Kerjasama Biotrof Diharapkan Terjadi Peningkatan Hasil Laut Laut di Tahun 2017 Nusantarapos,- Dirjen Budidaya Perikanan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) mempersiapkan untuk tahun 2017 akan memperbanyak keramba di 3 tempat lepas pantai yaitu Sabang, Karimun, dan Pantai Selatan Jawa. Selain itu dirjen Budidaya juga akan mengembangkan biotrof untuk meningkatkan hasil rumput laut. Menurut Sekjen Budidaya DR. Slamet, kerjasama biotrof yang dilaksanakan pada hari ini, Senin (7/11) di Kantor Kementerian KKP Minabahari IV dengan Hiperindo merupakan kerjasama lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya. “Khusus untuk biotrof adalah perpanjangan kerjasama yang saat ini kita mengusahakan rumput laut karena saat ini sudah membuat laboratorium rumput laut. Saat ini kita akan mengganti rumput laut dengan kultur jaringan. Kita akan mengembangkan bibit kultur jaringan yang saat ini masih ada kekurangan 4000 hektar lagi,” katanya. Kerjasama ini, lanjut Slamet akan terus dikerjasamakan dan terus dilakukan pengawalan agar pada tahun 2017 memeperoleh hasil yang meningkat. Saat ini ada 185 kawasan kebon bibit rumput laut dari 27 kawasan dan 150 kawasan yang dikerjakan oleh daerah. Kawasan diantaranya di Sumatera pesisir sumatra Barat, Lampung yang dekat dengan balai besar dan jawa di Jepara, Banyuwangi, Pacitan dan budidaya laut di Lombok dan NTT. “Untuk di Sulawesi sudah ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Tengah, dan ini sudah tersebar di wilayah Indonesia.
Ternyata dari 185 masih kurang dan inilah di tahun 2017 yang akan kita kembangkan,” lanjutnya. Keunggulan biotrop yang akan dilakukan yaitu produktivitasnya yang cukup tinggi. Oleh karenanya, untuk perbanyakan ini akan dilakukan intermedia. “Kerjasama ini bukan hanya di rumput laut saja tetapi juga pakan terutama pembuatan formulasinya pakan mandiri serta pemanfaatan galian tambang yang tentunya tidak mengandung logam berat,” paparnya. Diharapkan dengan kerjasama yang dilakukan antara KKP dengan Hipelindo dan Hiperindo, keduanya sudah siap melakukan program-program yang saat ini ada 8000 keramba jaring apung yang dibantu oleh kementerian dan 700 di bantu oleh daerah lain, sehingga dengan total ada 15582 lubang. Dari 15582 lobang ini sebetulnya tidak mangkrak tetapi sudah banyak yang terisi. Di tahun 2017 di Lampung akan kita isi keramba-keramba yang kosong . Tahun ini kita akan membuat di 3 tempat di Jawa yakni di Cilacap dan Pangandaran dan diperkirakan bisa memproduksi ikan sebanyak 568 ton per tempat. Kita juga akan membangun pabrik pakan dengan kerjasama perindo dengan kapasitas produksi 1800 sampai 6000 ton per tahun. Khusus terkait investasi pengembangan nanti kita akan gelontorkan 184 M,” pungkasnya.(JOKO)
Chofifah Ajak Generasi Muda
Kembali Pahlawan
Mengenang
Para
Nusantarapos,- Menteri Sosial Chofifah Indar Parawansa, Rabu 2/11 mengunjungi Tamana Makam Nasional Kalibata bersama dengan beberapa sekolah SMA di Jakarta untuk melakukan tabur bunga ke makam Pahlawan Nasional. Acara tersebut merupakan untuk memperingati hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 Nopember nanti. Kembali Chofifah mengajak para generasi muda untuk mengenang para pahlawan yang telah memberikan sumbangsih demi tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Menyangkut masalah sekolah yang tidak ada pintu kamarnya Chofifah menanggapi bahwa hal tersebut tidak akan membahayakan bagi siswa karena justru hal tersebut agar mudah untuk memantau siswa dalam mengatur waktu. “Saya pernah datang di salah satu perguruan tinggi. Di situ sekaligus wisuda dan diesnatalis. Mana pembatasnya. Ini batasnya. Gak ada pintunya. Rupanya kamar itu tidak ada pintu. Sesungguhnya monitoring ibu asuh sangat efektif dan tidak ada kekhawatiran kontak antara laki-laki dan perempuan. Dan ini bisa dijadikan model,” kata Chofifah kepada wartawan. Lebih lanjut Chofifah juga mengatakan bahwa para siswa yang ada di sekolahan tersebut hanya diperbolehkan membawa sejumlah baju yang ditetapkan, makanan yang ditetapkan untuk memberikan kesan bahwa sekolah tersebut tidak memandang dari golongan mana. “Jadi memang yang saya kunjungi tidak ada perbedaan karena hanya dibolehkan membawa baju sekian, makanan sekian,” lanjutnya. Chofifah bersama siswa bahkan sempat tabur bunga kepada para
