Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles

Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles Cristine Natalia Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan E-mail: [email protected]

Abstrak: Sistem demokrasi liberal dan kapitalisme merupakan dua persyaratan penting, yang diterima secara global, untuk mengakomodasi terjadinya pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini merupakan suatu pelajaran yang diambil dari negara-negara Barat yang maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Bagaimana pun, wilayah Asia Timur/Tenggara menjadi unik bagi penulis karena ia mendapati adanya suatu anomali di dalam keterkaitan antara tipe rezim/pemerintahan yang diadopsi suatu negara dengan pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Penulis menggunakan kasus Singapura, Korea Selatan, dan Jepang sebagai contoh dari anomali antara keterkaitan tipe rezim dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Timur/Tenggara untuk mengkaji topik ini secara lebih mendalam. Dari studi kasus yang dipaparkan di dalam makalah, penulis menyimpulkan bahwa secara esensial, bukanlah bentuk atau tipe rezim yang diadopsi oleh suatu negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan ekonomi, tetapi unit-unit kebijakan yang bersifat suportif bagi pembangunan (baik di dalam rezim otoriter atau liberal) yang diterapkan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara bersangkutan. Kata Kunci:Pembangunan ekonomi, Asia Timur, Asia Tenggara, Rezim otoriter, Demokrasi. Abstract: Liberal democracy and capitalism are two essential requirements, globally accepted, to accomodate the development of developing countries. This is a lesson, learned from developed countries in the West such as the United States and countries in the western Europe. However, the region of (South)East Asia is unique to the author for she indicated an anomaly in the relation between the type of regime, adopted by a country, and its economic development. The author uses the case of Singapore, South Korea, and Japan as examples of this anomaly that she has indicated before, which happened in the relation between the type of regime and the economic development in (South)East Asia region to study this topic deeper. From the case studies, described in the paper, the author concludes that essentially, it is not the form or type of regime that directly affect the economic development, but the applied supportive policy units (both authoritarian and liberal regime) which can affect the development of economy significantly. Keywords: economic development, East Asia, Southeast Asia, Authoritarian Regime, Democracy.

Pendahuluan

mendiskusikan lebih lanjut mengenai topik penulis

ini, penulis harus menjelaskan terlebih

keterkaitan

dahulu apa yang ia pahami dengan sebutan

antara tipe rezim yang dianut oleh suatu

“rezim”. Istilah “rezim” yang dimengerti

negara dengan pembangunan ekonomi yang

oleh penulis merujuk pada sebuah sistem

terjadi di dalam negara tersebut. Penulis

atau cara yang telah diperintahkan untuk

akan

melakukan

Di berusaha

dalam makalah

ini,

mengidentifikasi

memfokuskan

diri

kepada

pembangunan ekonomi di delapan negara

pemerintahan,

sesuatu; khusunya

sebuah

sistem

yang

bersifat

1

kekuatan ekonomi di kawasan Asia Timur

otoriter.

dan Tenggara yang kemudian membentuk

1

sebuah kelompok ekonomi regional yang diberi sebutan “East Asian Miracles”. Sebagai langkah pertama sebelum 107

Oxford Dictionaries, 'Definition of “regime” in English',<,http://www.oxforddictionaries.com/defini tion/english/regime>,viewed on November 3, 2013.Selain itu, kata “otoriter” merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan yang memaksakan kepatuhan yang ketat kepada masyarakat terhadap

Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara

108 Studi Kasus East Asian Miracles

Sistem kapitalisme

2

demokrasi

liberal

dapat

dan

memaksimalkan

bersama.

merupakan dua persyaratan

3

Hal

ini

kesejahteraan

merupakan

suatu

penting, yang diterima secara global, untuk

pelajaran yang diambil dari negara-negara

mengakomodasi terjadinya pembangunan

Barat yang maju seperti Amerika Serikat

ekonomi di negara-negara berkembang.

dan negara-negara di kawasan Eropa Barat.

“Demokrasi liberal” merupakan sebuah

Pemikiran yang diberikan oleh pandangan

frasa yang merujuk kepada sistem politik

kapitalisme adalah untuk meningkatkan

yang berusaha untuk: (a) melindungi dan

kinerja pasar yang mana kemudian akan

meningkatkan kebebasan-kebebasan sipil

meningkatkan perekonomian suatu negara

terhadap gangguan pemerintah, institusi,

dengan

atau elit-elit yang berkuasa di dalam

pemerintah. Kapitalisme merupakan sistem

masyarakat; (b) membatasi dan meregulasi

pasar yang akan paling efektif diterapkan

intervensi pemerintah di dalam kegiatan-

suatu negara apabila dibarengi dengan

kegiatan politik, ekonomi, dan moral yang

rezim demokrasi liberal. Bagaimana pun,

berkenaan dengan kewarganegaraan; (c)

kita tidak dapat mengabaikan kemunculan

meningkatkan

kekuatan-kekuatan

jangkauan

kebebasan

ketiadaan

intervensi

ekonomi

di

dari

Asia,

intelektual, politik, dan beragama yang

khususnya Asia Timur dan Tenggara yang

ditujukan untuk warga negara; (d) bersikap

pembangunan

skeptis terhadap berbagai permintaan elit-

dibandingkan dengan wilayah lain. Tidak

elit

hak-hak

hanya menjadi kekuatan ekonomi yang

istimewa tertentu; (e) membangun sebuah

menonjol secara regional, tetapi negara-

masyarakat yang terbuka terhadap bakat

negara ini kemudian masuk ke dalam

dimana

dalamnya

kategori negara maju di dalam skala global.

