Kewenangan Ombusdman RI Dalam Menangani Tindakan Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan. Oleh : Dr.Khoirul Huda,SH.,M.Hum. Email;
[email protected] Abstrak Keberadaan Ombudsman di berbagai negara modern terutama negara-negara Welfare State (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Ombudsman diperlukan untuk menghadapi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan dan sekaligus membantu aparatur negara melaksanakan penyelenggaraan negara secara efisien dan adil. Ombudsman akan mendorong pemegang kekuasaan negara melaksanakan pertanggungjawaban secara baik. Implementasi Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu terobosan yang cukup revolusioner dan inovatif dalam sistem hukum di Indonesia. Penyelenggara pemerintah yang melakukan tindakan maladministrasi dan direkomendasikan oleh Ombudsman RI maka wajib melaksanakan rekomendasi tersebut. Ombudsman bukan sekadar lembaga pemberi pengaruh dalam pelayanan publik (Magistrature of influence), akan tetapi juga sebagai lembaga pemberi sanksi (Magistrature of sanction). Sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Kata Kunci: Ombudsman RI, Maladministrasi, Penyelenggara Pemerintahan, pelayanan publik.
kesejahteraan
I. Pendahuluan Tujuan pemerintahan negara pada
kehidupan
umum, bangsa,
serta
melaksanakan
tujuan
tujuan
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
Indonesia
abadi dan keadilan sosial. Lembaga-
keempat
lembaga yang berada dalam satu system
pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah
pemerintahan Indonesia bekerja secara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
bersama dan saling menunjang untuk
pemerintahan sebagaimana
Sedangkan negara
dalam
alenia
seluruh tumpah darah, untuk memajukan 13
dunia
ikut
umumnya didasarkan pada cita-cita atau negara.
ketertiban
mencerdaskan
yang
terwujudnya tujuan dari pemerintahan di
Fungsi Ombudsman di Indonesia
negara Indonesia. Salah
tidaklah
satu
dengan
Ombudsman di banyak negara, yaitu: (1)
kesejahteraan adalah adanya wewenang
mengakomodasi partisipasi masyarakat
yang
dalam
bagi
pokok
berbeda
negara
luas
ciri
jauh
pemerintah
untuk
upaya
memperoleh
pelayanan
menyelenggarakan fungsi pemerintahan
umum yang berkualitas dan efisien,
dalam rangka mengupayakan terwujudnya
penyelenggaraan peradilan yang adil,
kesejahteraan
tidak
masyarakat,
unsur
memihak
dan
jujur;
(2)
pengawasan menjadi unsur yang sangat
meningkatkan perlindungan perorangan
penting
dalam memperoleh pelayanan publik,
untuk
mencegah
terjadinya
interaksi yang bersifat negatif antara
keadilan,
pemerintah dengan rakyatnya, sebagai
mempertahankan
akibat adanya perbuatan maladministrasi
kejanggalan
tindakan
yang berkaitan dengan luasnya wewenang
wewenang
(abuse
Pemerintah. Keberadaan Ombudsman di
keterlambatan yang berlarut-larut (undue
berbagai negara modern terutama negara-
delay), serta diskresi yang tidak layak.
Welfare
negara
State
kesejahteraan
dan
hak-haknya
dalam terhadap
penyalahgunaan of
power),
(Negara
Di banyak negara, ombudsman telah
Kesejahteraan)1 merupakan suatu tonggak
menjadi lembaga alternatif bagi warga
yang
harapan
masyarakat untuk menyelesaikan keluhan
masyarakat atau warga negara untuk
atau ketidakpuasan terhadap birokrasi
mempertahankan
hak-haknya
pemerintah secara cepat, gratis, tidak
dirugikan
perbuatan
menjadi
administrasi
oleh
tumpuan
karena
keputusan
yang pejabat
perlu
yang
bayar
(kerahasiaan
dikeluarkannya.
pengacara
dan
aman
pelapor
terlindungi).
Penyelesaian melalui lembaga peradilan untuk banyak
1
Indonesia termasuk negara type Werlfare State, hal ini terbukti dari : pertama, salah satu sila
masalah
maladministrasi
ditinggalkan
karena
telah sangat
lamban, mahal dan jauh dari kemudahan (non-user friendly).2
dari Pancasila sebagai dasar falsafah negara (sila ke lima) adalah Keadilan Sosial. Ini berarti tujuan dari Negara adalah menuju kesejahteraan dari para warganya. Kedua, dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lihat, Muchsan, Op., Cit, hal. 70.
2
http:// ombudsman.go.id/fileuploads/2008/12/05/ peranan ombudsman dalam pencegahan korupsi__20091129154450__ 292__0.pdf, Dikunjungi tanggal 15 Desember 2011,pukul 12.05 WIB
14
Tantangan terbesar yang dihadapi
pengawasan riel, yaitu pengawasan untuk
oleh Indonesia saat ini adalah bagaimana
memperoleh pelayanan sebaik-baiknya
membangun kredibilitas agar mayoritas
dari penyelenggara pemerintah.
rakyat patuh serta mau bekerja sama dengan pemerintahnya. Kredibilitas dapat
II. Kewenangan Ombudsman RI Dalam
diproses serta dikembangkan melalui
Menangani Maladministrasi Oleh
program-program
Penyelenggara Pemerintahan
kesejahteraan ataupun
yang
kepada
dengan
memberi
banyak
memberi
orang,
Secara
pelayanan
tradisional
ombudsman
dikenal sebagai lembaga independen yang
sebaik-baiknya kepada masyarakat.
menerima
Masyarakat juga memiliki peranan
dan
menyelidiki
keluhan-
keluhan masyarakat yang menjadi korban
dalam proses membangun penegakan
kesalahan
hukum
(maladministration)
publik.
karena mereka adalah bagian, dan juga
meliputi
keputusan
sasaran,
tindakan pejabat publik yang ganjil
untuk
memperoleh
dari
Masyarakat semestinya
keadilan
adalah
keadilan,
itu
sendiri.
