keuangan ditetapkan setiap tahun dengan u;darg-tndang dilaksanakan dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPIJBLIKINDONESTA NOMOR 45 TAHUN 2OA7 TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUNANGGARAN 2OO8 D,ENGANMHMAT TUHANYANGMAHA ESA PRESiDENREPUBLIKINDONESIA, Menimbang

:

a' bahwa dalam rangka meraksanakan amanat pagal 23 ayat (1) dan ayat. (2) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun tg{5, Rancangan Anggaran Pe'dapatan dan Belanja Negara Undang_Undang (APBN)diqiukan oleh Presiden getiap tahun pntuk dibahas bersama Dewan Perwakilan dengan' memperhatikan pertimbangan \a|ry"t_ Dewan perwakilan OaeraJr; b. bahwa APBN, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan ne-garaditetapkan setiap tahun dengan u;darg-tndang dan dilaksanakan secara teibuka Aan Uirtangg;ung-.ia*au untuk sebesar-besarnyakemakmuran ralqyat; *:----o'c' bahwa A'BN Tahu-nAnggaran 200g disusun kebutuhan penyetcnggEaan- pemerintahan sesuai dengan negara dan kemampuan d4* rnEighimpun pendap"t"o ,r"g*a dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas-oemotiasi-.eto19mi --berkeadilan, ;;g", prinsip "kebersam*ffi, efisiensi Ue?Iefan:utan, _ berwawasan lingkungan, kimandirian, . dengan menjaga keseimbangan ".rt" ekonorni kemaSuandan kesatuan nasional; d. bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2OOg berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah tahun 200g dan memperhatit a" rrnGsi--masyarakat, dad rangka mewujudkan Indonesia_VuoS a*ari Oan Oamai, adil dan demokratis, dan meningklttin tese3ahteraan i&at; e. bahwa pembaha.*^j"rr.angan Undang_Undang APBN Tahun Anggaran 200g antara" Dewan p#w"kil"" Rakyat bersama pernerintah tetah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana te"iuang dalam surat Keputusan DpD Nomor-4g /DpD/2007 tanggar 20 Septembet2OOT; f. bahwa. . .

.


-2. f. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membenhrk Undangundang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tatrun Anggaran 2O08; I

Mqngingat

ayat 1, Pasal S ayat (1), Pasal2Q ayat (2) dan ayat (4), Pasal23 easal 31 ayat (4), dan Pasal 93 "Y1l (1), .(2)' (3]' (1) dan (z), 'Undang-Undzurg Dasar Negara Republik Indonesia a; (a) Tahun 1945; 2, Undang-undang Nomor 13 TatIrn 1985 tentang Bea Meterai 1985 Nomor {Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun Nomor Indonesia og, T"*bahan lrmtaran Negara Repubtik 3 3 1 3 ); 3. Undang-undang Notnor 12 Tahr.rn 1994 tentang Perubahan atas Undang-UnOangNomor 12 Tahun 1985 tentang P4iak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lgg4 Nomor 62, Tambatran lrrnbaran Negara Republik Indonesia Nomqr 3569); 4, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukarr itajak (lernbaran Negara Republik Indonesia 'fambatrar.r lpmbaran Negara Tahun lggT Nomor 43, Republik Indonesia Nomor 3687); 5, Undang-Undang Nomor l? Tatrun 2OOOtentang Perubahan Ketiga Atas Undang-urrdang Nomor 7 Tatrun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negqm Rgnullik Indonesia Tatrun 2OOO Nornor 127, Tarrrbalran Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor3985)l 6, Undang-undangNomor 18 Tatrun 2000 tentangPerubahan KeduaAtas undang-undangNomorB Tahun 1983 tentang Pajak. Pertambahan Nilai Barang darr Jasa dan Pajak Peqjualan aias Barang Mewatr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 128, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 3986); 7. Undagg-undang l,lomor 2O Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang B€a Perolehan Hak atas Tanatr dan Bangunan (Lombaran Negarei Republik Indonesia Tahun 20oo .Nomor 130, Tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

8, Undang.Undang,

REpuSfrfi'i'355Nesra -38.

undang-undang Nomor 2I Tatrun 2ool tentang otonomi ' Khusus. bagi Provinsi papua {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor'los, Tambalian I,embaran NegaraRepublikIndonesiaNomoralst); 9, JJldang-undang Nomor 24 Tahun 2oe2 tentang surat utane flegara (Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun 2ooc Nomor 110, t'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a236l;; 1o' ' u_ndang-undangNot'nor 17 Tatrun 20og tentang Keuangan Iegara (Iembaran Negara Republik Indonesira Tahun 2oog {omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42S6l; tt. pln{ang:9,lqlg Nomor t9 Tahun 2OOg tentang Badan us"ha Milik Negara (Iembaran Negara Republik Iidonesia Tahun A00g Nompr 7o, Tarnbahan lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor aeg7l; t2' lndang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang sistem Pendidikan Nasional {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor Tg, Tambalan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 43OI); 13' undang-undang Nomor I Tahun zoo4 tentang Perbendatr"ry" Negara {Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrwr zoo+ Nomor s, Tarnufian Iembaran ' Negara Republik Indonesia Nomor +bSS); L4' tjndeS-s-undang Nomor s rahun 2oo4 tentang perubatran llu Un$ang-Uldang Nomor 23 Tahun 1999 dntang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?O9+ Ngmor Z, Tambahan l,embaran W.eg; Republik Indonesia Nomor aOSZ); 'Nomor 15' lnd,a.s-undang r0 Tahun 2oo4 tentang Pembenhrlcan peraturan perundang-undarrgan (Iembarai Requblik Indonesia Tatrun ZAO4 Nomor 53, IrgTt Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); lo. undang-undang Nomor ls rahun 2oo4 tentang pengelolaan Tanggung Jawab Keuangai lemeriksaan {an !!"err" _(LembarqnNegara Repubrilijno5n"sia- iu.nrrr, 2oo4 fomor 66, Tambahan Lemb"ran N"gara R;tGuk Indonesia Nomor4400); 17, Undang-Undang,

i

I

W ' R E P U BPLR I KE S I D E N TNDONESIA

-4Sistem L 7 , Undang-Undang Nom.or 25 Tatrun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional {Iembaran Ngg?m Republik Indonesia tafrun 2OO4 Nornor 104' Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor a42ll; Nomor gQ Tahr'rn 2OO4 tentang 1 8 , Undang-Undang pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia TahunzoQ4Nomorlz1,Talrrbatrarrl*mbararrNegara Republik, Indonesia Nomor a4371; Tahun 2004 tentang 1 9 , Undang-Undang Nomor 33 perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dart Pemerintahan paerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 1'26, Tambatran l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38); 20, Undang-Undang Nornor 14 Tatrun 2005 tentang Guru dan Negara Republik Indonesia Tey" 2005 Dosen lrc*Utt*t Nomor 157, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Tatrun .2006 tentang 21. Undang-Undang lt{omor 1l Pemerintahan Ar;eh (Iembaran Nega'ra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tarnbahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a63|; 22. undang-undang Nomor. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Und+ng-Undang N,cmor 10 Tahun 1995 tentang Negara Republik Indonesia Tahun Kepabeanan lf**U"rurt 2006 Nomor 93, Tambahan Lembar'an Negara Republik IndohesiaNomor a661);

23, undang-undaneNomor28 Tahun 20ol tentangPerubahan Ketiga etu.u urraang-Tjndang.Nomor 6 Tahr,rn 1983 tentang Ketentuan umum dan Tatacara Perpajalran {lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ7 Nomor 85' Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47461t 24. undang-undang Nomor 39 Tahun 2oo7 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor I t Tatrun 1995 tentarrg cukai

Nomor Tatru-q."2007 {lembaranNegaraRepublikIndonesiaRepublik Indonesia 1O5, Tasrbatran

temUaran

Negara

Nomor 4755); ''ir

Dengan. , ,

Irtir f

W


-o-

Dengan persehrjuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAIflTATREPUBLIK INDONE SI.A dan PRESIDENREPUBLIKINDONESIA

;

