KETERLIBATAN BANK INDONESIA DALAM MEMPRAKARSAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

KETERLIBATAN BANK INDONESIA DALAM MEMPRAKARSAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Disusun oleh:1 Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LLM. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LLM. Veri Antoni, S.H., M.Hum. Dian Agung Wicaksono, S.H., LLM.

Abstrak Keterlibatan BI dalam memprakarsai RUU yang terkait dengan tugas dan kewenangan BI, yaitu melalui: Pertama, jalur legislasi. Pada jalur ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) alternatif pilihan, yaitu: Opsi Kesatu, BI menjadikan diri sebagai pemrakarsa, dengan catatan semua perubahan pengaturan di atas sudah dilakukan, maka BI dapat menjadi pemrakarsa RUU dari jalur pemerintah atau pengusul RUU dari jalur DPR. BI dapat juga memilih langkah untuk menyusun suatu RUU yang berkaitan dengan fungsi, tugas, kewajiban dan lembaganya, kemudian dari RUU yang dibuat tersebut BI memilih jalur di antara DPR, Presiden, atau DPD untuk selanjutnya dapat diajukan. Opsi Kedua, BI hanya menunggu permintaan dan undangan dari Pemerintah yang diwakili oleh Menteri untuk dilibatkan dalam proses pembahasan suatu RUU. Derajat ini berpegang pada definisi legalistik formal bahwa kewenangan pemrakarsa hanya dapat dilakukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Opsi Ketiga, BI membangun kerja sama dengan lembaga yang dapat mengusulkan atau memprakarsai RUU dalam hal pembangunan hukum di bidang kewenangan BI. Kedua, jalur ajudikasi atau negatif legislasi. BI mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi atas kerugian konstitusional yang diderita oleh BI dengan keberlakuan pengaturan dalam UU BI yang telah sah berlaku. Selain itu, BI juga harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran atas Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 sebagai koridor untuk memperjelas fungsi, tugas, kewenangan dan independensi BI. Dengan demikian, dapat dinilai apakah selama ini norma dalam UU BI sudah sejalan dengan norma konstitusi atau belum. Tidak dilibatkannya BI dalam proses legislasi UU yang mengatur terkait kewenangan BI tentu membawa dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan konstitusional BI, yang tentu mengarah pada munculnya kerugian konstitusional yang diderita oleh BI. Hal tersebut setidaknya cukup untuk menjadi dasar mengapa BI harus dilibatkan dalam proses legislasi UU yang terkait dengan kewenangan BI.

1

Dosen FH UGM

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 11, Nomor 3, September - Desember 2013

A. Latar Belakang

Dewan Moneter, sehingga BI pada saat itu merupakan bagian integral dari pemerintah.4 Oleh karena itu,

Membahas mengenai Bank Indonesia (BI) sebagai

DPR bersama Presiden akhirnya bersepakat

bank sentral, tentu tidak dapat dilepaskan dari desain

memberikan kemandirian kepada Bank Indonesia

konstitusional yang menyatakan bahwa negara

sebagai bank sentral melalui UU Nomor 23 Tahun

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

1999 tentang Bank Indonesia.

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU.2 Hal tersebut menunjukkan adanya

Pemberian kemandirian kepada BI bertujuan agar BI

pengakuan secara konstitusional terhadap eksistensi

tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah. Namun,

bank sentral dalam sistem ketatanegaraan di

dalam perjalanannya kemandirian BI yang diberikan

Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BI.

oleh UU Nomor 23 Tahun 1999 direvisi melalui UU

Pengaturan lebih lanjut mengenai bank sentral

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU

“dengan undang-undang” (bij de wet geregeld)

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

meredefinisi kemandirian BI dengan memberikan

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

pembatasan dalam hal melaksanakan tugas dan

NRI Tahun 1945) inilah yang sejatinya menjadi

kewenangannya. Hal ini dipandang penting sebab

konstruksi utama dalam memberikan arah pengaturan

diperlukan koordinasi yang lebih erat antara BI sebagai

mengenai bank sentral di Indonesia. Pengaturan lebih

pemegang otoritas moneter dengan Pemerintah

lanjut inilah yang dapat mendudukkan dan

sebagai pemegang otoritas fiskal dan sektor riil dalam

memberikan desain spesifik mengenai kewenangan,

rangka mewujudkan kestabilan nilai rupiah.5 Redefinisi

kelembagaan, dan kedudukan bank sentral (Bank

atas terminologi independensi BI dapat diartikan

Indonesia) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

sebagai bentuk degradasi level kemandirian BI sebagai lembaga negara yang independen atau pula dimaknai

Salah satu aspek utama dalam desain bank sentral

sebagai bentuk konkretisasi independensi.

adalah terkait kemandirian bank sentral dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sebab

Revisi kemandirian dan luasan cakupan “interaksi”

secara historis ketidakmandirian bank sentral

BI setidak-tidaknya dapat mempengaruhi kemandirian

merupakan salah satu penyebab utama terjadinya

BI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

krisis ekonomi sebelum dilakukannya perubahan

dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Di luar

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945).3

Dalam

pelaksanaan tugas dan kewenangan BI, salah satu

perjalanan selanjutnya, beriringan dengan proses

bentuk “interaksi” tersebut adalah peran DPR dalam

perubahan UUD 1945, Presiden dan Dewan Perwakilan

penentuan anggaran BI berdasarkan Pasal 60 UU

Rakyat (DPR) juga melakukan proses penggantian

Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968 tentang

dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), yang

Bank Sentral, yang memberi kedudukan kepada BI

menentukan bahwa anggaran operasional BI harus

sebagai pembantu pemerintah dalam melaksanakan

dimintakan persetujuan dari DPR. Bahkan dalam

kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh

2

Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3

Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia, “Kemandirian Anggaran Bank Indonesia”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 10, No. 3, September - Desember 2012, hlm. 1.

2

4.

Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

5.

Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).


perkembangan kekinian di tengah wacana adanya

dengan susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung

revisi UU BI, DPR juga menghendaki adanya

jawab dan independensi agar kemudian substansi

persetujuan DPR terlebih dahulu dalam penetapan

UU tersebut koheren dan dapat diimplementasikan

anggaran kebijakan yang sebelumnya hanya wajib

dengan tepat oleh BI.

dilaporkan secara khusus kepada DPR. Peluang BI untuk dapat turut membahas RUU Bukan hanya itu, desain UU BI saat ini juga sangat

sebenarnya terbuka melalui Pasal 68 ayat (6) UU

dominan aspek pengawasan dari DPR. Hal tersebut

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

dapat dilihat pada Pasal 38 ayat (4) UU BI yang

Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi,

mengatur bahwa kinerja Dewan Gubernur dan

“Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang

Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan

pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika

tugas dan wewenangnya dinilai oleh DPR. DPR juga

materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan

kemudian berwenang memberikan persetujuan

lembaga negara atau lembaga lain.”7 Pasal a quo

menurut Pasal 62 ayat (3) UU BI bilamana Pemerintah

membuka peluang BI untuk turut serta dalam tahap

hendak memberikan injeksi modal karena modal BI

pembicaraan tingkat I dalam pembentukan suatu

kurang dari Rp2Trilyun. Tentu pengaturan mengenai

RUU yang substansi terkait dengan kewenangan

modal minimum BI merupakan hal yang tidak tepat

lembaga negara yang lain. Peluang tersebut menjadi

mengingat BI bukanlah commercial entity.

bernilai sangat politis karena frasa yang mengatur hanya berbunyi “dapat diundang” dan bukan “harus

Beranjak dari permasalahan tersebut di atas, maka

mengundang”. Padahal bila memang substansi yang

perlu kemudian dimaknai kembali substansi

diatur dalam RUU tersebut terkait erat dengan

kemandirian yang dilekatkan kepada BI, yang mana

kewenangan lembaga negara yang lain sudah

desain kemandirian tersebut sepenuhnya merupakan

sepatutnya bila lembaga negara tersebut wajib untuk

pilihan kebijakan (legal policy) yang dituangkan

diundang, sehingga apa yang diatur dalam UU

dengan UU khusus yang mengatur susunan,

tersebut sejalan dan dapat diimplementasikan oleh

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan

lembaga yang terkait.

independensi bank sentral. Sebagai lembaga negara yang independen, yang bebas dari campur tangan

Sejatinya, keterlibatan bank sentral dalam proses

Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya.6

pengusulan RUU bukan lagi hal baru dalam konteks kebanksentralan di dunia. Bank Sentral Cyprus (Cyprus

Menjadi hal yang harus ditelaah lebih lanjut untuk

Central Bank/CCB) mengusulkan RUU terkait

melibatkan BI dalam proses pembentukan UU yang

restrukturisasi sektor perbankan yang terkena krisis,

mengatur lebih lanjut terkait kewenangan BI sebagai

yakni dengan merekomendasikan pengajuan

bank sentral di Indonesia. Pelibatan BI semata dalam

mendesak dan pemberlakuan segera menjadi UU

kerangka menjaga konsistensi independensi bank

Reorganisasi dan Pemulihan Sistem Perbankan Cyprus

sentral sebagai lembaga negara yang diamanatkan

oleh Parlemen Cyprus.8 RUU tersebut akhirnya

oleh konstitusi. Keterlibatan BI penting khususnya dalam mengawal pembentukan UU yang terkait

6

Bagian Konsiderans Menimbang huruf d dan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

7

Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

8

Redaksi Suara Merdeka, “Harga Minyak Dunia Turun Imbas Krisis Siprus”, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/22/1 49970/Harga-Minyak-Dunia-Turun-Imbas-Krisis-Siprus, diakses 12 April 2013.

3


disahkan oleh 26 suara, dengan 2 suara menolak dan 25

abstain.9

Fakta tersebut cukup memberikan

Berita Negara Republik Indonesia, termuat keterangan mengenai bank sentral.10

ilustrasi bahwa pelibatan bank sentral dalam proses

Penjelasan Pasal 23 UUD 1945

pembahasan RUU adalah sebuah hal yang dapat

menyebutkan bahwa, “Kedudukan Bank

dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan

Indonesia yang akan mengeluarkan dan

pula kajian mendalam untuk menganalisis peluang

mengatur peredaran uang kertas,

keterlibatan BI dalam memprakarsai RUU dalam

ditetapkan dengan undang-undang”.11

sistem ketatanegaraan Indonesia. 2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat B. Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

1949 (KRIS 1949). Bank sentral dalam KRIS 1949 diatur dalam Pasal 164 ayat (4) dan Pasal 165. Pasal 164 ayat (4)

1. Desain Kelembagaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Mandiri

menyatakan, “Pengeluaran alat-alat pembayaran yang sah dilakukan oleh atau atas nama Republik Indonesia Serikat

a. Pengaturan Bank Sentral dalam Konstitusi

ataupun Bank Sirkulasi”. Pasal 165 ayat

Sebelum masa reformasi terdapat tiga

(1) menyatakan, “Untuk Indonesia ada

konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia,

satu Bank Sirkulasi”, sedangkan ayat (2),

yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

“Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan

1945), Konstitusi RIS 1949 (KRIS 1949), dan

pengaturan tatanan dan kekuasaannya

UUD Sementara 1950 (UUDS 1950). Ketiganya

dilakukan dengan undang-undang

memberikan rumusan pengaturan yang

Federal”.

berbeda terkait bank sentral, yaitu: 3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

(UUDS 1950). Pengaturan bank sentral

1945). Berdasarkan pembahasan

dalam UUDS 1950 terdiri atas tiga ayat

rancangan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI

yang terdapat dalam Bab IV tentang

(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Keuangan, yaitu Pasal 109 ayat (4), Pasal

Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia

110 ayat (1) dan (2). Pasal 109 ayat (4)

Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tidak

menyebutkan, “Pengeluaran alat-alat

ditemukan adanya usulan ataupun pembahasan mengenai bank sentral. Pembahasan yang mengemuka saat itu lebih banyak terkait dengan hal keuangan dan anggaran negara serta perekonomian dan kesejahteraan sosial secara umum. Namun demikian, dalam penjelasan Pasal 23 UUD 1945 yang dibuat kemudian dan untuk pertama kalinya diumumkan dalam

9

Ella Syafputri, “Parlemen Siprus Setujui RUU Restrukturisasi Bank”, http://www.antaranews.com/berita/364887/parlemen-siprus-setujui-ruurestrukturisasi-bank, diakses 12 April 2013.

4

10 Penjelasan ini dibuat oleh Soepomo untuk kepentingan sosialisasi naskah UUD 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena itu, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946, judulnya ditulis dengan kata “tentang”, yaitu: “Pendjelasan tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia”, bukan “Penjelasan OendangOendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia” sebagai judul dokumen. 11 Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, eksistensi konstitusional Bank Indonesia sebagai nama dan sebagai institusi bank sentral sudah diungkapkan secara eksplisit. Sayangnya, ketentuan tersebut hanya terdapat dalam penjelasan, yang meskipun sudah diberlakukan sebagai bagian dari UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden, tetapi tidak bersifat imperatif. Oleh karena itu, sebelum Undang-Undang tentang Bank Indonesia disusun, atas kebutuhan ketika itu, maka Bank Negara Indonesia Tahun 1946 yang dibentuk lebih dahulu yang disamping merupakan Bank Komersial atau Bank yang melaksanakan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.


pembayaran yang sah dilakukan oleh atau

suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan,

atas nama Pemerintah Republik Indonesia

kewenangan, tanggung jawab, dan

ataupun oleh Bank Indonesia”. Sedangkan

independensinya diatur dengan undang-

Pasal 101 ayat (1), “Untuk Indonesia ada

undang”.

satu Bank Sirkulasi”, sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Penunjukan sebagai Bank

Pencantuman independensi ke dalam batang

Sirkulasi dan pengaturan tatanan dan

tubuh konstitusi juga terjadi perbedaan

kekuasaannya dilakukan dengan undang-

pendapat. Perbedaan pendapat ini tercatat

undang”.

dalam Risalah Rapat Pleno ke-14 Panitia AdHoc I Badan Pekerja MPR, tertanggal 14 Maret

Setelah masa reformasi, Majelis

2002. Pendapat yang setuju, misalnya, diwakili

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

oleh Lukman Hakim dari F-PPP, dengan

(selanjutnya disebut MPR RI) menggarisbawahi

pertimbangan karena pada masa lalu bank

salah satu kebijakan reformasi pembangunan

sentral selalu begitu mudah diintervensi oleh

yang harus dilakukan guna penyelamatan dan

pemerintah, maka larangan terhadap intervensi

normalisasi kehidupan nasional adalah

ini harus dilakukan dengan cara menegaskan

restrukturisasi dan penyehatan

perbankan.12

independensi bank sentral dalam UUD.15

Proses restrukturisasi dan penyehatan

Pendapat yang sama diungkapkan Gregorius

perbankan harus dimulai dengan mewujudkan

Seto Harianto dari F-PDKB bahwa telah ada

bank sentral yang tidak dapat diintervensi

kesepakatan dalam amandemen UU Nomor

oleh pemerintah. Sebab menurut MPR RI,

23 Tahun 1999 untuk mempertahankan

salah satu penyebab melemahnya

independensi Bank Indonesia dalam

perekonomian nasional pada saat itu adalah

melaksanakan tugasnya.

sistem perbankan yang tidak mandiri. Ketidakmandirian ini dikarenakan adanya

Pendapat yang tidak setuju pencantuman

kewenangan pemerintah untuk melakukan

independensi dalam batang tubuh konstitusi,

intervensi terhadap bank sentral.13 Berbeda

misalnya diwakili oleh Pataniari Siahaan dari

dengan tiga UUD sebelumnya, hanya UUD

F-PDIP, yang berpendapat bahwa independensi

1945 Hasil Amandemen IV yang secara tegas

itu cukup dicantumkan dalam undang-undang,

menyebutkan tentang independensi bank

karena bank sentral itu hanya independensi

sentral,14

dengan rumusan Pasal 23D UUD

dari kekuasaan pemerintah. Pendapat seperti

NRI Tahun 1945 bahwa, “Negara memiliki

ini juga disetujui oleh Mayjen TNI Affandi dari F-TNI/POLRI, dengan alasan menimbulkan implikasi politik, karena akan timbul multi interpretasi selain menimbulkan kekakuan.

