KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 45) /PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGESAHAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN belum mengatur tata cara pengesahan bea masuk ditanggung pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan
Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;/.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah; 8. Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
PER-
66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaraan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGESAHAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bea Masuk ditanggung pemerintah yang selanjutnya disebut BM-DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PNKuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan kepada pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 4. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PNKuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 5. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). - 2-
6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. 7. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah Formulir Setoran Pendapatan Negara. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen yang dipersamakan adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 10.-Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBN. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 13. Satuan Kerja Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut Satker Belanja Subsidi BM-DTP adalah unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab selaku pembina sektor yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan Belanja Subsidi BM-DTP. 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar Pengesahan BM-DTP. 15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. /.
- 3-
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut SPTB BM-DTP adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja BM-DTP. 17. Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu unsur Laporan Keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 18. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker. 19. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negarallembaga. 20. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain yang selanjutnya disebut SA-BSBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan transaksi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada BUN. 21. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sarna. 22. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara. BAB RUANG LlNGKUP Pasal2 /I
Pelaksanaan pengesahan BM-DTP meliputi kegiatan: a. Penerbitan SPP; b. Penerbitan SPM; c. Penerbitan SP2D; dan d. Pelaporan dan pertanggungjawaban. BAB SUMBER DANA Pasal3 1/1
(1) Alokasi dana BM-DTP disediakan dalam DIPA Bagian Anggaran BUN (BA. 999). (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang.
/. - 4-
BAB IV PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN Pasal4 (1) Kuasa PA untuk pendapatan BM-DTP dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) Kementerian Keuangan. (2) Kuasa PA untuk belanja subsidi BM-DTP dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selaku Pembina Sektor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) PNKuasa PA belanja subsidi BM-DTP menerbitkan keputusan penunjukan pejabat yang ditunjuk sebagai:
surat
a. Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pejabat Penanda tangan SPM; dan c. Bendahara Pengeluaran. BABV PENERBITAN SPP PasalS (1) Kuasa PA atau Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), menerima SSPCP berserta dokumen pendukungnya yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Berdasarkan SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen membuat SPP dan dilampiri dengan SSPCP beserta dokumen pendukungnya. Pasal6 Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan SPP beserta dokumen tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal S kepada Pejabat Penanda tangan SPM. BABVI PENERBITAN SPM Pasal? (1) Pejabat Penanda tangan SPM menerima dan melakukan pengujian atas SPP beserta dokumen tagihan pembayaran yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. (2) Pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan.
/--
-S-
(3) Apabila pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Pejabat Penanda tangan SPM menerbitkan dan menandatangani SPM. (4) SPM diajukan ke KPPN dengan dilampiri SPTB BM-DTP. (5) Contoh Format SPM BM-DTP dan SPTB BM-DTP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. I
/I
BABVII PENERBITAN SP2D PasalS (1) KPPN melakukan pengujian SPM yang disampaikan oleh Pejabat Penanda tangan SPM. (2) Pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal. (3) Pengujian substantif dilakukan untuk: a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/subkegiatan/kode akun dalam DIPA atau dokumen yang dipersamakan yang ditunjuk dalam SPM; dan c. menguji SPTB BM-DTP dari kepala kantor/Satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran. (4) Pengujian formal dilakukan untuk: a. mencocokkan tanda tangan pejabat penanda tangan SPM, cap dinas kantor/Satker dengan spesimen yang diterima; b. memeriksa kebenaran cara penulisan pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; dan c. memeriksa kebenaran cara penulisan SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. Pasal9 Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana Pasal S, KPPN melakukan:
dimaksud
dalam
a.
penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan; atau
b.
