
langsung
mengembalikan
berkas
Fidusia dimuat hal-hal berikut :
permohonan pendaftaran Jaminan
a. Identitas
Fidusia kepada pemohon untuk
Fidusia;
dilengkapi. Namun sebaliknya bila
b. Identitas
kelengkapan
persyaratan
telah
dipenuhi
Fidusia
segera
langsung
diproses
mestinya,
dengan
dan
sebagaimana cara
membubuhkan
tanggal,
dan
jam
d. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia; e. Data
nomor,
perjanjian
pokok
(perjanjian utang piutang) yang
penerimaan
dijamin fidusia;
pendaftaran Jaminan Fidusia pada
f. Uraian mengenai benda yang
formulir Pernyataan Pendaftaran
menjadi objek jaminan fidusia;
Jaminan Fidusia. Adapun
Penerima
Fidusia;
dinyatakan lengkap, permohonan Jaminan
pihak
c. Tanggal, nomor Akta Jaminan
dan
pendaftaran
Pemberi
Fidusia;
permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
pihak
g. Nilai penjaminan; dan data-data
yang
h. Nilai benda yang menjadi objek
harus didaftarkan tersebut, dengan
Jaminan Fidusia.
sendirinya sudah dituangkan dalam
Karena
akta
Jaminan
formulir Pernyataan Pendaftaran
Fidusia merupakan akta autentik,
Jaminan
sebenarnya
ditentukan
Fidusia Pasal
sebagaimana 13
ayat
(2)
bahwa
cukup
dikatakan,
pernyataan
pendaftaran
Undang-Undang Fidusia. Hal-hal
harus dilengkapi dengan salinan
yang dinyatakan dalam formulir
akta autentik penjaminan fidusia.
Pernyataan Pendaftaran Jaminan
Hal ini berkaitan dengan masalah
Fidusia tidak lain daripada data-
pendaftaran ikatan jaminan fidusia-
data yang sudah dimuat dalam akta
bukan
Jaminan
sehingga
Fidusia
sebagaimana
10
benda
jaminan
semua
klausul
fidusiayang
termuat
dalam
penjamiinan
perjanjian
fidusia,
Sertifikat
turut
7
Apabila
seluruh
persyaratan
pendaftaran
dipenuhi,
maka
diterbitkan
sertifikat
dimaksud
memuat tanggal yang sama dengan
terdaftar, agar mempunyai daya mengikat pihak ketiga.
perbaikan
tanggal
sertifikat
semula.
Penerbitan
sertifikat
perbiakan
tersebut
tidak
dikenakan
biaya
sudah
(Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3
selanjutnya
Peraturan Pemerintah Nomor 86
jaminan
Tahun 2000).
fidusia. Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Begitu
juga
dalam
hal
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000
sertifikat Jaminan Fidusia hilang,
selanjutnya
menyatakan
bahwa
rusak, penerima Fidusia, Kuasa,
penerbitan
sertifikat
jaminan
atau wakilnya dapat mengajukan
fidusia dan penyerahannya kepada
permohonan sertifikat pengganti
pemohon dilakukan pada tanggal
kepada
yang
sebagaimana
sama
dengan
pencatatan
tanggal
permohonan
kekeliruan
dalam
Jaminan diterima
hal
Fidusia oleh
Permohonan
dimaksud
diajukan
secara tertulis dengan melampirkan
pendaftaran jaminan fidusia. Dalam
Menteri.
kelengkapan data yang diperlukan
terdapat
(Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2
sertifikat
Peraturan Pemerintah Nomor 86
yang
telah
pemohon,
dalam
tahun 2000). Setelah
melalui
jangka waktu paling lambat 60
dengan
(enam
persyaratan yang diperlukan, maka
puluh)
menerima
hari
sertifikat
setelah
seluruh
kemudian
diterbitkan
sertifikat
pemohon memberitahukan kepada
pengganti.
Sertifikat
penggnati
Kantor Pendaftaran Fidusia untuk
dimaksud diberi nomor dan tanggal
diterbitkan
yang sama dengan nomor dan
sertifikat
tersebut
melampirkan
proses
perbaikan.
tanggal sertifikat yang rusak atua hilang.
Penyerahan
sertifikat
7
Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta. , h. 211.
pengganti dilakukan pada tanggal
11
yang
sama
dengan
tanggal
pendaftaran akta jaminan fidusia,
permohonan sertifikat pengganti.
yakni sebagai berikut : 1. Untuk memberikan kepastian
Batas
Waktu
hukum kepada para pihak yang
Pendaftaran
berkepentingan.
