Keseimbangan Empat Sektor Dalam keseimbangan empat sektor diperkenalkan dua dual. Dua hai yang dimaksud adalah campur pemerintah dalam perekonomian (membicarakan perekonomian 3 sektor), dan hubungan ekonomi luar negeri (membicarakan perekonomian 4 sektor). A.
Campur Tangan Pemerintah
Masuknya pemerintah ke dalam perekonomian menyebabkan terdapat 3 pihak yang aktif menjadi pelaku, yakni konsumen, bisnis, dan pemerintah. Di dalam teori ekonomi, bentuk campur tangan pemerintah dilapangan perekonomian dirumuska sebagai tindakan pemerintah dalam bidang pengeluaran pemerintah (goverment expenditure atau G), dan pungutan pajak (taxation policy atau T) . Pengeluaran pemerintah G adalah peubah atau variabel yang lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan sosial dan politik daripada pertimbangan ekonomi. Peubah G dianggap sebagai peubah eksogen (exogeneous variable), yakni peubah yang di tentukan berdasarkan hal-hal yang berada di luar sistem persamaan yang hendak di kaji.Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pengeluaran pemerintah sebagai imbalan atas sesuatu dan pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan bukan sebagai imbalan. Lain halnya dengan pajak, di dalam teori ekonomi dikenel 2 bentuk pajak yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara langsung (pajak penghasilan, pajak atas laba, dll), sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara tidak langsung (pajak penjualan, pajak tontonan, pajak pembangunan, dll) . Dengan masuknya kedua peubah (variabel) ini maka persamaan pendapatan nasional menjadi berubah pula. Disisi penawaran Agregat (aggregate supply) persamman yang semula Y=C+S menjadi Y = C + S + T0, (1) Karena masuknya pajak. Adapaun disisi permintaan (aggregate demand), persamaan yang semula. Y = C + I0 Menjadi Y= C + I0 + G0. (2) Karena diperhitungkan pengeluaran pemerintah. Dengan kedua persamaan tersebut, sisi penawaran akan sama dengan sisi permintaan, apabila. C + S + T0 = C + I0 + G0. (3) Yakni: tabungan ditambah pajak sama dengan investasi swasta ditambah pengeluaran pemerintah. Persamaan diatas dapat pula dituliskan sebagai: (I0 – S) + (G0 – T0) = 0
Yakni: baik di sektor swasta maupun pemerintah (pengeluaran pemerintah dan pajak) tidak terjadi kekuatan-kekuatan yang menyebabkantimbulnya keseimbangan perekonomianperekonomian, baik yang berupa inflasi maupun deflasi. Keseimbangan perekonomian dapat melalui dua macam pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan penawaran agregat = permintaan agregat Y= C + I0 + G0 (4) 2. Pendekatan injeksi= kebocoran. I0 + G0 = S + T0 (5) Adapun besarnya pengganda untuk masing-masing peubah itu dapat dicari dengan melakukan diferensi. Sesuai dengan persamaan 1 sampai 3. Disi dipakai anggapan, bahwa investasi yang ada hanyalah investasi otonom saja; oleh karena itu diberi tanda I0, Sebagaimana yang telah disampaikan di atas.investasi memang ada 2 macam yaitu investasi otonom dan terimbas. Jika investasi terimbas di pengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional, maka investasi otonom tidak. Setelah masuknya unsur pajak, maka pengeluaran konsumsi masyarakat tidak lagi didasarkan pada pendapatan mereka, melainkan dari pendapatan-siappakai ( diposable income) dengan perkataan lain: C=f(Yd) Dimana Yd=Y- T0 Pendapatan-siap-pakai itu adalah pendapatan setelah dikurangi pajak, atau Yd= Y- T0 Jadi, konsumsi baru dapat dilakukan jika pendapatan yang diterima telah berupa pendapatan – siap – pakai, atau Yd, yakni pendapatan setelah dikurangi pajak. Pendekatan pertama adalah melalui persamaan 4. Dari situ diketahui bahwa: Y= C + I0 + G0 Oleh karena Y = f (Yd) Maka C = a + b(Yd) Atau C = a + b(Y – T0) (6) Dengan menggabungkan persamaan (4) dan (6) dapat diperoleh: Y = a + bY- bT0 + I0 + G0 (7) Selanjutnya dari persamaan (7) dapat diperoleh : Y – bY = a – bT0 + I0 + G0 (8) Melalui pendekatan kedua yaitu pendekatan injeksi = kebocoran, dapat pila persamaan (8) itu diperoleh. Syarat keseimbangan untuk pendekatan kedua adalah: (9) I +G0 = S+ T0 Oleh karena S = Yd – C Maka S = Yd – C Atau S = Yd – a – b(Yd)
