1|w w w . k a m u s k e u a n g a n d a e r a h . c o m
Keterlambatan APBD Oleh: Andika Novta B., SE. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian tersebut merupakan amanah bagi daerah untuk melakukan penyusunan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kenyataan penyusunan APBD yang terjadi di daerah sering menghadapi kendala baik dari tahap perencanaan, penganggaran sampai pada tahap penetapan APBD menjadi Peraturan Daerah. Kendala yang dialami oleh daerah-daerah akhirnya mengakibatkan terlambatnya APBD. Jika dijabarkan secara rinci, maka ada saja kendala di tiap tahapan penyusunan APBD. Seharusnya kendala ini tidak sampai terjadi karena SKPD dengan pengalaman yang dimilikinya setiap tahun selalu menyusun program sehingga seharusnya tidak ada masalah dalam perencanaan dan pembahasan. Selain itu, proses perencanaan pembangunan mulai dari musyawarah tingkat desa/kelurahan hingga provinsi sudah menetapkan prioritas pembangunan. Artinya, rutinitas siklus APBD ini seharusnya bukan menjadi alasan terlambatnya penetapan karena sudah berulangkali dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan siklus APBD yang diatur di peraturan. A. Permasalahan Keterlambatan APBD memiliki penyebab dan akibat yang berdampak pada terlambatnya proses pembangunan di daerah. Permasalahan timbul ketika keterlambatan penetapan APBD menyebabkan program-program pembangunan yang seharusnya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat menjadi tertunda. Masalah lain yang dirasakan juga oleh masyarakat adalah berkurangnya jatah pembangunan yang seharusnya diterima. Hal ini terkait dengan adanya sanksi pemotongan DAU atau tertundanya pencairan karena daerah terlambat menyerahkan APBD-nya. Permasalahan lainnya adalah ketika keterlambatan APBD menjadi suatu masalah yang terus menerus terjadi tiap tahunnya. Jika dilihat dari fenomena ini, perlu dilihat permasalahan dari internal dimana dalam Pemerintah Daerah setiap tahunnya selalu diadakan restrukturisasi pegawai. Hal ini menjadi
Keterlambatan APBD
2|w w w . k a m u s k e u a n g a n d a e r a h . c o m
permasalahan internal yang menyebabkan kurangnya tenaga yang fokus dalam penyusunan APBD ini. Masalah keterlambatan APBD tidak bisa dilihat penyebabnya oleh masalah-masalah teknis belaka ataupun ketiadaan kemauan politis semata-mata. Terdapat masalah-masalah yang harus ditangani secara lebih komprehensif. Secara sistem dan kelembagaan, keterlambatan APBD dapat dilihat dalam beberapa perspektif, mulai dari proses perencanaan, struktur politik, hubungan eksekutiflegislatif, dan bahkan kondisi kemasyarakatan yang unik di tiap-tiap daerah. Tahapan perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah meliputi proses yang panjang mulai dari Musyawarah Pembangunan di tingkat desa dari bulan Januari, penetapan Rencana Kerja Tahunan pada bulan Mei, penyusunan usulan anggaran di bulan Agustus, sampai dengan penetapan APBD sendiri di bulan Desember. Proses yang panjang tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
Tahap Perencanaan Tahap Penganggaran
Dari tahapan-tahapan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan APBD, yaitu sebagai berikut: Pertama, Kegagalan sistem perencanaan dalam mengakomodasi transaksi politik. Proses musyawarah pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten/kota seharusnya diikuti oleh berbagai unsur masyarakat. Pada proses yang berujung pada dokumen Rencana kerja Pemerintah tersebut sebagian besar aspirasi masyarakat termasuk pokok-pokok pikiran DPRD seharusnya telah tersalurkan. Dengan demikian, daftar kegiatan dalam rencana kerja merupakan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Namun, proses tersebut umumnya hanya sekedar menjadi ritual formal belaka karena sebagian besar kita belum tertarik unuk membahas rencana kegiatan yang logis, tetapi lebih tertarik membahas besaran uang pada saat pembahasan anggaran. Akibatnya, perencanaan kegiatan yang seharusnya telah menjadi kesepakatan pada bulan Mei justru tidak mendapatkan perhatian serius. Akhirnya Keterlambatan APBD
3|w w w . k a m u s k e u a n g a n d a e r a h . c o m
rencana kegiatan dibahas ulang pada tahap penganggaran dan menjadi obyek transaksi yang mengalami tarik ulur dan kadangkala berlarut-larut sehingga menyebabkan keterlambatan APBD. Kedua, Kegagalan pemerintah dalam meletakkan kerangka peraturan perundangan yang komprehensif dan secara sinergis mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan efisien. Beberapa peraturan perundangan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri cenderung tidak saling melengkapi (untuk tidak mengatakan saling bertabrakan) dan kadangkala membingungkan. Akibatnya, Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan APBD lebih banyak membuang waktu dalam kebingungan pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu substansi. Hal-hal tersebut diperparah oleh kapasitas SDM di Pemerintah Daerah yang secara umum mengalami kesulitan dalam menerjemahkan substansi-substansi yang dikehendaki pemerintah pada level teknis. ANALISIS Berdasarkan faktor-faktor keterlambatan APBD yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dianalisis bahwa: 1.
