KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU OLEH PT. MALUKU SENTOSA

5 Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: : : :

Keputusan Bupati Buru 522.11-71 Tahun 2001 27 Agustus 2001 Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kepada PT. MALUKU SENTOSA

KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU OLEH PT. MALUKU SENTOSA I.

TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu bertujuan meningkatkan potensi dan produktifitas sumber daya hutan alam produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, pembangunan, industri dan eksport. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemanfaatan hasil hutan kayu dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi : penebangan kayu, penanaman atau permudaaan dan pemeliharaan hutan, perlindungan/pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Kerja Dua Puluh Tahun Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

II.

PELAKSANAAN PT. MALUKU SENTOSA sebagai pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang untuk selanjutnya disebut sebagai “PERUSAHAAN”, melaksanakan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal kerja yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuanketentuan sebagai berikut : a. BIDANG PERENCANAAN 1. Citra Landsat dan Inventarisasi Hutan a. Citra Landsat PERUSAHAAN diwajibkan mengadakan Citra Landsat dan menyerahkan kepada Dinas Kehutanan Kabipaten Buru paling lambat 2 (dua) tahun setelah diterbitkannya IUPHHK. b. Inventarisasi Hutan 1. PERUSAHAAN diwajibkan untuk melaksanakan inventarisasi hutan untuk memperoleh data/informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru mengenai keadaan fisik daerah, flora dan fauna dari seluruh areal kerja IUPHHK, serta sosial budaya masyarakat didalam dan sekitarnya guna penyusunan Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKD, RKL, dan RKT). 2. Dalam...

6 2. Dalam Melaksanakan Inventarisasi Hutan PERUSAHAAN Berpedoman Kepada Ketetapan dan Ketentuan yang berlaku

harus

2. Penataan Hutan a. PERUSAHAAN harus membentuk dan mengelola seluruh areal kerjanya seluas ± 12.600 Ha yang terletak di Kelompok Hutan Wae Ula, sebagai satu unit kelestarian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/kelas perusahaan hutan alam tanah kering. b. PERUSAHAAN harus mengelola dan memanfaatkan areal hutannya yang terdiri dari 1 (satu) unit kelestarian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut pada butir 2.a di atas sedemikian rupa, sehigga selalu ada kegiatan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan/pengamanan hutan dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu lainnya secara terus menerus setiap tahun selama jangka waktu usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya. c. PERUSAHAAN harus melakukan tata batas dan pengukuran serta pemetaan terhadap seluruh areal kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya keputusan IUPHHK ini dibawah bimbingan Dinas Kehutanan Kabupaten BURU. d. PERUSAHAAN harus melaksanakan pembagian areal kerjanya menjadi blok-blok, dan petak-petak kerja (pembinaan, pemeliharaan, penebangan, dan lain-lain) dengan tanda-tanda batas yang jelas dan permanen, serta pembukaan wilayah hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e. PERUSAHAAN harus bertanggung jawab untuk penyelesaian segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya atas tanah milik perseorangan atau tanah yang di bebani hak lain . 3. Rencana Kerja Dua Puluh Tahun Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu a. PERUSAHAAN harus melaksanakan usaha pemanfaatan hutan kayu berdasarkan Rencana Kerja Dua Puluh Tahun (RKD) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang disahkan oleh Bupati Buru untuk areal Kerjanya, yang terdiri atas : Rencana Kerja Dua Puluh Tahun Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang meliputi seluruh jangka waktu pemanfaatan hasil hutan kayu, Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan rencana Kerja Tahunan (RKT). b. PERUSAHAAN wajib menyusun RKD Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat, Inventarisasi hutan dan data/Informasi lain dan menyerahkan kepada Bupati Buru untuk memperoleh pengesahan. Penyusunan dan Penyerahan RKD Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. c. RKD…

