Ketika Otonomi Mengkerut

VOLUME XI, OKTOBER 2015

Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Ketika Otonomi “Mengkerut” Kota Sorong Lokomotif Tanah Papua Ketika Para Wali Kota Kembali Berlaga

Support by:

Undangan Rapat Kerja Teknis Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

“Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Daerah”. Keynote speaker Menteri Kesehatan Nara sumber 1. Dirjen Otda Kemendagri 2. Direktur Utama BPJS 3. Walikota Tangerang 4. Ketua Umum ASRADA

Jakarta, 21-23 Oktober 2015 Hotel Santika Premier Jl. Aipda KS. , Tubun, Jakarta

D A F T A R

I S I

WAWANCARA RB Setiawan Wangsaatmaja

12

“Jangan Berpikir Kedaerahan” Ketika Otonomi “Mengkerut”

5

Otonomi daerah memasuki babak baru sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

10

Pundi-pundi yang Hilang

JEJAK

14

Kota Sorong, Lokomotif Tanah Papua

Penarikan urusan pemerintahan dan kewenangan kabupaten/kota ke provinsi mulai bergulir seiring diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Posisinya yang startegis, sebagai kota transit dan pintu masuk ke tanah Papua, membuat Kota Sorong akan tumbuh menjadi kota termaju di tanah Papua.

LAPORAN KHUSUS 19

Ketika banyak urusan dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditarik ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), implikasinya ternyata luar biasa.

PROFIL

Ketika Para Wali Kota Kembali Berlaga

16

Untuk kali pertama pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2015.

22

Pengurus yang Berlaga

Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2012-2016 kosong.

◆

Bangun Jejaring Berbagi Ilmu

◆

Rekomendasi Tata Kelola Pemerintah Dari Komwil II Sumbagsel, APEKSI:

◆

Seleksi Jabatan Tinggi di Daerah

◆

Penting, Sinkronisasi Tata Ruang Antardaerah

◆

Kerja Sama Adaptasi Perubahan Iklim

32 34 35 38 41

Tuan Rumah Kota Dunia Gang atau lorong jalan, yang tertata rapi, bersih, ditumbuhi bunga dan tanaman hias sangat memikat hati para delegasi Asean Mayor Forum (AMF) II 2015.

Volume XI OKTOBER 2015

3

D A R I

R E D A K S I

Alam Baru Pemerintahan Daerah

VOLUME XI, OKTOBER 2015

Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Ketika Otonomi “Mengkerut” Kota Sorong Lokomotif Tanah Papua Ketika Para Wali Kota Kembali Berlaga

4


TAHUN ini lingkungan pemerintah daerah mulai memasuki alam baru. Beberapa hal dapat disebut sebagai contoh. Satu yang terpenting adalah pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selain itu, juga ada pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Pemberlakuan kedua UU tersebut otomatis akan mempengaruhi tata laksana pemerintahan daerah, termasuk di lingkungan pemerintah kota. Melalui UU Pilkada, untuk kali pertama penyelanggaraan pilkada akan dilakukan serentak —meskipun untuk memulainya dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 —gelombang berikutnya pada 2017, 2018, hingga puncak keserentakannya secara nasional akan terjadi pada 2027. Penyelenggaraan pilkada serentak ini kami angkat sebagai tema dalam Rubrik Laporan Khusus Majalah Kota Kita edisi ini dengan pertimbangan pasti akan berpengaruh pada kepemimpinan di lingkungan pemerintah kota dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Dengan laporan ini, diharapkan semua stakeholder memiliki referensi yang cukup untuk melakukan penyesuaianpenyesuaian yang diperlukan. Sementara itu, implikasi dari pemberlakuan UU Pemda yang baru kami angkat sebagai topik dalam Rubrik Laporan Utama. Dengan pertimbangan, karena akan memiliki implikasi sangat signifikan terhadap tata laksana urusan pemerintahan di lingkungan pemda. Seperti diketahui, berdasarkan UU Pemda yang baru, beberapa urusan pemerintahan beserta kewenangannya yang selama ini berada di kabupaten/kota ditarik ke provinsi. Misalnya, urusan kehutanan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), pendidikan menengah, sebagian urusan kesehatan, dan pengelolaan terminal tipe A dan B. Penarikan urusan dan kewenangan tersebut sekaligus beserta tetek bengeknya, termasuk aset dan sumber daya manusianya. Struktur organisasi pemerintahan daerah pun akan berubah. Karena implikasinya cukup mendasar, pemberlakuan UU Pemda ini menyulut kontroversi dan resistensi, dan tak sedikit kalangan menilai sebagai kemunduran dalam berotonomi. Tapi apa pun, perintah UU harus dijalankan. Di samping dua topik tersebut, Majalah Kota Kita masih menyajikan beragam laporan menarik dan penting lainnya berkaitan dengan dinamika perkotaan di Indonesia. Sebab, di tengah keterbatasannya, banyak kota-kota di Indonesia yang terus melakukan inovasi dan membuat terobosanterobosan guna semakin memajukan pembangunan perkotaan. Begitu juga dengan APEKSI. Dalam bulan-bulan terakhir banyak kegiatan digelar APEKSI guna mendukung dan mendorong pemerintahan kota untuk meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan. Selamat membaca.

istimewa

Ketika Otonomi “Mengkerut” Otonomi daerah memasuki babak baru sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak kewenangan dan urusan di tingkat kabupeten/kota ditarik ke provinsi. Penyerahannya sudah harus beres sebelum akhir tahun ini. Dinilai bertentangan dengan semangat otonomi.


5

L A P O R A N

A

U T A M A

KHIR-AKHIR ini ba nyak pemerintah daerah (pemda) di tingkat kabupaten/kota sedang galau. Musababnya tak lain adalah adanya kewenangan kabupaten/ kota yang “dipreteli” berdasarkan UU Pemda yang diterbitkan di pengujung kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kewenangan kabupaten/kota yang ditarik ke provinsi meliputi urusan kehutanan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral (pertambangan), pendidikan menengah, sebagian bidang kesehatan, bahkan terminal tipe A dan B. Secara khusus, melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tertanggal 16 Januari 2015, Kememterian Dalam Negeri menegaskan ada 11 penyelengaraan urusan pemerintahan konkuren yang harus diserahkan dari kabupetan/kota ke provinsi. Berdasarkan SE tersebut, penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) paling lambat awal Oktober 2015 ini —sesuai tenggat yang diamanatkan UU Pemda. Karena itulah, pemerintah daerah di kabupetan/kota seluruh Indonesia dalam beberapa bulan terakhir sibuk dengan periapan penyerahan urusan pemerintahan dan kewenangan ke provinsi. Hal tersebut juga dirasakan

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

6

oleh Wali Kota Sukabumi, Muhamad Muraz. Kebetulan, sesuai dengan visi dan misinya, dalam beberapa tahun terakhir Muraz sedang menggalakkan pembangunan pendidikan kejuruan. Muraz ingin menjadikan Sukabumi sebagai kota pendidikan kejuruan dengan banyak mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Kami berniat membangun banyak SMK untuk mendukung per kembangan industri di Kota Sukabumi yang cukup tinggi,” ujar Muraz. “Industri butuh banyak tenaga kerja, kami harus menyiapkannya,” imbuhnya. Begitu UU Pemda yang baru di berlakukan, dan pengelolaan SMA/

SMK kewenangannya dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi, niat Muraz menjadikan Sukabumi sebagai kota pendidikan kejuruan terancam buyar. Sebab, “Belum tentu kebijakan provinsi nanti sesuai dengan visi dan misi kami, yang tahu betul karakter dan kebutuhan masyarakat kota ini,” jelas Muraz. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sudah merencanakan akan membangun beberapa SMA dan SMK baru. Bahkan, prosesnya sudah berjalan, mulai dari pembebasan lahan hingga perencanaan pembangun an gedungnya. Sejak UU Pemda baru diberlakukan, menurut Muraz, semua proses pembangunan gedung-gedung

“Kami berniat membangun banyak SMK untuk mendukung perkembangan industri di Kota Sukabumi yang cukup tinggi,” Muhamad Muraz

Urusan Pemerintahan yang Ditarik dari Kabupetan/Kota ke Provinsi Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. Pelaksanaan penyuluhan di hutan provinsi. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PL KB). Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. Penyediaan dana untuk kelompok tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.


sekolah tersebut dihentikan. Lahan untuk gedung sekolah kini dibiarkan mangkrak, entah nanti untuk apa. Saat ini, di Kota Sukabumi telah ada 19 SMK, tiga di antaranya berstatus negeri. Total jumlah siswa SMK mencapai 700 lebih. Tak cuma pendidikan menengah, program pembangunan terminal dan penataan transportasi publik di Kota Sukabumi juga terancam tak berjalan mulus. Padahal, pada tahun ini Pemkot Sukabumi sedang membangun terminal tipe A untuk bus yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Baros dengan anggaran Rp 15 miliar. Selain untuk pengembangan fasilitas transportasi publik, termi-

SMA/SMK. Saat ini, di Tebing Tinggi terdapat 23 SMA dan 14 SMK dengan jumlah siswa lebih dari 8. 000 orang. “Kalau nanti dikelola provinsi, apa ada jaminan akan lebih baik dari yang sekarang, dan tetap gratis,” ujar Umar. “Sekarang sudah bagus, dan yang tahu persis kondisi di lapangan, ya kami orang daerah ini,” imbuhnya. Bagi Umar, sejak reformasi, apa yang berjalan selama ini berdasarkan UU Pemda yang lama, baik UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004, sebenarnya sudah baik. Sudah sesuai dengan tuntutan reformasi dan semangat otonomi. “Kita tidak tahu kesalahannya di mana, tiba-tiba ada UU baru, dan banyak

“Kalau nanti dikelola provinsi, apa ada jaminan akan lebih baik dari yang sekarang, dan tetap gratis,” Umar Zunaidi Hasibuan

nal baru tersebut diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau nanti diambil juga, ya bagaimana, padahal kami sedang menyusun sistem transportasi terpadu,” ujar Muraz. Kegalauan seperti yang dirasakan Muraz juga dialami Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan. Di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utama, demikian Umar memberi contoh, program pendidikan sudah berjalan dengan baik. Misalnya, Pemkot Tebing Tinggi telah menggratiskan biaya sekolah negeri mulai dari SD hingga

kewenangan kabupaten/kota ditarik. Ada kesan ini resentralisasi,” Umar menjelaskan. Yang paling tepat menurut Umar adalah seperti UU Nomor 32 Tahun 2004, di mana yang dimaksud penye langgaraan otonomi seluas-luasnya ada di kabupaten/kota. “Sebab, yang memiliki dan berhadapan dengan rakyat secara langsung, kan, memang kabupaten/kota. Esensinya, ya di situlah otonomi yang sebenarnya,” imbuh Umar. Kalaupun terjadi kekurangan di sana-sini, menurutnya, yang diperlukan adalah langkah perbaikan, pe

nyempurnaan, dan penguatan. “Bukan justru diamputasi kewenangannya,” tandasnya.

Di Tangan MK BAU resentralisasi dalam penerapan UU Pemda yang baru ini juga dirasakan oleh Direktur Eksekutif Komite Pe mantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng. Jika batang tubuh dan seluruh lampiran dari UU Pemda yang baru ini dicermati, demikian Endi Jaweng, sangat banyak urusan konkuren yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota kini ditarik ke provinsi atau bahkan ke pusat. “Jadi bukan hanya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pendidikan menengah. Tapi banyak lagi, periksa saja lampirannya,” Endi Jaweng me negaskan. Karena itu, Endi Jaweng berani memastikan bahwa kebijakan ini bertentangan dengans semangat reformasi dan otonomi. Sebagai Direktur Eksekutif KPPOD, Endi Jaweng tidak menutup mata bahwa selama ini masih banyak kelemahan atau bahkan terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan otonomi. Namun, tak seharusnya serta-merta pusat menarik kembali kewenangannya. Menurut Endi Jaweng, harus dilihat dulu faktor-faktor penyebabnya. “Misalnya, faktor penyebab adalah kapasitas daerah yang masih rendah. Ya, kapasitasnya yang harus ditingkatkan, bukan kewenangannya yang ditarik,” jelasnya. Atau, lanjutnya, jika faktor penyebabnya adalah penyimpangan, ya fungsi kontrol, pembinaan, dan penindakan dari pemerintahan di atasnya harus diperkuat. “Itu akan lebih baik,” kata Endi Jaweng. Jika ada resistensi dari peme rintahan kabupaten/kota terhadap kebijakan baru ini, Endi Jaweng me nganggap sebagai hal yang wajar. Sebab, menurutnya, UU ini memang banyak “mempreteli” kewenangan kabupaten/kota. Apalagi, kabupaten/


7

L A P O R A N

U T A M A

“Kalau ada resistensi itu wajar. Sebab, mereka tak diajak bicara. Dari sisi etika politik, itu tidak benar,” Endi Jaweng

Endi Jaweng kota tidak dilibatkan dalam penyusunan UU tersebut. “Kalau ada resistensi itu wajar. Sebab, mereka tak diajak bicara. Dari sisi etika politik, itu tidak benar,” terangnya. Saat ini, lanjut Endi Jaweng, tinggal ada dua opsi untuk merespons pemberlakuan UU Pemda yang baru ini. Pertama, pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus melakukan persiapan dengan cepat dan matang untuk memuluskan pro ses pengalihan kewena ngan. Sebab, UU sudah berlaku dan konsekuensinya harus dijalankan. Kedua, di saat yang sama, stakeholder pemerintah kabupaten/kota bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna membatalkan pasal-pasal yang mengatur penarikan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menurut Endi Jaweng, sudah

8


dipastikan akan mengajukan gugatan ke MK. Begitu pula, salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada Mei 2015 adalah rencana menggugat UU ini ke MK. “Keputusannya di tangan MK. Biarlah hakim-hakim di MK berdiskusi dan memutuskan yang terbaik. Harapan saya, pemikiran hakim-hakim di MK sama dengan teman-teman di

kabupaten/kota,” pungkasnya. Sebagai Wali Kota Sukabumi, Muhamad Muraz sepakat jika UU Pemda yang baru ini dibawa ke MK. Tujuannya untuk mencari yang terbaik. “Saya kira lebih baik memang dibawa ke MK,” ujarnya. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi idem ditto. “Ya, satu-satunya upaya memang harus diuji di MK untuk menjaga semangat otonomi ini,” tegasnya.

Pundi-pundi yang Hilang

Tambang batu bara

Penarikan urusan pemerintahan dan kewenangan kabupaten/ kota ke provinsi mulai bergulir seiring diberlakukannya UndangUndang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Banyak daerah yang kehilangan pundipundi.