MET{UTUSI(AN: MCNCTAPKAN : UNDANG.UNDANGTDNTANGANGGARAN PENDAPATAN -- '--.. "'I DAN BEI.ANJANEGARATAHUNANGCANEII EOOS, Pasal 1 Dalam Undang_Undangini, yang dimaksud dengan: I' Pendapatan dan hibatr adarah semua penerfunaan negara yang -negaxa berasal-dari penerimaan perpajal
v_Ts

pejuk daramnegeri

d;;;j"iG;;;s*rsu" .d"r internasional. 3' Pajak g+q negeri adalah semua penerinaan negara yang bSrasal p4t+ penghasilan,pqtrk pu"t"*b"il"r, nirai 9*t barang dan jasa d*i p"j"k p*j"ir*, ;6b"ffi;ewah, pajakbumi dan bangurian,ueaperorehan trak atas tanah dan bangunan, cukai, aai: pej"i.-hd.t". 4' Plak perdagangan.intprnasional adalah semua penerirnaan -negarayangberasaldari bea masukdan bea ketuar, 5' Penerimaannegara ul@ peial( adalah semua penerirra.an y3g diterima negaradaram-b,entukpenerimaan drri sumuer daya alart, bagian pemerintah i"u"-b;G ;;; milik negara' sertapenerin'an negara "tû butsn pajak I"hiF. ' '6. penerimaanhibah penerimaanneganayang ?d*rrtt semua berasar dari sumbangan gwasta dalam negeri serta sumbanga'rernbagaswastadan pemerintarr ru"r nlglri. 7. Belanja negaxa a$af{r, u"Tya- pengeluaran negara yang digunakan unhrk membiayaib;di; pomerintah pusat dan belanjake daerah, 8. Belanja. , ,

.

$


-68, Belanja pemerintah pusat menurut organisasi ada.lahbelanja pemerinLh pusat 5."g dialokasika; kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan prCIgram-programRencana Kerja Pemerintah yang al€n diialankan 9, Belanja pemerintalr pusat menurut fungsi adalah belanja pemerinta.hpusat yang digunakan unhrk menjataplcal fungsi pelayanan umum, fungsi pertatranan, fungsi ketertiban dan keamanan, ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi 'perumahan fungsi dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan buda-va, fungsi agana' fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. 10, Belaqja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan r.urhrk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belal{a modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, banhran sosial, dan belanja lain-lain, 11, Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan unhrk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusa! pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negari Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang berttrgas di dalam negeri ilraupun di luar negeri, sebagai imbatan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembenhrkan modal. 12, Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan unhrk membiayai pembelian barang dan jasa.yang habis pakai unhrk memprod'uksibarang dan jasa, baik yans dipasarkan nurupun yang tidak dipasarlen,

13, Belanja modal adalah belanja pemorintahpusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanatr, peralatan dan mesin" gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam benhrk tisik lainnya. 14, Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang tpritwipaf outstandingl, baik utang dalam negeri nraupun utang luar negeri, yang dihihrng berdasarkan posisi pinjaman, 15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada menjual, yang perusahaan/lembaga memp$oduksi, men$ekspor, atau mengimpor ba.rang $41r Jlsa' yang memenu[i hqiat hidup orang banyak sedernikian sPa, sehingga harga juatrSra dapat diianglcau oleh maCIyara}at'

16.Belanja., ,

W

FREStDEN REPUBLIK INDONESIA

-

f

-

16. Betanja hibah adararrbelanja pemerintah pusat bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerltrt"rr'r.uplo.dalarn pr*"rirrt"ii

Daerah, Badan usaha Milik lbe;";il"J-;

u;J;- ililtk Daerah, peTerintah 14", atau tomlaga/organisasi _{egaia Internasiolfl y"r,e Ua"r. dibayar lie;;;, ir*itu bersif,at tidak waiib dan tidak mEngikat, serta ddak eecaraterus menerus. 17' Banhran sosjal adalah semu.a pengeruaran negara daram Farisfer ya$/barang y*rg diberikan . !9atuk . 'masyarakat kepada . melalui tiemenlen"" qie"*7;mbaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial, 18' B€lanja lain-rain adalah sem-ua pehgeluaran.atau belanja pemerintah py*l'vang tidak dapai oilirasilii;;uil.." ke daram jenis-jenis u"igs;;""a dimaksud pa.da angka I 1 !:hjr. sampai dengan angk+ t{aan dana ""d;;;lr*rr_. 19' Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan a"r"otr"ti""ui-d*r.r u*p" i*r. perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian, 20' Dana p"d"f3g3r, adalah dana yang bersumber dari pendapatan yang dialokasikan'r."f"ou-'oaerah unh:k -aaerarr 4pBN mendanai kgbu.hrh-an d;r"*;"ga pelaksanaan desentralisdsi,-yi*g terail aLu a*" u"gtfi;il, dana alokasi umum, dan dana alokasi khugus, dalam undang-1und""t M-"r s3 - ""d"gi"6;;;;;;; r"rirrn hoaq bntang l"tl*pangen

Keuangin ;t"r"

p-;;dt.h*

pusat

dan Pemerintatran Daerah] 2L Dana bagi hasil, sela{ubrya disingkat bersurnberdari p-enaipatin a pgr,i DgI ldatah danayang

i*rl arrr"r*sikan kepada daeratr u""g--$r1t--;;L" persentase unhrk mendanai kebutuhan daerah d"I*ti ;;griu p"r"r.*rd-Jesentrarisasi, sebagairrana.dimaksud -undang.undang Nomor 38 Tahun 2oo3 t"1t""s dauin Til*u*i;= f;;;s*, anrtare Pemerintalrpusat OenF"*"rGt*r,* Daerah, 22' Dana alokasiumum, selanJutnya disingkatoeu adalahdana yang bersum'be1dari penaapatan apfurl y"g dialokastkan dengan hrjuan pemerataan kegnampuan keuangan antardaereh unfuk I mendan"j r<"uu=t'trai-il"or, rtatrm rangka pelaksanaana.uenraus";i;;;;;l*;. dimaksud dalam undang;.uqdang iiil, gg rarrin- coo+ tentang pemerintah pusat dan lerimlanqan Keuulgil ---Pemerintahan ""L" Daerah. 23, Dana. . ,

W


-8-

23. Dana alokasi kttusus, selanjutnya disingkat DAK qdglgh {P' yang bersumber dari penOapatan APBN yang dialokasikan [tp"a" daerah tertenhr Oengan hrjuan- unhrk membanhr mendanai kegiatan ktrusus vang merupakan urusan daerah dan sesuai aJ"gan prioritas nasi6nal sebagaimana dimaksud clalam' undang--undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan a+tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 24.' Dana otonomi khusus, adalah dana yang dialokasikan unhrk membiayai pelaksanaan otonomi khusg-s -suahr daerah' . sebagaiirutt" aitutrpkan dalam Undang-Undang Nomor ?1 Tah1;112001 tentang Otonoml l&usus bagt Provinsi Papua dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintatran Aceh, 25. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan unhrk kebdakart melaksanakan daerah. dalam membanhr Pemerintah Pusa!. 26. Sisa kfedit anggaratt adatatr sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada alrtrir tahun anggaran. 27, Sisa lebih pembiayaan alrggafan adalatr selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang tedadi. 28. Pembiayaandefisit anggaran adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan unhrk menuhrp defisit angga"ran negara datam APBN 29, Pembiayaan dalam negeri adalatr semua pembiayaan. yang berasaldari perbankan dan nonperbankan dalarn negeri-ycng meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankart dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan da.nainvestasi pemerintah 30. Surat utang negara adalajr surat berharga yang berupa surat pengakqan-utang dalam qlata uang rupiaft rnaupun valuta isini yang dija;in pombayarnn bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud da}am Undang'Undang Nomor 24 Tatrun 2OO2tentang Surat Utang Negara, 3 1 . Dana Investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintatr dalam bentuk kompensasi finansial danlatau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh PemeryItah kepad4 Badan us s2. Pembiayaan, . .

lut

ffi

FRES!DEN REPUBLIK INDONESIA

-932. Pembiayaan luar hegeri bersih adahfr semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjanran luar hegeri - yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, fikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri. 33. Pinjaman program a.dalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing yang dapat dirupiahkan 34." Piqjaman prcyek adalah pinjaman luar negeri yang digunal,
PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA

- 10(5) Jumlah anggaxan pendapatan negara dan hiqah Tahun Anggaran 2008 sebagaimanadimaksud pada ayat{Z\, ayat (3}, sebesar (4) direncanakan ayat dan Rp781,354,L47,476,000,00{tujuh ratus delapan puluh satu triliun tiga .ratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enarn ribu rupiah). Pasal 3 ( 1 ) ' Penerimaan perp4jal
(tigatrillunrupiah); Rp3.000.000.000.000,00 (empattriliun b. Beakeluarsebs$ar Rp4,065,900.000.000,00 enam puluh Umamiliar sembilan rahrs juta rupieh).