7 c. RKD Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut di atas secara keseluruhan merupakan satu kesatuan rencana yang saling berkaitan dan menentukan serta disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKD Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah disahkan dan tidak dapat dirubah kecuali dengan ijin Bupati Buru. B. ORGANISASI DAN PERUSAHAAN 1. PERUSAHAAN diwajibkan menyusun Struktur Organisasi pengelolaan IUPHHK sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Organisasi pengelolaan IUPHHK tersebut terdiri dari Bidang Perencanaan, Produksi, Pembinaan Hutan dan Perlindungan Hutan dan Pembinaan Masyarakat Sekitar Hutan. C. ADMINISTRASI DAN TATA LAKSANA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU 1. Pungutan/Iuran PERUSAHAAN harus membayara dana Reboisasi, provisi Sumber Daya Hutan/Iuran hasil hutan, Dana Jaminan Kinerja serta iuran dibidang Kehutanan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaporan PERUSAHAAN harus membuat laporan kegiatan IUPHHK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 3. Pemeriksaan oleh Petugas Kehutanan atau oleh Pejabat yang berwenang PERUSAHAAN wajib memberikan semua data dan bantuan kepada petugas atau yang berwenang melaksanakan pemeriksaaan. III.

KEWAJIBAN POKOK A. PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU 1. Sistem Silvikultur a. PERUSAHAAN harus melaksanakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia(TPTI) pada Areal Hutan Primer (Virgin Forest) dan pada areal bekas tebangan (logged Over Area) yang berfungsi Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang mempunyai kelerengan < 40 (empat puluh) prosen yang terletak di Kelompok Hutan Wae Ula secara lengkap, benar dan bersungguh-sungguh berpedoman pada ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

b. PERUSAHAAN…

8 b. PERUSAHAAN pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga diberikan jatah produksi tahunan dengan kisaran : - Luas maksimum ± 280 hektar/tahun - Jatah produksi tahunan ± 17. 132 M3/tahun. c. Jatah Produksi tahun-tahun selanjutnya ditetapkan sesuai RKD Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dibuat Perusahaan berdasarkan potret udara atau penafsiran Citra Landsat yang disahkan Bupati Buru dan kemampuan serta realisasi pelaksanaan pembinaan hutan (pembuatan tanaman, perkayaan dan pemeliharaan hutan ) sistem silvikultur TPTI. d. PERUSAHAAN harus melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan mempergunakan cara-cara pemungutan kayu yang sesuai dengan keadaan wilayah kerjanya serta tidak meninggalkan azas kelestarian hutan dan lingkungan. e. Semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu harus dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugian-kerugian sumber daya alam. f. PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang /memungut jenis kayu yang dilindungi sebagaimana yang ditetapkan Departemen Kehutanan. g. PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang melampaui jatah tebang yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Lima Tahun dan Rencana Kerja Tahunan. h. PERUSAHAAN dilarang melaksanakan penebangan hutan diluar areal yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Lima Tahun dan Rencana Kerja Tahunan. i. PERUSAHAAN dilarang menebang di Luar Areal IUPHHK-nya. j. PERUSAHAAN dilarang melakukan penebangan ulang pada areal bekas tebangan tanpa ijin khusus yang berwenang. k. PERUSAHAAN dilarang melakukan perburuan satwa liar baik satwa yang dilindungi maupun sarwa yang tidak dilindungi. l. PERUSAHAAN wajib mengijinkan anggota msayarakat hukum adat setempat untuk memungut hasil hutan non kayu (getah-getahan, rotan, akar-akaran, dan sebagainya) sesuai dengan hak penduduk atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. m. PERUSAHAAN dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, meyimpan, memiliki dan atau mengangkut hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. n. Dalam operasionalnya, PERUSAHAAN diperbolehkan bekerjasama dengan IUPHHK yang berada di sekitar areal kerja PERUSAHAAN.

