KETENTUAN SISTEM PROTEKSI FISIK INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR DI INDONESIA

Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009

KETENTUAN SISTEM PROTEKSI FISIK INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR DI INDONESIA Niniek Ramayani Yasintha1, Surachmat2, dan Taruniyati Handayani3 Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir ABSTRAK. Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir Di Indonesia. Meningkatnya tindak terorisme akhirakhir ini membuat masyarakat dunia mempertimbangkan kembali upaya proteksi fisik terhadap instalasi nuklir dan terhadap bahan nuklir selama penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan. Serangkaian peraturan dan pedoman internasional telah diterbitkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) maupun Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Keberadaan instalasi nuklir di Indonesia dan penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan bahan nuklir mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengadaptasi peraturan internasional tersebut dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, telah diterbitkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sistem Proteksi Fisik untuk Instalasi dan Bahan Nuklir. Peraturan Kepala BAPETEN tersebut mengatur tentang fungsi proteksi fisik, penggolongan bahan nuklir, rencana sistem proteksi fisik, dan persyaratan sistem proteksi fisik. Sistem proteksi fisik yang dibuat dan dikembangkan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sistem proteksi fisik bahan nuklir selama penggunaan dan penyimpanan untuk mengantisipasi pemindahan tidak sah, sistem proteksi fisik pengangkutan bahan nuklir, dan sistem proteksi fisik terhadap sabotase terhadap instalasi nuklir dan bahan nuklir selama penggunaan dan penyimpanan. Kata Kunci: bahan nuklir, instalasi nuklir, sistem proteksi fisik ABSTRACT The Regulation of Physical Protection System of Nuclear Installation and Nuclear Material In Indonesia. The increase of act of terrorism has made the world considering the effort of physical protection of nuclear installations and material during usage, storage and transport. A series of international regulations and guidance have been published by both International Atomic Energy Agency (IAEA) and United Nations. The existence of nuclear installations in Indonesia and the use, storage and transport of nuclear material has encouraged the Indonesia Government to adapt the international regulations into its regulation. One of the regulations just recently enacted is BAPETEN Chairman Regulation Number 1 year 2009 on The Physical Protection System of Nuclear Installations and Nuclear Material. The Regulation has stipulated the function of physical protection, the categorization of nuclear material, physical protection plan, and the requirements of physical protection system. The physical protection system which is established and developed is grouped by 3 (three) i.e. the physical protection system against unauthorized removal of nuclear material in use and storage, the physical protection system of nuclear material during transport, and the physical protection system against sabotage of nuclear installation and nuclear material during use and storage. Keywords: nuclear material, nuclear installation, and physical protection system

1


BAB I

Keberadaan instalasi nuklir di Indonesia dan penggunaan, penyimpanan

PENDAHULUANUL

dan pengangkutan bahan nuklir

UAN

menyebabkan Pemerintah Indonesia

Latar Belakang

harus

Seiring dengan pengembangan dan

internasional tersebut dalam peraturan

penerapan tenaga nuklir untuk tujuan

perundangan yang berlaku di Indonesia.

damai terjadi peningkatan tindak

Sehubungan dengan hal itu, telah

terorisme akhirakhir ini. Situasi ini

diterbitkan Peraturan Kepala BAPETEN

membuat

dunia

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sistem

mempertimbangkan kembali upaya

Proteksi Fisik untuk Instalasi dan Bahan

proteksi fisik terhadap instalasi nuklir dan

Nuklir yang merupakan amanat Pasal 12

bahan nuklir selama penggunaan,

ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah

penyimpanan dan pengangkutan.