Jaminan Fidusia. Sebagaimana dipaparkan
telah
diatas,
2. Memberikan
procedure
hak
didahulukan (preferent) kepada
pembebanan jaminan fidusia ada 2
penerima
tahapan
kreditur lainnya.
yang
sangat
penting,
pertama; pembuatan akta fidusia
terhadap
terhadap
publisitas.
fidusia
jaminan
fidusia
3. Dalam rangka memenuhi azas
dan kedua; pendaftaran jaminan fidusia.Pembebanan
yang
Terkait
bila
dengan
masalah
pendaftaran jaminan fidusia seperti
pemegang/penerima fidusia hanya
diatur
membuat aktanya saja dan tidak
dengan pasal 18 Undang-Undang
mendaftarkannya, maka tidak ada
Fidusia sama sekali tidak mengatur
artinya,8 Fidusia baru lahir setelah
tentang batas waktu pendaftaran
dilakukan pendaftaran ke Kantor
jaminan fidusia atau tidak diatur
Departemen
HAM
mengenai daluwarsa pendaftaran
(tepatnya setelah data-data dalam
jaminan fidusia, sehingga disini
perjanjian Fidusia tercatat dalam
menimbulkan
Daftar Buku Fidusia).9
ketidakpastian hukum.
Hukum
dan
Pendaftaran merupakan Tujuan
mulai
Fidusia
kewajiban
hukum.
pengaturan
yang
mewajibkannya
Batas atau
sampai
waktu
pendaftaran
waktu
daluwarsa
pendaftaran jaminan fidusia tidak
adanya
jelas,
8
Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Bidang Yuridis, PT. Rineka Cipta, Jakarta. h. 242.. Andreas Albertus Prajitno, Op.Cit, h. 122.
11
adanya
jangka
Undang
9
pasal
sedangkan Nomor
pada 4
Undang-
tahun
1996
tentang hak Tanggungan 1 (satu) minggu sejak tanggal dibuatnya akta hak tanggungan. Ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Andi
12
Undang
Hak
Tanggungan
Dari ketentuan penjelasan
10
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 13 (ayat (1) tersebut di atas,
(1) Pemberian
Tanggungan
maka pemberi Hak Tanggungan
wajib didaftarkan pada Kantor
harus atau wajib diikuti dengan
Pertanahan.
tindakan pendaftaran dalam Buku
Hak
(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja
setelah
penandatanganan
akta
pemberian
Hak
Tanah di Kantor Pertanahan, yang merupakan
Tanggungan
sekaligus
mengikatnya
Tanggungan
Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib
ketiga.11
mengirimkan Akta Pemberian Tanggungan
mutlak
bagi lahirnya Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam
Hak
persyaratan
terhadap
Dengan
yang
tidak
Hak pihak
diaturnya
mengenai batas waktu pendaftaran
bersangkutan dan warkat lain
pada
yang diperlukan kepada kantor
membuka
Pertanahan.
mendaftarkan jaminan fidusia itu
Selanjutnya
penjelasan
jaminan
kapan
fidusia,
peluang
saja
sesuai
maka untuk
dengan
pasal 13 ayat (1) Undang-Undang
kepentingan pihak kreditur.Kondisi
Hak Tanggungan menyatakan ;
seperti ini merupakan salah satu
Salah satu Azas Hak Tanggungan
kelemahan atau kekurangan dari
adalah azas publisitas, oleh karena
penormaan
itu didaftarkannya pemberian Hak
Fidusia (Undang-Undang Nomor
Tanggungan
syarat
42 Tahun 1999).Kendala yuridis
Hak
dapat muncul bila ketidakpastian
dan
ini tidak segera disikapi.
mutlak
merupakan
untuk
Tanggungan mengikatnya
lahirnya tersebut Hak
Tanggungan
Adanya
terhadap pihak ketiga.
hukum
mengenai
Undang-Undang
ketidakpastian batas
waktu
pendaftaran ini akan membawa 10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Tanggungan, Prenada Media, Jakarta, h. 213.
11
454.
13
Rachmadi Usman, Op.Cit, h.
dampak
negatif
dalam
praktek
hukum yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan.14
pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia. berdasarkan pemahaman
Begitu juga bila dikaitkan
terhadap teori hukum yang bersifat
dengan fungsi dari hukum sebagai
refleksi pada obyek yang berupa
kaedah
disamping
menjamin
bahan
keadilan
sosial
berfungsi
hukum
pembuatan
yang
perundang-
mengayomi,
itu
patut
berfungsi
disayangkan karena sangat ceroboh
hukum.15
undangan
aturan
diteliti,
sepreti
dan melanggar sistem penormaan. 12 Dalam kepastian
konteks
hukum,
dan
melindungi, menjamin
kepastian
Undang-Undang
ini
juga
Fidusia
sebagai suatu peraturan hukum
kemanfaatan,
atau
peraturan
perundang-
dan ketertiban menjadi menjauh,
undangan
sementara
peraturan
merumuskan secara jelas tentang
hukum tersebut (Undang-Undang
batas waktu pendaftaran jaminan
Fidusia)
untuk
Fidusia, seperti ditegaskan oleh
hukum,
Fuller, salah satu syarat dari suatu
dibuatnya
adalah
terciptanya
demi
kepastian
kemanfaatan, dan ketertiban serta
peraturan
mengayomi
dimana
masyarakat
dan
melindungi
pengguna
lembaga
Seperti
jelas, dikemukakan
dapat
perundang-undangan peraturan
hendaknya
jaminan fidusia.13
hendaknya
dirumuskan
artinya
disusun
tersebut secara dalam
rumusan yang dapat dimengerti (a
Sudikno Mertokusumo, kepastian
failure
to
hukum merupakan salah satu syarat
understandable).16
make
rule
yang harus dipenuhi dalam suatu penegakan
hukum.Kepastian
hukum adalah azas dalam Negara
12
Andreas Albertus Prajitno, Op.Cit, h. 120. 13
Andreas Prajitno Loc.Cit.