12 Lihat Bab IV, huruf a, butir c Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Tidak perlunya independensi ini dicantumkan

13 Lihat Bab II, huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

dinilai cukup dinyatakan dalam undang-

14 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 185-186.

dalam konstitusi juga dinyatakan oleh Soedijarto dari F-UG, karena independensi undang. Pendapat ini juga menjadi pendapat A.M. Lutfi dari F-Reformasi.

15 Ibid., hlm. 185.

5


Selain masalah independensi bank sentral,

dibuatnya pun sejajar dengan keputusan

masalah lain yang cukup pelik menjadi

Menteri.18

perdebatan adalah status Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Hal ini terkait dengan

Penjelasan-penjelasan pemerintah di atas

tidak adanya penjelasan dalam undang-

secara jelas mendudukkan Bank Indonesia

undang tentang kedudukan Bank Indonesia

sebagai lembaga negara, bukan merupakan

sebagai lembaga negara yang independen,

lembaga tinggi negara. Adapun mengenai

yang dapat dikategorikan sama dengan

kesetaraan antara Bank Indonesia dengan

lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden,

lembaga tinggi negara dalam menjalankan

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

fungsinya dapat dilihat dari hubungan kerja

Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan

antara Bank Indonesia dengan pemerintah

Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud

dalam kedudukannya sebagai lembaga negara

dalam Pasal 1 ayat (2) Ketetapan MPR RI

yang independen sebagaimana diatur dalam

Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan

Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 UU Nomor

Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi

23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004.

Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.16

Dengan statusnya yang spesial ini, meminjam istilah Klaus Stern, maka Bank Indonesia harus

Dalam keterangan pemerintah yang

dilihat sebagai “the highest executive state

dikemukakan oleh Menteri Keuangan pada

bodies”19, dengan “its designation as an

Rapat Kerja Komisi VIII ke-6, tanggal 9 Maret

authority is applicable only to a very restricted

1999 dinyatakan bahwa:

extent”20. Hal tersebut yang kemudian

[…] Ingin disebut lembaga pemerintahan tidak

membuat Ellen Kennedy menyimpulkan bahwa

bisa, karena governance agency dia tidak bisa

bank sentral adalah “[…] is not a constitutional

karena di luar pemerintahan. Tapi dia bukan

branch like the judiciary, legislative or executive,

swasta, dia juga bukan lembaga tinggi negara,

the Bundesbank operate in constitutive manner

tapi dia bukan lembaga swasta, bukan private

and its norm of monetary stability is more like

agency, bukan governance agency, bukan

a constitutional principle.”21

sebagai lembaga tinggi negara. Ini suatu agency, suatu lembaga bukan pemerintahan tapi punya negara. […].17 Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Kehakiman memberikan penjelasan pada Rapat Panitia Kerja ke-2, tanggal 25 Maret 1999, bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen sejajar dengan menteri dan peraturan yang

18 Sekretariat Komisi VIII, 1999b, Proses Pembahasan Rancangan UndangUndang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku IV, Rapat ke15, 25 Maret 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 79. Lihat juga Maqdir Ismail, “Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia”, Op.cit., hlm. 353. 19 Klaus Stern, “The Note-Issuing Bank within the State Structure”, dalam Deutsche Bundesbank (Ed.), 1999, Fifty Years of the Deutsche Mark, Central Bank and the Currency in Germany since 1948, Oxford University Press, UK, hlm. 111. Lihat juga Maqdir Ismail, “Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia”, Op.cit., hlm. 356.

16 Ibid., hlm. 149.

20 Klaus Stern, “The Note-Issuing Bank within the State Structure”, Op.cit., hlm. 110. Lihat juga Maqdir Ismail, “Menselaraskan Undang-Undang Bank Sentral dan Undang-Undang Perbankan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, Juni 2007, hlm. 80.

17 Sekretariat Komisi VIII, 1999a, Proses Pembahasan Rancangan UndangUndang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku II, Rapat ke6, 9 Maret 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 62. Lihat juga Maqdir Ismail, “Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 3, Juli 2010, hlm. 352.

21 Ellen Kennedy, 1991, The Bundesbank Germany’s Central Bank in the International Monetary System, The Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers, London, hlm. 11. Lihat juga Maqdir Ismail, “Menselaraskan Undang-Undang Bank Sentral dan Undang-Undang Perbankan”, Loc.cit.

6


Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,

dalam struktur kenegaraan Republik Indonesia

pasca reformasi desain kelembagaan Bank

tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD

Indonesia sebagai bank sentral merupakan

NRI Tahun 1945, tetapi hanya ditentukan

reaksi atas pengalaman ketika Bank Indonesia

dalam UU. Bank Indonesia adalah lembaga

dengan mudah diintervensi pemerintah, yang

negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun

berakibat Bank Indonesia tidak dapat

1945, tetapi kewenangannya diberikan oleh

melaksanakan fungsinya secara baik, sehingga

UU. Oleh karenanya, sangatlah sulit untuk

melahirkan isu independensi Bank Indonesia.

mengatakan bahwa Bank Indonesia adalah

Desain kelembagaan Bank Indonesia atas

state agency (dalam perspektif state agency

dasar respon pengalaman masa lalu

adalah lembaga atau institusi yang dibentuk

dibandingkan pertimbangan akademis yang

oleh undang-undang)22, sebab Bank Indonesia

lebih bersifat teoritis membuat desain Bank

adalah Bank Sentral Republik Indonesia

Indonesia menjadi lembaga yang “unik” bila

sebagaimana ditentukan lewat UU Bank

dibandingkan dengan lembaga-lembaga

Indonesia. Akibatnya, susunan, kedudukan,

negara lainnya.

kewenangan, tanggung jawab, dan independensi bank Indonesia, sepenuhnya

b. Pengaturan Bank Sentral dalam Undang-

bergantung pada kesepakatan (konsensus)

Undang

antara DPR dan Presiden, selaku pemegang

Sebagaimana telah juga dikutip di atas, Pasal

kekuasaan membentuk UU.

23D UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Negara memiliki suatu bank sentral

Dinamika pengaturan tersebut terlihat dari

yang susunan, kedudukan, kewenangan,

rumusan desain Bank Indonesia pada UU yang

tanggung jawab, dan indipendensinya diatur

mengatur tentang Bank Indonesia. Pasal 4

dengan undang-undang”. Berdasarkan

UU Nomor 23 Tahun 1999 menyebutkan

ketentuan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945

bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara

tersebut, meskipun ketentuan konstitusional

yang independen, bebas dari campur tangan

tentang bank sentral hanya terdiri dari satu

Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya,

pasal, namun terkandung substansi yang

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur

mendasar. Pertama, negara ditegaskan

dalam UU Bank Indonesia. Kemudian, pada

memiliki “satu bank sentral”. Suatu bank

Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2004 sebagai

sentral itu menunjukkan kepada satu lembaga

perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999,

yang berfungsi sebagai bank sentral dengan

rumusan desain Bank Indonesia mengalami

nama yang tidak ditentukan secara eksplisit.

perubahan, khususnya pada bagian luasan

Kedua, bank sentral yang dimaksudkan itu

independensi yang dilekatkan pada Bank

mempunyai susunan, kewenangan, tanggung

Indonesia.

jawab, dan kedudukan yang independen. Ketentuan mengenai susunan, kewenangan,

Dalam aturan perubahan disebutkan bahwa

tanggung jawab, dan independensinya akan

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang

diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan

Menariknya, bilamana dibandingkan dengan lembaga lain, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, maka kedudukan Bank Indonesia

22 Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia, “Kemandirian Anggaran Bank Indonesia”, Op.cit., hlm. 10.

7


pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya,

sistem ketatanegaraan Indonesia, sebab tidak

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur

ada lembaga negara lain dalam sistem

dalam UU Bank Indonesia. Penambahan frasa

ketatanegaraan Indonesia yang dapat secara

“dalam melaksanakan tugas dan

langsung mengajukan anggarannya kepada

kewenangannya” menunjukkan dinamika

DPR dan Presiden, melainkan harus melalui

desain independensi Bank Indonesia yang

proses penganggaran yang normal, yaitu

ditentukan oleh substansi pengaturan dalam

melalui proses anggaran pendapatan dan

UU Bank Indonesia.

belanja negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD 1945.25

Salah satu bentuk konsekuensi pemberian independensi kepada Bank Indonesia adalah

Kemandirian mengusulkan dan menetapkan

diberikannya kewenangan kepada Bank

penganggaran secara normatif mulai direduksi

Indonesia untuk mengatur atau

dengan dilakukannya perubahan terhadap UU

membuat/menerbitkan peraturan yang

Nomor 23 Tahun 1999 melalui UU Nomor 3

merupakan pelaksanaan

undang-undang.23

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Keleluasaan dalam mengatur ini merupakan

Undang Nomor 23 Tahun 1999. Perubahan

salah satu perwujudan kemandirian yang

tersebut secara spesifik difokuskan pada

dimiliki oleh Bank Indonesia. Selain diberi

penyesuaian mekanisme perumusan kebijakan

kewenangan untuk mengatur atau

moneter dan penataan kembali kelembagaan

membuat/menerbitkan peraturan, Bank

Bank Indonesia sebagai penanggung jawab

Indonesia juga diberi keleluasaan dalam

otoritas kebijakan moneter.26 Kedua hal ini

mengatur struktur, kepegawaian, keuangan,

menjadi fokus perubahan karena dengan

dan bahkan penggajian bagi Gubernur, Deputi

perubahan ini diharapkan dapat memperkuat

Senior Gubernur, dan para Deputi Bank

akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas

Indonesia. Dengan demikian, kemandirian

Bank Indonesia tanpa mengurangi makna

tidak hanya sebatas pembentukan peraturan

independensi lembaga negara.27

perundang-undangan saja, tetapi juga diberi kemandirian dalam menentukan dan

UU Nomor 3 Tahun 2004 dinilai melakukan

mengatur organisasinya.

pembatasan terhadap independensi yang dimiliki oleh Bank Indonesia berdasarkan UU

Lebih lanjut, UU Nomor 23 Tahun 1999 juga

Nomor 23 Tahun 1999 dengan memberi

memberikan kewenangan Bank Indonesia

batasan kata “independensi” dalam Pasal 4

untuk secara langsung mengusulkan dan

ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1999, yaitu

menetapkan anggaran tahunan dan

menambahkan frasa “dalam melaksanakan

memberitahukannya ke DPR dan Presiden.24 Konstruksi ini sangat mengukuhkan kemandirian Bank Indonesia dalam konstelasi

23 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843). 24 Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

8

25 Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia, “Kemandirian Anggaran Bank Indonesia”, Op.cit., hlm. 9. 26 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357). 27 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).


tugas dan wewenangnya”. Dengan

Ketentuan Pasal 4 tersebut menjadi penting

ditambahkannya frasa ini, makna independensi

ketika dinyatakan bahwa Bank Indonesia

dibatasi hanya dalam melaksanakan tugas

adalah lembaga negara independen, bebas

dan kewenangan saja dan tidak pada bidang

dari campur tangan pemerintah atau pihak

lain. Artinya, DPR dan Presiden dapat dimaknai

lain, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

sepakat untuk mereduksi derajat independensi

Rumusan tersebut kemudian disambung

yang telah mereka berikan melalui UU Nomor

dengan frasa “kecuali untuk hal-hal yang

23 Tahun 1999 atau mengkonkretkan makna

secara tegas diatur dalam undang-undang

independensi yang dimiliki Bank Indonesia.

ini”, maka dengan demikian rumusan Pasal tersebut bila dimaknai secara argumentum a

2. Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga Negara Lain

contrario berarti Pemerintah dan DPR hanya dapat mencampuri urusan Bank Indonesia untuk hal-hal yang memang diatur dalam UU

a. Hubungan Bank Indonesia dengan Dewan

Bank Indonesia. Dengan demikian, “campur

Perwakilan Rakyat

tangan” tersebut dijabarkan dalam relasi yang

Dalam rangka menelaah hubungan Bank

tercermin dalam Pasal 58, 58A, dan 59.

Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu ditelaah kembali ketentuan Pasal 4 UU

Pada umumnya hubungan antara bank sentral

Nomor 3 Tahun 2004, yang menyatakan

dengan parlemen diatur secara umum

bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara

terutama dalam bentuk pertanggungjawaban

yang independen dalam melaksanakan tugas

bank sentral kepada parlemen. Parlemen

dan wewenangnya, bebas dari campur tangan

mempunyai hak untuk melakukan evaluasi

Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk

terhadap rencana dan kegiatan bank sentral.

hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU

Hal ini terjadi karena dianggap parlemen telah

Bank Indonesia. Tugas dan wewenang yang

mendelegasikan wewenang dan kekuasaannya

dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dijabarkan

dalam kebijakan moneter, sehingga parlemen

dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Bank Indonesia,

berwenang untuk meminta pertanggung-

yang mana disebutkan bahwa fungsi atau

jawaban dari bank sentral. Parlemen pada

tujuan utama dari Bank Indonesia memelihara

umumnya mempunyai hak dan kesempatan

kestabilan nilai

rupiah.28

Untuk mencapai

untuk memberikan penilaian dan melakukan

tujuan tersebut, Bank Indonesia diberi

review performance dari bank sentral dalam

kewenangan untuk menetapkan dan

hubungannya dengan kebijakan moneter.

melaksanakan kebijaksanaan moneter, dan

Sementara bank sentral pun mempunyai hak

mengatur dan menjaga kelancaran sistem

dan kewajiban untuk memberikan penjelasan

pembayaran.29

dan pembenaran atas kebijakan tersebut. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan, yang memuat antara lain: (a)

28 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada

29 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

pelaksanaan tugas dan wewenang Bank

tahun sebelumnya; dan (b) rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah Indonesia untuk tahun yang akan datang

9


dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan

keuangan.30

menghendaki pemeriksaan secara khusus mengenai satu masalah atau kegiatan tertentu,

Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (4) disebutkan

maka DPR dapat meminta BPK melakukan

dalam hal DPR memerlukan penjelasan

pemeriksaan terhadap Bank Indonesia.

