RAPAT KERJA KOMISI XI DPR-RI DENGAN MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MATA UANG DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK DI GEDUNG DPR-RI Senin, 7 Juni 2010
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sdr. Ketua dan para anggota DPR-RI; Yang terhormat Sdr. Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran; para hadirin dan peserta sidang yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya serta perlindungan-Nya kepada bangsa dan negara Indonesia dan telah memungkinkan kita hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami hadir dalam sidang terhormat ini untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU Akuntan Publik yang sebelumnya telah disampaikan Pemerintah kepada Dewan. Pada awal sambutan ini terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih kepada dewan yang terhormat yang telah dengan cepat menanggapi pengajuan RUU tersebut dan menyusun rencana agenda sidang untuk pembahasannya. Keterangan pemerintah pada sidang kali ini akan kami bagi dalam 3 (tiga) Bagian. Pada Bagian I, kami akan menjelaskan garis besar urgency dan tujuan pengajuan RUU Akuntan Publik serta sasaran yang ingin diwujudkan. Pada Bagian II, kami akan menyampaikan beberapa hal yang kami anggap cukup penting tentang pokok pikiran, lingkup, dan objek yang diatur dalam RUU ini. Pada Bagian III, kami akan memaparkan jangkauan serta arah pengaturan termasuk harapan-harapan Pemerintah. Dengan sendirinya hal-hal yang akan kami sampaikan ini bersifat pokok-pokoknya saja. Sedangkan rinciannya akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan di tingkat-tingkat selanjutnya. Sdr. Pimpinan dan Sidang yang terhormat, Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Profesi Akuntan Publik juga merupakan salah satu RAPAT KERJA RUU MATA UANG DAN RUU AKUNTAN PUBLIK 1
profesi penunjang dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu syarat terwujudnya pasar yang efisien. Laporan auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik atas laporan keuangan atau informasi keuangan suatu entitas berperan penting bagi pengambilan keputusan dalam mengevaluasi secara akurat kondisi keuangan dan usaha entitas dimaksud. Akuntan Publik berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha dalam era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan akan kualitas informasi keuangan. Dengan demikian, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Oleh karena profesi Akuntan Publik sangat erat kaitannya dengan kegiatan dunia usaha, maka kebutuhan masyarakat akan jasa Akuntan Publik akan semakin besar. Konsekuensi bagi Akuntan Publik adalah harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Sdr. Pimpinan dan Sidang yang terhormat, Saat ini peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik Indonesia belum dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Akan tetapi hanya dalam bentuk Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Keuangan, PMK Nomor : 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. UU yang saat ini ada dan masih berlaku adalah UU Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Namun demikian, pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini karena UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik. Walaupun belum ada UU khusus yang mengatur tentang Akuntan Publik, keberadaan serta peran profesi Akuntan Publik di Indonesia telah diakui secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan setingkat UU a.l. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di banyak negara lain, profesi Akuntan Publik telah lazim diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang. Kegiatan profesi dan kondisi lingkungan tempat Akuntan Publik bekerja saat ini sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan saat UU Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan diundangkan. Akibatnya, memunculkan kebutuhan akan adanya UU yang dapat mengakomodasi dinamika kegiatan Akuntan Publik saat ini. Besarnya pengaruh profesi Akuntan Publik terhadap kepentingan pelaku bisnis pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, pesatnya laju globalisasi serta era perdagangan bebas, semakin tingginya kesadaran berdemokrasi kehidupan bernegara, serta tingginya dinamika profesi Akuntan Publik, menggambarkan tingginya desakan kebutuhan akan adanya UU yang mengatur tentang Akuntan Publik. Dengan pertimbangan bahwa profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan public, maka Pemerintah harus melindungi RAPAT KERJA RUU MATA UANG DAN RUU AKUNTAN PUBLIK 2
kepentingan publik. Oleh karena itu, perlu disusun suatu UU tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik. Sdr. Pimpinan dan Sidang yang terhormat, Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, saat ini sangat diperlukan UU tentang Akuntan Publik. Pemerintah telah menyiapkan RUU tentang Akuntan Publik yang disusun dengan tujuan untuk : (1) (2) (3) (4)
Melindungi kepentingan publik Mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan Menjaga integritas profesi Akuntan Publik serta Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya UU tentang Akuntan Publik yaitu terwujudnya profesi Akuntan Publik yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat global, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi oleh stakeholders. Dengan demikian, UU tentang Akuntan Publik nantinya akan dapat melindungi kepentingan publik. Sdr. Pimpinan dan Sidang yang terhormat, Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah mengajukan RUU Akuntan Publik yang sekarang sudah ada di hadapan para Anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya, perkenankan kami mengemukakan secara sedikit rinci materi RUU Akuntan Publik yang terdiri atas 15 Bab dan 69 Pasal. RUU tentang Akuntan Publik ini telah mencakup komponen utama regulasi profesi Akuntan Publik yaitu : (1) Regulasi yang didesain untuk memastikan bahwa jasa profesional Akuntan Publik hanya diberikan oleh pihak yang berhak yaitu hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan persiapan teknis, maupun hal tertentu yang dapat diberikan jasa profesional Akuntan Publik (2) Regulasi yang didesain untuk memastikan bahwa jasa profesional diberikan dengan kualitas yang memadai (3) Regulasi yang didesain untuk memastikan bahwa terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang memadai atas setiap pemberian jasa profesional Akuntan Publik setelah terjadinya interaksi antara profesi dengan publik. Regulasi dimaksud a.l. berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab profesi yang berkaitan dengan jasa profesional yang diberikan. Mempertimbangkan komponen utama regulasi profesi Akuntan Publik tersebut, lingkup dan objek yang diatur dalam RUU Akuntan Publik meliputi :