2. Jaringan…

9 2. Jaringan Jalan PERUSAHAAN harus membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan tentang pembuatan jalan angkutan hasil hutan serta sesuai dengan RKD Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah disahkan. a. Jaringan jalan utama sejauh mungkin disesuaikan dengan rencana pembukaan jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah. b. Pada daerah yang berawa, PERUSAHAAN dibenarkan membangun jalan rel sebagai jaringan jalan utama. c. PERUSAHAAN wajib tetap memelihara bekas jalan angkutan kayu dalam hal ini jalan utama dan jalan cabang dengan tujuan untuk dipertahankan sebagai jalan pengawasan dan pemeliharaan hutan. d. PERUSAHAAN wajib mengatur penggunaan dan pemanfaatan semua jalan besar atau kecil dan jalan pengangkutan lainnya baik untuk keperluan PERUSAHAAN sendiri, Perusahaan/pihak lain maupun masyarakat disekitarnya dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengamanan areal kerjanya terutama dari pencurian, perambahan hutan dan peladang berpindah. 3. Peralatan Logging a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di areal kerjanya, PERUSAHAAN diwajibkan untuk membuat rencana pengadaan dan pemanfaatan serta laporan realisasi tentang jumlah serta keadaan per jenis alat berat yang ada di lapangan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru. b. Setiap pemindahan peralatan yang digunakan ketempat lain diluar areal kerjanya perlu mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru. c. Setiap peralatan yang tidak dipergunakan lagi dan direncanakan untuk dapat dihapuskan agar dibuat berita acara dan perlu mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru. 4. Ketenaga-Kerjaan a. Penggunaan Tenaga Kerja PERUSAHAAN harus menggunakan tenaga kerja yang terlatih, trampil dan ahli dalam jumlah yang cukup untuk semua bidang dan jenis pekerjaan dan jasa yang diperlukan. Perusahaan diwajibkan untuk mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru. b. Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja Untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya, PERUSAHAAN harus mengiktkan tenaga kerjanya pada pelatihan-pelatihan diberbagai bidang, terutama tenaga kerja lokal.

10 . Pemutusan… c. Pemutusan Hubungan Kerja Pada setiap terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan harus diperlakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. B. PENGOLAHAN HASIL HUTAN 1. Untuk kepentingan industri pengolahan kayu, PERUSAHAAN wajib meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri yang telah dimiliki, mengembangkan industri hilir dengan orientasi eksport dan membantu keperluan bahan baku, pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu lainnya, serta berperan sebagai Bapak angkat bagi industri pendukung/terkait. 2. PERUSAHAAN wajib meningkatkan kemampuan rekayasa, rancang bangun, dan pengembangan perangkat lunak lainnya bagi peningkatan dan pengembangan Industri Pengolahan hasil hutan. C. PEMASARAN 1. PERUSAHAAN diwajibkan memberikan informasi pemasaran setiap saat diperlukan Pemerintah

tentang

data

2. PERUSAHAAN harus selalu meningkatkan pengembangan pemasaran dengan mengembangkan konsep, strategi dan perencanaan pemasaran dan harus berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri dan lokal dengan tingkat harga yang wajar. 3. PERUSAHAAN harus mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam pemasaran hasil hutan. 4. Perusahaan harus selalu meningkatkan keanekaragaman jenis dan mutu hasil hutan.

dan

mengembangkan

5. PERUSAHAAN harus mentaati peraturan perundangan tentang peredaran hasil hutan yang meliputi ketentuan Tata Usaha Kayu dan Ketentuan Tata Usaha Hasil Hutan Lainnya. 6. Dalam memantapkan pemasaran hasil hutan baik di dalam negeri maupun di luar negeri Perusahaan sejauh mungkin harus memiliki perwakilan di Pusat-pusat pemasaran hasil hutan dan membantu Pemerintah dalam analisa perencanaan dan pelaksanaan pemasaran. 7. PERUSAHAAN harus menyediakan dan mendistribusikan/menjual kayu produksi RKT untuk keperluan pembangunan daerah/kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PERMUDAAN…