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya,

b. Hubungan Bank Indonesia dengan

termasuk dalam rangka penilaian terhadap

Pemerintah

kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib

Sama halnya dengan Dewan Perwakilan

menyampaikan penjelasan secara

tertulis.31

Rakyat, ketentuan Pasal 4 UU Bank Indonesia

Selain laporan tahunan, berdasarkan Pasal 58

memberikan batasan relasi antara Bank

ayat (2), Bank Indonesia diwajibkan juga untuk

Indonesia dengan Pemerintah, bahwa

menyampaikan laporan triwulan secara tertulis

pemerintah dan DPR hanya dapat mencampuri

tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya

urusan Bank Indonesia untuk hal-hal yang

kepada DPR dan

Pemerintah.32

Laporan

memang diatur dalam UU Bank Indonesia.

triwulan tersebut kemudian dievaluasi oleh

Oleh UU Bank Indonesia hal tersebut dijabarkan

DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian

dalam relasi yang tercermin dalam Pasal 52,

tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur

53, 54, 55, dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2009

dan Bank

Indonesia.33

jo. UU Nomor 3 Tahun 2004.

Lebih jauh dalam Pasal 58A disebutkan, untuk

Ketentuan Pasal 52 menetapkan bahwa Bank

membantu DPR dalam melaksanakan fungsi

Indonesia bertindak sebagai pemegang kas

pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank

pemerintah.35 Dalam kedudukannya sebagai

Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam

pemegang kas terdapat kewajiban Bank

upaya meningkatkan akuntabilitas,

Indonesia untuk memberikan bunga atas saldo

independensi, transparansi, dan kredibilitas

pemerintah sesuai dengan peraturan

Bank

Indonesia.34

Selanjutnya, dalam hal DPR

perundang-undangan. Pasal 53 mengatur tentang kewajiban Bank Indonesia sebagai penerima pinjaman luar negeri untuk menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan

30 Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

kewajiban keuangan Pemerintah terhadap


Pasal 54 ayat (1) mengatur kewajiban


membahas masalah ekonomi, perbankan dan

pihak luar negeri.

pemerintah untuk pendapat dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang keuangan terutama yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk

33 Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357). 34 Pasal 58A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

10



memberikan pendapat dan pertimbangan

undang-undang melarang Bank Indonesia

kepada pemerintah mengenai APBN serta

untuk mengambil keuntungan dari penerbitan

kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas

surat-surat hutang ini, namun sebagai agen,

dan wewenang Bank

Indonesia.36

Ketentuan

Bank Indonesia diperbolehkan untuk membeli

ini menegaskan posisi kesetaraan fungsi Bank

surat-surat hutang hanya untuk dalam keadaan

Indonesia dengan pemerintah sebagai badan

darurat atau hanya terhadap surat-surat utang

hukum, yang dapat disejajarkan dengan

berjangka pendek.

lembaga tinggi negara lainnya, yang dalam hal ini adalah pemerintah.

C. Keterlibatan Bank Indonesia dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang

Selanjutnya, Pasal 55 memuat kewajiban pemerintah berkonsultasi dengan Bank Indonesia, jika pemerintah berkeinginan untuk menerbitkan surat-surat hutang

1. Proses dan Tahapan Pembentukan UndangUndang

negara.37

Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari

hutang itu tidak berakibat negatif terhadap

aktivitas dalam mengatur masyarakat,38 yang

kebijakan moneter, sehingga pelaksanaan

terdiri atas gabungan individu-individu manusia

penjualan surat hutang itu dilakukan sesuai

dengan segala dimensinya39. Sebagai negara

kondisi pasar dan menguntungkan pemerintah.

hukum, sudah semestinya pembangunan hukum

Penerbitan surat hutang Bank Indonesia dapat

nasional dilakukan secara terencana, terpadu,

memberikan bantuan kepada pemerintah.

dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional

Akan tetapi Bank Indonesia dilarang untuk

yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban

membeli surat-surat hutang negara di pasar

rakyatnya. Oleh karena itu, dalam rangka

primer untuk diri sendiri, kecuali surat hutang

pembangunan hukum nasional, pembentukan

berjangka pendek yang diperlukan dalam

suatu peraturan perundang-undangan diatur

operasi pengendalian moneter. Bank Indonesia

dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang

diperkenankan untuk membeli surat hutang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

negara di pasar primer dalam rangka

yang mengatur cara dan metode yang pasti, baku,

pemberian fasilitas pembiayaan darurat, yaitu

dan standar yang mengikat semua lembaga yang

terhadap hutang negara berjangka paling lama

berwenang dalam membentuk peraturan

satu tahun.

perundang-undangan.

Ketentuan tersebut semakin menegaskan posisi

Sejatinya, UU Nomor 12 Tahun 2012 bukanlah

Bank Indonesia sebagai agen yang membantu

yang pertama dalam menjadi panduan, melainkan

pemerintah dalam menerbitkan surat-surat

merupakan pengganti dari UU Nomor 10 Tahun

hutang, sehingga pada saat yang sama

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-


38 Satjipto Rahardjo, “Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis”, Makalah, Seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis” dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15-16 April 1998.


39 Dimensi-dimensi manusia yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang adalah bahwa manusia itu sebagai makhluk monodualis jiwa-raga, mono-dualis individu-sosial, mono-dualis pribadi mandiri makhluk Tuhan. Lihat dalam Ibid.

11


undangan. Penggantian tersebut dilatarbelakangi

c. pengaturan mekanisme pembahasan

oleh kelemahan dan kekurangannya dalam

Rancangan Undang-Undang tentang

menampung perkembangan kebutuhan

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti

masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kelemahan-kelemahan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, antara

lain:40

Undang-Undang; d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan

a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;

Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan

b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;

tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan

c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai

f. penambahan teknik penyusunan Naskah

dengan perkembangan atau kebutuhan hukum

Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang

dalam pembentukan peraturan perundang-

ini.

undangan; dan d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur

Pada Sub-bab ini diuraikan proses dan tahapan

dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

pembentukan undang-undang. Tahapan kegiatan tersebut mencakup kegiatan perencanaan

Sebagai penyempurnaan terhadap UU Nomor 10

undang-undang, penyusunan undang-undang,

Tahun 2004 tersebut, terdapat materi muatan

pembahasan rancangan undang-undang, dan

baru yang ditambahkan, antara

lain:41

a. penambahan Ketetapan Majelis

pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan

a. Perencanaan Undang-Undang

hierarkinya ditempatkan setelah Undang-

Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan

Tahun 1945;

undang-undang dilakukan dalam Program

b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan

Legislasi Nasional atau disingkat Prolegnas.

Perundang-undangan yang tidak hanya untuk

Prolegnas adalah instrumen perencanaan

Prolegnas dan Prolegda melainkan juga

program pembentukan undang-undang yang

perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan

disusun secara terencana, terpadu, dan

Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan

sistematis,42 yang merupakan skala prioritas

lainnya;

program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.43

40 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

42 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

41 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

43 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

12


Dalam penyusunannya, Prolegnas disusun

akhir tahun bersamaan dengan penyusunan

daftar rancangan undang-undang didasarkan

dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan,

atas: (a) perintah Undang-Undang Dasar

sedangkan penyusunan dan penetapan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b)

Prolegnas prioritas tahunan sebagai

perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan

pelaksanaan Prolegnas jangka menengah

Rakyat; (c) perintah Undang-Undang lainnya;

dilakukan setiap tahun sebelum penetapan

(d) sistem perencanaan pembangunan nasional;

Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

(e) rencana pembangunan jangka panjang

Pendapatan dan Belanja Negara.46

nasional; (f) rencana pembangunan jangka menengah; (g) rencana kerja pemerintah dan

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan

rencana strategis DPR; dan (h) aspirasi dan

Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui

kebutuhan hukum

masyarakat.44

alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.47 Menurut UU Nomor 27

Muatan dalam Prolegnas adalah program

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

pembentukan undang-undang dengan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

berisikan judul rancangan undang-undang,

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan

Rakyat Daerah, alat kelengkapan DPR yang

peraturan perundang-undangan lainnya.

khusus menangani bidang legislasi disebut

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan

dengan Badan Legislasi sebagaimana

peraturan perundang-undangan lainnya

diterangkan dalam Pasal 99 sampai dengan

merupakan keterangan mengenai konsepsi

Pasal 103.

rancangan undang-undang yang meliputi: (a) latar belakang dan tujuan penyusunan; (b)

Sebelum penyusunan Prolegnas secara bersama

sasaran yang ingin diwujudkan; dan (c)

antara DPR dengan Pemerintah, masing-masing

jangkauan dan arah

pengaturan.45

dari DPR dan Pemerintah menyusun rencana Prolegnas-nya masing-masing. Badan Legislasi

Prolegnas disusun oleh DPR dan Pemerintah,

(Baleg) DPR bertanggungjawab untuk

yang ditetapkan untuk jangka menengah dan

mengoordinasikan penyusunan Prolegnas di

tahunan berdasarkan skala prioritas

lingkungan DPR. Dalam penyusunan Prolegnas

pembentukan rancangan undang-undang.

di lingkungan DPR tersebut, dilakukan dengan

Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka

mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi,

menengah dilakukan pada awal masa

anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk

Sedangkan, penyusunan Prolegnas di

jangka waktu 5 (lima) tahun. Prolegnas jangka

lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh

menengah tersebut dapat dievaluasi setiap

menteri yang menyelenggarakan urusan



45 Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

47 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

13


pemerintahan di bidang hukum atau dalam

pemerintahan di bidang hukum.50 Dari daftar

hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM.

hasil penyusunan Prolegnas, rancangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

undang-undang yang telah melalui pengkajian

penyusunan Prolegnas dalam lingkungan DPR

dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah

diatur dengan Peraturan DPR. Sedangkan

Akademik.51

ketentuan lanjutan mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan

b. Penyusunan Undang-Undang

pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Suatu rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD52. Dalam

Untuk dapat menjadi Prolegnas yang sah, hasil

melakukan penyusunan rancangan peraturan

penyusunan Prolegnas antara DPR dan

perundang-undangan dilakukan sesuai dengan

Pemerintah harus disepakati menjadi Prolegnas

teknik penyusunan peraturan perundang-

dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

undangan. Teknik penyusunan peraturan

Penetapan Prolegnas yang disetujui kemudian

perundang-undangan tersebut telah ditentukan

ditetapkan dengan Keputusan

DPR.48

Dalam

dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.53

Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka

Khusus rancangan undang-undang yang

yang terdiri atas: (a) pengesahan perjanjian

berasal dari DPD harus melalui DPR. Rancangan

internasional tertentu; (b) akibat putusan

undang-undang yang berasal dari DPD tersebut

Mahkamah Konstitusi; (c) Anggaran

hanya yang berkaitan dengan kewenangannya,

Pendapatan dan Belanja Negara; (d)

yaitu: (a) otonomi daerah; (b) hubungan pusat

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

dan daerah; (c) pembentukan dan pemekaran

daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan

serta penggabungan daerah; (d) pengelolaan

(e) penetapan/pencabutan Peraturan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.49

lainnya; dan (e) perimbangan keuangan pusat dan daerah.54

Namun demikian, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dengan cakupan: (a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan (b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan

50 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 51 Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 52 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





14


Semua rancangan undang-undang yang

dikoordinasikan oleh menteri yang

berasal dari ketiga lembaga tersebut harus

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

disertai Naskah Akademik. Kewajiban adanya

bidang hukum.

naskah akademik tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai: (a) Anggaran

Mengenai usulan rancangan undang-undang

Pendapatan dan Belanja Negara; (b) penetapan

yang berasal dari DPD disampaikan secara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan

Undang menjadi Undang-Undang; atau (c)

DPR dan tentu saja disertai dengan naskah

pencabutan Undang-Undang atau pencabutan

akademik. Oleh pimpinan DPR, usulan tersebut

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

disampaikan kepada alat kelengkapan DPR

Undang.55 Namun demikian, semua rancangan

yang khusus menangani bidang legislasi untuk

undang-undang di atas disertai dengan

dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan

keterangan yang memuat pokok pikiran dan

pemantapan konsepsi rancangan undang-

materi muatan yang diatur.

undang. Dalam melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Rancangan undang-undang yang berasal dari

rancangan undang-undang dapat

DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi,

mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD

gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR

yang mempunyai tugas di bidang perancangan

yang khusus menangani bidang legislasi atau

undang-undang untuk membahas usul

DPD. Sedangkan rancangan undang-undang

rancangan undang-undang. Selanjutnya Badan

yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh

Legislasi menyampaikan laporan tertulis

menteri atau pimpinan lembaga pemerintah

mengenai hasil harmonisasi kepada pimpinan

non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas

DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam

dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan

rapat paripurna.56

rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-

Rancangan undang-undang dari DPR

kementerian terkait membentuk panitia antar

disampaikan dengan surat pimpinan DPR

kementerian dan/atau antar non-kementerian.

kepada Presiden. Selanjutnya Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk

Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan

membahas rancangan undang-undang

konsepsi rancangan undang-undang yang

bersama DPR dalam jangka waktu paling lama

berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat

60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat

kelengkapan DPR yang khusus menangani

pimpinan DPR diterima. Menteri yang ditunjuk

bidang legislasi, dalam hal ini adalah Badan

tersebut mengoordinasikan persiapan

Legislasi. Sedangkan harmonisasi, pembulatan,

pembahasan dengan menteri yang

dan pemantapan konsepsi rancangan undang-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

undang yang berasal dari Presiden

bidang hukum. Sebaliknya, rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada

55 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


15


pimpinan DPR. Surat Presiden tersebut memuat

kepada DPR atas rancangan undang-undang

penunjukan menteri yang ditugasi mewakili

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Presiden dalam melakukan pembahasan

Negara dan rancangan undang-undang yang

rancangan undang-undang bersama DPR.

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan

Selanjutnya DPR mulai membahas rancangan

agama.59

undang-undang usulan Presiden tersebut dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

Dalam pembahasan rancangan undang-

puluh) hari terhitung sejak surat Presiden

undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat

diterima. Apabila dalam satu masa sidang DPR

pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan terdiri

dan Presiden menyampaikan rancangan

atas Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan

undang-undang mengenai materi yang sama,

Tingkat II.

yang dibahas adalah rancangan undangundang yang disampaikan oleh DPR dan

1) Pembicaraan Tingkat I

rancangan undang-undang yang disampaikan

Pembicaraan tingkat I dilaksanakan dalam

Presiden digunakan sebagai bahan untuk

rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat

dipersandingkan.57

Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Dalam

c. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Setiap pembahasan rancangan undang-undang

Pembicaraan tingkat I tersebut dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Sedangkan pembahasan

a) Pengantar musyawarah;

rancangan undang-undang yang berkaitan

Dalam pengantar musyawarah sebagai

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

bagian dalam kegiatan pembicaraan

daerah, pembentukan, pemekaran, dan

tingkat I dilaksanakan dengan urutan

penggabungan daerah, pengelolaan sumber

sebagai berikut: (a) Dalam hal

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

rancangan undang-undang berasal dari

dan perimbangan keuangan pusat dan daerah,

DPR, maka DPR memberikan

selain dilakukan oleh DPR bersama Presiden,

penjelasan dan Presiden menyampaikan

juga dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.

pandangan jika rancangan undang-

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan

undang berasal dari DPR. Apabila

rancangan undang-undang tertentu yang

rancangan undang-undang berkaitan

terkait diwakili oleh alat kelengkapan yang

dengan kewenangan DPD, maka DPD

membidangi materi muatan rancangan

menyampaikan pandangannya; (b)

undang-undang yang

dibahas.58

Selain terlibat

Dalam hal rancangan undang-undang

dalam pembicaraan I untuk bidang tertentu

berasal dari Presiden, maka Presiden

di atas, DPD juga memberikan pertimbangan

memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang- undang berasal dari Presiden.