komponen
merasakan
keadilan,
yang
administrasi
keputusan
(inappropriate),
dan
Yaitu atau
menyimpang
(deviate),sewenang-wenang
(arbitrary),
bukan sebaliknya, menjadi obyek serta
melanggar
korban ketidakadilan. Agar para individu,
(irregular/illegitimate),
terutama masyarakat golongan rendah dan
kekuasaan
miskin,
keterlambatan yang tidak perlu (undue
secara
menjadi
terus
korban
menerus
tidak
penyalahgunaan
delay)
tempat
untuk
melakukan
kita
kenal
dengan
of
pelanggaran
Pembentukan
pengawasan. Institusi pengawas tersebut telah
(abuses
penyalahgunaan power),
kepatutan
(equity). 3
wewenang maka masyarakat sendiri harus mendapat
atau
ketentuan
Ombudsman
dilatarbelakangi beberapa landasan:
nama
1. fungsi dan tugas penyelenggaraan
Ombudsman. Masyarakat memiliki hak
negara pada hakikatnya adalah
untuk melakukan pengawasan karena
mewujudkan kesejahteraan bagi
penyelenggaraan
masyarakat.
pemerintahan
dan
penyelenggaraan negara pada hakikatnya
2. masyarakat memiliki hak untuk
didasarkan atas mandat yang diberikan
memperoleh pelayanan yang sama
oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pengawasan oleh Ombudsman adalah 3
15
Ibid
dan
adil
oleh
penyelenggara
Ombudsman
negara. 3.
dalam
dilandasi
dengan
Undang-Undang No 37 Tahun 2008 praktik,
banyak
sekali
tentang Ombudsman Republik Indonesia
penyelenggara
bahkan diperkuat dengan Undang-Undang
negara tidak nelayani tetapi minta
No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
dilayani,
Publik.
penyimpangan;
rakyat
objek/menjadi
4.
telah
menadi
korban/menjadi
Ombudsman
diperlukan
untuk
abdi peiyelenggara negara; tidak
menghadapi penyalahgunaan kewenangan
ada tolok ukur jeas mengenai
oleh penyelenggara pemerintahan dan
pemberian pelayanan.
sekaligus
membantu
aparatur
negara
pelaksanaan
pelayanan
oleh
melaksanakan penyelenggaraan negara
aenyelenggara
negara
perlu
secara efisien dan adil. Ombudsman akan
lanyaknya
mendorong pemegang kekuasaan negara
untuk
melaksanakan pertanggungjawaban secara
mencegah penyimpangan. Dengan
baik. Beberapa alasan mendasar mengapa
demikian,
banyak
diawasi
karena
penyimpangan,
juga
konsep
mengenai
untuk
termasuk
Indonesia
membentuk Lembaga Ombudsman:5
Ombudsman yang pada intinya adalah
negara
melakukan
1. Secara institusional Ombudsman
pengawasan terhadap pemberian
bersifat
independen
pelayanan yang diberikan oleh
struktural,
fungsional
penyelenggara
personal. Sifat independen ini
negara;
secara
langsung atau tidak langsung akan
akan
berdampak
efektivitasnya
bagi
upaya
untuk
memberantas KKN.
Sangat
bertindak
Konsep Ombudsman memandang
baik maupun
mempengaruhi karena
senantiasa
dalam bersikap
objektif, adil, dan tidak berpihak.
korupsi secara lebih luas, yaitu tidak
2. Sasaran
pengawasan
adalah
pelayanan.
Artinya
hanya dari aspek hukum melainkan aspek
pemberian
sosiologis yaitu segala bentuk perilaku
dalam bertindak, aparat menjadi
yang
bersifat
koruptif.4
Dalam
pelayan
perkembangan terakhir, konsep tentang
warga
masyarakat diperlakukan sebagai subjek,
4
Herry Wibawa, Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 94
sehingga
pelayanan.
Universitas 5
16
Ibid
bukan
objek/korban
3. Prosedur atau mekanisme yang digunakan
dalam
dan masyarakat adalah sebagai pengawas
proses
eksternal disamping DPR/DPRD apabila
pengawasan tidak berbelit-belit
terjadi tindakan maladministrasi didalam
dan juga dimungkinkan proses
penyelenggaraan pelayanan publik oleh
penyelesaian
penyelenggara pemerintahan.
melalui
mediasi
Hal
ini
dengan prinsip saling memberi
sebagaimana termuat dalam pasal 35 ayat
saling
3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
menerima
(win-win
solution).
Tentang Pelayanan Publik: “pengawasan
4. Lembaga
Ombudsman
dengan
eksternal
tegas dan terbuka menyatakan
penyelenggaraan
pelayanan
publik dilakukan melalui”:
pengawasan yang dilakukan atau
a. pengawasan
oleh
masyarakat
laporan yang ditindaklanjuti tidak
berupa laporan atau pengaduan
dipungut biaya.
masyarakat
5. Ombudsman prinsip
juga
menganut
bahwa
dalam
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
publik;
menyelesaikan laporan senantiasa
b. pengawasan
oleh
ombudsman
dengan
peraturan
mendengarkan dua pihak oleh
sesuai
karena itu tidak melayani surat
perundang-undangan
kaleng.
c. pengawasan
Konsep
oleh
dewan
rakyat,
dewan
tentang
lembaga
perwakilan
berdasarkan
Undang-
perwakilan rakyat daerah propinsi,
Undang No 37 tahun 2008 tentang
dewan perwakilan rakyat daerah
Ombudsman RI dan berdasarkan Undang-
kabupaten/kota.
