PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Jalan A. Yani No. 19 No. Telp/Fax (0389) 21921 ATAMBUA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGKI SEPTICK 1. LATAR BELAKANG
Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan hak – hak dasar manusia salah satunya akses sanitasi layak. Dalam rangka perwujudan pemenuhan akses sanitasi layak tersebut, Pemerintah berupaya memenuhi akses pelayanan sanitasi di Indonesia terutama untuk Melayani masyarakat berpenghasilan rendah, melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Berkesinambungan berarti Pemerintah berupaya membangun sarana yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Memenuhi kebutuhan disini bila sarana yang dapat dirasakan manfaatnya dan efektif penggunaanya, hal ini terjadi bila sebagian besar masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi. Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar namun kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dampaknya kondisi sanitasi Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektorsektor pembangunan lainnya. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi layak tahun 2013 yang secara nasional baru mencapai 60,91 % (BPS tahun 2013). Masih terdapat kesenjangan sebesar 39 % yang harus dipenuhi hingga akhir tahun 2019 nanti sesuai dengan target pemenuhan universal akses sanitasi sebesar 100% pada tahun 2019. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi (selanjutnya disebut DAK Sub Bidang Sanitasi) yang disebut sebagai Lampiran Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK Sub Bidang Sanitasi, agar pelaksanaan penanganan infrastruktur DAK Sub Bidang Sanitasi dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat biaya, mutu dan waktu sesuai dengan yang diharapakan. DAK Sub Bidang Sanitasi ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur serta meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten/kota melalui perluasan akses pelayanan air limbah dan persampahan yang layak skala komunal.
1. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Maksud dari pembangunan Tangki Septick ini adalah Pemenuhan akan hak – hak dasar manusia salah satunya akses sanitasi yang layak. b. Tujuan Tujuan dari pembangunan Tangki Septick ini adalah untuk mendapatkan sebuah sarana sanitasi yang berkualitas sesuai dengan standart dan kaidah-kaidah fungsional, strukural dan estetika.
2. TARGET SASARAN Target sasaran yang ingin dicapai dalam Pekerjaan Pembangunan Tangki Septick : dibangunnya Sarana Sanitasi, sesuai Perencanaan Teknis yang tertuang dalam Gambar Kerja Terinci (Detailed Engineering Design), Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate), Spesifikasi Teknis serta rencana kerja dan syarat-syarat. 3. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA a. SKPD
: Dinas PU dan Penataan Ruang
b. Kuasa Pengguna Anggaran
: Embang Bela,SE (Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu)
c. Pejabat Pembuat Komitmen
: Ronaldus Y. Bone,SST (Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu)
4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pekerjaan Pembangunan Tangki
Septick, adalah dari DAK, melalui DPA Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017.
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar 1. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Lookeu Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh juta rupiah); 2. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Jenilu Rp. 429.000.000,- (Empat Ratus dua Puluh sembilan juta rupiah); 3. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Mandeu Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh juta rupiah); 4. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Tulakadi Rp. 429.000.000,- (Empat Ratus dua Puluh sembilan juta rupiah); 5. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Toheleten Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh juta rupiah); 6. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Bakustulama Rp. 429.000.000,(Empat Ratus dua Puluh sembilan juta rupiah); 7. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Halimodok Rp. 429.000.000,- (Empat Ratus dua Puluh sembilan juta rupiah); 8. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Kenebibi Rp. 429.000.000,- (Empat Ratus dua Puluh sembilan juta rupiah); 9. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Rinbesihat Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh juta rupiah); 10. Pembangunan Tangki Septick 5 – 10 kk di Desa Lookeu Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh juta rupiah);
11.
JANGKA WAKTU a. WAKTU PELAKSANAAN Seluruh rangkaian kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender. b. Waktu Penyampaian Laporan penyaluran DAK Berdasarkan Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Kantor Pelayanan Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua Nomor : S-453/WPB.23/KP.0230/2017
tannggal 26 Juli 2017, Hal Penyaluran DAK Fisik T.A. 2017, dengan ini disampaikan hal –hal sebagai berikut : 1. Perubahan PMK nomor: 50/PMK.07/2017 akan memuat perpanjangan batas waktu penyampaian laporan untuk penyaluran DAK Fisik Triwulan II TA. 2017 dan DAK Fisik yang dilaksanakan sekaligus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. 2. Pemerintah Daerah diminta untuk mempercepat proses pelaksanaan DAK Fisik sehingga dapat memenuhi persyratan penyaluran DAK Fisik triwulan II dan DAK fisik yang dilaksanakan sekaliguss.
12.
SYARAT DAN METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan : i.
