LAMPIRAN I : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 158 Tahun 2002 Tanggal : 21 Oktober 2002
KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN IJIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT) PT. TUNAS SAWAERMA
I. TUJUAN PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN Pengusahaan Hutan Tanaman bertujuan untuk : 1. Meningkatkan produktifitas lahan dan kualitas lingkungan hidup; 2. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa. 3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha; Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengusahaan hutan tanaman melaksanakan kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas manfaat, azas kelestarian, azas kebersamaan, azas keterbukaan dan azas keterpaduan. II. PELAKSANAAN PT. TUNAS SAWAERMA sebagai pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) yang untuk selanjutnya disebut “Perusahaan” melaksanakan kegiatannya pada areal kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut : A. BIDANG PERENCANAAN 1. Potret Udara/Landsat, Inventarisasi Hutan dan Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman. a. Potret Udara atau Citra Landsat. Perusahaan diwajibkan menyerahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua selambat-lambatnya dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang Pemberian IUHT : 1) Potret Udara skala 1 : 20.000 atau Citra Landsat TM Band 542 skala 1 : 50.000 yang meliputi seluruh areal kerjanya. 2) Indeks potret udara di atas drafting film skala 1 : 250.000 atau lebih besar (apabila tersedia potret udara) 3) Hasil penafsiran potret udara atau citra landsat berupa : a) Buku laporan hasil penafsiran b) Peta vegetasi skala 1 : 25.000 dan peta vegetasi kompilasi (gabungan) skala 1 : 50.000 – 1 : 100.000 yang diberi warna sesuai keadaan hutannya. c) Peta garis bentuk skala 1 : 25.000 (apabila tersedia potret udara) d) Peta kelas lereng skala 1 : 50.000 – 1 : 100.000 (apabila tersedia potret udara).
-2b. Inventarisasi Hutan 1) Perusahaan wajib melaksanakan inventarisasi hutan yang meliputi parameter-parameter lingkungan di dalam dan sekitar wilayah kerjanya untuk memperoleh data/informasi yang akurat dan terbaru mengenai keadaan lahan, flora dan fauna, serta sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitarnya. 2) Dalam melaksanakan inventarisasi hutan, Perusahaan harus berpedoman kepada ketetapan dan ketentuan yang berlaku. 2. Rencana Karya Pengusahaan Hutan a. Perusahaan wajib membuat Rencana Karya Pengusahaan yang meliputi Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman (RKPHT) dan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman (RKTHT) yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua. b. RKPHT diserahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua selambatlambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini. 3. Penataan Hutan Perusahaan wajib mengelola seluruh areal kerjanya dan membentuk unit-unit kelestarian hutan/kelas perusahaan berdasarkan RKPHT. B. BIDANG PEMBINAAN 1. Persemaian a. Perusahaan harus menyediakan benih dan bibit melalui persemaian yang baik pada areal hutan tanaman, dimana saat penanaman selalu tersedia bibit dengan jumlah cukup, tepat waktu dan berkualitas tinggi. b. Perusahaan harus membuat persemaian yang dibuat menetap (permanen) pada satu lokasi atau lebih. Memiliki suatu organisasi yang mapan dan personil pelaksana tetap dan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dengan dilakukan secara efektif dan efisien. Persemaian dapat digunakan selama jangka waktu rotasi tanaman serta dapat mendukung produksi bibit dalam jumlah besar untuk pemenuhan kebutuhan penanaman dengan skala yang luas dan berkesinambungan. c. Perusahaan dapat menyiapkan benih dan bibit dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah melalui Pusat Persemaian Permanen yang letaknya tersebar di seluruh Indonesia. Atau perusahaan dapat mengadakan benih unggul yang berlabel dan atau benih berasal dari pohon plus. d. Perusahaan dalam awal kegiatan dari pembuatan persemaian harus mempertimbangkan perencanaan yang mantap, meliputi : 1) Pemilihan atau penentuan lokasi persemaian harus mempertimbangkan sumber air, sumber media, kondisi tempat, sarana jalan, luas persemaian, luas penanaman dan lain – lainnya. 2) Penataan ruang persemaian dalam areal hutan tanaman harus dapat menciptakan kegiatan yang efisien dan efektif serta secara langsung akan ikut menentukan kualitas bibit yang dihasilkan.