pahlawan nasional seperti Taufik Kemas, Ibu Ainun Habibie serta pahlawan nasional lainnya dan diakhiri dengan foto bersama. (JOKO)
Dirjen Tanaman Pangan Rilis Prakiraan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016 Nusantarapos,- Dirjen Tanaman Pangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan prakiraan hasil produksi padi, jagung dan kedelai tahun 2016. Prakiraan produksi padi tahun 2016 sebanyak 79,14 juta ton gabah kering giling dan mengalami kenaikan sebanyak 3,74 ton dibanding produksi tahun 2015. “Produksi padi itu angka yang sudah masuk panen dari JanuariAgustus. Sedangkan September-Desember 2016 kita gunakan prediksi, karena angka belum pasti. Produksinya yang ditetapkan BPS 70,59. Jadi kalau kita mau bandingkan dari 2014, itu naik 11%,” kata Dirjen Tanaman Pangan Hasil Sembiring saat ditemui di Gedung Dirjen Tanaman Pangan, Jakarta, Selasa (1/11/2016). Kenaikan produksi padi tahun 2016 relatif besar diprakirakan terdapat di Sumatra Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur dan Sumatra Utara. Sedangkan produksi jagung tahun 2016 sebanyak 23,16 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 3,55 juta ton dibanding 2015. Kenaikan produksi tersebut diprakirakan terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing
sebanyak 1,08 juta ton dan 2,48 juta ton. Tahun ini produksi kedelai mengalami penurunan sebanyak 77,61 ribu ton dibanding tahun 2015. Hal itu terjadi karena penurunan luas panen seluas 26,12 ribu hektar dan penurunan produktivitas sebesar 0,62 kuintal/hektar. Penurunan produksi kedelai tahun 2016 yang relatif besar diprakirakan terjadi di Jawa Timur, Aceh, Jawa Tengah dan NTB. Sementara itu, peningkatan produksi kedelai tahun 2016 yang relatif besar diprakirakan terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Tenggara. (ARS)
Kementerian ATR/BPN akan Lakukan Percepatan di Hantaru Nusantarapos,- Sejak Penyelenggaraan pertanahan melebur dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta ditandai dengan peringatan Hari Agraria, hari ini Sabtu (24/9) meluncurkan Rangkaian Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional di Kantor BPN Jakarta Selatan. Sofyan A Djalil, Menteri Agraria mengatakan, “Hari ini adalah lahirnya UU agraria. Oleh karena itu kita rubah dengan Hantaru. Kita nanti juga akan mengadakan jalan sehat dan bakti sosial. Yang menyangkut agraria pemerintah punya 3 program yaitu percepatan legalisasi aset secara sistematis hingga 23,21 juta bidang tanah.” Lebih lanjut Menteri ATR/BPN mengatakan bahwa saat ini masih banyak yang belum memiliki serifikat tanah terutama bagi para transmigran. Padahal hal ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karenanya BPN akan segera mempercepat pengurusan
sertifikat kepada masyarakat yang belum mendapatkan serifikat tanah terlebih lagi bagi para transmigran. Kementerian KLHK pun juga sudah bersedia untuk menyerahkan tanah untuk dipergunakan rakyat Indonesia. Tanah tersebut menurut Sofyan akan dibangun perumahan-perumahan. ” Program ini merupakan program yang strategis yang mendesak untuk diselesaikan .Kalau untuk membuat system secara online,kita sadar era digital sangat penting. Tapi ini tidak semudah dengan yang lainnya,” lanjutnya. Pengadaan tanah infrastruktur 35.000 mega wat, menurut orang PLN memerlukan tanah 6000 ha. Listrik jalan tol 7.338 km, 24 bandara, jalur kereta api sepanjang 3.258 km, 24 pelabuhan laut, 5 juta rumah masyarakat berpenghasilan Rendah, 12 ekonomi khusus, 15 kawasan industri serta 78 unit stasiun Bahan bakar gas dan 2 kilang minyak. Dilain sisi, Sekjen kementerian ATR/BPN, Heri Susanto juga mengatakan, “Walaupun kementerian melakuakan pelembatan pada tahun 2016 yang masih 1 juta namun kita di tahun 2017 masih menjadi 2,8 juta. Hal inilah yang menjadi percepatan bagi kita.” Saat ini pelaksanaan reforma Agraria dengan total 9 juta ha yang terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi belum bersertifikat sekitar 3,9 juta hektar.
