KETENTUAN POLITIK HUKUM
DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Soetanto Soepiadhy Abstract •i
Studying the contentmaterial in "The Comparison ofthe Amendment ofRepublic ofIndonesia's 1945 Constitution and the Proposalof Constitution Commission", there is included thearticle supplement inthe
proposal of Constitution Commission; they are: articles 24D, 24E, 24F, and 24G. It indicates that the Constitution shouldbe made morecompletely andperfectly. Particularly, theprovision of article 24Fis an article abouttheLegalPolitics explaining that thestatearranges anddevelopsthenationallegalsystemby maintaining and respecting the variability oflegalvalues andlegalsources living within thesociety. The legalpolitics (rechtpolitiek) according toPadmo Wahjono inhis bookentitled Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, is: 1)fundamentalpolicy; 2) lawdirection, form, and content; and 3) thatwill be formed.
The national legalsystem consistofa number ofelements orcomponents, some of them currently exists and functions, but some other still need to be created.
Theamendment of 1945 Constitution (Firstly 1999, Secondly2000, Thirdly2001, and Fourthly2002) does notregulate about thelegalpolitics. The proposal ofConstitution Commission, that is toinclude the provision ofarticle 24Finto the constitution, because oflegalpolitics vacuum within 1945 Constitution. Keywords: legalpolitics. A.
Pendahuluan
Lebih kurang lima tahun yang lalu, Ketua Komisi Konstitusi, Sri Soemantri Martosoewignjo, telah menyampaikan Hasil Kajian terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diselesaikan oleh Komisi Konstitusi. Hasil kajian sebagai tugas sesuai dengan amanat yang diberikan oleh MPR—tersebut diserahkan secara
resmi kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 6 Mei 2004, dalam Rapat Pleno Badan Pekerja MPR. Pengkajian terhadap perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di atas, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor l/MPR/ 2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi; dan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi. Tugas Komisi Konstitusi, yakni melakukan pengkajiansecara komprehensiftentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Menurut Keputusan MPRdi atas, dalam melakukan tugas, Komisi Konstitusi hams berpedoman pada Pembukaan UUD 1945. Komisi Konstitusi bekerja
dengan tetap berpegang kepada dasar dan arah Pembukaan UUD 1945, tanpa bermaksud mengkeramatkannya, dan menjadi kesepakatan untuk tidak diubah. Dalam tulisan iniyang menjadi permasalahan, apakah Undang-Undang Dasar
100 YustisiaEdisi Nomor 78 Sept-Desember2009
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang ketentuan politik hukum? B.
Sejarah dan Perubahan UUD 1945 Sejarah pembentukan UUD 1945 memang didesain oleh para pendirinegara (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI,Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI) sebagai UUD yang "bersifat sementara", karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana
ketergesa-gesaan. Soekarno selaku Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menegaskan sifat kesementaraan UUD 1945 sebagai berikut:
... bahwa Undang-Undang Dasar yang kitabuat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebihtenteram, kitatentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempuma. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar UndangUndang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempuma dan lengkap. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998:186).
Ketentuan Politik Hukum dalam Undang-....