(4) Rincian penerimaan perpajakan Tatrun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan ayat (3) adalah sebagaimanatercanh:m dalam penjolasan ayat ini. Pasal4

dimaksud {U Penerimaannegaxabukan pajak sebagaimana dalam Pasal2 ayat (3) terdiri darir a. Penerimaansumber daya aiam; b, Bagian pemerintah atas laba badan usaha mitik negara; dan c, Penerimaannegarabukan pajak lainnya.

(?) Penerimean. .

r-r F ii

i


- 11-

(21 Penerimaan

(3)

(4)

(5)

t

(6)

sumber daya alam sebagairnana,dimaksud pada ayat a direncanakarr' sebesar huruf tl) Rp126.203,17O,476.000,0O (seratus dua puluh enaln triliun dua rafus tiga nriliar serahrs tqiuh puluh juta empat ratus hrjuh puluh lima ribu rupiah). Bagian pemerintali atas Laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 'empat &23.404.346.000.000,00 (dua puluh tiga triliun rahrs empat miliar tiga rahrs empat puluh,enam juta rupiahl. Penerimaân negara bukan pajal( lairurya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp37.628.567,001.000,00{tiga puluh tujuh triliun enatn rahrs dua puluh delapan miliar lima rahrs enarn puluh tujuh juta seribu rupiah), Penunjukkan pengelola Gelora Bung Kamo da:r Komplek Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka optirnalisasi penerimaan negara bukan p4jak lainnya sebagaimarradimaksud pada ayat (1) huruf c, sudatr harus ditetapkan paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal penetapan UndAng-Undang APBN. Rincian peneriaa.an nega.ra bukan pq,ak Tahun Anggaran dimaksud pada ayatl2l, ayat {O),dan ayat ?_9O8-sebagairnana (a) adalah sebagaimana tercantum dala:ri penjel,asanayat ini.

Pasal 5 t1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OOBterdiri dari: a, Anggaran betanja pemerintah pusa! dan i b. Anggaran transfer ke daeratr l2l Anggaran belanja pemerintah pusat sebAgaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a direncanalran sebesar Rp573,43O,679.428,000,0O.(lima rahrs tqiuh puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enarn rahrs tujuh puluh sembilan juta empat rahrs dua puluh delapan ribu rupiah). (31 Anggaran transfer ke daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b sebesar direncanat

-12{4) Jumlah anggaran belanja negqa Tafiun Anggaran 2009 sebagaimana- aimatsuA pada ayat l2l dan' ayat tS) direncanakan sebesar npSS'+.000,142,L46,O00f0O(delapan ratus lima puluh empat triliun enatn rahrs enam puluh miliar serahrs empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah). :

Pasal 6 .Anggarair belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas: a. Belanja pemerintatr pusat menurut organisasi; b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan c. Belzu{a pemerintah pusat menurutjenis belanja. {21 Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a direnoanakan sebesar Rp573.43o,679.428.000,00 tlima ratus hrjuh puluh tiga triliun erupat rahrs tiga puluh miliar enarn ratus hrjuh puluh sembilan juta empat rahrs dua puluh delapan ribu rupiah).

(u

(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp573.43O.679.428.0O0,00 (lima rahrs tujuh puluh tiga triliun empat rahrs tiga puluh miliar enam rattrs hrjuh puluh sernbilanjuta empat rahrs dua puluh delapan ribu rupiah). (41 Elelanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf c direncanakan sebesar Rp573.43O,679.428,000,O0 tlima ratus hUuh puluh tiga triliun empat rahrs tiga puluh milirar enarn ratus tuiul pYluh sembilim juta empat rahrs dua puluh delapan ribu rupiah),

(s) Rincianlebih lanjut dari anggaranbelaniapemerintahpusat

menurut unit organisasi/bagian anggaran dan rnenurut program/kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Ralryat denganPemerintah. Pasal 7 .

(1) Anggaran belaqja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagairnanadimaksucl dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Belanja pegawai; b. Elelanjabarang; o, Belanja modal; d. Pembayaranbwga utang; s, $ubsidi; f. Bolar{a. . ,


- 13f. Belanja hibah; g, Banhran sosial; dan h. Belanja lain-lain. (2j anggaran belqnja pemerintah pusat Tahun Anggaran II"i* 2008 menur'ut orgariiSasisebagaimanadimaksud dala-mpasal I "y-.t (2), menurut fungsi Jebagaimana aimatcsua dalam Fu"l 6 ayat- (g),_dan menurut jE"iu betanja sebagaimana ,dimakpud dalam-pasar 6 (+)l diahrr rebih l""jut drr"* "v"imei-rjiai t"*pir"" Perahrran yang yang tidak terpisahka't"uid_e. d''i u'dang-undang yanri aiGtai,rrai -----irri " e pJ"g lambat tanggal 3O November 2AOi, Pasal 8 {1) Penrbatran rincian rebih ranjut dari anggaran belanJa pemerintalr pusat berupa: a, pergeserananggaran belanja: (i) antarunit organisasi datam satu bagian anggaran; (ii) ?ntarkegiatan dalam satu program sepanjang . lgJg"sera'' tersebut merupakan hlsil opumarisasij dah/atau (iir) antarjbnis belanja dalam satu kegiatan. b. perubatran €Lnggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negarabukan pq6k (pivBr]; dan c. pe.rub+a? -p"g,, pinjaman dafr hibah luar negeri (PHLN] pbagai akibat dari luncuran aa' percep"t*t"pun"riL*, PHLN; ditetaplcan oleh pemerintah.

(2t

Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari psnerinuan negara.brL*t pajai( lfftaniAi at"u p"g" ArBN gt1lyl.pu"glrruan non- Badan riukum MiUk wegara (BHMN) ditetapkan Sggi obl-pemeriniai. (3) Perubatra' rincian belanja pernerintah pusat sebagaimana dimaksud pada aapat Aifafruf
pemerintatr pusat sebagaimana dimaksud pada avar d"put,;ilak"i*tdr.{provtnei/ lultritr1-rj kabupaten /kota kegratan operasional yang dilaksanakan oleh unit otg"rriuiuJ di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya dida;ratr ( 5 )P e r u b a h a n . , .

PRESIDEN FIEPUBLIK INDONESIA'

-14dimaksud pada3ry (U' {?)' (3}l* (5) L Perubahan sebagaimana " (4) dilaporkan Pernerintah kepada PPR .dalem APBN Perubahan dan/atatr Laporan Keuangan Pemerintah Pusat' Pasal 9 I dalam t1) Anggaran transfer ke daeratr sebagaimana dimaksud paJal5 ayat (1| huruf b terdiri dari: a, Dana perimbangan; dan , 'b. penyesuaian' Dana otonomi khusus dan tzl Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar &266.780.135,210.ooop0 delapan {dua rahrs enam puluh enarn triliun hrjuh rahrs juta sepuluh ratus dua bduh milia.r urru.ttr tiga puluh lima ribu rupiah). (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14,449.327.508.000,00(empat belas triliun empat ratus empat puluh sembilan mildf tiga rahrs dua puluh hrjuh juta lima ratrre delapan ribu ruPiah) Pasal 1O ( 1 ) Dana perimbangan sebagaimam dimaksud dalam Pasal 9 ayat (lf huruf a terdiri dari: a, Danabagi hasil; b. Dana alokasi umum; dan : c. Dana alokasi khusus. -a tzl Dana bagi hasil sebagaima.nadimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp66,O70,849,339.000,00 {enam pulull

enamtriliuntujuhpuluhmiliardslapanratusempatpuluh s€mbilair juta tlsa ratus dga puluh lombllan ribu rupiah)'

t3) Dana alokasi umum sebagaimanadimaksud pada ayat {1)

huruf b direncanakansebesar&179.507,144,871'000'00 (serahrshrjuh puluh sembilan triliun lima ratus hrjuh miuar ieratgs empat puluh empat juta delapan rahrs hrjuh puluh satu ribu rupiah), (4) Dana alokasi khusus sebagaimanadimaksud pada ayat {1} sebesarRpa1,202,14I .000,000,00(du-a huruf c direncana"kan puluh sahr triliun dua rahrs dul mitiar sgrahreempat puluh satujuta ruptah). (5) Pembagian ' .

rq .