Ombudsman
Undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik,
ternyata
Berdasarkan pasal diatas, peran serta
sangat
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
mengakomodasi partisipasi masyarakat,
pelayanan publik dapat dimulai sejak
dengan cara memberikan peran yang
penyusunan standar pelayanan sampai
seimbang
dengan
antara
penyelenggara
evaluasi
dan
pemberian
pemerintahan yang memiliki kewajiban
penghargaan. Peran serta masyarakat
memberi pelayanan dengan masyarakat
diwujudkan dalam bentuk kerja sama
yang
memperoleh
pemenuhan
pelayanan. Dalam UU tentang Pelayanan
masyarakat
Publik dinyatakan bahwa ombudsman RI
penyusunan kebijakan pelayanan publik
memiliki
hak
17
hak serta
dan peran
kewajiban aktif
dalam
juga
masyarakat
dapat
membentuk
dan
lembaga pengawasan pelayanan publik. Masyarakat
berhak
atasan
terlapor,
maka
peranan
ombudsman juga bersifat represif.
mengadukan
Implementasi
Undang-Undang
pelayanan publik kepada Ombudsman.
tentang Ombudsman Republik Indonesia
Pejabat yang melakukan pelanggaran atau
dan
penyimpangan, yang bersangkutan dapat
Pelayanan Publik merupakan salah satu
dikenakan sanksi berupa pembebasan dari
terobosan yang cukup revolusioner dan
jabatan, penurunan pangkat, atau sanksi
inovatif
administrasi
Indonesia.
lainnya.
Jika
melanggar
juga
Undang-Undang
dalam
sistem
tentang
hukum
Penyelenggara
di
pemerintah
ketentuan pidana, dapat dituntut hukuman
yang melakukan tindakan maladministrasi
badan ataupun ganti rugi.
dan direkomendasikan oleh Ombudsman
Kaitannya dengan konteks upaya pemberantasan
korupsi
di
RI
Indonesia,
maka
wajib
melaksanakan
rekomendasi tersebut. Dengan kata lain
Antonius Sujata menyatakan bahwa posisi
Ombudsman bukan sekadar
Ombudsman lebih berperan di garda
pemberi
paling depan guna mencegah terjadinya
publik (Magistrature of influence), akan
tindakan maladminsitrasif dan perilaku
tetapi juga sebagai lembaga pemberi
koruptif setiap aparatur penyelenggara
sanksi (Magistrature of sanction).
pemerintahan. Pendapat ini dibangun
pengaruh
Sebagaimana
dalam
dalam
lembaga pelayanan
konsideran
dengan asumsi bahwa sistem pelayanan
Undang-Undang No 37 tahun 2008
umum menjadi tidak berjalan dengan baik
tentang Ombudsman Republik Indonesia
karena di dalamnya sarat dengan tindakan
yang
maladministratif
kepada masyarakat dan penegakan hukum
serta
praktek-praktek
menyatakan
bahwa
penyelenggara yang koruptif. Dengan
yang
demikian, posisi Ombudsman adalah
penyelenggaraan
tidak hanya sebagai lembaga pengawas
pemerintahan merupakan bagian yang
yang lebih bersifat preventif6 namun
tidak
berdasarkan pasal 38 Undang-Undang No
menciptakan pemerintahan yang baik,
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI,
bersih, dan efisien guna meningkatkan
tentang
untuk
kesejahteraan serta menciptakan keadilan
melaksanakan rekomendasi bagi terlapor
dan kepastian hukum bagi seluruh warga
adanya
kewajiban
dilakukan
pelayanan
terpisahkan
dalam
rangka
negara
dan
dari
upaya
untuk
negara sebagaimana dimaksud dalam 6
Antonius
UUD NRI Tahun 1945.
Sujata,,Peranan
Ombudsman,,Op.cit, hlm 42
18
Disamping
itu
juga
pengawasan
pelayanan
diselenggarakan
oleh
Indonesia, baik secara material maupun imaterial.7 Adapun pandangan lainnya terkait
bahwa yang
penyelenggara
tujuan keberadaan Ombudsman RI ini
pemerintahan merupakan unsur penting
adalah
dalam upaya menciptakan pemerintahan
prinsip
merupakan demokrasi
Praktek maladministrasi yang terstruktur dan berjalan cukup lama telah menjadi sub-kultur dalam birokrasi pemerintahan negara yang cukup sulit untuk dieliminasi hingga saat ini. Ungkapan “jika masih bisa dipersulit untuk apa dipermudah” . Akibat praktek birokrasi seperti ini, dapat dipastikan bahwa hak-hak warga negara akan infra struktur yang berkualitas dan pelayanan publik yang bermutu sangat sulit direalisasikan. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya standarisasi pelayanan publik yang menjadi acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik, Oleh karena itu upaya melakukan reformasi birokrasi penyelenggara negara dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN merupakan suatu keniscayaan dengan meningkatkan mutu aparatur penyelenggara negara dan penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu yang tidak kalah pentingnya diperlukan adanya suatu lembaga eksternal yang secara efektif dapat melakukan pengawasan terhadap tugas penyelenggara negara dan pemerintahan. Dengan
perlu
ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna
mencegah
penyalahgunaan
dan
menghapuskan
wewenang
oleh
penyeleggara pemerintahan. Maka dibentuklah suatu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan menjamin
pemerintahan
terselenggaranya
yang
pelayanan
publik yang maksimal serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wila Chandrawila Supriadi dari FPDIP dalam pandangan pendapat akhirnya terhadap rancangan Undang-undang
Ombudsman,
telah
dari fraksi PPP yang menyatakan bahwa;
implementasi yang
yang
disampaikan oleh H. A. Kurdi Moekri
yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus
sebagaimana
beliau
menyatakan ; Dengan disahkannya UU ini, maka Ombudsman Nasional harus mampu berperan untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang maksimal, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan dapat mencegah terjadinya tindakan maladministrasi yang merugikan penduduk
7
Risalah resmi. Pembicaraan Tingkat II/ pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ombudsman; Selasa, 9 September 2008
19
demikian diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik secara lebih terukur.8 Berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun
2008,
Ombudsman
Terkait
Ombudsman RI harus sesuai dan seiring dengan tujuan Ombudsman RI itu sendiri.
