11/6/2014
Kesiapan Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat di Indonesia Dalam Menghadapi Akreditasi Global
Bambang Wispriyono (Direktur Eksekutif AIPTKMI Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IAKMI XIII dan Rapat Kerja Tahunan AIPTKMI IX Padang, Sumatera Barat 27-29 Oktober 2014
AIPTKMI dan Keanggotaannya - AIPTKMI merupakan kelanjutan dari organisasi Badan Kerja Sama (BKS) antar 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat se Indonesia yang pada tahun 1992 baru ada 5 FKM (Negeri). - AIPTKMI secara resmi didirikan pada tanggal 28 Oktober 2002 - Keanggotaan pada akhir kepengurusan AIPTKMI (periode 2003-2009) tercatat terdapat 57 institusi PT - Keanggotaan hingga saat ini (per Oktober 2014) berjumlah 115 institusi PT
1
11/6/2014
Distribusi Institusi AIPTKMI di Indonesia
24 PS
25 PS 18 PS 24 PS
17 PS
Tantangan KesMas: • Perkembangan Situasi Kesehatan di level nasional dan global internasional • Tantangan Peran Profesional Kesehatan Masyarakat • Respons Pendidikan/Perguruan Tinggi • Road Map Kesmas (Pendidikan dan Program)
2
11/6/2014
Access to health
Social determin ants
Injuries and accidents
Climate change Food and Nutrition
Violence and crime
Health Determinants
Water, hygiene & sanitation
Genetics
Populations Air pollutions
Industrial and environm ental hazards
Life style
Globalisasi
Aktifitas manusia, ekonomi, transportasi, jasa, dll
Agenda Strategis Dampak lingkungan dan kesehatan
3
11/6/2014
Analytical/Assessment
Leadership and Systems Thinking
Communication
Financial Planning and Management
Policy Development / Program Planning
SKILLS IN PUBLIC HEALTH
Cultural Competency
Public Health Sciences Community Dimensions of Practice
Matriks Bench Marking CORE COMPETENCIES
ASPH
ASPHER
NCCDH
ANAPHI
Biostatistik
√
√
√
Epidemiologi
√
√
√
√
Enviromental Health Science
√
√
√
√
Health Policy & Management
√
√
√
√
Sosial& Behavioral Science
√
√
√
Health Monitoring & Surveilance
√
Desease Prevention & Control Health Promotion
√
Heath Protection
√
Evidence-based professional population health practice
√
4
11/6/2014
Public Health Competences in simply way: MIRACLE – Manager – Innovator – Role Model – Apprentice – Comunitarian – Leader – Educator
Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kesmas di Indonesia: • Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi • UU Kes No 36/2009 • PerPres No. 8/2012 tentang KKNI • PP No. 19/2005 tentang SNPT • PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi • Permendikbud No. 83 tentang Sertifikasi Kompetensi
5
11/6/2014
Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 43 Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi: Sistem Penjaminan Mutu Pasal 51 (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
6
11/6/2014
Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 55 Akreditasi (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 78 Akuntabilitas Perguruan Tinggi (1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas: a. akuntabilitas akademik; dan b. akuntabilitas nonakademik. (2) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
7
11/6/2014
Semakin banyak sekolah tinggi kesehatan masyarakat dibuka
Data PROGRAM STUDI Bidang Kesmas, KL, K3, Epid, Promkes, adm RS, kespro Strata No
Program Studi
1 Kesehatan 2 Kesmas 3 KL
D3
D4
S1
S2
S3
170
34
-
-
-
-
-
170
30
5
14
3
3
-
-
1
1
-
4 K3 5 Epidemiologi
-
-
-
3
1
6 Promkes
-
-
1
-
-
7 Adm RS
4
-
1
2
-
8 Kespro
-
-
-
1
-
Data Website PDPT
8
11/6/2014
Fkm-stikes semakin banyak dibuka: Berkembang cepat – tuntutan pasar besar (?) Perbedaan dalam motivasi dan keseriusan pengelolaan Kualitas pengelolaan sangat bervariasi – – – –
Kemampuan pendanaan Kemampuan penyediaan fasilitas Sumber daya manusia (dosen, mahasiswa, karyawan) Model pembelajaran
Kompetensi lulusan bervariasi Kesesuaian lulusan dengan lapangan pekerjaan
Hal-Hal Pokok dalam Institusi: • Continuous improvement • Quality Assurance • Perubahan kultur (Change of Culture) • Perubahan Organisasi (upside-down organization) • Menjaga hubungan dengan stakeholder
9
11/6/2014