memiliki kesempatan yang sama untuk

Asia Timur dan Tenggara dipilih

meraih penghargaan berdasarkan usaha

oleh penulis karena kawasan ini memiliki

yang diberikan, bukan berdasarkan status;

rekor yang luar biasa atas pertumbuhan

(f) menyusun seperangkat peraturan yang

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

yang

berusaha

mencari

anggota-anggota

di

ekonominya

menonjol

Tetapi dari sekian banyak negara di Asia,

2

penguasa, yang lazimnya mengorbankan kebebasankebebasan individual dari anggota masyarakat yang bersangkutan. Oxford Dictionaries, 'Authoritarian', , diakses 15 Oktober 2014. “Kapitalisme” merujuk kepada sebuah sistem ekonomi-politik dimana kontrol atas kegiatan tukar menukar (perdagangan) dan industri tidak dipegang oleh pemerintah tetapi oleh pemilik swasta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit). Oxford Dictionaries, 'Capitalism' , diakses 15 Oktober 2014.

3

“Demokrasi liberal” lazim digunakan untuk merujuk kepada sistem demokrasi yang dianut negara-negara yang berorientasi “Barat” seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Inggris.Demokrasi liberal dikenal juga dengan sebutan “demokrasi konstitusi” atau “demokrasi borjuis”. Australian Politics, 'Liberal Democracy', a u s t r a l i a n p o l i t i c s . c o m , diakses 15 Oktober 2014.

Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles

109

hampir keseluruhan dari pencapaian ini

mengambil tiga studi kasus yaitu Jepang6

hanya terjadi pada delapan negara di

yang memeluk rezim pemerintahan otoriter,

kawasan

Asia

yang

Korea Selatan7 yang

memiliki

pertumbuhan

yang

pemerintahan demokrasi, dan Singapura8

Timur/Tenggara ekonomi

“ajaib” yang kemudian lebih

yang masuk ke dalam kategori hybrid.

dikenal

dengan sebutan “East Asian Miracles”.

memeluk rezim

4

Gambar 1. Kawasan Asia Timur dan Tenggara 9

Delapan negara ini dalam “East Asian Miracles” ini lazim disebut sebagai “High Performing Asian Economies” (HPAEs) yang mana berarti negara Asia yang memiliki perekonomian berkinerja tinggi. Adapun negara-negara ini terdiri dari Jepang, empat Macan Asia (Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Taiwan), serta tiga negara ekonomi industri baru di

Kekuatan-kekuatan

ekonomi

di

kawasan Asia Tenggara yang tergabung ke

kawasan Asia Timur dan Tenggara ini

dalam ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan

memiliki cakupan kerangka kebijakan yang

Thailand). Sejak tahun 1960, berdasarkan

luas; dimulai dari sistem pasar bebas yang

data yang diperoleh dari Bank Dunia,

hampir sempurna yang diterapkan oleh

delapan

telah

Hong Kong hingga rezim kebijakan yang

disebutkan, telah bertumbuh secepat lebih

sangat selektif yang diadopsi oleh Jepang

dari dua kali pertumbuhan yang dialami

dan Korea Selatan. Kemudian, apa yang

oleh negara-negara lainnya yang berada di

menjadi perhatian di dalam kasus ini adalah

kawasan, kurang lebih tiga kali lebih cepat

fakta bahwa sebagian besar dari negara-

negara

HPAEs,

yang

daripada kawasan Amerika Latin dan Asia Selatan, serta lima kali lebih cepat dari

6

5

kawasan Afrika Sub-Sahara.

Walaupun demikian, dari kedelapan 7

negara yang termasuk ke dalam kategori “East Asian Miracles”, penulis hanya 4

5

John Page, 1994, 'The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy', in The National Bureau of Economic Research, NBER Macroeconomics Annual 1994, Vol. 9, MIT Press, pp. 219. Martinussen, J., 1997, Society, State &Market: A Guide to Competing Theories of Development, London, pp. 269.

8

9

In 2014, Japan is ranked as the 4th richest country in the world based on GDP and 28th based on GDP per capita. World's Richest Countries, 'Richest Nations' , diakses 15 Oktober 2014. In 2014, South Korea is ranked as the 13th richest country in the world based on GDP and the 29th based on GDP per capita. Ibid. In 2014, Singapore is ranked as the 39th richest country in the world based on GDP and the third richest based on GDP per capita. Ibid. Menurut John Page, negara-negara yang termasuk ke dalam East Asian Miracles adalah Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Walaupun demikian, data yang digunakan di dalam makalah ini berasal dari tahun 1994.Penulis tidak menutup kemungkinan atas berbagai penyesuaian terhadap data yang tersedia.