Republik
Adapun
Ombudsman
RI
itu
dalam Pasal 4 Undang-Undang No 37
hubungan organik dengan lembaga negara
Tahun 2008 mengariskan secara jelas
dan instansi pemerintahan lainnya, serta tugas
tujuan
didirikan dengan tujuan sebagaimana
yang bersifat mandiri dan tidak memiliki
menjalankan
eksistensi
Ombudsman RI diatas, landasan berpijak
Indonesia merupakan lembaga negara
dalam
dengan
mengenai tujuan Ombudsman, yakni:
dan
a. Mewujudkan negara hukum yang
wewenangnya bebas dari campur tangan
demokratis, adil dan sejahtera;
kekuasaan lainnya.
b. Mendorong
Eksistensi Ombudsman Republik
penyelenggaraan
negara dan pemerintahan yang
Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (1)
efektif dan efisien, jujur, terbuka,
Undang-Undang No 37 tahun 2008
bersih, serta bebas dari korupsi,
tentang Ombudsman Republik Indonesia
kolusi dan nepotisme;
adalah :
c. Meningkatkan
Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
mutu
pelayanan
negara di segala bidang agar setiap warga
negara
dan
penduduk
memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d. Membantu
menciptakan
meningkatkan
upaya
dan untuk
pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik
maladministrasi,
diskriminasi, korupsi, Kolusi serta nepotisme; e. Meningkatkan nasional,
budaya
kesadaran
hukum hukum
masyarakat, serta f. Supremasi hukum yang berintikan 8
Ibid
kebenaran serta keadilan. 20
Dalam
menjalankan
tugas
dan
Maladministrasi
dalam
wewenangnya tersebut Ombudsman RI
penyelenggaraan
pelayanan
berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No.
publik;
37 tahun 2008 tentang Ombudsman
e. Melakukan koordinasi dan kerja
Republik Indonesia harus berasaskan
sama dengan lembaga negara atau
pada:
lembaga
pemerintahan
lainnya
a. kepatutan;
serta lembaga kemasyarakatan dan
b. keadilan;
perseorangan;
c. non-diskriminasi ;
f. Membangun jaringan kerja;
d. tidak memihak;
g. Melakukan
upaya
pencegahan
e. akuntabilitas;
Maladministrasi
dalam
f. keseimbangan;
penyelenggaraan
pelayanan
g. keterbukaan; dan
publik; dan
h. kerahasiaan.
h. Melakukan
tugas
lain
yang
diberikan oleh undang- undang. Selanjutnya
tugas
lembaga
ini
berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No
Salah satu tugas dari Ombudsman
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
berdasarkan pasal tersebut diatas adalah
Republik Indonesia yang disahkan dalam
menerima Laporan dari masyarakat atas
Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9
dugaan
September 2008 adalah, Ombudsman
penyelenggaraan pelayanan publik yang
bertugas:
dilakukan
a. Menerima Laporan atas dugaan
Maladministrasi
oleh
pemerintahan.
dalam
penyelenggara
Terkait
kewenangan
Maladministrasi
dalam
Ombudsman didalam menjalankan fungsi
penyelenggaraan
pelayanan
dan tugasnya tersebut diatas, diatur
publik;
didalam ketentuan Pasal 8 Undang-
b. Melakukan pemeriksaan substansi
Undang
atas Laporan;
No
37
Tahun
2008
yang
berbunyi:
c. Menindaklanjuti
yang
(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas
tercakup dalam ruang lingkup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
kewenangan Ombudsman;
Pasal 7, Ombudsman berwenang:
d. Melakukan
Laporan
investigasi
atas
a. meminta keterangan secara lisan
prakarsa sendiri terhadap dugaan
dan/atau 21
tertulis
dari
Pelapor,
Terlapor, atau pihak lain yang
lainnya
terkait mengenai Laporan yang
penyempurnaan
organisasi
disampaikan kepada Ombudsman;
dan/atau
pelayanan
b. memeriksa
keputusan,
surat-
guna
perbaikan
prosedur
dan
publik;
menyurat, atau dokumen lain yang
b.
Menyampaikan
saran
kepada
ada pada Pelapor ataupun Terlapor
Dewan
Perwakilan
Rakyat
untuk
dan/atau
Presiden,
Dewan
Rakyat
Daerah
mendapatkan
kebenaran
suatu Laporan; c. meminta
Perwakilan
klarifikasi
dan/atau
dan/atau
kepala
daerah
agar
salinan atau fotokopi dokumen
terhadap
undang-undang
dan
yang diperlukan dari instansi mana
peraturan
pun untuk pemeriksaan Laporan
lainnya diadakan perubahan dalam
dari instansi Terlapor;
rangka
d. melakukan pemanggilan terhadap
Dengan
yang terkait dengan Laporan;
mediasi
laporan
dan
melihat
tugas
dan
wewenang berdasarkan Undang-Undang
melalui
konsiliasi
mencegah
Maladministrasi.