U

U Pemda yang baru memang memantik ba nyak kontroversi dan resistensi. Memantik kontroversi karena dianggap bertentangan dengan semangat otonomi. Menyulut resistensi karena banyak daerah akan kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contohnya adalah urusan pertambangan. Selama ini, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan. Dan, tentu saja itu bisa menjadi sumber pendapatan menggiurkan. Ketika urusannya ditarik ke provinsi, maka kewenangan perizinannya ikut serta. Dan, pundi-

pundi pun beraih dari kabupaten/kota ke provinsi. Sebagai gambaran, di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), berdasarkan UU Pemda yang lama, izin usaha pertambangan (IUP) yang jadi kewena ngan gubernur hanya 8. Sementara, kewenangan kabupaten/kota seluruh Sumsel mencapai 205 IUP. Sejak UU Pemda yang baru berlaku, seluruhnya menjadi kewenangan gubernur. Dus, total Gubernur Sumsel sekarang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan 213 IUP. Hal serupa juga terjadi di daerah-daerah lain. Itu baru dari urusan pertambangan. Bagaimana dengan urusan perikanan dan kelautan serta


9

L A P O R A N

U T A M A

kehutanan? Hal yang sama juga ter jadi, lantaran pengelolaan urusannya beralih ke provinsi. Berarti, sumbersumber pendapatan kabupaten/kota pun beralih dikuasai provinsi. Sumber pendapatan lain yang cukup potensial adalah pengelolaan terminal tipe A dan tipe B. Di banyak kabupaten/kota, dua tipe terminal ini menjadi sumber pendapatan yang cukup besar. Karena itu, banyak kabupaten/kota yang ke mudian membangun kembali atau mem bangun terminal baru dengan anggaran yang tidak kecil untuk tujuan ganda: meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dan meningkatkan pendapatan daerah. “Kalau terminal yang kami bangun ini nanti diambil provinsi, ya berarti sumber pendapatan kami dari situ hilang. Belum lagi status asetnya bagaimana,” ujar Wali Kota Sukabumi Muhamad Muraz. Hal tersebut sebenarnya juga diakui Deputi Bidang SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmaja. “Memang begitu, tapi ini kan untuk memudah koordinasi dan pengaturan. Daerah masih bisa mencari sumber pendapatan lain yang lebih potensial. Jangan mikirnya kedaerahan, tapi harus dalam konteks NKRI,” ujar Setiawan Wangsaatmaja. Meskipun ada resisten, di berbagai daerah sebenarnya sudah dilakukan persiapan proses pengalihan urusan pe merintahan dari kabupaten/kota ke provinsi. Di Provinsi Sumsel, mi salnya, seluruh kabupaten/kota telah me nyerahkan personil, prasarana, pembiayaan, dan dokumen (P3D) ke provinsi sejak Mei 2015. Pada Juli 2015, di Sulawesi Utara (Sulut), seluruh bupati/wali kota juga telah menyerahkan P3D pertambangan kepada Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang. Di wilayah-wilayah lain, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan sebagainya, persiapan serupa sudah dijalankan. Jauh-jauh hari, Di-

10


rektur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Ro bert Endi Jaweng mengingatkan akan kesiapan pemerintah provinsi untuk menerima limpahan urusan yang ba nyak dan strategis tersebut. Jangan sampai, demikian Endi Jaweng, per-

angkat pemerintah provinsi justru tak menjalankan peran barunya tersebut. “Saya ragu apakah provinsi sudah siap dan pelaksanaan otonomi akan jadi lebih baik. Ya, kita tunggu saja, nanti fakta yang akan bicara,” tandasnya.

Gubernur:

Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat

S

EJAK diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur memegang dua peran penting sekaligus, sebagai kepala daerah otonom provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai kepala daerah provinsi, gubernur memegang kewenangan memimpin penyelenggaraan peme rintahan daerah provinsi sesuai de ngan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur menjalankan peran pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks melaksanakan peran sebagai wakil pemerintah pusat, hubungan gubernur dengan pemerintahan daerah di kabupaten/ kota bersifat hierarkhis. Dengan luas dan besarnya kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, diharapkan dapat meminimalisasi kekuasaan “Rajaraja Kecil” yang menerapkan oligarki politik. Upaya ini ditujukan agar pe nyelenggaraan pemerintahan jauh

Kantor Gubernur Kalimantan Timur lebih bersih, akuntabel, efektif-efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Semangat dari UU Pemda ini adalah memaksimalkan peranan pemerintah daerah yang mampu melaksanakan kewenangannya yang berorientasi pelayanan dasar, bukan kekuasaan semata. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau, peran serta masyakarat dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan publik juga diperlukan. UU Pemda ini juga harapannya mampu memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayanan publik seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, pelaksanaan ini dalam beberapa hal tidak berjalan mulus. Di Jawa Timur, misalmya, sejumlah persoalan menyeruak lantaran belum dibarengi dengan peraturan peme rintah (PP) yang jelas. Contohnya terkait beberapa perubahan kewenangan pemerintah kota/kabupaten yang di limpahkan ke pemerintah provinsi atau sebaliknya. Karena itulah, DPRD

Jawa Timur memelopori dengan berencana mengumpulkan seluruh Ketua DPRD provinsi se-Indonesia serta Ketua Komisi A DPRD kabupa ten/kota se-Jawa Timur, untuk membedah pelaksanaan UU Pemda tersebut. DPRD Jawa Timur juga berencana mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjelaskan dan mencari jalan keluar setelah muncul beberapa kekisruhan di daerah. Halim Iskandar, Ketua DPRD Jawa Timur, mengatakan, pihaknya akan mencari solusi atas kebuntuan setelah terbitnya UU Pemda ini. Khususnya terkait beberapa perubah an kewenangan pemerintah kota/ ka bupaten yang dilimpahkan ke pemerintah provinsi atau sebaliknya. “Melalui Komisi A (pemerintahan), DPRD Jatim mengundang Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) untuk menyamakan persepsi terkait UU Pemda ini,” kata Halim Iskandar, di Gedung DPRD Jatim, belum lama ini. Isu yang paling urgen yang akan dibahas adalah belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU yang mengatur juklak-juknisnya. Itu diperlukan karena UU ini dampaknya luar biasa bagi pemerintahan serta masyarakat luas. “Bisa saja dalam kesempatan ini pemerintah kabupaten/ kota mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP), agar tidak terjadi kevakuman kewenangan,” jelas Halim. Ia mencontohkan tentang pengalihan urusan pendidikan me nengah (SMA/SMK) dari kabupaten/ kota ke provinsi. Hal itu tentu butuh persiapan yang lama, mengingat jumlah sekolah menengah di Jawa Timur cukup banyak. Lalu, soal kewenangan perizinan tambang galian C yang juga ditarik ke provinsi. Juga isu tentang batas wilayah laut yang pengelolaanya ditarik provinsi. “Sejak UU itu terbit, membuat pelaksana dan pekerja di lapangan terhenti. Nah, akan kita coba percepat terbitnya PP, agar implementasi UU ini sesuai harapan,” jelasnya.


11

W A W A N C A R A

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja:

“Jangan Berpikir Kedaerahan”

K

E M E N T E R I A N Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga turut mempersiapkan proses pengalihan urusan dan kewenangan ini, terutama yang menyangkut kepegawaian dan kelembagaannya. Bagaimana respons Kemenpan-RB terhadap berbagai resistensi dari kabupaten/kota? Berikut petikan wawancara Majalah Kota Kita dengan Deputi Bidang SDM/ Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja:

Ketika banyak urusan dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditarik ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), implikasinya ternyata luar biasa. Sebab, penyerahan urusan dan kewenangan tersebut juga menyertakan semua hal yang terkait dengan tiap bidang urusan dan kewenangan. Mulai dari aset, sumber daya manusia (SDM), hingga sarana dan prasarana pendukungnya. 12


Ketika nanti beberapa urusan ditarik dari kabupaten/kota ke provinsi, bagaimana dengan nasib pegawainya? Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak ada masalah. Sebab, mereka akan dimasukkan ke dalam pegawai provinsi. Misalnya guru SMA, ya ke provinsi, jadi statusnya adalah pegawai di provinsi. Tak ada masalah, seperti halnya BKKBN, yang juga ditarik ke provinsi. Bagaimana dengan lembaganya, juga aset-asetnya? Ya semuanya jadi ke provinsi. Berarti anggaran untuk kabupaten/kota akan berkurang? Betul itu, konsekuensi ke sana, jelas itu. Dan, anggaran ke provinsi

bertambah, dan belanja pegawai kabupaten/kota berkurang. Hal itu salah satu yang mungkin dikeluhkan kabupaten/kota. Bagaimana Anda melihatnya? Masak dikeluhkan. Bukanya seneng. Kan, sekarang belanja pegawai kabupaten/kota sudah terlalu tinggi. Kemudian, diambillah guru-guru ke provinsi, jadinya sekarang belanja pegawai di provinsi yang tinggi. Tapi anggaran ke kabupaten/ kota kan menurun? Ya tak apa-apa, kan, yang menurunnya hanya untuk belanja pegawai. Tapi di sisi lain, belanja pegawainya jadi turun. Sekarang, misalnya, soal penerimaan pegawai baru, salah satu faktor yang akan belanja pegawai. Sekarang ini, belanja pegawai kabupaten/kota seluruh Indonesia rata-rata sudah 59 persen ketika belum ada penarikan ke provinsi. Bahkan ada yang sampai 80 persen, itu kan terlalu tinggi. Itu kan sudah tidak sehat. Nah, ketika nanti ke provinsi, kan, belanja pegawainya berkurang terhadap APBD. Berapa banyak PNS yang akan ditarik ke provinsi? Saya belum tahu angka persisnya, tapi cukup signifikan mestinya. Karena, PNS itu paling banyak memang guru dan tenaga kesehatan. Secara nasional, jumlah guru sekitar 45 persen dari total PNS. Kalau guru SMA berapa persen, saya belum hapal betul. Pesan ke wali kota bagaimana? Sebenarnya anggaran berkurang toh kan dikasih ke guru sebagai belanja pegawai. Menurut saya ini sebenarnya justru lebih menguntungkan ka bupaten/kota, sebab ruang fiskalnya, kan, seharusnya menjadi lebih besar. Karena di dalam policy penerimaan kepegawaian, kami melihat, kalau sudah di atas 59 persen belanja pegawai terhadap APBD, itu kami tidak akan berikan banyak penerimaan pegawai

“Penyerahan P3D, pertambangan oleh walikota dan Bupati se Provinsi Sulawesi Selatan”.

P3D Seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. baru. Nah, sekarang dengan guru masuk ke provinsi, artinya persentase belanja pegawai mereka, kan, makin berkurang, artinya untuk menambah pegawai baru nonguru mereka masih dimungkinkan. Bagaimana dengan terminal tipe A yang juga ditarik ke provinsi. Ini, kan, disayangkan sekali karena jadi sumber pendapatan mereka? Ya kita harus mencari lagi sumber-

sumber baru yang lebih potensial. Tujuan itu semua, salah satunya, adalah untuk menyederhanakan dan memudahkan koordinasi, peng awasan, dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihat konteksnya NKRI, mestinya apakah akan lebih baik atau tidak dalam pengelolaan, mestinya itu yang dilihat. Jangan, wah, pendapatan saya jadi hilang dan makin kecil dan sebagainya. Kalau melihatnya seperti itu, kan, susah jadinya. Jadi, mereka mikirnya masih kedaerahan.


13

J E J A K

Kota Sorong, Lokomotif Tanah Papua Posisinya yang strategis, sebagai kota transit dan pintu masuk ke tanah Papua, membuat Kota Sorong akan tumbuh menjadi kota termaju di tanah Papua. Akan banyak industri barang dan jasa yang tumbuh dan beroperasi di sana. Ia akan menjadi lokomotif Tanah Papua. 14


N

Tugu Jam di Kota Sorong

AMA Sorong, menurut sejarah, diambil dari nama sebuah perusahaan Belanda, yang pada waktu itu memiliki otoritas meng eksploitasi minyak di wilayah Sorong—Seismic Ondersub Oil Niew Guines atau disingkat SORONG. Kota yang berada di Provinsi Papua Barat ini dikenal sebagai kota minyak. Sejak 1935, banyak perusahaan Belanda melakukan aktivitas pengeboran mi nyak bumi di Sorong. Versi lain menyebutkan, kata Sorong berasal dari bahasa Biak “Soren”, yang artinya laut yang dalam dan bergelombang. Cerita ini

berawal dari suku Biak Numfor yang berlayar dari satu pulau ke pulau lain untuk mencari dagangan rempahrempah lalu menetap di wilayah ini— Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama Daratan Maladum dengan sebutan Soren, yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Thionghoa, Maluku, Sanger Talaut, dan misionaris dari Eropa dengan sebutan Sorong. Letak Kota Sorong sangatlah strategis, karena merupakan pintu keluar masuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Daerah ini di kenal sebagai kota persinggahan yang dikelilingi beberapa kabupaten yang mempunyai sumber daya alam yang potensial. Potensi inilah yang banyak menarik pemilik modal menanamkan modalnya. Tak ayal, sejak zaman Belanda, banyak perusahaan Belanda menjadikan Sorong sebagai pusat kegiatannya. Tercatat, tak kurang dari 350 sumur minyak, pelabuhan ekspor minyak, dan sejumlah tangki penampung mi nyak berada di wilayah ini. Tak hanya itu, sarana pelabuhan perikanannya terbilang lengkap dengan adanya dermaga perikanan juga beroperasi di sini. Belum lagi pangkalan pendaratan ikan yang dilengkapi dengan gudang dan tempat pelelangan, sarana cold storage, serta pabrik es. Ini menjadikan Sorong tumbuh menjadi kota industri, perdagangan, dan jasa di Tanah Papua. Sorong, mulanya hanya salah satu kecamatan yang menjadi bagian dan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Perkembangan yang menjanjikan akan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini membuat Sorong ditetapkan sebagai kota admisnitrasi pada 3 Juni 1996 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1996. Dalam hitungan hanya tiga tahun, Sorong ditingkatkan menjadi kota otonom melalui Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999 hingga secara resmi Kota Sorong terpisah dari Kabupaten Sorong. Kota Sorong menempati luas

Pelabuhan Port of Soron

Walikota Sorong, Lamberthus Jitmau

wilayah 1.105 km2, yang terbagi dalam 10 kecamatan, yaitu Sorong, Sorong Barat, Sorong Kepulauan, Sorong Timur, Sorong Utara, Sorong Manoi, Sorong Kota, Malaimsimsa, Klaurung, dan Maladom Mes. Kemudian kota ini dibagi lagi atas 41 kelurahan yang tersebar di setiap kecamatan. Komoditas unggulan Kota Sorong meliputi sektor pertanian, perkebunan, dan jasa. Untuk subsektor perkebunan, komoditi yang diunggulkan berupa kakao, kelapa, dan cengkeh. Sedangkan, di sektor jasa, ada pariwisata alam serta wisata adat dan budaya. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 1 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Sorong (Port of Sorong) dan 1 bandar udara, yaitu Bandar Udara Domine Eduard Osok. Sementara itu, sektor industri pengolahan merupakan salah satu yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan perekonomian Kota Sorong. Kota Sorong terkenal sebagai salah satu kota dengan peninggalan sejarah bekas perusahaan minyak milik Belanda Heritage Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM). Beberapa kawasan wisata lainnya adalah taman rekreasi pantai Tanjung Kasuari dengan pesona pasir putihnya, termasuk kawasan pantai pada Pulau Raam, Pulau Soop, Pulau Item, dan Pulau Doom. Fasilitas wisata lainnya adalah taman rekreasi

pantai Tanjung Kasuari dengan pesona pasir putihnya, Pulau Raam, Pulau Soop dan Pulau Doom yang terkenal dengan pantainya yang indah. Juga Pulau Dofior yang terdapat Tugu Selamat Datang di Kota Sorong dengan menggunakan bahasa Moi (suku asli di Kota Sorong) yang ramah dan bersahabat menyambut pengunjung yang datang di Kota Sorong. Juga tembok Dofior yang terkenal dengan pemandangan panorama laut dan keindahan alam menjelang senja.

Batamnya Indonesia Timur SEJAK Joko Widodo terpilih menjadi presiden, Sorong menjadi pusat perbincangan karena akan dibangun deep sea port atau pelabuhan dalam di wilayah Indonesia Timur. Sorong dijadikan gerbang keluar masuk barang ekspor impor. Sebab, kawasan perairan Sorong menjadi titik yang paling efisien dan mudah mencapai benua lain. Seperti Eropa, Asia Pasifik, Asia, Amerika, dan Australia. Di titik Sorong inilah semua kapal gampang mencapai benua lain, langsung masuk lautan lepas, dan secara hitungan paling visible dan efisien. Bila konsep pembangunan pelabuhan dalam cepat terealisasi, tentu akan berdampak positif bagi distribusi barang di Indonesia Timur. Arus barang menjadi lebih terjadwal

dan biaya distribusi menjadi efisien. Bisa dikatakan, Kota Sorong bisa menjadi Batam-nya Indonesia Timur. Ini sejalan dengan konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong yang akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan Sorong merupakan satu dari lima pelabuhan dalam (deep sea port) dalam konsep tol laut yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo, bersama empat pelabuhan lain, yakni Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Dengan dibangunnya deep sea port di Sorong, jelas bakal memacu pertumbuhan produksi lokal yang dapat menjamin ketersediaan muatan bagi kapal yang akan kembali dari Sorong. Konsep pengembangan pelabuhan Sorong akan diikuti de ngan pembangunan galangan kapal, pembangkit listrik, dan kawasan industri. Termasuk, pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari di kawasan Raja Ampat. Jika ini semua sudah terbangun, barulah keseimbangan muatan terpenuhi. Jika deep sea port Sorong ter bangun, maka akses dalam bidang pariwisata bahari seperti selam atau kapal layar yang menggunakan yatch akan bergeser di kawasan ini. Tidak lagi di Selandia Baru atau Kepulauan Pasifik, melainkan di kawasan Sorong dan Raja Ampat. Sehingga, dengan dibangunnya Sorong betul-betul akan mempengaruhi kawasan Pasifik. Selain pelabuhan dalam, Kota Sorong saat ini juga mempersiapkan pembangunan infrastruktur Bandara Udara Domine Eduard Osok di wilayahnya. Hal ini ditegaskan Wali Kota Sorong Lamberthus Jitmau saat mendampingi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan saat kunjungan kerja ke Kota Sorong belum lama ini. “Pembangunan bandara dapat mendukung kemajuan Kota Sorong,” terangnya. Dengan berbagai program pembangunannya, ia bertekad menjadikan Sorong sebagai kota terdepan di Tanah Papua.