-32. Penanaman a. Perusahaan harus melaksanakan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). b. Jatah penanaman ditetapkan sesuai dengan RKPHT yang dibuat perusahaan, setelah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Dikelola dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan kemampuan serta realisasi perusahaan dalam melaksanakan pembuatan tanaman, pemungutan tahun sebelumnya, sistem silvikultur THPB sesuai dengan tujuan perusahaan, jenis tanaman pokok, rotasi tebangan, potensi (standing stock) dan pertumbuhan volumenya (riap/growth). c. Pembangunan tanaman hutan tanaman didahulukan pada areal kosong dan/atau semak belukar. d. Perusahaan harus melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman dengan mempergunakan cara-cara penanaman (pemasangan ajir, jarak tanam, ukuran lobang tanaman) sesuai dengan keadaan wilayah kerjanya serta tidak meninggalkan azas manfaat, kelestarian dan lingkungan. e. Semua kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugian-kerugian sumber daya alam. f. Perusahaan tidak dibenarkan menebang jenis kayu yang dilindungi tanpa ijin khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua. g. Perusahaan tidak dibenarkan membuka lahan (land clearing) melampaui jatah penanaman, pemungutan yang telah ditetapkan di dalam RKTHT. h. Perusahaan dilarang melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman dengan membuka lahan (land clearing) diluar areal yang telah ditetapkan di dalam RKTHT yang telah disahkan. i. Perusahaan di larang melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman dengan membuka lahan (land clearing) dengan cara dibakar. j. Perusahaan dilarang melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman diluar areal IUHT-nya. k. Perusahaan tidak diperkenankan untuk menanam/mengganti jenis tanaman yang telah ditetapkan dalam studi kelayakan dan atau RKTHT tanpa seijin Dinas Kehutanan Provinsi Papua. l. Kegiatan tumpang sari harus menyesuaikan dengan kemajuan kegiatan pembangunan tanaman pokok hutan tanaman industri yang tercantum dalam RKTHT. 3. Pemeliharaan a. Perusahaan harus melaksanakan pemeliharaan tanaman dengan cara penerapan atau tindakan sistem silvikultur untuk menstimulasikan pertumbuhan tanaman dengan menentukan tempat tumbuh dan ruang yang optimal, mencegah serangan hama dan penyakit. b. Perusahaan wajib melaksanakan pemeliharaan tanaman pada tahun berjalan/tahun ke 1 (satu) dengan cara penyulaman, penyiangan, pendangiran pencegahan hama penyakit, tahun ke 2 (dua), tahun ke 3 (tiga) dengan kegiatan penyiangan, pendangiran, pencegahan hama penyakit dan pemeliharaan selanjutnya dengan jenis kegiatan disesuaikan dengan jenis tanaman sesuai ketentuan yang berlaku.
-4C. BIDANG PEMANFAATAN 1. Pemungutan Hasil a. Kegiatan pemungutan hasil dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugian-kerugian sumber daya alam. b. Perusahaan tidak dibenarkan menebang kayu pada areal dengan tujuan konservasi/lingkungan. c. Perusahaan tidak dibenarkan melakukan pemungutan hasil melampaui jatah pemungutan yang telah ditetapkan dalam RKTHT dan RKPHT. d. Perusahaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung di areal kawasan lindung. 2. Pengolahan Hasil Perusahaan wajib berperan serta dalam penyediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan menjadi Bapak Angkat bagi industri pendukung/terkait. D. BIDANG INVESTASI, KETENAGA KERJAAN DAN PERALATAN 1. Investasi a. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kegiatan pengusahaan hutan tanaman perusahaan akan menginvestasikan dana (modal dasar) sebesar 101.420.435.000,- (seratus satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu) rupiah. b. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan investasi setiap tahun dalam bentuk isian yang telah ditentukan dan laporan keuangan akhir tahun yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan berpedoman kepada Pedoman Standart Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 32 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 581/Kpts-II/94 tanggal 16 Desember 1994 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua selambatlambatnya pada akhir semester pertama tahun berikutnya. 2. Ketenagakerjaan a. Perusahaan diwajibkan mempekerjakan tenaga teknis dan tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan. b. Perusahaan diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga-tenaga ahli kehutanan yang memenuhi persyaratan dibidang perencanaan hutan, silvikultur dan pengelolaan hutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. Perusahaan diwajibkan menyelenggarakan pendidikan dan latihan tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kebutuhan, disamping itu perusahaan diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerja pada setiap pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Pemerintah sepanjang menyangkut bidang kegiatannya. d. Pada setiap terjadinya pemutusan hubungan kerja karyawan harus diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Peralatan a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di areal kerjanya perusahaan diwajibkan untuk membuat rencana pengadaan/pemanfaatan dan laporan realisasi tentang jenis, jumlah serta keadaan perjenis alat berat yang ada di lapangan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
-5b. Setiap pemindahan peralatan yang digunakan ke tempat lain di luar areal kerjanya perlu mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua. c. Setiap peralatan yang tidak dipergunakan lagi dan direncanakan untuk dihapuskan agar dibuat Berita Acara sebagai penghapusan peralatan.
E. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM. 1. Perlindungan Hutan a. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas terjadinya kebakaran hutan di areal IUHT-nya. b. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan perusahaan wajib : 1) menyediakan sarana pemantau, pencegah dan pemadam kebekaran yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitasnya disesuaikan dengan luas dan kondisi areal kerjanya dalam bentuk sekat bakar (jalur kuning, jalur hijau atau kombinasi), menara pengawas kebakaran dan lain-lain. 2) ikut aktif melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di dalam dan disekitar areal kerjanya antara lain dengan mengamankan semua kegiatan serta mengamankan penyimpangan bahan-bahan yang mudah terbakar. 3) segera melaporkan pada instansi kehutanan setiap terjadinya kebakaran di areal kerjanya. c. Perusahaan wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya, antara lain perladangan berpindah, perambahan lahan hutan dan pencegahan erosi. d. Perusahaan wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan lindung. e. Perusahaan segera melaporkan setiap terjadinya gangguan dan atau kerusakan akibat bencana, hama dan atau penyakit terhadap tegakan di areal kerjanya. 2. Pelestarian Hutan a. Perlindungan Flora Perusahaan tidak dibenarkan menebang pohon-pohon dan memungut tumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. b. Perlindungan satwa 1) Perusahaan wajib mencegah terjadinya perburuan terhadap satwa liar baik yang dilindungi maupun satwa liar di areal kerjanya kecuali dengan izin. 2) Perusahaan perlu menyediakan fasilitas koridor untuk pergerakan satwa. c. Perlindungan obyek-obyek bernilai ilmiah dan budaya. 1) Perusahaan harus mencegah terjadinya kerusakan terhadap obyekobyek yang bernilai ilmiah dan atau budaya yang terdapat diareal kerjanya. 2) Perusahaan wajib segera melaporkan kepada instansi yang terkait apabila menemukan obyek yang bernilai ilmiah dan/atau budaya.
-6d. Pengamanan kawasan lindung, kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. 1) untuk pengamanan obyek-obyek tersebut Perusahaan wajib membuat daerah penyangga dengan lebar sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter dari batas persekutuan/batas areal kerjanya. 2) sarana pengusahaan hutan yang diperbolehkan diadakan pada daerah penyangga hanyalah pembuatan jalan angkutan setelah mendapatkan ijin Dinas Kehutanan Provinsi Papua. 3. Upaya-upaya penanggulangan Dampak Lingkungan harus dilaksanakan sesuai hasil AMDAL yang telah disetujui. 4. Lain - lain Tenaga dan sarana perlindungan hutan dan pelestarian alam lain yang harus disediakan oleh Perusahaan, antara lain : a. Tenaga Satpam dalam jumlah yang memadai b. Pos jaga di jalan masuk areal kerja. c. Rambu-rambu larangan dan peringatan. F. BIDANG PENELITIAN Dalam rangka mencegah, mengurangi dampak negatif yang memungkinkan timbul, dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan pengusahaan hutan tanaman, perusahaan wajib menyediakan petak permanen (permanen plot) untuk pengamatan pertumbuhan tegakan (kualitas dan kuantitas), dan erosi. III. KEWAJIBAN – KEWAJIBAN LAIN A. BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN 1. Perusahaan wajib memperhatikan atau mengambil langkah-langkah secara maksimal untuk menjamin kesehatan dan keselamatan umum karyawan dan atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya. 2. Di dalam hal terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang menimpa karyawan perusahaan atau orang lain yang berada di dalam areal kerjanya, maka kepada mereka harus diperlakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. B. BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1. Fasilitas Pembangunan Masyarakat. Perusahaan diwajibkan membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerjanya yang antara lain meliputi : a. pengadaan tempat-tempat ibadah b. pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan c. pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan 2. Kesempatan kerja Perusahaan diwajibkan memberi kesempatan kerja dan pelatihan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar areal kerjanya. 3. Fasilitas pengobatan a. Perusahaan harus mendirikan klinik dengan kapasitas minimum 6 (eman) tempat tidur lengkap dengan tenaga medis yang bekerja penuh untuk perusahaan.