RAPAT KERJA RUU MATA UANG DAN RUU AKUNTAN PUBLIK 3
(1) Lingkup jasa Akuntan Publik (2) Perijinan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik (3) Kerja sama kantor Akuntan Publik dengan kantor Akuntan Publik asing atau organisasi audit asing (4) Pembinaan dan pengawasan (5) Asosiasi profesi Akuntan Publik (6) Hak, kewajiban dan larangan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) (7) Komite pertimbangan profesi Akuntan Publik (8) Sanksi administratif (9) Ketentuan pidana Sdr. Pimpinan dan Sidang yang terhormat, Pengaturan bidang jasa dalam RUU ini mencakup jenis jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik yaitu jasa atestasi, termasuk audit umum atas Laporan Keuangan serta jasa selain atestasi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen. Di antara bidang jasa yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik tersebut, jasa atestasi merupakan jasa eksklusif profesi Akuntan Publik sehingga pihak yang kompeten menurut RUU ini saja yang berhak memberikan jasa tersebut. Peraturan perijinan dimaksudkan untuk perlindungan kepentingan publik sehingga ijin Akuntan Publik hanya diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kualifikasi profesional dan moral. Pengaturan perijinan akan mencegah pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan jasa kepada publik sehingga publik terhindar dari risiko mungkin inkompetensi dan pembohongan. Disamping itu, pengaturan ini akan memberikan dasar yang memadai agar setiap individu yang telah memperoleh ijin selalu memperhatikan kepentingan publik dengan senantiasa menjaga professional competence professional conduct. Ketentuan dalam RUU ini akan mengatur bahwa yang berwenang untuk memberikan ijin Akuntan Publik adalah Menteri Keuangan. Pengaturan perijinan KAP dalam RUU ini bukan saja diperlukan untuk melindungi kepentingan publik pengguna jasa Akuntan Publik, tetapi juga memperjelas batasan tanggung jawab Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Salah satu persyaratan pemberian ijin usaha KAP adalah memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. Hal ini untuk melindungi publik dan menjamin bahwa jasa profesional yang diberikan sesuai dengan Standar Profesi. Pengaturan mengenai bentuk usaha KAP mempertimbangkan perlindungan kepentingan publik dan karaktereristik profesi Akuntan Publik yaitu kompetensi dan Independensi. RUU ini juga mempertimbangkan perjanjian umum perdagangan bidang jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS). Akuntan publik asing dapat mengajukan permohonan dan memperoleh ijin Akuntan Publik di Indonesia setelah ada perjanjian saling pengakuan kesetaraan profesi Akuntan Publik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain atau Mutual Recognition Agreement (MRA). Selain itu juga diatur kerja sama antara KAP dengan KAP asing atau organisasi audit asing. RAPAT KERJA RUU MATA UANG DAN RUU AKUNTAN PUBLIK 4
RUU ini mengatur pembinaan tentang pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP dan cabang KAP. Di samping mengatur mengenai hak eksklusif Akuntan Publik. Selain itu diatur juga kewajiban dan larangan bagi Akuntan Publik atau KAP serta dilakukannya pemeriksaan sebagai wujud pengawasan regulator terhadap profesi Akuntan Publik. Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, kewajiban dan larangan tersebut, dimaksudkan untuk perlindungan terhadap publik dan diharapkan secara preventif dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya pencideraan kepentingan publik oleh Akuntan Publik atau KAP. RUU ini juga mengatur kewajiban Akuntan Publik yang terhimpun dalam satu wadah asosiasi profesi yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Keuangan. RUU ini mengakui hanya ada satu Asosiasi Profesi yang diakui oleh Pemerintah. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan profesi Akuntan Publik, Menteri Keuangan akan membentuk Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik, standar akuntansi keuangan, dan standar profesional Akuntan Publik, serta hal lain yang diperlukan oleh Menteri Keuangan yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik. RUU ini juga mengatur sanksi administratif dan ketentuan pidana. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada public. Terkait adanya ketentuan pidana dalam RUU ini, telah kami pertimbangkan dengan seksama dan telah melalui proses pembahasan dan dengar pendapat dengan ahli hukum pidana serta para pihak yang berkepentingan. Ketentuan pidana perlu diatur secara khusus dalam RUU ini mengingat ketentuan pidana dalam profesi Akuntan Publik memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan ketentuan pidana secara umum. Peraturan ketentuan pidana dalam RUU ini merupakan lex specialis dari ketentuan KUHAP. Sdr. Pimpinan dan Sidang yang terhormat, Demikian Penjelasan ringkas kami mengenai beberapa hal pokok yang tertuang dalam draft RUU Akuntan Publik ini untuk menjadi pertimbangan Dewan. Kami menyadari meskipun sudah diusahakan secara maksimal, rancangan ini belum dapat dikatakan sempurna. Selanjutnya kami berharap dalam pembahasan yang berlangsung nanti, rancangan ini dapat lebih disempurnakan. Penyempurnaan draft RUU Akuntan Publik tersebut antara lain akan mencakup kewenangan Menteri Keuangan untuk mendorong iklim perekonomian, investasi dan manajemen fiskal yang sehat melalui peningkatan peran profesi Akuntan Publik. Kami berharap setelah dilakukan pembahasan, penyempurnaan, dan mendapat persetujuan dewan, UU ini nantinya akan dapat melindungi kepentingan publik dan meningkatkan martabat profesi Akuntan Publik, serta dapat berlaku jauh ke masa depan sebagaimana yang kita inginkan bersama. RAPAT KERJA RUU MATA UANG DAN RUU AKUNTAN PUBLIK 5
Sekian Atas perhatian Sdr. Ketua dan para Anggota Dewan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
RAPAT KERJA RUU MATA UANG DAN RUU AKUNTAN PUBLIK 6