15

P R O F I L

Tuan Rumah L Kota Dunia Gang atau lorong jalan, yang tertata rapi, bersih, ditumbuhi bunga dan tanaman hias sangat memikat hati para delegasi Asean Mayor Forum (AMF) II 2015. Makassar bersolek menjadi kota yang layak diperhitungkan. Tak heran, AMF II sukses digelar di Makassar. Ini semua tidak lepas dari tangan dingin Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang berupaya keras mewujudkan Kota Dunia di Makassar.

ORONG atau gang di jalan Toddopuli I Kelurahan Kassi-kassi, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, itu terlihat tertata rapi, tembok rumah warga di cat berwarna warna, tak ketinggalan pot bunga cat bagus. Ini dilakukan warga setempat merias lorong dengan mewarnai pot bunga untuk nantinya di pasang bunga berbagai rupa. Tidak hanya tanaman bu nga, buah dan sayuran tampak menghiasi gang tersebut, semakin menambah asri pandangan mata yang melihat yang tetap memiliki ciri khas serta karakter orang Makassar yang ramah. Itulah yang disuguhkan Kota Makassar menyambut tamu AMF II. Moh Ramdhan Pomanto, sang wali kota, yang berlatar belakang Ilmu Teknik Arsitek, sejak terpilih sebagai Wali Kota Makassar, Mei 2014, ingin “mewujudkan kota dunia untuk

Delegasi Asean Mayor Forum (AMF) II 2015, di Makassar

16


Delegasi AMF II, tandatangani Prasasti, Danny Pomanto

semua, tata lorong bangun kota dunia”. Gambaran kota dunia itu bisa dirasakan di Kota Makassar kini. Saat mulai memimpin Kota Makassar, apa yang dihadapi pria yang biasa disapa Danny Pomanto ini tidak jauh beda dengan kota lain yang ada di Indonesia maupun di negara Asean. Perkembangan Kota Makassar yang kian progresif yang memunculkan berbagai dampak negatif seperti ke macetan, permukiman kumuh, banjir, dan kesulitan hidup lainnya. Ini jelas berpengaruh terhadap kenyamanan hidup bagi warganya. Sekitar dua bulan setelah memimpin, Juli 2014, Danny mengajukan ke siapan Kota Makassar menjadi tuan rumah Asean Mayor Forum (AMF), yang difasilitasi APEKSI wilayah VI dan di teruskan ke APEKSI pusat ke Kemenlu, Kemendagri, dan United Cities and Local Govenrment Asia Pacific (UCLG ASPAC). Danny berniat mengumpulkan para wali kota Asean di Makassar untuk membahas masalah ketahanan kota serta bagaimana mengelola perkotaan dan permasalahannya. Niat ini bukan tanpa alasan. Danny tidak mau gagal membangun Kota Makassar. Sebagai kota yang berkembang di negara berkembang memiliki masalah urban yang menuju ke arah kota gagal. Kecenderungan

Masyarakat Makassar harus membuktikan bahwa kota ini adalah kota yang cerdas secara intelegensi, emosional, dan spiritual. Danny Pomanto

itu tentu tidak diinginkan warga Makassar. Seperti, Kota Mumbai, di India, sebuah kota megapolitan yang menghadapi masalah urban yang ditempati sekitar 9 juta penduduk yang semakin kehilangan daya dukungnya. Untuk mengantisipasi arah kota

gagal, Danny menyadari bahwa kotakota harus memiliki daya tahan yang kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Danny mengejar agar Makassar terpilih sebagai tuan rumah AMF II. Berbagai pertemuan digelar dengan para pihak yang berkepentingan dalam AMF untuk menyelenggarakan AMF II di Makassar. Ini semua dilakukan Danny agar warga kota nyaman hidup di kawasan metropolitan, semua fasilitas pun tersedia. Danny menjelaskan, penunjukan Makassar sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan, dimana Makassar adalah salah satu kota yang makin menunjukkan kemajuan signifikan dari tahun ke tahun, sehingga posisi kota menjadi magnet tersendiri. Bahkan, potensi dan peran Makassar sebagai sentral hubungan dan pusat gravitasi ekonomi dan politik di Indonesia timur. Dengan letak daerah yang menjadi poros penghubung, merupakan kekuatan Makassar untuk mewujudkan menjadi kota dunia. Tepatnya 8 September 2015 lalu, Kota Makassar dipercaya sebagai tuan rumah pertemuan Asean Mayors Forum (AMF) 2015 yang berlangsung di Hotel Four By Sheraton, Makassar dimana forum ini sebagai ajang berdiskusi para mayors (kepala daerah) seAsean. Ini bukti nyata, bahwa Makassar telah mengarah ke kota dunia. Setidaknya ada sekitar 150 kepala daerah se-Asean telah berkunjung ke Makassar untuk saling mengisi dan belajar bersama. Impian Makassar sebagai kota dunia di ajang AMF betul-betul diuji. Konsekuensi sebagai tuan rumah di perhelatan internasional tentu menyisakan pekerjaan rumah yang berat tetapi tidak mustahil, manakala semua pihak saling membahu dan berjalan dalam satu visi: Makassar Smart dan Sombere’ city. Masyarakat Makassar harus membuktikan bahwa kota ini adalah kota yang cerdas secara intelegensi, emosional, dan spiritual. Sebagai tuan rumah, Danny Pomanto yang tampil sebagai panelis memaparkan konsep kota Sombere’


17

P R O F I L

dan Smartcity untuk kota ASEAN. Di hadapan puluhan delegasi peserta AMF 2015, Danny menjelaskan konsep pembangunan yang dijalankan di Kota Makassar merupakan kombinasi dari kearifan lokal (sombere’) dengan penerapan teknologi. Kemajuan program yang dicapai Kota Makassar, terang Danny lebih mengutamakan membangun sumber daya dan lingkungan sebagai pondasi pelayanan dasar seperti kebersihan dan kesehatan. Danny menjelaskan lebih jauh tentang visi misi Makassar, yakni kota dunia yang nyaman untuk semua. Danny dinilai mampu menyulap kota ini dalam waktu setahun.

Infrastruktur Kota Dunia BAGAIMANA Danny membangun Kota Makassar? Pria kelahiran Makassar, 30 Januari 1964, ini memiliki sejumlah strategi, seperti melakukan rekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia, dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik bebas korupsi. Kerja keras membangun Kota Makassar dalam waktu singkat bisa dirasakan oleh masyarakat kota ini. Seperti, untuk mensejahterakan masyarakat berstandar dunia, Danny melakukan upaya mengurangi pengangguran, membuat jaminan sosial, pelayanan kesehatan darurat 24 jam gratis, pelatihan keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan, mewujudkan kebun kota menjadi hijau, sampai penyediaan rumah kota yang murah. Untuk melengkapi Kota Makassar sebagai kota nyaman kelas dunia, ayah dari tiga anak ini melakukan berbagai pembenahan. Di antaranya, menata kota dari kemacetan, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya. Membentuk badan pengendali pembangunan kota dan membangun waterfront city untuk menyelamatan pesisir dan pulau Makassar. Membangun transportasi publik dan kelengkapan infra-

18


Kemacetan di Kota Makassar. struktur kota kelas dunia, selain itu dia juga membangun tata total lorong, dan taman tematik. Tidak hanya itu, mantan dosen jurusan arsitektur di Universitas Hasanuddin ini juga meningkatkan pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi. Langkah pertama, dia mem persiapkan Kota Makassar menuju Pendapatan Asli Daerah (PAD) men capai Rp 1 triliun. Di mana seluruh aparat RT dan RW di Kota ini bakal mendapatkan insentif progresif sam pai Rp 1 juta per bulan. Tak heran belum genap satu tahun memimpin kota ini, Danny Pomanto mendapat penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2014. Danny dinilai mampu menggerakkan dan memberikan fasilitas ekonomi kreatif hingga tumbuh subur dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Ekonomi kreatif yang berkembang di Makassar berasal dari subsektor arsitektur, desain, film, video dan fotografi, kuliner, kerajinan, mode, musik, penerbitan, permainan interaktif, periklanan, pe nelitian dan pengembangan, seni rupa, seni pertunjukan, teknologi informasi dan televisi dan radio. Kinerja peme rintahan telah mendukung ekonomi kreatif ini. Dibutuhkan insentif yang lebih berpihak kepada pelaku ekonomi kreatif seperti kemudahan izin, biaya sewa tempat yang terjangkau, insentif pajak, penambahan/pemolesan ruang publik dan sebagainya. Sampai-sampai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Pengem-

bangan Destinasi Pariwisata mengusulkan ke UNESCO, Kota Makassar sebagai kota kreatif dunia. Sebab, ekonomi kreatif kota ini sangat berkembang. Kota Makassar juga memiliki daya tarik di bidang budaya dan pariwisata memenuhi syarat diajukan sebagai kota kreatif. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Kesejateraan Rak yat, 2 Juni 2014 memberikan penghargaan Baksyaraka. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah kota dan kabupaten yang mampu menciptakan budaya kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan wujud nyata pemerintah Kota Makassar bersama warganya konsisten mengembangkan ekonomi kreatif. Tak heran bila akhirnya Makassar sukses menjadi tuan rumah AMF 2015. Sukses itu, salah satunya, ditandai dengan Deklarasi Makassar berupa penandatanganan batu prasasti yang mengelilingi pohon di Anjungan Losari Makassar. Sejumlah Mayors atau Kepala Daerah dari ASEAN dan Indonesia terlihat menuliskan kesan dan pesan tentang AMF, termasuk membubuhkan nama dan tandatangan di atas batu prasasti seberat 18 ton tersebut. Usai penandatanganan prasasti, Ramdhan Pomanto bertindak sebagai tuan rumah membacakan kesepakatan hasil pertemuan AMF selama dua hari di Makassar, Sulawesi Selatan berupa lima komitmen bersama membangun kota di ASEAN.

L A P O R A N

K H U S U S

Ketika Para Wali Kota Kembali Berlaga Untuk kali pertama pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2015. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengalami kekosongan pengurus lantaran semua pengurusnya kembali berlaga, menjadi calon incumbent. Bagaimana menyiasatinya?

M

ENGHARU biru. Itulah ungkapan yang pas buat menggambarkan pencalonan kembali Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya. Pilkada Kota Surabaya nyaris tak bisa dilaksanakan tahun ini dan terancam ditunda pada 2017 lantaran sang petahana tak ada lawan. Sampai masa pendaftaran ditutup, tak ada calon lain yang mendaftar. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran, akhirnya pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari ditetapkan sebagai calon Wali Kota Surabaya penantang Risma. Risma pun lega, Pilkada Surabaya urung ditunda. Tapi, di sejumlah daerah lain pilkada terpaksa ditunda lantaran hanya ada calon tunggal. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pendaftaran di KPU Surabaya, Tri Rismaharini bersama Wisnu Sakti Buana pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, ikut Pilkada serentak

Pilkada memang tidak memungkinkan adanya calon tunggal. Pilkada serentak bisa dilangsungkan bila minimal ada dua calon pasangan. Pasal yang mengatur soal jumlah calon dan pasal yang mengatur tentang syarat calon independen dalam UU Pilkada itu akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beruntung, akhir September 2015 ini, MK mengabulkan gugatan tersebut. Akhirnya, meskipun hanya ada satu pasang calon, pilkada tetap bisa dilangsungkan. Dan, syarat calon independen pun menjadi lebih ringan, persentasenya tidak lagi didasarkan pada jumlah penduduk, melainkan dari jumlah pemilih. Berdasarkan UU Pilkada tersebut, pilkada serentak akan dilangsung dalam tiga gelombang sampai kemudian benar-benar serentak secaranasional pada 2027. Gelombang pertama, pada Desember 2015, diperuntukkan

bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Gelombang kedua, Februari 2017, akan dilaksanakan bagi kepala daerah yang berakhir masa jabatannya bulan Juli hingga Desember 2016 dan pada 2017. Gelombang ketiga, Juni 2018, dilaksanakan untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pada pilkada serentak gelombang pertama 2015 ini, pilkada dilaksanakan di 8 provinsi, 224 kabupaten, dan 39 kota. Delapan provinsi yang akan menggelar pilkada gelombang pertama adalah Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bengkulu. Sedangkan,daftar 39 kota yang menggelar pilkada tahun ini seperti dalam tabel berikut:


19

L A P O R A N

Kota

Provinsi

Medan

Sumatera Utara

Binjai

Sumatera Utara

Sibolga

Sumatera Utara

Pematang Siantar

Sumatera Utara

Tanjung Balai

Sumatera Utara

Gunung Sitoli

Sumatera Utara

Bukit Tinggi

Sumatera Barat

Solok

Sumatera Barat

Dumai

Riau

Bantanghari

Jambi

Bungo

Jambi

K H U S U S

Tanjung Jabung Timur Jambi Sungai Penuh

Jambi

Metro

Lampung

Batam

Kepulauan Riau

Depok

Jawa Barat

Semarang

Jawa Tengah

Surakarta

Jawa Tengah

Pekalongan

Jawa Tengah

Magelang

Jawa Tengah

Pemalang

Jawa Tengah

Blitar

Jawa Timur

Surabaya

Jawa Timur

Pasuruan

Jawa Timur

Cilegon

Banten

Tangerang Selatan

Banten

Denpasar

Bali

Mataram

NTB

Balikpapan

Kalimantan Tengah

Bontang

Kalimantan Tengah

Banjar Baru

Kalimantan Selatan

Banjarmasin

Kalimantan Selatan

Samarinda

Kalimantan Timur

Manado

Sulawesi Utara

Tomohon

Sulawesi Utara

Bitung

Sulawesi Utara

Palu

Sulawesi Tengah

Ternate

Maluku Utara

Tidore Kepulauan

Maluku Utara

20


Isu yang mengharu biru proses persiapan pilkada serentak tersebut memang luput dari perhatian para penyusun UU. Setali tiga uang, pelaksanaan pilkada serentak untuk kali pertama ini ternyata juga luput dari antisipasi APEKSI, asosiasi yang menjadi tempat berhimpunnya para wali kota seluruh Indonesia. Bayangkan, saat ini para wali kota yang menjadi pengurus APEKSI ternyata seluruhnya mencalonkan diri lagi. Berdasarkan UU Pilkada, begitu ditetapkan sebagai calon, para wali kota tersebut harus berhenti dari jabatannya. Dus, ketika statusnya bukan lagi sebagai wali kota, berdasarkan Anggaran Dasar (AD) APEKSI, keanggotaannya di asosiasi pun otomatis gugur, termasuk statusnya sebagai pengurus. Saat ini, untuk kepengurusan APEKSI periode 2012-2016, Ketua dijabat oleh Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut; Wakil Ketua Bidang Peme rintahan dan Otonomi Daerah dijabat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin; Wakil Ketua Bidang Pembangunan dijabat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini; Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dijabat Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany; Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Perkotaan dijabat Wali Kota Balikpapan, HM Rizal Efendi; Wakil Ketua Bidang Ekonomi Keuangan dijabat Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN; dan Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum dijabat Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham. Dan, seperti sebuah kebetulan, semua pengurus teras APEKSI ter sebut, mulai dari ketua dan wakil-wakil ketua, saat ini kembali menjadi calon untuk berlaga dalam pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015. Dan, sesuai ketentuan UU, begitu oleh ditetapkan KPU ditetapkan sebagai calon, para wali kota tersebut harus meletakkan jabatannya. Mereka tidak lagi berstatus sebagai wali kota, melainkan calon incumbent atau petahana. Karena status mereka bukan lagi