S= -a + ( 1- b) Yd + T0 (10) Selanjutnya oleh karena Yd = Y- T0 maka persamaan (10) itu dapat dituliskan sebagai: Y – bY = a – bT0 + I0 + G0 Jadi, dengan pendekatan manapun juga, kan diperoleh hasil yang sama. Disebelah kanan sama dengan (=) terdapat tiga peubah, yaitu T0, I0, dan G0. Perubahan salah satu peubah-eubah itu secara logik akan menyebabkan perubahan Y pula. Seperti yang sudah kita pelajari , gejala ini disebut efek pengganda. Adapau besarnya koefisien pengganda untuk masing – masing peubah itu daat di cari dengan melakukan diferensi. a. Efek pengganda pajak adalah ∆𝑦 −𝑏 = (11) ∆𝑇0 1−𝑏 −𝑏 Sehingga ∆𝑦 = ∆𝑇0 1−𝑏 Atau ∆𝑦 = 𝑘𝑡0 ∆𝑇0 Dimana 𝑘𝑡0 adalh koefisien pengganda pajak. Melihat 𝑘𝑡0 yang bertanda negatig maka dapat kita ketahui bahwa pertambahan pajak justru akan mengurangi GNP. b. Efek pengganda investasi adalah: ∆𝑦 −𝑏 = (12) ∆𝑇0 1−𝑏 Sehingga ∆𝑦 =
∆𝑦 = 𝐾𝐼0 ∆𝐼0
1
1−𝑏
∆𝐼0
Dimana 𝐾𝐼0 adalah koefisien pengganda investasi yang ternyata besarnya = apa yang kita jumpai dalam perekonomian dua sektor. c. Efek pengganda pengeluaran pemerintah (𝑘𝐺0 ), besarnya sama dengan efek pengganda investasi, yaitu 1/(1-b) Jadi, jika investasi (atau pengeluaran pemerintah) bertambah (berkurang)sebesar [1/(1-b)] kali lipat. d. Konsep pengganda anggaran berimbang Terjadi apabila pajak (atau penerimaan pemerintah) sama besarnya dengan pengeluaran pemerintah, T0 = G0. Yang menjadi persoalan dalam pembicaraan mengenai multiplier ini adalah akibat ini adalah akibat yang ditimbulkan jika baik pajak maupun pengeluaran pemerintah bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Jadi pajak yang dipungut pemerintah tidak hanya terdiri satu macam pajak saja, seperti contoh di atas. Pajak dalam contoh di atas yaitu T adalah pajak yang dalam ilmu ekonomi publik disebut pajak tidak langsung. Jenis pajak
lain adalah pajak langsung. Pajak ini dipungut langsung oleh pemerintah berdasarkan porsi dari pendapatan tertentu dari pendapatan nasional. Dengan dimasukkannya pajak langsung ke dalam persamaan pajak maka kini T =T0 + Ty (13) Dimana T = pajak T0= pajak tidak langsung Ty= pajak langsung Dengan masuknya dua unsur pajak ini, maka diposable income, Yd, kini menjadi: Yd = Y – T = Y – (T0 + Ty) = Y – T0 – tY Akibat persamaan funsi konsumsi pun berubah, sekalipu formulanya tetap saja sama, yaitu : C = f (Yd) Sesudah kedua unsur pajak itu yakni pajak langsung dan pajak tidak langsungdiperhitungkan pula, maka persamaan fungsi konsumsi itu menjadi; C = a + bYd = a + b ( Y - T0 – Ty) Sebagaimana yang telah diketahuai besarnya MPC adalah sebesar tambahan konsumsi di bagi dengan tambahan pendapatan , dinyatakan dalam limit maka MPC =
𝑑𝐶
𝑑𝑌
∆𝑐
∆𝑦
jika pernyataan
yang secara matematis tidak lain
daripada turunan pertama konsumsi. Dengan diperhitungkannya peranan pajak maka kini persamaan fungsi konsumsi itu berubah menjadi, sebagaimana yang dijelaskan di atas: C = a + b ( Y - T0 – Ty) Dengan mempergunakan pendekatan aggregate supply = aggregate demand, maka: Y = C + I0 +G0 = a + By – Bt0 – btY + I0 + G0
(14)
Adapun melalui pendekatan injeksi =kebocoran, dapat kita lakukan sebagai berikut: Syarat keseimbangan melalui pendekatan ini adalah: S + T = I0 + G0 Oleh karena itu T= T0 + Ty Maka persamaan dapat ditulis sebagai: S + T0 + Y = I0 + G0 Kemudian setelah dikemukakan di depan S = -a + (1-b) Yd Dan Yd = Y – T0 – Ty Sehingga S = -a + (1-b) ( Y – T0 – Ty )