negara yang telah disebutkan sebelumnya memeluk

10

rezim

kekuatan

ekonomi

Asia

mana

Timur/Tenggara ini, pemerintah terlibat

sistem

aktif dalam menyediakan lingkungan makro

demokrasi liberal dan/atau kapitalisme. Isu

ekonomi yang stabil dan kerangka kerja

ini kemudian mengangkat pertanyaan yang

legal yang handal, serta insentif-insentif

kompleks

dan

politik untuk pembangunan industri yang

hubungan

antara

merupakan

otoriter yang

negara

kontradiksi

dari

kontroversial pemerintah,

perihal sektor

berorientasikan ekspor.12

swasta/privat, dan pasar di dunia yang

Pandangan kedua diambil dari para

mana kemudian membawa penulis ke

pemikir revisionis. Mereka berargumen

dalam satu pertanyaan yang akan dicoba

bahwa di dalam negara kekuatan ekonomi

untuk dijawab di dalam makalah ini, yaitu:

di Asia Timur dan Tenggara, seperti Korea

“Adakah pengaruh rezim sebuah negara

Selatan dan Taiwan, pemerintah melakukan

terhadap pembangunan ekonminya?”

intervensi di dalam sistem ekonomi dengan

Berdasarkan argumen Martinussen,

cara yang kritis dan memanipulasi harga-

yang tertulis di dalam bukunya, Society,

harga

State

meningkatkan pembangunan selektif pada

&

Market, sekurang-kurangnya

secara

sadar

untuk

terdapat tiga pandangan berbeda yang dapat

sektor-sektor

digunakan

melakukan intervensi dalam artian bahwa

fenomena

untuk ini:

pandangan

mengidentifikasi

pandangan

tertentu.

Pemerintah

neo-klasik,

mereka akan selalu ada untuk mengatur

pendekatan

kontes-kontes yang terjadi di dalam proses

Pandangan pada neo-klasik

ekonomi yang mana nantinya akan berguna

revisionis,

fungsional.

11

memberi

penekanan

dan

pada

kesuksesan

untuk menghindari kompetisi yang tidak

negara kekuatan ekonomi Asia dalam

diperlukan di antara perusahaan-perusahaan

memenuhi

lokal. Hal ini akan dibahas di dalam bagian

dasar-dasar

pembangunan

ekonomi dengan benar; bahwa negara-

selanjutnya,

negara tersebut menarik/menahan diri dari

perekonomian

intervensi atas formasi harga, perdagangan

Selatan.

yang

dengan

terjadi

di

sistem Korea

Pandangan terakhir yang disebutkan

asing, dan fungsi ekonomi dari perusahaanperusahaan swasta. Bagaimana pun, dalam

oleh

Martinussen,

waktu yang bersamaan, para pemikir neo-

penting, adalah pandangan dari pendekatan

klasik mencatat juga bahwa di negara-

fungsionalisme. Pendekatan fungsionalisme digunakan

10

11

berkaitan

Ohno, K., 2007,'The East Asian Growth Regime and Political Development', National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo. Ibid.

oleh

tetapi

World

tidak

Bank

kalah

untuk

merumuskan dengan lebih baik berbagai 12

Ibid.


kondisi yang esensial yang diperlukan

akuntabel,

untuk membangun perekonomian sebuah

kebebasan berpendapat untuk mengekspos

negara yang berkinerja tinggi, khususnya

nepotisme, mereka yang berani menantang

untuk kasus-kasus yang terjadi di negara-

pemerintah dengan menempatkan kandidat-

negara Asia dan Afrika. Untuk melakukan

kandidat alternatif di dalam pemilihan

campur tangan yang terbaik di dalam sistem

umum – orang-orang ini berada dalam

pasar, diperlukan interaksi antara dua

masalah .13 Dari penjelasan yang diberikan

kelompok pilihan kebijakan, dua metode

Dahrendorf, pemerintah otoriter Singapura

disiplin yang bersifat kompetitif, tiga buah

memberikan kebebasan pada rakyatnya

fungsi sentral dari manajemen ekonomi,

untuk

yang

mereka masing-masing dan hal ini berlaku

mana

pertumbuhan

akan

menghasilkan

ekonomi

dan

distribusi

pendapatan.

mereka

menjalankan

yang

111

menggunakan

kehidupan

pribadi

selama rakyat tidak mengganggu atau menjadi ancaman bagi pemerintah dan proses politik. Gangguan yang terjadi yang disebabkan oleh kritik rakyat ini dapat

Studi Kasus Singapura Menjadi

contoh

sukses

dari

kemudian

dikategorikan

sebagai

pembangunan ekonomi di Asia Tenggara

kriminalisasi terhadap partai yang sedang

selama lebih dari dua dekade, penulis

memegang kekuasaan yang mana sangat

merasa perlu untuk memperhitungkan peran

dilarang oleh sistem hukum yang berlaku di

Singapura sebagai salah satu negara kuat di

Singapura.

kawasan.

Bentuk

dari

Rezim otoriter-kapitalis yang berlaku

otoritarianisme yang dianut oleh Singapura

di Singapura memiliki pengaturan politik

menjadi suatu aset bagi negara ini untuk

yang

dapat memelihara proses politik internal

kebijakan-kebijakan

dan pembangunan ekonomi yang stabil

Singapura menggabungkan rasa tidak aman

dalam

nasional dengan rasa takut yang sifatnya

waktu

Sebagaimana

“halus”

yang

dijelaskan

bersamaan. oleh

unik

yang

membaur pada

dengan

ekonominya.