Albertus
14 Soedikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta h. 145
Andi 15 Bachsan Mustafa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 20.
Andi
14
Dalam rangka ketertiban dimasyarakat,
maka
Undang-Undang jelas
dan
hukum.
pendaftaran
jaminan
rumusan
fidusia tersebut tidak jelas diatur
harus
tentang batas waktu pendaftaran
Fidusia
memenuhi
ketentuan
kepastian
atau
Sebagaimnana
jangka
pendaftaran
waktu
daluarsa
jaminan
fidusia
dikemukakan oleh Moch.Isnaeni,
tersebut. Berbeda dengan Undang-
hukum
Undang
ingin
menciptakan
Nomor 4
tahun 1996
kepastian hukum dalam hubungan
tentang Hak Tanggungan ketentuan
antara
tentang batas waktu pendaftaran
orang-orang
dalam
masyarakat, dan untuk itu terlebih
Hak
Tanggungan
diatur
secara
dahulu hukum (peraturan) itu harus
tegas 1 (satu) minggu sejak tanggal
menciptakan suatu kepastian pula
dibuatnya Akta Hak Tanggungan.
dalam tubuh peraturan itu sendiri. 17
Dengan tidak jelasnya pengaturan batas waktu pendaftaran jaminan
KESIMPULAN DAN SARAN
fidusia
Kesimpulan
ketidakpastian hukum, sementara
Berdasarkan
uraian
tersebut
dibuatnya
menimbulkan
peraturan
fidusia
sebagaimana telah dipaparkan di
tersebut justru untuk menciptakan
atas
kepastian hukum, kemanfaatan dan
maka
dapat
disimpulkan
sebagai berikut:
ketertiban, serta mengayomi dan
Proses pendaftaran jaminan fidusia diatur
dalam
melindungi masyarakat pengguna
Pasal 11
lembaga fidusia.
sampai dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan
Fidusia.
Saran-Saran
Pada
Dalam
rangka
tuntutan
kepastian hukum, ketertiban, dan kemanfaatan serta dalam upaya
16
Lon. I. Fuller, 1963, The Morality of Law, Haven and London, Yale University Press, h. 39.
melindungi masyarakat pengguna lembaga jaminan fidusia, maka
17
Moch Isnaeni, 1996, Hipotik Pesawat Udara di Indonesia, Cv. Dharma Muda, Surabaya, h.89
batas waktu pendaftaran jaminan fidusia perlu diatur secara tegas
15
dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun
1999
Fidusia.
tentang
Gunawan Widjaja & Achmad Yani,
Jaminan
Adanya
2000, Jaminan Fudusia, PT.
praktek
Radja
pendaftaran jaminan fidusia setelah
Grafindo
Persada,
Jakarta
debitur wanprestasi justru dipicu oleh tidak jelasnya mengenai batas waktu
atau
daluwarsa
Rachmadi Usman, 2009, Hukum
dari
Jaminan Keperdataan,
pendaftaran jaminan fidusia itu
Sinar Grafika, Jakarta
sendiri. Gatot
DAFTAR BACAAN
Supramono, Perbankan
Oey Hoey Tiong, 1985, Fidusia Sebagai
Jaminan
Unsur
Perikatan,
Kredit
Unsur-
2009,
dan
Masalah
Suatu
Tinjauan
Bidang Yuridis, PT. Rineka
Cet.
Cipta, Jakarta.
II,Ghalia Indonesia, Jakarta Kartini Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010,
Hukum
Fidusia,
Gunawan
2005,
Tanggungan,
Hak Prenada
Media, Jakarta,
H. Tan Kamelo, 2006, Hukum Fidusia,
Soedikno
Mertokusumo,
1999,
Suatu
Mengenal Hukum Sebuah
Yang
Pengantar,
Alumni,
Yogyakarta
Kebutuhan Didambakan,
dan
Widjaja,
Selaras, Malang.
Jaminan
Muljadi
Liberty,
Bandung Bachsan Mustafa, 2003, Sistem Soerjono
Soekanto,
1985,
Hukum Indonesia Terpadu,
Penelitian Hukum Normatif
PT.
Suatu
Bandung
Tinjauan
Dingkat,
CV. Rajawali, Jakarta,
16
Citra
Aditya
Bakti,
Lon. I. Fuller, 1963, The Morality of Law, Haven and London, Yale University Press,
Moch
Isnaeni,
1996,
Hipotik
Pesawat
Udara
Indonesia,
Cv.
di Dharma
Muda, Surabaya,
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
tentang
Hak
Tanggungan
17