yang
“Tentang anggaran ini kan konkrit pasti masyarakat bisa membayar dengan baik. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk melakukan pemetaan tanah. Dana desa bisa juga digunakan untuk sertifikasi. Untuk pencapaian legalisasi aset ini tetap kita perjuangkan agar perona disetujui,” pungkas Sofyan.(JOKO)
.
Badan Karantina Pertanian Gunakan e-Certificate dalam Perdagangan Internasional Nusantarapos- Badan Karantina Pertanian mendapat dukungan penuh dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam rangka mengembangkan pertukaran data Sertifikat Perkarantinaan (eCertificate). Sertifikat Perkarantinaan perdagangan dengan Belanda.
digunakan
untuk
memfasilitasi
Arus perdagangan internasional tersebut sangat memerlukan kerahasiaan dokumen agar data yang asli terjaga keamanannya. “Agar kecepatan, keamanan secara utuh tanda tangan dokumen tampil semua, tertera jelas dalam sertifikat. Semua dijaga keamanannya. Itulah tugas Lemsaneg,” kata Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi yang ditemui di Jakarta, Kamis (22/9/2016). Belanda menjadi mitra strategis bagi ekspor dan impor Indonesia karena menjadi pintu gerbang masuknya komoditas pertanian dengan berbagai negara anggota Uni Eropa. Komoditi pertanian yang diekspor ke Belanda selama 2015-2016 antara lain kopi, lada, karet, kakao, nanas, kelapa dan manggis. “Kita sedang proses dengan Belanda dan New Zealand. Mudah-
mudahan akhir tahun kita bisa buat lagi. Kita prioritaskan dengan negara-negara yang perdagangannya dengan Indonesia relatif cukup besar,” ujar Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini. Negara yang ditargetkan menggunakan sertifikat perkarantinaan di masa mendatang antara lain Australia, New Zealand, China, Jepang, USA dan negara ASEAN. (ARS)
Indonesia Didaulat Menjadi Negara Pertama di Dunia Bagikan Sistem Pemantauan Kapal Nusantarapos,- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiatuti dan John Kerry menghadiri peluncuran Global Fishing Watch di Washington DC, Amerika Serikat Kamis pagi (15/9) waktu setempat. Platform teknologi hasil kolaborasi antara Google, Oceana dan SkyTruth ini mendaulat Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan komitmen untuk berbagi data Sistem Pemantauan Kapal . Hal ini merupakan langkah penting dan terobosan baru bagi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong kebijakan penegakan hukum secara global guna membebaskan perairan Indonesia dari praktek penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Bahkan dalam Global Fishing Watch ini, KKP membuka data kapal-
kapal perikanan yang beroperasi di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), termasuk pergerakan kapal yang terekam Sistem Pemantauan Kapal (Vessel Monitoring System/VMS), sehingga publik dapat mengakses data pergerakan kapal tersebut secara bebas dan kapan saja di www.globalfishingwatch.org. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakini, kolaborasi dengan Google, Oceana dan SkyTruth akan menjadi langkah aksi yang efektif untuk memberantas aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di perairan Indonesia dan negara lain. “Saya percaya ini merupakan terobosan yang sangat dibutuhkan dunia untuk melawan IUU fishing. Semua orang harus bisa mengakses keberadaan ikan untuk dikonsumsi sebagai sumber kehidupan. Tapi ingat, masing-masing negara juga menghormati kedaulatan negara lain”, ungkap Susi.