pengembalian SPM kepada Pejabat Penanda tangan SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan. - 6-
/
Pasal 10 (1) SP2D ditandatangani oleh pejabat KPPN yang berwenang. (2) SP2D diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi cap timbul "KPPN" dengan peruntukan sebagai berikut: a. lembar ke-1 kepada Pejabat
Penanda tangan
dilampiri SPM lembar ke-2 yang telah Diterbitkan SP2D Tanggal Nomor
SPM
diberi
dengan
cap "Telah "; dan
b. lembar ke-2 sebagai pertinggal di Seksi Verifikasi dan Akuntansi dilengkapi SPM lembar ke-1 beserta SPTB BM-DTP. BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 11 (1) Kuasa PA untuk Belanja Subsidi BM-DTP maupun Pendapatan BMDTP wajib menyusun laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran. (2) A.tas seluruh transaksi BM-DTP tidak dilakukan pencatatari dalam Laporan Arus Kas maupun Laporan Kas Posisi. (3) Transaksi BM-DTP tidak mempengaruhi kas pemerintah dan tidak termasuk transaksi penerimaan negara yang harus mendapatkan NTPN. Pasal 12 Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban BM-DTP berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban atas BM-DTP. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2010
-7-
Bank UraianI Pos Nomor Rekening Nama Rekening NPWP DanalCara Penarikan mbayaran
PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
LAMPI RAN I PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- PE-NGESAHAN 4") IPBI2010BEA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAANNEGARA -Para (14) POTONGAN 999.07 Lokasi 0- 1.51penerima RMIRM KPIKDIDKITPIDS 5513 015.05.01.51.412116 Pembayaran Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk industri (16) ... Fungsi, Subfungsi, Program Klasifikasi Belanja (13) ... ...... :T:(11) 601.0 engesahan Unit (08) ...... Jumlah Jumlah uang uang Jumlah Potongan : Organisasi bea masuk (12) ditanggung pemerintah ... :r 6 FengeSahan ~-LembagalUniULokasilMAP Tahun : Anggaran (06) ... KEMENTERIAN/LEMBAGA a.n. (18) Kuasa Menteri ...... pengguna Keuangan Anggaran SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal: (01) Nomor: (02) NIPINRP ........... (21) Jenis Pembayaran (15) ... Cara Bayar "'(05)...... ...... '" Agar Melakukan Pembayaran Sejumlah (04) ...... : tBengelUaran Anggaran (19) ..... (20) (17) ... , tanggal seperti diatas
m Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (03) .....................
-8-
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPM BM-DTP)
(19) (21) (16) (10) (09) (08) (18) (11) (14) (15) (13) (06) (07) (04) (02) (03) (20) (12) (05) (17)
URAIAN ISIAN nama hasilpenjumlahan kantorlsatuan kantorlsatuan pengurangan kerja kerja nomor (13) dengan (14) sebagai jumlah dana yang tahun KPPN anggaran mitra yang kerja berjalan kantorlsatuan kerja uraian tempat tanda NIP/NRP tangan pejabat "Pembayaran SPM pejabat dibuat penerbit yang yang dan menandatangani Subsidi SPM menandatangani ditandatangani dan Sea dibubuhi Masuk SPM SPM Oitanggung capnomor dinas kantorlsatuan Pemerintah untuk kerja industri ...... " hasil kode fungsi, pengeluaran penerimaan subfungsi pengeluaran penerimaan per per dan kegiatan, kementerian program dengan dengan subkegiatan negara/lembaga, angka dan kode unit akun organisasi dengan angka eselon I,berlaku lokasi Oiisi jumlah tanggal nomor dasar-dasar penerbitan penerbitan pembayaran, SPM SPM antara lain huruf :angka peraturan (UU) tentang APSN yang jabatan penerbit SPM dana yang dimintakan dengan angka NOMOR dibayarkan atau dicairkanyang dengan angka dan dokumen anggaran dipergunakan kode akun penerimaan dengan angka
- 9-
al
LAMPIRANII PERATURAN OIREKTUR JENOERAL PERSENOAHARAAN
4,
PELAKSANAAN IPS/2010 SEA TENTANG MASUK OITANGGUNG PETUNJUK NOMOR PER- PENGESAHAN PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN PERSENOAHARAANNEGARA
SURAT PERNYATAAN BEA MASUK
DITANGGUNG Nomor :
1. Nama Satuan Kerja
(Diisi nama satker)
2. Kode Satuan Kerja
XXXXXX
3. Tanggal
I No.
TANGGUNG
JAWAB
PEMERINTAH
BELANJA
(SPTB BM-DTP) .
DIPA
4. Sub Kegiatan 5. Klasifikasi Belanja
XXXXX 5513
Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran kepada yang berhak menerima
PIS)' PIS)
dengan perincian
............ Bukti ............ Rp ..... Rp (Oiisitanggal 551323 tanggal PT. XYZ ABC KLM PIS) (Oiisi MAKPenerima Nomor Uraian Nomor P...... emberitahuan Impor (Oiisi Barang (PIB) Jumlah No
Bukti-bukti
belanja tersebut
diatas disimpan
nama satker) untuk kelengkapan Demikian Surat Penyataan
administrasi
yang
(Diisi nama satker) telah dibayar lunas
sebagai berikut : Rp ....
sesuai ketentuan dan keperluan
yang berlaku pada Satuan pemeriksaan
Kerja
aparat pengawas
(Diisi
fungsional.
ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, Anggaranl
Pejabat Pembuat
Komitmen.
NAMA NIP/NRP
- 10-
.
Kuasa Pengguna