PT Kesmas melalui penataan sistem pendidikan, akreditasi dan uji kompetensi diharapkan dapat: •
• • • • •
memberikan pendidikan yang dapat membentuk lulusan: – kompeten – profesional – siap bekerja untuk membangun bangsa – termasuk ditempatkan di manapun di pelosok tanah air Indonesia standarisasi dan peningkatan berkelanjutan dalam kompetensi, kurikulum dan metode pembelajaran terbuka dan antisipatif dalam perkembangan keilmuan Kesmas yang semakin spesifik perkembangan pendidikan kesmas dari model profesional menjadi profesionalprofesi spesifik pendorong lahirnya jaminan hukum perundang-undangan bagi profesional kesmas untuk bekerja dalam bidang pelayanan kesmas spesifik peningkatan kualitas dan kapasitas PT melalui kerjasama dalam payung asosiasi institusi pendidikan (AIPTKMI) dan Organisasi Profesi
AIPTKMI Saat ini dan Ke depan:
• Arah Pendidikan dan Kualitas Pendidikan Kesmas: • Naskah Akademik Pendidikan S1 Kesmas --- 2010 • Pendidikan Kesmas sesuai KKNI ---- 2012 • Sistem Akreditasi Program Studi (LAM-PTKes) ---- 2015 • Uji Kompetensi Lulusan S1 Kesmas (LPUK) ----- 2018 • STR Lulusan S1 Kesmas ------ 2014 • Pengembangan Ilmu Kesmas menjadi ilmu yang semakin spesifik (Gizi, Kesling, K3, ….) ----- 2008 • Kurikulum Nasional ----- 2014 • Persiapan Naskah Akademik dan implementasi pendidikan profesi/spesialis di bidang kesmas ---- 2014
10
11/6/2014
Signing Commitment of The Establishment of Joint Accreditation Body for Health Professional Education (Health Education and Health Proffession Asscociation)
11
11/6/2014
Accreditation Body National Board for Higher Education Accreditation (BANPT)
Joint Accreditation Body for Health Professional Education (LAMPTKes)
Accreditation for Institution (Faculty/University)
Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes):
12
11/6/2014
Kurikulum Program Studi pada Program Sarjana • Wajib Program Studi (minimum 70%), termasuk wajib Departemen/ Fakultas/ Universitas • Pilihan (maksimal 30%) – Bebas (lintas Prodi/ Departemen/ Fakultas) – Terstruktur (Peminatan) yang ditawarkan oleh Prodi)
25
Kesepakatan Kurikulum Prodi SKM 144 SKS 101 SKS (70%) Kesehatan masyarakat 85 SKS* (85%) Kesmas nasional
43 SKS Peminatan 16 SKS Kesmas lokal 26
13
11/6/2014
Proporsi SKS* per Kompetensi
27
Komponen-Komponen Persiapan Diri Perguruan Tinggi Kesmas A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
INTEGRITAS, VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN MAHASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDUKUNG KURIKULUM SARANA DAN PRASARANA KEUANGAN/PENDANAAN TATA PAMONG (Governance) PENGELOLAAN PROGRAM PROSES PEMBELAJARAN SUASANA AKADEMIK SISTEM INFORMASI SISTEM JAMINAN MUTU PENELITIAN, PUBLIKASI, SKRIPSI, TESIS/DISERTASI, KARYA INOVATIF, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, DAN HASIL LAINNYA N. LULUSAN
14
11/6/2014
Growth of PHE Model in Indonesia • Web-based course offering: E-learning mode as one option for web based course offerings. • Twinning program or Double degree program in collaboration with foreign universities. • Exchange staffs and students, Transfer Credits, Credit’s earning, etc
Campus Facilities
15
11/6/2014
NETWORKING National Level – AIPTKMI – Government – Non Government Indonesian Institution – Etc
International – Universities in Other Countries – APACPH – APRU – South East Asia Public Health Network Education Institute (SEAPHEIN) – Etc
16
11/6/2014
Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kesmas • Reformasi dan perubahan paradigma model pendidikan ke arah pendidikan akademik-profesi dalam menghadapi tantangan global • Model akreditasi institusi dan program studi • Sinkronisasi dan harmonisasi kompetensi dan kurikulum dan peningkatan berkelanjutan institusi pendidikan tinggi kesmas • Berbagi pengalaman dengan pemerintah, industri, rumah sakit, organisasi profesi lainnya dalam pengembangan keilmuan berbasis evidences • Penguatan jejaring kerja sama/kolaborasi dalam dan luar negeri • Penerapan pendekatan multi dan lintas disiplin dalam riset-riset kesmas sesuai kompleksitas permasalahan yang dihadapi
17
11/6/2014
18