-7b. Perusahaan harus menyediakan pelayanan pengobatan kepada seluruh karyawannya dan anak istrinya. c. Anggota masyarakat setempat walaupun bukan karyawaan perusahaan dapat turut menggunakan fasilitas klinik tersebut dengan biaya seringan mungkin. d. Perusahaan harus menyediakan pos-pos pertolongan pertama pada tempattempat yang diperlukan. 4. Perusahaan diwajibkan melaksanakan pembinaan masyarakat yang ada di dalam/sekitar areal kerja IUHT sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Perusahaan diwajibkan memberikan izin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional dan anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan ikutan seperti rotan, madu, sagu, damar, buah-buahan, rumputrumputan, getah-getahan, bamboo, kulit kayu dan lain sebagainya untuk memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-hari. 6. Perusahaan diwajibkan membina dan mengembangkan Koperasi Karyawan dan atau KUD dan atau Koperasi Primer lainnya yang ada disekitarnya serta wajib memberikan kesempatan kepada Koperasi tersebut untuk memiliki saham perusahaan. 7. Perusahaan diwajibkan memberikan biaya kompensasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. C. BIDANG FASILITAS TEMPAT TINGGAL KARYAWAN DAN KEGIATAN PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN. 1. Base Camp. Dalam pelaksanaan pembangunan base camp, perusahaan harus memenuhi kelayakan ruang tempat yang sehat. a. pembangunan ruang kerja, rumah/barak untuk karyawan harus memenuhi kelayakan ruang tempat yang sehat. b. penggunaan lahan hutan pembangunan base camp harus sesuai dengan kebutuhan. c. pembangunan base camp di areal IUHT/HPH lain harus ada persetujuan tertulis dari pemegang IUHT/HPH yang bersangkutan. 2. Tempat penimbunan kayu/hasil IUHT Tempat penimbunan kayu/hasil IUHT harus terpisah dari tempat base camp. 3. Bangunan Lainnya. Bangunan-bangunan lain yang ada dan yang akan didirikan didalam areal kerjanya harus mendapatkan izin Dinas Kehutanan Provinsi Papua. D. BIDANG PERUBAHAN LUAS AREAL KERJA Perubahan luas areal kerja dimungkinkan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-8E. BIDANG HAK – HAK LAIN Perusahaan tidak mempunyai hak-hak lain selain apa yang tercantum di dalam Keputusan ini. Hak-hak lain yang dimaksud adalah meliputi hak-hak atas hasil hutan non kayu, mineral, minyak bumi, gas alam, bahan-bahan kimia, batu-batu mulia atau setengan mulia dan sumber-sumber alam lainnya. IV. P E N G A W A S A N Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan semua kegiatan perusahaan baik mengenai pelaksanaan fisik pengusahaan hutan tanaman maupun semua administras/pembukuan dan surat-menyurat mengenai pengelolaan perusahaan. V. PELANGGARAN/SANKSI A. PENGERTIAN PELANGGARAN Tidak melaksanakan, tidak mentaati dan atau tidak memenuhi persyaratan/kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau dalam Keputusan ini. B. PENGENAAN SANKSI Pelanggaran seperti tersebut pada huruf A. akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. VI. KONSEKUENSI TERHADAP PENCABUTAN DAN/ATAU PENYERAHAN KEMBALI IUHT A. KEWAJIBAN PERUSAHAAN SETELAH TERJADINYA PENCABUTAN Dalam hal dicabutnya IUHT sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, kepada Perusahaan tetap dibebani kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. HAK YANG DIMILIKI PEMEGANG IUHT SETELAH HABIS JANGKA WAKTUNYA, PENYERAHAN KEMBALI ATAU DICABUTNYA IUHT Setelah berakhir masa berlakunya IUHT atau penyerahan kembali sebelum habis masa berlakunya maka : 1. Perusahaan harus menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti gedung, base camp, jalan, jembatan, gudang, pelabuhan udara, pelabuhan sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh Perusahaan dalam areal kerjanya kepada Pemerintah tanpa adanya ganti rugi dari Pemerintah. 2. Barang-barang persediaan yang berada di dalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan Perusahaan sehubungan dengan kegiatan pengusahaan hutan tetap menjadi milik Perusahaan.
-93. Jika IUHT berakhir karena habis jangka waktunya atau karena diserahkan kembali oleh Perusahaan atau karena dicabut oleh Pemerintah, maka : a. Segala hak yang dimiliki oleh pemegang IUHT berakhir. b. Areal hutan yang dibebani IUHT kembali kepada negara c. Pemegang IUHT diwajibkan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan serta peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya kepada Pemerintah tanpa menerima ganti rugi. d. Pemegang IUHT tetap dibebani/wajib menyelesaikan semua kewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini beserta Lampirannya yang belum terpenuhi. 4. Dalam hal Perusahaan akan menyerahkan kembali IUHT-nya sebelum berakhir masa berlakunya, maka Perusahaan harus sudah menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban teknis dan finansial sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
GUBERNUR PROVINSI PAPUA CAP/TTD Drs. J. P. SOLOSSA M. Si
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
W. TURNIP, SH