57 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 58 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

16

Apabila rancangan undang-undang



berkaitan dengan kewenangan DPD,

penyampaian laporan yang berisi proses,

maka DPD menyampaikan

pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD,

pandangannya.

dan hasil pembicaraan tingkat I; (2) pernyataan persetujuan atau penolakan

b) Pembahasan Daftar Inventarisasi

dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara

Masalah;

lisan yang diminta oleh pimpinan rapat

Daftar inventarisasi masalah diajukan

paripurna; dan (3) penyampaian pendapat

oleh Presiden jika rancangan undang-

akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri

undang berasal dari DPR. Dan

yang ditugasi. Apabila persetujuan dari

sebaliknya, bila rancangan undang-

tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan

undang berasal dari Presiden, maka

tidak dapat dicapai secara musyawarah

daftar inventarisasi masalah diajukan

untuk mufakat, pengambilan keputusan

oleh DPR. Selain itu, sepanjang

dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

berkaitan dengan kewenangan DPD,

Dan apabila rancangan undang-undang

maka DPR mempertimbangkan usul

tidak mendapat persetujuan bersama

dari DPD.

antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh

c) Penyampaian Pendapat Mini. Penyampaian pendapat mini

diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.60

disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh fraksi, dan Presiden. DPD

Suatu rancangan undang-undang dapat

juga menyampaikan pendapat mini jika

ditarik kembali sebelum dibahas bersama

rancangan undang-undang berkaitan

oleh DPR dan Presiden. Namun, rancangan

dengan kewenangan DPD. Namun

undang-undang yang sedang dibahas

demikian, dalam hal DPD tidak

hanya dapat ditarik kembali berdasarkan

menyampaikan pandangannya baik

persetujuan bersama DPR dan Presiden.

rancangan undang-undang yang

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

berasal dari Presiden maupun DPR yang

penarikan kembali rancangan undang-

terkait dengan kewenangannya dan

undang ini diatur dengan Peraturan DPR.61

tidak menyampaikan pendapat mini, maka pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

d. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Suatu rancangan undang-undang yang telah

Dalam pembicaraan tingkat I ini, juga dapat

disetujui bersama oleh DPR dan Presiden

diundang pimpinan lembaga negara atau

disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada

lembaga lain jika materi rancangan undang-

Presiden untuk disahkan menjadi undang-

undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain terkait. 2) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan tingkat II dilaksanakan dalam rapat paripurna yang merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: (1)

60 Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 61 Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

17


undang. Penyampaian rancangan undang-

pemerintah dan peraturan lainnya yang

undang tersebut dilakukan dalam jangka

diperlukan dalam penyelenggaraan

waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung

pemerintahan namun tidak didasarkan atas

sejak tanggal persetujuan

bersama.62

Rancangan undang-undang yang telah

perintah suatu undang-undang dikecualikan atau tidak memerlukan batasan waktu.

disampaikan Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang

Dalam konteks mencari peluang Bank

disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan

Indonesia dalam memprakarsai Rancangan

tanda tangan dalam jangka waktu paling lama

Undang-Undang peluang keterlibatan tersebut

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan

terbuka melalui Pasal 68 ayat (6) UU Nomor

undang-undang tersebut disetujui bersama

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

oleh DPR dan Presiden. Namun, dalam hal

Peraturan Perundang-undangan. Pasal a quo

rancangan undang-undang tersebut tidak

membuka peluang Bank Indonesia untuk

ditandatangani oleh Presiden dalam waktu

terlibat dalam pembicaraan tingkat I karena

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

pimpinan lembaga negara atau lembaga lain

sejak rancangan undang-undang tersebut

dapat diundang jika materi Rancangan

disetujui bersama, maka rancangan undang-

Undang-Undang berkaitan dengan lembaga

undang tersebut sah menjadi undang-undang

negara atau lembaga lain tersebut.64 Peluang

dan wajib diundangkan. Namun, kalimat

tersebut sepenuhnya menjadi domain

pengesahannya menjadi berbeda dengan

kewenangan DPR selaku “tuan rumah” yang

pencantuman kalimat pengesahannya

memegang fungsi legislasi. DPR “dapat”

berbunyi: “Undang-Undang ini dinyatakan

mengundang dan tidak diberikan suatu

sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5)

keharusan untuk “mengundang” lembaga

Undang-Undang Dasar Negara Republik

negara lain walaupun secara awam diketahui

Indonesia Tahun 1945”. Kalimat pengesahan

bahwa substansi RUU yang sedang dibahas

khusus tersebut harus dibubuhkan pada

adalah kewenangan lembaga negara yang

halaman terakhir undang-undang sebelum

lain. Padahal bila memang substansi yang

pengundangan naskah undang-undang ke

diatur dalam RUU tersebut terkait erat dengan

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.63

kewenangan lembaga negara yang lain, sudah sepatutnya bila lembaga negara tersebut wajib

Berkaitan dengan pendelegasian peraturan

untuk diundang, sehingga apa yang diatur

perundang-undangan harus ada kejelasan

dalam UU tersebut sejalan dan dapat

waktu penetapan peraturan pelaksanaannya,

diimplementasikan oleh lembaga yang terkait.

baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undangundang tersebut. Penetapan peraturan

2. Pendekatan Komparatif Peran Bank Sentral dalam Memprakarsai Rancangan UndangUndang

62 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 63 Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

18

Berbicara mengenai keterlibatan Bank Indonesia dalam memprakarsai rancangan undang-undang

64 Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).


dapat dirujuk perkembangan peran bank sentral

will be much less of a panacea than its, more

di berbagai negara di dunia. Hal tersebut menjadi

credulous (academic) advocates would hope. A

penting untuk diperhatikan, mengingat dewasa

danger in this context is that 'independence' may

ini kecenderungan untuk menjadikan bank sentral

get over sold as the solution to the ills of the

bersifat independen semakin menguat, sejalan

monetary system, just as monetary targeting,

dengan berlangsungnya perkembangan

exchange rate floating, and so many prior economic

pemikiran-pemikiran baru yang mempengaruhi

nostrums were often given exaggerated credence

terjadinya perubahan peran bank sentral di seluruh

in some quarters, to their own subsequent

dunia. Hal tersebut ditegaskan oleh Forrest Capiey,

detriment.66

Charles Goodhart, dan Norbert Schnadt yang menyebutkan:

Merujuk pada penjelasan di atas, independensi

In the last few years discussion and debate has

yang diberikan pada bank sentral harus dapat

switched from operational techniques (e.g. interest

dikelola secara politik oleh bank sentral, sehingga

rate control versus monetary base control: rules

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal

versus discretion) towards concern with structure,

tersebut menjadi problematik karena pengaturan

incentives and accountability, in short to most of

dan kadar independensi di berbagai negara

the issues that come together under the heading

lazimnya dituangkan dalam suatu produk hukum

of central bank

independence.65

yang setara dengan undang-undang, yang notabene dibentuk melalui proses politik di

Kecenderungan yang terjadi di dunia dipengaruhi

parlemen. Hal tersebut dikuatkan oleh Stanley

adanya mindstream bahwa pemberian

Fischer yang menegaskan bahwa independensi

independensi dapat menjadi solusi atas

yang diberikan kepada bank sentral sangat

permasalahan moneter yang menjadi ancaman

bergantung pada legislasi yang mengatur kadar

laten kondisi perekonomian suatu negara. Namun

independensi itu sendiri, yaitu:

demikian, pemberian independensi kepada bank

Control over the supply of money and credit gives

sentral juga memerlukan “keahlian politik”

the central bank potentially enormous power. In

mengelola kemandirian tersebut sehingga dapat

countries where the central bank has sufficient

mencapai tujuan untuk menciptakan inflasi yang

independence to determine interest rate, the

rendah. Hal tersebut menyiratkan bahwa

goals towards which that power should be

independensi yang diberikan melalui sebuah

deployed are often specific in legislation.67

pengaturan (dalam undang-undang atau yang sejenis) lebih bersifat sebagai advokasi akademik

Kondisi tersebut merupakan hal yang dilematis,

daripada sebuah solusi. Hal tersebut ditegaskan

karena pada satu sisi bank sentral, khususnya di

oleh Capiey, Goodhart, dan Schnadt, yaitu:

negara berkembang, diharapkan lebih merdeka

This latter view, that the establishment of an

dari tekanan politik,68 namun secara desain

independent central bank will largely succeed, or

independensinya dipengaruhi oleh proses politik

fail, depending on its 'political' skills in holding together a low inflation constituency, implies that the passage of Acts to grant such independence

66 Ibid., hlm. 240. 67 Stanley Fischer, "Modern Approach to Central Banking", NBER Working Paper Series, No. 5064, March 1995, hlm. 4.

65 Forrest Capiey, Charles Goodhart, Norbert Schnadt, “The Development of Central Banking”, dalam Forrest Capiey, et al. (Eds.), 1994, The Future of Central Banking: The Tercentenary Symposium of the Bank of England, Cambridge University Press, Cambridge, UK, hlm. 35.

68 Central Banks in developing countries tend to have more independence from political and commercial pressures than most other organisations, and also tend to be better financed. Lihat dalam C.A.E. Goodhart, “The Organisational Structure of Banking Supervision”, FSI Occasional Papers, No. 1 – November 2000-10-25, hlm. 36.

19


itu sendiri. Maka dari itu, peluang untuk melibatkan

terkait dengan fungsi pengawasan keuangan yang

bank sentral dalam pembahasan draf undang-

dilakukan oleh lembaga lain, yaitu:

undang yang berkaitan dengan kewenangan dan

In the jurisdictions where the NCBs do not perform

tanggung jawab bank sentral diperlukan, bukan

the supervisory function, the NCBs have

dalam konteks mencampurkan locus kewenangan

nevertheless remained involved in supervision in

bank sentral dengan parlemen atau pemerintah

many different ways, they have a substantial

sebagai pembentuk undang-undang, melainkan

involvement in the preparation of legislation

semata sebagai upaya untuk menjaga kadar

relating to supervision; [...].70

independensi bank sentral yang dituangkan dalam berbagai pengaturan yang terkait dengan

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan bank

kewenangan dan tanggung jawab bank sentral.

sentral menjadi penting untuk diikutsertakan dalam proses pembentukan undang-undang,

Ikhtiar menjaga kadar independensi dalam

bahkan pada pembentukan Undang-Undang yang

substansi pengaturan yang mengatur kewenangan

notabene tidak mengatur mengenai bank sentral

dan tanggung jawab bank sentral menjadi hal

secara langsung, tetapi hanya pengaturan

yang penting untuk mewujudkan dua jenis

bersinggungan dengan kewenangan bank sentral

independensi yang diperkenalkan oleh Fischer

dalam bidang moneter.

sebagai goal Independence dan instrumen independence, yaitu:

Dalam konteks yang lebih relevan, hasil penelitian

These two approaches point to different forms of

Marcis Apinis, Magdalena Bodzioch, Erika

CBI. Guy Debelle and Fischer (1995) and Fischer

Csongrádi, Tatyana Filipova, Zdenek Foit, Järvi

(1995) introduce the distinction between goal

Kotkas, Marek Porzycki and Milan Vetrák telah

independence and instrument independence. A

memotret keterlibatan bank sentral dalam proses

central bank that is given control over the levers

legislasi di beberapa negara di Eropa Tengah dan

of monetary policy and allowed to use them has

Timur, yaitu Bulgaria, Republik Ceko, Estonia,

instrument independence; a central bank that sets

Hungaria, Latvia, Slovakia, dan Polandia. Negara

its own policy goals has goal independence.69

di kawasan Eropa Timur dan Tengah tersebut

Berdasarkan hal tersebut, maka independensi

memiliki konteks perkembangan demokrasi dan

bank sentral juga dapat dimaknai dalam konteks

pendewasaan politik yang hampir sama dengan

keterlibatannya dalam menentukan arah kebijakan

konteks Indonesia sebagai negara-negara pecahan

hukum, khususnya yang menyangkut pelaksanaan

Uni Soviet. Negara-negara tersebut, selain telah

kewenangannya.

melibatkan bank sentral dalam proses legislasi yang terkait dengan kewenangan dan tanggung

Dalam kondisi yang sedikit berbeda, Marcis Apinis

jawab bank sentral, tetapi juga memiliki desain

pun menegaskan bahwa bank sentral yang tidak

pengaturan yang hampir serupa dengan Indonesia

terlibat dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan

dalam hal kebanksentralan, terlebih bila merujuk

keuangan (financial supervision function) sudah

desain bank sentral dalam konstitusi masing-

seharusnya diberikan kewenangan untuk terlibat

masing negara.

dalam proses pembentukan Undang-Undang yang

69 Stanley Fischer, “Central-Bank Independence Revisited”, The American Economic Review (Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association Washington, DC, January 6-8, 1995), Vol. 85, No. 2, May 1995, hlm. 202.

20

70 Marcis Apinis, Magdalena Bodzioch, Erika Csongrádi, Tatyana Filipova, Zdenek Foit, Järvi Kotkas, Marek Porzycki, Milan Vetrák, “The Role of National Central Banks in Banking Supervision in Selected Central and Eastern European Countries: A Case-Study on Bulgaria, The Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Poland and Slovakia”, European Central Bank Legal Working Paper Series, No. 11, March 2010, hlm. 5.