harus
Susi menuturkan, IUU Fishing merupakan kejahatan global dan untuk mengakhirinya harus menggunakan perangkat yang bisa mengawasi dan mencatat semua kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia. “Dengan teknologi seperti Global Fishing Watch ini, kita semua dapat menggerakkan swasta dan pemerintah di sektor perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan”, lanjutnya. Adapun platform Global Fishing Watch yang digunakan untuk kepentingan pengawasan KKP adalah data real time. Sementara untuk feeding data VMS di internal KKP akan disegerakan dengan hasil yang lengkap mencakup semua data VMS di 11 WPP. Transparansi data melalui produk perangkat online berbasis informasi dan teknologi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kerjasama pemerintah Indonesia dengan Google dan Skytruth dalam memberantas illegal fishing di tingkat global. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan komitmen untuk sharing data VMS ke publik dalam platform Global Fishing Watch ini. Langkah ini juga sebagai bentuk
transparasi data yang dilakukan KKP.(EDTR/RLS)
BULOG Impor Daging Kerbau India Rp. 65 ribu/kilogram Nusantarapos-Dalam rangka melakukan stabilisasi harga daging sapi yang melambung, Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk mengimpor daging kerbau asal India. “Kami impor atas penugasan yang diberikan kepada BULOG untuk impor daging kerbau dari India. Tujuannya untuk stabilisasi pada saat harga daging sapi tinggi. Pemerintah punya keinginan agar harga daging itu terjangkau oleh masyarakat luas,” kata Wahyu, Direktur Pengadaan BULOG saat diwawancarai di Kantor BULOG, Jakarta, Jumat (2/9/2016). Pada tahap pertama, BULOG mengimpor 10 ribu ton daging kerbau sampai akhir September 2016. Daging kerbau dipasarkan mulai hari ini 2 September 2016 dan sudah melalui proses survei, verifikasi dan pemeriksaan dari Tim Kementerian Pertanian serta sertifikasi halal dari MUI. Seperti dimaklumi, harga daging sapi di pasar masih di kisaran Rp 110-120 ribu per kilo. Sedangkan, harga daging kerbau akan dijual eceran Rp 65 ribu per kilo. “Pemerintah punya keinginan agar harga daging itu terjangkau oleh masyarakat luas, menengah ke bawah. Harga sampai tingkat konsumen kurang lebih Rp 65 ribu,” terang Wahyu. Untuk eceran akan dijual melalui jaringan Rumah Pangan Kita
(RPK) BULOG dan operasi pasar. (ARS)
Kemang Siap Diborong Pemprov
Banjir Kemang Nusantarapos,-Banjir masih menjadi persoalan Ibu Kota yang belum maksimal diselesaikan. Terbaru, banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam menjadi salah satu yang terparah. Meluapnya Kali Krukut, ditambah banyaknya bangunan liar di bantaran kali menjadi penyebabnya. Solusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melakukan normalisasi. Namun, agar proyek itu berjalan perlu adanya penertiban dan pembebasan lahan bersertifikat milik warga. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan, pembebasan lahan di kawasan Kemang menjadi salah satu prioritas. Teguh menyebut kawasan itu akan dibuat waduk dan