Ralf

abstrak dan tidak diketahui jelas apa

Dahrendorf tentang Singapura bahwa warga

penyebabnya terhadap hukuman yang dapat

negara, yang patuh pada hukum, yang mengerjakan pekerjaan mereka dengan

dijatuhkan oleh pemerintah .14 Kombinasi seperti ini telah

menjadi kunci dari

tekun dan hidup di dalam keadaan pribadi yang tidak bersifat ofensif, tidak perlu takut

13

atas kemurkaan pemimpin mereka, tetapi sebaliknya,

mereka

yang

mengkritisi

pemerintah atas kekuasaannya yang tidak

14

Bell, D. A., 1997, ' A Communitarian Critique of Authoritarianism: The Case of Singapore', Political Theory, Vol. 25., No.1., pp 7.

Lingle, C., 1998, 'Singapore and Authoritarian Capitalism', The Locke Luminary, Volume 1, No.1, Part 3.



pelaksanaan fobokrasi, atau yang kemudian

suatu hal yang sia-sia. Amerika Serikat

disebut juga sebagai “Demokrasi ala Asia”.

mungkin lebih mengutamakan demokrasi

Pemerintah

daripada

yang

menganut

prinsip

ketertiban

komunitas,

tetapi

“mengatur dengan rasa takut” dari rezim

Singapura akan tetap lebih mengutamakan

People’s Action Party (Partai Aksi Rakyat)

ketertiban komunitas daripada demokrasi.

menggabungkan

barat

Hal ini, lagi, diperlukan untuk memelihara

dengan kumpulan nilai-nilai tradisional

proses politik dan ekononomi dengan

nilai

demokrasi

Asia tertentu yang bersifat unik.

15

Hal

inilah yang kemudian mengklasifikasikan

kinerja tinggi yang stabil dalam waktu yang bersamaan.

pemerintahan di Singapura ke dalam kelompok “hybrid”.

Foundation, Singapura mendapat skor rata-

Lee Kuan Yew, mantan perdana menteri

Berdasarkan data dari The Heritage

Singapura

yang

memegang

rata sebesar 88.0 dan menempati peringkat kedua dunia di dalam index Sepuluh

kekuasaan sejak tahun 1959 sampai dengan

Kebebasan

tahun

bahwa

Freedoms). Sepuluh Kebebasan Ekonomi

hal

dapat dibagi ke dalam empat kelompok

kebebasan demokratis diperlukan untuk

utama: aturan hukum, pemerintahan yang

memelihara

terbatas, efisiensi peraturan, dan pasar

1990,

berpendapat

pembatasan-pembatasan

Singapura. dalam

tradisi

16

terhadap

komunitas

di

Tradisi komunitas/kelompok

latar

belakang

sejarah

Ekonomi

(Ten

Economic

terbuka. 17

Asia

Di

dalam

kelompok

pertama,

merupakan hal yang sulit untuk dilepaskan.

Singapura

Berpindah dari satu identitas ke identitas

masing sebesar 90.0 untuk unit kebebasan

yang lain

proses

properti dan 92.0 untuk kebebasan dari

evolusi yang panjang. Lee Kuan Yew

korupsi. Di dalam aturan hukum Singapura,

menambahkan bahwa apabila Singapura

pengadilan dagang berfungsi secara efisien,

menerapkan model demokrasi Barat, negara

tidak ada pengambilalihan kontrak dagang.

ini akan memiliki tingkat kriminalitas yang

Singapura menerapkan rezim pengaturan

lebih tinggi, memiliki lebih banyak ibu

dan pengamanan hak properti intelektual

tunggal dengan anak-anak yang nakal, lebih

yang paling kuat di Asia. Pemerintah

banyak

Singapura

akan

membutuhkan

obat-obatan

terlarang,

yang

mendapatkan

bersifat

anti

skor

masing-

korupsi

dan

kemudian akan bermuara kepada keadaan ekonomi

yang

miskin

dan

semua

pencapaian yang telah diraih akan menjadi 15 16

Ibid. Bell, D.A., Loc. cit.

17

The Heritage Foundation, 2013, 'Singapore Economic Freedom Score', 2013 Index of Economic Freedom, viewed on September 29, 2013.


113

menerapkan hukum yang tegas untuk kasus

untuk kebebasan tenaga kerja, dan 82.0

suap yang dilakukan oleh warga negaranya,

untuk

baik yang terjadi di dalam maupun di luar

keseluruhan, sistem regulasi yang berjalan

negeri.

18

kebebasan

moneter.

Secara

di Singapura merupakan salah satu yang

Gambar 2. Bagan Kebebasan Ekonomi

paling efisien dan transparan di dunia.

Singapura: Rule of Law

Tanpa membutuhkan batas modal minimal, memulai

bisnis

di

Singapura

hanya

membutuhkan waktu selama lebih kurang tiga hari. Upah minimum tidak ditentukan Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

oleh undang-undang, tetapi Dewan Upah Nasional

Di

dalam

Singapura

kelompok

mendapatkan

skor

kedua,

memberikan

pedoman

untuk

berbagai penyesuaian atas upah pekerja.

masing-

masing sebesar 91.3 untuk unit pengeluaran


pemerintah dan 91.1 untuk kebebasan

Singapura: Regulatory Efficiency

fiskal.