wali kota, otomatis mereka tidak bisa lagi mewakili pemerintah kota yang mereka pimpin baik dalam keanggo taan maupun kepengurusan APEKSI. Seperti diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) APEKSI, anggota asosiasi ini adalah pemerintah kota berdasarkan stelsel pasif yang diwakili oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas wali kota. Kemudian, dalam Pasal 11 yang mengatur kepengurusan, pada Ayat (4) disebutkan bahwa karena tiga sebab, yaitu meninggal dunia; mengundurkan diri; dan berakhirnya masa jabatan. Meskipun para calon petahana tersebut tidak secara langsung tidak mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan dan kepengurusan APEKSI, karena telah mundur dari jabatan sebagai wali kota, maka keanggotaan dan status kepengurusan mereka otomatis gugur. Dengan demikian, karena semua pengurus teras kembali berlaga, maka saat ini terjadi kekosongan dewan pengurus di dalam tubuh APEKSI. Praktis, saat ini di Dewan Pengurus APEKSI hanya ada sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Direktur Eksekutif APEKSI. Namun, jika melihat ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (5) AD APEKSI, bila terjadi kekosongan pengurus dalam waktu 90 hari, harus dilakukan Rapat Pengurus guna mengisi kekosongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional. Ini dimaksudkan untuk menghindari kevakuman organisasi. Memang, ketika semua pengurusnya menjadi calon incumbent, ada kekhawatiran terjadi kevakuman dalam tubuh organisasi APEKSI. Hal tersebut diakui Wali Kota Sukabumi Muhamad Muraz. Kejadian seperti ini, diakui Muraz, memang baru kali pertama terjadi. Dulu, sebelum ada pilkada serentak, belum pernah terjadi kekosongan pengurus. Sebab, pelaksanaan pilkada dilakukan sendiri-sendiri di daerah otonom dengan waktu yang berbeda. Sehingga, belum pernah terjadi semua pengurus mencalonkan diri lagi dalam waktu bersamaan.

Bakal calon Walikota Manado Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Bastian mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado, Sulawesi Utara “Sekarang ini kasusnya memang berbeda, dan belum pernah kita pikirkan sebelumnya,” ujar Muraz. Untuk itu, ia mengusulkan ada baiknya diadakan pertemuan seluruh Komisariat Wilayah (Komwil) yang ada untuk membicarakan masalah ini. “Siapa tahu dengan pertemuan tersebut akan ada jalan keluarnya,” imbuh Muraz. Menurut Muraz, bisa saja diusulkan digelar Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa atau ditempuh cara lain. Yang penting, Muraz menegaskan, jangan sampai terjadi kevakuman terlalu lama. Namun, FX Hadi Rudyatmo, calon incumbent pilkada Kota Surakarta, punya pandangan berbeda. Menurutnya, kekosongan pengurus di tubuh organisasi APEKSI tak akan banyak berpengaruh baik terhadap roda orga nisasi maupun jalannya pemerintahan kota di seluruh Indonesia. Di tingkat pemerintahan kota, menurutnya, sudah ada struktur pemerintahannya sendiri sehingga roda pemerintahan

“Jadi, tidak perlu sampai ada Munas Luar Biasa dan semacamnya. Kalau sekadar usul, sih, boleh. Tapi tak sampai sejauh itulah,” tetap akan berjalan semestinya. Di lingkup APEKSI, imbuhnya, juga sudah ada sistem dan mekanisnya sen diri. “Jadi, semua akan tetap berjalan seperti biasa, tidak akan ada masalah,” ujar Rudy. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra. Sarimun, yang secara ex-officio menjabat sebagai se kretaris APEKSI, meminta masalah kekosongan pengurus jangan terlalu

dibesar-besarkan. Sebab, mekanisme yang ada sudah menjawab persoalan tersebut. Ia menjelaskan, anggota APEKSI adalah pemerintah kota yang diwakili oleh wali kotanya. Begitu di dalam ke pengurusannya. Ia memberi con toh, ketika Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mundur dari jabatannya karena menjadi calon incumbent, pemerintah akan segara menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya. Plt wali kota itulah yang diberi tugas menjalankan tugas-tugas Wali Kota Surabaya, meskipun tidak bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis. “Jadi, tugas-tugasnya akan diambil alih oleh Plt tersebut. Begitu pula terkait masalah keanggotaan dan ke pengurusannya di APEKSI. Jadi, tidak ada kevakuman. Meskipun statusnya hanya Plt, paling itu, kan, hanya untuk tiga bulan. Setelah itu akan ada wali kota definitif yang bisa dipilih dalam kepengurusan di APEKSI. Jadi tidak ada masalah,” Sarimun menjelaskan. Karena itu, menurut Sarimun, ja ngan dibayangkan adanya kekosongan pengurus karena pilkada serentak ini akan menyebabkan roda organisasi di APEKSI terhenti. “Jadi, tidak perlu sampai ada Munas Luar Biasa dan semacamnya. Kalau sekadar usul, sih, boleh. Tapi tak sampai sejauh itulah,” ujar Sarimun. Yang justru lebih penting, menurut Sarimun, adalah bagaimana men dorong dan memanfaatkan pe laksanaan pilkada serentak ini sebaikbaiknya agar muncul pemimpinpe mimpin terbaik di daerah, yang kelak bisa menjadi pemimpin nasional. Sarimun menyebut, Joko Widodo adalah contohnya. Ia adalah pemimpin nasional yang lahir dari keberhasilannya memimpin daerah. “Mari kita berpikir bagaimana pilkada serentak ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di daerah, yang kelak akan muncul sebagai pemimpin-pemimpin nasional,” pungkas Sarimun.


21

L A P O R A N

K H U S U S

Vicky Lumentut

“Pasangan Calon Walikota FX Hadi Rudyatmo dan dan Wakil Walikota Solo Ahmad Purnomo saat hendak mendaftar ke KPU Solo.”

Pengurus yang Berlaga Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2012-2016 kosong. Sebab, para wali kota yang kebetulan duduk di kepengurusan APEKSI maju lagi untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar 9 Desember 2015. Siapa saja mereka? 22


GS Vicky Lumentut terpilih sebagai Wali Kota Manado pada 2010. Sejak 2012, ia terpilih menjadi Ketua APEKSI. Mestinya, masa kepemimpinannya di APEKSI hingga 2016. Karena tahun ini ia kembali mencalonkan diri, maka ia harus meletakkan jabatannya sebagai wali kota, dan karena itu status keanggotaan dan kedudukannya di kepengurusan APEKSI otomatis berakhir. Vicky adalah birokrat karier. Ia sudah menjadi PNS sejak 1980-an. Pernah menduduki berbagai jabatan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara hingga akhirnya menjadi Sekretaris Daerah Kota Manado periode 20052010. Diusung Partai Demokrat, Vicky sukses memenangi pilkada Kota Manado pada 2010. Kini, melalui pilkada serentak, Vicky akan bertarung lagi dengan status sebagai calon incumbent. Dalam pilkada di Kota Manado saat ini ada empat pasang calon. Mereka adalah Harley Mangindaan-Jemmy Asiku (1), Pasion Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud (2), Vicky Lumentut-Mor Bastian (3), dan Pasion Hanny J Pajow-Tonny G Rawung (4). Jika terpilih lagi, Vicky dapat meneruskan perjuangannya di APEKSI.

Airin Rachmi Diany

Tri Rismaharini DIKENAL sebagai salah satu Wali Kota terbaik di Indonesia, Tri Rismaharini kini kembali berlaga memperebutkan kursi Wali Kota Surabaya. Diusung PDI Perjuangan, pada 2010 Risma mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang terpilih menjadi Wali Kota Surabaya. Dengan kinerja yang bagus, pada 2012 perempuan kelahiran 20 November 1961 ini dipercaya menjadi salah seorang wakil ketua di kepengurusan APEKSI 2012-2016. Jabatannya adalah Wakil Ketua Bidang Pembangunan. Karena sekarang statusnya adalah calon incumbent, Risma pun harus melepas jabatannya sebagai wakil ketua di APEKSI. Untuk kembali memenangi pilkada di Surabaya, Risma yang kembali diusung PDI Perjuangan ini dan berpasangan dengan Wishnu Sakti Buana akan bertarung melawan pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari. Pilkada Surabaya nyaris ditunda lantaran hingga detik-detik akhir tak ada calon lain yang mendaftar. Setelah masa pendaftaran diperpanjang, barulah pasangan calon lain yang mendaftar,yaitu Rasiyo-Lucy Kurniasari, yang diusung koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jika kembali terpilih, Risma yang merupakan PNS karier ini ingin meneruskan cita-citanya dalam menata Kota Surabaya.

DI kepengurusan APEKSI periode 2012-2016, jabatan Airin Rachmi Diany adalah Wakil Ketua Bidang Kerja Sama. Airin kini tak lagi pengurus APEKSI lantaran juga maju sebagai calon petahana pilkada Kota Tengerang Selatan. Pilkada Tangerang Selatan kini diikuti tiga pasang calon, yaitu Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie; Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra; dan Arsid-Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri. Pasangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie diusung oleh Partai Golkar (9 kursi), PKS (5 kursi), Nasdem (3 kursi), PKB (3 kursi), PAN (3 kursi), dan PPP (2 kursi). Sedangkan, pasangan Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra diusung oleh Partai Gerindra (7 kursi) dan Demokrat (3 kursi). Adapun pasangan Arsid dan Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri Mars diusung oleh PDI Perjuangan (9 kursi) dan Partai Hanura (6 kursi). Airin yang lahir di Kota Banjar, 28 Agustus 1976, ini terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan pada 2011, dan mestinya jabatannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Namun, sesuai ketentuan UU Pilkada, pilkada Kota Tangerang Selatan dimajukan tahun ini. Ia masih punya impian untuk memajukan kotanya. Itulah yang mendorong untuk kembali berlaga memenangi pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti.

Muhammad Idaham

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai telah menetapkan tiga pasang calon peserta pilkada Kota Binjai 2015. Satu di antaranya merupakan calon incumbent. Dialah Muhammad Idaham, yang berpasangan dengan Timbas. Ketika masih menjadi wali kota, Idaham tercatat sebagai salah satu wakil ketua APEKSI. Jabatannya adalah Wakil Ke tua Bidang Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum. Kini ia menjadi calon incumbent, dengan para penantang adalah pasangan Saleh Bangun-Dhani Setiawan Isma dan Juliadi-HMTulen. Pasangan petahana diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera; pasangan Saleh BangunDhani Setiawan Isma diusung Partai Nasdem, Partai Gerindera, dan Partai Hanura; dan pasangan Juliadi-HM Tulen diusung PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Idaham, yang kelahiran Langsa, 8 Juni 1965, ini merupakan PNS karier yang pernah menduduki berbagai jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Kota Medan, dan Provinsi Sumatera Utara. Ia juga dikenal aktif di berbagai orga nisasi massa dan pernah berpraktek sebagai lawyer. Berdasar pengalamannya itu, Idaham memiliki modal yang kuat untuk bisa terpilih kembali menjadi Wali Kota Binjai.


23

L A P O R A N

K H U S U S

Herman HN

Rizal Effendi DI Kota Balikpapan juga ada tiga pa sang calon wali kota dan wakil wali kota pada pilkada 2015 ini. Satu di antaranya juga calon incumbent, yaitu Rizal Effendi. Berpasangan dengan Rahmad Mas’ud, Rizal diusung PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Dua pasang calon lainnya, Heru Bambang-Sirajuddin Machmud yang dicalonkan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera serta Andi Burhanuddin Solong-Abdul Hakim Rauf yang diusung Partai Golkar. Saat menjadi Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi merupakah salah seorang pengurus APEKSI periode 2012-2016. Jabatannya adalah Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Perkotaan. Sebelum terjun ke dunia politik, Rizal pernah bekerja sebagai wartawan. Bahkan pernah menjadi Pemimpin Redaksi Kaltim Pos selama 11 tahun. Perjalanan karier politiknya dimulai ketika menjadi anggota MPR RI Utusan Daerah pada 1994-1995. Yang menarik, Rizal juga pernah menjadi Direktur Umum Perusahaan Daerah Listrik Kaltim Samarinda dalam periode 2003-2006. Pada 2006 terpilih sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan mendampingi Imdaad Hamid sebagai Wali Kota Balikpapan periode 2006-2011. Saat masa jabatan Imdaad berakhir, Rizal maju sendiri sebagai calon Wali Kota Balikpapan periode 2011-2016 dan ia keluar sebagai pemenangnya. Kini ia bertarung lagi untuk periode kedua.

24


PILKADA 2015 Kota Bandar Lampung akhirnya diikuti tiga pasang calon. Mereka adalah M Yunus-Ahmad Muslimin dengan nomor urut 1, Herman HN-Yusuf Kohar (2), dan Tobroni Harun-Komarunizzar (3). Herman HN merupakan calon incumbent karena sebelumnya dialah sang wali kotanya. Sebagai Wali Kota Bandar Lampung, Herman merupakah salah satu pengurus APEKSI dengan jabatan Wakil Ketua Bidang Ekonomi Keua ngan. Lelaki kelahiran Menggala pada 17 Mei 1956 ini merupakan wali kota yang berlatar PNS karier. Peraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Bandar Lampung ini pernah menduduki berbagai jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia masih memiliki obsesi untuk memajukan Kota Bandar Lampung. Itulah yang memotivasi Herman untuk mencalonkan diri lagi sebagai wali kota. Untuk itu, ia harus berjuang keras mengalahkan para penantangnya.

Dzulmi Eldin

SEPERTI di Surabaya, di Kota Medan juga cuma ada dua pasang calon yang akan bertarung pada pilkada 2015 ini. Satu calon incumbent, dan yang lain adalah penantangnya. Pasangan calon incumbent adalah Dzulmi EldinAkhyar Nasution (BENAR). Sedangkan, penantangnya adalah Ramadhan Pohan-Eddy Kusuma (REDI). Dzulmi Eldin sebenarnya belum lama menjadi wali kota. Sebelumnya, ia adalah wakil wali kota, sedangkan wali kotanya adalah Rahudman Harahap. Karena tersangkut masalah hukum, pada 2013 diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzie. Eldin kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota sejak 15 Mei 2013 hingga 18 Juni 2014. Kemudian, sejak 18 Juni 2014 Dzulmi Eldin dilantik menjadi Wali Kota Me dan defenitif. Artinya, ia baru setahun menyandang status wali kota definif, yang artinya akan dihitung belum satu periode. Dengan demikian, jika dalam pilkada kali ia memang, maka itu akan menjadi periode pertama baginya, dan untuk periode berikutnya ia masih bisa mencalonkan diri lagi. Sebagai Wali Kota Medan, posisi nya di kepengurusan APEKSI adalah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dzulmi tergolong memiliki modal yang kuat untuk kembali memimpin Kota Medan. Ia adalah PNS karier dengan segudang pengalaman. Ia pernah menjadi Kepala Seksi Dinas pendapatan Deli Serdang (1992), Camat Kecamatan Patumbak di Kabupaten Deli Serdang, Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan (2007), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.