sumber resapan. “Pembebasan lahan itu prioritas kita. Kalau kami di dinas tata air itu kan digunakan untuk waduk, situ, embung normalisasi kali,” kata Teguh di Balai kota, Jakarta, Senin (29/8). Anggaran pembebasan lahan, katanya, juga sudah disediakan dan akan didorong untuk dimasukkan ke APBD-P. Sementara itu, untuk tahun ini segala urusan administrasi dan program preventif akan diselesaikan terlebih dahulu. “Bisa (tambahan anggaran) kan kita anggaran gelondongan tinggal lihat prioritas saja. Kalau memang ditambahin lagi di APBD-Perubahan bisa saja. Tahun ini baru inventarisasi ya tapi pekerjaan untuk normalisasi untuk preventif, pengerukan, kemudian normalisasi turap batu kali, kita jalan dulu,” terangnya. Dijelaskannya, Dinas Tata Air memiliki anggaran Rp 1,5 triliun yang khusus dialokasikan untuk pembebasan lahan-lahan di Jakarta. Termasuk juga pembebasan lahan di Kemang yang akan dimasukkan. “Di kita ada, pembebasan sekarang ini pak gubernur menambahkan Rp 1,5 triliun untuk pembebasan lahan di Dinas Tata Air. Pembebasan lahan kami kelanjutan dari sebelumnya yang belum tuntas,” tutupnya.(MRDKA)
INDONESIA TEGASKAN TIDAK ADA KOMPROMI HADAPI IUU FISHING
Nusantarapos,-Negara-negara anggota South East Asia Fisheries Development Centre (SEAFDEC) yang merupakan negara anggota ASEAN dan Jepang telah sepakat mengesahkan deklarasi untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Kesepakatan deklarasi tersebut merupakan hasil dari High Level Consultation (HLC) on Regional Cooperation in Sustainable Fisheries Development Towards the ASEAN Economic Community: Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products, pada tanggal 3 Agustus 2016 di Bangkok, Thailand. Pertemuan dihadiri oleh pejabat tinggi negara anggota ASEANSEAFDEC, yang dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, Achmad Poernomo selaku Ketua Delegasi RI, dan didampingi oleh para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, wakil KBRI Bangkok serta hadir pula Direktur Eksekutif Coral Triangle Initiative (CTICFF), Widi Agus Pratikto. Pertemuan bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan negara anggota ASEAN-SEAFDEC dalam upaya bersama memerangi praktik penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (_IUU Fishing_) dan meningkatkan daya saing ikan dan produk perikanan. Pertemuan ini mengharapkan adanya dukungan kebijakan dan kerja sama dari nasional dan organisasi perikanan terkait melalui pengembangan perikanan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Achmad mempertegas dukungan penuh Indonesia terhadap deklarasi dan menyatakan tidak ada kompromi dalam memerangi IUU Fishing. Lebih lanjut Ia menyampaikan upayaupaya yang telah dilakukan Indonesia untuk memberantas IUU Fishing melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Penangkapan
Ikan Secara Ilegal (Satgas115), penertiban kapal ikan eksasing yang beroperasi di Indonesia, pelarangan transhipment, pelarangan trawler atau cantrang, penenggelaman 176 kapal ikan pelaku IUU Fishing, dan berpartisipasi aktif pada forum regional dan internasional pemberantasan IUU Fishing. “Indonesia juga telah meratifikasi FAO Port State Measure Agreement (PSMA), dimana pelabuhan perikanan akan diberdayakan untuk mengawasi praktik IUU Fishing , sehingga kapal pelaku IUU Fishing tidak mendapatkan akses untuk mendaratkan hasil tangkapannya”, ujar Achmad. Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Combating IUU Fishing and Enhancing Fish and Fisheries Product Competitiveness in Southeast Asia yang telah disahkan ini akan dijadikan sebagai komitmen dasar negara anggota ASEAN-SEAFDEC dalam meningkatkan kerja sama untuk mencegah dan memberantas IUU Fishing serta meningkatkan daya saing produk perikanan di kawasan ASEAN. Deklarasi tersebut diinisiasi sejak 2 tahun yang lalu dan telah mengalami beberapa kali pembahasan sejak awal tahun 2016. Joint Declaration memuat 11 rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh negara anggota dalam rangka memerangi IUU Fishing dan meningkatkan daya saing ikan dan produk perikanan ASEAN, salah satunya adalah menekankan perlunya upaya pelaksanaan kerja sama bilateral, sub-regional dan regional termasuk untuk penyelesaian isu tenaga kerja (_labour_) pada industri perikanan yang menjunjung nilai keselamatan, legalitas dan kesetaraan. Pertemuan HLC ini sejalan dengan agenda yang selama ini diangkat oleh Pemerintah Indonesia untuk secara serius dan nyata menangani IUU Fishing, salah satunya penyelenggaraan Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fishery pada tanggal 27 Juli 2016 di Jakarta dalam rangka meningkatkan ketertelusuran (_traceability_) ikan dan produk perikanan sehingga produk ikan hasil IUU Fishing tidak dapat masuk pada
rantai pasok pasar global. “Upaya-upaya bersama seperti ini diharapkan akan mengurangi bahkan meniadakan praktik IUU Fishing di Asia Tenggara, khusunya Indonesia, demi mendukung kedaulatan bangsa, keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat”, tandas Achmad.
Terorisme Targetkan Anak Usia Remaja dalam Penggalangan Anggota
Brigjen Pol. Mahidin Nusantarapos,Indonesia yang saat ini banyak terjadi pengeboman merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme. Oleh karena itu BNPT bekerjasamadengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jakarta, Kamis (4/8) di Hotel Sriwijaya Jakarta Pusat mengadakan dialog Pelibatan Masyarakat dalam Mencegah Paham Radikal Terorisme Melalui Perspektif Sosial Budaya. Acara tersebut juga dihadirkan narasumber para mantan anggota terorisme.
Dalam sambutannya, mengatakan, “Mayoritas penduduk kita adalah islam. Sedangkan untuk jumlah tangkapan kita 1083 adalah sebagian mayoritas islam dan 15 non Islam.” TNI saat ini memang terlibat dalam penanganan terorisme. PBB telah mengatakan harus bermuara pada penegakan hukum dan ada 16 konfrensi diantaranya ada 7 yang sudah dilaksanakan sehingga tidak bisa kepas dari aturan itu. Peran TNI sendiri apabila ada situasi tertentu maka Polri akan meminta kepada TNI dan setelah tertangkap maka diserahkan kembali ke polisi.” Selain itu dari mantan anggota terorisme Ust. Ab (Nama samaran juga mengatakan, " Sebetulnya dunia aparat kebih radikal daripada dunia islam tapi hal ini tidak diangkat. ini yang menjadikan kita adakan perlawanan. Dunia islam ini kalah dengan media. Berdasarkan dunia eropa hanya 3 kasus. Kenapa semua dikaitkan dengan Islam. Ini yang menjadi latar belakang yang harus diperhatikan." Lebih lanjut ustad Ab juga mengatakan bahwa Seharusnya kita adil, dalam penanganan kasus ,bukan menyangkut agamanya tapi orangnya. Setiap kasus teroris UU teroris keumumannya untuk mengadili orang islam. Apapun yang diperbuat adalah salah. Dengan pengadaan dialog ini diharapkan dapat mencegah paham radikalisme terorisme. Tentu saja yang terpenting pihak BNPT bekerjasama dengan masyarakat dengan melakukan berbagai aspek pendekatan karena ancaman terorisme yang terjadi saat ini banyak melibatkan generasi muda yang berusia remaja. (JOKO)