Nomor 43 Tahun 2006. Peraturan Kepala

Serangkaian peraturan dan pedoman

BAPETEN tersebut mengatur tentang

internasional telah diterbitkan oleh Badan

fungsi proteksi fisik, penggolongan bahan

Tenaga Atom Internasional (IAEA)

nuklir, rencana sistem proteksi fisik,

maupun organisasi di tingkat negara

sistem proteksi fisik bahan nuklir

misalnya Departemen Energi Amerika

terhadap pemindahan tidak sah selama

(USDOE). Perserikatan BangsaBangsa

penggunaan dan penyimpanan, sistem

(UN) juga mengeluarkan konvensi dan

proteksi fisik terhadap pengangkutan

resolusi terkait proteksi fisik dan

bahan nuklir, dan sistem proteksi fisik

terorisme nuklir. Instrumen hukum

terhadap sabotase selama penggunaan

tersebut merupakan upaya meningkatkan

dan penyimpanan.

masyarakat

mengadaptasi

peraturan

kesadaran masyarakat internasional dan

Berdasarkan UU No. 10 tahun

kerjasama antar negara dengan kesadaran

1997, yang dimaksud bahan nuklir adalah

bahwa masalah keamanan nuklir dan

bahan yang dapat menghasilkan reaksi

terorisme nuklir merupakan masalah

pembelahan berantai atau bahan yang

bersama yang memerlukan penyelesaian

dapat diubah menjadi bahan yang dapat

secara terpadu secara nasional dan

menghasilkan reaksi pembelahan

internasional

berantai. Instalasi nuklir adalah:

2


IAEA. Sumber literatur tersebut dianggap telah memadai mengingat IAEA a. reaktor nuklir;

merupakan salah satu organisasi di dunia

b. fasilitas yang digunakan untuk

yang telah memiliki pengalaman dalam

pemurnian,

konversi,

hal sistem proteksi fisik.

pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan nuklir dan

BAB II

atau pengolahan ulang bahan

SISTEM PROTEKSI FISIK

bakar nuklir bekas; dan/atau c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar

Tujuan Sistem Proteksi Fisik

nuklir dan bahan bakar nuklir

Sistem proteksi fisik merupakan

bekas.

sekumpulan elemen baik administratif maupun teknis yang saling berinteraksi

Tujuan

untuk mencapai tujuan proteksi fisik.

Tujuan dari penulisan makalah ini

Sesuai dengan Amamdemen CPPNM,

adalah: 1.

tujuan sistem proteksi fisik adalah:

memberikan gambaran tentang

1. mencegah pemindahan secara tidak

sistem proteksi fisik untuk instalasi

sah terhadap bahan nuklir,

dan bahan nuklir dari sudut peraturan

2. menemukan kembali bahan nuklir

perundangan yang berlaku di

yang hilang,

Indonesia. 2.

3. mencegah sabotase terhadap instalasi

memberikan review terhadap

dan bahan nuklir, dan

ketentuan sistem proteksi fisik yang

4. memitigasi konsekuensi yang

ada.

ditimbulkan oleh sabotase. Tujuan nomor 1 berpasangan dengan

Metodologi

tujuan nomor 2, dan tujuan nomor 3

Penulisan makalah ini dilakukan

berpasangan dengan tujuan nomor 4.

dengan metode kajian literatur. Bahan

Pengusaha instalasi nuklir (PIN) harus

yang digunakan adalah pedoman

menetapkan tujuan sistem proteksi fisik

BAPETEN, peraturan perundang

di instalasinya berdasarkan ancaman

undangan yang terkait, dan publikasi dari

3


dasar desain. Hal ini memungkinkan PIN

sistem deteksi, dan biasanya dipadukan

hanya mengembangkan sistem proteksi

dengan sistem alarm atau bahaya (alert),

fisik hanya untuk mencegah pemindahan

sistem kamera, sistem transmisi, dan

secara tidak sah terhadap bahan nuklir

sistem komunikasi. Tujuan utama sistem

atau mencegah sabotase terhadap

deteksi adalah untuk memaksimalkan

instalasi dan bahan nuklir.