B E R I T A

Bangun Infrastruktur Kota Libatkan Investor Swasta TERBATASNYA anggaran pembangunan infrastruktur perkotaan tidak membuat surut langkah pemimpin kota untuk terus membenahi kotanya. Banyak pemimpin kota melakukan inovasi mencari pendanaan dengan melibatkan peran swasta. Seperti, Walikota Bandung, Ridwan Kamil, menggandeng MNC Group untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan warga Bandung. Rencana nya Bandung akan disulap menjadi smart city. Ridwan Kamil mengakui langkah yang ditempuh ini guna mempercepat pembangunan infrastruktur kota kembang. Dalam hitungan, keterlibatan investasi swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan dalam waktu dua tahun hasilnya bisa dirasakan dan memberikan dampak ke masyarakat. Yang lebih penting, terang Ridwan Kamil, cashflow pemerintah kota tidak terlalu terganggu, sebab pemerintah kota bisa mengembalikan dana pemba ngunan itu dengan cara mencicil. Keterlibatan swasta ini, terangnya, seperti konsep public-private-partnership. Tidak hanya Kota Bandung, Kota Makassar juga melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan Kota Makassar sebagai Walikota, Moh. Ramdhan Pomanto membentuk Pusat Kemitraan Publik dan Swasta (Makassar Public-Private Investment Center (MPI Center). Kebetulan MPI ini diluncurkan bersamaan dengan acara ASEAN Mayors Forum dan Makassar Investment Forum 9 September lalu. Pusat kemitraan ini dibentuk karena ada keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur di kotanya. MPI ini berperan mengoleksi dan memfalisitasi peran investasi swasta di sektor infrastruktur kawasan Indonesia Timur. Sebab ketersediaan infrastruktur yang memadai sa ngat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup seperti sumber daya air bersih, listrik dan lainnya.

K O T A

Indonesia tampil sebagai negara dengan ekonomi besar sehingga memerlukan belanja di sektor infrastruktur senilai 450 milliar dollar AS. Dua pertiga dari anggaran belanja itu didapatkan dari sektor swasta. Ramdan Pomanto menjelaskan MPI merupakan publicprivate-partnership (PPP) pertama di Indonesia. Dengan dukungan investor, MPI Center akan melakukan identifikasi, koordinasi dan menyiapkan proyek-proyek infrastruktur di Makassar agar siap untuk ditawarkan, sehingga diharapkan keikutsertaan sektor swasta akan dapat berjalan. Bernardus Djonoputro MPI Center Makassar bekerjasama dengan Penida Capital Ltd dan HD Asia Advisory. Kehadiran MPI Center Makassar ini diharapkan dapat meraup investor infrastruktur internasional dalam membantu mempercepat pembangunan infrastruktur. Secara teknis, lanjut Ramdhan, MPI Center akan ber tugas menyusun dan menyiapkan proyek-proyek prioritas untuk siap ditawarkan pada investor, melakukan koordinasi, mengkaji struktur proyek, menghilangkan hambatan regulasi di tingkat pemerintah daerah dan pusat, dan meng identifikasi potensi masalah dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, MPI Center juga bertugas meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga bersangkutan dalam hal perencanaan dan pemrograman proyek infrastruktur. Adapun lembaga yang diajak bekerjasama adalah Penida Capital Ltd. , dan HD Asia Advisory. Managing Partner HD Asia Advisory Bernardus Djonoputro, menambahkan, Makassar dan wilayah Indonesia Timur telah menjadi kawasan prioritas bagi investor maupun pemerintah Indonesia. “Kami berharap penuh untuk mendukung dan menyukseskan MPI Center dalam menyiapkan proyek infrastruktur untuk investor internasional,” tambah Bernardus. Peluncuran MPI Center ini diharapkan dapat membantu terbentuknya jaringan PPP Center di Indonesia Timur, dan membangun kolaborasi dengan berbagai institusi PPP di ASEAN, regional, maupun Center of Excellences di ber bagai belahan dunia.


25

B E R I T A

K O T A

Pemerintah Kota Palopo Beri Kursus Pemelihaan Ayam Kampung

Penerima program manfaat 1000 kandang ini diharapkan mampu mengelola dan membesarkan bisnis ayam kampung unggulan ini. Sebesar apapun usaha tetap memulainya dari yang kecil. Makanya dibutuhkan ketekunan dan keuletan menjalankan bisnis ayam kampung unggulan ini agar bisa menuai hasil. Program ini banyak peminatnya di Kota Palopo, bagi penerima manfaat yang tidak serius memanfaatkan tidak optimal dalam mengusahakan kegiatannya berarti saudara telah mengambil hak orang lain yang mungkin lebih membutuhkan program ini. Penerima manfaat bisa memaksimalkan usahanya, bila ada masalah bisa melakukan diskusi dengan petugas teknis Kota Palopo. Usai bimtek peserta juga menerima peralatan kadang berupa tempat pakan ayam, tempat minum, serta obat dan vitamin ayam. Humas Kota Palopo

DINAS Pertanian dan Peternakan, Kota Palopo, 17 September 2015 lalu, menyelenggarakan bimbingan teknis pemeliharaan ayam kampung unggulan angkatan ke 2 dan 3. Kegiatan ini dilakukan untuk memaksimalkan program 1000 kandang ayam kampung unggul di Kota Palopo. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kota Palopo me ngatakan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman penerapan teknologi budidaya ayam kampung unggulan. Melalui bimbingan teknis ini, terangnya peserta penerima program, dapat mengotimalkan kandang dan peralatan untuk meningkatkan hasilnya. Bimbingan teknis ini diberikan setiap kali Dinas Pertanian dan Peternakan akan mendistribuskan ayam dan kandang ke warga penerima program. Di tahun 2015 ini, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo menyalurkan bibit ayam unggul berumur 21 hari, yang didistribusikan untuk 40 kandang. Kandang ayam itu tersebar 15 unit kandang di Kelurahan Lebang, 15 unit kandang di Kelurahan Sampoddo, dan 10 unit kandang di Kelurahan Mawa. “Total kandang yang sudah terisi sampai hari ini adalah 104 Kandang,” terang Kadis Pertanian dan Peternakan kota Palopo. Program pemelihaan ayam kampung unggulan yang diserahkan 21 September 2015 sebanyak 35 kepala keluarga, yang tersebar 15 di Kelurahan Purangi, 20 di Kelurahan Sendana. Dan tanggal 17 Oktober 2015 sebanyak 45 kepala keluarga. Program 1000 Kandang ayam ini merupakan program Pemerintah Kota Palopo yang dimulai tahun anggaran 2014 yang telah terbangun 342 kandang ayam yang belum semua kandangnya terisi ayam, “Sebab proses produksi bibit ayam dilakukan di tahun anggaran 2015, terang Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo. Di tahun 2015 ini Peme rintah Kota Palopo sedang menyelesaikan pembangunan kandang di rumah warga sebanyak 658 kandang, sehingga tahun ini program 1000 kandang bisa selesai.

26


Kota Bontang Tiga Besar Smart City PRESTASI membanggakan terus ditorehkan Pemerintah Kota Bontang. Pada acara penobatan kota cerdas di ballroom Hotel Shangri-la Jakarta, Kota Bontang didapuk menjadi peringkat ke-3 nasional sebagai kota cerdas dengan kategori kota kecil. Penganugerahan prestasi tingkat nasional ini diterima langsung Walikota Bontang, Adi Dharma yang diserahkan Wakil Presiden, Jusuf Kalla bersama Menteri Kabinet Kerja, 13 Agustus 2015 lalu. Program penilaian Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 merupakan inisiasi dari Kompas, PGN dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia dilaksanakan 24 Maret 2015, dan turut mengundang 98 walikota anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Walikota Bontang, Adi Dharma, mengungkapkan pres tasi ini hasil kerja keras seluruh jajaran SKPD dan warga Kota Bontang yang membanggakan. Kota cerdas, terangnya kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta lebih terlibat aktif dan efektif dengan warganya. Penilaian kota cerdas ini mendasarkan diri pada tiga factor yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota yang cerdas ekonomi, terang Dharma, jika sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tata kelola dan peran sumber daya manusia yang baik. Cerdas secara sosial, apabila masyarakat dalam sebuah kota memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama mas yarakat ataupun dengan pemerintah. “Nah kalau kota di nyatakan cerdas lingkungan apabila warga kotanya memiliki

tempat tinggal yang layak huni, sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan Teknologi Informasi Komunikasi, pengelolaan dan peran Sumber Daya Manusia yang baik,” urai Adi Darma. Sekedar informasi, kota-kota peserta Pemeringkatan Kota Cerdas 2015 dibagi dalam 3 kategori, yaitu kota berpenduduk lebih dari 1 Juta Jiwa, kota berpenduduk 200 Ribu sampai dengan 1 Juta Jiwa, dan kota berpenduduk kurang dari 200 Ribu Jiwa. Metode yang digunakan adalah Kompas – ITB Smart City Model (KISCM) yang dikembangkan oleh ITB dan Kompas. Model ini akan menilai tingkat kematangan (maturity) setiap kota dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap aspek ini terdiri dari masing-masing parameter yang berpengaruh pada teknologi, proses, dan manusia yang tinggal dan bermukim di kota tersebut. Humas Kota Bontang

Tim CCD IFAD Roma Kunjungi Parepare

me ningkatkan derajat kehidupan masyarakat pesisir Parepare yang tersebar di enam kelurahan. Kelompok-kelompok yang dibentuk dan difasilitasi oleh CCD IFAD kata Taufan, telah menunjukkan eksistensinya dari waktu ke waktu yang mengalami perkembangan. “Dan semua hasil pendampingan program CCD IFAD dapat kita saksikan bersama pada hari ini sebagai bukti bahwa program ini telah mengubah paradigma mayarakat kita,” kata Taufan. Taufan mengungkap, menyusul keberhasilan program CCD IFAD di Parepare, Pemerintah Kota Parepare kembali mendapatkan program ini tahun 2016 mendatang. Bahkan, kata Taufan, jumlah kelurahan yang diikutkan dalam program meningkat menjadi sembilan dari enam kelurahan sebelumnya. IFAD Roma telah menetapkan Parepare sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program CCD IFAD. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir Parepare hingga 50 persen dari sebelum program dilaksanakan. Ketua Tim Konsultan CCD-IFAD Roma, Ricard Abila, mengungkapkan mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam pelaksanaan program IFAD di Parepare. Keberhasilan Parepare dalam pelaksanaan program ini kata Abila, tidak terlepas dari intervensi Pemerintah Kota Parepare. Humas Kota Parepare

Staf Ahli Kota Kediri Berguru ke Balai Kota Medan

TIM konsultan Coastal Community Developmen- Internasional Fund for Agricultural (CCD IFAD) asal Roma, Italia mengunjungi Kota Parepare. Kegiatan ini untuk melakukan review pelaksanaan program pembangunan masyarakat pesisir yang didanai CCD IFAD. Mereka diterima secara resmi Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Parepare, 21 September 2015. Kesempatan ini sekaligus dimanfaatkan Taufan untuk meresmikan Rumah Kemasan Parepare yang juga didanai CCD IFAD. Selama di Parepare, tim IFAD juga berencana melakukan kunjungan ke beberapa kelompok tani untuk melihat secara langsung aktifitas nelayan Parepare, penerima bantuan IFAD yang tergabung dalam 19 kelompok. Tim IFAD didampingi tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, ke beradaan program CCD IFAD di Parepare sangat mem bantu pemerintah kota. Program ini berhasil

PELAKSANA Harian Wali Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, Marah Husin Lubis menerima kunjungan rombongan Staf Ahli Wali Kota Kediri di Balai Kota Medan, 26 Agustus 2015. Selain bersilaturahmi, kunjungan dilakukan untuk mempelajari kiat-kiat Pemko Medan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


27

B E R I T A

K O T A

Rombongan Staf Ahli Wali Kota Kediri berjumlah 5 orang yakni Haris Candra Purnama selaku Staf Ahli Peme rintahan sekaligus pimpinan rombongan didampingi Dwi Cipta Ningsih (Staf Ahli Pembangunan), Heru Nusanto (Staf Ahli Kemasyarakatan& SDM), Eko Budiono (Staf Ahli Ekonomi & Keuangan) serta Mochd. Anang Kurniawan (Staf Ahli Hukum & Politik). Kepada Marah Husin, Haris mengatakan pihaknya mengaku tertarik mengunjungi Pemko Medan karena PAD yang diperoleh cukup besar, sehingga dapat digunakan sebagai modal mendukung suksesnya pembangunan. “Masukan yang kami terima nanti akan diterapkan dalan rangka membangun Kota Kediri,” kata Haris. Selain masalah PAD, Haris juga mengaku mereka pun sangat mengapresiasi kinerja apratur Pemko Medan. Berkat kerja keras yang dilakukan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara telah banyak mendapatkan penghargaan dari peme rintah pusat. “Untuk itu dalam pertemuan ini kami minta diberikan arahan. Selanjutnya semua masukan itu akan kami sampaikan kepada atasan. Semoga semua masukan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemko Kediri untuk bekerja lebih keras dan baik lagi ke depannya,” harap Haris. Marah Husin mengucapkan terima kasih atas kunju ngan yang telah dilakukan dan telah menjadikan Kota Medan sebagai lokasi studi banding. Dikatakannya, keberhasilan Pemko Medan dalam meningkatkan PAD mapun mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah pusat tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan seluruh aparatur. “Selain kerja keras, Wali kota Medan terus membangun jembatan hari dengan seluruh aparaturnya sehingga tidak ada jarak antara pimpinan dan atasan sehingga lahirlah rasa kebersamaan. Dengan rasa kebersamaan itulah terbangun sistem kerja yang baik. Di samping itu masing-masing SKPD pun saling bekerjasama untuk memajukan Kota Medan,” jelas Marah Husin. Selain dengan seluruh aparaturnya bilang Marah Husin, Wali kota juga terus membangun kebersamaan dengan warganya. Hal itu dilakukan agar tumbuh rasa memiliki warga akan kota ini, sehingga mereka ikut berpartisipasi mendukung seluruh pembangunan. “Tanpa dukungan mas yarakat, seluruh pembangunan yang dijalankan akan siasia,’ ungkapnya. Yang menjadi kunci keberhasilan itu semua tambah pria yang pernah menjabat sebagai Plt Kadisnaker Kota Medan tersebut, Wali Kota setiap tiga bulan melakukan evaluasi kinerja seluruh jajarannya. Dari evaluasi yang dilakukan itu dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan maupun kekurangan masing-masing SKPD dan dicarikan solusi bersama untuk mengatasinya. “Begitu juga dalam upaya peningkatan PAD, Wali Kota terus melakukan evaluasi dan selalu menginstruksikan ke-

28


pada seluruh jajaran Dispenda Kota Medan untuk menggali dan memaksimalkan seluruh potensi pajak yang ada. Di samping itu terus melakukan sosialisasi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak,” paparnya. Humas Kota Medan

Taman Pintar Yogyakarta Raih Penghargaan KPAI Award 2015

Salah satu sudut Taman Pintar Yogyakarta TAMAN Pintar Yogyakarta meraih penghargaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Award 2015 dalam penganugerahan yang digelar di TMII, 21 Agustus 2015 lalu. Wahana yang terletak di seputaran Malioboro ini di nilai mampu menciptakan sarana bermain yang edukatif. “Taman Pintar Yogyakarta (Pemkot Yogyakarta) karena mampu mewujudkan tempat bermain yang kreatif, edukatif, dan menembus segala strata sosial masyarakat,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh. Asrorun menjelaskan, penganugerahan KPAI Award dilaksanakan untuk mendorong partisipasi publik demi terwujudnya kepedulian perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, visi KPAI untuk mewujudkan Indonesia ramah anak bisa segera terwujud. Tahun KPAI menilai ada sebelas pihak yang layak menerima penghargaan KPAI Award. Empat unsur berasal dari lembaga pemerintah, dua unsur komunitas masyarakat, tiga unsur swasta dan dua unsur individu. Selain Taman Pintar Yogyakarta, para penerima penghargaan antara lain Banwaslu RI, Pemkot Surabaya, Pemprov Kepulauan Riau, Kabupaten Banyuwangi, mantan walikota Padang Panjang, Suir Syam, Forum Kompak (Komunitas Anak Desa Kebumen), dan pencipta lagu Muhammad Jujur dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Humas Kota Yogyakarta