Singapura

menetapkan

pajak

pendapatan tertinggi di angka 20 persen, sedangkan pajak perusahaan tertinggi di angka

17

persen.

Jumlah

dari

total

keseluruhan pajak sama dengan 14.1 persen dari total pendapatan domestik. Sebesar 17 persen

dari

GDP

digunakan

sebagai

19

anggaran belanja pemerintah.

Gambar 3. Bagan Kebebasan Ekonomi Singapura: Limited Government

Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Pada kelompok terakhir, Singapura mendapatkan skor sebesar 90.0 untuk kebebasan berdagang. Hal ini cenderung disebabkan oleh rezim perdagangannya yang bersifat sangat terbuka dan kompetitif, juga oleh ketiadaan pajak yang dikenakan terhadap

barang-barang

impor.

Unit

kebebasan investasi diberikan skor sebesar Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

75.0, hal ini disebabkan oleh kesamaan perlakuan

yang

diberikan

pemerintah

Pada kelompok ketiga, Singapura

terhadap bisnis asing dan domestik, namun

mendapatkan skor masing-masing sebesar

perlu dicatat bahwa investasi asing di

97.1 untuk kebebasan berwirausaha, 91.4

bidang bisnis pelayanan tetap diberikan

18 19

Ibid. Ibid.

batasan. Negara ini mendapatkan skor sebesar 80.0 untuk kebebasan finansial



yang tercermin dari keterbukaan pasar

Selatan

domestik terhadap bank-bank asing.

mantan pemimpin otoriter Park Chung Hee

diletakkan

pertama

kali

oleh


dan Chun Doo Hwan beberapa dekade lalu

Singapura: Open Markets

pada era pasca Perang Dingin; rezim demokrasi di Korea Selatan tidak terjadi hingga pertengahan tahun 1980-an. Lagi-lagi, berbeda dengan sistem otoriter-kapitalis Singapura, Korea Selatan memeluk sistem demokrasi dalam proses


politik

tetapi

perekonomian, Studi Kasus Korea Selatan Tidak

pemerintah

Walaupun

melakukan

langkah -langkah

besar menuju liberalisasi telah diambil pada

memberikan kebebasan berekonomi kepada

tahun 1980-an, intervensi, hingga kini,

rakyatnya, di dalam kasus yang terjadi di

masih terjadi secara sistematis di dalam

Korea Selatan, pemerintah mengeluarkan

kompetisi pasar di antara perusahaan-

instruksi langsung yang ditujukan kepada

perusahaan; pemerintah memaksa mereka

bank dan mengarahkan investasi dengan

untuk bekerja sama untuk mengelola

pemberlakuan kebijakan-kebijakan kredit

berbagai

selektif .

Singapura

menyentuh

yang

20

seperti

intervensi.

ketika

Pemerintah

daya

yang

langka.

untuk

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,

memisahkan dan memberikan prioritas

kontes di dalam proses-proses ekonomi

kepada sektor-sektor dan industri-industri

dikelola oleh pemerintah dalam rangka

yang menonjol di dalam pertumbuhan

menghindari berbagai kompetisi yang tidak

ekonomi negara. Sektor-sektor dan industri-

perlu

industri

ini

nasional. Tingkat intervensionisme yang

kemudian ditawarkan “pinjaman kebijakan”

tinggi di Korea Selatan merupakan hal yang

berupa tingkat bunga yang jauh lebih

membuat perbedaan dengan apa yang

rendah dari tingkat bunga normal di

terjadi di Singapura.

yang

diberikan

setuju

sumber

prioritas

di

antara

perusahaan-perusahaan

pasaran, ditambah dengan bantuan berupa

Berdasarkan data yang didapat dari

dukungan administrasi dan teknis dari

The Heritage Foundation, Korea Selatan

negara. Bagaimanapun, hal ini penulis

menempati posisi di peringkat ke-34 dunia

menggarisbawahi fakta bahwa dasar-dasar

dan peringkat ke-8 dari 41 negara di

dari kesuksesan ekonomi pasar Korea

kawasan Asia Pasifik dengan skor rata-rata sebesar 70.3 di dalam Index Negara

20

31

Martinussen, J., Op.Cit.

Ekonomi Bebas pada tahun 2013.


Pada

kelompok

pertama,

Korea

115

Korea Selatan memiliki surplus yang relatif

Selatan mendapatkan skor masing-masing

kecil

70.0 untuk unit hak properti dan 54.0 untuk

Utangpublik berada stabil di bawah angka

kebebasan dari korupsi. Aturan hukum

30 persen dari GDP. 22

di

dalam

neraca

anggaran.

dalam negeri Korea Selatan berjalan secara efektif dan memungkinkan sistem yudisial


berjalan dengan efisien. Bagaimana pun,

Korea Selatan: Limited Government

perlindungan

terhadap

hak

properti

intelektual perlu ditingkatkan. Masalah korupsi masih menjadi masalah yang kerap terjadi: sejak tahun 1990 tujuh orang pemimpin dari grup-grup bisnis raksasa di


Korea Selatan telah mendapatkan perintah hukuman penjara selama rata-rata 22 tahun,

Di dalam kelompok ketiga, Korea

tetapi perintah hukuman penjara ini terus

Selatan meraih skor sebesar 72.6 untuk

menerus ditangguhkan.

