PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOMITE PEMBANGUNAN SMA KEBERBAKATAN OLAHRAGA Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184 Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002
M A N A D O 95111 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA LANJUTAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 I. PENDAHULUAN A. U M U M 1. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif 2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secarah penuh dengan menempatkan tenaga – tenaga ahli pengawasan dilapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan 3. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi , dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan 4. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) yang telah disepakati B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan. 2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. C. LATAR BELAKANG 1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga Lanjutan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Pemegang mata anggaran adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bentuk Bantuan Pemerintah Kepada Komite Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. D. LINGKUP KEGIATAN 1. Lingkup Kegiatan adalah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga Lanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 berupa Gedung Olahraga II. KEGIATAN PENGAWASAN Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Kegiatan pengawasan konstruksi terdiri atas: 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksana konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan pekerjaan konstruksi. KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA LANJUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
1
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahakan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi 5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan , dengan masukkan hasil rapat-rapat lapangan, Laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong 6. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi 7. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan yang diajukan oleh kontraktor 8. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing) sebelum serah terima I. 9. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan 10. Bersama konsultan Pengawas menyusun petunjuk pemeliharaan dan pengunaan bahan bangunan 11. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran III. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN A. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut : 1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standard an pedoman teknis yang berlaku. 2. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku 3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan C. Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat IV. B I A Y A A. Biaya Pengawasan. 1. Besarnya biaya pekerjaan pengawasan mengikuti pedoman dalam Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu: a. Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel B2. b. Besarnya biaya konsultan pengawasan merupakan biaya tetap dan pasti.. c. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Pengawasan yang dibuat oleh Pengguna Jasa dan konsultan pengawas. 2. Biaya pekerjaan konsultan pengawas dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan pengawas sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang. b. Materi dan Penggadaan laporan. c. Sewa kendaraan d. Biaya rapat - rapat. e. Perjalanan (lokal). f. Jasa dan overhead Pengawasan. g. Pajak dan iuran daerah. h. Pengadaan Peralatan Penunjang
KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA LANJUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
2
3. Pembayaran biaya konsultan pengawas didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di Lapangan 4. Sumber Dana Biaya Pengawasan sebesar Rp. 254.000.000 (Dua ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Pengawasan dibebankan pada Bantuan Pemerintah APBN DIPA Direktorat Pembinaan PK-LK Nomor SP DIPA023.03.1.666028/2016, tanggal 7 Desember 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016. V. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi: 1. Buku harian, yang memuat semua kejadian , perintah/petunjuk yang penting dari Pejabat Pembuat Komitmen , Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas 2. Laporan harian, berisi keterangan tentang ; a. Tenaga Kerja. b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak c. Alat-alat d. Keadaan cuaca e. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan f. Waktu pelaksanaan pekerjaan 3. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian 4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran 5. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 6. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawing) dan manual peralatan – peralatan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana 7. Laporan Rapat di lapangan (site meeting) 8. Laporan Visual / Dokumentasi sesuai kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan sampai dengan pekerjaan selesai 9. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time Schedule yang dibuat oleh kontraktor pelaksana 10. Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara lengkap dengan lampiranlampirannya 11. Laporan Akhir pekerjaan pengawasan VI. KRITERIA Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sbb : 1. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen 2. PERSYARATAN OBYEKTIF Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaraan pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standard hasil kerja pengawasan yang berlaku 3. PERSYARATAN FUNGSIONAL Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja proyek 4. PERSYARATAN PROSEDURAL Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA LANJUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
3
5 PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuanketentuan seperti standard, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ; a. Ketentuan yang diberlakukan untuk kegiatan yang bersangkutan, Yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya b. Yang termuat dalam Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara c. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat d. Standard dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan gedung. VII.
PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN
A. U M U M Konsultan Pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pengelola Kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan. B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut: 1. Pekerjaan Persiapan a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan. b. Memeriksa Time Schedule, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan. 2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya. b. Mengawasi kebenaran ukuran kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan , peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya. c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan pengambilan tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. e. Memberikan masukan pendapatan teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaru pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen . f. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penembahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pelaksana, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelolah kegiatan. g. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pemborong dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. 3. Konsultasi a. Melakukan konsultasi Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas segalah masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan. b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Perencana dan Pemborong dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA LANJUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
4
untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian. c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak. 4. L a p o r a n a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pejabat Pembuat Komitmen , mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagianbagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong. b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui. c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang telah dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan. d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong (Shop Drawings). 5. D o k u m e n a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran. b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran. c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara. VII.
MASUKAN
A. INFORMASI 1. Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen , termasuk melalui kerangka acuan kerja ini. 2. Konsulatan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/ kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan Pengawas. 3. Informasi pengawasan antara lain: a. Dokuman pelaksanaan yaitu: i. Gambar-gambar pelaksanaan, ii. Rencana kerja dan Syarat-syarat, iii. Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong, iv. Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan. b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan / S-Curve dari pekerjaan yang dibuat oleh Pemborong (setelah disetujui) c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan. d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis pengawasan mutu pekerjaan, dll. e. Informasi lainnya B. WAKTU PELAKSANAAN Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sejak dikeluarkannya SPMK.
KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA LANJUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
5
C. TENAGA AHLI Untuk melaksanakan tugasnya konsultan pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. 1. Penanggung Jawab Pengawas (Team Leader), dengan persyaratan: a. Memiliki Ijazah S1 Teknik Arsitektur, dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b. Mempunyai SKA Ahli Arsitektur Tingkat Madya yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan. c. Berpengalaman dibidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa sebelumnya. d. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir/SPT 2015) 2. Tenaga Ahli Sipil/ Teknik Bangunan Gedung , dengan persyaratan: a. Memiliki Ijazah S1 Teknik Sipil, dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta ya ng telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b. Mempunyai SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Tingkat Muda yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/ profesi yang disayaratkan. c. Berpengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja dan dilampiri Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi) dari PPK/Pengguna Jasa sebelumnya. d. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir/SPT 2015) 3. Pengawas Lapangan Bidang Sipil/Arsitektur, dengan persyaratan : a. Memiliki Ijazah STM / SMA b. Mempunyai SKT Pelaksana Bangunan Gedung yang masih berlaku. Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/ profesi yang disyaratkan. c. Berpengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja. d. Memiliki KTP dan NPWP. 4.
Administrasi/Operator Komputer, sebanyak 1 (satu) orang dengan persyaratan: a. Memiliki Ijazah SMU/SMK Segala jurusan b. Berpengalaman dibidangnya minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempatnya bekerja. c. Memiliki KTP dan NPWP.
KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA LANJUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016
6