kemungkinan pendeteksian dengan meminimalkan kesalahan alarm. Hal ini

Fungsi Utama dan Karakteristik

dapat dilakukan dengan menyediakan

Terdapat 4 (empat) fungsi utama

saluran deteksi kontinyu dengan

sistem proteksi fisik untuk menghadapi

menggunakan teknologi sensor tunggal

ancaman pemindahan bahan nuklir secara

yang sesuai untuk kondisi lingkungan dan

tidak sah atau sabotase terhadap bahan

daerah instalasi atau dengan

dan/atau instalasi nuklir, yaitu

menggunakan sensor ganda dan sensor

menangkal, mendeteksi, menilai,

pelengkap yang mempunyai fungsi

menunda, dan merespon. Berdasarkan

prinsip teknik berbeda. Fungsi deteksi

tindakan musuh (adversary), fungsi

harus dipadukan dengan fungsi penilaian

utama dapat dikelompokkan menjadi 2

agar memberikan manfaat. Misalnya

(dua) yaitu menangkal musuh ketika

ketika sensor memberikan sinyal dan

musuh belum melakukan aksinya, dan

segera dilakukan penilaian maka dapat

mengalahkan musuh ketika musuh saat

diketahui apakah yang terdeteksi musuh

atau telah melakukan aksinya. Fungsi

atau hewan, atau apakah terjadi kesalahan

mendeteksi, menilai, menunda, dan

alarm.

merespon masuk ke dalam untuk

Penilaian merupakan tindakan

mengalahkan musuh. Upaya penangkalan

mengolah data hasil deteksi suatu sensor

dapat dilakukan dengan menerapkan

dan/atau pengamatan visual. Pengamatan

sistem proteksi fisik sedemikian rupa

visual biasanya menggunakan kamera

sehingga instalasi nuklir dan bahan nuklir

CCTV statis atau dinamis untuk masing

tidak menjadi pusat perhatian musuh.

masing wilayah. Sistem penilaian ini

Deteksi dapat dilakukan dengan

dapat menentukan jenis, kekuatan, lokasi,

menggunakan sensor atau pengamatan

waktu dan frekuensi gangguan, serta

langsung oleh pekerja atau penjaga.

menentukan jumlah penjaga yang harus

Sensor merupakan bagian terpenting dari

merespon. Informasi ini penting untuk

4


mempersiapkan satuan perespon secara

daripada musuh. Ketiga hal tersebut akan

efektif dan tepat waktu. Penilaian

meningkatkan efektivitas sistem proteksi

biasanya dilakukan di stasiun alarm

fisik. Dalam hal sabotase, kecepatan

pusat. Sistem komunikasi yang andal

penjaga dan/atau satuan perespon sangat

antara stasiun alarm pusat, penjaga, dan

penting. Dalam hal pemindahan bahan

satuan perespon merupakan bagian yang

nuklir secara tidak sah, meski musuh

penting dari sistem proteksi fisik.

telah dapat mengakses bahan nuklir,

Penundaan merupakan upaya

namun penjaga dan/atau satuan perespon

untuk memperlambat pergerakan

harus menghentikan pemindahan bahan

penyusup menuju target. Upaya

nuklir tersebut. Penempatan penghalang

penundaan ini dapat dicapai dengan

perlu dipertimbangkan untuk melindungi

memberikan penghalang fisik secara

penjaga dan/atau satuan perespon untuk

berlapis, misalnya pagar, dinding, dan

menghentikan serangan musuh.

kunci. Penundaan yang didesain harus

Suatu sistem proteksi fisik yang

memberikan waktu yang memadai

efektif harus mempunyai karakteristik

sehingga penjaga dan satuan perespon

yang disesuaikan dengan sistem

dapat melakukan pesiapan dan

keselamatan instalasi nuklir, yaitu :

menghentikan (interruption) serangan

1. pertahanan berlapis (defence in

sebelum musuh sampai ke target atau

depth), yaitu terpasangnya beberapa

untuk mencegah musuh menyelesaikan

peralatan atau rangkaian penghalang

misinya sebelum penjaga dan/ atau satuan

yang berbeda secara berurutan.

perespon dapat mencegah atau

2. memperkecil akibat kegagalan

menetralisir musuh. Prinsip “deteksi

komponen, yaitu upaya untuk

sebelum penundaan” (detection before

mengantisipasi

delay) harus diterapkan dengan tepat.

kegagalan komponen pada saat kritis

Fungsi respon dilakukan oleh

kebolehjadian

misalnya melalui penggunaan

penjaga dan/atau satuan perespon.

peralatan cadangan.