21

kebebasan berdagang serta masing-masing

Gambar 6. Bagan Kebebasan Ekonomi Korea Selatan: Rule of Law

70.0 untuk kebebebasan berinvestasi dan finansial. Kerangka kerja

dari

regulasi

kewirausahaan di Korea Selatan bersifat kompetitif dan memiliki kapabilitas untuk menopang aktivitas dan inovasi wirausaha.


Dengan ketiadaan batas minimum modal, hanya diperlukan lima prosedur dan tujuh

Pada kelompok kedua, Korea Selatan

hari untuk memulai bisnis di negara ini.

mendapatkan skor masing-masing 72.8 di

Pasar tenaga kerja terus bersifat dinamis,

dalam pembelajaan pemerintah serta 73.0

walaupun dibatasi oleh kekakuan regulasi

untuk

pemerintah. Adanya serikat buruh hal ini

kebebasan

fiskal. Pemerintah

menetapkan pajak penghasilan tertinggi

menjadi

sebesar 35 persen dan pajak perusahaan

dipertimbangkan sebelum memulai bisnis

tertinggi sebesar 22 persen. Anggaran

di Korea Selatan.23

risiko tambahan yang harus

belanja pemerintah setara dengan 30.1 persen dari total output domestik total. 21

The Heritage Foundation, 2013, 'South Korea Economic Freedom Score', 2013 Index of Economic Freedom, viewed on September 29, 2013 < http://www.heritage.org/index/country/southkorea>

22 23

Ibid. The Heritage Foundation, op. cit.




tentang berbagai

proses panjang dari

Korea Selatan : Regulatory Efficiency

langkah-langkah

yang

pemerintah

Jepang

diambil

untuk

oleh

memulihkan

keadaan ekonomi dalam negeri hingga dapat

berkiprah

kembali

di

dalam

komunitas ekonomi internasional. Sistem


kekaisaran dalam kehidupan politik Jepang

Di dalam kelompok terakhir, Korea

jelas mencerminkan bahwa negara ini

Selatan meraih skor masing-masing sebesar

menganut rezim otoriter; sedangkan di

72.6 di dalam kebebasan berdagang, 70.0 di

dalam pembangunan ekonomi, pemerintah

dalam kebebasan investasi, serta 70.0 di

Jepang menerapkan suatu cara unik yang

dalam

Korea

dapat mendorong ekonomi baik secara

Selatan mengenakan tarif dagang rata-rata

makro dan mikro. Pembangunan Ekonomi

sebesar 8.7 persen, tetapi diperkirakan

Jepang (Japanese Economic Development),

bahwa tarif ini akan berangsur-angsur

atau biasa disebut sebagai JEM, kemudian

diturunkan

disusun oleh para peneliti untuk dapat

kebebasan

pemberlakuan

finansial.

sehubungan persetujuan

dengan perdagangan

menganalisis

dengan

lebih

baik

Perekonomian Korea

pertumbuhan ekonomi Jepang yang ajaib.

Selatan meningkatkan keterbukaan dan

Di dalam teori JEM, tiap-tiap variabel

bebas di kawasan.

transparansinya terhadap investasi asing.

24

ekonomi berevolusi melalui tiga tahapan yang tidak akan dibahas lebih jauh di dalam

Gambar 9. Bagan Kebebasan Ekonomi Korea Selatan : Regulatory Efficiency

tulisan ini; the short-run dynamics, the short-run

equilibrium, dan the steady

state. Kesuksesan

ekonomi

Jepang

cenderung disebabkan oleh sejarah yang dialaminya di dalam Perang Dunia II. Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.

Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang harus memulai segalanya dari

Studi Kasus Jepang Apabila kita berbicara mengenai

sisa-sisa

Pertumbuhan

kehancuran ekonomi

yang

penting

ada. yang

pertama di Jepang terjadi pada tahun 1955-

pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang

1973.

Dunia II, kita akan kemudian berbicara

mendorong perekonomian di Jepang ke

Pertumbuhan

pada

tahun

ini

dalam industrialisasi berskala penuh, juga 24

The Heritage Foundation, op. cit.

sebagai motor untuk menjadi kekuatan


117

ekonomi terbesar kedua di dunia Barat. 25 Jepang berhasil meraih ambisinya dan

Foundation, di dalam kelompok pertama,

menjadi negara non-Barat pertama yang

peraturan

sukses dalam industrialisasi. Kesuksesan

mendapatkan nilai skor 80.0 masing-

ekonomi

sebuah

masing untuk hak properti dan kebebasan

pelajaran dan/atau model yang patut ditiru

darikorupsi. 27 Peraturan Jepang mengenai

bagi negara-negara tetangganya. Walaupun

hak properti tersusun dari kerangka kerja

demikian, dilihat dari sudut pandang studi

yudisial yang solid yang dapat memberikan

pembangunan

proteksi

Jepang

melahirkan

saat

ini,

sejarah

Berdasarkan

data

mengenai

atas

hak

dari

Heritage

hukum,

properti

Jepang

riil

dan

hal

ini

perekonomian Jepang memiliki faktor-

intelektual,

faktor umum dari pembangunan ekonomi

terkadang dapat menghabiskan waktu yang

yang lazim; stabilitas ekonomi makro,

lama dan mahal. Sistem peradilan di Jepang

pembangunan sumber daya manusia, dan

bersifat

tersedianya

intervensi politik tetapi (sehingga) tingkat

ekonomi .