(15)
Sebagaiman halnya MPC yang mengalami perubahan dalam perekonomian tiga sektor, MPS juga mengalami hal yang sama.Turunan fungsi pertama fungsi tabungan terhadap pendapatan nasional adalah ∆𝑆
𝑑𝑆
MPS = = ∆𝑌 𝑑𝑌 Dengan persamaan (15) itu dapatlah MPS kita turunkan menjadi: MPS = 1 – b – t + bt (16) Jika persamaan tersebut dikembalikan ke persamaan 4 maka akan di dapatkan: I0 + G0 = -a + Y – By + Bt0 + btY (17) Yang selanjutnya akan diubah menjadi persamaan (14). Inilah tujuan uraian dari pembuktian bahwa keseimbangan pendapatan nasioanal senantiasa akan sama saja, baik melalui pendekatan AS=AD, maupun melaluipendekatan injeksi kebocoran. Sesudah ditemukan persamma untuk pendapatan nasional Y itu, maka nilai-nilai angka atau koefisien pengganda (k) juga berubah: a. Koefisien pengganda pajak, menjadi; kt0 =
−𝑏
1−𝑏+𝑏𝑡
b. Koefisien Pengganda Investasi,menjaadi; 1 k = 1−𝑏+𝑏𝑡 c. Koefisien pengganda pengeluaran pemerintah, menjadi; 1 kG0 = 1−𝑏+𝑏𝑡 d. Koefisien pengganda anggaran – berimbang tidak lagi sebesar 1 tetapi menjadi; KBB = kT0 + KG0 Kembali pada persoalan umum yang dikemukakan di awal bab ini. Dalam persamaan (4) dikemukakan bahwa didalam perekonomian 3 sektor ini S + T = I0 + G0 Keseimbangan perekonomian itu akan dicapai jika sektor swasta (I0 - S) dan sektor pemerintah (G0 – T0 ), bersama-sama menghasilkan keseimbangan.
Demikianlah pengaruh yang ditimbulkan oleh pajak dan pengeluaran pemerintah terhadapa pendapatan nasional. Khusus mengenai pengaruh pajak, sudah kita ketahui bahwa jika T0 berubah maka tax multiplier akan bekerja menurun/menaikkan pendapatan nasional.
a. T0 menunjukkan perpotongan antara fungsi pajak dengan sumbu tegak; titik potong itu disebut intercept. b. T, yang besarnya adalah Dt/Dy, menunjukkan kemiringan (slope), kurva pajak itu. Perubahan t menjadi semakin besar, umpamanya, tentu berarti bahwa kurva pajak itu menjadi semakin tegak,sedang t mengecil, artinya kurva itu menjadi semakin landai.
Kita lihat dari kenyataan di atas bahwa bertambah besarnya t menyebabkan menurunnya pendapatan nasioanl, hal ini sesuai dengan kedudukan t didalam persamaan (14) sebagai penyebut, maka membesarnya t akan menurunkan Y. Selain itu masih ada lagi pengeluaran pemerintah yang yang perlu dibicarakan, yaitu pembayaran transfer payment atau Tr. Pembayaran transfer pemerintah ini mempengaruhi besarnya pendapatan nasional melalui peranannya dalam mempenaruhi peranan konsumsi. Dengan di bayarkannya Tr ini, maka kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa juga ikut meningkat , karena Tr ini langsung diterima olh anggota masyarakat dan kemudian dipergunakan untuk memperbesar pengeluaran konsumsinya. Sehubungan dengan diperhitungkannya Tr ini, maka pengertian pendapatan siap pakai (Yd) berubah pula. Jika semula: Yd = Y – T Maka kini, dengan dimasukkannya Tr ini menjadi: Yd = Y – T – Tr Akibatnya, fungsi konsumsi yang tergantung kepada pendapatan siap pakai, atau: C = f (Yd) Itu lalu harus diubah dengan masuknay Tr ini. Jika semula, ketika T baru saja yang di perhitungkan, C = a + b(Y – T0 – Ty). Maka kini menjadi
(16)
C = a + b(Y – T0 + Ty + Tr) Dengan dimasukkannya peubah Tr ini, maka pendapatan nasional keseimbangan pun mengalami perubahan pula. Demikianlah jika Y = C + I0 + G0 Kemudian persamaan (16) disubstitusikan kedalamnya, maka: Y = a + By – Bt0 – btY + bTr + I0 + G0
(17)
Selanjutnya mengenai pengganda atau multiplier, maka satu-satunya yang berubah atau yang perlu di tambahkan dalam konsep pengganda adalah pengganda pembayaran transfer . sesuai dengan persamaan (17) itu maka;
𝑘 𝑇𝑟 =
𝑏
1−𝑏+𝑏𝑡
Yakni, jika pembayaran transfer yang diterima oleh masyarakat bertambah, maka pendapatan nasional pun akan bertambah pula sebesar 𝑘 𝑇𝑟 kali lipat.