Pergerakan penjaga dan/atau satuan

3. proteksi yang seimbang, yaitu

perespon harus lebih cepat daripada

proteksi antara menunda pergerakan

musuh, jumlah penjaga dan/atau satuan

musuh dan kecepatan penjaga

perespon lebih banyak daripada musuh,

dan/atau satuan perespon bertindak.

dan senjata yang digunakan lebih baik

5


4. proteksi bertingkat sesuai dengan

proteksi fisik untuk mencegah

potensi dampak radiologi, yaitu

pemindahan bahan nuklir secara tidak sah

memberikan proteksi yang lebih ketat

dan sabotase.

terhadap daerah yang memiliki

PIN wajib menetukan pembagian

potensi bahaya radiologi yang lebih

daerah yang terdiri atas daerah proteksi,

tinggi.

daerah vital, dan/atau daerah dalam. Daerah dalam adalah suatu lokasi yang

Penggolongan Bahan Nuklir

terdapat di dalam daerah proteksi, tempat

penggunaan,

bahan nuklir golongan I digunakan

penyimpanan, dan pengangkutan bahan

dan/atau disimpan. Daerah dalam harus

nuklir, persyaratan sistem proteksi fisik

didesain dengan langitlangit, pintu,

ditetapkan berdasarkan penggolongan

dinding, dan lantai yang kokoh agar dapat

bahan nuklir. Terkait dengan sistem

menghambat pemindahan bahan nuklir

proteksi fisik, bahan nuklir yang terbagi

secara tidak sah.

Dalam

menjadi 5 (lima) jenis digolongkan

Daerah proteksi adalah lokasi

menjadi 4 (empat) golongan sebagaimana

penilaian tempat bahan nuklir golongan I

terdapat pada Tabel 1.

atau II berada, dan/atau daerah vital yang dikelilingi penghalang fisik. Daerah proteksi harus dikelilingi dengan

Sistem Proteksi Fisik Sistem proteksi fisik didesain

penghalang fisik yang membatasi daerah

berdasarkan atas ancaman dasar desain.

proteksi tersebut, membatasi akses ke

Dalam medesain sistem proteksi fisik,

gedung dan menghalangi penyusupan.

PIN harus mempertimbangkan golongan

Daerah vital adalah lokasi di

bahan nuklir, pembagian daerah, dan

dalam daerah proteksi tempat peralatan,

elemen proteksi fisik.

sistem, atau bahan nuklir berada, yang

Ancaman dasar desain adalah sifat

dimungkinkan terjadi sabotase. Daerah

dan karakteristik musuh dari dalam

vital harus didesain dengan jumlah pintu

maupun dari luar yang digunakan sebagai

masuk dan ke luar dibatasi seminimal

fondasi atau alasan untuk merancang dan

mungkin, tidak boleh dekat dengan

mengevaluasi sistem proteksi fisik.

kegiatan umum, memberikan penundaan

Setelah menetapkan ancaman dasar

penyusupan, dan dipasang sistem alarm

desain, PIN harus merancang sistem

apabila tidak dijaga.