11 D. PERMUDAAN DAN PEMELIHARAAN HUTAN Berdasarkan komposisi jenis dan susunan diameter tegakan hutan pada areal berhutan yang diusahakan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan kelestarian manfaat hutan, PERUSAHAAN harus melaksanakan : 1. Perlakuan terhadap tegakan tinggal dalam melaksanakan kegiatan penebangan, penyaradan dan pengangkutan agar kerusakan tegakan tinggal maupun terjadinya erosi sejauh mungkin agar dihindarkan, yaitu dengan cara : a. Penandaan/penomeran pohon-pohon yang akan di tebang dan yang ditinggalkan sebagai pohon inti atau pohon induk. b. Penebangan dilaksanakan hanya pada pohon berdiameter minimal 50 (lima puluh) cm untuk hutan produksi tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan minimal 60 (enam puluh) cm untuk hutan produksi terbatas (HPT) dengan arah rebah yang tepat, kecuali dalam rangka pembuatan jalan dan sarana lainnya. c. Dalam hal Penebangan dilaksanakan terhadap pohon di bawah limit diameter sebagaimana tersebut pada butir b. dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri didahului dengan kajian teknis Balitbang. d. PERUSAHAAN tidak melakukan penebangan pada kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku. e. Tempat pengumpulan kayu dan jalan sarad dibuat sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. PERUSAHAAN wajib melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai hutan, produktivitas dan potensi hutan melalui : a. Melaksanakan reboisasi, perkayaan dan permudaan hutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan sesuai dengan RKD Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah disahkan. b. Membuat tanaman pada lahan yang tidak produktif dan tanah-tanah kosong, terutama pada daerah-daerah rawan dan yang berbatasan dengan lahan penduduk di sekitarnya. c. PERUSAHAAN harus melaksanakan penanaman pada areal tidak produktif/tanah kosong minimal 300 ha/tahun dan sudah dapat diselesaikan dalam waktu 10 tahun. 3. PERUSAHAAN wajib membuat Petak Ukur Permanen (PUP) untuk mengukur pertumbuhan/riap tegakan hutan minimal 100 (seratus) hektar per RKL dan mengukur debet air serta mutu air sungai akibat dampak ekspolitasi.

4. PERUSAHAAN…

12 4. PERUSAHAAN wajib membuat kebun bibit seluas 100 ha/RKL disesuaikan dengan tanaman unggulan/andalan setempat, serta perlu mengadakan kebun pangkas. 5. PERUSAHAAN wajib menyediakan areal seluas 300 ha per RKL yang digunakan untuk menjaga dan melindungi plasma nutfah. 6. PERUSAHAAN wajib menanamkan modalnya dan menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk pembinaan, rehabilitasi dan pembangunan hutan baik di bekas areal tebangan TPTI maupun dikawasan tidak produktif untuk tanaman. E. PENELITIAN Dalam rangka mengembangkan serta peningkatan pengusahaan perlu didukung oleh berbagai penelitian. Oleh karenanya PERUSAHAAN wajib : 1. Melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pelestarian alam, produktivitas produksi hasil hutan dan lain-lain yang berkaitan dengan IUPHHK. 2. Mendukung penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam rangka peningkatan IUPHHK. F. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN 1. Kebakaran Hutan Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan PERUSAHAAN wajib: a. Menyediakan sarana dan prasarana seperti biaya, tenaga satpam, peralatan, menara pengawas dan lain-lainnya dalam jumlah yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Ikut aktif melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di dalam areal kerjanya dan disekitarnya antara lain dengan mengamankan semua kegiatan eksploitasinya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran serta mengamankan penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar. c. Segera melaporkan pada instansi kehutanan setiap terjadinya kebakaran di areal kerjanya. 2. Perambahan Hutan a. PERUSAHAAN harus menghindarkan, mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pelanggaran oleh pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan dalam areal kerjanya, antara lain pencurian hasil hutan, penebangan liar, perladangan berpindah dan perambahan lahan hutan.

b. Apabila…

13 b. Apabila terjadi perambahan hutan dan atau tebangan liar oleh pihak ke 3 (tiga) atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan dalam areal kerjanya, antara lain pencurian hasil hutan, penebangan liar, perladangan berpindah dan perambahan lahan hutan. c. Untuk melaksanakan perlindungan hutan, PERUSAHAAN diwajibkan membentuk Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan kwalifikasi terdidik dan dalam jumlah yang memadai. d. Perusahaan segera melaporkan setiap terjadinya kerusakan dan gangguan hama penyakit terhadap hutan dan hasil hutan di areal kerjanya. 3. Perlindungan terhadap Tumbuh-Tumbuhan a. PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang pohon-pohon dan memungut tumbuh-tumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. b. PERUSAHAAN tidak boleh melakukan penebangan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 m dari tepi waduk atau danau; 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai; 50 m kiri kanan tepi anak sungai; 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. c. PERUSAHAAN harus aktif dalam pengembangan dan pelindungan sumber daya alam dan harus mencegah terjadinya dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disusun dan disetujui Komisi Pusat AMDAL Daerah Propinsi Maluku. d. PERUSAHAAN segera melaporkan setiap terjadinya kerusakan dan gangguan hama penyakit terhadap hutan dan hasil hutan di areal kerjanya kepada instansi Kehutanan setempat. 4. Perlindungan terhadap Satwa Liar a. PERUSAHAAN tidak dibenarkan melakukan perburuan baik atas satwa-satwa liar dan atau satwa yang dilindungi yang terdapat di areal kerjanya tanpa izin. b. PERUSAHAAN kerjanya.