Dalam hal praktik keterlibatan bank sentral dalam

praktik Bulgarian National Bank terlibat secara

proses legislasi di Bulgaria, pelibatan bank sentral

aktif dan dapat mempengaruhi proses pembahasan

tidak secara tegas disebutkan dalam konstitusi

rancangan undang-undang. Hal tersebut secara

ataupun undang-undang, namun Bulgarian

tegas dicatat sebagai hasil penelitian Marcis Apinis,

National Bank dapat turut membahas proses

et al., yaitu:

penyusunan undang-undang melalui Standing

In Bulgaria, the Government establishes

Committee yang dibentuk oleh National Assembly

interinstitutional working groups where draft laws

of the Republic of Bulgaria, yang membuka proses

are discussed and benefit from the expertise of

pembahasan rancangan undang-undang diikuti

all the public bodies involved. Although legislation

oleh pihak-pihak yang

berkepentingan.71

Peluang

does not expressly provide for the BG-NCB’s

yang dibuka oleh National Assembly of the Republic

involvement in the process of making primary law

of Bulgaria dapat dimaklumi sebab Bulgaria

governing supervision, in practice, the BG-NCB

menganut sistem pemerintahan Parlementer72

influences the drafting of the primary law through

yang dalam hal ini National Assembly of the

its participation in interinstitutional working groups

Republic of Bulgaria memiliki kewenangan dalam

on the preparation of legal acts to such extent

bidang legislatif sekaligus mengontrol jalanannya

that the BG-NCB may even draft the legislative

pemerintahan yang dilakukan oleh

parlemen.73

provisions.75

Bulgarian National Bank tidak dijelaskan secara

Bank sentral negara lain yang juga terlibat dalam

rinci dalam Constitution of the Republic of

proses legislasi adalah Czech National Bank. Seperti

Bulgaria, namun konstitusi hanya menggariskan

halnya Bulgaria, Republik Ceko juga menganut

kewenangan National Assembly of the Republic

sistem pemerintahan parlementer, namun demikian

of Bulgaria untuk memilih dan memberhentikan

dalam hal keterlibatan bank sentral dalam proses

Governor of the Bulgarian National Bank.74 Namun

sudah jauh lebih jelas dibandingkan dengan

demikian, walaupun secara normatif peluang

Bulgaria. Hal yang sangat membedakan adalah

pelibatan bank sentral hanya melalui norma

kewenangan terlibat dalam mempersiapkan

representatives of legal entities, namun dalam

rancangan undang-undang yang terkait dengan kewenangan dinyatakan secara eksplisit dalam Article 38 of Act of Czech National Bank, dengan

71 Article 28 of the Rules of Organisation and Procedure of the National Assembly (Promulgated in State Gazette No. 53/18.06.2013, Amended and Supplemented SG No. 62/12.07.2013): (3) Any member of a Standing Committee may invite individuals or representatives of legal entities, concerned with the issues considered by the Committee, to attend its meeting. (4) Representatives of trade unions, professional and industries’ associations, on their request, shall attend the meetings, submit written opinions and participate in the Standing Committees’ deliberations on draft legislation concerning their activities and issues of interest, in compliance with the rules established by the committees. The opinions shall be published on the relevant committee webpage of the National Assembly Internet site. 72 Article 1 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Bulgaria, “Bulgaria shall be a republic with a parliamentary form of government.” 73 Article 62 of the Constitution of the Republic of Bulgaria, “The National Assembly shall be vested with the legislative authority and shall exercise parliamentary control.” 74 Article 8 of the Constitution of the Republic of Bulgaria, “The National Assembly shall: elect and remove the Governor of the Bulgarian National Bank and the heads of other institutions established by law;”

rumusan sebagai berikut:76 (1) The Czech National Bank, together with the Ministry of Finance, shall prepare and submit to the Government draft legislation on the currency and the circulation of money, and draft legislation concerning the status, competence, organisation and activities of the CNB, save for financial market supervision, the payment system and electronic money issuance.

75 Marcis Apinis, Magdalena Bodzioch, Erika Csongrádi, Tatyana Filipova, Zdenek Foit, Järvi Kotkas, Marek Porzycki, Milan Vetrák, Op.cit., hlm. 14. 76 Article 38 of the Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended, indicating the changes made by the Act No. 227/2013 Coll.

21


(2) The Czech National Bank shall cooperate with

Dalam Bank of Estonia Act tidak diberikan

the Ministry of Finance in preparing draft

pengaturan yang eksplisit menyatakan Bank of

legislation in the areas of the financial market,

Estonia dapat terlibat dapat proses legislasi. Namun

the payment system, regulation of electronic

berdasarkan hasil penelitian Marcis Apinis, et al.,

money issuance, foreign exchange

Bank of Estonia dapat menginisiasi penyusunan

management and the adoption of the single

undang-undang maupun menyiapkan draf

currency, the euro, in the Czech Republic.

keseluruhan dari undang-undang dengan kerja sama antara Ministry of Finance, Bank of Estonia,

Sebenarnya Constitution of the Czech Republic

dan Financial Supervision Authority, yang mana

pun hanya secara ringkas mengatur fungsi dan

Ministry of Finance yang bertugas memasukkan

kelembagaan bank sentral, yaitu:77

draf tersebut kepada Parliament of Estonia.79

(1) The Czech National Bank is the central bank of the State. Its activities are primarily oriented

Peluang keterlibatan Bank of Estonia dalam proses

towards currency stability; it is possible to

legislasi sejatinya sangat sumir, karena hanya

interfere with its activities exclusively on the

disandar pada norma “The Bank of Estonia advises

basis of law.

the Government of the Republic in matters of

(2) The status, jurisdiction, and other details are set down by law.

economic policy”.80 Sejatinya bila hendak dirunut, keterlibatan Bank of Estonia tidak dapat dilepaskan

Bila hal tersebut dibandingkan dengan pengaturan

dari format kerja sama antara Ministry of Finance,

dalam UUD NRI Tahun 1945, setidaknya

Bank of Estonia, dan Financial Supervision

Constitution of the Czech Republic memang lebih

Authority yang dituangkan dalam sebuah

jelas dalam pengaturannya, karena disebutkan

Cooperation Agreement. Secara eksplisit memang

tugas dan fungsi dasar dari bank sentral. Adapun

Bank of Estonia tidak memiliki kewenangan untuk

untuk penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi

terlibat dalam proses legislasi, namun Ministry of

tersebut Constitution of the Czech Republic juga

Finance sebagai wakil dari pemerintah tentu

menyerahkan pada legal policy pembentuk undang-

memiliki kewenangan tersebut, sedangkan untuk

undang sebagaimana pula diamanatkan dalam

Financial Supervision Authority memang secara

desain konstitusional bank sentral di Indonesia.

eksplisit disebutkan memiliki kewenangan mengajukan proposal untuk mengajukan

Hampir sama dengan Bulgaria, Eesti Pank (Central

pembentukan atau revisi undang-undang yang

Bank of the Republic of Estonia) pun terlibat

terkait dengan sektor finansial,81 yang justru

dalam proses legislasi, namun melalui norma

kewenangan seperti ini tidak diberikan kepada

pengaturan yang bersifat implisit. Dalam

Bank of Estonia.

Constitution of the Republic of Estonia hanya menyebutkan kewenangan dasar Bank of Estonia berupa hak eksklusif untuk menerbitkan mata uang Estonia, mengelola sirkulasi dan menjaga stabilitas mata uang, serta tugas lain yang sesuai dengan hukum dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Riigikogu (The Parliament of

80 Article 4 paragraph (2) of the Bank of Estonia Act.

Estonia).78

81 Article 6 paragraph (1) number 5 of the Financial Supervision Authority Act, “The functions of the Supervision Authority in fulfilling the objectives of financial supervision are to: make proposals for the establishment and amendment of Acts and other legislation concerning the financial sector and related supervision, and participate in the drafting of such Acts and legislation;”

77 Article 98 of the Constitution of the Czech Republic. 78 Article 111-112 of the Constitution of the Republic of Estonia.

22

79 Marcis Apinis, Magdalena Bodzioch, Erika Csongrádi, Tatyana Filipova, Zdenek Foit, Järvi Kotkas, Marek Porzycki, Milan Vetrák, Op.cit., hlm.15.


Dalam Cooperation Agreement antara Ministry

member of the Government, the member of

of Finance, Bank of Estonia, dan Financial

the Government shall inform the MNB within

Supervision Authority ditegaskan bahwa kerja

15 working days of receipt or publication of

sama untuk merancang bersama peraturan dan

the proposal – through public channels if the

panduan di bidang keuangan.82 Hal ini seolah

proposal has been announced in the public –

menggabungkan kewenangan ketiga organ yang

of the launch of a procedure directed at

bekerja sama dalam sebuah forum bersama.

adopting a legal act or at initiating a legislative

Namun demikian, secara tidak disadari sejatinya

proposal; – in the event of legislative proposal–

forum kerja sama tersebut telah mereduksi

of the deadline for presenting a draft law to

independensi Bank of Estonia, walaupun secara

the Parliament, or in the event of regulation

normatif independensi tersebut dijamin oleh

in a decree, the deadline for its publication in

Article 3 verse (1) of Constitution of the Republic

the official journal; or in the absence of the

of Estonia.83

above, of the reasons for such a decision. (3) If the deadline defined in paragraph (2) expired

Pada praktik di Hungaria, Magyar Nemzeti Bank

without any actions taken, the addressee of

(Hungarian National Bank) secara eksplisit diberikan

the proposal shall immediately inform the

kewenangan untuk mengajukan usulan legislasi

MNB – through public channels if the proposal

yang ditujukan kepada pemerintah. Hal tersebut

has been announced in the public – of the

secara tegas dituangkan dalam Article 58 of Act

reasons for delay, and – if the addressee is in

CCVIII of 2011 on the Magyar Nemzeti Bank

agreement with the proposal – of the new

berikut:84

deadline for presenting a draft law to the

(1) In order to maintain the stability of the financial

Parliament, or of its publication in the official

intermediary system, the MNB may submit a

journal.

proposal to the Government to adopt legal regulations or to make legislative proposals,

Berbekal pengaturan tersebut sudah sangat kuat

or to any member of the Government for

dasar Hungarian National Bank untuk mengajukan

adopting legal regulations. The MNB may

usulan legislasi yang terkait dengan lingkup

decide to make this proposal in a public

kewenangannya, yang pada sisi yang lain tetap

announcement.

terdapat jaminan atas independensinya85 dalam

(2) In response to any proposal of the MNB submitted to the Government as defined in

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang moneter86.

paragraph (1), on behalf of the Government the Minister responsible for the regulation of the money, capital and insurance markets; and in the event of a proposal submitted to a

82 Article 4 of the Cooperation Agreement between Ministry of Finance, Bank of Estonia, and Financial Supervision Authority, December 2007. 83 Article 3 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Estonia, “The Bank of Estonia operates independently of other government agencies. The Bank of Estonia reports on its activities to the Riigikogu and is not subordinate to the Government of the Republic or any other executive agency of the government or to any third party.” 84 Article 58 of the Act CCVIII of 2011 on the Magyar Nemzeti Bank.

85 Article 1 paragraph (2) of the Act CCVIII of 2011 on the Magyar Nemzeti Bank, “The MNB, and the members of its bodies shall be independent in carrying out their task and meeting their obligations conferred upon them by this Act, and shall neither seek nor take instructions from the Government, or the institutions, bodies or offices of the European Union, with the exception of the European Central Bank (hereinafter the ‘ECB’), or from the governments of Member States or any other organisation or political party. The Government as well as all other institutions shall adhere to this principle and shall not attempt to influence the MNB and its bodies in the course of the performance of their tasks.” 86 Article 41 paragraph (1) of the Constitution of Hungary, “The Hungarian National Bank shall be the central bank of Hungary. The Hungarian National Bank shall be responsible for the monetary politics in a manner provided by separate law.”

23


Kondisi yang terjadi Latvia serupa dengan praktik

secara spesifik oleh Act on the National Bank of

yang terjadi Estonia, yaitu kewenangan menyusun

Slovakia untuk mengajukan usulan legislasi, yaitu:90

draf terdapat Financial and Capital Market

(1) The National Bank of Slovakia shall submit

Commission,87

yang mana sebenarnya tidak ada

keharusan bagi Financial and Capital Market

draft legislation to the Government in the areas of money circulation.

Commission untuk berkonsultasi dengan Latvijas

(2) The National Bank of Slovakia shall, together

Banka (Bank of Latvia). Namun, konsultasi tersebut

with the Ministry of Finance of the Slovak

dimungkinkan dilakukan dengan adanya

Republic (hereinafter referred to as the

kesepakatan kerja sama antara kedua lembaga

“Ministry”), submit to the Government draft

ini, sebagaimana yang terjadi di Estonia. Hanya

legislation in the area of foreign exchange

saja dalam kerja sama ini hanya dilakukan antara

relations, the payment systems and the

Financial and Capital Market Commission dan

provision of payment services and the financial

Bank of Latvia.88

market including banking and the position and competence of the National Bank of

Pada praktik di Slovakia terdapat keunikan

Slovakia.

tersendiri. Pengaturan tentang Národná banka

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall

Slovenska (National Bank of Slovakia) mirip dengan

be without prejudice to the functions and

pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945,

yaitu:89

powers of institutions and bodies of the

(1) The National Bank of Slovakia is an independent

European Union in the field of legislation,

central bank of the Slovak Republic. The

under separate legal provisions, nor to the

National Bank of Slovakia may, within its scope

duty to consult draft legislation with the

of power, issue generally binding legal

European Central Bank to the extent laid down

regulations if it is so empowered by a law.

in a separate legal provision.

(2) The highest administration body of The National Bank of Slovakia is the Bank Council

Pengaturan di atas menunjukkan 2 (dua)

of the National Bank of Slovakia.

mekanisme pengajuan usulan legislasi yang dapat

(3) Details according to paragraphs 1 and 2 shall be laid down by a law.

dilakukan oleh National Bank of Slovakia, yaitu: (1) mengajukan usul secara mandiri spesifik dalam bidang peredaran uang; dan (2) mengajukan usul

Walaupun sama dalam desain konstitusi, namun

melalui kerja sama dengan Ministry of Finance

National Bank of Slovakia memiliki desain legal

dalam bidang hubungan valuta asing, sistem

policy yang berbeda dengan Bank Indonesia.

pembayaran, penyediaan layanan pembayaran,

National Bank of Slovakia diberikan kewenangan

dan pasar keuangan, termasuk pula terkait perbankan dan posisi dan kompetensi bank sentral. Terlepas dari kedua mekanisme tersebut, tetapi norma pengaturan tersebut dapat memberikan

87 Article 6 paragraph (8) of the Law on the Financial and Capital Market Commission (Passed on June 1, 2000, in effect as of July 1, 2001, with amendments passed by the Saeima (Parliament) on 8 November 2012, which took effect on 1 December 2012), “The Commission shall have the following functions: to analyse regulatory requirements pertaining to financial and capital market and draft proposals for their improvement and harmonisation with the regulatory requirements Community;” 88 Article 2.1.6 of the Cooperation Agreement between Financial and Capital Market Commission and Bank of Latvia, 8 September 2009. 89 Article 56 of the Constitution of the Slovak Republic.

24

dasar hukum yang kuat bagi bank sentral untuk terlibat dalam proses legislasi yang terkait dengan kewenangan bank sentral.

90 Article 30 of the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 566/1992 Coll. on the National Bank of Slovakia, as last amended by Act No. 403/2010 Coll.