6


Pemanfaatan bahan nuklir baik

terbatas, yang dilengkapi dengan

selama penggunaan, penyimpanan dan

dokumen penunjang lainnya.

pengangkutan harus sesuai dengan

Persyaratan sistem proteksi fisik

ketentuan proteksi fisik. Misalnya bahan

telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala

nuklir yang digunakan di reaktor adalah

BAPETEN nomor 1 tahun 2009 yang

bahan bahan nuklir yang berbentuk bahan

terdiri dari persyaratan:

bakar segar maupun bahan bakar

1. sistem proteksi fisik bahan nuklir

teriradiasi. Bahan bakar nuklir tersebut

selama

harus diproteksi selama digunakan di

penyimpanan

dalam teras reaktor, ketika disimpan di

mengantisipasi pemindahan tidak

dalam kolam penyimpanan maupun

sah,

ketika diangkut.

2. sistem

Di dalam menyusun sistem

penggunaan

proteksi

dan untuk

fisik

pengangkutan bahan nuklir, dan

proteksi fisik, PIN harus membuat

3. sistem proteksi fisik terhadap

rencana proteksi fisik yang terdiri dari:

sabotase terhadap instalasi nuklir

a. ancaman dasar desain;

dan bahan nuklir selama

b. organisasi dan personil sistem

penggunaan dan penyimpanan

proteksi fisik; c. penggolongan bahan nuklir;

PERSYARATAN

d. prosedur terkait proteksi fisik;

PROTEKSI FISIK

e. desain dan pembagian daerah

SISTEM

Sistem proteksi fisik selama

proteksi fisik;

penggunaan dan penyimpanan untuk

f. sistem deteksi;

golongan I, yaitu digunakan atau

g. sistem penghalang fisik;

disimpan di daerah dalam, dalam ruangan

h. sistem akses yang diperlukan;

kokoh yang terkunci, termonitor, dan

i. sistem komunikasi;

dilengkapi dengan sistem deteksi. Daerah

j. perawatan dan surveilan;

dalam tidak boleh ditempatkan dekat

k. rencana kontijensi; dan

dengan daerah publik. Akses ke daerah

l. dokumentasi.

dalam harus dikawal. Penjagaan

Rencana sistem proteksi fisik berbentuk

dilakukan selama 24 jam.

suatu dokumen yang bersifat rahasia atau

Sistem proteksi fisik selama penggunaan dan penyimpanan untuk

7


golongan II, yaitu digunakan atau

pengangkutan bahan nuklir, kendaraan

disimpan di daerah proteksi, dalam

harus menggunakan tanda khusus dan

ruangan kokoh yang terkunci, termonitor,

membatasi saluran komunikasi. Sistem

dan dilengkapi dengan sistem deteksi.

proteksi fisik terhadap pengangkutan

Akses ke daerah dalam harus dikawal.

bahan nuklir golongan I, II, dan III

Penjagaan dilakukan selama 24 jam.

meliputi:

Sistem proteksi fisik selama

a. pemberitahuan

penggunaan dan penyimpanan untuk

pendahuluan

kepada penerima;

golongan III dan IV, yaitu digunakan atau

b. pemilihan moda pengangkutan

disimpan di daerah yang aksesnya

dan rute;

diawasi dengan cara memberikan

c. ketentuan tentang kunci dan segel;

perlindungan atau penghalang fisik

d. pemeriksaan

berupa pagar, bangunan, ruangan, atau

pengangkut;

kendaraan

kontener sehingga akses menuju tempat

e. tindakan setelah pengiriman;

tersebut hanya dibatasi untuk pekerja

f. komunikasi;

yang berwenang. Disimpan dalam

g. penjaga; dan

ruangan kokoh yang terkunci, termonitor,

h. tindakan dalam hal keadaan

dan dilengkapi dengan sistem deteksi.

darurat.

Dikelilingi dengan penghalang fisik yang

Pemberitahuan pendahuluan berisi:

berupa pagar, tembok, dinding gedung

a. moda pengangkutan;

dengan struktur kuat. Akses dibatasi dan

b. perkiraan waktu kedatangan; dan

penjagaan dilakukan selama 24 jam.

c. tempat serah terima barang

Sistem proteksi fisik terhadap

apabila serah terima dilakukan di

pengangkutan untuk golongan I sampai

suatu tempat sebelum tujuan

dengan IV, secara umum merupakan

akhir.

tanggung jawab pengirim atau sesuai

Moda pengangkutan dilakukan

dengan

perjanjian.