- 15(5)

fembagian. lelih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai

99re* ketentuandLtamundang-und."t Tatrun 2oa4 tentang pSrirnbanga4Keriapganilfulro*or,33 pemerintah

Pusat dan pemerintahan 6aerah. {6) Rincian d*?. perirnbangan Tahun

sebagaiman:^ggTd p"a" ayat(2J,ayltAnggaran zoog ta) adalahsebagaimana tercanhr* a"r"ilb;j"L';*, ts)]-d*, ayat"v* ini. pasal ll

Dana otonomi khusus dan penyesuairn sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (r) friruiU Grairi a** a, Dana otonomi khusus; dan b. Danapenyesuaian, l2l Dana otonomi khusus. s-ebagaimanadimaksud pada ayat (r) huruf a direnca.nakansebesal SI o,2e SJga. oo0,oo {h4iuh &2. triliun lima. ratus sepuruh delapan puluh ltrtd" d";-rh* lima juta hrjuh rat's sembitan puluh u*p"i"rtl rupiah). (3) Dana penyesuaian sebagaimana aimafsua pada ayat {l) huruf b- diqeneanakan" *Uuq1 Rp6,9g9.O4,,T'4.OOO,OO (enam triliun seinbilan t tur tiga ouluh sembilan milia, empat puluh satu juta hljuh rat*slmpat berasrmu rupi*rry. {u

Pasal t2 (1) Jumlah Anggaran _Pendapatan Negara dan Hibah Tatrun Anggaran

29oB

.sgbesar'npzer.gs4.r+2,+zo.ciini,oo i*fih' rahrs delapanpuruh sattr triiu" ug" ttr; 6; puhh empar mifiar gorahrsempat puluh ratus hljuh {jui,i"t^-"*n"t puluh enam qebagaimana dima}sud dalam *". 111nt^ti, Pasat2 awr (s),rebli f*iir d.ti"jil;;; ffii"*r, --iairhpan Beranja Negara sebesar.Rp85o,66o,t+2,tid.ooo,oo nahrs lima. puluh empat triliun rahrs enani"rputuh miliar serahrs empat puruh dua juta "rramserafus empat puruh enam ribu rupiahi,-u"L"g.i*"r- dilaa*sua pasal S ayar (4), q+* sehingga dalT r.rru"4"sgaxan 2oog terdapat De'sir Anggaransebesar so s. -Rpzs. 951.ozo,ooo,oo rt"iun puluh tiga triliun tiga ratus utit" *ili* ilquil"". ratr*'Jmuilan puluh ernpatjura enam larus hrjuh put"hll.i;pirlj, ---- yang al
':.

i

a. Fem biayaan,,.

-rffi, $da. E

.M/

\it( \tv/ e;T$r

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-16sebesar negeri dalam a. Pembiayaa.n npS9.e}S.Zg5.500,000,00(delapanpuluh sembilan triliun sembilan ratus hljuh pimfr tma miliar dua rahrs sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); negatif *"btq" negeri bersih b. Pembiayaan luar ranrs enaln triliun belas (enam Rp16.669.300,830,0O0,00 juta ratus delapan rahrs er"* puluh sernbilan miliar tiga tiga puluh ribu rupiatr). (3) Rincian Penrbiayaas,Defisit Angga.ran Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksuct pada ayat l2l adalah sebagaimana tercantrtm dalam penjelasan ayat ini. Pasal 13 ( 1 ) Pada pertengatran . Tahun Anggaran 2008, Pemerintah men]rusun laporan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggarart Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2008 mengenai: a. Realisasipendapatan negara dan hibah; b. Realisasibelanja negara; dan c. Realisasipembiayaan defisit anggaran, ayat (1) tzl Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada Pemerintah rnenyertaican prognosa unhrk 6 (qnarn) bulan berikutnya, t3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diJampaikan kepacla Dervan Penrakilan Ralqrat paling larnbat pada akhir bulan Juli 2008, untuk dibahas bersarna antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal14 Dalam keadaan tertenttr, Pemerintah dapat melalcukart pengelua-ran yang belum tersedia anggarannya dan/atau ponfetuaran nreteUitripagu yang ditetapkan datam APBN 2008, irrrg selanjutnya diusulkan dAlam APBN Perubahan dan/atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pasal 15 Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008, akan ditampung pada pembirayaan perbankart dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangart pelaksanaan anggaran pendapatan dan belaqia negara tehuntatrun

an ggatan berikutnYa.

Pasal 16 ,,,

g'


-!7Pasal 16 {U Penyesuaian Anggqran pendapatan dan Belanja Negara Tuhy". Anggaral 2009_ dengan perkembangan' dan/itau ' perubahan keadaan dibahat bersama oewin perwakilan Ralfet dengan penoerintah dalam ,angka- penJrusutan perkiraan Penrbahan atab Anggaran pendapatan - aan gehnja Negara Tahun Anggaran 2oog, aBablt" t"qd&ii a' Perkembangaq.ekor,rgmimat
(U

l2l {3)

pasal 17 Setelah Tahun Anggaran O0g beral
NeeTaTuh* .tnggaran2004 setplahtaloran 311 KeuanganPemerintah pusat

eebagaimanadimaksud'pada diperiksa oteh Badan Remerikeareuanf"n, paling fl:lJl) 6 tr1ran) bulan serelah Tatrun Anggiran 2005 311t. oeraknir untuk mendapatkanpersetiljuan Dewanperwakilan Ralryat.

pasal 1g undang-undang ini rnuirai berlalu pada tanggal I rJanuari zoog,

Agar...

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA

- 18-

pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya' memerintahkan datam Lembaran Undang-Undang'ini dengan penempatannya NegaraRePublik Indonesia ,

Disatrkan di Jakarta ' 2OO7 lada tanggal 6 Novembet PRESIDENREPUBLIKINDONESIA' ttd DR. H. SUSILOBAMBANGYUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Novembet 2OO7 MENTERIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDoNESI,ATAHuN2oo7NoMoRI33 ji Salinan sesuai dengan aslinYa

G-IJNDANGAN,

SAPTA MURTI


PENJELASAN ATAS UNDANG.UNDANGREPUBLIKINDONESIA NOMOR 45 TAHUN2OO7 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA NEGARA TAHUNANGGARAN2OO8 I

UMUM APBN Tahun Anggaran 200g disu_sun Keda Pemerintah-Jry*g r"hr" ioog, dengan berpedoman pada Rencana Pokok-pgkok Kebijakan nsiJ tarrun serta Kerangka Ekonomi M.akro dan telah dibatras dan disepakati bersama, baik dalam 2008 sebagaimana pendahuluan maupun eembicarafr Pembicaraan Tingkai r pemu&san FApBN Tahun Anggaran 200g antara Pemerintah dan_Dewan p"rrJifL Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam _Ralgrat pasal 12 d'an pry4 13 undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Negara. selain itu, APBN Tahun 'tg"i""[-(r"-rangan Anggaran 2008 *"*p.Itirltan6kan ii"Ji"i Jugq ekonomi, sosial, dan politik, vans uertemuang aiia*rb"t{6; u,ii"i"t"rai
rpi.rr ,:"i *.iil;#; penting terhadap ;;;." pencapaiansasaraninllaii perbankan'Dalam tah!1 tarrunzooal;rl pirll*u*gan suku bunga qgrg3n terjaganyastabilitas nilai tukar ?0,0s;dan rupiah, dan teriaminnya pasokan bahan pokok,:rnaka tqfil#;i

hncarnya arus distribusi kebutuhan diperkirakan dapat ditekan pada level 6,Ooh,,,