Pelapor, Terlapor, dan pihak lain
e. menyelesaikan
perundang-undangan
No 37 tahun 2008 tersebut, memberikan
atas
makna penting bagi Ombudsman RI yakni
permintaan para pihak;
Ombudsman bukan lagi berbentuk komisi
f. membuat Rekomendasi mengenai
sebagaimana yang diatur dalam Keppres
penyelesaian Laporan, termasuk
44 Tahun 2000, melainkan lembaga
Rekomendasi
negara yang sejajar dengan kepolisian dan
untuk
membayar
ganti rugi dan/atau rehabilitasi
kejaksaan.
kepada pihak yang dirugikan; g. demi
kepentingan
mengumumkan
hasil
Sebelumnya, di bawah Keppres 44
umum
Tahun
temuan,
2000,
Komisi
Ombudsman
Nasional hanya berfungsi sebagai pemberi
kesimpulan, dan Rekomendasi.
pengaruh
(magistrature
of
influence)
sebagaimana
bukan pemberi sanksi (magistrature of
dimaksud pada ayat (1) , Ombudsman
sanction). Komisi Ombudsman Nasional
berwenang:
tidak dibekali atau tidak membekali diri
(2)
Selain
a.
wewenang
Menyampaikan
saran
kepada
dengan
instrumen
pemaksa
(legally
atau
binding/ su poena power). Walaupun
pimpinan Penyelenggara Negara
dalam beberapa kasus (ternyata) pengaruh
Presiden,
kepala
daerah,
22
Ombudsman
tetap
dikarenakan
kuat.
figur
Ombudsman dipercaya
sangat
kapabilitasnya, dilakukan
1. Terlapor
komisioner
yang benar-benar
integritas,
Ini
sebab
proses
dan
2. Atasan
Ombudsman
Terlapor
menyampaikan
yang
wajib
laporan
kepada
Ombudsman tentang pelaksanaan
partisipatif, transparan dan accountable. Pengaruh
Terlapor
Ombudsman.
pemilihannya
melalui
atasan
wajib melaksanakan Rekomendasi
dapat
kredibilitas
dan
masuk
Rekomendasi
yang
telah
dilakukannya
disertai
hasil
dalam
waktu
melalui rekomendasi yang disusun dan
pemeriksaannya
diberikan kepada Penyelenggaran Negara
paling lambat 60 (enam puluh)
dan pemerintahan, walaupun rekomendasi
hari
Ombudsman
diterimanya Rekomendasi.
tidak
mengikat
secara
hukum, bukan berarti dapat diabaikan
terhitung
3. Ombudsman
sejak
dapat
meminta
begitu saja. Dalam hal ini Ombudsman
keterangan
Terlapor
memiliki mekanisme pelaporan kepada
atasannya
dan
DPR. Untuk kasus-kasus tertentu yang
pemeriksaan
signifikan dan krusial, melalui mekanisme
memastikan
yang tersedia, DPR juga dapat memanggil
Rekomendasi.
pejabat publik (eksekutif) atas tindakan
melakukan
lapangan
untuk
4. Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor
rekomendasi Ombudsman. Namun dalam
Rekomendasi
prakteknya
melaksanakan
tidak
dan/atau
pelaksanaan
pengabaiannya terhadap eksistensi dan
dulu,
tanggal
sedikit
tidak
melaksanakan atau
hanya sebagian
rekomendasi KON yang dikesampingkan
Rekomendasi dengan alasan yang
atau bahkan dipinggirkan.
tidak
37
dapat
diterima
oleh
Maka di bawah Undang-Undang No
Ombudsman, Ombudsman dapat
tahun
mempublikasikan atasan Terlapor
2008,
yang
sebelumnya
rekomendasi Ombudsman bersifat tidak
yang
mengikat, kini rekomendasi itu wajib
Rekomendasi dan menyampaikan
dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang
laporan kepada Dewan Perwakilan
diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No
Rakyat dan Presiden.
37 tahun 2008 yang menyatakan bahwa:
tidak
melaksanakan
Dari ketentuan pasal tersebut maka setiap
instansi
yang
menjadi
pihak
terlapor wajib menjalankan rekomendasi 23
ombudsman.
Jika
tidak
bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi
dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi
pidana bagi yang menghalang-halangi
administratif.
sebagaimana
Ombudsman dalam menangani laporan.
ketentuan dalam pasal 39 UU 37 tahun
Mengingat besarnya kewenangan dalam
2008,
undang-undang, Ombudsman RI perlu
hal
yaitu;
Terlapor
rekomendasi
ini
”Terlapor
yang
dan
melanggar
atasan
ketentuan
melakukan
langkah-langkah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
mencapai
ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai
undang-undang. Kewenangan yang besar
sanksi
dengan
harus ditunjang oleh infrastruktur yang
perundang-
kuat dan sumberdaya manusia yang
administrasi
ketentuan
sesuai
peraturan
undangan”.
profesional.
Hal ini menjadi aneh ketika lembaga ombudsan
tujuan
yang
bukan
lembaga
yang
untuk
diamanatkan
Bila
Ombudsman
tidak
didukung
dengan
infrastruktur
yang
memadai
maka
kewenangan
yang
pengadilan namun rekomendasinya wajib
diberikan oleh undang-undang menjadi
dilaksanakan
tidak berarti.
sehingga
oleh
pihak
rekomendasi
terlapor,
ombudsman
Selain itu, Undang-Undang No 37
mengikat secara hukum (legally binding)
tahun
bagi terlapor yang terbukti melakukan
kewenangan
tindakan
dalam
menyelesaikan laporan melalui mediasi
penyelenggaraan pelayanan publik kepada
dan konsiliasi atas permintaan para pihak
warga
(Pasal 8 ayat (1) huruf e). Undang-
maladministrasi
negara
yang
dilakukan
oleh
penyelenggara pemerintahan Pengaturan
memberi
penambahan
Ombudsman
dalam
Undang No ini juga merampingkan dalam
komposisi Ombudsman yang awalnya
undang-undang No 37 tahun 2008 ini
berdasarkan Keppres 44/2000 berjumlah
tidak hanya mengandung konsekuensi
11 orang, menjadi hanya tujuh orang.
posisi politik kelembagaan, namun juga
Masa jabatan ditetapkan berlaku selama
perluasan kewenangan dan cakupan kerja
lima tahun dan dapat dipilih kembali
ombudsman yang akan sampai di daerah-
hanya untuk satu kali masa jabatan
daerah. Dalam hal penanganan laporan
tambahan.
juga
terdapat
Ombudsman
2008
perubahan
yang
Dalam menangani laporan, setiap
fundamental karena Ombudsman diberi
pimpinan
kewenangan besar dan memiliki legally
diwajibkan
binding/sub poena power, rekomendasi
pelapor. Kewajiban ini melekat terus 24
dan
anggota
merahasiakan
Ombudsman identitas
meski
pimpinan
dan
anggota
yang
upaya pemanggilan paksa. Pasal 31
bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
menyatakan “Dalam hal terlapor dan
Namun,
kewajiban
dikesampingkan kepentingan
dengan
publik
ini
dapat
saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
alasan
demi
28 ayat (1) huruf a telah dipanggil tiga
yang
kali
meliputi
berturut-turut
tidak
memenuhi
kepentingan bangsa dan negara serta
panggilan dengan alasan yang sah,
masyarakat luas.