Plh Wali Kota Medan Tingkatkan Budaya Membaca RATUSAN pelajar mulai tingkat SD, SMP dan SMA mengikuti Gebyar Lomba Minat & Budaya Baca 2015 di halaman Kantor Perpustakaan Kota Medan Jalan Iskandar Muda Medan, 25 Agustus 2015 lalu. Selain melatih para generasi muda untuk berkreatifitas dan memiliki keberanian dalam berkompetisi, perlombaan ini juga untuk mempromosikan Perpustakaan Kota Medan yang kini telah dilengkapi berbagai koleksi buku, fasilitas internet serta kafe perpustakaan. Gebyar Lomba Minat & Budaya Baca 2015 ini dibuka Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis. Dia sangat mengapresiasi digelarnya perlombaan ini, sebab penuh dengan nilai-nilai positif bagi masyarakat Kota Medan sekaligus sebagai upaya bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Syaiful, minat baca merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas masyarakat dalam segi pendidikan baik formal maupun informal. Indikator yang pa ling mudah untuk mengetahui tingginya minat baca dengan melihat jumlah buku-buku baru dan jumlah perpustakaan yang tersedia di Kota Medan. Minat baca bilang Syaiful, masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Padahal telah banyak dilakukan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga ada korelasi antara faktor kemampuan membaca dengan meminta baca. Untuk itulah Syaiful mengajak seluruh masyarakat membiasakan budaya membaca. “Sa ngat disayangkan apabila kemampuan membaca masyarakat tidak diikuti oleh kebiasaan membaca, sebab hal ini merupakan kegiatan multi manfaat,” kata Syaiful. Atas dasar itulah mantan Kepala Bappeda Kota Medan

ini mengingatkan, budaya membaca harus ditanamkan dan dilatih pada anak-anak sedini mungkin, serta dilakukan secara komunikatif. Penanganan budaya baca tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah, tetapi juga peran orang tua, mas yarakat, lingkungan, pemerintah maupun lembaga swasta merupakan faktor yang cukup penting. Selanjutnya Syaiful mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta dan mengajak untuk menjadikan perlombaan ini, sebagai uji kemampuan bagi para pelajar sesuai dengan materi lomba yang dipertandingkan. “Semoga anak-anakku semua menjadi generasi muda yang tangguh, cerdas dan berwawasan luas,” harapnya. Gebyar Lomba Minat dan Budaya Baca ini mempertandingkan 3 kategori perlombaan. Untuk tingkat SD, dipertandingkan lomba berserita rakyat Sumatera Utara. Selanjutnya untuk tingkat SMP, dipertandingkan lomba pidato bahasa Inggris berjudul Round The World By Reading Book. Sedangkan untuk tingkat SMA, diperlombakan karya menulis ilmiah dengan tema “Kehadiran Internet Sebagai Saingan Koleksi Perpustakaan (buku) Sebagai Sumber Informasi & Pengetahuan”. Kepala Kantor Perpustakaan Kota Medan, Januari Pane sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan menjelaskan, tujuan perlombaan ini digelar dalam rangka menciptakan anak-anak didik yang terampil sekaligus mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Di samping itu untuk mengajak masyarakat, terutama para pelajar untuk mengunjungi perpustakaan. Selain berbagai koleksi buku, fasilitas internet dan ruang membaca anak, Januari mengatakan Perpustakaan Kota Medan juga telah dilengkapi kafe perpustakaan. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mengajak masyarakat agar mau memanfaatkan perpustakaan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dan informasi. Humas Kota Medan


29

B E R I T A

K O T A

Kota Bukittinggi Nominasi Kota Sehat Tingkat Nasional

Kota Batu, Terima Bantuan Sumur Resapan

BUKITTINGGI masuk nominasi peraih Penghargaan Swasti Saba—penghargaan yang diberikan ke pemerintah kota yang memiliki perhatian untuk menciptakan lingkungan bersih, nyaman, dan aman untuk warganya. PJ. Walikota, Abdul Gafar, saat ditemui di kediamannya 2 September 2015 lalu mengatakan apresiasi kepada Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi yang diketuai Hasnil Syarkawi karena telah bekerja keras dalam menyukseskan Bukittinggi Sehat. Sehingga kota dengan tiga kecamatan ini, lolos pada tahap verifikasi pertama dan kedua. Ia berharap mudah-mudahan Kota Bukittinggi bisa mendapatkan meraih nominasi untuk merebut salah satu penghargaan Swasti Saba. Ketua Tim Penilai, Felix Iriyantomo dari Kementerian Perhubungan RI bersama anggotanya Ika Purwandi, SKM dan Amar dari Kementerian Kesehatan RI. Sementara dari provinsi hadir Syolvani dari Dinas Perhubungan, Kusnasi dari Dinas Kesehatan, dan Nelita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Felix Iryantomo, tujuan pelaksanaan Kota Sehat adalah mewujudkan kondisi kota untuk hidup dengan bersih, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat kerja bagi warganya. Dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktifitas dan perekonomian masyarakat. Penilaian Kota Sehat dilakukan satu kali dalam dua tahun, dan tahun ini Kota Bukittinggi masuk nominasi tiga besar dari 17 daerah lainnya, terangnya. Dalam penilaian Kota Sehat ini, Kota Bukittinggi masuk kategori Padapa. Yaitu kota pada taraf pemantapan. Pada tahapan ini akan dinilai dua tatanan, Kawasan Pemukiman Sarana Prasarana Umum, dan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri. Penghargaan untuk penilaian Kota sehat akan diserahkan bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Untuk verifikasi lapangan Kota Sehat Bukittinggi, perjalanan akan dimulai dari Sekretariat FKS ke Kelurahan Belakang Balok, dimana yang menjadi titik tinjaunya adalah Sekretariat Pokja, Posyandu Lansia, Pemukiman sehat, Posyandu balita. Kemudian finish di Kelurahan Benteng Pasar Atas, dimana yang menjadi titik pantaunya adalah Taman Jam Gadang dan WC Umum Pasar Atas. Kominfo

WARGA Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu menerima bantuan 25 sumur resapan dari Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH-USAID). Sumur resapan itu diarahkan untuk menjaga kelestarian sumber air ngesong yang letaknya tak jauh dari desa itu. Penyerahan aset 25 sumur resapan itu dilakukan di SDN Tulungrejo 04, yang disaksikan Kepala Desa Tulungrejo, Camat Bumiaji serta warga setempat. Urban Water Supply Specialist USAID, Rudhy Wahyu Finansyah mengatakan sumur resapan ini merupakan program percontohan yang digarap sejak bulan ramadhan lalu. Rudhy berharap program ini bisa ditindaklanjuti masyarakat agar mereka bisa membangun sumur resapan sendiri disekitar rumahnya termasuk juga diteruskan oleh instansi terkait di Pemkot Batu. Menurutnya saat ini beberapa dinas teknis sudah mulai membuat sumur resapan tetapi sayangnya masih banyak di daerah hilir padahal menurut Rudhy akan lebih efektif jika sumur tersebut dibangun di kawasan hulu yang memiliki banyak sumber air sehingga bisa membantu menjaga kelestariannya termasuk sumber air ngesong yang kini debit airnya turun. Rudhy mengingatkan keberadaan 25 sumur resapan baru ini belum bisa berfungsi optimal untuk menjaga kelestarian sumber air ngesong. Secara ideal sumur resapan minimal 200 unit baru bisa memberikan pengaruh. Sumur resapan bisa mencegah banjir, pengikisan lapisan tanah yang subur, tanah longsor serta mengurangi potensi terjadinya luapan air disaat hujan. Mengingat pentingnya keberadaan sumur resapan ini kepala dusun Wonorejo sebagai warga penerima bantuan mengaku senang serta berharap nantinya ada penambahan bantuan serupa dari IUWASHUSAID maupun dari pemerintah daerah. Di tahun 2000 Kota Batu masih ada sekitar 178 sumber air tetapi saat ini sumber air yang masih hidup tinggal 104 sumber air saja sementara 74 sumber air lainnya kini sudah mati. Humas Kota Batu

Kota Bukittinggi

30


Wako Sidak Pembangunan Parit Jalan WALI Kota Pekanbaru, Firdaus meninjau pelaksaan pekerjaan pembangunan parit di Kota Pekanbaru, dan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zulkifli Harun, Camat Pekanbaru Norpendike Prakasa, beserta lurah Pekanbaru Kota. Dalam sidak tersebut, Wali Kota Pekanbaru bersemangat melihat pekerjaan pembangunan parit agar lokasi yang biasanya tergenang air saat musim hujan dapat segera teratasi. “Jadi pembangunan lokasi parit ini juga bagian agar aliran air yang biasanya menyebabkan titik kebanjiran kedepannya dapat ditanggulangi dengan adanya perbaikan pembangunan yang dilakukan oleh dinas PU Pekanbaru,” ujar Walikota. Dikatakan Wako, sidak fisik di beberapa sarana umum ini juga atas saran dan masukan dari masyarakat Pekanbaru. Hal ini juga karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan masih adanya jalan yang tergenang hingga banjir saat musim hujan tiba. “Untuk saat ini memang belum bisa terlihat dampaknya karena Pekanbaru masih belum di guyur hujan terus menerus. Coba kalau musim hujan sudah turun, pembangunan beton parit ini tentunya bisa mengatasi permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” tutupnya. Humas Pekanbaru

Kota Tasikmalaya Buka Pemasaran On-line Produk Lokal DINAS Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya membuka pemasaran produk komoditas unggulan daerah secara online. Hal itu dilakukan demi mendongkrak perkembangan produk-produk asli putra daerah dalam rangka persiapan mengahadapi Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA 2015. Kepala Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Kota Tasikmalaya, Wawan Hermawan, 28 September 2015 mengungkapkan kontak pemasaran online berada di bawah naungan website dinasnya yang akan dibuka awal bulan Oktober 2015. “Selama ini produk asli Kota Tasik menunjukan perkembangan yang cukup signifikan. Itu bisa dilihat dari omzet para pengusaha komoditas unggulan yang mengalami peningkatan. Produk asli kita ini tak hanya dipasarkan di lokal melainkan sudah banyak tembus ke luar daerah bahkan luar negeri,” paparnya. Sebelum membuka pemasaran secara online, Wawan menjelaskan, pihaknya menggelar sosialisasi dengan para pengusaha akan tujuan serta penggunaan peralatan teknologi yang diterapkannya. Selain itu, sambungnya, juga menjalin kerjasama dengan pihak Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya. Kominfo Kota Tasikmalaya


31

A G E N D A

Bangun Jejaring Berbagi Ilmu

Peserta Knowledge Management Forum (KMF) di Jakarta.

Stakeholder pemerintah kota terus memperkuat jejaring guna meningkatkan kualitas pembangunan kota. Salah satunya melalui Knowledge Management Forum (KMF) yang digelar di Jakarta selama tiga hari, 19 sampai 21 Agustus 2015. Acara yang berlangsung di Hotel Morrisey dan diikuti peserta dari 13 pemerintah kota di Indonesia ini mengusung tema “Membangun dan Memperkuat Jejaring”. Yang lebih difokuskan untuk membangun jaringan kota berketahanan iklim. Untuk peserta acara KMF ini adalah anggota Pokja Perubahan Iklim APEKSI yaitu Peserta berasal dari Pemerintah Kota Semarang, Palembang, Bandar Lampung, Cimahi, Pekalongan, Cirebon, Probolinggo, Tarakan, Sukabumi, Blitar, Denpasar, Salatiga dan Bogor. 32


S

EBAGAIMANA diketahui, KMF dibentuk APEKSI bersama Mercy Corps Indonesia pada 2013 sebagai ajang forum diskusi dan kegiatan dengan tujuan menciptakan ruang diskusi guna berbagi pengetahuan, pembelajaran, best practice, serta untuk membangun kepercayaan dan jejaring antarsesama kota dalam membangun kota berketahanan iklim. Pada hari pertama, workshop diisi dengan kilas balik dari pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim APEKSI dan KMF 2014. Lalu dianjutkan dengan screening movie, beradaptasi dengan perubahan iklim, permainan networking (baling-baling perkenalan), lalu brainstorming masalah penting terkait jejaring untuk membangun ketahanan kota. Setelah itu dilanjutkan dengan puzzle berjaring dan sharing pengalaman. Setiap peserta dari pemerintah kota diminta untuk memaparkan program dan membagi pengalamannya yang telah dilaksanakan di wilayahnya masingmasing. Kota Cirebon, misalnya, berbagi pengalaman dalam melaksanakan proteksi dan diversifikasi air bersih untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap kekeringan sebagai dampak perubahan ikilim. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, air yang dikelola berasal dari air hujan dan air bekas wudhu dari masjid At-Taqwa. Dengan begitu, pemanfaatan air bersih hasil diversifikasi ini digunakan untuk kebutuhan kamar mandi, cuci tangan, serta wudhu. Contoh lain adalah Kota Blitar, Jawa Timur, yang membuat 800 lubang biopori, 12 sumur resapan, dan satu instalasi air permanen untuk kebutuhan kawasan agrowisata buah blimbing. Adapun Kota Bandar Lampung berbagi pengalaman perihal penerapan kurikulum adaptasi perubahan iklim untuk bahan ajar di SD dan SMP. Dan masih banyak contoh pengalaman dari peserta kota lain. Pada hari kedua, 20 Agustus 2015, forum diisi dengan pemaparan dari

Peserta diberikan game bagaimana menjalin kerja sama tim dan jejaring yang baik dan saling menguntungkan. dua kementerian dan satu badan. Nara sumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengulas masalah Implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Peluang Pendanaan untuk Membangun Ketahanan Perkotaan di Indonesia. Lalu, nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri membawakan materi “Peran Koordinasi Level Nasional dan Kota serta Instrumen Peraturan Perundang-undangan untuk Mendukung Tersusun dan Terlaksanaannya Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Kota Secara Efektif”. Dan tak ketinggalan, nara sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawakan topik “Peran Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mengkoordinir Kerja-kerja berbagai Elemen dan Sektor dalam Membangun Ketahanan Iklim di Indonesia”. Acara dilanjutkan dengan mendetailkan prioritas kebutuhan perkotaan untuk memperkuat kapasitas berjaring, termasuk membuat formula langkah strategis menjawab kebutuhan kota dalam memperoleh manfaat berjaring. Di hari yang sama, acara dilanjutkan dengan bagaimana peserta menjalin dan meningkatkan jejaring untuk mengatasi perubahan iklim ini. Peserta diberikan game bagaimana menjalin kerja sama tim dan jejaring yang baik dan saling menguntungkan. Acara ini dikemas dalam salah satu sesi bernama Networking Games: Gasing Perkenalan! Di sini peserta diajak untuk secara acak berkenalan dengan peserta

lainnya dengan menggunakan metode gasing putar, sambil bertukaran kartu nama. Peserta berpasangan melakukan ‘suit-gunting batu kertas’, bagi yang kalah harus diam di tempat, sedangkan yang menang harus mencari peserta lain yang diam di tempat tersebut untuk berkenalan. Melalui permainan seperti ini, diharapkan peserta dari kota-kota Kelompok Kerja Perubahan Iklim APEKSI ini dapat semakin memperkuat kapasitas berjejaring, dan formulasi kebutuhan untuk memperoleh manfaat berjejaring tersebut dapat ditindaklanjuti. Meskipun, pemerintah kota telah menyusun program yang responsif terhadap perubahan iklim, namun program tersebut tidak serta merta dipahami semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait program yang secara cepat mampu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat akibat perubahan iklim dan mengatasi kerentanan kota dari bencana (banjir, kekeringan, angin puting beliung, abrasi, dan penyakit demam berdarah). Bencana-bencana seperti ini sa ngat erat kaitannya dengan fenomena perubahan iklim. Namun demikian, belum sepenuhnya semua SKPD memahami bencana yang akan terjadi pada masyarakat akibat perubahan iklim. Hal tersebut karena pengelolaan perubahan iklim masih dianggap suatu konsep yang masih baru, tidak sepenuhnya dipahami pemangku kepentingan di tingkat SKPD. Sehingga belum mempertimbangkan perubahan iklim dalam perencanaan pembangun an. Hal ini disebabkan pemerintah dan stakeholder kota tidak memiliki cukup informasi mengenai perubahan iklim, sehingga dalam pembangunan kota, populasi dan sistem perkotaan akan memiliki resiko yang lebih tinggi dalam menerima dampak dari perubahan iklim. Tanpa penanganan yang serius dan mempertimbangkan perubahan iklim, maka permasalahan bencana yang terkait iklim akan sulit diselesaikan, dan memperparah masalah perkotaan yang sudah ada.