Pada praktik di Polandia, Narodowy Bank Polski

dan (4) bank sentral independen dalam

(National Bank of Poland) tidak memiliki

melaksanakan fungsi dan kewenangannya.95

kewenangan mengajukan usulan legislasi

Dengan demikian, maka menjadi relevan untuk

sebagaimana pengaturan di Slovakia, namun

memperbandingkan bank sentral Indonesia

National Bank of Poland diberikan keharusan untuk

dengan bank sentral di Venezuela dan Peru,

menyajikan pendapat pada pembahasan rancangan

khususnya tentang keterlibatan bank sentral

undang-undang mengenai aktivitas bank dan

dalam proses legislasi.

rancangan undang-undang yang penting untuk sistem perbankan.91 Keharusan tersebut dinilai

Dalam Law on The Central Reserve Bank of Peru

cukup untuk menangkap kepentingan bank sentral

tidak terdapat pasal yang mengatur secara eksplisit

dalam proses pembentukan undang-undang yang

mengenai kewenangan The Central Reserve Bank

berkaitan dengan kewenangan bank sentral.

of Peru untuk terlibat dalam proses legislasi. Namun, peluang keterlibatan The Central Reserve

Selain negara-negara di Eropa Timur dan Tengah,

Bank of Peru dalam proses legislasi khususnya

praktik di negara Amerika Latin juga memiliki sisi

dalam mengajukan inisiatif rancangan undang-

kompabilitas yang relatif sama dengan konteks

undang justru dijamin dalam Constitution of Peru,

Indonesia, yaitu sebagai negara berkembang yang

yakni dalam Article 107 yang mengatur bahwa:

sedang mengalami masa demokratisasi seperti

Both the President of the Republic and the

halnya Indonesia. Selain itu, negara-negara di

congressmen have the right to initiative in law-

Amerika Selatan, seperti Venezuela dan Peru,

making. The same right, in matters within their

relatif memiliki sistem ketatanegaraan yang sejenis

competence, is also enjoyed by the other State

dengan Indonesia, yaitu menganut sistem

branches, autonomous public agencies, regional

pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan

and local governments, and professional

kompleksitas sistem kepartaian multipartai, yang

associations. Likewise, citizens possess the right

mengindikasikan pluralitas masyarakat yang relatif

to initiative in accordance with the law”.96

sejenis dengan konteks Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka, The Central Reserve Bank of Peru sebagai a legal entity governed by

Kedua negara tersebut dipandang relevan untuk

public law97 mempunyai hak yang sama untuk

diperbandingkan dengan Indonesia dengan 4

mengajukan inisiatif pembentukan rancangan

(empat) alasan, yakni: (1) merupakan negara

undang-undang.

berbentuk

republik;92

(2) menganut sistem

pemerintahan presidensial;93 (3) ketentuan

Bila dibandingkan dengan Indonesia, setidaknya

mengenai bank sentral disebutkan dalam konstitusi

terdapat 2 (dua) perbedaan mendasarkan perihal

undang-undang;94

akses The Central Reserve Bank of Peru dan Bank

dan diatur lebih lanjut dengan

Indonesia dalam proses legislasi, yakni: Pertama, hak The Central Reserve Bank of Peru untuk 91 Article 21 paragraph (4) of the Act on the National Bank of Poland (Narodowy Bank Polski).

menginisiasi pembentukan rancangan undang-

92 Lihat Article 1 of the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela. Lihat Article 43 and 48 of the Constitution of Peru. 93 Lihat Article 162, 226, 228, and 233 of the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela. Lihat Article 90, 111, 112, and 113 of the Constitution of Peru.

95 Lihat Article 2 of the Law on the Central Bank of Venezuela. Lihat Article 1 of the Law on the Central Reserve Bank of Peru. Lihat juga Article 86 of the Constitution of Peru. 96 Lihat Article 107 of the Constitution of Peru.

94 Lihat Article 318 of the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela. Lihat Article 83 of the Constitution of Peru.

97 Lihat Article 1 of the Law on The Central Reserve Bank of Peru.

25


undang dijamin dalam konstitusi negaranya,

politik negara yang memunculkan kompromi

sedangkan hal tersebut sama sekali tidak diatur

antara peneguhan independensi dan kebutuhan

dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedua, hak untuk

legislasi bank sentral. Dengan melihat berbagai

menginisiasi pembentukan rancangan undang-

praktik bank sentral dalam konteks legislasi, maka

undang The Central Reserve Bank of Peru seperti

dapat disimpulkan bahwa keterlibatan bank

halnya yang disebutkan dalam Article 107 sama

sentral dalam proses legislasi merupakan hal yang

halnya dengan hak inisiatif Presiden dan anggota

lazim dan penting dalam rangka mewujudkan

kongres dalam menginisiasi rancangan undang-

stabilitas perekonomian nasional menjaga kadar

undang. Hal tersebut berarti The Central Reserve

independensi bank sentral itu sendiri. Hal ini

Bank of Peru mempunyai kedudukan yang sama

menjadi wajar sebagai bentuk dinamika99

dalam mengajukan inisiatif pembentukan

kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia untuk

rancangan undang-undang. Dengan demikian,

menjaga stabilitas moneter dalam perekonomian

akses The Central Reserve Bank of Peru dalam

negara. Oleh karena itu, menjadi sebuah hal yang

mengajukan inisiasi pembentukan rancangan

wajar jika Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

undang-undang jelas lebih terjamin dibandingkan

Republik Indonesia diberikan peluang untuk dapat

dengan akses Bank Indonesia dalam menginisiasi

memprakarsai atau setidak-tidaknya terlibat dalam

pembentukan rancangan undang-undang.

proses pembahasan penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangannya.

Lebih lanjut perihal keterlibatan The Central Bank of Venezuela dalam proses legislasi. Keterlibatan bank sentral Venezuela dalam proses legislasi

3. Peluang Bank Indonesia Memprakarsai Rancangan Undang-Undang

tidak diatur secara khusus baik dalam Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela maupun dalam

Amandemen konstitusi telah mengubah wajah

Law on The Central Bank of Venezuela. Namun,

ketatanegaraan Indonesia secara mendasar.

peluang keterlibatan The Central Bank of

Penataan kelembagaan negara yang mengarah

Venezuela untuk terlibat dalam proses legislasi

pada kehidupan yang lebih demokratis merupakan

tersirat pada Article 112 of the Constitution of

ciri keberhasilan dari perubahan konstitusi. Salah

Bolivarian Republic of Venezuela, yang mengatur

satu penataan tersebut adalah dengan penguatan

bahwa, “During the process of debating and

kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

approval of bills, the National Assembly or Standing

Penguatan BI sebagai salah satu lembaga negara

Committees shall consult the other organs of the

yang diakui konstitusi tidak lepas dari konteks

State, the citizenry and organized society to hear

reformasi yang menghendaki adanya pemerintahan

their opinion about the same

[....]”.98

Berdasarkan

hal tersebut, maka dalam proses pembahasan

dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good

dari rancangan undang-undang National Assembly

governance) dimulai dari pembentukan peraturan

maupun Standing Committees dapat meminta

perundang-undangan dan pembentukan lembaga

pendapat dari organ negara lainnya, antara lain

seterusnya mengakomodasi kepentingan publik

The Central Bank of Venezuela.

secara melembaga.100

Belajar dari negara-negara tersebut sedikit banyak menggambarkan kedudukan bank sentral dalam

98 Lihat Article 112 of the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela.

26

yang kuat dan bersih (strong and clean government)

99 Praktik dinamika kewenangan juga terjadi dalam konteks kewenangan yudisial, yang bergeser dari menguji peraturan perundang-undangan berkembang menjadi membatalkan peraturan perundang-undangan. 100 Muladi, “Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara”, Jurnal Negarawan, No. 18, November 2010, hlm. 24.


Dalam upaya penguatan kelembagaan BI dilakukan

can be made particularly strong if its independence

secara bertahap dimulai dengan lahirnya UU Nomor

is enshrined not just in a central bank charter but

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan

in the constitution”.102 Hal tersebut senada dengan

lebih mempertegas kewenangan Bank Indonesia,

yang disampaikan Boediono sebagai Menteri

yaitu pelaksana otoritas moneter.101 Konsekuensi

Keuangan pada saat pembahasan amandemen

dari pelaksanaan kewenangan tersebut berdasar

UUD 1945 yang menyatakan:

evaluasi atas praktik ketatanegaraan masa lalu,

[…] Kebanyakan dari bukti-bukti atau data-data

yang kemudian menjadikan BI sebagai lembaga

internasional menunjukkan memang ada korelasi

negara yang independen terpisah dari cabang

positif negara yang mempunyai bank sentral yang

kekuasaan eksekutif. Pemerintah ataupun

diberi independensi […] biasanya mempunyai

kekuasaan apapun tidak boleh mencampuri

prestasi pengendalian inflasi yang lebih baik. […]

pelaksanaan kewenangan BI.

Oleh sebab itu, maka sejak satu dasawarsa atau sedikit lebih akhir-akhir ini memang kecenderungan

Desain kelembagaan yang sudah ditentukan dalam

umum dari pendapat para pakar di dunia adalah

UU tersebut kemudian diajukan pada pembahasan

memang sebaiknya bank sentral itu diberi satu

amandemen UUD untuk dimasukkan dalam

kewenangan untuk independen. Independen

ketentuan konstitusi. Persoalan eksistensi bank

dalam menentukan kebijakan moneternya.103

sentral, penamaan dengan menggunakan Bank Indonesia, dan permasalahan menyangkut

Dalam UU yang mengatur independensi BI,

independensi adalah pembahasan yang menguras

dicantumkan bahwa, “Bank Indonesia adalah

energi Panitia Ad-Hoc Perubahan UUD 1945.

lembaga negara yang independen, bebas dari

Dari amandemen pertama sampai terakhir,

campur tangan Pemerintah, dan atau pihak-pihak

perdebatan atas eksistensi BI seakan tidak

lainnya, kecuali untuk yang secara tegas diatur

mendapatkan penyelesaian, sehingga diputuskan

dalam undang-undang ini.”104 Lebih lanjut, dalam

untuk menciptakan ketentuan yang bersifat

penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut dinyatakan:

kompromistis, yaitu Pasal 23D yang berbunyi,

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan,

independen di bidang tugasnya berada di luar

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan

pemerintahan dan lembaga lain sebagaimana

independensinya diatur dengan undang-undang.”

ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam

Dalam ketentuan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945

pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia

hanya menyebutkan bahwa bank sentral

menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan

merupakan bank yang independen, namun tidak

Rakyat. Selain itu, laporan keuangan Bank

dijelaskan sejauh mana batas independensinya

Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa

dan hanya diserahkan kepada pembentuk undang-

Keuangan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

undang untuk mengatur luasan lingkup makna independensinya. Bank Indonesia sebagai bank sentral penting untuk diberikan Independensi sebagaimana dikatakan

102 Arend Lijphart, 1999, Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, hlm. 302.

Arend Lijphart yang menyatakan, “A central bank

103 Tim Penyusun, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 266.


104 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

27


Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan

(2) isi norma yang lebih rendah.108 Teori yang

Rakyat.105

dikemukakan Kelsen ini membatasi organ mana

Independensi BI semata untuk mencapai tujuan

yang memiliki kewenangan dalam membentuk

BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan

peraturan perundang-undangan.

nilai rupiah.106 UUD sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia Kemandirian BI tersebut nyatanya telah direduksi

telah menentukan kelembagaan apa yang memiliki

oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana

wewenang legislasi di Indonesia. UUD memberikan

telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan, bahkan

atribusi kewenangan membentuk UU kepada DPR

dalam revisi UU BI yang baru sangat dominan

dan Presiden, dan pada beberapa masalah spesifik

dalam aspek pengawasan daripada memperjelas

dengan melibatkan DPD. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI

tugas, fungsi dan wewenang BI. Hal tersebut

Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak

tentunya secara ketatanegaraan menjadi suatu

mengajukan rancangan undang-undang kepada

masalah sebab tanpa kejelasan dan kepastian

Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, Pasal 20

hukum mengenai tugas, fungsi dan wewenang

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa

BI akan menghambat peran BI dalam perekonomian

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

nasional. Oleh karena itu, menjadi penting untuk

membentuk undang-undang. Membandingkan

melibatkan BI dalam proses legislasi yang berkaitan

kedua pasal tersebut terlihat jelas bahwa lembaga

dengan kelembagaan BI, baik menyangkut fungsi,

negara yang diberikan kekuasaan membentuk

tugas wewenang maupun kewajibannya.

undang-undang adalah DPR. Namun, dalam pembahasan undang-undang dan persetujuan

Dalam kaitan dengan keterlibatan BI dalam

perlu dilakukan bersama antara DPR dengan

membentuk undang-undang, maka harus

Presiden. Selain itu, dalam Pasal 22D UUD NRI

diperhatikan dasar kewenangan untuk melakukan

Tahun 1945 pada pokoknya menyatakan bila

hal tersebut. Hal ini penting, sebab sebagaimana

terkait dengan kewenangan DPD, maka DPD dapat

pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa

mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas

pembentukan hukum adalah rangkaian awal dari

RUU tersebut bersama DPR dan Presiden.

penegakan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan.107 Dari pandangan itu, Kelsen

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan BI,

mengelaborasi lebih lanjut, bahwa menurutnya

yang harus dijawab adalah apakah BI memiliki

pembentukan hukum dapat ditentukan menurut

peluang untuk terlibat dalam proses pembentukan

dua cara yang berbeda, yaitu norma lebih tinggi

undang-undang dan apakah dimungkinkan secara

dapat menentukan: (1) organ dan prosedur

yuridis untuk terlibat. Jawaban atas pertanyaan

pembuatan norma yang lebih rendah; dan

tersebut jika mengacu pada pendapat Hans Kelsen tentang delegasi kewenangan dari norma tertinggi atas organ pembentuk undang-undang, maka BI tidak termasuk di dalamnya. Sebab konstitusi

105 Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

membatasi kekuasaan membuat undang-undang


Kelsen di atas, maka kewenangan membentuk

107 Hans Kelsen, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 163.

28

adalah DPR yang menyertakan Presiden dan DPD. Namun, jika menafsirkan lebih lanjut pendapat

108 Ibid., hlm. 167.


peraturan harusnya tidak saja diberikan oleh norma

keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank

tertinggi kepada norma rendah, tetapi juga dapat

Indonesia atau masalah lain yang termasuk

lahir dari kewenangan yang muncul dari norma

kewenangan Bank Indonesia.

yang mengatur itu sendiri. Maknanya, kekuasaan

(2) Bank Indonesia wajib memberikan pendapat

membentuk undang-undang tetap berada pada

dan pertimbangan kepada Pemerintah

lembaga-lembaga yang ditentukan konstitusi,

mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan

namun juga dalam pengaturan lebih lanjut tentang

dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang

pembentukan undang-undang yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank

memungkinkan membuka peluang kepada

Indonesia.

lembaga atau entitas lain untuk terlibat. Dalam ayat (1) tidak dibatasi secara limitatif Mencermati dan menelaah UU BI yang telah direvisi

“pembahasan masalah” yang dimaksud. Frasa

dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, sejatinya terbuka

“masalah ekonomi, perbankan dan keuangan

peluang BI untuk terlibat dalam penyusunan

yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau

RUU dan dalam proses pembentukan undang-

masalah lain yang termasuk kewenangan Bank

undang. Dalam Pasal 7 UU BI terdapat ayat yang

Indonesia”, membuka peluang keluasan cakupan

mempertegas bahwa BI dan pemerintah memiliki

keterlibatan BI bekerja sama dengan Pemerintah,

keterkaitan dalam kebijakan ekonomi. Dalam Pasal

termasuk di dalamnya untuk memprakarsai RUU.