Sebelum

dengan mempertimbangkan waktu

melaksanakan pengangkutan, pengirim

tempuh dan rute yang akan dilalui.

harus menyerahkan rencana proteksi fisik

Pemilihan rute dilakukan dengan

pengangkutan bahan nuklir, termasuk

mempertimbangkan faktor keamanan,

kontrak perjanjian pengangkutan kepada

khususnya daerah rawan bencana

BAPETEN. Selama pelaksanaan

dan/atau rawan kerusuhan; dan dengan

8


memperhitungkan kemampuan satuan

d. kendaraan pengangkut harus

perespon.

disertai

Moda pengangkutan meliputi:

dipersenjatai.

penjaga

yang

1. Darat, yang meliputi moda

Ketentuan proteksi fisik untuk moda

pengangkutan melalui jalan raya dan

pengangkutan dengan kereta api

moda pengangkutan dengan kereta

adalah sebagai berikut:

api. Ketentuan proteksi fisik untuk

a. dilakukan dengan kereta barang

moda pengangkutan melalui jalan

dalam gerbong tersendiri;

raya adalah sebagai berikut:

b. dikawal oleh penjaga yang

a. pengirim wajib memastikan

dipersenjatai, satuan perespon dan

kelayakan kendaraan, pengemudi,

petugas proteksi radiasi yang

dan personil lain yang terkait

berada di gerbong khusus yang

dengan pengangkutan;

terdekat dengan gerbong yang

b. didesain khusus untuk tahan

memuat bahan nuklir; dan

terhadap serangan dan dilengkapi

c. penjaga yang berada dalam kereta

dengan kunci pengaman dan

api harus mampu berkomunikasi

sistem imobilisasi;

dengan masinis dalam rangka

c. kendaraan pengangkut harus

mengantisipasi waktu tempuh dan

didampingi oleh:

penghentian kereta api tidak terjadwal.

• satu kendaraan yang berisi

2. Air, yang menggunakan moda

penjaga;

pengangkutan kapal laut. Ketentuan

• satu kendaraan pengangkut

proteksi fisik untuk moda

cadangan;

pengangkutan melalui air:


a. dilakukan dengan kapal barang

peralatan bongkar muat; • satu kendaraan yang berisi

yang diperuntukkan khusus

petugas proteksi radiasi

mengangkut bungkusan bahan

beserta

nuklir;

perlengkapan

b. dikawal oleh penjaga yang

protektif radiasi; dan

dipersenjatai dan petugas proteksi


radiasi;

satuan perespon.

9


c. bungkusan

bahan

nuklir

daerah vital. Tamu, pekerja perbaikan,

ditempatkan di ruangan yang

perawatan atau pekerja bangunan harus

aman atau kontener yang dikunci

dikawal oleh petugas yang berwenang

atau disegel; dan

apabila akan memasuki daerah proteksi

d. kapal pengangkut didampingi

dan daerah vital.

paling sedikit satu kapal pengawal

Untuk mencegah tindakan

dari satuan perespon.

sabotase, penjaga harus memeriksa dan

3. Udara, bungkusan bahan nuklir harus

menilai semua personil, bungkusan

menjadi satusatunya jenis barang

dan/atau kendaraan yang masuk ke

yang diangkut oleh pesawat kargo.

daerah vital. Pemeriksaan dilakukan

Dalam hal sabotase, tindakan

dengan menggunakan detektor bahan

proteksi fisik berlaku juga terhadap

nuklir, detektor logam dan/atau detektor

sabotase untuk setiap instalasi dan semua

bahan peledak. Penjagaan dilakukan

golongan bahan nuklir. Penerapan

selama 24 jam dan penjaga harus

proteksi fisik untuk sabotase harus

berkoordinasi dengan satuan perespon.

