Lampiran V Nomor Tanggal Tentang
: : :
:
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2012 September 2012 Petunjuk Teknis Mekanisme Tata Cara Penganggaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012
I. STANDAR BIAYA UMUM 1. Honor Pengelola Kegiatan/Keuangan NILAI ANGGARAN KEGIATAN dalam jutaan (Rp. 000)
PANITIA PANITIA PENGGUNA PANITIA PEMERIKSA/ PENGADAAN ANGGARAN/ PENGADAAN PENERIMA HASIL (NON KPA/ PPK (KONTRUKSI) PEKERJAAN/ KONTRUKSI) PHO/ FHO
PPTK
KET
< 100.000
360.000
365.000
365.000
250.000
250.000
100.000 < pagu dana < 250.000
450.000
550.000
500.000
300.000
350.000
250.000 < pagu dana < 500.000
550.000
700.000
600.000
450.000
400.000
600.000
850.000
750.000
500.000
450.000
800.000
1.050.000
900.000
600.000
600.000
850.000
1.200.000
1.050.000
700.000
650.000
5.000.000 < pagu dana < 10.000.000
900.000
1.350.000
1.150.000
800.000
750.000
Pagu dana > 10.000.000
1.250.000
1.450.000
1.450.000
1.000.000
1.000.000
500.000 < pagu dana < 1.000.000 1.000.000 < pagu dana < 2.500.000 2.500.000 < pagu dana < 5.000.000
Ketentuan tentang pemberian honorarium pengelola kegiatan/keuangan adalah sebagai berikut : 1.
Satuan Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan Bulan/Kegiatan dan atau orang/triwulan/ Paket
adalah
Orang/
2.
Jumlah staf pelaksana pengelola kegiatan (administrasi/teknis) maksimal disesuaikan dengan kebutuhan dan bobot kerja.
3.
Honorarium pada kegiatan yang bersifat pengadaan, maka jumlah volume yang dibayarkan sebagai berikut : - Kegiatan pengadaan yang bersifat kontruksi dengan jangka waktu pelaksaaan 6 (enam) bulan atau lebih honorarium maximal sebanyak 6 (enam) bulan, kegiatan yang berlangsung kurang dari 6 maka disesuaikan dengan lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. - Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersifat non kontruksi dengan jangka waktu pelaksaaan 6 (enam) bulan atau lebih honorarium maximal sebanyak 4 (empat) bulan. - Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan 1 kali pelaksanaan (seperti : pengadaan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pengadaan perlengkapan pendukung kegiatan lainnya) honorarium diberikan selama 1 kali pelaksanaan. 4. Honor diberikan pada setiap pelaksanaan pemeriksaan lapangan; - Jumlah tim anggota MCO/PHO/FHO/QC maksimal 5 (lima) orang; - Bagi pekerjaan yang pengawasannya dilaksanakan oleh konsultan maka bila pegawai dinas yang bersangkutan mendampingi atau melakukan pemeriksaan lapangan, hanya dapat diberikan perjalanan dinas dalam daerah.
V-1
2. Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ketentuan tentang pemberian honorarium pengelola kegiatan/keuangan Tim UPL dan LPSE adalah sebagai berikut : 1. Honor diberikan pada setiap bulan dengan maximal 10 (sepuluh) bulan. 2. Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan Sistem Elektronik (LPSE) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati. 3. Anggaran biaya pengumuman lelang dicantumkan pada masing-masing kegiatan, tetapi dalam pelaksanaannya dapat digabungkan untuk beberapa kegiatan.
II. STANDAR HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN: a. Dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk Tim Kerja/Kepanitiaan melalui, sebagai berikut : 1. Keputusan Bupati/Wakil Bupati untuk tim kerja lintas instansi vertikal; 2. Keputusan Bupati/Wakil Bupati untuk tim kerja lintas SKPD yang melibatkan Bupati; 3. Keputusan/ Surat Perintah/ Surat Tugas Kepala SKPD untuk tim kerja yang lingkup pekerjaannya hanya dalam internal SKPD; 4. Susunan kepanitiaan/ tim antara lain seperti (a). Pengarah I; (b). Pengarah II; (c) Penanggungjawab; (d) Ketua I; (e) Ketua II; (f) Wakil Ketua I; (g) Wakil Ketua II; (h) Sekretaris; (i) Anggota melibatkan PNS dan PHL disesuaikan kebutuhan SKPD yang bersangkutan. Untuk organisasi yang menggunakan pengarah hanya untuk SKPD yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; b. Khusus untuk SKPD yang pengaturannya berdasarkan aturan yang lebih tinggi, maka pembentukan tim dan penetapan honorariumnya diatur melalui Keputusan Bupati tersendiri. c. Untuk kegiatan tersebut pada huruf a. dimungkinkan adanya uang honorarium disesuaikan dengan bobot pekerjaan per-orang per-kegiatan/bulan dengan jumlah setinggi-tingginya adalah sebagai berikut : No.
URAIAN
A.
Kegiatan yang jangka waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) bulan antara lain : Penyusunan, Penatausahaan, Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan dll.
1.
Panitia/Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati: 1. Pengarah I 2. Pengarah II 3. Penanggung Jawab 1 4. Ketua I 5. Ketua II 6. Wakil Ketua I 7. Wakil Ketua II 8. Sekretaris 1 (satu) orang 9. Anggota sesuai kebutuhan SKPD PNS PHL
2.