harus mencegah terjadinya perburuan liar di areal

c. Untuk menjamin dan memelihara terselenggaranya perlindungan terhadap satwa liar, pemanfaatan hutan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak terdapat satwa liar yang terjebak didalam areal yang diusahakan dengan menyediakan areal pengungsian satwa/koridor/kantong satwa.

5. Perlindungan…

14 5. Perlindungan terhadap Obyek-Obyek yang Bernilai Ilmiah, Budaya dan Religi a. PERUSAHAAN harus mencegah atas terjadinya kerusakan-kerusakan terhadap obyek-obyek yang bernilai ilmiah, budaya dan religi. b. PERUSAHAAN harus segera melaporkan bila menemukan tempattempat yang bernilai ilmiah, budaya dan religi. c. Untuk Menjamin dan memelihara terselenggaranya kelestarian hutan lindung, hutan wisata dan hutan suaka alam, PERUSAHAAN harus menyediakan daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan tersebut dengan ketentuan : 1. Lebar minimal penyangga adalah 500 (lima ratus) meter diukur dari batas hutan-hutan tersebut sepanjang batas perseketuan bagi yang sudah ditata batas, sedangkan untuk yang belum ditata batas minimal 1.000 (seribu) meter. 2. Sarana pemanfaatan hutan yang diperbolehkan diadakan pada daerah penyangga hanya pembuatan jalan sarad. IV. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN A. PERSYARATAN MENGENAI KESEHATAN DAN KESELAMATAN 1. PERUSAHAAN harus memperhatikan atau mengambil langkah-langkah secara maksimal untuk menjamin kesehatan dan keselamatan umum, karyawan atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya. 2. Didalam hal terjadi kecelakaaan-kecelakaan yang menimpa karyawan atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya, maka kepada mereka harus diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1. Fasilitas pembangunan masyarakat PERUSAHAAN harus membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerjanya seperti : a. Pengadaan tempat-tempat ibadah b. Pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan c. Pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan d. Pengadaan fasilitas olah raga e. Pengadaan fasilitas pelatihan karyawan. 2. Kesempatan Kerja PERUSAHAAN harus memeberikan penyuluhan, kesempatan kerja dan pelatihan kepada masyarakat baik di dalam maupun di sekitar areal kerjanya.

3. Fasilitas….

15 3. Fasilitas Pengobatan a. Harus menyediakan pelayanan karyawannya dan anak istrinya.

pengobatan

kepada

seluruh

b. Anggota masyarakat setempat walaupun bukan karyawan dapat turut menggunakan fasilitas pengobatan tersebut. c. PERUSAHAAN harus menyediakan pos-pos pertolongan pertama pada tempat-tempat yang diperlukan. 4. PERUSAHAAN diwajibkan melaksanakan pembinaan minimal 1 (satu) desa yang ada di dalam/sekitar areal kerja IUPHHK-nya sesuai ketentuan yang diterbitkan Departemen Kehutanan. C. FASILITAS TEMPAT TINGGAL KARYAWAN DAN KEGIATAN LOGGING. 1. Base Camp Dalam pelaksanaan pembangunan Base Camp, PERUSAHAAN memenuhi ketentuan-ketentuan : a. Pembangunan rumah/barak untuk kelayakan ruang tempat yang sehat.

karyawan

harus

harus

memenuhi

b. Penggunaan lahan hutan untuk pembangunan Base Camp harus sesuai dengan kebutuhan c. Pembangunan Base Camp di areal IUPHHK/HPH lain harus ada persetujuan tertulis dari pemegang IUPHHK/HPH yang bersangkutan. 2. Tempat Penimbunan Kayu Tempat penimbunan kayu harus terpisah dari tempat Base Camp. 3. Bangunan Lainnya Bangunan-bangunan lain yang ada dan yang akan didirikan di dalam areal kerjanya harus mendapatkan ijin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru. D. AKSES UNTUK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN NON KAYU PERUSAHAAN memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pemungutan hasil hutan non kayu baik secara perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. HAK ADAT PERUSAHAAN wajib memberikan ijin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional dan anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan, mengangkut dan menjual hasil hutan ikutan seperti : Rotan, Sagu, Madu, Damar, Buahbuahan, Getah-getahan, Rumput-rumputan, Bambu, Kulit kayu dan lain sebagainya untuk memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-hari.