menggunakan perangkat keras, prosedur, dan desain instalasi, termasuk tata letak. Inti dari sabotase, yaitu untuk mencegah

REVIEW TERHADAP KETENTUAN

atau menghambat orang untuk masuk ke

SISTEM PROTEKSI FISIK Dalam Simposium Keamanan

daerah vital. Untuk mencapai tujuan

Nuklir di Wina pada April 2009, isu

tersebut, maka PIN harus:

terorisme nuklir banyak diuraikan oleh

a. memasukkan aspek proteksi fisik

peserta. Salah satu prioritas yang dapat

dalam desain instalasi nuklir;

dilakukan sebagai hasil simposium

b. membatasi jumlah minimum

adalah bagaimana mengurangi ancaman.

individu yang memiliki akses ke

Amandemen CPPNM telah

daerah viital; dan c. melakukan penentuan tingkat

memperluas lingkup proteksi fisik tidak

kepercayaan terhadap semua

hanya untuk bahan nuklir tetapi juga

pekerja yang diizinkan masuk ke

untuk instalasi nuklir. Menurut

daerah vital tanpa pengawal.

amandemen ini, proteksi fisik tidak lagi berlaku untuk bahan nuklir, tetapi berlaku

PIN harus membatasi jumlah akses dan

juga bagi instalasi nuklir tempat bahan

akses ke dalam daerah proteksi dan 10


nuklir

dimanfaatkan.

Sebelum

proteksi fisik dapat dilakukan secara

diberlakukannya Peraturan Kepala

kuantitatif.

BAPETEN ini, PIN telah menerapkan

BAB III

sistem proteksi sesuai Amandemen

KESIMPULAN

CPPNM. Hal ini merupakan langkah maju, apalagi sebenarnya Pemerintah meratifikasi

1. Peraturan Kepala BAPETEN No 1

Amandemen CPPNM hingga saat ini.

tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem

Penerbitan Peraturan Kepala BAPETEN

Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan

bukan karena tekanan dunia internasional

Nuklir telah mengadaptasi peraturan

ke Indonesia, akan tetapi dikarenakan ini

internasional terbaru.

Indonesia

belum

2. PIN mengembangkan sistem proteksi

kebutuhan akan keamanan instalasi dan

fisik di instalasi nuklir berdasarkan

bahan nuklir.

ancaman dasar desain dan

Secara normatif, ketentuan sistem

penggolongan bahan nuklir.

proteksi yang ada telah mengatur halhal mendasar, namun secara praktis PIN dan

DAFTAR PUSTAKA

BAPETEN memerlukan ketentuan lebih lanjut dalam penerapan di lapangan, baik dari aspek desain, operasi, perawatan,

1. UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang

inspeksi, dan evaluasi sistem proteksi

Ketenaganukliran

fisik.

2. IAEA, The Physical Protection of Pedoman untuk medesain dan

Nuclear Material and Nuclear

melakukan evaluasi terhadap sistem

Facilities, IAEAINFCIRC/225/Rev.4

proteksi fisik telah ada dalam buku teks

(1999).

maupun modul pelatihan, namun

3. IAEATECDOC967, Guidance and

sebaiknya BAPETEN juga menerbitkan

Considerations

pedoman mengenai hal tersebut. Kriteria

Implementation

efektivitas sistem proteksi fisik

for

the of

INFCIRC/225/Rev.4 (2000)

seharusnya dinyatakan dalam suatu nilai

4. IAEA, Amandment to The

(angka) yang disepakati antara PIN dan

Convention on the Physical

BAPETEN. Dengan adanya nilai

Protection of Nuclear Material, IAEA

tersebut, evaluasi terhadap sistem

11


International Law Series No. 2

5. Peraturan Kepala BAPETEN No. 1

(2006).

tahun 2009 tentang Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir.

12

KETENTUAN SISTEM PROTEKSI FISIK INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR DI INDONESIA

Recommend Documents