-2bunga SBI 6,Oo/o(enamkoma nol persen). Sejalan dengal ihr, rata-rata suku koma lima (trrjuh aican*i."upuirata-rata 7,60/o

diperkiril
memporhadkan,.,

PRESIDEN FIEPUBLIK INDONESIA

-3memperhatikan peningkatan rasio anggaran pendi*.S*, sesuai amanat UUD upaya pemerataan; {liil perbaikan penghasil'an rg+S, serta *"iingk;&"n negara dan pensiuiarri gl peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur :efisiensi - penyelenggafaan- kegiatan pelayanan dan . operasional harga menstabilkan membanhr unhrk ftani ilpenyediaan suUsi.ii i"*lt6t serta masyaraka$ dan jaia Fada tinglcat yang terjangkau t*"ng g. (vi) pemenuhan kewajiban pembaya.rarrbunga utan $elanjutnya, APBN luga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi meirrinutri hak warga negaxa atas: fiJ pekerjaan dan a"t*rl tJt"it* penghidupan yang layak bagi keriranusiaan; firtl hidup sejahtera th5 d* Latin, bertempat *tgfi+ dan-mendapa'tkan lingkungan hidup yanq q"ik d"" sehat, serta berhali-memperoleh plhyanan kesehatan; dan fiJil jaminan sosial yang memungkint
a""irrt

secara niqt" 4"" bertangeungja.lab,- J]$i gqj:^,

pengaEtlran, pemb-agian, dan pemarrfaa1611 'umber daya ng'tonar. secafa

brrciorsional,'demokratis, adit Oan fi'a''e;nranp dengan 4mpe$alkan potensi, kondisi, dan kebuhlhan daeralr.-S9jata1-denga;^Jtal.tersebut daeral: dalam tahwr dOB akan tetap kebiiika'-Uetani"-te ir"Ct"i*r /t elisiensi pe.lyTl . p*lik; -'.syriasl diarahkan 61.-neningkatk ""ttf.imaiyayreat i $U)momperb rJrl stnrkhrr llrkal fiil mon galco*oa.J'i

sumber-irirrterkeuangan1rarl; P/.**pgletkut, ifpdDt pu,*oU1iu"Ii-' disparitas tiskal dan p6rtisipasi;

uiJp*t"ttsi, akuntabilitau. t-pi4 menjamin ;;il'*rh;'

1fuilmengr:angi dasar penyediaan: pelaynan

sosial;

fudilmomperbaiki,,, ;'l {i:

&

-L-


4(uiii)memperbaiki kesejahteraan masya-raka$ dan frxl menstimulasi perekonomian dan investasi di daerah, Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritasl
yangdilakukayr ssbelumnya, kebiiirkan daJem bidangtarif, oubjekdanobjok

penggnaan, serta perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan,

Terdapat.,,

PRESIDEN REPUBL'K INDONESIA

-5Terfgnat beberapa hal yang cukup signilikan pengaruhnya pada perhihrngan target pendapatan tahun 200b, yaitu i.a*iya perunoangperahrran pelaksanaannya yang telah selesai pada tahun rylgtg9t_dan undang-undang dimaksud antara tain: palcet w eerpljat
dalam RALB{

in[gaxar, 2ooa oiwikirat
fahun anggbran.-Defisit tersebuLakan dihrtup melaluipembiayaan yang berasaldart .utang.{aq ngnutang,remtrintah m*u[ri-puin"" *gg** gtggaran yaihr melalui rekening Pemerintatr,privatisasi Badan iE*u[vr*, fuu"fr*-l*fUi* penjualan program asef {BUMN), perbankan res'urukturisaol rnetalut XgT r-t' rerusaraan Pengelolaan Aset (F'f ppA), dan pengadaanutang melalui penerbitan...

r_s-\:[\.

./F

-4-rl.

ilqe--r

.siy a_sfr. l!lt?

.E

',:!it

!1.!1t..-.J'4 -:lUR v- lYrr-it

PRESIDEN REPUBLIK INDONF.SIA

-6-

Piniaman Luar penerbitan surat Berharga Negara (sBN) dan penarikan Negeri, lebih .+q. Di nrasa mendatang' sumber pembiayaan-anggargl nynian j1: trm$ar diprioritaskan pada penerbitan .P"& Berharga Negara {? ;makin terdatasnyasumber,peTlt'y""tt domestikA"r,g"rr}-rfi*U;;;, tt*gtta vartg dikelola a-"tl p"":""tut defisir dari nonu6;;;;;6;.:ti "t"t "giJMfr, Negara; {diJunll-.1":9"*ut -Out"tti.tutgk; dan saldo KasPT PPA,p*vaUsasi risiko -eq)*,ure mutqu*{i terhadap pinjaman 1"T pasar ""g;$ pgngempangan nilraihrkar texcninie-iltet**t, fii{ unluk mendukung d"l-" negeri;en Wl"lpk mendukung -U"tU"sis modal sebagaisumberpembiayaarr lasar lmarlcet'bosedmorwtary imptementasi keb[jal€n moneter dilakukan poltcgl.Terkaithal-tersebut,strategipembiayaananggaranhar.us tersebut anggaran secara hati-hati agar *rr*u"r-ri,rrr'urr pl*ni"lt "tt fiskal di digunal
umum a tersebutdaafi?iperfritungkanhahm'besaxandana alokasijumlah

(DAU), da' dialot
Y a n g , ,. .

F 6

n

l,i.

PRESIDEN REPUBLIK fHOOr.fESfa

-7 Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertenhr sebagaimana dimaksud pada huruf a anta-ra lain adalah sektor migas, panas bumi, listrik, penerbansdn, pelayaran, industri terpilih, dantransportasi publik, Ayat (4) Penerimaanperpajakan sebesarRpsg1.gzg.gg0.0o0.ooo,oc (lima rahrs sembilan'puluh sahr triliun sembilan ratud trrjuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terdiri d;ri; a

Pqiakdalamneged 4111 Pqiakpcngbrsitaap.fl! 4f lf l pphmbyak busidmgasalru 4fllll PPhm'n,yakbuni

4ttr2 lfi,Iil*

gasaram

411121 PPhPasal2l 4lll22 PPhPasal 22 nm imoor 4lll23 PPhPasal22i,mpr' pphpasal23 4tll24 4t t lAS ppb pasal 2Sl29 orag pribadi 411126 PPhPasal2AlZ9 bd.em. 4lll27 PPhPasat26 411128 Pftft'aldrafiskal tga. acgeri af 12 p{alc pertmbaho nitai barqg dm jea dlg pajakp@uatandas barag -;"h ItpN d". prnBM) 4l tg pqiak buni da bru.gunao frBB! 4ll4 Bca peroleha hak'atat te.,h dm, bas,gun^m FpSTts) 4f lS paodapatsc culcbi 4flS1 pcadapftieCukqi 4l l51 l Pcodapetm Cukai Easil Toqbakan Pepdepdaa ctkai EtlylAlkohol 1lltl? 4ll5l3 Pcqdqlataa Cukai Miriunaa

sthJtA&obol

4116penderr* pdrkffff*s b.

feiakpcsdagngm,itrbrnasi@ql 4L2l pcadqutao bea masuk. 4122 peodapatao bca kelus

Pdarnphhf 569.S 1.680.000.000,00 305.961,[email protected]@,00 4 1.649.820.000.000,00

15.1?5,760.0oo.so,o0 26.524.060. 000.000,00 264.3rr,600.000.000,00 39.500.500.000.000,00 [email protected]@.O@,00 [email protected],00 [email protected],00 [email protected],00 I I l. t6l .120.000.o00,oo 17.323.9O0.000,@0,00 s9.727.31 0.000.000,o0 | 87,926,700.OOO.000,00 24,I 59.700.000.000,00 4.852.700,000.000,00 44,426.43O.0OO.0O0,0O 44.426.530.000.000,00 4S.S7l,@O.000.@o,oo r96,800.000,000,00 65E.730.000.000,00 2.944.630.000,000,00 22.006.700.000.000,00 I 7.940.EOO.000.000,00 4.065.900.000.000,00

Pasal 4 I

Ayat [r] Cukup jelas. Ayat {2) Cukup jelas, Ayat (3) CukupJelas, Ayat (a) Cukup jelas.