Ombudsman dapat meminta bantuan
Demi
efektivitas
Kepolisian untuk menghadirkan yang
kerjanya,
bersangkutan secara paksa”.
Ombudsman juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke
objek
pelayanan
diundangkannya
Undang-
yang
Undang No 37 Tahun 2008 tentang
dilaporkan, tanpa pemberitahuan terlebih
Ombusdman RI yang disahkan dalam
dahulu. Hal ini tidak pernah diatur dalam
Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9
Keppres 40/2000. Inspeksi mendadak ini
September
tetap harus memperhatikan ketentuan
kedudukan dan fungsi Ombudsman dari
peraturan perundang-undangan, ketertiban
yang sekedar komisi negara menjadi
dan kesusilaan. Untuk menjaga netralitas,
lembaga permanen yang rekomendasinya
UU Ombudsman memuat aturan yang
bersifat
melarang
selanjutnya
pimpinan
Ombudsman laporan
publik
Sejak
atau
anggota
turut
serta
di
dalamnya
jika
memeriksa
2008,
legally
telah
binding
mengubah
dan
semenjak
final,
Ombudsman
menjadi lembaga negara pada tahun 2008
memuat
banyak
laporan
masyarakat
informasi yang mengandung atau dapat
tindakan
maladministrasi
menimbulkan konflik kepentingan.
dilakukan
oleh
penyelenggara
pemerintahan.
Adapun
bentuk-bentuk
Berdasarkan Undang-Undang No 37
maladministrasi
ekslusif untuk Ombudsman. Pertama, hak
Ombudsman RI sejak tahun 2008 sampai
imunitas
pada
kekebalan
sebagai
dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas
dan
wewenang
tahun
2010
ditangani
telah
Tahun 2008 ini juga memberikan dua hak
atau
yang
yang
terkait
lebih
lengkapnya
sebagaimana tabel dibawah ini;
Ombudsman.
Dengan imunitas ini, (sebagaimana diatur dalam Pasal 10), Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Kedua, 25
oleh
Tabel ;
serta sanksi bagi penyelenggara dan
Laporan Tahunan Ombudsman RI dalam Menangani Maladministrasi Sejak Berlakunya Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Sumber; Diolah dari Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2008 s/d 2010,
korporasi. Beberapa muatan prograsifnya adalah
paradigma
hak
dasar,
ruang
lingkup yang juga menjangkau layanan No
KLASIFIKASI SUBSTANSI
Disamping Undang-Undang No 37
JUMLAH 2008
2009
2010
1
Penundaan berlarut
259
593
579
2
Bertindak sewenang-
112
-
-
wenang
Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
3
Melalaikan kewajiban
89
-
-
diatas,
RI
4
Tidak menangani
88
41
31
dalam menangani perkara maladminitrasi
5
Permintaan Imbalan
74
56
46
kewenangan
Ombudsman
Uang/Korupsi
juga diatur alah satu dasar hukum dari
6
Bertindak tidak adil
68
-
-
keberadaan Ombudsman adalah Undang-
7
Penyimpangan prosedur
66
86
90
Undang No 25 tahun 2009 tentang
8
Tidak kompeten
42
70
54
Pelayanan Publik. Undang-undang ini
9
Bertindak tidak layak
35
21
33
10
Penyalahgunaan wewenang
32
264
205
11
Nyata-nyata berpihak
10
106
117
yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 23 juni 2009 yaitu undang-undang
12
Persengkokolan
9
-
-
yang mengatur tentang pemenuhan hak
13
Perbuatan melawan hukum
7
-
-
bagi warga negara dalam pelayanan
14
Pelanggaran undang-
5
-
-
undang
publik yang harus dilaksanakan oleh 15
Penguasaan tanpa hak
5
-
-
16
Kolusi dan nepotisme
3
-
-
17
Diluar kompetensi
3
-
-
semakin
18
Pemalsuan
2
-
-
serta
19
Lain-lain
117
-
-
Republik
20
TOTAL
1026
1237
1154
penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan
memperkuat kedudukan
fungsi,
Publik tugas,
Ombudsman
Indonesia. Secara tekstual undang-undang
oleh swasta, partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik cukup progresif dan
merumuskan
substansinya lebih maju dibandingkan
penagawasan penyelenggaraan pelayanan
dengan draff awal ketika pertama kali
publik dan penyelesaian pengaduan, serta
dibahas di komisi II DPR RI, undang-
mekanisme penyelesaian pengaduan oleh
undang ini memberikan kejelasan tentang
ombudsman RI.
standar
pelayanan,
penyelenggara,
Di dalam Undang-Undang No 25
pengawasan, dan partisipasi masyarakat
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
hak
dan
kewajiban
26
tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) kali
(1) sampai dengan ayat (7) Undang-
kata Ombudsman disebut dalam pasal-
Undang No 25 tahun 2009 Tentang
pasal Undang- Undang tersebut. Terkait
Pelayanan Publik yang seluruhnya secara
dengan
Ombudsman RI
khusus mengatur tentang penyelesaian
berdasarkan undang-undang No 25 tahun
pengaduan oleh Ombudsman. Adapun
2009
bunyi pasal tersebut adalah;
kewenangan
tentang
Pelayanan
Publik
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35
1) Ombudsman wajib menerima dan
ayat (1) dan ayat (3) huruf b. Adapun
berwenang memproses pengaduan
bunyi lengkap pasal tersebut adalah;
dari
(1)
Pengawasan
penyelenggaraan
sesuai dengan undang-undang ini
pengawas internal dan pengawas
2) Ombudsman wajib menyelesaikan
eksternal.