7 UU BI dinyatakan bahwa, “Untuk mencapai

Argumentasi tersebut dikuatkan dalam pengaturan

tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank

pada ayat (2), pada frasa yang menyatakan, “Bank

Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara

Indonesia wajib memberikan pendapat dan

berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus

pertimbangan kepada Pemerintah mengenai

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

di bidang perekonomian.”109 Dari ketentuan

Negara”. Frasa tersebut menegaskan bahwa BI

tersebut didapati bahwa dalam mencapai tujuannya

memang dapat turut serta dan bahkan wajib

BI harus mempertimbangkan kebijakan umum

memberikan pendapat dan pertimbangan dalam

yang diambil pemerintah di bidang ekonomi.

pembahasan tentang RAPBN, yang mana dari RAPBN ini kemudian menjadi bahan utama bagi

Pengaturan Pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 1999

presiden untuk membuat RUU APBN.

jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 dapat menjadi pintu masuk bagi BI sebagai pemrakarsa RUU yang

Dengan menggunakan penafsiran ekstensif, tidak

terkait dengan tugas dan kewenangannya, yaitu:110

dapat dipungkiri bahwa RUU APBN adalah masuk

(1) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank

dalam nomenklatur RUU pula.111 Dengan demikian,

Indonesia dan/atau mengundang Bank

secara implisit sejatinya BI memiliki kewenangan

Indonesia dalam sidang kabinet yang

dalam mempersiapkan bahan dari RAPBN yang

membahas masalah ekonomi, perbankan dan

kemudian menjadi dasar utama Presiden dalam mengajukan RUU APBN. Peluang tersebut diperluas lagi melalui frasa “kebijakan lain yang berkaitan

109 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357). 110 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia”. Peluang tersebut dapat menjadi pintu bagi BI untuk

111 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29


terlibat dalam mempersiapkan bahan dari RUU

Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara

yang lain, selama dalam lingkup kewenangan BI.

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti

Selain dalam UU BI, peluang tersebut juga terbuka

Undang-Undang, Rancangan Peraturan

melalui Pasal 68 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Perlu Hanya diperlukan perluasan makna dari

undangan, yang menyatakan, “Dalam pembicaraan

terminologi “pemrakarsa”, yang sejauh ini hanya

tingkat satu dapat diundang pimpinan lembaga

sempit terbatas pada “menteri/pimpinan lembaga

negara atau lembaga lain jika materi Rancangan

pemerintah non-departemen yang mengajukan

Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara

usul penyusunan Rancangan Undang-Undang

atau lembaga lain.” Terlebih dengan ketentuan

[...]”,113 perlu untuk lebih diperluas lagi dengan

Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

melingkupi lembaga negara/lembaga lain yang


terkait dengan kewenangannya. Tentu saja

yang mengatur mengenai Pembicaraan Tingkat

konsekuensi dari jalur ini adalah akuisisi usulan

I yang terdiri dari: (a) pengantar musyawarah; (b)

RUU tersebut menjadi RUU usulan Pemerintah.

pembahasan daftar inventaris masalah; dan (c) penyampaian pendapat mini, semakin memberikan

Selain itu, harus dicermati pula bahwa Perpres a

jalan bagi BI untuk dapat turut mengawal bahan

quo sejatinya merupakan amanat dari UU Nomor

RUU yang telah diajukan oleh BI, baik itu RUU

10 Tahun 2004, yang notabene sudah digantikan

melalui jalur Presiden, DPR, ataupun DPD.

substansi dan keberlakuannya oleh UU Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan, UU Nomor 12 Tahun

Upaya untuk membuka keterlibatan lembaga

2011 juga memerintahkan untuk dibentuknya

negara/lembaga lain tersebut, yang dibutuhkan

Perpres yang mengatur lebih lanjut mengenai

adalah perubahan pada aturan pelaksana, yang

tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-

dalam hal ini adalah Tata Tertib DPR atau Peraturan

Undang.114 Dengan demikian, peluang untuk

Presiden yang mengatur mengenai tata cara

memperluas terminologi “pemrakarsa” sangat

persiapan RUU. Dalam Pasal 99 ayat (1) Peraturan

dimungkinkan sejalan dengan pembentukan

DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib,

Perpres tentang Tata Cara Mempersiapkan

dinyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang sebagaimana

dapat berasal dari DPR, Presiden atau

DPD.112

Dalam Peraturan DPR a quo seharusnya membuka

diamanatkan oleh Pasal 47 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011.

kesempatan bagi lembaga negara/lembaga lain untuk mengajukan RUU, selama masih terkait

Melihat berbagai peluang pengaturan tersebut,

dalam lingkup kewenangannya. Tentu saja

setidaknya dapat dipetakan desain keterlibatan

kemudian usulan RUU dari lembaga

BI dalam memprakarsai RUU yang terkait dengan

negara/lembaga lain tersebut akan diakuisisi

tugas dan kewenangan BI, yaitu melalui: Pertama,

menjadi RUU usulan DPR. Pada jalur eksekutif, untuk membuka pintu inisiasi RUU perlu adanya perubahan pada Peraturan

112 Pasal 99 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

30

113 Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. 114 Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).


jalur legislasi. Pada jalur ini, setidaknya terdapat

Kelemahan dari pemilihan jalur ini adalah DPR

3 (tiga) alternatif pilihan, yaitu: Opsi Kesatu,

bukanlah mewakili satu kepentingan saja. Di

BI menjadikan diri sebagai pemrakarsa, dengan

dalam institusi DPR terdapat polarisasi suara yang

catatan semua perubahan pengaturan di atas sudah

membawa kepentingan politik masing-masing

dilakukan, maka BI dapat menjadi pemrakarsa

partai politik, bahkan kepentingan politik masing-

RUU dari jalur pemerintah atau pengusul RUU

masing anggota DPR, sehingga akan susah untuk

dari jalur DPR. Namun, opsi ini sangat tergantung

menemukan kebulatan suara di dalamnya.

pada perubahan peraturan yang saat ini masih berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sedangkan bila melalui jalur Pemerintah,

Melalui posisi sebagai pemrakarsa, BI dapat

keuntungannya adalah adanya locus kewenangan

memilih langkah untuk mengusulkan revisi UU BI

yang berhimpitan antara Pemerintah dan BI, yaitu

atau revisi tahapan proses legislasi dalam UU

dalam bidang moneter dan fiskal, yang notabene


keduanya dulu adalah sama-sama ranah kekuasaan

sehingga dapat mengakomodasi peran BI dalam

eksekutif. Selain itu, melalui Pemerintah lebih

proses legislasi dan bahkan memungkinkan BI

mudah untuk dicapai kesepahaman kepentingan

untuk mengajukan sendiri RUU yang terkait

politik mengenai substansi RUU. Kelemahan atas

dengan tugas dan kewenangannya.

pilihan ini adalah himpitan kewenangan antara BI dan Pemerintah, mengakibatkan kecenderungan

BI dapat juga memilih langkah untuk menyusun

Pemerintah untuk mereduksi kewenangan BI.

suatu RUU yang berkaitan dengan fungsi, tugas, kewajiban dan lembaganya, kemudian dari RUU

Namun, implikasi tersebut menjadi berbeda bila

yang dibuat tersebut BI memilih jalur di antara

BI dapat menjadi pemrakarsa, sehingga BI dapat

DPR, Presiden, atau DPD untuk selanjutnya dapat

memilih langkah untuk mengusulkan revisi UU BI

diajukan. Pada langkah ini, BI mempercayakan

atau revisi tahapan proses legislasi dalam UU

sepenuhnya pembahasan kepada lembaga yang


dititipi dan tidak turut aktif dalam pembahasan,

sehingga dapat mengakomodasi peran BI dalam

kecuali atas undangan pihak yang dititipi. Dalam

proses legislasi dan bahkan memungkinkan BI

pilihan ini setiap jalur yang dipilih BI memiliki

untuk mengajukan sendiri RUU yang terkait dengan

implikasi masing-masing atas keberhasilan dalam

tugas dan kewenangannya. BI dapat mendorong

menjaga kepentingan BI.

adanya perubahan UU BI yang di dalamnya secara spesifik memberikan kewenangan mengusulkan

Apabila yang dipilih adalah jalur DPR, maka

RUU yang terkait dengan kewenangan BI, baik

keunggulannya adalah posisi DPR sebagai

ditentukan secara limitatif ataukah tidak. Gagasan

pemegang kekuasaan membentuk undang-

ini merujuk pada praktik yang terjadi di Hungaria,

undang. Apabila DPR telah mengajukan RUU dan

Slovakia, dan Republik Ceko yang kesemuanya

secara bersamaan Presiden atau DPD juga

menentukan secara eksplisit kewenangan untuk

melakukan hal yang sama, maka RUU dari DPR

mengusulkan RUU yang terkait dengan

yang akan dibahas, sedangkan yang lain hanya

kewenangan bank sentral. Dengan demikian, akan

digunakan sebagai pembanding

saja.115

lebih memberikan kepastian hukum kepada BI dalam mengajukan RUU.


Sedangkan langkah terakhir yang agak ekstrem adalah BI mempertimbangkan peluang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran ini

31


merujuk pada praktik yang telah dilaksanakan di

sector untuk mengundang dan melibatkan BI

Peru, yang mana peluang Peruvian Central Bank

dalam penyusunan RUU. Pilihan ini membuat BI

untuk ikut mengajukan RUU diatur secara implisit

menjadi sangat tergantung pada will pemerintah

dalam norma di level konstitusi. Dengan demikian,

untuk turut terlibat dalam penyusunan RUU. Pilihan

tentu peluang Bank Indonesia untuk mengajukan

ini menjadi kurang relevan, karena bila RUU yang

RUU terbuka lebar. Bahkan Bank Indonesia dapat

dibahas terkait dengan tugas dan kewenangan

secara independen mengawal draf RUU yang

BI, maka seyogyanya Bank Indonesia terlibat dalam

diusulkannya, dari pengajuan sampai dengan RUU

proses penyusunan RUU tersebut.

disahkan sebagai UU. BI dapat juga memilih langkah untuk mengajukan Opsi Kedua, BI hanya menunggu permintaan

diri sebagai bagian yang dilibatkan dalam

dan undangan dari Pemerintah yang diwakili oleh

pembahasan suatu RUU. Pada porsi ini, BI tidak

Menteri untuk dilibatkan dalam proses pembahasan

bertindak selaku pemrakarsa atau pihak yang

suatu

RUU.116

Derajat ini berpegang pada definisi

mengajukan, namun sebatas menjadi pihak yang

legalistik formal bahwa kewenangan pemrakarsa

turut dilibatkan dalam proses pembahasan RUU

hanya dapat dilakukan menteri/pimpinan lembaga

yang terkait dengan tugas dan kewenangan BI.

pemerintah

non-departemen.117

Selain itu, hanya

Permohonan pengajuan diri BI terlibat dalam

menteri yang dapat ditunjuk oleh Presiden menurut

proses pembahasan berpijak pada rumusan

UU untuk melakukan pembahasan RUU bersama

pengaturan pada UU BI yang memungkinkan BI

DPR melalui sebuah Surat

Presiden.118

Pada porsi

ini keterlibatan BI sangat bergantung pada

turut serta dalam pembahasan kebijakan lain terkait tugas dan kewenangannya.119

kemauan dan kesediaan leading sector untuk mengajak BI dalam melakukan penyusunan suatu

Derajat keterlibatan ini menggunakan penafsiran

RUU yang terkait dengan tugas dan kewenangan

norma bahwa dalam “Pembicaraan Tingkat I dapat

BI. Opsi ini telah seperti yang diterapkan di negara

diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga

Venezuela yang mana pelibatan Venezuela Central

lain jika materi Rancangan Undang-Undang

Bank tergantung pada kebutuhan Pemerintah,

berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga

dalam hal ini Menteri Keuangan untuk meminta

lain” dan norma bahwa “Pemerintah wajib

pertimbangan Venezuela Central Bank atas

meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau

pembahasan rancangan undang-undang.

mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan

Pada porsi ini, posisi Bank Indonesia menjadi pihak

dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank

yang pasif menunggu kemurahan hati leading

Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia”.

116 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Keaktifan BI untuk mengajukan diri sebagai pihak

117 Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Pemerintah memiliki kewajiban mengundang


32

dalam pembahasan merupakan pilihan yang relatif besar kemungkinannya untuk berhasil sebab

119 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).


untuk BI, sedangkan pada di sisi yang lain BI

konstitusional yang diderita oleh BI dengan

merupakan entitas yang sah untuk ikut dalam

keberlakuan pengaturan dalam UU BI yang telah

Pembicaraan Tingkat I karena tergolong sebagai

sah berlaku. Selain itu, BI juga harus mengajukan

lembaga negara/lembaga lain bila RUU yang

permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk

dibahas berkaitan dengan kewenangan lembaga

memberikan penafsiran atas Pasal 23D UUD NRI

negara/lembaga lain tersebut.

Tahun 1945 sebagai koridor untuk memperjelas fungsi, tugas, kewenangan dan independensi BI.

Opsi Ketiga, BI membangun kerja sama dengan

Dengan demikian, dapat dinilai apakah selama

lembaga yang dapat mengusulkan atau

ini norma dalam UU BI sudah sejalan dengan

memprakarsai RUU dalam hal pembangunan

norma konstitusi atau belum. Tidak dilibatkannya

hukum di bidang kewenangan BI. Hal seperti

BI dalam proses legislasi UU yang mengatur terkait

halnya yang diterapkan di Estonia dan Latvia. BI

kewenangan BI tentu membawa dampak yang

dapat membangun kerja sama dengan

signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan

Kementerian Keuangan misalnya, spesifik dalam

konstitusional BI, yang tentu mengarah pada

hal perancangan usulan RUU yang terkait

munculnya kerugian konstitusional yang diderita

kewenangan BI, yang sedikit banyak juga terkait

oleh BI. Hal tersebut setidaknya cukup untuk

dengan kewenangan Kementerian Keuangan.

menjadi dasar mengapa BI harus dilibatkan dalam

Peluang keterlibatan Bank of Estonia dalam proses

proses legislasi UU yang terkait dengan

legislasi sejatinya sangat sumir, karena keterlibatan

kewenangan BI.

Bank of Estonia tidak dapat dilepaskan dari format kerja sama antara Ministry of Finance, Bank of

Pilihan ini lebih membawa kepastian hukum sebab

Estonia, dan Financial Supervision Authority yang

Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal

dituangkan dalam sebuah Cooperation Agreement.