33

A G E N D A

Rekomendasi Tata Kelola Pemerintah Dari Komwil II Sumbagsel, APEKSI: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Komisariat Wilayah II Sumbagsel, kembali menggelar pertemuan empat bulanan, yang dikemas dalam workshop dan rapat koordinasi. Workshop kali ini mengambil tema, “Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Pemerintah Darah: Antara Harapan dan Kenyataan”. Acara ini berlangsung di Balai Kota Jambi, selama tiga hari 26-28 Juli 2015, diikuti 10 Pemerintah Kota seSumbangsel.

A

CARA pertemuan dan workshop yang penuh k eakraban ini di buka Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, yang didampingi Walikota Jambi, Syarif Fasha dan Direktur Eksekutif Apeksi Sarimun Hadisaputra.

34


Nara sumber Workshop dan rapat koordinasi APEKSI Komwil II Sumbagsel Prof.Dr. Zudan dan Dr. Supandi. Sementara Workshop meng hadirkan pembicara dari Dirjen Dukpil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, Hakim Agung RI, Supandi. Workshop lebih fokus membahas implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 30 Tahun 2012 tentang administrasi daerah yaitu menyangkut kebijakankebijakan kepala daerah. Lebih lanjut workshop dan rapat kerja Komwil II Sumbagsel ini peme rintah kota yang hadir dalam rapat koordinasi dan workshop tersebut diantaranya peserta dari pemerintah Kota Bandar Lampung, Metro, Prabumulih, Palembang, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Bengkulu, Pangkal Pinang, Sungai Penuh, dan Kota Jambi. Ujung dari workshop dan rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi. Hasil Rekomendasi Komwil II Sumbagsel: 1. Mendorong pemerintah agar mem percepat penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 2. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera melakukan affirmative action terhadap perlindungan hukum bagi penyelenggara peme rintahan melalui penguatan kerja sama kelembagaan antara POLRI, KEJAKSAAN AGUNG, BPK dan KEMENDAGRI dibawah koordi-

nasi Presiden RI serta menyusun aturan yang jelas dan tegas terhadap mekanisme ataupun tata hubungan kerja antara APIP dan APH. 3. Tindak lanjut terhadap setiap peng aduan masyarakat yang ditujukan kepada Aparat Penye lenggara Pemerintah Daerah, baik yang disampaikan oleh LSM maupun Perorangan harus dikaji terlebih dahulu oleh APIP de ngan prinsip ultimum remedium (meng utamakan sanksi administrasi peme rintahan daripada pidana) dan permintaan maupun pemberian alat bukti terkait de ngan data dugaan penyimpangan harus secara tertulis sesuai de ngan peraturan yang berlaku. 4. Menjamin kepastian hukum terhadap hasil audit BPK minimal 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya LHP. 5. Perlu penguatan terhadap APIP baik Sumber Daya Aparatur maupun Sarana dan Prasarana. 6. Pemanggilan, Klarifikasi terhadap Aparat Penyelenggara Pemerintah Daerah oleh APH harus didahului dengan koordinasi antara APH dan APIP. 7. Penentuan suatu permasalahan masuk ranah pidana, harus ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu. Rekomendari ini ditetapkan di Kota Jambi, 27 Juli 2015, yang di tandatangani 11 wakil dari pemerintah kota se-Sumbagsel.

Seleksi Jabatan Tinggi di Daerah

Direktur APEKSI Sarimun Hadisaputra membuka Workshop Reformasi Birokrasi APEKSI di Jakarta

A

SOSIASI Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), kembali menggelar workshop Reformasi Birokrasi yang kesekian kali. Workshop ini untuk membekali anggota APEKSI bagaimana mengisi jabatan pimpinan tinggi di wilayahnya. Acara ini dikemas dalam tema “Kebijakan Pengisian Jabatan Tinggi/ Fungsional dan Peran Aparat Penga-

wasan Intenal Pemerintah (APIP) di Era Reformasi Birokrasi”. Workshop yang berlangsung, 31 Agustur lalu, di Hotel Sofyan Betawi, Menteng Jakarta Pusat, ini diikuti peserta dari 23 pemerintah kota seluruh Indonesia. Acara dibuka Direktur Eksekutif Sarimun Hadisaputra. Dalam sambutannya, Sarimun mengingatkan pen tingnya pemerintah kota mengikuti aturan yang ditetapkan, jangan sampai

ada yang dilanggar. Untuk menghasilkan aparat pemerintahan kota yang kompeten dalam memberikan pela yanan, tidak lepas dari input yang dimasukkan, yaitu seleksi jabatan pimpinan tinggi di kota masing-masing yang harus dilakukan secara terbuka. Lebih lanjut, Sarimun menerangkan jabatan pimpinan tinggi di daerah memiliki peran untuk memimpin dan memotivasi semua aparatur sipil negara (ASN) melalui kepeloporan, pengembangan


35

I N F O

A P E K S I

kerja sama, dan keteladanan. Sesuai Undang-Undang (UU) ASN, manajemen ASN di Indonesia mendasarkan diri pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, ataupun kondisi kecatatan. Pengisian jabatan dan manajemen ASN di tiap pemerintahan ini melibatkan Kemente rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) guna merumuskan dan menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Selain itu, juga melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penyelenggaraan manajemen ASN, serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN (me ngelola pegawai ASN). Untuk peningkatan kompetensi dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan manajemen ASN. Lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, Komite Aparat Sipil Negara (KASN) bertugas melakukan monitoring, eva luasi kebijakan, dan rekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit dan pengawasan penerapan asas, kode etik, dan ode perilaku ASN. Workshop ini dibagi dalam dua panel diskusi. Diskusi panel satu menghadirkan pembicara Inspektur II dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sastri Yunizarti Bakry, dengan membawakan tema “Peran dan fungsi APIP sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014”. Terkait de ngan pemerintah daerah, fungsi APIP melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (meliputi pengawasan umum dan urusan). Sementara nara sumber lain Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB,

36


Setiawan Wangsaatmadja, mengulas topik “Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalan Perspektif UU ASN”. Dijelaskan Setiawan, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) memiliki pe ran strategis baik di daerah maupun di pusat. Peran strategisnya adalah se bagai penggerak manajemen ASN. Dari total ASN di Indonesia saat yang mencapai 4,4 juta, posisi JPT mencapai 12 juta atau sekitar 0,27 persen. JPT ini mencakup Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (setara Eselon I); Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara eselon I); dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II). Dia melanjutkan, pengisian JPT bisa berasal dari ASN maupun PPPK, yang dilakukan secara kompetitif dan terbuka berdasarkan sistem merit (kualifikasi, kompetensi, kinerja). Sedangkan, seleksinya dilakukan oleh panitia seleksi instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan ASN. Berdasarkan tingkatan pemerintahannya, seleksi Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, sedangkan untuk Pimpinan Tinggi Pratama bisa dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, dan antarintansi dalam satu kabupaten atau kota. Setiawan juga menguraikan soal tata cara pengisian JPT yang dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap persiapan yang mencakup pembentukan panitia seleksi dan penyusunan serta penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong. Pem-

bentukan panitia seleksi ini mengacu pada PPK dan berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Di sini, panitia seleksi terdiri atas unsur pejabat terkait dari instansi yang bersangkutan, pejabat dari instansi lain yang terkait, dan akademisi/pakar/profesional. Panitia seleksi berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 9 orang. Perbandingan Panitia Seleksi Internal dan eksternal adalah 45:55. Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assesor). Pelaksanaan seleksi pertama dilakukan dengan membentuk panitia seleksi. Panitia ini yang melakukan koordinasi dengan KASN. Di sini KASN memastikan pansel menerapkan sistem merit. Bila disetujui baru bisa melakukan seleksi JPT secara terbuka. KASN melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi dan keputusannya mengikat. Hasil seleksi tiga calon disampaikan ke gubernur/PPK dan diteruskan ke Mendagri dan Presiden. Setelah itu KASN melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut dan membuat laporan ke Presiden. Baru Presiden membuat keputusan terhadap JPT yang terpilih. Setiawan menceritakan tembok besar China yang dibangun selama 10 tahun dengan panjang 2400 km tidak pernah dijebol musuh. Tetapi dalam 100 tahun pertama pemba ngunan telah berhasil dimasuki musuh tiga kali. Musuh masuk bukan dengan menjebol tembok tetapi dengan cara memberikan gratifkasi kepada pen-

Inspektur II dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sastri Yunizarti Bakry, sebagai pembicara dalam Workshop Reformasi Birokrasi di Jakarta

Pembicara: LAN dan ITC

jaga. Cerita Setiawan ini memberikan gambaran betapa pentingnya peran seleksi pimpinan tinggi. Sebab posisi ini hanya 1,12% dari total ASN di Indonesia. Di bagian lain, dijelaskan Setiawan, pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dengan memperhatikan

syarat kompetitif, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada diskusi panel kedua, hadir sebagai nara sumber Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, Basseng, dengan mengulas topik “Direktori Inovasi Administrasi Negara” dan pem-

bicara dari International Test Center (ITC) yang membahas tema “ Pengembangan Profesionalitas Pegawai melalui Assesment Test”. Basseng menceritakan bagaimana pemerintah daerah melakukan pembaharuan praktik dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki nilai dalam aspek administrasi negara. Menurutnya, administrasi negara merupakan proses kebijakan oleh penyelenggara kepentingan publik untuk memenuhi kepentingan publik. Sementara itu, inovasi administrasi negara diartikan sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan oleh penyelenggara kepentingan publik untuk memenuhi kepentingan publik yang memiliki unsur kebaharuan serta kemanfaatan. “Di Indonesia pemimpin daerah yang inovatif masih sangat terbatas,” terangnya. Tentang inovasi daerah ini diatur pada pasal 386 dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sana disebutkan bahwa pimpinan daerah melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini akan mendapat penilaian, tentunya berdasarkan penelitian dari lembaga yang memiliki kredibilitas dan bila hasilnya dianggap baik pemerintah pusat akan memberikan penghargaan yang setimpal. Pemerintah daerah juga harus memberikan penghargaan terhadap individu yang melakukan inovasi tersebut. Namun, bila inovasi yang dijalankan tidak mencapai hasil, ASN yang bersangkutan tidak menerima sanksi. Dijelaskan, dengan banyak dilakukan inovasi, jelas akan semakin memperbanyak data (koleksi rujukan/kebijakan/pedoman/model/buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis dengan indikator yang telah ditetapkan. Dan menjadi rujukan/replikasi inovasi dalam mendesain dan menginisiasi pengembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan bagi instansi pemerintah.


37

I N F O

A P E K S I

Penting, U Sinkronisasi Tata Ruang Antardaerah Rencana tata ruang wilayah (RTRW) antara satu kota dengan daerah berbatasan sulit disinkronkan. Ini membuat pembangunan fisik terlihat timpang. Diperlukan koordinasi dalam perumusan rencana tata ruang (RTRW) antar daerah.

38


NTUK mensinkronkan pembangunan sesuai rencanan tata ruang wilayah (RTRW) nasional, Asosiasi Peme rintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertema “Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah/ Daerah (RTRWD) dan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Antar-Daerah”. Lokakarya ini untuk membekali anggota APEKSI bagaimana mewujudkan pembangunan yang sinkron antardaerah berbatasan yang bisa memenuhi pembangunan sesuai Sistem Perkotaan Nasional. Lokakarya dibuka Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra, dan dihadiri sekitar 30 peserta dari perwakilan 11 pemerintah kota. Acara berlangsung di Hotel Cipta Pancoran Jakarta Selatan, 3 September 2015, dengan menghadirkan pembicara Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/ PPN) Arifin Rudiyanto. Arifin membawakan tema “Kebijakan dan Strategi Pembangunan PerkotaanRPJMN 2015-2019”. Sementara pembicara kedua, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Rizari, membawakan tema “Kebijakan dan Implementasi Kerjasama Antar-Daerah Bidang Perencanaan Wilayah”. Dalam sambutannya, Sarimun Hadisaputra mengatakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional merupakan kesepakatan antara pusat, daerah, dan shareholder akan ruang yang ada. Namun, implementasinya masih lemah dan belum efektif. “Apalagi dinamika kepentingan masyarakat akan ruang belum terakomodasi de ngan baik,” ujarnya. Ke depan, terang Sarimun, penataan ruang melalui rencana tata ruang harus mengakomodasi semua kepentingan dan diterapkan secara konsisten. Untuk mewujudkan ren-

Pembicara Lokakarya Nasional APEKSI Sinkronisasi RTRWD dan SPN Antar-Daerah, Arifin Rudiyanto, BAPPENAS dan Rizari Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan, dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri. cana tata ruang antarsektor, misalnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bekerja sama. Bagaimana tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, pemanfaatan ruang, dan pe ngendalian pemanfaatan ruang yang didapat melalui serangkaian pe nelitian lapangan dan terangkum dalam materi teknis. Sementara itu, Arifin Rudiyanto mengatakan, urbanisasi dari desa ke kota setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditahun 2015 diper kirakan 59,35 persen penduduk hidup dan tinggal di kota. Hal itu membuat wilayah perkotaan menghadapi dinamika muatan persoalan serta ke giatan yang tinggi. “Sudah seharusnya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang belakangan ini nampak mengalami tekanan lingkungan yang sangat tinggi,” katanya. Diimbuhkan, saat ini ruang selalu menjadi semakin padat, baik padat oleh jumlah penghuninya maupun

semakin padat oleh berbagai kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Se bagai contoh, dalam rentang 30 tahun, kepadatan penduduk DKI Jakarta berlipat dua kalinya. Karena itu, menurut Arifin, diperlukan penataan ruang sehingga segala kegiatan yang berlangsung tidak saling bertentangan dan saling mengganggu, dan produktivitas total atas pemanfaatan sumber daya yang terbatas pun dapat meningkat. “Penataan ruang juga diperlukan sehingga kelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dijaga keseimbangannya. Penataan ruang penting dilakukan secara partisipatif sehingga masyarakat dapat turut berperan serta,” terangnya. Dalam kenyataannya, imbuhnya, setiap wilayah atau daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, baik ditinjau dari sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, letak geografis sosial budayanya, maupun resources lainnya ada potensi yang di miliki suatu daerah, tetapi tidak di-

miliki daerah lain. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mengharuskan setiap daerah membangun berdasarkan pendekatan wilayah dan melakukan kerja sama antardaerah dengan prinsip saling menguntungkan. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan wilayah bukan saja harus memperhatikan potensi yang ada di wilayahnya, tetapi juga harus memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah lainnya. Pengelolaan pemba ngunan daerah tidak boleh bertumpu pada nilai-nilai eksklusif yang dikembangkan oleh masing-masing daerah demi meningkatkan pendapatan lokal yang menguntungkan daerahnya tanpa mempedulikan dampak negatif terhadap daerah lain di sekitarnya. Karena itu, lanjutnya, konsep kerja sama yang saling menguntungkan antardaerah harus dibangun, diawali dengan menumbuhkan sikap dan kemauan untuk bekerja sama. Arifin juga menyebutkan, saat ini wilayah perkotaan menghadapi


39

I N F O

A P E K S I

Peserta Lokakarya Nasional “Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah/Daerah (RTRWD) dan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Antar-Daerah”. Yang di selenggearakan APEKSI, di Jakarta. masalah dan tantangan multi dimensi dan sektoral. Seperti, rendahnya daya saing, belum berkembangnya ekonomi lokal perkotaan, dan belum standarnya standar pelayanan per kotaan minimum. Masalah lainnya adalah soal kemiskinan, kerawanan sosial, kriminal di kota besar, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, modal sosial, dan belum termanfaatkannya modal sosial budaya. Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembiayaan pem bangunan perkotaan juga disebut Arifin. “Untuk itu, diperlukan adanya peraturan yang berorientasi kepada sektoral versus pendekatan yang terintegrasi antarkota dalam sistem kewilayahan,” ujarnya. Lebih lanjut, Arifin menjelaskan konsep dasar pembangunan kota masa depan yang harus dilakukan dengan intervensi. Intervensi ini untuk mengendalikan dan mengarahkan pembangunan menuju pilar yang benar. Setidaknya, ada lima pilar dalam membangun perkotaan di Indonesia. Pertama, kota layak dan nyaman. Kedua, kota hijau