Selanjutnya, jika semuala kita hanya mengenal I = I0 saja,maka kini bolehlah kita masukkan investasi terimbas ke dalam persamaan fungsi investasi itu, yakni; I = I0 + Iy, Dimana i menunjukkan besarnya bagian dari tambahan pendapatan yang dipakai untuk menambah pengeluaran investasi. Secara teknis i itu disebut hasrat investasi marginal. Dengan di perhitungkannya semua unsur tersebut kedalam persamaan pendapatan nasioanal, akan diperolah: Y= C + I + G0 Sebagaimana yang telah kita kenal dari persamaan (2) di awal bab ini, kemudian,dengan memasukkan T dan Tr ke dalam Fungsi konsumsi, kita dapatkan. Y = a + By – Bt0 - btY + bTr + I0 + Iy + G0. Lalu dengan memperhitungkan induced investement di samping investasi otonom, sebagaimana yang baru saja kita lakukan di atas, terdapat: Y = a + By –Bt0 – btY + I0 + G0. Konsekuensi ditemukannya persamaan pendapatan nasioanal yang terakhir itu adalah, tentu saja, berubahnya nilai-nilai angka pengganda. Demikianlah dengan telah dimasukkannya semua variabel tersebut di atas. −𝑏
1) 𝑘 𝑇0 = 1−𝑏+𝑏𝑡−𝑖
Yakni jika pajak tidak langsung bertambah satu kali lipat, maka pendapatan nasional akan berkurang sebesar 𝑘 𝑇0 kali lipat. 2) Investasi otonom dan pengeluaran pemerintah mempunyai angka pengganda yang sama, yaitu sebesar: 1
𝑘𝐼0 = 1−𝑏+𝑏𝑡−𝑖 1
3) 𝑘 𝑇𝑟 = 1−𝑏+𝑏𝑡−𝑖
4) Pengganda anggaran berimbang,tidak sama dengan 1 𝑘𝐵𝐵 = 𝑘𝐺0 − 𝑘𝑟0
Dapat dicatat apa yang terjadi dengan MPC dan MPS. Dari persamaan (16) telah kita ketahui bahwa MPS = 1 – b – t + bt . B. Hubungan Dagang dengan Luar Negeri Dalam teori keseimbangan perekonomian, persoalan ini mencakup dua kegiatan , yaitu impor (M) dan ekspor (X) barang maupun jasa. Ekspor ini akan dianggap sebagi peubah eksogen. Jadi, Y≠ F(X 0) dimana, X0 adalah ekspor. Adapaun impor merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mengimpor sangat tergantung pada GNP-nya. Artinya, semakin besar GNP, semakin besar pula kemampuan bangsa tersebut mengimpor barang dan jasa, jadi: M = 𝑓 (Y). Hubungan antara impor, M, dan GNP, Y, itu ditentukan oleh hasrat mengimpor marginal yang besarnya adalah: ∆𝑀 𝑀𝑃𝑀 = ∆𝑌 Yakni MPM menunjukkan bagian dari tambahan GNP yang dipakai untuk menambah impor barang dan jasa. Bentuk hubungan antara antara pendapatan nasional dengan impor adalah: M=M0 + mY Dengan M0 menunjukkan besarnya impor otonom, yakni nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh GNP. Impor otonom adalah besarnya impor yang harus dilakukan oleh suatu perekonomian. Impor otonom akan berubah, disebabkan oleh berubahnya kebijakan pemerintah mengenai kuota impor , kebijakan mengenai pelarangan atau pengizinan impor beberapa jenis komoditi barang tertentu. Sehingga diasumsikan bahwa : 1. I = I0 , yakni investasi yang diadakan hanyalh investasi otonom saja, tidak ada investasi terimbas. 2. T = T0 , yakni pemerintah hanya memungut pajak tidak langsung saja, pajak langsung tidak dipungut. 3. Pengeluaran pemerintah hanya dalam bentuk G0 , yakni pemerintah tidak membiayai pembayaran transfer. Besarnya ekonomi pengganda untuk perekonomian terbuka dapat dihitung (perekonomian 4 sektor)ini dengan melakukan diferensiasi. 1) Angka pengganda pajak adalah sebagai berikut.