Ayat {5).,.

PRESIDEN REPUBLIK .INDONESIA

-8Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Penerimaan negara bukan paiak sebesar Rp187.236.083.476.000p0 tiga puluh T,11y}* {serahrs Oerapai prrnrrt trj.rh'triliun dua ratus puluh inam ribu rupiah) puhitr tiia juta empat ratus hrjuh i"f"p"r I terdiri dari: Frhrnrssal 421 Poacrimaan sunber deya al@ 421 I Pendatrlata uinyak bt.tmi ' 42lll PcndryatauinYalcbumi 42tZ Pood4dangas alru 42L21 ?crd'ryatm gas dm 42 I 3'Peldapataa portabalrgao ue\un 42 1gl 1 Pcadrydm iura tctaP 42LSL2 Pendapata royalti' banrbsa 4214 ' Peadrydmkchutacn 421+l Pmdapataq dmareboisasi .42L42 Poodap*m proriisi sumbcr drya butao 42143 fcndapatao iuraa halc pooguiabam hlrtm 42lS Pcnd4nten pcdkaom 42l5ll Poodqldapadke@ 422 ?ee{4,ats Bagia laba BItIe{ 422 I Bagtepemecintah ata.slaba BUltrN. ' 42S Pcodryatm PNBPLainnya

4egrt penea*dn pcojualmhasrlprodrritsi/sita4

4291I I Pcodapatm penjuslan hasil pertanlar, kehutrrm, dmPerktbrlm 423 I 12 Poodapdm pcarjuaio hnsil petotnake danoorikman 42gl l9 Peadipatrirr pcqiualm hasil tmbaog 42SIf 4 Pcnd&atm' pcrrjualmbrsil sitam/ rsnpas{r da harta Ptnin ggal^n 423 I I 5 Pendapatm P€oiuals &at-obate ds

.

4r,,,uffiffih,f,ffir*

|

-

42312 Poadgpdmpcqiualmasot gedunS, 42gl2l Pondap*anpceiualao.runab, baoguam,, dmtaoah bcrootot 425122 Pendl4idm peojualm bodras 429123 Pcadapatao pajualac s€'ra bcli 423 124 Peajualao aset bekas rnilft 6sing 4?9 129 Pcmdapatm peojualm aset laiaoya ymg berlcbih/rusakl dibapus&m 42313 P€odaP'tart gewa 42S13f Pendapataa serwarr:mah dbas/ruoah

ge&rng,bmguaa, 4231s2ffifryatao ee,wa 4r r r r, $ffiu#

2.51O.115.0@,00 9,778.910.0@,oo 2.S99.599.525.0@'@ 9.465.1?8.000,00 231.911.000,00

t,84E,788,000,00

hasilootakaolainqya 42git?Poqiualaodohuscodqlnro.o 42Sf 19 Poodapdaa pqiuafatr ldrqya

1?6,203.I ?0.475.000'00 s4.3 t?,000.000.000'00 s4.317.000.000.000'oo O.O00.000'oo s3.605.Or O.000.000'oo 99.605,Or 5.306.410.475.O0o,@ 66.608.S29.000,s [email protected]'s 2,774.?&.O0p.0m'00 1.27r300.000.000,00 1.498.700.000.00o,00 4.750.000.000'00 200.o0.000.000'00 200.000.ooo.000'00 2S,404,346.000.000,00 23.404',94;6,W,ooo,oo s7.928,W7,&r.mo,00 2.623.02S.991..0@,00

bcrscr* esFabc{oda-boada

294.603,0Q0po l.964.06l,00o,oo 49.913.719.000,00 721.5?9.000,00 1.E13.944.000,00 s!,026.s09.000,00 10,000.000.000,00 1.951.997.000,00 54.566.090,000,00 15,394.614.000,00 99.223.785.@'00 9.989,254,Q00,0o

429199 Pcrrdapata sc'lvab€oda-bobda tak

,."d*1ffff*l@t" 42sr4

1.96/$.497,000,00 t2,774,412,1$s.@0,o0 429141. . .

ffi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

-9-

42315

42316

42317 4232L

42314t Peadapatm rumab sakit da iostaasi kosghatan Lak'.ya 423142 Pcndapataa tempat hibr:rm/temao/ oueouo dao purrgut@ usahapaiwiseta .altri(pU}Al 42S149 P€odapatm gurat kcteangan, visa, PqsPs' sntr' STITK'daoBPKB 425144 Pendapateo hak dm periziaao 42S I 4 S pea43pdaa sensor/ krmtiaa peagaa.la'/ peocriksaao 423146 P€odepdao jaa tenaga,pckerjaa, infoo-ari, pilatibm, A;;losi" PendTtatm BPN, pcodqrata'r LIBC $asa pcko{aacr d,# c,jk;d 4231+7 [email protected] jasa l(ator UrgsaaAgama 423 148 pcndapata jasa bmdar udara, kcedsbuhg'm, da kcoardsasiao 423149 pcndapltqo iasa II lainoya Pendqataajasatr 423151 poedapatm jasa lrj@b6gakcuaogan $asa grml 42SlS2 Pcod4ldm jxa pr:oyclooggararo tolebannikasi 423155?cod. qatao biaya peoagihm pqlak_pqiak scgara d,cogtrr sruat paksa 423152 pcodryata bea lelaog 423 I 58 pondryafa biaya pco-gr:nrsangiutag da. Iclmgnegara 423159 Pcndapataajasa tr laimva Pclrdagatan tiuk@ peirk d"ri hr;aegeri 42316 I pcodapda' dari peoberia sirat perj alaa' Repuhtik lndooegia 42 3162 Pondapatao dai j asa peogurusa doh.u.cu lonsuler Pendryataa buoga 42 SI 79 Pcodaps;16s!qss6 lainnva P-erd.ag,qtatqir.Lqaao ai" perriit* 1?2?! \P€odae&,il lcgalisasi tmda tmsm 429212 Pcndap*an pengosahao sur*df Ua*ah taosaq 4232f S Poodapataq,[email protected] mqja [.egcs).ra,r upa!

padegsilsra badmpongdllro(feri*[es)

4eg2r4 p.odop?ra ha.tr, dsl"/lL scbagainya

I d&

42$?l5 pondapatan msbr porkara 423219P@dgata kS';rksa;odm pcradilm

laimya 42SSr Poadapaiaop;d4ftao

I

1?tr! I Pead4araauag peodidikaa

42Sgl3 P€Edapatan uag liiar maflrk, kcnaika tinekat, d@ nkhh p€3fi[ijqn

1?99199*g rdim uatukncqiale.r.anprattik 42$f

9 Pcod€patan poodi.riL- laimva 42341 Poadapatm dai-pcoerimam keobali ba^mja tabua aaggaran boqialao 42341 I Pcac{in'sm, keobali bolanjapcgawai pusat, 4?9412 Pcacdnaaa keobali bclaqia periurr 42341 9 ?oaedmam |cobali totada i4nnya rupiabnurn 42342 Pend4ataa dari peeriaaalr kosbali bclaqia

2.800.929.6q3,O00,00 30.172.066,000,00 2.S71.O35.960.000,00 4.685.682.9rl.OOO,0p [email protected].@O,o0

2.058.115.8q5.000,@ 68.849.760.000,00 505.S64.S0O,O0O,00 2.457.6E5.000,OO 2.O22,984..4t4.0S,@ s9.929,O01.000,@ 1.067.857.I /tSt.O0O,0O 3.928.140,O@,OO 91.384.307,@O,@ 42.269.950.@O,@ 838.222,473.000,00 379.409.94S.O00,O0 56.648.876.O00,00 322,76r,A67.000,00 r .942.591. I G3.OOO,@ 1.342.531.103,000,@ 93.766,987.000,@ 1.163.642.0@,OO 27S.SO5.OOO,OO

070,980,000,00 20.894.900.000,@

9.909,?10'000,00 r,[email protected]@,oo

4,599.500.970.000,@ 4.027.998.545.O00,@ 2S.54{t.285.000,00 ?5.227,186.@0,@ 322,740,35+.000,00 I .431.995.000,00

996.9p3.000,00 170,000,000,o0 .265,000,000,00

tnhun. . .