Proses Pelelangan/PBJ menggunakan e-procurement sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
ii.
Pembuktian kualifikasi (SBU/SKA/SKT) berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dimana Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada Penerbit Dokumen;
iii.
Perusahaan diminta memiliki Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU) – Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pengolahan sampah, bangunan pengolahan air minum dan air limbah (SI002), yang masih berlaku,
memiliki Dukungan Keuangan dari Bank dalam wilayah kerja Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu, memiliki Sisa Kemampuan Paket sesuai persyaratan, melunasi dan memiliki Laporan Pajak Tahunan dan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir, dan telah melunasi pembayaran
Pajak
Bahan
Galian
Golongan
C,
serta
memiliki
tenaga
teknis/terampil/administrasi dan daftar peralatan minimal yang memadai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi. iv.
Material dan bahan yang akan digunakan sesuai Standarisasi Nasional (SNI), dan sebelum memulai pekerjaan terlebih dahulu harus disiapkan persediaan bahan material sehingga setiap saat dibutuhkan selalu tersedia untuk menjaga keseragaman bahan/material serta untuk menjaga kesinambungan pekerjaan.
v.
Daftar Peralatan Minimal yang harus disediakan oleh Pelaksana/Rekanan dan memiliki Bukti Kepemilikan Sendiri/Sewa, adalah sebagai berikut :
vi.
Dump Truck 3,5 Ton
: (1 unit)
Peralatan Tukang Batu
: (2 set)
Exavator
: (1 Unit)
Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Keselamatan para pekerja dan pengawas serta masyarakat di sekitar lokasi pembangunan; Masalah Lingkungan; Kelancaran arus lalulintas di lokasi pekerjaan; Penyediaan sarana penerangan yang memadai apabila pekerjaan harus dilakukan di malam hari; Pekerjaan harus dilaksanakan pada saat cuaca baik/cerah; Efektifitas pengoperasian alat agar dapat bekerja secara terus menerus pada kecepatan optimal.
b. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan mengikuti Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan yang termuat di dalam Uraian Analisa Pekerjaan, Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan, Gambar Pelaksanaan Pekerjaan serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam kontrak.
13.
TENAGA AHLI
Untuk meyelesaikan pekerjaan Pembangunan Tangki Septick
ini, Rekanan harus
menyediakan tenaga ahli dan tenaga pendukung dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sebagai berikut: a. Kepala Proyek 1 Orang, berijazah Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Lingkungan, memiliki dan melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) dari organisasi profesi dibawah naungan LPJK untuk pekerjaan bangunan/perumahan, memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), dan mempunyai pengalaman pada pekerjaan konstruksi bangunan/rumah selama 5 tahun terakhir disertai dengan referensi dari pengguna jasa, serta nomor telepon yang bisa dihubungi (Rumah/Kantor/HP);
b. Pelaksana Lapangan 1 orang, harus memiliki dan melampirkan : Ijazah STM/SMK Bangunan, Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKTK) dari organisasi profesi dibawah naungan LPJK untuk pekerjaan ke-arsitektur-an/bangunan/rumah, minimal mempunyai pengalaman pekerjaan pada pekerjaan - pekerjaan konstruksi bangunan/rumah selama 8 tahun, serta nomor telepon yang bisa dihubungi (Rumah/Kantor/HP); c. Tenaga Logistik 1 orang, berijazah SMU/sederajat dengan pengalaman minimal 2 tahun; d. Tenaga Administrasi 1 orang, berijazah SMU/sederajat dengan pengalaman minimal 2 tahun; e. Tenaga Kerja di Lapangan meliputi : Kepala Tukang, Mandor, Tukang dan Pekerja/buruh bangunan sesuai kebutuhan; Kepala Proyek dan Pelaksana Lapangan di atas, harus bekerja untuk waktu penuh diproyek ini, tidak boleh bekerja diproyek lain yang disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan.
14. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah : Tanki Septick tank yang sesuai dengan standart. 15. PELAPORAN Kontraktor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan meliputi : i. Mingguan, dan Bulanan sebanyak 3 buku ii.
Dokumentasi/foto pelaksanaan pekerjaan mulai dari 0% s.d. 100% sebanyak 1 album dan soft copy dalam 1 keping DVD
iii. As built drawing sebanyak 3 buku iv. Laporan Cuaca (apabila diperlukan) 16. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI (Lihat Lampiran) Mengetahui/Menyetujui : Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu,
Embang Bela,SE Pembina Tk.I NIP. 19600106 198603 1 015
Atambua, 11 Agustus 2017 Dibuat : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya,
Ronaldus Y. Bone,SST NIP. 19831012 200312 1 007