pengaduan
Pengawasan penyelenggaraan
eksternal pelayanan
apabila
menghendaki
penyelesaian
pengaduan
tidak
dilakukan oleh penyelenggara.
b. pengawasan oleh ombudsman dengan
masyarakat
pengadu
publik dilakukan melalui:
sesuai
mengenai
penyelenggaraan pelayanan publik
pelayanan publik dilakukan oleh
(3)
masyarakat
3) Ombudsman wajib membentuk
peraturan
perwakilan di daerah yang bersifat
perundang-undangan;
hierarkis untuk mendukung tugas
Berdasarkan ketentuan pasal diatas,
dan fungsi ombudsman dalam
maka Ombudsman menjadi suatu lembaga yang
berfungsi
eksternal dalam
sebagai
penyelenggara
melaksanakan
kegiatan pelayanan publik.
pengawas
4) Pembentukan
pemerintahan
ombudsman
di
daerah
untuk
sebagaimana dimaksud pada ayat
memberikan pelayanan publik sebaik-
(3) dilakukan paling lambat 3
baiknya. Dalam menjalankan fungsinya
(tiga) tahun sejak undang-undang
tersebut, Ombudsman memiliki beberapa
ini diundangkan.
kewenangan
dalam
tugasnya
perwakilan
menyelesaikan
5) Ombudsman
pengaduan masyarakat terkait pelayanan
mediasi
publik yang tidak sesuai dengan standar
menyelesaikan
peraturan perundang-undangan. Adapun
permintaan para pihak.
kewenangan itu sebagaimana yang diatur
dan
wajib
6) Penyelesaian
dalam bab VII bagian kedua Pasal 46 ayat
melakukan
konsiliasi pengaduan
dalam atas
pongaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat 27
(2)
dapat
dilakukan
oleh
ombudsman untuk melakukan mediasi
perwakilan ombudsman di daerah. 7) Mekanisme
dan
dan
konsiliasi
dalam
menyelesaikan
tata
cara
pengaduan masyarakat terkait tindakan
pengaduan
oleh
maladministrasi
yang
ombudsman diatur lebih lanjut
penyelenggara
pemerintahan
dalam peraturan ombudsman.
pelayanan publik.
penyelesaian
Berdasarkan tersebut,
ketentuan
ombudsman
pasal
Ombudsman
dilakukan oleh
RI
juga
dalam
memiliki
berwenang
wewenang untuk menerima pengaduan
memproses pengaduan masyarakat terkait
dari masyarakat terkait pelayanan publik
penyelenggaraan
pelayanan
publik,
apabila pengadu menuntut ganti rugi, hal
sehingga
ada
penyelenggara
ini berdasarkan pasal 50 ayat (5),(6),(7)
pemerintahan yang melakukan tindakan
undang-undang No 25 tahun 2009 tentang
maladminsitrasi
terhadap
Pelayanan Publik, adapun bunyi pasal
publik,
ombudsman
apabila
maka
menyelesaikan apabila
pelayanan
pengaduan
tersebut adalah;
masyarakat
pengadu/masyarakat
menghendaki
wajib
penyelesaian
5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi,
memang
ombudsman
pengaduan
khusus.
tetapi diselesaikan oleh ombudsman RI. dengan
Ombudsman Undang-Undang bahkan
Undang-Undang
Republik
Indonesia,
Pelayanan
mewajibkan
Kabupaten/
Publik
khusus
dimaksud
pada
sebagaimana
paling
ayat lambat
(5) 5
(lima) tahun sejak undang-undang
pembentukan
Kota
6) Ajudikasi
dilaksanakan
ini diundangkan.
Perwakilan Ombudsman di tingkat daerah Provinsi/atau
melakukan
mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi
tidak dilakukan oleh penyelenggara akan
Sejalan
dapat
7) Dalam
yang
khusus
melaksanakan
ajudikasi
sebagaimana
dirnaksud
bersifat hierarkis untuk mendukung tugas
pada ayat (5), mekanisme dan tata
dan fungsi Ombudsman dalam pelayanan
caranya diatur lebih lanjut oleh
publik paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
peraturan ombudsman.
Undang-Undang
Pelayanan
Publik
Berdasarkan
disahkan.
pasal
tersebut,
ombudsman memiliki kewenangan untuk
Berdasarkan pasal 46 ayat (5)
melakukan
mediasi,
konsiliasi
dan
Undang-undang Pelayanan Publik diatas,
ajudikasi khusus dalam hal penyelesaian
juga memberikan kewenangan kepada
ganti rugi. Sedangkan yang dimaksud 28
dengan ajudikasi sendiri adalah proses
ombudsman
penyelesaian sengketa pelayanan publik
meskipun ada pengajuan gugatan yang
antara para pihak yang diputus oleh
dilakukan
Ombudsman.
kepada
Kewenangan
ajudikasi
tidak
oleh
dapat
dihapus
pengadu/masyarakat
pengadilan
terhadap
khusus inilah yang tidak ada didalam
penyelenggara pelayanan publik yang
Undang-Undang No 37 tahun 2008
melakukan tindakan maladministrasi.
tentang Ombudsman RI.
Sedangkan
Didalam Undang-Undang No 25
pasal
menjelasakan
53
ayat
tentang
(2)
kedudukan
tahun 2009 juga memperkuat status
keputusan
keputusan Ombudsman sehingga nantinya
penyelenggara pelayanan Publik diduga
penyelenggara pelayanan publik tidak lagi
melakukan tindak pidana, selanjutnya
dapat
ini
masyarakat melaporkan kepada pihak
sebagaimana ketentuan dalam pasal 52
yang berwenang, maka laporan yang
ayat (2), dan pasal 53 ayat (2) Undang-
diproses
Undang
kewajiban
mengabaikannya.