10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011

Dalam Cooperation Agreement antara Ministry

merupakan materi muatan dalam undang-undang

of Finance, Bank of Estonia, dan Financial

dan akan ditindaklanjuti baik oleh Presiden

Supervision Authority ditegaskan bahwa kerja

maupun DPR untuk diajukan sebagai Rancangan

sama untuk merancang bersama peraturan dan

Undang-Undang. Implikasi atas jalur pengujian

panduan di bidang keuangan. Kondisi yang terjadi

konstitusional atas undang-undang memiliki dua

Latvia serupa dengan praktik yang terjadi Estonia,

kemungkinan, yaitu diterima atau ditolak. Jika

yaitu kewenangan menyusun draf terdapat

permohonan BI diterima, maka hal tersebut akan

Financial and Capital Market Commission, yang

membawa keuntungan bagi BI untuk kepastian

mana sebenarnya tidak ada keharusan bagi

hukum sesuai yang dimohonkan, sedangkan

Financial and Capital Market Commission untuk

apabila ditolak, maka akan mengukuhkan yang

berkonsultasi dengan Latvijas Banka (Bank of

sudah ada dan hal tersebut menjadi risiko yang

Latvia). Namun, konsultasi tersebut dimungkinkan

harus ditanggung oleh BI.

dilakukan dengan adanya kesepakatan kerja sama antara kedua lembaga ini, sebagaimana yang

Dalam setiap penerapan gagasan dan/atau

terjadi di Estonia. Hanya saja dalam kerja sama

peraturan baru dalam sistem hukum membawa

ini hanya dilakukan antara Financial and Capital

implikasi terhadap sistem lama yang sudah

Market Commission dan Bank of Latvia.

berjalan. Hal ini juga berlaku pada gagasan keterlibatan BI dalam memprakarsai RUU yang

Kedua, jalur ajudikasi atau negatif legislasi. BI

berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.

mengajukan permohonan pengujian UU terhadap

Masing-masing gagasan memiliki kelebihan dan

UUD di Mahkamah Konstitusi atas kerugian

kekurangan, sehingga harus mempertimbangkan

33


segala kemungkinan yang terjadi sebelum

bagi BI untuk terlibat dalam mempersiapkan bahan

menentukan pilihan yang akan diterapkan.

dari RUU yang lain, selama dalam lingkup kewenangan BI.

D. Kesimpulan Ketiga, Pasal 68 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2011 Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

terdapat peluang untuk melibatkan Bank Indonesia

menjadi peluang pula, “Dalam pembicaraan tingkat

dalam proses pembentukan Rancangan Undang-

satu dapat diundang pimpinan lembaga negara atau

Undang dalam sistem ketatanegaraan Republik

lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang

Indonesia. Peluang BI untuk dapat turut membahas

berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga

RUU sebenarnya terbuka secara normatif melalui

lain.” Keempat, jalur lain adalah perubahan pada

beberapa Pasal, yakni: Kesatu, Pasal 7 ayat (1) UU

aturan pelaksana, yang dalam hal ini adalah Tata

Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004

Tertib DPR atau Peraturan Presiden yang mengatur

yang mempertegas bahwa BI dan pemerintah memiliki

mengenai tata cara persiapan RUU. Dalam Pasal 99

keterkaitan dalam kebijakan ekonomi. Kedua, Pasal

ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang

54 UU Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun

Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rancangan Undang-

2004 menjadi pintu masuk bagi Bank Indonesia

Undang dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD.

sebagai pemrakarsa RUU yang terkait dengan tugas

Dalam Peraturan DPR a quo seharusnya membuka

dan kewenangannya. Frasa “masalah ekonomi,

kesempatan bagi lembaga negara/lembaga lain untuk

perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan

mengajukan RUU, selama masih terkait dalam lingkup

tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk

kewenangannya. Usulan RUU dari lembaga

kewenangan Bank Indonesia”, membuka peluang

negara/lembaga lain tersebut akan diakuisisi menjadi

keluasan cakupan keterlibatan BI bekerja sama dengan

RUU usulan DPR.

Pemerintah, termasuk di dalamnya untuk memprakarsai RUU. Argumentasi tersebut dikuatkan

Perlu adanya perubahan pada Peraturan Presiden

dalam pengaturan pada ayat (2), pada frasa yang

Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara

menyatakan, “Bank Indonesia wajib memberikan

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,

pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

Belanja Negara”. Frasa tersebut menegaskan bahwa

Rancangan Peraturan Presiden. Hanya diperlukan

BI memang dapat turut serta dan bahkan wajib

perluasan makna dari terminologi “pemrakarsa”,

memberikan pendapat dan pertimbangan dalam

yang sejauh ini hanya sempit terbatas pada “menteri/

pembahasan tentang RAPBN, yang mana dari RAPBN

pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang

ini kemudian menjadi bahan utama bagi presiden

mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-

untuk membuat RUU APBN. Dengan menggunakan

Undang [...]”, perlu untuk lebih diperluas lagi dengan

penafsiran ekstensif, tidak dapat dipungkiri bahwa

melingkupi lembaga negara/lembaga lain yang terkait

RUU APBN adalah masuk dalam nomenklatur RUU

dengan kewenangannya. Tentu saja konsekuensi dari

pula. Dengan demikian, secara implisit sejatinya BI

jalur ini adalah akuisisi usulan RUU tersebut menjadi

memiliki kewenangan dalam mempersiapkan bahan

RUU usulan Pemerintah.

dari RAPBN yang kemudian menjadi dasar utama Presiden dalam mengajukan RUU APBN. Peluang

Melihat berbagai peluang pengaturan tersebut,

tersebut diperluas lagi melalui frasa “kebijakan lain

setidaknya dapat dipetakan desain keterlibatan BI

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank

dalam memprakarsai RUU yang terkait dengan tugas

Indonesia”. Peluang tersebut dapat menjadi pintu

dan kewenangan BI, yaitu melalui: Pertama, jalur

34


legislasi. Pada jalur ini, setidaknya terdapat 3 (tiga)

kemurahan hati leading sector untuk mengundang

alternatif pilihan, yaitu: Opsi Kesatu, BI menjadikan

dan melibatkan BI dalam penyusunan RUU. Pilihan

diri sebagai pemrakarsa, dengan catatan semua

ini membuat BI menjadi sangat tergantung pada will

perubahan pengaturan di atas sudah dilakukan, maka

pemerintah untuk turut terlibat dalam penyusunan

BI dapat menjadi pemrakarsa RUU dari jalur pemerintah

RUU.

atau pengusul RUU dari jalur DPR. BI dapat juga memilih langkah untuk menyusun suatu RUU yang

BI dapat juga memilih langkah untuk mengajukan

berkaitan dengan fungsi, tugas, kewajiban dan

diri sebagai bagian yang dilibatkan dalam pembahasan

lembaganya, kemudian dari RUU yang dibuat tersebut

suatu RUU. Pada porsi ini, BI tidak bertindak selaku

BI memilih jalur di antara DPR, Presiden, atau DPD

pemrakarsa atau pihak yang mengajukan, namun

untuk selanjutnya dapat diajukan.

sebatas menjadi pihak yang turut dilibatkan dalam proses pembahasan RUU yang terkait dengan tugas

Namun, implikasi tersebut menjadi berbeda bila BI

dan kewenangan BI. Permohonan pengajuan diri BI

dapat menjadi pemrakarsa, sehingga BI dapat memilih

terlibat dalam proses pembahasan berpijak pada

langkah untuk mengusulkan revisi UU BI atau revisi

rumusan pengaturan pada UU BI yang memungkinkan

tahapan proses legislasi dalam UU Pembentukan

BI turut serta dalam pembahasan kebijakan lain terkait

Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat

tugas dan kewenangannya. Keaktifan BI untuk

mengakomodasi peran BI dalam proses legislasi dan

mengajukan diri sebagai pihak dalam pembahasan

bahkan memungkinkan BI untuk mengajukan sendiri

merupakan pilihan yang relatif besar kemungkinannya

RUU yang terkait dengan tugas dan kewenangannya.

untuk berhasil sebab Pemerintah memiliki kewajiban

Sedangkan langkah terakhir yang agak ekstrem adalah

mengundang untuk BI, sedangkan pada di sisi yang

BI mempertimbangkan peluang untuk mengubah

lain BI merupakan entitas yang sah untuk ikut dalam

UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran ini merujuk pada

Pembicaraan Tingkat I karena tergolong sebagai

praktik yang telah dilaksanakan di Peru, yang mana

lembaga negara/lembaga lain bila RUU yang dibahas

peluang Peruvian Central Bank untuk ikut mengajukan

berkaitan dengan kewenangan lembaga

RUU diatur secara implisit dalam norma di level

negara/lembaga lain tersebut.

konstitusi. Dengan demikian, tentu peluang Bank Indonesia untuk mengajukan RUU terbuka lebar.

Opsi Ketiga, BI membangun kerja sama dengan

Bahkan Bank Indonesia dapat secara independen

lembaga yang dapat mengusulkan atau memprakarsai

mengawal draf RUU yang diusulkannya, dari

RUU dalam hal pembangunan hukum di bidang

pengajuan sampai dengan RUU disahkan sebagai UU.

kewenangan BI. Hal seperti halnya yang diterapkan di Estonia dan Latvia. BI dapat membangun kerja sama

Opsi Kedua, BI hanya menunggu permintaan dan

dengan Kementerian Keuangan misalnya, spesifik

undangan dari Pemerintah yang diwakili oleh Menteri

dalam hal perancangan usulan RUU yang terkait

untuk dilibatkan dalam proses pembahasan suatu

kewenangan BI, yang sedikit banyak juga terkait

RUU. Derajat ini berpegang pada definisi legalistik

dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Dalam

formal bahwa kewenangan pemrakarsa hanya dapat

Cooperation Agreement antara Ministry of Finance,

dilakukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah

Bank of Estonia, dan Financial Supervision Authority

non-departemen. Pada porsi ini keterlibatan BI sangat

ditegaskan bahwa kerja sama untuk merancang

bergantung pada kemauan dan kesediaan leading

bersama peraturan dan panduan di bidang keuangan.

sector untuk mengajak BI dalam melakukan penyusunan suatu RUU yang terkait dengan tugas

Kedua, jalur ajudikasi atau negatif legislasi. BI

dan kewenangan BI. Pada porsi ini, posisi Bank

mengajukan permohonan pengujian UU terhadap

Indonesia menjadi pihak yang pasif menunggu

UUD di Mahkamah Konstitusi atas kerugian

35


konstitusional yang diderita oleh BI dengan keberlakuan pengaturan dalam UU BI yang telah sah berlaku. Selain itu, BI juga harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran atas Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 sebagai koridor untuk memperjelas fungsi, tugas, kewenangan dan independensi BI. Dengan demikian, dapat dinilai apakah selama ini norma dalam UU BI sudah sejalan dengan norma konstitusi atau belum. Tidak dilibatkannya BI dalam proses legislasi UU yang mengatur terkait kewenangan BI tentu membawa dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan konstitusional BI, yang tentu mengarah pada munculnya kerugian konstitusional yang diderita oleh BI. Hal tersebut setidaknya cukup untuk menjadi dasar mengapa BI harus dilibatkan dalam proses legislasi UU yang terkait dengan kewenangan BI.

36

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara, BEE Media Indonesia, Jakarta. Kennedy, Ellen, 1991, The Bundesbank Germany’s Central Bank in the International Monetary System, The Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers, London. Lijphart, Arend, 1999, Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven and London. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. Sekretariat Komisi VIII, 1999a, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku II, Rapat ke-6, 9 Maret 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ___________________, 1999b, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku IV, Rapat ke-15, 25 Maret 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. Tim Penyusun, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

B. Antologi Capiey, Forrest, et al., “The Development of Central Banking”, dalam Forrest Capiey, et al. (Eds.), 1994, The Future of Central Banking: The Tercentenary Symposium of the Bank of England, Cambridge University Press, Cambridge, UK. Stern, Klaus, “The Note-Issuing Bank within the State Structure”, dalam Deutsche Bundesbank (Ed.), 1999, Fifty Years of the Deutsche Mark, Central Bank and the Currency in Germany since 1948, Oxford University Press, UK.

C. Artikel Jurnal Apinis, Marcis, et al., “The Role of National Central Banks in Banking Supervision in Selected Central and Eastern European Countries: A Case-Study on Bulgaria, The Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Poland and Slovakia”, European Central Bank Legal Working Paper Series, No. 11, March 2010.

37


Fischer, Stanley, "Modern Approach to Central Banking", NBER Working Paper Series, No. 5064, March 1995. _____________, “Central-Bank Independence Revisited”, The American Economic Review (Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association Washington, DC, January 6-8, 1995), Vol. 85, No. 2, May 1995. Goodhart, C.A.E., “The Organisational Structure of Banking Supervision”, FSI Occasional Papers, No. 1 – November 200010-25. Ismail, Maqdir, “Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 3, Juli 2010. ___________, “Menselaraskan Undang-Undang Bank Sentral dan Undang-Undang Perbankan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, Juni 2007. Muladi, “Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara”, Jurnal Negarawan, No. 18, November 2010. Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia, “Kemandirian Anggaran Bank Indonesia”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 10, No. 3, September - Desember 2012.

D. Makalah Rahardjo, Satjipto, “Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis”, Makalah, Seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis” dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15-16 April 1998.

E. Sumber Internet Redaksi Suara Merdeka, “Harga Minyak Dunia Turun Imbas Krisis Siprus”, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/22/149970/Harga-Minyak-Dunia-Turun-ImbasKrisis-Siprus, diakses 12 April 2013. Syafputri, Ella, “Parlemen Siprus Setujui RUU Restrukturisasi Bank”, http://www.antaranews.com/berita/364887/parlemen-siprus-setujui-ruu-restrukturisasi-bank, diakses 12 April 2013.

F. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

38


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

G. Sumber Lain The Constitution of the Czech Republic. The Constitution of Hungary. The Constitution of the Republic of Bulgaria. The Constitution of the Republic of Estonia. The Constitution of the Slovak Republic. The Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela. The Constitution of Peru. The Act CCVIII of 2011 on the Magyar Nemzeti Bank. The Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended, indicating the changes made by the Act No. 227/2013 Coll.

39


The Act of the National Council of the Slovak Republic No. 566/1992 Coll. on the National Bank of Slovakia, as last amended by Act No. 403/2010 Coll. The Act on the National Bank of Poland (Narodowy Bank Polski). The Bank of Estonia Act. The Act on The Central Bank of Venezuela. The Act on The Central Reserve Bank of Peru. The Financial Supervision Authority Act. The Law on the Financial and Capital Market Commission (Passed on June 1, 2000, in effect as of July 1, 2001, with amendments passed by the Saeima (Parliament) on 8 November 2012, which took effect on 1 December 2012). The Rules of Organisation and Procedure of the National Assembly (Promulgated in State Gazette No. 53/18.06.2013, Amended and Supplemented SG No. 62/12.07.2013). The Cooperation Agreement between Ministry of Finance, Bank of Estonia, and Financial Supervision Authority, December 2007. The Cooperation Agreement between Financial and Capital Market Commission and Bank of Latvia, 8 September 2009.

Noted : Strongly recommended : review : NP.

40

KETERLIBATAN BANK INDONESIA DALAM MEMPRAKARSAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Recommend Documents