Panitia/Tim yang dibentuk melalui Keputusan Pengguna Anggaran/ KPA: 1. Penanggung Jawab 2. Ketua
BESARNYA (Rp)
,,750.000,725.000,700.000,650.000,600.000,550.000,500.000,400.000,-
500.000,-
V-2
3. 4. 5. 6.
B.
1.
2.
Wakil Ketua Sekretaris Koordinator Anggota sesuai kebutuhan SKPD PNS PHL
450.000,400.000,350.000,300.000,250.000,175.000,-
Kegiatan yang jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) bulan / kurang dari 1 (satu) bulan antara lain : Diklat, sosialisasi, bimtek, serasehan, dll. Panitia/Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati: 1. Pengarah I 2. Pengarah II 3. Penanggung Jawab 1 4. Ketua I 5. Wakil Ketua I 6. Sekretaris 1 (satu) orang 7. Anggota sesuai kebutuhan SKPD PNS PHL
Panitia/Tim yang dibentuk melalui Keputusan Pengguna Anggaran/ KPA: 1. Penanggung Jawab 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Koordinator 6. Anggota sesuai kebutuhan SKPD PNS PHL
500.000,500.000,450.000,400.000,350.000,300.000,250.000,175.000,-
450.000,400.000,350.000,300.000,250.000,,200.000,125.000,-
d. Ketentuan tentang pemberian honorarium setiap unsur Panitia/Tim kerja PNS dan Non PNS diatur sebagai berikut : - Honorarium yang dibayarkan selama 10 (sepuluh) bulan hanya untuk kegitan yang bersifat pengelolaan dan penatausahaan. - Kegiatan selain pengelolaan dan penatausahaan yang waktu pelaksanaannya selama 1 (satu) tahun maka honorarium dibayarkan sebanyak 8 bulan. - Kegiatan yang berkaitan dengan Monev, pendataan, identifikasi dan pengawasan honorarium dibayarkan pertriwulan/ 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. III. SATUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PENDUKUNG KELENGKAPAN PENDUKUNGLAINNYA : Untuk kegiatan fisik konstruksi, fisik non konstruksi dan jasa konsultansi harga satuan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. Rincian spesifikasi barang/jasa dituangkan kedalam lampiran pendukung RKA/DPA Untuk pengadaan barang-barang peralatan dan perlengkapan kantor (kendaraan dinas, PC, Laptop, Printer, Camera, Handycam, Projector, meubelair dan lainnya-lainnya) dialokasikan pada kegiatan rutin ditiap-tiap SKPD pada program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
V-3
Pengadaan Alat Tulis Kantor pada tiap-tiap kegiatan kecuali pada kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor pada program administrasi perkantoran maksimal 10% dari pagu kegiatan tersebut. Pengadaan alat tulis kantor yang berkaitan dengan belanja modal baik kontruksi atau non kontruksi besarannya disesuaikan dengan kebutuhan riil/ nyata. Belanja Makan dan Minum tidak diperbolehkan untuk makan dan minum harian pegawai. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) satuannya adalah per kendaraan per bulan, yang dialokasikan hanya untuk kendaraan Pejabat dan kendaraan operasional dilingkungan SKPD. Ketentuan tentang pemberian BBM adalah sebagai berikut :
1. Bahan bakar minyak yang dialokasikan disetiap SKPD hanya untuk kendaraan Kepala SKPD dan kendaraan operasional, . 2.
Khusus bahan bakar minyak untuk kendaraan roda 2 (dua) hanya dialokasikan 2 unit pada setiap SKPD ( untuk bendahara dan operasional kantor)
Belanja pemeliharaan Kendaraan inventaris harus dianggarkan pada setiap SKPD, disesuaikan dengan jumlah kendaraaan inventarsi yang ada di masingmasing SKPD.
IV.
BIAYA BIMTEK/ PELATIHAN/ KURSUS/ SOSIALISASI/ WORKSHOP 1. Honorarium Narasumber Pengajar/ Widyaiswara/ Penyuluh dibayarkan berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan dengan satuan jam/kegiatan 2. Transportasi Narasumber/ Pengajar/ Widyaiswara/ Penyuluh diberikan bedasarkan tempat kedudukan asal narasumber/pengajar. 3. Transportasi peserta hanya diberikan pada peserta non PNS yang besarannya disesuaikan dengan tempat kedudukan asal peserta. 4. Akomodasi Narasumber/ Pengajar/ Widyaiswara/ Penyuluh disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. 5. Akomodasi peserta dialokasikan hanya untuk peserta dari luar tempat pelaksanaan kegiatan yang dengan waktu pelaksanaan kegiatan. 6.
Uang saku peserta hanya untuk peserta non PNS yang dibayarkan Rp. 50.000/orang/hari
V. BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR Biaya lembur di luar jam kerja maksimal 3 (tiga) jam/hari, dibebankan pada Belanja Langsung yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, yang harus didukung dengan Surat Tugas dari Kepala SKPD bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut : VI.
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
V-4
Untuk SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Standar satuan biaya pendididkan dan pelatihan ( diklat ) kedinasan bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatur dalam lampiran tersendiri.
BUPATI BANGKA BARAT
Ust. H. ZUHRI M SYAZALI
V-5