40


yang berketahanan iklim dan bencana. Ketiga, kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi. Keempat, identitas perkotaan yang berasal dari sosial budaya bisa muncul. Kelima, sistem perkotaan nasional berbasis kewilayahan. Sementara itu, Rizari mengungkapkan bahwa rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) antara satu daerah dan daerah lain tidak bisa dikerjasamakan. Sebab, setiap RTRW daerah disahkan oleh perda masing-masing daerah. “Bagaimana bisa dikerja samakan,” jelasnya. Meski demikian, imbuhnya, tidak tertutup kemungkinan, setiap penyusunan RTRW setiap daerah dilakukan koordinasi antara satu daerah dengan daerah lain untuk mencapai sinkronisasi pengembangan wilayah dalam ruang tersebut. Rizari menegaskan, pendekatan perencanaan wilayah bisa dilakukan melalui pendekatan sektoral dan kewilayahan. Pendekatan ini didasarkan pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan kewilayahan ini melihat pemanfaatan

ruang serta interaksi berbagai ke giatan dalam ruang wilayah. Pengelompokan suatu wilayah dapat dilakukan berdasar batas administrasi yang memandang wilayah terdiri dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masing-masing Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, yang hadir salam loka karya ini, mengaku memperoleh banyak manfaat, di antaranya soal informasi akan kebijakan dan regulasi di bidang RTRWD dan Sistem Perkotaan Nasional (SPN), serta informasi pengalaman tentang RTRWD dan SPN dari kementrian dan daerah. Berdasarkan informasi tersebut, ia berharap dapat terwujud sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah/Daerah (RTRWD) antardaerah yang berbatasan dan pemenuhan SPN. “Sehingga, pemba ngunan di perkotaan ke depan lebih terarah, efektif, efisien, dinamis, dan ramah lingkungan dengan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, serta pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kerja Sama Adaptasi Perubahan Iklim Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI)—yang menjadi bagian dari konsorsium Indonesia Climate Alliance (ICA)—menyelenggarakan Climate Week, dengan mengangkat tema “Building Climate Change Resilience at Regional, National and Local Level”.

A

CARA ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan Indonesia Climate Alliance (ICA), berlangsung selama lima hari (5-9 Oktober 2015), di Hotel Crowne, Jakarta. Serial kegiatan yang terdiri dari seminar, lokakarya, dialog, pameran dan kunjungan lapangan. Penampilan “Theater Anak” oleh Amalia Sosrodiredjo dan Ganara Art Studio, sebagai penghibur peserta acara Climate Week. Usai menikmati lenggak lenggok tarian anak-anak, acara dilanjutkan dan dibuka oleh Koordinator Badan Pengurus Transisi ICA, Sarimun Hadisaputra. Dalam

Peserta Climate Week 5-9 Oktober 2015, di Jakarta sambutannya, Sarimun mengatakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, semua pihak harus saling bahu membahu, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat termasuk media harus bekerja sama dalam aksi adaptasi perubahan iklim ini. Sarimun menegaskan bekerjasama bukan hanya dengan pemerintah tapi juga dengan jaringan lainnya. Kalau hanya mengandalkan kerja sama dengan pemerintah, akan ada masalah dan tidak bisa jalan. Semua pihak harus berkolaborasi mengembangkan strategi ketahanan iklim yang komprehensif dan dapat diaplikasikan secara nyata. Sarimun menegaskan kerja nyata yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan komunitas tergolong aksi local, secara keseluruhan masuk kolaborasi regional, bahkan internasional. Indonesia Climate Alliance, terang Sarimun yang juga Koordinator Badan

Pengurus Transisi ICA ini, merupakan jejaring lembaga-lembaga yang bekerja untuk perubahan iklim, dengan visi membangun ketahanan iklim Indonesia telah mempersiapkan kegiatan Climate Week ini sejak awal. Melalui climate week ini, para pelaku adaptasi perubahan iklim di daerah bisa membangun jaringan untuk memperkuat diri. Sebab selama ini belum semua daerah bergerak menjalankan praktik adaptasi perubahan iklim dengan benar, hanya beberapa daerah saja yang sudah mempraktikan dengan baik. Menghadapi perubahan iklim perlu aksi nyata secara bersama-sama beradaptasi menghadapi perubahan iklim. Sementara Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nur Masripatin mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mengupayakan rancangan peraturan menteri LHK agar pemerintah daerah memasukkan rencana adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Rancangan aspek kebijakan tidak hanya mengatur kehutanan, tetapi juga pertanian, industri, hingga pengelolaan sampah. Kebijakan yang ditelorkan peme rintah mendorong daerah untuk memainkan peran dalam adaptasi perubahan iklim ini mewadahi tiga pilar yaitu kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu tiga pilar ini terangnya harus saling bekerja sama dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim. Mulai dari mitigasi, adaptasi sampai penanggulangan berbagai isu terkait perubahan iklim. Acara hari pertama kegiatan Climate week ini, dikemas dalam diskusi panel yang membahas masalah resilience dalam konteks Asia. Peluncuran kerangka kerja konvergensi adaptasi perubahan iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API – PRB). Sedangkan hari kedua membahas kerangkan kerja kebijakan tingkat nasional. Pembahasan Road to Paris: Kepentingan nasional terhadap rejim


41

I N F O

A P E K S I

perubahan iklim Post 2020 uang di bawakan Utusan Khusus Perubahan Iklim. Deputi Bidang Pengembangan Regional – Kementerian PPN/BAPPENAS membahas “Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan Nasional“. Dilanjutkan dengan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam - Kementerian PPN/BAPPENAS, bertema “Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan Sustainable Development Goals”. Lalu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas “Kerangka Kebijakan terkait Pengarusutamaan Adaptasi Perubahan Iklim dan Instrumen Pendukungnya”. Untuk sesi swasta dibahas inisiatif dunia usaha. Seperti skema insentif REDD+, mendoron upaya membangun ketahanan iklim kepada mitra dan anggota Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD). Acara dilanjutakn dengan diskusi panel inisiatif ketahanan wilayah perkotaan. Mulai dari pembahasan inisiatif membangun ketahanan iklim kelompok kerja APEKSI. Ketahanan Iklim Perkotaan Pesisir, Earth Hour City Challenge, National New Urban Agenda (Habitat III). Sementara ini siatif ketahanan ekosistem dan keanekaragaman hayati lebih membahas Inisiatif restorasi ekosistem dan adaptasi wilayah perdesaan, Ketahanan Pesisir dan Pengurangan Risiko Bencana, Tropical Forest Conservation Action (TFCA), Citarum River Basin Integrated Water Resource Management. Sesi diskusi panel II dilakukan inisiatif inovatif komunitas untuk ketahanan wilayah perkotaan dan ekosistemnya. Pembahasan dilakukan bagaimana inisiatif komunitas untuk ketahanan wilayah perkotaan, partisipasi komunitas dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, Crowd Mapping Platform sebagai instrument inovatif dalam mendukunhg upaya memba ngun ketahanan, belajar dari desa berketahanan iklim sampai edukasi lingkungan dan perubahan iklim di

42


lingkungan anak-anak. Untuk ketahanan ekosistem konservasi pesisir lewat penanaman mang rove dibawakan komunitas Mangrove Sari dari Brebes. Pengelolaan sumber daya hutan berbasis komunitas - Operation Wallacea Trust dari Berau. Ketahanan pangan, sumber daya air dan sektor penghidupan di Propinsi NTT dari CIS Timor. Dan konservasi lahan terdegradasi Pacitan dari Proklim. Hari ketiga, kegiatan Climate Week diawali dengan diskusi panel yang membahas Skema Pendanaan Adaptasi Perubahan Iklim. Kebijakan fiskal untuk mendukung inisiatif-inisiatif pembangunan ketahanan iklim serta pendanaan adaptasi di bawah Green Climate Fund (GCF). Pembelajaran dan praktik terbaik dari skema peng alokasiaan dana adaptasi hingga level perdesaan. Sampai kajian terkait skema pendanaan perubahan iklim perkotaan. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel, Kerangka Program dan Skema Pendanaan Mitra Pembangunan untuk Ketahanan Wilayah Perkotaan dan Ekosistem Ketahanan wilayah perkotaan. - Amin Budiarjo dari USAID membawakan tema “Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK)”. - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) membawakan tema “Alternatif pendanaan infrastruktur yang berketahanan iklim”. Erwin Widodo (ICCTF) membawakan Prioritas strategis dan jendela pendanaan. Sementara Tropical Forest Conservation Act for Action (TFCA) Kalimatan - Kehati Foundation dan Critical Ecosystem Partnership Fund untuk kawasan WallaceaBurung Indonesia. Sesi panel dialog nasional me ngenai tata kelola pembangunan yang berketahanan iklim membahas tema “mengembangkan dan memperkuat jejaring untuk kolaborasi inisiatif dan aksi kolaborasi dunia usaha untuk pembangunan yang berketahanan iklim”. Akhir acara Climate Week ini diisi dengan laporan hasil dialog nasional.

Seperti laporan hasil private sector forum, kesimpulan penyelenggaraan acara Climate Week. Sementara fields visit dilakukan di tiga tempat yaitu kunju ngan ke Instalasi Biogas dan Sanimas serta Rumah Tempe Indonesia di Kota Bogor. Ecopark LIPI dan Perkebunan Bambu di Cibinong. Dan Proklim Jakarta di Sunter Jaya dan Kampung Malaka.

Kurang Peduli NAMUN apa yang terjadi, masih banyak masyarakat dan pemangku kepentingan yang kurang peduli terhadap perubahan iklim. Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dalam acara Climate week, 7 Oktober 2015 lalu mengatakan masyarakat kurang mempedulikan perubahan iklim sehingga tidak memahami dampaknya pada kehidupan. Pergeseran waktu cocok tanam dan peningkatan suhu air laut, misalnya banyak berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Namun sayang, masalah perubahan iklim hampir tidak pernah dijadikan visi misi seorang calon kepala daerah. Sebab, masih dianggap isu yang kurang popular. Berdasarkan Indonesia Climate Alliance (ICA), perubahan iklim berdampak negatif banyak terhadap Indonesia, mulai terhadap sektor kelautan dan perikanan berupa penggenangan air laut di pesisir, erosi pantai dan sedimentasi, gelombang ekstrem, kerusakan terumbuk karang akibat pemutihan, sampai pergeseran ekosistem perairan yang mengganggu produktivitas perikanan. ICA mencatat 24.000 pulau tenggelam karena naiknya permukaan air laut dan akan melonjak hingga dua ribu pulau pada 2030. Selain itu, perubahan iklim juga membawa efek kesehatan mengerikan seperti penyebaran penyakit melalui serangga, udara, air, dan makanan akibat perubahan parameter suhu udara, curah hujan, kelembaban dan cuaca ekstrem.

VOLUME

VII, OKTO

BER 201

4 Majalah

Majalah Asosiasi VOLUME V, MARET

Pemerintah Kota

Asosias

i Pemerin tah Kot a Seluru h

Indone

sia

Seluruh Indonesia

2014

I 2014

VI, JUN VOLUME

a Seluruh

erintah Kot

siasi Pem

Majalah Aso

AEC

VOLUME VIII, DESEM

Indonesia

ASEAN Economic Community

BER 2014

Menata PerkotaaWajah Depan n Masa

Bila Daerah ana Gagap Benc jaan Menjadi Metaforsis Kera Kota Entrepreneur

Volume V

MARET 2014

Majalah Asosiasi

Pemerintah Kota

Seluruh Indonesia

VOLU

ME IX

ET 20

15

Maja

lah As

Ambonk u, Ambon Ki ta A Volum e VII

OKTOBER

2014

Cimahi, Kota Tentara nan Kreatif

1

ta Se

luruh

Indon

esia

Me Birorkerformasi Daerahasi di

Singkawang, Bangkitnya Kota Masa Lalu

Harga Pemasangan Iklan di KOTAKITA ukuran

ah Ko

Hasil P Para Wertemuan ali Kota Presiddengan en Jok owi

Babak Baru Otonomi

1

osias i Pe

merint

JEJAK

KOTAKIT

erah KesiapoanngDsoang MEA Meny

Keterangan

, MAR

Pilihan paket 1 kali

2 kali

3 kali

4 kali

Cover IV (back cover)

1 hal

22,5 jt

35 jt

47 jt

63 jt

Cover II (inside front cover )

1 hal

15 jt

25 jt

31,5 jt

42 jt

Cover II (inside front cover )

½ hal

8 jt

14 jt

16,8 jt

22,4 jt

Cover III (Inside back cover)

1 hal

12,5 jt

22,5 jt

26 jt

35 jt

Cover III (Inside back cover)

½ hal

8 jt

14 jt

16,8 jt

22,4 jt

Di tengah majalah

1 hal

7,5 jt

12,5 jt 15,75 jt

21 jt

Di tengah majalah

½ hal

4 jt

6,5 jt

8,4 jt

Pembayaran melalui rekening Bank Mandiri Cabang Graha Irama Kuningan Jakarta, No.124-000-4350147 atas nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

11,2 jt

Dulu Ja Kini Beyagiri, kasi

Bagi Pemerintah Daerah, SKPD, Dinas, Badan, Lembaga yang berada di pemerintah daerah atau Perusahaan yang berminat memasang iklan atau sponsor di Majalah kota Kita, harap mengisi formulir pemasangan iklan dan mengirimkan formulir tersebut ke bagian iklan Majalah Kota Kita. Bagian iklan menerima materi iklan jadi sesuai dengan ukuran yang di pesan. Untuk informasi pemasangan iklan harap menghubungi: Imam Yulianto: 0812 9859 529 Alamat Redaksi dan Iklan: Rasuna Office Park III WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan, DKI Jakarta, 12960, Indonesia T +62-21 8370 4703 F +62-21 8370 4733 http://www.apeksi.or.id Volume XI OKTOBER 2015

43

CLEANING&&LAUNDRY LAUNDRYEXHIBITION EXHIBITION INDONESIAINTERNATIONAL INTERNATIONAL CLEANING 332016INDONESIA 2016 rdrd

edition edition

2016 2016 7 – 9 APRIL 77www.expo-clean.com –– 99 APRIL 2016 2016

2016 2016

Jakarta International Expo - Kemayoran JakartaInternational International Expo Jakarta Expo -- Kemayoran Kemayoran

www.expo-clean.com www.expo-clean.com

Get Ready For 2016 Get Ready For Conferences with World Class2016 Speakers



Speakers Get Ready For 2016 Pest Control Management Pavilion Laundry Accessories Pavilion Laundry Accessories Pavilion Conferences with World Class

  Conferences with World Class Speakers Live PestDemo Control Management Pavilion  Laundry Accessories Pavilion Seminars and more Live Demo  Pest Control Management Pavilion 

 

Seminars and more

Live Demo Supporting Organisations : Seminars and more Supporting Organisations :

Supporting Organisations : Organised by :

For Enquiries Please Contact :

Organised by : PTFor Enquiries PleaseSENTOSA Contact : MEDIA ARTHA PT MEDIA ARTHA T: +62 21 5835 4654 SENTOSA T: +62 58351097 4654 F: +62 2121 5830 F:Enquiries +62 21 5830 1097Contact : Organised by : F Please E:[email protected] E: [email protected] PT MEDIA ARTHA Contact Person: TeddySENTOSA Halim Contact Person: Teddy Halim T: +62 21 5835 4654

F: +62 21 5830 1097 E: [email protected]

Principal Partner : Principal Partner :

Principal Partner :

International Supporters :

International Supporters :

International Supporters : @expo_clean

@expo_clean

Ketika Otonomi Mengkerut

Recommend Documents