Seperti yang telah diketahui bahwa APBD merupakan agenda operasional pemerintah. Dalam dokumen tersebut termuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai sesuai resources atau sumber daya. Persoalan dalam APBD adalah siklus, mulai dari perencanaan, pembahasan, perubahan, pengesahan sampai pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyusunan APBD. Hal ini sering disalahartikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut karena ternyata tidak jarang pihak-pihak ini membawa kepentingan politiknya dalam penyusunan APBD. Akibatnya, yang terjadi adalah konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.
2. Keterlambatan APBD sudah menjadi hal yang biasa dihadapi oleh banyak Pemerintah Daerah. Namun bukan berarti permasalahan ini menjadi pembiasaan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalani proses pembangunannya. Faktor-faktor keterlambatan APBD yang telah disebutkan di awal, juga melibatkan faktor teknis seperti kemampuan eksekutif di daerah dalam menyiapkan rancangan APBD.
Keterlambatan APBD
4|w w w . k a m u s k e u a n g a n d a e r a h . c o m
Hal ini menjadi masalah yang cukup serius karena pegawai Pemerintah Daerah dituntut memiliki kemampuan yang sesuai bidangnya. Sementara, banyak di daerah yang memiliki latar belakang berbeda dengan pekerjaannya. Kondisi ini ditambah pula dengan adanya mutasi pegawai sehingga membuat proses penyusunan APBD dimulai lagi dari nol karena adanya SDM baru sementara SDM lama yang menangani dipindahkan ke dinas lain dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011dituntut pembuatan rencana anggaran secara detil. Dengan penyusunan APBD yang harus sesuai dengan peraturan tersebut maka dibutuhkan jumlah aparatur pemerintahan daerah yang menguasai secara matang tentang keuangan dan penganggaran. 3.
APBD juga merupakan representasi komitmen Pemerintah Daerah terhadap warganya. Dalam dokumen APBD tercermin apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu maka seharusnya lembaga eksekutif dan legislatif dapat lebih disiplin dalam penetapan anggaran daerah. Keterlambatan APBD yang terjadi dengan demikian dapat menyebabkan manfaat dari program-program pembangunan dirasakan terlambat oleh masyarakat daerah. Kondisi ini memiliki efek domino lainnya yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena keterlambatan APBD mendapat sanksi pemotongan DAU atau penundaan pencairan dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat, maka masyarakat akan merasakan berkurangnya jatah pembangunan yang seharusnya diterima. Penundanaan pencairan juga akan menyebabkan ketergesaan dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran. Sebagai contoh adalah kegiatan pembangunan gedung rumah sakit. Terjadinya penundaan pencairan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak maksimal karena rendahnya kualitas pembangunan dan perawatan insfrastruktur. Dana anggaran yang telah tertuang dalam APBD seharusnya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu proses pembangunan yang diawali dari penetapan APBD harus diselesaikan tepat waktu. Dari sini barulah kinerja aparatur pemerintah bisa dinilai dan masyarakat dapat menikmati program pembangunan daerah.
Keterlambatan APBD
5|w w w . k a m u s k e u a n g a n d a e r a h . c o m
REKOMENDASI Berdasarkan faktor keterlambatan APBD dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka beberapa terobosan dalam reformasi kelembagaan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan tersebut. Berikut adalah rekomendasi dalam reformasi kelembagaan untuk mengatasi keterlambatan APBD tersebut: Pertama, perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan APBD dapat lebih fokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan dan tidak lagi terlalu terbebani dengan transaksi-transaksi politik. Itupun dengan asumsi bahwa Tim Anggaran baik di pihak eksekutif maupun legislatif mempunyai komitmen untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan proses anggaran. Kedua, perlu dikembangkan strategi yang jitu baik berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama dilakukannya langkah ini adalah untuk mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada penganggaran uang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang menjawab akar permasalahan di masyarakat.
Keterlambatan APBD