.ltgtb>+l\r. \$:rt--------{|l7, .ttlz -

s*lqr

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA

-10tabrm anggarmYanglalu +Zga}t-ff"urisimieobalibolrrjapcgawai Pusat +aSa2Sitolrorinam kgbali belada l,aionya nrpiabmumi a23a2aieierinam kernbalibcl@ a lab piSamao hrarnegcri 423'+€!Peodapitui tul. ttt*m basil pe4iual@,Btsl[ +aSa$i Pendapats mitryakmeotah DMO

42s44 lffiffiSffiSrlfff

e.,*,o--

beodaha'a 4zg44zPerdaPatas pehnaso gati nrgi *as kcnrgim ymg ditlerita olob ncgara beodahaa (masuttf/tC$

i

2347P4@ffi"H;Hut*oali

porsclaot/uacrg

mukageii 4z}A7zPo,qcrimamdendaketerl@batm pcnyelesaianpekeqiampcnerbtah . 423473 Pcn&ryatm abs deoda"rmmr$trasr BPElts 423475Pol:dryats deodapelanggaro di bidaogPasrmcdal 429476 PesA6-"t- dari g€akar sasi@al--. rcbaUitasi tutao d8 labô {CNRSI} 4234??Pcndapataorogcstrasi.dokter/dolrtcr gigi 42347I P&dq>dm aggaran lan-um 423'1s P€odrydaaluraoBadmUsaba 42345:lPcndry*eiurao badmusaha d@ kegiataausahaPeaYcdiamdm pendistrbusimBBM 42g4s2Rerrdqratmfuum bado usaha dag kegiar;q usahapengonslrutmgasbuni melahrigipa

tit il{

ltl

.

424rr

iffffi*

Gr*ikasi dm u@ssitamEasil

4241i I PcqdaPatm umg aitaaohasil.-bnrpsi Ymetdah ilitet4kalongadi'lao . 424 I 12 i?caleatan gratifka$i yag ditot4km KPK m.€ojadi qniliL npgra

2.50?.502,000'00 983.6,+8.000p0 1.519,224.000'00 4.630.000'00 6.456.4?O.Ooo.0oo'00 6.456.470.O0O.000,0o 4.8Sr ,4I 1.555.000,00 4.828.98O.00o.000'00 . 2.431555.000'00 [email protected]'00 2.066.213.0@,00 3,?39.322.000,00 38.918,QOO,@ 12.500.0O0.000,00 s25.000.00o.000,00 2.500,[email protected]@,00 1.660.$&4.116.000,00 429.900.E30.oo0,00 329.8r',29.OO.O00,00 100.058.630.000,00 [email protected]'@ 25.000.000.@o'@ 1.500,000,o00,00

Pasal 5 I

Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal T Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud

dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa

setelahpelaksanaandan/atau p€nandatanganal dad yang
W PRESIDEN REPUBLI.K INDONESIA

_ 11_

i

kontrak dari suatu kegiatan yarrg target sasarann5ratelah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana- tersetut-setafiiutnya daiet digunaka; unhrk meningkatkan sasanErnataupun untuk kegiatan rr,i*rv. arr"* prrgram yang sama, Yeng dimaksud {grg* peruba,hananggaran belanja yang bersumber , dari Pqnerimaan Negara bukan Pajak plieey kelebihan rea]isasi penerinuun dari tal8et yang direncanakan'dalan "o"r"n APBN. peningkatan ' p€rlerinaan tersebut Jehnjutnya dapat digunakan kementerian/lembaga penghasil iesuai dengan ketenttran oleh _ iiin penggunaanyang berlaku. .Yang dimaksud _dengan perubahan pagu pinjaman dan Hibah Luar

adatarrp"qirrelaq" p"d pHtN sebagb.i akibat adanya

L:F::^qry,piqiaman proyek dan runcuran hibatr luar negef: yang bersiflat rnulti percepatan-penarikan pinjaman yang sudatr disehrjui Y:n tY_:!" 1uPry rangka mengoptimalkan pemanfaa.tan PHLN.-Tidak termasuk dalam luncuran teiseuut adaratr' pHtN behm aisettiui-iaJam t;; APBN tahun 2008 dan pinjaman yang bersrmiu" dari kr*dit "tupor. Ayat {Z) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas, Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) dimaksud I*g .aenggn dilaporkan peraksanaarurya daram APBN Perubatran agalah mltaport
Ayat {3),..

PRESIDEN R E P U B L T KI N D O N E S I A

_12Ayat (3) Cukupjelas. Ayat (a) Cukupjelas. Ayat (5) Cukup jelasi Ayat (6) " Dana p"rimbatrg.n sebesar R1266.780.135.21O.O00,O0 {dua rahrs puluh miliar serahrs tiga enarn puluh enam triliun tujuh rahrs delapan puluh lima juta dua rahrs sepuluh ribu rupiah), terdiri dari: grhn nprebf 1. DrarEeglEarU pXAf a DBE P4iak i. DBg PdakPcoebasile - Pqiakp-g*'asilm Proal 2l - P{ak p'rrghedlar PgF,al25 | 29 orrog pribadi ii EBE PqiakBuoi danBmgunm iii. DBS Bca Peroleban Eak atas T@att clan Bagnaa b. DBESitsberDryaAI* i. DBE SDAfdinyakBumi ii. DBE SDAClasAlrm iii, DBg SDA Pertm'bdrSp- U:anrm - Iura?ctap - Royalti i'n DBESDAIGhrtaom - Prorfisi Sumbor DayaEutaa - &uao Ed
Pasal 11 Ayat (1)

65.O?O.8,t9.33!r.O0O,oo s6"33S.640,960.000,00 8.491.060.000.000,00 [email protected],0o 590.960.000.000,00 22.999.880.960.00OpO [email protected]@,@ 9.000,00 29.79?,208.97 I 2.850.650.000.000,00 I 0.770.r50.000.000,0p 4,245.t28.379.000,00 59.286.669.000,00 4,191.84r.716.000,@ 1,711.280.000.000,00 1.19E.960.000.000,00 . s.800,000.000,o0 508.520.000.000,00 160.000.000.000,00 I 79,5O7.l44,87t,O0O,oO 21.304,1{t.o0o.o0o,0o

,

Cukup jelas, Ayat {2} Dana otonomi khusus sebesar Rp7,51O.285,794.000,00(hrjuh triliun Iima rahrs sepuluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta hljuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari: 1, Alokasi Dana $ebesar Otonomi l(husus Papua Rp3.59O,L42,897.OOO,OO (tiga triliun lima rahls sembilan puluh miliar serahrs empat puluh dua juta delapan rahrs $embilan puluh htjuh ribu rupiah), terutama digunakan untuk pendanaân pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor

2 1T a h u n 2 0 0 1. ..


- 1321 Tahun 2O0l tentang Otonomi Ktrusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 2O tahun sejak tahun 2OO2,Dana Otonomi l(husus Papua tersebut diperunhrl&an bagi kabupaten/kota/provinsi di Provinsi Papua dan kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat dengan dasar pembagian menggurakan basis perhitungan juml,ah karripung secara prrrporsional. i 2. Alokasi Dana Aceh Khusus sebesar Otonomi puluh Rp3.59O.142.897.000,0O lima rahrs sernbilan triliun {tiga miliar serahrs empat puluh dua juta delapSn ratus sembilan puluh hrjuh ribu rupiah) unhrk mendanai pembangunan, tenltama pembangunan dan pemelitraraan infrastrukhrr, pemberdayaan ekonomi ralcya! pengentasan kemiskinan; ser@ pendanaan pendidikan,'so$ial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku unhrk jangka waktu 20 {dua puluh) tahun sejak 2008, dengan rincian unhrk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besamya setara dengan 2 (dua) per$en dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, dan unhrk tnhun keenam belas sampai dengan tatrun kedua puluh besaurya seta-nadengan 1 (satu) pgrsen dari pagu dana alokasi.umum (DAU)secaranasional. 3. Dana tambahan infnaotrukhrr Provinsi Papua sebesar puluh Rp33O.00O.0O0.0OO,OO ratr_rs tiga miliar rupiah), {tiga terutama dihtjukan unhrk pembiayaan pembangunan infrastrrktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) hunrf f Undang-UndangNomor 21 Tahun 200l.tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Ayat (3) Dana penyesuaian sebo$ar Rp6.999.041.714,000,00(enam triliun sembilan.rahrs tiga putuh sembilan miUar empat puluh sahr juta hrjuh ratus empat belas rrbu rupiah) terairi dari: 1. Dana penv"imbangDAU sebesarRp242,835.500.0OO,00 {dua ratus empaf .yuluh dua miliar delapan, ratus tiga ,ouluh lima juta lima rar-s ribu rupiah), yang dialokasikan kepada daenah tertentu yang .oen$eLamipenurunan DAU sebesar75 persenatau sampai dengan t00 persen dibandingkan dengan peroletranDAU tahuneooz di luar dana ppnyesuaian 2' Dana flrr{angan kependidikan sebesar Rpr.zoo.ooo,ooo.ooo,oo (satu triliun dua ratus miliar rupiatr) yang dialokasikan untuk membanhr daerah dalam rangka rnendanai kebuhrhan hrnjangan kependidikan. 3. Derr" Barana dan prasarana provinsi papua Barat sebesar Rp670,000.000.000,00(enarrratus tujuh puluh miliar ruptah)yang dialokasikan , . .