berbagai

infrastruktur

26

bagaimana

independen

pun,

dari

intervensi-

efisiensinya menjadi rendah.Pengadilan-

Walaupun Jepang memiliki jalan

pengadilan di Jepang tidak mengenal

uniknya sendiri untuk mencapai kesuksesan

diskriminasi terhadap para investor asing;

pembangunan ekonomi, secara garis besar,

pemerintah Jepang menghormati kontrak

strategi pertumbuhan ekonomi Jepang tidak

yang ditandatangani oleh investor asing.

jauh berbeda dari apa yang dilakukan pemerintah Singapura dan Korea Selatan

Gambar 10. Bagan Kebebasan Ekonomi Jepang: Rule of Law

dalam artian bahwa intervensi-intervensi yang dilakukan pemerintah dalam sistem perekonomian terjadi juga di Jepang. Perekonomian mendapat

Jepang

manfaat

dapat

dikatakan

yang

sangat


dominan dari tingkat kebebasan ekonomi yang relatif sehat di semua area yang tercermin Kebebasan

di

dalam

Ekonomi

aturan (Ten

Di dalam kelompok kedua, Jepang

Sepuluh

mendapatkan skor yang relatif lebih rendah

Economic

dari negara-negara lain. Kebebasan fiskal

Freedoms).

(69.2) dan pengeluaran pemerintah (45.0) menjadikan ukuran utang publik lebih dari

25 26

Martinussen, J., Op.Cit. Kimura, F., 2009, 'Japan's Model of Economic Development: Relevant and Non Relevant Elements for Developing Economies', Research Paper No. 2009/22, United Nations University, pp. 1.

dua 27

Ibid.

kali

lebih

tinggi

dari

ukuran



perekonomian Jepang. Pajak pendapatan

membutuhkan

tertinggi

minimum.

adalah

sebesar

40

persen.

modal

pembangunan

Walaupun

demikian,

Pemerintah menurunkan pajak perusahaan

dinamika pertumbuhan kewirausahaan di

hingga tingkat 25.5 persen, tetapi pajak-

Jepang terhalang dengan adanya kekakuan

pajak lokal dapat sewaktu-waktu meningkat

berbagai

secara signifikan. Besarnya beban pajak

dihapuskan, termasuk ke dalamnya adalah

secara keseluruhan setara dengan 28.8

berbagai persyaratan lisensi yang terkadang

persen dari besarnya total pendapatan

membebani

domestik.

pengeluaran

Produktivitas dalam negeri secara negatif

pemerintah adalah sebanyak 42.8 persen

dipengaruhi juga oleh kecenderungan akan

dari nilai GDP dengan defisit anggaran

jaminan penempatan kerja seumur hidup

yang berada di sekitar batas 10 persen dari

dan upah berbasis senioritas. Diskriminasi

nilai GDP.

senioritas

Besarnya

regulasi

yang

sulit

pembangunan

di

dalam

untuk

bisnis.

pembangunan

kewirausahaan menjadi suatu penghalang Gambar 11. Bagan Kebebasan Ekonomi

atas kebutuhan akan pasar buruh yang

Jepang: Limited Government

fleksibel. Bagaimanapun, inflasi masih berada di dalam batas minimal dengan adanya tingkat produktivitas yang tinggi.


Gambar 12. Bagan Kebebasan Ekonomi Jepang: Regulatory Efficiency

Di peraturan,

dalam

kelompok

efisiensi

kebijakan-kebijakan

Jepang

mendapatkan skor yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain.


Kebebasan berbisnis mencapai nilai 81.3, kebebasan buruh dengan nilai 80.3, dan

Kelompok terakhir adalah mengenai

skor sebesar 90.6 untuk kebebasan moneter

pasar terbuka. Di dalam kelompok ini,

28

di dalam negeri .

Skor-skor yang tinggi

Jepang memiliki skor yang kurang lebih

yang didapatkan Jepang dapat dikatakan

relatif .29 Poin

sangat dipengaruhi oleh jumlah prosedur

perdagangan; besar trade-weighted

yang relatif lebih sedikit yang diperlukan

atau tarif perdagangan berbobot adalah

oleh

sebesar 1.6 persen, tetapi ada hambatan

para

pebisnis

perusahaan-perusahaan; 28

Ibid.

untuk

mendirikan

mereka

tidak

81.8

untuk

kebebasan tariff

perdagangan berlapis yang diterapkan oleh 29

Ibid.