−𝑏
𝑘𝑟0 =1 − 𝑏 + 𝑚
Artinya jika pajak tidak langsung dinaikkan satu kali lipat, GNP akan menurun sebesar 𝑘𝑟0 kali lipat. 2) Angka pengganda Investasi adalah sebagi berikut. 𝐼
𝑘𝐼0 =1 − 𝑏 + 𝑚
Jika investasi otonom atau pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 kali lipat maka, GNP akan meningkat sebesar 𝑘𝐼0 atau 𝑘𝐺0 kali lipat. 3) Angka pengganda Ekspor 𝐼
𝑘𝑋0 =1 − 𝑏 + 𝑚
Jika ekspor meningkat sebesar satu satuan, GNP, Y juga akan meningkat sebesar 𝑘𝑥0 kali lipat. 4) Angka pengganda pengeluaran impor adalah sebagi berikut. 𝐼
𝑘𝑀0 =1 − 𝑏 + 𝑚
Artinya jika M0 meningkat, GNP akan menurun dengan penurunan sebesar 𝑘𝑀0 kali lipat. C.
Deflantory Gap dan Inflantory Gap Full employment adalah suatu keadaan yang merupakan tumpuan utama teori ekonomi John Maynard Keynes. Menurutnya, full employment adalah sasaran politik atau kebijakan ekonomi. Keadaan full employment adalah suatu keadaan di dalam perekonomian bersangkutan suadah tiada lagi faktor produksi yang menganggur.. Semua faktor produksi telah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada lagi misalnya,Orang yang bekerja setengah hari saja atau dua hari saja dalam seminggu. Secara teoritis dinyatakan bahwa: N = f(Y) Dimana N=employment Y= GNP Dari persamaan diatas diketahui bahwa GNP memiliki hubungan positif atau searah dengan employment. D. Deflantory Gap Terjadi jika tingkat GNP keseimbangan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat GNP full employment. Keadaan ini dapat dilukiskan dalam sebuah gambar. Dalam gambar sumbu tegak melukiskan permintaan agregat (AD) sedangkan sumbu datar melukiskan penawaran agregat(AS).
1. Jika yang kita bicarakan adalah perekonomian 2 sektor , sumbu tegak itu membuat variabel C dan I , sedangkan grafik Z berarti C + I ; adapun sumbu datar memuat GNP atau Y yang besarnya sama dengan C + S. 2. Jika pembicaraan mengenai perekonomian 3 sektor, sumbu tegak memuat variabel C, I dan G; da grafik Z berarti C + I + G; sedanglan sumbu datar memuat GNP atau Y yang besarnya sama dengan C + S +T. 3. Jika pembicaraan mengenai perekonomian 4 sektor, sumbu datar itu memuat C, I, G, X ;sedangkan grafik Z harus dibaca sebagai C + I + G +X; adapun sumbu datar menyatakan GNP atau Y yang besarnya sama dengan C + S +T + M. Pegertian atau definisi pajak bermacam-macam para pakar perpajakan mengemukakanya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. pengertian pajak, yang salah satu pengertian itu dinyatakan oleh R, Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang dirangkum oleh Waloyu dalam bukunya Perpajakan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2005, Hal 2) Sebagai satu perbandingan akan diuraikan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, Prof, Dr, S.H. adalah sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Prabowo, Yusdianto, Akuntansi Perpajakan Terapan, Grasindo, Jakarta, 2004, Hal 1) Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu: a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri. b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan serta demikian pula dengan barang mewah.
Pajak dikelompokkan menjadi (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2003, Hal. 5.) a. Menurut Golongannya 1). Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2). Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Menurut sifatnya 1). Pajak subyektif Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2). Pajak Obyektif Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut Lembaga Pemungutannya 1). Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai. 2). Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: a).Pajak Propinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b).Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.
E.
Inflationary Gap dan Deflationary Gap Inflationary Gap Terjadi jika GNP keseimbangan lebih besar daripada tingkat full employment GNP. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang.Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPIdan GDP Deflator. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktorfaktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Inflasi desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang dan Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut: a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. c. Kenaikan harga barang impor d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998 akibatnya angka inflasi mencapai 70%. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari
dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup . Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagaiinflasi terbuka. Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat hargaharga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali. Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan : o o o o
Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun) Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun) Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun) Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun) merupakan inflasi yang tidak terkendali.
Deflasi Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. F.
Arus perputaran pendapatan