'L4' dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat digunakan unhrk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik. sebesar prasararla dan sarana infrastrukhy 4. Dana puluh enaln Rp4.626.206,214.000,00(empat triliun enarn rahr$ dua mi$er dua ratus enarn juta aua ratus empat belas ribu rupiah) yang sebagai penguatan kepada daerah tertenhr dialokasikan sardnai perigembangan desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan juga urusart menjadi Lainnya yang dan prasarana fisik, serta qa1.a11a daerah. (dua ratus 5. Dana Alokasi Cukai sebesar Rp2OO.OOO.OOO.OOO,OO penghasil cukai miliar rupiah) yang dialokasikan kepada daeratr tembakau uniut melaksanakan penugasan dari Pemerintah datam rangka m€ngurarlgi cukai palsu {cukai ilegal), sosialisasi perattrran dan pemetaan industri rokok se$ual amanat undang'Undang Nomor 39 Tahun 2OATtentang Cukai. Pasal 12 Ayat (r) Cukup jelas' Ayat (2) . Cukup jelas. AYat {3) Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp?3.305.994,670.O00,00(htjuh puluh tiga triliun tiga iatus lima miliar sembilan rahrs sembilan puluh empat juta enam rattrs tujuh puluh ribu rupiatr) terdiri daril 1. Pembiayaa.n Dalam

Negeri

urb"""t

RpS9.975.295.5OO.OOO,OO

{delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus hrjuh puluh lima miliar dui rahrs sembi[anpuluh lima jut4 lima rahrs ribu rupiah) terdiri ciari: ldalru nPbbl ,3o0.0ooooo.o00,o0 L Psrbanlao..ddan segotl b. f,on-perbrnJlal fans aegell i. Prfiratisasi ii. Pcqiualmasetprogram restnrkbrrisasi p crbankao iii. Sr.ud botrarga aogara {aeto) iv. DacalavpstasiPearriotah

dalam Pembiayaan perbankan Pemerintah di Bank Indonesia.

89.6?EA95.60O.OOO'oO 1.500.000.0@'000,00 600'000.000'000'00 9 I .57$.29s.500.000'00 -4,000.000.000'000'00

negeri berasal dari

rekening

Surat Borharga Nogam (9F10 neto merupakan lollrih sntara penerbitan dengan pembdyaran pokok dan pembellan kembali. Penerbitan SBN tidak lrerrya dalam mata uang rupiah di pasar

domgsdk.. .

FRESIDEN REPUBLIK I}IDONESIA

- 15domestik, tetapi juga.mencakup pencrbitan sBN daram valuta asing di pasar intemasional. Komposisijumlah-dan jenis insfumen sBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok dan pemberian kemb.u -dengal sg},i, akan diah* lebih lanjut oleh p_"T:TFl mempertimbangkan sihrasi yang berkembang di pasar, ua*p"r a""e;T;il;; pembia5raan sBN ver r----Y.*J$s' tercapai. unhrk mendukufs pembangunan {anlnortasi di lbukota Negara Republik Indonesia, Femerin6h memberikan jaminan pembangunan -;;;;;;g proyek monorail di u"r*tt . Dalam pembangunarl. pembangkit listrik ro.ooo "*G Mw (sepuruh megawatt) berbahan bakar batu bara oleh pr perusatraan ribu Listrik Negara, Pemerintah memberikan j.*;;. penurr dari segi pembirayqan' dinerhitungkan sebagai "Iaminan tersebutpLN _ $;n pi4iaman. pemer.intah apabila terealisir. Jaminan -.lrepada Pernerintah tersebut diberikan a""guti--*u*p"rhihrngkan risiko fiskal yang mungkin terjadi ke depan, Pencairan dana penjaminan infrastnrkfur rlztlarn mengikuti pencairan dana dukunga' infrastruktur,belanja lain-lain yeg sekarang dise,butdana investasi pemerintarr,y"i Gr"r, r"rh"r, selamaini. 2. Pembiayaan Negeri nato sebesar .^!t191 negatif Rp16.669.3oo'83o.ooo,oo belas triliun enann ratus enarn {enlm puluh rcmbilat rnirar uga ;'atu;:uta aerapan-*iru tiga puluh ribu rupiah) rerdiri dari: a, Rnarilcaaainjamaa luar negeri (bruto) -

nnJe"n4t'rPl'gfam

- HnJaqraa Droyek b, Pcmbayaranciciialxpokok urongluar oegeri

lddrlr

aryhhf

42,989.3 l0.ooo.ooo,oo 19,110.000.000.000,00 23.879.3TO.OOO.OOO,OO

-5e,6sa-oro.qso.ooo.oo

Pembiayaallluar negeri mencahuppembiayaanutafig luar negeri

dari selein bura.t trortlrga

."g;..'

Pasal 15 Cukup jelas, Pasal 14 Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah: 1' Keadaan da}1af yaitu keadaan yang sulit direncanakan, baik dari saar kejadian dan/atau kebuhrhan dana pada saat l:p:} KeJadjan, yang memungkinkan adanya "up"t risiko politik, ekonoml,dan sosial yang besar manat
2,Keadsan,,,

PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA

_162. Keadaan yang menyebabkan aclanya tambahan kewajiban negara yang timbul akibat perubahan asumsi indikator ekonomi nrakro (harga rupiah terhadap dolar AS, dan quku lunga *ity"f., fifting, ttitai tut "t Sertifikat Ba;k Indonesia tiga bulan) yang tidak dapat dipgrkirakan sebelumnya. Kew4iiban dimaksud berupa pernbayaran !q"q3 3t*9, r"u"lai u"arran balar minyak, dan subsidi listrik. Hal ini dilakukan Selain untuk menghindari adanya tagihan-tagihan kepada-Pemerintah pada tahun-tahurimendatang, juga datam !ryyâ menjaga kilgrjl arus Usatra Milik Negara io* l"et pihak-pihak terkait, a*am hal ini Badan ' yang menerirna penugasan dari Pemerintah. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Culcupjelas. Pasal 17 Ayat (t) Laporan Keuarrgan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya meliputi l,aporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja NeSera,.Neraca, t ailoran Arus Kas, dai-Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negarb dan badan lainnya. Ayat (2) adalah yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerint{ot Staridar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana' ditetapkan dalam ' Peraturan Pemerintatr Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar -' Akuritlhsi Ptimerintahan. Ayat (3) Laporan keuangan yang diqiukan'dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan pemJrintah nrsat (LKPP) Vang telah diperiksa oleh BPK dan telatt statemctrts) (audited financial koreksi/peny6suaian memuat Undang-Undang Umum pada Penjelasan sebagaimana diuraikan Nomor 15 Tahun 2OO4tentang PemeriksaanPengelolaandan TanggUng Jawab Keuangan Negara. Pasal 18 Cukup jetas. TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIANOMOR 4778

keuangan ditetapkan setiap tahun dengan u;darg-tndang dilaksanakan dan

Recommend Documents