119

kebebasan

membangun perekonomian mereka dengan

berinvestasi, negara ini mendapatkan skor

sukses. Para pemimpin otoriter di negara-

sebesar 60.0; investasi asing secara formal

negara kekuatan ekonomi yang telah

diterima dengan tangan terbuka, sedangkan

disebutkan sebelumnya cenderung untuk

investasi

melakukan intervensi pada tingkat yang

pemerintah

Jepang.

lokal

beberapa

Untuk

harus

batasan

tunduk yang

kepada

diberikan.

tinggi,

yang

berbeda

dengan

Walaupun demikian, ada pemberlakuan

intervensionisme yang dilakuan di Asia

atas peraturan yang dianggap berlebihan

Selatan dan Afrika. Pada kasus-kasus yang

serta sistem peradilan yang lambat didalam

lebih


yang

ketersediaan sebuah kerangka kebijakan

menjadi penghambat bagi para investor

untuk mengatur kompetisi, pertumbuhan

asing. Untuk kebebasan finansial, Jepang

dan

mendapatkan skor sebesar 50.0 yang

sedangkan

disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh

belakangan terjadi, penekanan terletak pada

intervensi politik dari pemerintah terhadap

batasan-batasan

sektor

ekonomi.

finansial

domestik

serta

kurangnya

pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

tua,

penekanan

ekspor

di

terletak

dalam

pada

suatu

negara,

kasus-kasus

dan

Peran

kontrol yang

pada

yang

terhadap dimainkan

pemerintah dalam kasus East Asian Miracle adalah sebagai wasit dalam kondisi yang

Gambar 13. Bagan Kebebasan Ekonomi Jepang: Open Markets

disebut sebagai kontes yang terjadi di antara


terutama

yang bersifat lokal. Bagaimana pun, penulis juga mencatat bahwa di dalam kasus East Asian Miracle, terdapat prasyarat yang


tidak

ditemukan

berkembang Kesimpulan

berkaitan

di

lainnya,

dengan

negara-negara khususnya

sejarah

yang

kebangsaan.

perekonomian

Sebagai tambahan, bentuk intervensi yang

berkinerja tinggi di negara-negara Asia

dilakukan para pemerintah di Timur Jauh

Timur

cenderung bersifat market-friendly

Mitos

dan

tentang

Tenggara,

bagi

penulis,

bukanlah merupakan sebuah misteri setelah

Berdasarkan penjelasan yang telah

dilakukan peninjauan lebih dalam atas

dipaparkan sebelumnya, penulis menarik

kasus-kasus yang terjadi. Negara-negara di

kesimpulan bahwa sebenarnya tipe rezim

Asia Timur dan Tenggara sepertinya tidak

tertentu tidak berhubungan, setidaknya

akrab dengan sistem demokrasi, khususnya

secara langsung, dengan pembangunan

yang bersifat liberal, tetapi mereka mampu

ekonomi suatu negara. Sebagaimana telah



disebutkan

oleh

Przeworski

bahwa

bukanlah “rezim”, melainkan “kebijakan” yang

memberikan

perbedaan-perbedaan

yang relevan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Rezim otoriter mutlak mungkin saja lebih tidak disukai oleh lebih banyak masyarakat, tetapi sedikit porsi dari demokrasi di dalam proses politik dengan pemimpin otoriter telah terbukti efektif

dalam

pembangunan

ekonomi

negara-negara East Asian Miracles. Sistem kepemimpinan otoriter tidak berarti bahwa sang

pemimpin

Economic Research,NBER Macroeconomics Annual 1994,Vol. 9, MIT Press, pp. 219-282.

harus

selalu

menjadi

Przeworski, Adam and Fernando Limongi, 1993,The Journal of Economic Perspectives, 'Political Regimes and E c o n o m i c G r o w t h ' , Vo l u m e 7,American Economic Association , viewed on September 16, 2009. Stiglitz, Joseph E., Jean P. Fitoussi, and Amartya Sen, 2010,Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress., viewed on August 21, 2013.

seorang tiran; menjadi sesosok figur yang penuh

kebajikan

(benevolent

father)

Jurnal and Website

merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh pemimpin dalam sistem rezim otoriter.

REFERENCES BOOK Balaam, David N. and Michael Veseth, 2001, Introduction to International Political Economy, Second Edition, PrenticeHall, Inc., New Jersey. Garnaut, Ross and Peter Drysdale, 1994,Asia Pacific Regionalism: Readings in International Economic Relations, Harper Educational Publisher, New South Wales. Martinussen, John, 1997,Society, State & Market: A Guide to Competing Theories of Development, Zed Books, Ltd., London. Page, John,1994, 'The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy' in the National Bureau of

Bell, Daniel A., 1997, 'A Communitarian Critique of Authoritarianism: The Case of Singapore',Political Theory, Volume 25, No.1, pp 6-32. Sage P u b l i c a t i o n , I n c . , viewed on September 28, 2013. Kimura, Fukunari, 2009, 'Japan's Model of Economic Development: Relevant and Non Relevant Elements for Developing Economies', Research Paper No. 2009/22, United Nations University. Lingle, Christopher, 1998, 'Singapore and Authoritarian Capitalism',The Locke Luminary, Volume 1, No.1, Part 3. , viewed on September 28, 2013. The Heritage Foundation, 2013,'Japan Economic Freedom Score',2013 Index of Economic Freedom< http://www.heritage.org/index/countr

.


y /japan>viewed on September 29, 2013. The Heritage Foundation, 2013, 'Singapore Economic Freedom Score',2013 Index of Economic Freedom. , viewed on September 29, 2013. The Heritage Foundation, 2013, 'South Korea Economic Freedom Score',2013 Index of Economic Freedom. , viewed on September 29, 2013.

121

Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles

Recommend Documents