No
25
tahun
Hal
2009,
yang
berbunyi;
tidak
menghapus
penyelenggara
untuk
Dari penjelasan diatas, dapat dibuat
Pengajuan
gugatan
penyelenggara dimaksud
pada
terhadap
bagan tentang hubungan dan kedudukan
sebagaimana ayat
menghapus
(1)
antar
tidak
kewajiban
pemerintahan.
RI
dan dan
Untuk
lembaga
penyelenggara lebih
bagan; 1.
penyelenggara.
Hubungan Antara Rakyat – Lembaga
Pasal 53 ayat (2) ;
Pengawasan - Pemerintah
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) tidak menghapus penyelenggara
melaksanakan
untuk
keputusan
ombudsman
dan/atau
penyelenggara. Ketentuan pasal 52 ayat (2), tersebut status
jelasnya
sebagaimana bagan dibawah ini:
keputusan ombudsman dan/ atau
kewajiban
masyarakat
Ombudsman
penyelenggara untuk melaksanakan
menunjukkan
tersebut
apabila
melaksanakan keputusan Ombudsman.
Pasal 52 ayat (2) ;
Laporan
ombudsman
keputusan 29
bagan ; 2.
rekomendasai
Ombudsman
RI.
Jika
Hubungan Antara Rakyat–Ombudsman
sanksi tidak dilaksanakan maka akan
RI–Penyelenggara Pemerintahan
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dalam pasal 39 undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
Daftar Pustaka Sumber; diambil dari Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Komisi Ombudsman Nasional, 2005, hlm 32 dan 33.
III.
BUKU - BUKU Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaruan, 2005, Antonius Sujata, Dkk. Peranan Ombudsman dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi serta pelaksanaan pemerintahan yang baik, komisi Ombudsman Nasional, 2005 -------------------, dkk. Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, Cet.2 Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2007, -------------------, dkk. Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional, Komisi Ombudsman Nasional 2002 -------------------, dkk.Ombudsman Indonesia, masa lau, sekarang dan masa yang akan datang, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002, Budhi Masthuri, Mengenal Ombudsman Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005 Galang Asmara, Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Surabaya, laksbang Yustitia, 2011
Penutup Ombusdman merupakan lembaga
yang tidak sekedar menjadi Magistrature of Influence, yang memiliki kewenangan mengikat secara moral saja (Morally binding),
namun
juga
memiliki
kewenangan untuk memberikan sanksi (Magistrature
of
Sancsion)
dimana
rekomendasinya bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan (Legally Binding). Hal ini berarti setiap instansi yang menjadi pihak terlapor dan atasan terlapor jika terbukti
melakukan
tindakan
maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka wajib menjalankan 30
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama, 2009 Hesti Puspitosari dkk. Filosofi Pelayanan Publik, Malang, setara Pers, 2011, H. Amrah Musilmin, Beberap Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum administrasi, Bandung: Alumni,1985, INDEF, Birokrasi, Korupsi dan Reformasi, Kasus Pelayanan KTP, Jakarta, INDEF, 1999, Jazim Hamidi, Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak (AAUPL) dilingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju Clean And Stable Government), Cetakan ke I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999 Johnny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing, 2006 K. C. Wheare, Maladministration and its Remedies, First Edition London: Steven and Son, 1973 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa catatan Hukum tata pemerintahan dan peradilan Administrasi negara, Bandung; Alumni, 1981 Moh. Mahfud MD, Pemerintahan Yang Bersih Perspektif Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya dan Agama, Yogyakarta, Ull Press, 2000. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, -----------------------,dkk. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Gadjah Mada University, 1993, -----------------------,dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta; Universitas Trisakti,2012 -----------------------,dkk. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press,2011
-----------------------,Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press,2011 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara edisi revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2011. Sjachran Basah, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung, Alumni,1992 --------------------, Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan Administrasi di Indonesai, Bandung, Alumni, 1997 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta; Laksbang Pressindo, , 2008, Soedarsono, Strategi Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000, Sirojuddin dkk. Hukum Pelayanan Publik berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi, Malang, Setara press, 2011 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Bandung, Mandar Maju, 2004, S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta ,FH-UII Press, 2011. ---------------, Eksistensi peradilan administrassi negara (Upaya menuju Clean and stable Government), cetakan ke I (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999 --------------, dan Moh. Mahfud M.D, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan kelima, Yogyakarta: Liberty, 2009 --------------, Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, tulisan pada Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001 HASIL PENELITIAN Arif Farida Tri Rejeki, Potensi Maladministrasi Dalam Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Di 31
Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2008, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009 Edmon Makarim, Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Disertasi, Program Doktor Ilmu hukum Universitas Indonesia, 2009 Galang Asmara, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau dari Sistem Pemerintahan dan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003. Gusti Ngurah Wairocana, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan implementasinya di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bali, ‘Disertasi”, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005 Herry Wibawa, Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010 PERATURAN UNDANGAN
Negara Republik Indonesia Nomor 112 Republik Indonesia, undang-Undang RI tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU No. 28 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 Republik Indonesia, Undang-Undang RI tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No 37 tahun 2008. Republik Indonesia, Undang-Undang RI tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU No 43 tahun 1999 PP No 21 tahun 2011 Pembentukan Ombudsman RI di daerah Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan Risalah resmi Pembicaraan Tingkat II/ pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ombudsman; Selasa, 9 September 2008 Risalah-Risalah resmi pembahasan/ pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ombudsman;
PERUNDANG-
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RI, UU No. 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 53, TLN No. 4389; Republik Indonesia, undang-Undang RI tentang Pelayanan Publik, UU no 25 tahun 2009, Tambahan Lembaran 32