V. LAIN…

16 V.

LAIN-LAIN A. PERUBAHAN LUAS AREAL KERJA Perubahan luas areal kerja dimungkinkan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. HAK-HAK LAIN PERUSAHAAN tidak mempunyai hak-hak lain selain apa yang tercantum didalam IUPHHK dan kelengkapannya. Hak-hak lain yang dimaksud adalah hak pengolahan atas tanah hutan, hak-hak atas mineral, minyak bumi, gas alam, bahan-bahan kimia, batu-batu mulia atau setengah mulia, dan sumbersumber alam lainnya. C. OBYEK ILMIAH DAN SEJARAH PERUSAHAAN diwajibkan melindungi obyek-obyek bernilai ilmiah dan atau sejarah dari kerusakan-kerusakan dan harus segera melaporkan adanya kerusakan dan adanya penemuan baru kepada Pemerintah. D. FORCE MAJEURE Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PERUSAHAAN (Bencana Alam, Kerusuhan dll), maka semua akibat yang ditimbulkan oleh kejadian yang dimaksud bukan merupakan tanggung jawab PERUSAHAAN termasuk tidak terlaksananya kewajiban PERUSAHAAN .

VI. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH A. Pemerintah melakukan pengawasan an terhadap pelaksanaan semua kegiatan PERUSAHAAN baik mengenai pelaksanaan fisik IUPHHK maupun semua administrasi/pembukuan dan surat menyurat mengenai pengelolaan IUPHHK. B. PERUSAHAAN berkewajiban membantu sarana dan prasarana yang diperlukan oleh aparat Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang ditugaskan untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan di areal kerja PERUSAHAAN. VII. PELANGGARAN/SANKSI A. PENGERTIAN PELANGGARAN Tidak melaksanakan, tidak mentaati dan/atau tidak memenuhi persyaratan/kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku adan/atau Keputusan/IUPHHK beserta dokumen kelengkapannya. B. PENGENAAN SANKSI Pelanggaran seperti tersebut pada butir A akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. KONSEKWENSI…

17 VIII. KONSEKWENSI TERHADAP PENCABUTAN DAN ATAU PENYERAHAN KEMBALI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN A. Kewajiban PERUSAHAAN Setelah Terjadinya Pencabutan Dalam hal dicabutnya keputusan IUPHHK, kepada PERUSAHAAN tetap dibebankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Hak Milik PERUSAHAAN setelah habisnya jangka waktu penyerahan kembali atau dicabutnya IUPHHK: 1. PERUSAHAAN harus menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti, gedung, jalan, gudang, pelabuhan sungai dan laut, pelabuhan sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh PERUSAHAAN kepada Pemerintah tanpa adanya ganti rugi dari Pemerintah. 2. Barang-barang persediaan yang berada didalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan PERUSAHAAN sehubungan dengan kegiatan IUPHHK, tetap menjadi milik PERUSAHAAN . 3. Jika Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ini berakhir karena habis waktunya atau karena diserahkan kembali oleh PERUSAHAAN atau karena dicabut oleh Menteri Kehutanan maka : a. Segala hak yang dimiliki pemegang IUPHHK berakhir. b. Areal hutan yang dibebani IUPHHK dikembalikan kepada Negara. c. Pemegang IUPHHK yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan serta peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru dengan tidak menerima ganti rugi. d. Pemegang IUPPHK tetap dibebani/wajib menyelesaikan semua kewajiban yang belum terpenuhi terpenuhi terutama atas kewajiban keuangan kepada Pemerintah. 4. Pemegang IUPHHK akan menyerahkan kembali IUPHHK sebelum habis masa berlakunya, maka PERUSAHAAN sebelumnya harus sudah menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban teknis dan finansial sebagaimana tercantum dalam Keputusan IUPHHK. BUPATI BURU Ttd R.S. SANGADJI, SH